Modul 1
Proses Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau pulau Kecil
Tujuan
Peserta dapat memahami tahapan penyusunan rencana zonasi WP -3-K (RZWP(RZWP-3-K) serta mekanisme penetapan rencana zonasi Propinsi/Kab./Kota menjadi Peraturan D aerah.
Topik
Langkah-langkah pra penyusunan RZWP-3-K
Tahapan Penyusunan RZWP-3-K
Muatan dan Sistematika RZWP-3-K
Durasi
Modul ini diberikan selama 90 menit.
Metode
Materi di dalam modul ini disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan menggunakan metode yang interaktif . Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dalam penyampaian modul meliputi: presentation slides, slides, LCD/Proyektor, laptop, flipchart , pointer laser serta perlengkapan untuk simulasi dan diskusi kelompok sesuai kebutuhan.
Modul 1 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau pulau Kecil Kecil
MELIPUTI APA SAJAKAH PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU -PULAU KECIL? Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-pulau Kecil (WP(WP-3-K) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulaupulau -pulau kecil (UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau -pulau Kecil). Dalam mengelola wilayah pesisir dan pulaupulau -pulau kecil perlu mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain, antar sektor yang berkepentingan, antara seluruh stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat), antara ekosistem yang ada di darat dengan yang ada di laut serta mengintegrasikan segala ilmu pengetahuan yang terkait dengan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil. Untuk itu diperlukan perencanaan yang melingkupi semua aspek tersebut. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau -pulau kecil meliputi: 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP -3-K)
RSWPRSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat. RSWPRSWP-3-K memiliki durasi waktu hingga 20 tahun dan dapat ditinjau paling tidak selama 5 tahun sekali. RSWPRSWP-3-K harus mempertimbangkan isu strategis yang muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerah masingmasing -masing, seperti isu pemanfaatan sumberdaya, degradasi sumberdaya pesisir dan laut, isu daerah potensi bencana, isu konflik antar pengguna sumberdaya, dan lainlain-lain. RSWPRSWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiaptiap tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Undang(Undang -undang No. 27 Tahun 2007). Rencana ini merupakan salah satu dokumen yang memuat rencana yang bersifat spasial (keruangan). tahapan.
Penyusunan Penyusunan Rencana Zonasi WP WP--3-K
(RZWP(RZWP-3-K) membutuhkan beberapa
Modul 1 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau pulau Kecil Kecil
MELIPUTI APA SAJAKAH PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU -PULAU KECIL? Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-pulau Kecil (WP(WP-3-K) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulaupulau -pulau kecil (UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau -pulau Kecil). Dalam mengelola wilayah pesisir dan pulaupulau -pulau kecil perlu mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain, antar sektor yang berkepentingan, antara seluruh stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat), antara ekosistem yang ada di darat dengan yang ada di laut serta mengintegrasikan segala ilmu pengetahuan yang terkait dengan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil. Untuk itu diperlukan perencanaan yang melingkupi semua aspek tersebut. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau -pulau kecil meliputi: 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP -3-K)
RSWPRSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat. RSWPRSWP-3-K memiliki durasi waktu hingga 20 tahun dan dapat ditinjau paling tidak selama 5 tahun sekali. RSWPRSWP-3-K harus mempertimbangkan isu strategis yang muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerah masingmasing -masing, seperti isu pemanfaatan sumberdaya, degradasi sumberdaya pesisir dan laut, isu daerah potensi bencana, isu konflik antar pengguna sumberdaya, dan lainlain-lain. RSWPRSWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiaptiap tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Undang(Undang -undang No. 27 Tahun 2007). Rencana ini merupakan salah satu dokumen yang memuat rencana yang bersifat spasial (keruangan). tahapan.
Penyusunan Penyusunan Rencana Zonasi WP WP--3-K
(RZWP(RZWP-3-K) membutuhkan beberapa
RZWPRZWP-3-K memiliki jangka waktu hingga 20 tahun dan dapat ditinjau paling tidak selama 5 tahun sekali serta penetapan dengan Peraturan Daerah. 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K)
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan memuat
susunan
kerangka kebijakan,
PulauPulau-Pulau Kecil adalah rencana yang
prosedur, dan
tanggung tanggun g jawab dalam
pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi lembaga/instansi
rangka
pemerintah
mengenai kesepakatan kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. RPWPRPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang kurangnya 1 (satu) kali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. 4) Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAWP-3-K)
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, tujuan, sasaran, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan kepentingan lainnya lainnya guna mencapai hasil pengelolaan pengelolaan sumber daya daya pesisir dan pulaupulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan. RAPWPRAPWP -3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
Modul ini membatasi pembahasan pada penyusunan RZWPRZWP-3-K.
A.
APA LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM MENYUSUN RZWP -3-K ? 1. Identifikasi para pemangku kepentingan (stakeholders )
Sebelum dilaksanakan sosialisasi, dilakukan identifikasi para pemangku kepentingan dengan menggunakan metode metode stakeholders stakeholders analysis yang meliputi identifikasi pemangku pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan masing -masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWPRZWP -3-K, pengaruh pemangku kepentingan kepentingan dalam implementasi RZWPRZWP-3-K (untuk lebih jelasnya dapat melihat contoh yang ditampilkan pada tabel 3.3). LangkahLangkah-langkah ini dilaksanakan untuk melihat peluang dan hambatan yang akan terjadi selama penyusunan RZWPRZWP -3-K. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan strategi untuk melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWPRZWP 3-K.
Tabel 1.1 Contoh Identifikasi Pemangku Kepentingan* 1. Daftar Stakeholders; SKPD, kelompok users dan masy pesisir Kelompok nelayan bagan tancap
2. Otoritas dan tingkat kepentingan Stakeholders
3. Tingkat kepentingan dan lokasinya
4. Tingkat kepentingan Stakeholders dalam proses perencanaan?
Tidak ada otoritas, pengguna aktif di laut, sangat tergantung dgn kualitas air.
Sangat tinggi karena butuh kualitas air yang baik di lokasinya, pendukung sumber ekonomi nelayan
Sangat berpengaruh and memiliki kelompok nelayan yang terorganisir baik. Dekat dengan DKP setempat krn mendapatkan bantuan modal/alat tangkap,dll
*Catatan:
5. Saran Keterlibatan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Anggota Pokja/ FGD/ Konsultasi Publik/ Responden / Gatekeeper/ Key Informan Person/ dll
6. Pengaruh Stakeholders dalam Implementasi RZWP-3-K Kepatuhan dan kerjasama Stakeholders ini sangat penting
Langkah ini juga ditambahkan skoring analisis pemangku kepentingan, termasuk
disertainya berita acara berisikan data kuota anggota untuk verifikasi.
