Migas

PENDAHULUAN

Pendapatan Pendapatan negara kita berasal dari penerimaan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan penerimaan  perpajakan, penerimaan p enerimaan negara negar a bukan pajak p ajak dan penerimaan hibah hib ah dari dalam da lam negeri maupun maup un luar negeri. Pendapatan dari pajak merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak  dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan negara bukan pajak berasal dari semua penerimaan negara berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba dari badan usaha usaha milik milik negara negara (BUMN) (BUMN),, penerim penerimaan aan negara negara bukan bukan pajak pajak lainnya lainnya serta serta  pendapatan badan bada n layanan umum. Salah satu pendapatan pendapatan negara bukan pajak dari semua penerimaan penerimaan negara berasal dari sumber daya alam, yaitu berasal dari tambang minyak bumi dan gas alam. Hal tersebut diatur  dalam UU PBN pasal ! serta UU M"#S No $$ tahun $%%&.

ISI DAN PEMBAHASAN

 Negara kita memiliki banyak b anyak sumber daya alam, salah satunya minyak bumi dan gas alam. 'edua sumber daya alam tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bukan pajak. Hal tersebut diatur dalam UU PBN dan UU M"#S N $$ tahun $%%&. Berdasarkan UU PBN PBN pasal ! ayat $ yang isinya   penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (&) huru* a diren+anakan sebesar p.&--.$/./0&.-$&.%%%,%% ( seratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah ), yang terdiri atas  Penerimaan Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi ( S1 migas migas ) sebesar p. &02.!-&.32%.%%%.%%%,%% ( seratus lima puluh sembilan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah ). Selain UU PBN , penerimaan negara dari M"# M"#S S sendir sendirii diatu diaturr di dalam dalam UU M"#S M"#S N $$ tahun tahun $%%&. 1ima 1imana na di dalam dalam UU M"#S tersebut banyak hal mengenai tata +ara hingga pengelolaan M"#S itu sendiri.

UN1N#4UN1N# 5PUB6"' "N1N5S"  NM $$ 7HUN 7HUN $%%& 75N7N# M"N8' 1N #S BUM" 15N#N HM7 7UHN 8N# 8N# MH 5S P5S"15N 5PUB6"' "N1N5S",

Menimbang :

a. bah9a bah9a pemban pembangun gunan an nasio nasional nal harus harus diarah diarahkan kan kepad kepadaa ter9 ter9uju ujudny dnyaa kesej kesejaht ahter eraa aan n rakya rakyatt dengan dengan mela melakuk kukan an re*or re*orma masi si di segala segala bidang bidang kehid kehidupa upan n berba berbangs ngsaa dan  bernegara berdasarkan berdasa rkan Pan+asila dan Undang4Undang Undan g4Undang 1asar &2!0:  b. bah9a minyak dan gas bumi merupakan meru pakan sumber daya alam strategis s trategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas ;ital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya pengelolaannya harus dapat se+ara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat: +. bah9a bah9a kegiat kegiatan an usaha minya minyak k dan gas bumi mempun mempunya yaii perana peranan n penti penting ng dalam dalam memberikan nilai tambah se+ara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan:

d. bah9a bah9a Undang4Und Undang4Undang ang Nomor Nomor !! Prp. Prp. 7ahun 7ahun &2% tentang tentang Pertamban Pertambangan gan Minyak  Minyak  dan #as Bumi, Undang4Undang Nomor &0 7ahun &2$ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang4 Undang Nomor $ 7ahun &2$ tenteng 'e9ajiban Perusah Perusahaan aan Minyak Minyak Memenuh Memenuhii 'ebutuha 'ebutuhan n 1alam 1alam Negeri, Negeri, dan Undang4U Undang4Undan ndang g  Nomar 3 7ahun 7ahun &2-& tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan #as Bumi  Negara sudah tidak sesuai "agi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak  dan gas bumi: e. bah9 ah9a

den dengan gan

inte intern rnas asio iona nall

tetap tap

memp empertim rtimba ban ngkan gkan

dibu dibutu tuhk hkan an

peru peruba baha han n

per perkem kemban bangan gan

pera peratu tura ran n

nasi nasio onal nal

peru perund ndan angu gund ndan anga gan n

maupu aupun n tent tentan ang g

Pertambangan Minyak den #as Bumi yang dapat men+iptakan kegiatan usaha minyak  dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, e*isien, dan ber9a9asan  pelestarian 6ingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional: *. bah9a bah9a berda berdasar sarkan kan pertim pertimban bangan gan sebagai sebagaima mana na dimaks dimaksud ud dalam dalam huru* a, huru* huru* b, huru* +, huru* d, dan huru* e tersebut di atas soda untuk memberikan memberikan "andasan hukum  bagi "angkah4langkah "angkah4langk ah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang4 Undang tentang Minyak dan #as Bumi:

Mengingat :

&. Pasal Pasal 0 ayat (&): (&): Pasal Pasal $% ayat (&), (&), ayat ($), ($), ayat (!), (!), dan ayat ayat (0): Pasal Pasal // ayat ayat ($) dan ayat (/) Undang4Undang 1asar &2!0: $. 'eteta etapan

Majel jelis

Permusy usya9arata atan

akya kyat

epubli ublik k

"ndon ndones esiia

Nom omor  or 

<=>MP>&223 tentang Penyelenggaraan tonomi 1aerah: Pengaturan, Pembagian, dan Peman*a Peman*aatan atan Sumber Sumber 1aya 1aya Nasiona Nasionall yang Berkead Berkeadilan ilan:: serta serta Perimb Perimbanga angan n 'euangan Pusat dan 1aerah dalam 'erangka Negara 'esatuan epublik "ndonesia.

1engan persetujuan bersama 15?N P5?'"6N '87 5PUB6"' "N1N5S" M5MU7US'N Menetapkan :

UN1N#4UN1N# 75N7N# M"N8' 1N #S BUM". BB " '575N7UN UMUM Pasal & 1alam Undang4undang ini yang dimaksud dengan &. Minya Minyak k Bumi Bumi adalah adalah hasil hasil prose prosess alami alami berupa berupa hidroka hidrokarb rbon on yang yang dalam dalam kondisi kondisi tekanan dan temperatur atmos*er berupa *asa +air atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau o@okerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokanbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas  bumi. $. #as Bumi Bumi adalah adalah hasil proses proses alami alami berupa hidroka hidrokarbon rbon yang yang dalam kondisi kondisi tekana tekanan n dan temperature atmos*er berupa *asa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi. /. Minyak Minyak dan #as #as Bumi Bumi adalah adalah Miny Minyak ak Bumi Bumi dan #as #as Bumi. Bumi. !. Bahan Bahan Bakar Bakar Minyak adalah adalah bahan bahan bakar yang berasal berasal dan>ata dan>atau u diolah diolah dari Minyak  Minyak  Bumi. 0. 'uasa 'uasa Pertambang Pertambangan an adalah 9e9enan 9e9enang g yang diberikan diberikan Negara Negara kepada kepada Pemerinta Pemerintah h untuk menyelenggarakan kegiatan 5ksplorasi dan 5ksploitasi. . Sur;ei Sur;ei Umum adalah adalah kegiatan kegiatan lapangan lapangan yang meliput meliputii pengumpula pengumpulan, n, analisis, analisis, dan  penyajian data yang berhubungan dengan in*ormasi kondisi geologi untuk  memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan #as Bumi di luar ?ilayah 'erja. -. 'egi 'egiata atan n Us Usaha aha Hulu adalah adalah kegia kegiata tan n usaha usaha yang berint berintik ikan an atau atau bertum bertumpu pu pada pada kegiatan usaha 5ksplorasi dan 5ksploitasi. 3. 5ks 5ksplor plorasi asi adalah adalah kegiatan kegiatan yang bertujua bertujuan n memperoleh memperoleh in*orma in*ormasi si mengenai mengenai kondisi kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan +adangan Minyak dan #as Bumi di ?ilayah 'erja yang ditentukan. 2. 5ks 5ksploi ploitasi tasi adalah adalah rangkaian rangkaian kegiata kegiatan n yang bertujua bertujuan n untuk untuk menghasilka menghasilkan n Minyak  dan #as Bumi dan ?ilayah 'erja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan  penyelesaian