2. Sosialisasi
Sosialisasi perlu dilaksanakan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk menghindari konflik di kemudian hari, sehingga pada saat sosialisasi harus m elibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi selayaknya diikuti oleh target peserta seperti tercantum dalam tabel 1.2.
Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Tujuan
Agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang kebijakan dan program Menjelaskan rencana penyusunan dokumen perencanaan WP-3-K dan menumbukan rasa kepemilikan Stakeholder terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Stakeholder terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Target Peserta 1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : Pemerintah Provinsi 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup.
Tujuan
Target Peserta
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
11. Dinas Pendapatan Daerah 12. Dinas Pertambangan/ESDM 13. BUMD 14. dll. TNI AL dan POLAIRUD DPRD LSM Perguruan Tinggi/Akademisi Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) Camat, Lurah/Kepala Desa Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan Pers
Dalam mensosialisasikan penyusunan RZWP-3-K diperlukan strategi komunikasi agar tercapai tujuan secara efektif. Penentuan sasaran, pesan utama yang akan disampaikan (key message), media penyampaian (channeling) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian rupa agar masing-masing pemangku kepentingan memahami perlunya RZWP-3K.
Identifikasi siapa saja yang menjadi sasaran sosialisasi dapat mengacu kepada hasil
identifikasi para pemangku kepentingan, sehingga sosialisasi menjadi tepat sasaran. Sebagai contoh, pada Tabel 1.3 dijabarkan mengenai topik/materi, jadwal pelaksanaan, metode, serta hasil dari sosialisasi penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota.
Tabel 1.3 Materi, Metode, Hasil dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Materi
Metode
Hasil
Pengelolaan pesisir
Pengumuman
dan pulau-pulau kecil
Pemutaran film
pandang dan pola pikir
Kota sasaran
sesuai dengan amanat
berisikan
yang sama para
sosialisasi
UU No.27 Tahun 2007
contoh kasus
eksekutif dan legislatif di
Diskusi/
tingkat daerah dalam
Pemerintah
No. 1 tahun 2014
seminar/
perencanaan WP-3-K
Daerah (Dinas
tentang Pengelolaan
pertemuan
Adanya dukungan dan
Kelautan dan
Wilayah Pesisir dan
terbuka
partisipasi dari
Perikanan atau
Media cetak
pemerintah daerah agar
Bappeda)
Jo, Undang-undang
Pulau-Pulau Kecil
Adanya kesamaan cara
Lokasi
Kebijakan RZWP-3-K
dan media
didapatkan suatu
Harmonisasi Rencana
elektronik
komitmen baik dari
Tata Ruang Wilayah
pemerintah daerah
(RTRW) dengan
maupun badan legislatif
Rencana Zonasi
setempat
Wilayah Pesisir dan
Adanya pemahaman
Pulau-Pulau Kecil
tentang RZWP-3-K
(RZWP-3-K)
sebagai instrumen
Kabupaten/
Kantor
penataan ruang perairan laut
3. Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K.
Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Tujuan
Target Peserta
Agar peserta mengerti tentang kebijakan dan tahapan penyusunan RZWP-3-K Agar peserta mengerti kebutuhan data dasar dan tematik, pengumpulan data, survey lapangan, penyusunan peta tematik dan paket sumberdaya Agar peserta memahami pengertian dan jenis bencana, konsep mitigasi bencana dalam penyusunan RZWP-3-K Agar peserta memahami pengertian zona, kebutuhan data dan informasi, kriteria, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan zona. Agar peserta mengerti kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang RZWP-3-K Agar peserta mengerti pengertian Alur Laut, kebutuhan data dan informasi pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan. Agar peserta mengerti prosedur penanganan konflik dalam RZWP-3-K Agar peserta mengerti peran dan pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K
Peserta terdiri atas anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K)
Tabel 1.5 Materi, Metode, Hasil dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Materi
Hasil
Simulasi
RZWP-3-K
Pemutaran
peningkatan
a sasaran
Pengumpulan dan
film
pemahaman dalam
bimtek
Analisis Data Spasial serta
berisikan
penyusunan RZWP-
Pemetaan
contoh
3-K
RZWP-3-K Berbasis
kasus
Daerah (Dinas
Diskusi/
Kelautan dan
Data Informasi, Kriteria,
seminar/
Perikanan atau
Pertimbangan dan
pertemuan
Bappeda)
Penentuan, Delineasi,
terbuka
serta Pengaturan
Adanya
Lokasi
Proses Penyusunan
Mitigasi Bencana
Metode
Kabupaten/Kot
Kantor Pemerintah
Kawasan Konservasi, Alur Laut, Zona Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Zona Pertambangan, Zona Pariwisata, Zona Permukiman dan Perdagangan, Zona Industri
Kriteria, Pertimbangan, dan Penentuan Alokasi Ruang
Resolusi Konflik Dalam RZWP-3-K
Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam RZWP-3-K
B.
BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYUSUNAN RZWP-3-K ? Penyusunan RZWP-3-K mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No. 27 Tahun
2007 jo Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau -pulau Kecil dan peraturan menteri yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap langkah dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah yang harus dilalui untuk menghasilkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan P ulau-pulau Kecil. Adapun langkah-langkah penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat dalam diagram berikut:
n a p a i s r e P
1
Persiapan
2
3
Pengumpulan Data
Survei Lapangan
4
Pengolahan dan Analisis Data
5
Deskripsi Potensi & Kegiatan Pemanfaatan
6
Penyusunan Dokumen Awal
K 3 P W Z R l a n i F n e m u k o D n a n u s u y n e P
7
Penentuan Usulan Alokasi Ruang
9
Penyusunan Dokumen Antara
10
n a K a d p r 3 a e P t p e n n a W e Z P R R
Penyusunan Dokumen Final
13
Permohonan Tanggapan/Saran
13
Pembahasan Ranperda
14
Pengumpulan data primer (apabila data sekunder yang t elah dikumpulkan belum memenuhi kebutuhan) Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta - peta tematik Pendeskripsian terhadap peta- peta tematik yang telah disusun Peta- peta tematik Hasil Pendeskri sian terhada
eta- eta tematik
an
disusun
Penyampaian Draft Dokumen Awal RZWP3K Menjaring masukan Tumpang susun peta - peta tematik dalam Dokumen Awal yang telah diperbaiki dari hasil Konsultasi Publik (Penyusunan Paket Sumberdaya) Analisis kesesuaian terhadap kriteria kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya Penentuan usulan kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya Hasil perbaikan dokumen awal Analisis non spasial Analisis konflik pemanfaatan ruang (resolusi konflik) Penentuan Alokasi Ruang Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang peraturan pemanfaatan ruang Penyusunan Indikasi Program Draft Rancangan Perda RZWP-3-K
Konsultasi Publik
Penyampaian Draft Dokumen Antara RZWP-3-K Men arin masukan
Hasil perbaikan Dokumen Antara
Permohonan tanggapan/saran terhadap Dokumen Final
11
Pen um ulan data sekunder
Konsultasi Publik
8
Penyusunan Rencana Kerja Pen usunan TOR/RAB
Penetapan
Pembahasan Draft Ranperda oleh DPRD Evaluasi
Penetapan Ranperda menjadi Perda RZWP-3-K
Gambar 1.2 Proses Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota
1 - 4
Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RZWP -3-K Kabupaten/Kota hingga dokumen final selesai diupayakan seefektif mungkin, minimal selama 2 (dua) tahun / 24 (dua puluh empat) bulan dan jangka waktu maksimal adalah lima (5) tahun. Jangka waktu minimal proses penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota 1) Persiapan
Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RZWP -3-K Kabupaten/Kota hingga dokumen final selesai diupayakan seefektif mungkin, minimal selama 2 (dua) tahun / 24 (dua puluh empat) bulan dan jangka waktu maksimal adalah lima (5) tahun. Jangka waktu minimal proses penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota 1) Persiapan
Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana kerja dan
Kerangka Acuan Kerja
(KAK)/Terms of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kerja adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai target yang disertai dengan jadwal waktu pelaksanaan dan personil yang melaksanakan. Target yang akan dicapai adalah tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan yang memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2) Pengumpulan Data
Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan, yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja. Data tersebut merupakan hasil penelitian/studi yang dilakukan lembaga lain (sekunder). Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelurusan dokumen dokumen berupa laporan, peta, gambar dari citra satelit, hasil -hasil penelitian yang terdapat di instansi terkait (instansi pemerintah/pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, lembaga-lembaga riset, internet, dll.). Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survei lapangan akan meliputi kebijakan, data spasial, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang saat ini, kondisi ekologi dan rencana/studi terkait lainnya.
Data spasial merupakan data utama yang diperlukan dalam penyusunan peta RZWP 3-K. Data spasial tersebut terdiri dari 12 dataset yang terdiri dari dua (2) dataset dasar (baseline dataset ) dan 10 dataset tematik ( thematic datasets). Jenis data yang digunakan dalam penyusunan rencana zonasi dibedakan untuk kabupaten dan kota, yang terdiri atas: a) Peta dasar dan citra satelit b) Data spasial dasar c)
Data spasial dan non spasial tematik Data dasar dan tematik untuk pemetaan rencana RWP-3-K propinsi, kabupaten, dan
kota memiliki skala, ketelitian dan kedetilan informasi yang berbeda, yaitu: a) Propinsi
: skala 1:250.000
b) Kabupaten
: skala 1:50.000
c)
: skala 1:25.000
Kota
Ketersediaan data harus memenuhi persyaratan secara kualitas maupun kuantitas, yaitu: a) Kualitas
skala
akurasi geometri
kedetailan data
kedalaman data
kemutakhiran data
kelengkapan atribut
b) Kuantitas Secara kuantitas yakni apabila memenuhi ketentuan kelengkapan jenis data. Data yang dibutuhkan untuk penyusunan RZWP-3-K sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.6.
Tabel 1.6. Jenis dan Sumber Data serta Kegunaannya dalam penyusunan RZWP-3-K No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
Peta Tanah
1
Terestrial
Topografi
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
Peta Tanah
Penentuan alokasi ruang
skala 1 :
di wilayah pesisir dan
250.000, 1 :
BIG, BAPPEDA
pulau-pulau kecil yang
50.000 dan
memerlukan data tanah
1 : 25.000 (dari
untuk kriteria
Peta RTRW)
kesesuaiannya
Peta Rupabumi
Penentuan alokasi ruang
Indonesia
BIG, BAPPEDA
di wilayah pesisir dan
skala 1 :
pulau-pulau kecil yang
250.000, 1 :
memerlukan data
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
50.000 dan
topografi untuk kriteria
1 : 25.000 (dari
kesesuaiannya
Peta RTRW)
Peta Rupabumi
Kemiringan Lereng
Indonesia
Penentuan alokasi ruang
skala 1 :
di wilayah pesisir dan
250.000, 1 :
BIG, BAPPEDA
pulau-pulau kecil yang
50.000 dan
memerlukan data
1 : 25.000 (dari
kemiringan lereng untuk
Peta RTRW)
kriteria kesesuaiannya
Peta Lingkungan Bathimetri 2
Bathimetri
Penentuan alokasi ruang
Pantai Indonesia skala 1 : 250.000, 1 :
perairan yang BIG
memerlukan data batimetri untuk kriteria
50.000 dan 1 :
kesesuaiannya
25.000
Peta Geologi Geologi dan geomorfologi dasar laut (Substrat dasar)
3.
dan geomorfologi
- P3GL
dasar laut
- Dit. Vulkanologi
skala 1 :
Kementerian
250.000, 1 :
ESDM
Geologi dan
50.000 dan
Geomorfologi
1 : 25.000
Geomorfologi
Penentuan alokasi ruang perairan yang memerlukan data substrat dasar untuk kriteria kesesuaiannya
Peta Land
Penentuan alokasi ruang
System –
di wilayah pesisir dan
RePProT (dari
BIG, BAPPEDA
Peta RTRW)
pulau-pulau kecil yang memerlukan data geomorfologi untuk kriteria kesesuaiannya
Oseanografi Fisik: a. Pasut b. Gelombang 4
Oseanografi
c. Arus d. Suhu Permukaan e. Kecerahan f. Total Suspended
Peta oseanografi fisik skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000
Dishidros, KKP, LIPI, Instansi
Penentuan alokasi ruang
terkait,
perairan yang
Perguruan
memerlukan data
Tinggi
hidrodinamika laut untuk kriteria kesesuaiannya
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
Solid (TSS)
Oseanografi Kimia Dishidros, KKP, pH, salinitas,COD,
Peta
LIPI, Instansi
BOD, Ammonia
oseanografi
terkait,
(NH3-N)+, Nitrat
kimia skala 1 :
Perguruan
(NO3-N), Nitrit
250.000, 1 :
Tinggi
(NO2), Fosfat (PO4-
50.000, 1 :
P)+, Silika (Si),
25.000
Penentuan alokasi ruang perairan yang memerlukan data kimia perairan untuk kriteria kesesuaiannya
Logam berat
Dishidros, KKP, Oseanografi Biologi
Peta
LIPI, Instansi
oseanografi
terkait,
Klorofil, Plankton,
biologi skala 1 :
Perguruan
Benthos
250.000, 1 :
Tinggi
50.000, 1 :
Penentuan alokasi ruang perairan yang memerlukan data biologi kelautan untuk kriteria kesesuaiannya
25.000
Peta Penggunaan Penggunaan Lahan
Lahan
BIG, BAPPEDA
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 :
Penggunaan 5.