sumur, pembangunan

sarana

pengangkutan,

penyimpanan,

dan

 pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

&%. 'egiata 'egiatan n Usaha Usaha Hilir Hilir adalah adalah kegiatan kegiatan usaha yang berintika berintikan n atau bertumpu bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan>atau Niaga. &&. Pengolahan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memurnikan, memperoleh memperoleh bagian4bagian, mempertinggi mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan>atau #as Bumi, tetapi tidak  termasuk pengolahan lapangan. &$. Pengangkutan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan pemindahan Minyak Bumi, #as bumi, dan>atau hasil olaha olahanny nnyaa dari dari ?ilay ilayah ah 'erja 'erja atau atau dari dari tempat tempat penam penampun pungan gan dan Pengo Pengolah lahan, an, termasuk pengangkutan #as Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. &/. Penyi Penyimp mpana anan n adalah adalah kegia kegiata tan n pener penerim imaan aan,, pengum pengumpul pulan, an, penam penampun punga gan, n, dan  pengeluaran Minyak Min yak Bumi dan>atau #as Bumi. &!. Niaga adalah kegiatan pembelian, pembelian, penjualan, ekspor, ekspor, impor Minyak Bumi dan>atau hasil olahannya, termasuk Niaga #as Bumi melalui pipa. &0. ?ilayah ?ilayah Hukum Pertambangan Pertambangan "ndonesia adalah seluruh 9ilayah daratan, perairan, perairan, dan landas kontinen "ndonesia. &. ?ilay ?ilayah ah 'erja 'erja adala adalah h daera daerah h terte tertentu ntu di dalam dalam ?ilaya ilayah h Hukum Hukum Perta Pertamb mbang angan an "ndonesia untuk pelaksanaan 5ksplorasi dan 5ksploitasi. &-. Badan Badan Usaha Usaha adalah adalah Perusa Perusahaan haan berbentuk berbentuk badan badan hukum yang menjalankan menjalankan jenis usaha bersi*at tetap, terus4menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang4 undangan undangan yang yang berlaku berlaku serta serta bekerja bekerja dan berkedud berkedudukan ukan dalam dalam 9ilayah 9ilayah Negara Negara 'esatuan epublik "ndonesia. &3. Bentuk Usaha 7etap 7etap adalah adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar  9ilayah Negara 'esatuan epublik "ndonesia yang melakukan kegiatan di 9ilayah  Negara 'esatuan epublik "ndonesia dan 9ajib mematuhi peratunan perundang undangan yang berlaku di epublik "ndonesia. &2. 'ontrak 'erja Sama Sama adalah 'ontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan 5ksplorasi dan 5ksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar4besar kemakmuran rakyat. $%. "@in "@in Usaha Usaha adalah adalah i@in yang diberika diberikan n kepada kepada Badan Badan Usaha Usaha untuk untuk melaksa melaksanaka nakan n Pengolahan, Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan, Penyimpanan dan>atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan>atau laba. $&. Pemerintah Pemerintah Pusat, selanjutnya selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara 'esatuan 'esatuan epublik "ndonesia yang terdiri dan Presiden beserta para Menteri. $$. Pemerin Pemerintah tah 1aerah 1aerah adalah adalah 'epala 'epala 1aerah 1aerah beserta beserta perangkat perangkat 1aerah 1aerah tonom tonom yang yang lain sebagai Badan 5ksekuti* 1aerah.

$/. Badan Pelaksana Pelaksana adalah suatu Badan yang dibentuk dibentuk untuk melakukan pengendalian pengendalian 'egiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan #as Bumi. $!. Badan Pengatur Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengaturan dan  penga9asan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan #as Bumi pada 'egiatan Usaha Hilir. $0. Menteri adalah adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung ja9abnya ja9abnya meliputi kegiatan kegiatan usaha Minyakmdan #as Bumi.

BB "" AS 1N 7UUN Pasal $ Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi yang diatur dalam Undang4undang ini ini berasa berasaska skan n ekono ekonomi mi keraky kerakyata atan, n, keter keterpad padua uan, n, man*a man*aat at,, keadil keadilan, an, kesei keseimb mbang angan an,,  pemerataan, kemakmuran kemak muran bersama dan kesejahteraan kesejaht eraan rakyat banyak, keamanan, kea manan, keselamatan, dan kepastian hukum serta ber9a9asan lingkungan. Pasal / Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi bertujuan a.