Penentuan daya dukung
25.000 (dari
Lahan dan
lahan dan rencana
Peta RTRW)
Status Lahan
pengembangannya
Peta status lahan skala 1 : Status Lahan
250.000, 1 : 50.000, 1 :
BPN, BAPPEDA
25.000 (dari Peta RTRW) Peta
Pemanfaatan 6
Wilayah Laut Eksisting
Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting
Pemanfaatan Wilayah Perairan/Laut skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 :
KKP, Instansi terkait
Penentuan alokasi ruang dan rencana pengembangannya
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
25.000 Peta Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
skala 1 : 250.000, 1 :
KKP
50.000, 1 : 25.000 Peta alur laut Alur Laut
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Peta KSNTskala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000
Kemenhub, Kementerian ESDM, KKP, LIPI, Instansi terkait
KKP, TNI, Kemenhub, Kemenparekraf
Peta Sumberdaya Air Permukaan dan
7
Sumberdaya Air
Air Tanah skala
Sumberdaya
Permukaan dan Air
1 : 250.000, 1 :
Air
Tanah
50.000, 1 :
Penentuan daya dukung PU, BAPPEDA
dan rencana pengembangannya
25.000 (dari Peta RTRW)
Penentuan alokasi ruang untuk penangkapan ikan demersal yang
Ekosistem
membutuhkan data
Pesisir dan Sumberdaya 8
Peta Mangrove Mangrove
mangrove sebagai
skala 1 :
Baplan-
indikator keberadaan
Ikan (Jenis dan
250.000, 1 :
Kemenhut, BIG,
sumberdaya
Kelimpahan
50.000, 1 :
LIPI, KKP
perikanan.
Ikan)
25.000
Penentuan alokasi ruang untuk budidaya komoditas perikanan yang membutuhkan data mangrove sebagai
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN kriteria kesesuaiannya.
Penentuan alokasi ruang untuk kawasan konservasi.
Penentuan kawasan ekowisata.
Penentuan alokasi ruang untuk penangkapan ikan demersal yang membutuhkan data terumbu karang, lamun dan substrat dasar sebagai indikator keberadaan
Peta Terumbu
sumberdaya
Karang, Lamun Terumbu Karang,
dan Substrat
Lamun dan Substrat
Dasar
Dasar
skala 1 :
perikanan.
BIG, LIPI, KKP
Penentuan alokasi ruang untuk budidaya komoditas
250.000, 1 :
perikanan yang
50.000, 1 :
membutuhkan data
25.000
terumbu karang, lamun dan substrat dasar sebagai kriteria kesesuaiannya.
Penentuan alokasi ruang untuk kawasan konservasi.
Penentuan kawasan ekowisata.
Peta Daerah Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground ) & Jenis dan Kelimpahan Ikan
Penangkapan Ikan (Fishing
Ground ) & Jenis
dan Kelimpahan Ikan skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
1:
KKP, BPPT, LIPI
Penentuan alokasi ruang untuk penangkapan ikan
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
25.000 Lokasi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
Infrastruktur Umum: Bandara, terminal, pasar umum, pelabuhan umum, kawasan industri,
Peta Lokasi
kantor pemerintah,
Sarana dan
sekolah, rumah
Prasarana
sakit/puskesmas,
Kelautan dan
bangunan
Perikanan
wisata/sejarah
skala 1 : 250.000, 1 :
9
Infrastruktur
Infrastruktur
50.000, 1 :
Khusus: Pasar ikan,
25.000
KKP, Peta RTRW, Peta Infrastruktur PU
Kesesuaian alokasi ruang perairan dan darat
KUD, BBI, Pelabuhan perikanan, TPI, Gudang penyimpanan, bangunan perlindungan pesisir (jeti, penahan gelombang)
Data Eksisting dan Rencana Jaringan Sistem Prasarana (Transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, persampahan, sanitasi, drainase)
10
Peta Eksisting dan Rencana
KKP, Peta RTRW,
Jaringan Sistem
Peta
Prasarana skala
Infrastruktur
1 : 250.000, 1 :
PU, Kemen
50.000, 1 :
Perhubungan
perairan dan darat
25.000
Data Kependudukan
Peta
Demografi dan
dan Sosial:
Kependudukan
Sosial
- Populasi:jumlah,
dan Sosial
kepadatan dan
Kesesuaian alokasi ruang
skala 1 :
BPS, BAPPEDA
Kesesuaian alokasi ruang darat
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
distribusi umur
250.000, 1 :
(time series 10
50.000, 1 :
tahun)
25.000 (time
- Trend
KEGUNAAN
series),
pertumbuhan populasi : tingkat kelahiran dan kematian (time series 10 tahun)
- Pendidikan umum - Mata Pencaharian - Agama - Budaya - Tingkat akses dan keterlayanan fasilitas publik: listrik, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan - Lembaga Masyarakat, LSM - Masyarakat hukum adat - Wilayah nelayan tradisional
Tingkat perekonomian wilayah:
- Pendapatan perkapita provinsi 11
Ekonomi
- Pertumbuhan
WIlayah
Pendapatan perkapita provinsi - Angkatan kerja dan tingkat pengangguran per kabupaten - Tenaga kerja di
Peta perekonomian wilayah skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000
Peta RTRW, Data statistik BPS, Disnaker, Dinas
ruang darat
pariwisata, Dinas Perikanan (time series)
Kesesuaian alokasi
Analisis non spasial
No
KATEGORI DATA
JENIS DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
& SKALA
PENYEDIA DATA
KEGUNAAN
bidang perikanan, pertanian, kehutanan, dll - Populasi dan kepadatan nelayan - Pendapatan di sektor perikanan - Produksi perikanan dan sektor -sektor lain - Potensi pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan - Jumlah wisatawan - Pendapatan ratarata dan pengeluaran per sektor
Peta sebaran daerah rawan
Peta sebaran daerah
dan risiko
rawan dan risiko
bencana
BNPB, BMKG,
bencana
skala 1 :
KKP
alokasi ruang darat
250.000, 1 :
12
Risiko Bencana
50.000, 1 :
dan
25.000
Pencemaran
Peta sebaran
Kesesuaian
Analisis non spasial
daerah Peta sebaran daerah
pencemaran
pencemaran
skala 1 : 250.000, 1 :
BNPB, LIPI, KemenLH, BLHD
Kesesuaian alokasi ruang perairan
50.000, 1 : 25.000
Sumber: Dit. Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2014) Apabila ketersediaan data belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas di atas maka perlu dilakukan survei lapangan. Jenis data, fungsi, dan manfaat data yang
dibutuhkan dapat dipelajari secara lebih detail pada Modul 2. 3) Pengumpulan Data Primer Melalui Survei Lapangan
Apabila data sekunder yang dikumpulkan belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas, maka perlu dilakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan. Adapun pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui survei dan wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei di lapangan, yang bertujuan untuk:
Melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya
Melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia. Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan
data primer antara lain meliputi:
Observasi
Pengambilan sampel
Pengukuran
Wawancara
Penyebaran kuesioner
Focus Group Discussion (FGD) FGD bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dan para
pemangku kepentingan lain, terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur
perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat), kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di wilayah pesisir dan laut dan LSM. Metode survei tiap data akan dibahas lebih lanjut pada Modul 2. Apabila data yang dibutuhkan belum terpenuhi maka pengumpulan data dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. 4) Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan peta-peta tematik. Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang siap digunakan untuk analisis. Pengolahan data meliputi: 1. Konversi data non spasial ke format spasial 2. Standarisasi format dan kelengkapan data 3. Perbaikan data Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan adalah: 1. Interpolasi spasial/pemodelan ruang untuk menghasilkan keseragaman data melalui pendekatan nilai yang sama. 2. Pemodelan matematis
3. Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik
Pengolahan dan analisis peta tematik dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain input data, proses pengolahan data dan output peta tematik yang dihasilkan. Input data untuk penyusunan peta tematik provinsi, kabupaten dan kota berbeda, demikian pula proses pengolahan yang dilakukan dan kerincian informasi tematik pada output peta. 5) Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data serta disajikan dalam bentuk peta tematik selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun. Hal yang dideskripsikan adalah potensi dan pemanfaatan sumberdaya. Deskripsi potensi sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang dapat diidentifikasi antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll. Deskripsi ini meliputi identifikasi terhadap potensi kegiatan -kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona -rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut, kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi -lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata. Contoh penggambaran peta tematik seperti tercantum pada gambar ...
Gambar 3.4 Ilustras i Contoh Ilustrasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Eksisting di Kab. Banggai
6) Penyusunan Dokumen Awal
Penyusunan dokumen awal dilaksanakan setelah Tim Teknis melakukan pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik. Output dokumen awal adalah peta peta tematik.
Bagaimana sistematika Dokumen Awal Tersebut? Sistematika Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat : 1)
Pendahuluan -
Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K
-
Profil Wilayah
-
Isu-isu Strategis Wilayah
-
Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah
2)
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3)
Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan
Pemanfaatan 4)
Album Peta Tematik, seperti tercantum pada Tabel 1.10
Tabel 1.10 Tabel Jenis Peta Tematik No 1
DATASET Terestrial
JENIS PETA TEMATIK )
1.
Peta Tanah *
2.
Peta Kemiringan Lereng *
3.
Peta Topografi * Peta Bathimetri
)
)
2
Bathimetri
4.
3
Geologi dan Geomorfologi Laut
5. Peta Substrat Dasar Laut
4
Oseanografi
6. Peta Gelombang Laut 7. Peta Arus Air Laut 8. Peta Suhu Permukaan Air Laut 9. Peta Kecerahan Air Laut 10. Peta Total Suspended Solid (TSS) 11. Peta pH 12. Peta salinitas 13. Peta COD 14. Peta BOD 15. Peta Ammonia (NH3-N)+ 16. Peta Nitrat (NO3-N) 17. Peta Nitrit (NO2) 18. Peta Fosfat (PO4-P)+ 19. Peta Sebaran Klorofil 20. Peta Sebaran Plankton, 21. Peta Sebaran Benthos
5
Penggunaan Lahan dan Status Lahan
22. Peta Penggunaan Lahan *
)
No
DATASET
JENIS PETA TEMATIK 23. Peta Status Lahan *
6
Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting
24. Peta Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting
7
Sumberdaya Air
25. Sumberdaya Air Permukaan dan Air Tanah *)
8
Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan (Jenis dan Kelimpahan Ikan)
26. Peta Ekosistem Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, Lamun) 27. Peta Daerah Potensi Ikan Demersal 28. Peta Daerah Potensi Ikan Pelagis
9
Infrastruktur
29. Peta Infrastruktur Eksisting dan Rencana
10
Demografi dan Sosial
30. Peta Jumlah dan Kepadatan Penduduk - Pendidikan umum - Mata Pencaharian - Agama - Budaya - Tingkat akses dan keterlayanan fasilitas publik: listrik, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan - Lembaga Masyarakat, LSM - Masyarakat hukum adat - Wilayah nelayan tradisional
11
Ekonomi Wilayah
31. Tingkat perekonomian wilayah: - Pendapatan perkapita provinsi - Pertumbuhan Pendapatan perkapita provinsi - Angkatan kerja dan tingkat pengangguran per kabupaten - Tenaga kerja di bidang p erikanan, pertanian, kehutanan, dll - Populasi dan kepadatan nelayan - Pendapatan di sektor perikanan - Produksi perikanan dan sektor –sektor lain - Potensi pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan - Jumlah wisatawan - Pendapatan rata-rata dan pengeluaran per sektor
12
Risiko Bencana dan Pencemaran
32. Peta sebaran daerah rawan dan risiko bencana 33. Peta sebaran daerah pencemaran
7)
Konsultasi Publik I Selanjutnya Dokumen Awal RZWP-3-K wajib
dilakukan konsultasi publik
memverifikasi data dan informasi, dan untuk mendapatkan masukan, tanggapan
untuk atau
saran. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik I (pertama). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara (Lampiran 1), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.