menjam menjamin in e*ekti;ita e*ekti;itass pelaksanaa pelaksanaan n dan pengendalian pengendalian kegiata kegiatan n usaha 5ksploras 5ksplorasii dan 5kspl 5k sploit oitasi asi se+a se+ara ra berday berdayaa gun guna, a, berhas berhasil il gun guna, a, serta serta berday berdayaa sain saing g tingg tinggii dan  berkelanjutan atas Minyak dan #as Bumi milik negara yang strategis dan tidak  terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan:

 b. menjamin

e*ekti;itas

pelaksanaan

dan

pengendalian

usaha

Pengolahan,

Pengang Pengangkuta kutan, n, Penyimpa Penyimpanan, nan, dan Niaga Niaga se+ara se+ara akuntabe akuntabell yang diselen diselenggar ggarakan akan melalui mekanisme persaingan usaha yang 9ajar, sehat, dan transparan: +. menja menjami min n e*isi e*isien ensi si dan e*ekti e*ekti;it ;itas as tersed tersedian ianya ya Minyak Minyak Bumi Bumi dan #as #as Bumi, Bumi, baik  baik  sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri: d. menduku mendukung ng dan menumbuhke menumbuhkemba mbangka ngkan n kemampuan kemampuan nasional nasional untuk untuk lebih lebih mampu  bersaing di tingkat tingka t nasional, regional, dan internasional: e. meni mening ngka katk tkan an pend pendap apat atan an nega negara ra untu untuk k memb member erik ikan an kont kontri ribu busi si yang yang sebe sebesa sar4 r4  besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan "ndonesia: *. men+i men+ipta ptakan kan lapan lapanga gan n kerja kerja,, meni meningk ngkat atkan kan keseja kesejaht htera eraan an dan kemakm kemakmura uran n rakya rakyatt yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BB """ P5N#USN 1N P5N#USHN Pasal ! &) Minya Minyak k dan #as Bumi sebagai sebagai sumbe sumberr daya daya alam alam strate strategis gis tak terbaru terbarukan kan yang terkandung di dalam ?ilayah Hukum Pertambangan "ndonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. $) Penguas Penguasaan aan oleh negara sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam ayat ayat (&) diseleng diselenggara garakan kan oleh Pemerintah sebagai pemegang 'uasa Pertambangan. /) Pemerin Pemerintah tah sebagai sebagai pemegan pemegang g 'uasa 'uasa Pertambang Pertambangan an membentuk membentuk Badan Pelaksan Pelaksanaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal & angka $/.

Pasal 0 'egiatan usaha Minyak dan #as Bumi terdini atas &. 'egiatan Usaha Hulu yang men+akup a. 5kspl ksplo orasi: asi:  b. 5ksploitasi.

$. 'egiatan Usaha Hilir yang men+akup a. Pengol golahan han:  b. Pengangkutan: +. Penyi nyimpana panan: n: d. Niaga.

Pasal  &) 'egiatan 'egiatan Usaha Hulu Hulu sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 0 angka angka & dilaksanakan dilaksanakan dan dikendalikan melalui 'ontrak 'erja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal & angka &2. $) 'ontrak 'ontrak 'erja 'erja Sama sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam ayat (&) paling paling sedikit memuat memuat  persyaratan a. kepem kepemil ilika ikan n sum sumber ber daya daya alam alam tetap tetap di tanga tangan n Peme Pemeri rinta ntah h sampai sampai pada pada titik  titik   penyerahan:  b. pengendalian manajemen manaje men operasi berada pada pad a Badan Pelaksana: +. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap.

Pasal &) 'egiata 'egiatan n Usaha Usaha Hilir sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 0 angka $ dilaksan dilaksanakan akan dengan "@in Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal & angka $%. $) 'egiatan 'egiatan Usaha Hilir Hilir sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 0 angka $ diselenggara diselenggarakan kan melalui mekanisme persaingan usaha yang 9ajar, sehat, dan transparan.