Tabel 1.11 Tujuan, Hasil dan Sasaran Peserta Konsultasi Publik I Tujuan
Memverifikasi data dan informasi Menjaring masukan, tanggapan, koreksi dan usulan terhadap data dan informasi.
Output
Informasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan verifikasi data dan informasi Tanggapan berupa masukan/usulan
Target Peserta 1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : Pemerintah Provinsi 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. BPBD 14. Administrasi Pelabuhan 15. dll. 2) TNI AL dan POLAIRUD 3) LSM 4) Perguruan Tinggi/Akademisi 5) Ormas 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan
Tabel 1.12 Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik I Materi Draft Dokumen Awal yang memuat : data dan informasi penyusunan rencana zonasi peta-peta tematik
Metode pelaksanaan Fokus group Discussion (FGD) Rembug Desa (dapat dilakukan dengan menerapkan model Simulasi)
Lokasi Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda) Kantor kecamatan/ Kelurahan
8) Penentuan Usulan Alokasi Ruang
Setelah dokumen awal diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik I, maka dilanjutkan dengan kegiatan penentuan usulan alokasi ruang. Peta-peta tematik yang telah disepakati pada saat Konsultasi Publik I (pertama) dan tersusun dalam Dokumen Awal, selanjutnya dianalisis melalui dua metode, yaitu : a) penyusunan Paket Sumberdaya terhadap kriteria kawasan, zona; dan/atau b) kesesuaian lahan (perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil) terhadap kawasan, zona, sub zona. Hasil analisis ini berupa usulan alokasi ruang. Untuk mempertajam usulan alokasi ruang maka dilakukan analisis non spasial a)
Penyusunan Paket Sumberdaya Paket atau satuan sumberdaya merupakan informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Unit perencanaan merupakan kawasan tertentu yang ada di suatu wilayah perencanaan (Provinsi atau Kabupaten/kota). Batas spasial unit perencanaan merupakan kombinasi dari kondisi topografi, oseanografi, ekologi, pemanfaatan/penggunaan lahan/perairan saat ini (eksisting). Di dalam setiap unit perencanaan terdapat paket-paket sumberdaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik biofisik dan lingkungannya. Berbagai kegiatan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan diantaranya perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, permukiman, rekreasi, industri, pertambangan, hutan dan sebagainya. Peta paket sumberdaya merupakan kombinasi dari 2 (dua) dataset dasar (baseline dataset) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (thematic dataset) yang diperoleh melalui tumpangsusun (overlay) peta. Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya hasil proses matching, kemudian dilakukan pendeskripsian nilai -nilai sumberdaya yang ada di setiap unit pemetaan sumberdaya yang ada. Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya, kemudian dilakukan pendeskripsian nilai nilai sumberdaya yang ada di setiap unit pemetaan sumberdaya yang ada. Secara teknis, proses penyusunan Paket Sumberdaya dan identifikasi nilai -nilai sumberdaya mengacu pada Pedoman Teknis Pemetaan RZWP-3-K. Berikut adalah contoh peta paket sumberdaya hasil tumpangsusun berbagai karakteristik lahan dan perairan.
Gambar 1.5 Contoh Peta Paket Sumberdaya Hasil Tumpangsusun Berbagai Karakteristik Lahan dan Perairan b) Analisis Kesesuaian Lahan (Perairan Pesisir dan/atau Daratan Pulau Kecil) Terhadap
Kawasan, Zona, Sub Zona Analisis kesesuaian lahan dilakukan terhadap wilayah perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil.
Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan cara mendeliniasi masing-
masing parameter peta-peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian zona/subzona tertentu. Hasil deliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik tersebut diatas dilakukan overlay/tumpang susun. Proses ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap parameter petapeta tematik tertentu berdasarkan kriteria zona/subzona lainnya. Hasil dari proses overlay tersebut diatas adalah peta-peta kesesuaian untuk masingmasing zona/subzona dengan kategori kesesuaiannya (sesuai (S1), kurang sesuai (S2), dan tidak sesuai (N)).
Masing-masing peta-peta kesesuaian zona/subzona tersebut kemudian dioverlay
sehingga menghasilkan peta multikesesuaian untuk zona/subzona. Berdasarkan peta multikesesuaian dilakukan penilaian kesesuaian akhir untuk zona/subzona, sehingga dihasilkan usulan alokasi ruang dalam bentuk peta Alokasi Ruang. Apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori kesesuaian yang sama maka perlu dilakukan analisis non spasial.
c)
Penentuan Alokasi Ruang Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil kabupaten/ kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten dan kota yang meliputi rencana peruntukan ruang yang ada di kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Klasifikasi kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007 jo Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut:
Tabel 1.13 Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K Klasifikasi Kawasan
Keterangan
(Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007) Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan
Kawasan Pemanfaatan Umum pada UU No 27 tahun
kawasan
2007 setara dengan Kawasan Budidaya pada UU No 26
yang
dipergunakanuntuk
kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti
tahun 2007
kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut,
industri
maritim,
pariwisata,
permukiman, dan pertambangan Kawasan Konservasi
merupakan kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas
Kawasan Konservasi pada UU No 27 tahun 2007 setara dengan Kawasan Lindung pada UU No 26 tahun 2007
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan Alur merupakan perairan yang dimanfaatkan
Aturan mengenai alur pelayaran dapat mengikuti
antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel
Permen Perhubungan No.68 tahun 2011 tentang Alur
bawah laut, dan migrasi biota laut yang perlu
Pelayaran di Laut
dilindungi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah
Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan
Kawasan yang terkait dengan kedaulatan
kriteria;
negara,
hidup,
kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan
yang
keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau
bagi
kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat
dan/atau
pengendalian situs
lingkungan
warisan
pengembangannya kepentingan nasional
dunia,
diprioritaskan
batas-batas
maritim
kedaulatan
negara;
biota endemik dan langka
Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil, dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.
Gambar 1.6 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peta Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Kabupaten atau Kota disusun berdasarkan peta paket sumberdaya dan/atau kesesuaian terhadap kriteria. Diagram alir penyusunan peta rencana alokasi ruang berdasarkan peta paket sumberdaya sebagai berikut:
Gambar 1.7 Diagram Penyusunan Peta Alokasi Ruang Wilayah Laut/Perairan
Penentuan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut: 1) Penentuan Kawasan Konservasi Penentuan Kawasan konservasi harus memperhatikan keberadaan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pembagian kawasan konservasi disesuaikan dengan jenis/kategori kawasan konservasi yang ada di Kabupaten/Kota. 2) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)
Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteriakriteria: batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka. 3) Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum memperhatikan kriteria:
tidak
termasuk ke dalam wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan merupakan wilayah yang sebagian besar dipergunakan untuk aktivitas ekonomi.
4) Penentuan Alur Laut Penentuan Alur Laut memperhatikan kriteria: ruang yang dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi. Aturan mengenai alur pelayaran dapat mengikuti Permen Perhubungan No.68 tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, dimana alur pelayaran di laut terdiri atas : (1) Alur pelayanan umum dan perlintasan; dan (2) Alur pelayaran masuk pelabuhan. Pipa/kabel bawah laut merupakan instalasi yang dapat dibangun di perairan, dengan persyaratan, sebagai berikut : a.
penempatan, pemendaman, dan penandaan;
b.
tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
c.
memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
d.
memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan
e.
berada di luar perairan wajib pandu.
Sedangkan Alur Migrasi Ikan adalah pola ruaya (migrasi) ikan yang dipengaruhi suhu, salinitas, kecepatan dan arah arus, pasang surut, tinggi dan panjang gelombang, warna perairan, substrat dasar, kedalaman perairan, dan tipologi kelandaian dasar laut. Kecepatan dan arah arus akan memberikan indikasi terhadap pola pergerakan dan alur migrasi ikan, sementara keterkaitan suhu, salinitas, kedalaman perairan, kontur dasar, dan warna perairan memberikan informasi perairan optimum terhadap ikan-ikan target tangkapan yang dikehendaki. Alur migrasi biota laut, dapat berupa : alur migrasi cetacea, tuna, penyu belimbing, penyu lekang, paus dll.
Selanjutnya, penentuan arahan pemanfaatan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dilakukan melalui penentuan zona dan sub zona atau arahan pemanfaatannya pada masing-masing kawasan. Penentuan zona pada masing-masing kawasan dilakukan
dengan menggunakan metode kesesuaian perairan. Hasil kesesuaian perairan dan contoh peta alokasi ruang dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.
Gambar 1.8
Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona (Subandono, 2008)
Deliniasi batas kawasan, zona dan sub-zona ditampilkan pada Peta yang menggunakan grid dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Setelah diperoleh Peta Alokasi Ruang selanjutnya dilakukan analisis nonspasial : a. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan. Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada. b.
Analisis Sosial dan Budaya Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator) misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan. Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi antara lain : 1. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan atau kawasan serta pembangunan sosial budaya masyarakat
2. mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat 3. menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan atau kawasan 4. menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat 5. memberikan gambaran situasi dan kondisi obyektif dalam proses perencanaan c.
Analisis Infrastruktur Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik dan energi, sanitasi, dan prasarana lainnya.
d.
Analisis Ekonomi Wilayah Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian, sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan), dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak l angsung dan bersifat multiplier effect .
e.
Analisis Pengembangan Wilayah Identifikasi ini meliputi kegiatan -kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi untuk pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi pengembangan wilayah diantaranya: Potensi sumberdaya lokal
Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu wilayah yang akan dibuat RZWP-3-K. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage approach), dan pendekatan keunggulan bersaing ( competitive advantage approach). Potensi lingkungan strategis Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.
f.
Analisis dampak aktivitas dari wilayah sekitar Identifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dampak aktivitas dari wilayah sekitar terhadap wilayah perencanaan zonasi, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau adaptasi yang dibutuhkan. Contoh proses identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.
g.
Analisis isu dan permasalahan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil Identifikasi ini meliputi antara lain: Identifikasi daerah rawan bencana: banjir, tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi
garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi
Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi, kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat terumbu karang
Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah, dan daerah perlindungan laut lokal
Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada kawasan perairan
h.
Konflik penggunaan lahan
Konflik sosial
Kesenjangan ekonomi antar wilayah pesisir dengan wilayah daratan utama.
Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang (Resolusi Konflik) Konflik dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil, dapat terjadi pada saat tahap penyusunan rencana alokasi ruang dan pada tahapan konsultasi publik. a) Pada tahap penyusunan rencana alokasi ruang, identifikasi konflik dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersinggungan namun tidak sesuai (compatible). Hasil analisis paket sumberdaya yang dilanjutkan dengan beberapa analisis lanjutan, kemudian diidentifikasi antar kegiatan/zona/sub zona untuk memilih kegiatan/zona/sub zona yang paling sesuai dengan cara membuat matrik kesesuaian/keterkaitan. b) Pada tahap konsultasi publik, peluang terjadinya konflik besar sekali. Konflik dimungkinkan terjadi karena tidak semua harapan dari para pemangku kepentingan terakomodasi dalam rencana zonasi tersebut. Konflik ini dapat memberikan dampak positif jika seluruh pihak mau menghormati pemikiran masing-masing pemangku kepentingan dan memperoleh kesepakatan mengenai kebutuhan prioritas yang perlu diadopsi dalam rencana zonasi. Di sisi lain, konflik dalam konsultasi publik bisa berdampak negatif saat ada satu atau lebih pihak memaksakan keinginannya dan tidak mau bernegosiasi. Pada tahapan ini, jika semua pihak bersikeras untuk memasukkan keinginannya dalam rencana zonasi makan akan terjadi dead lock sehingga
tidak
terjadi kesepakatan. Rencana zonasi menjadi terkatung-katung penyelesaiannya. c) Pada tahap pembahasan pemberian tanggapan dan/atau saran, konflik kepentingan berpeluang terjadi apabila masing-masing pemangku kepentingan ada yang merasa kebutuhannya tidak terakomodasi. Konflik yang terjadi memerlukan adanya manajemen konflik. Penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi kolaboratif antara pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Cara demikian akan memperbaiki hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun demikian seringkali pihak-pihak yang berkonflik itu tidak mampu
berinteraksi sehingga diperlukan pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian konflik. Idealnya pihak ketiga tersebut tidak mendominasi proses penyelesaian konflik dan atau mempunyai kuasa untuk membuat keputusan melainkan bertindak sebagai fasilitator komunikasi dan peace builder , yang sering disebut sebagai mediator. i. Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan RTRW
Rencana alokasi ruang yang dihasilkan perlu dilakukan penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW sesuai UU No.27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil. Selain itu, juga perlu diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RZWP-3-K propinsi/kabupaten/kota yang bersebelahan atau berhadapan. Tujuan penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW adalah untuk mereview dan membandingkan draft dokumen antara RZWP -3-K dengan rencana lain yang telah disahkan dan untuk merevisi draft dokumen antara RZWP-3-K tersebut, sehingga konsisten dengan rencana-rencana dan program-program yang bersesuaian yang telah disahkan. Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut dilakukan melalui tiga (3) cara berikut ini: (1) Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K (2) Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW (3) Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K. j. Penyusunan Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang
Pernyataan pemanfaatan ruang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penyusunan rencana alokasi ruang. Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang dilengkapi dengan peraturan pemanfaatan ruang yang berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Arahan pemanfaatan ruang hasil konsep dan rencana dilakukan konsultasi publik II (kedua). k. Rekomendasi terhadap RTRW dan Rencana Pembangunan Lainnya
Hasil penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW, RZW-3-K dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam penetapan struktur dan pola ruang yang terdapat didalam RTRW. Rekomendasi terhadap RTRW, meliputi : (1) Alokasi ruang di WP3K untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap sumberdaya di WP3K; (2) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dapat menjadi muatan kawasan strategis RTRW; (3) Penetapan Kawasan Strategis WP3K dapat menjadi muatan kawasan strategis Kab/Kota pada RTRW.