Pasal 3 &) Pemerin Pemerintah tah memberika memberikan n priorit prioritas as terhadap terhadap peman*a peman*aatan atan #as Bumi untuk kebutuhan kebutuhan dalam dalam negeri negeri dan bertugas bertugas menyedia menyediakan kan +adangan +adangan strateg strategis is Minyak Minyak Bumi Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. $) Pemerintah Pemerintah 9ajib 9ajib menjamin menjamin ketersediaan ketersediaan dan kelan+aran kelan+aran pendistribusian pendistribusian Bahan Bahan Bakar  Minyak yang merupakan komoditas ;ital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh 9ilayah Negara 'esatuan epublik "ndonesia. /) 'egiata 'egiatan n usaha usaha Pengangkuta Pengangkutan n #as Bumi melalui melalui pipa yang menyangk menyangkut ut kepentinga kepentingan n umum, pengusahaannya diatur agar peman*aatannya terbuka bagi semua pemakai. !) Peme Pemerin rinta tah h berta bertangg nggung ung ja9a ja9ab b atas atas pengat pengatura uran n dan penga9 penga9asa asan n kegia kegiatan tan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat ($) dan ayat (/) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 2 &) 'egiatan 'egiatan Usaha Hulu dan 'egiatan Usaha Hilir Hilir sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 0 angka & dan angka $ dapat dilaksanakan oleh  a. badan Usaha yang berbentuk  b. badan usaha milik negara: negar a: +. badan usaha milik daerah: d. koperasi: e. badan usaha s9asta. $) Bentuk Usaha 7etap 7etap hanya dapat dapat melaksanakan melaksanakan 'egiatan Usaha Hulu. Hulu.

Pasal &% &) Bada Badan n Us Usah ahaa atau atau Bent Bentuk uk Us Usah ahaa 7etap tap yang yang mela melaku kuka kan n 'egi 'egiat atan an Us Usah ahaa Hulu Hulu dilarang melakukan 'egiatan Usaha Hilir.

$) Badan Usaha Usaha yang melakukan 'egiatan 'egiatan Usaha Hilir Hilir tidak tidak dapat melakukan melakukan 'egiatan 'egiatan Usaha Hulu.

BB "= '5#"7N USH HU6U Pasal && &) 'egiata 'egiatan n Usaha Hulu sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 0 angka & dilaksan dilaksanakan akan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap berdasarkan 'ontrak 'erja Sama dengan Badan Pelaksana. $) Setiap Setiap 'ontrak 'ontrak 'erja Sama yang sudah sudah ditandatang ditandatangani ani harus diberita diberitahuka hukan n se+ara se+ara tertulis kepada 1e9an Per9akilan akyat epublik "ndonesia. /) 'ontr 'ontrak ak 'erj 'erjaa Sama Sama sebagaim sebagaiman anaa dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat (&) 9ajib 9ajib memuat memuat paling paling sedikit ketentuanketentuan pokok yaitu a. penerimaan negara:  b. ?ilayah ?ilayah kerja dan pengembaliannya: pen gembaliannya: +. ke9ajiban pengeluaran dana: d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan #as Bumi: e. jangka 9aktu dan kondisi perpanjangan kontrak: *. penyelesaian perselisihan: g. ke9ajiban pemasokan Minyak Bumi dan>atau #as Bumi untuk kebutuhan dalam negeri: h. berakhirnya kontrak: i. ke9ajiban pas+a operasi pertambangan:  j. keselamatan dan kesehatan keseh atan kerja: k. pengelolaan lingkungan hidup: l. pengalihan hak dan ke9ajiban: m. pelaporan yang diperlukan: n. ren+ana pengembangan lapangan: o. pengutamaan peman*aatan barang dan jasa dalam negeri:  p. pengembangan masyarakat masyar akat sekitarnya dan jaminan j aminan hak4hak masyarakat masyarak at adat: C. pengutamaan penggunaan tenaga kerja "ndonesia.

Pasal &$ &) ?ilaya ?ilayah h 'erja 'erja yang akan dita9arkan dita9arkan kepada kepada Badan Usaha Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7et 7etap ap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 1aerah. $) Pena Pena9a 9aran ran ?ilaya ilayah h 'erj 'erjaa sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat (&) dilak dilakuka ukan n oleh oleh Menteri. /) Menteri Menteri menetap menetapkan kan Badan Usaha Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7et 7etap ap yang diberi diberi 9e9enang 9e9enang mela melaku kuka kan n kegi kegiat atan an usah usahaa 5k 5ksp splo lora rasi si dan dan 5k 5ksp splo loit itas asii pada pada ?ilaya layah h 'erj 'erjaa sebagaimana dimaksud dalam ayat ($).

Pasal &/ &) 'epad 'epadaa setia setiap p Badan Badan Usaha Usaha atau atau Bentu Bentuk k Us Usaha aha 7eta 7etap p hanya hanya diberi diberikan kan & (satu (satu)) ?ilayah 'erja. $) 1alam 1alam hal Badan Badan Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha Usaha 7etap 7etap mengusah mengusahakan akan beberapa beberapa ?ilay ?ilayah ah 'erja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap ?ilayah 'erja.

Pasal &! &) angka angka 9aktu 9aktu 'ontrak 'ontrak 'erja Sama Sama sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal && ayat ayat (&) dilaksanakan paling lama /% (tiga puluh) tahun. $) Badan Usaha Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha Usaha 7eta 7etap p dapat mengajukan mengajukan perpanjangan perpanjangan jangka jangka 9aktu 9aktu 'ontrak 'erja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) paling lama $% (dua  puluh) tahun.

Pasal &0 &) 'ontr 'ontrak ak 'erj 'erjaa Sama Sama sebagai sebagaima mana na dimaks dimaksud ud dalam Pasal Pasal &! ayat ayat (&) (&) terdir terdirii atas atas  jangka 9aktu 5ksplorasi 5ksploras i dan jangka 9aktu 5ksploitasi. 5ksplo itasi. $) angka angka 9akt 9aktu u 5k 5kspl splor orasi asi sebagaim sebagaiman anaa dimak dimaksud sud dalam dalam ayat ayat (&) dilaksan dilaksanaka akan n  (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya & (satu) kali periode yang dilaksanakan  paling lama ! (empat) tahun. tahu n.

Pasal & Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap 9ajib mengembalikan sebagian ?ilayah 'erjanya se+ara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal &1alam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap yang telah mendapatkan persetujuan  pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu ?ilayah 'erja tidak melaksanakan kegiatannya kegiatannya dalam jangka 9aktu paling lama 0 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka 9aktu 5ksplorasi 9ajib mengembalikan seluruh ?ilayah 'erjanya kepada Menteri.

Pasal &3 Pedom Pedoman, an, tata tata +ara, +ara, dan syarat syarat4sy 4syara aratt menge mengena naii 'ontra 'ontrak k 'erja 'erja Sama, Sama, penet penetapa apan n dan  pena9aran ?ilayah 'erja, perubahan dan perpanjangan 'ontrak 'erja Sama, serta  pengembalian ?ilayah 'erja sebagaimana dimaksud dalam Pasal &&, Pasal &$, Pasal &/, Pasal &!, Pasal &0, Pasal &, dan Pasal &- diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal &2 &) Untuk Untuk menunjang menunjang penyiapan penyiapan ?ilay ?ilayah ah 'erja sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal &$ ayat ayat (&), (&), dila dilaku kuka kan n Sur; Sur;ei ei Um Umum um yang yang dila dilaks ksan anak akan an oleh oleh atau atau deng dengan an i@in i@in Pemerintah. $) 7ata ata +ara dan persyarata persyaratan n pelaksan pelaksanaan aan Sur;ei Sur;ei Umum sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam ayat (&) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal $% &) 1ata 1ata yang diperoleh diperoleh dari Sur;ei Sur;ei Umum dan>atau dan>atau 5ksploras 5ksplorasii dan 5ks 5ksploi ploitasi tasi adalah adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. $) 1ata 1ata yang yang dipero diperoleh leh Badan Badan Us Usah ahaa atau atau Bent Bentuk uk Us Usaha aha 7eta 7etap p di ?ilay ?ilayah ah 'erja 'erjany nyaa dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap dimaksud selama jangka 9aktu 'ontrak 'erja Sama. /) pabila pabila 'ontrak 'ontrak 'erja Sama Sama berakhir berakhir,, Badan Usaha Usaha atau atau Bentuk Bentuk Usaha 7etap 7etap 9ajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa 'ontrak 'erja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. !) 'erahas 'erahasiaan iaan data yang diperole diperoleh h Badan Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7etap 7etap di ?ilayah ?ilayah 'erja berlaku selama jangka 9aktu yang ditentukan. 0) Pemerin Pemerintah tah mengatur, mengatur, mengelol mengelola, a, dan meman*aatk meman*aatkan an data data sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam ayat (&) dan ayat ($) untuk meren+anakan penyiapan pembukaan ?ilayah 'erja.