l. Penyusunan Indikasi Program
Indikasi program dijabarkan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
9) Penyusunan Dokumen Antara Penyusunan dokumen antara dilaksanakan setelah melakukan tahapan penentuan usulan alokasi ruang. Sistematika Dokumen Antara, sekurang-kurangnya memuat : (1) Pendahuluan
-
Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K Profil Wilayah Isu-isu Strategis Wilayah Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah
(2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan
Pemanfaatan (4) Rencana Alokasi Ruang yang berisi Peta RZWP -3-K (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang (6) Indikasi Program RZWP-3-K (7) Album Peta Tematik dan Peta RZWP-3-K 10) Konsultasi Publik II
Konsultasi publik II (kedua) ini dilakukan untuk memverifikasi draft rencana zonasi, arahan pemanfaatan dan juga untuk memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya, sehingga draft rencana alokasi ruang dapat disepakati oleh semua pihak. Sasaran yang ingin dicapai adalah perbaikan dan penyempurnaan dari draft Dokumen Antara dan memfasilitasi aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, serta penetapan alokasi ruang ke dalam kawasan/zona/subzona dalam Dokumen Final yang akan disusun.
Tabel 1.15 Tujuan, Hasil dan Sasaran Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Tujuan
Memverifikasi atau
Hasil
Tanggapan, masukan
memastikan kembali data
atau keberatan terhadap
dan informasi tematik
hasil perbaikan dari
yang menjadi masukan
konsultasi publik
publik pada tahap
sebelumnya
konsultasi sebelumnya
Kesepakatan publik
Target Peserta 1) Unsur pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan
Hasil
Menginformasikan hasil
terhadap draft rencana
perbaikan draft rencana
alokasi ruang
Target Peserta 4. 5. 6. 7. 8.
BPN Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. dll 2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Ormas 7) Kelompok Masyarakat 8) Camat, Lurah/Kepala Desa 9) Pers 10) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan
zonasi dari hasil kesepakatan pada konsultasi publik sebelumnya, serta menilai kelayakan/kesesuaian pemanfaatan, analisis, usulan alokasi ruang, serta arahan pemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan
RTRW (penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan dengan) dan aturan-aturan lainnya
Tabel 1.16 Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Materi
Hasil perbaikan dokumen
Metode pelaksanaan
awal
Fokus Group Discussion
Lokasi
Kantor Pemerintah Daerah
(FGD)
(Dinas Kelautan dan
Rembug Desa
perikanan atau Bappeda)
Hasil Analisis lanjutan
Penetapan Alokasi Ruang
(dapat dilakukan dengan
Penyelarasan ,
menerapkan model
penyerasian dan
Simulasi)
kantor kecamatan/kelurahan
penyeimbangan dengan RTRW
Hasil dari konsultasi publik II (kedua) adalah diperolehnya kesepakatan pemanfaatan ruang (kawasan/zona/subzona).
11) Penyusunan Dokumen Final
Setelah Dokumen Antara diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik II, selanjutnya Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Deskripsi Zona/Subzona, Peraturan Pemanfaatan Ruang, dan Indikasi Program dibahasahukumkan menjadi draft rancangan perda RZWP-3-K. Dokumen
Final
merupakan
perbaikan
dikonsultasipublikkan. Sistematika dokumen
final
Dokumen
Antara
yang
RZWP-3-K (lampiran 4),
telah
sekurang-
kurangnya terdiri atas: 1) Pendahuluan yang memuat Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu -isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah; 2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Kabupaten/Kota; 3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan 4) Rencana Alokasi Ruang; 5) Peraturan Pemanfaatan Ruang; 6) Indikasi program; 7) Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K; dan 8) Draft Rancangan Perda RZWP-3-K. 12) Permintaan Tanggapan dan/atau Saran
Dokumen Final RZWP-3-K selanjutnya dimintakan tanggapan dan/atau saran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 14 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 pasal 26, mekanisme pemberian tanggapan dan/atau saran, adalah sebagai berikut : (1) Bupati/walikota menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran. (2) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Gubernur atau Menteri dalam memberikan tanggapan dapat melibatkan lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang nasional atau daerah. (4) Tanggapan atau saran perbaikan oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K. (5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.
Uraian Modul RZWP-3-K Perincian proses penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada Modul 1 yang dijabarkan lebih lanjut pada modul-modul sebagai berikut: Modul 2. Pengumpulan dan Analisis Data Spatial serta Pemetaan untuk Mendukung RZWP-3-K Modul 3. Rencana Zonasi WP-3-K Berbasis Mitigasi Bencana Modul 4. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan, Delineasi serta Pengaturan Kawasan Konservasi Modul 5. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan Pola Ruang dan Delineasi serta Pengaturan Zona Budidaya Laut Modul 6. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan Pola Ruang dan Delineasi serta Pengaturan Zona Perikanan Tangkap ( fishing ground ) Modul 7. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan Pola Ruang dan Delineasi serta Pengaturan Zona Pertambangan di Laut Modul 8. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan Pola Ruang dan Delineasi serta Pengaturan Zona Pariwisata di Laut Modul 9. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan dan Delineasi serta Pengaturan Zona Permukiman dan Perdagangan/Jasa Modul 10. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan dan Delineasi serta Pengaturan Zona Industri Modul 11. Data dan Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan dan Delineasi serta Pengaturan Alur Laut Modul 12. Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan Alokasi Ruang RZWP-3-K Modul 13. Resolusi Konflik dalam Perencanaan WP-3-K Modul 14. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan RZWP-3-K