) Pela Pelaks ksan anaa aan n

kete ketent ntua uan n

menge engena naii

kepe kepem milik ilikan an,,

jang jangka ka

9akt 9aktu u

peng penggu guna naan an,,

kerahasiaan, pengelolaan, dan peman*aatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (&), ayat ($), ayat (/), ayat (!), dan ayat (0) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal $& &) en+ana pengembangan pengembangan lapangan lapangan yang pertama kali akan akan diproduksikan diproduksikan dalam dalam suatu suatu ?ilayah 'erja 9ajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 1aerah Pro;insi yang bersangkutan. $) 1alam 1alam mengemban mengembangkan gkan dan memprod memproduksi uksi lapanga lapangan n Minyak dan #as Bumi, Bumi, Badan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap 9ajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. /) 'etentu 'etentuan an mengenai mengenai pengembang pengembangan an lapangan, lapangan, pemroduks pemroduksian ian +adangan +adangan Minyak dan #as Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dan ayat ($) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal $$ &) Badan Badan Usaha atau atau Bentuk Usaha Usaha 7etap 7etap 9ajib 9ajib menyerahka menyerahkan n paling banyak banyak $0D (dua  puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan>atau #as Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. $) Pela Pelaksa ksanaa naan n ketent ketentuan uan sebag sebagai aima mana na dima dimaksu ksud d dalam dalam ayat ayat (&) diatur diatur lebi lebih h lanju lanjutt dengan Peraturan Pemerintah.

BB = '5#"7N '5#"7N USH USH  H"6"  Pasal $/ &) 'egi 'egiat atan an Usaha saha Hili Hilirr seba sebaga gaim iman anaa di maksu aksud d dala dalam m Pasa Pasall 0 angk angkaa $, dapa dapatt dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat "@in Usaha dari Pemerintah. $) l@in Usaha Usaha yang diperl diperlukan ukan untuk untuk kegiatan kegiatan usaha usaha Minyak Minyak Bumi dan kegiata kegiatan n usaha #as Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dibedakan atas a. "@in Usaha Pengolahan:  b. "@in Usaha Pengangkutan: Pengangkutan : +. "@in Usaha Penyimpanan:

d. l@in Usaha Niaga. /) Seti Setiap ap Badan Badan Us Usaha aha dapat dapat diberi diberi lebih lebih dari dari & (satu (satu)) l@in l@in Usaha Usaha sepan sepanjan jang g tidak  tidak   bertentangan dengan den gan ketentuan peraturan peratu ran perundang4undangan perundang4un dangan yang berlaku. berla ku.

Pasal $! &) "@in Usaha Usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal $/ $/ paling sedikit memuat memuat a. nama penyelenggara:  b. jenis usaha yang diberikan: dibe rikan: +. ke9ajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan: d. syarat4syarat teknis. $) Setiap l@in Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal $0 (&) Pemerintah Pemerintah dapat menyampaikan menyampaikan teguran tertulis, tertulis, menangguhkan menangguhkan kegiatan, membekukan membekukan kegiatan, atau men+abut "@in Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal $/ berdasarkan a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ten+antum dalam "@in Usaha:  b. pengulangan pelanggaran pel anggaran atas persyaratan pers yaratan "@in Usaha: +. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang4undang ini. ($) Sebelum melaksanakan pen+abutan "@in Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (&), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka 9aktu tertentu kepada Badan Badan Usaha Usaha untuk untuk meniada meniadakan kan pelangga pelanggaran ran yang yang telah telah dilakuka dilakukan n atau pemenuh pemenuhan an  persyaratan yang ditetapkan.

Pasal $ 7erhadap kegiatan pengolahan 6apangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil  produksi sendiri sebagai kelanjutan dari 5ksplorasi dan 5ksploitasi yang dilakukan Badan Usaha Us aha atau atau Bentu Bentuk k Us Usah ahaa 7etap tap tidak tidak diper diperluk lukan an "@in "@in Us Usaha aha terse tersendi ndiri ri sebaga sebagaim imana ana dimaksud dalam Pasal $/.

Pasal $(&) Menteri menetapkan ren+ana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. ($) 7erhadap Badan Usaha pemegang "@in Usaha Pengangkutan #as Bumi melalui jaringan  pipa hanya dapat diberikan d iberikan ruas Pengangkutan Pengangk utan tertentu.

(/) 7erhadap Badan Usaha pemegang "@in Usaha Niaga #as Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan 9ilayah Niaga tertentu.

Pasal $3 (&) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat 9ajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. ($) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga #as Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan 9ajar. (/) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat ($) tidak mengurangi tanggung ja9ab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal $2 (&) Pada 9ilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah4daerah daerah4daerah terpen+i terpen+il, l, *asilita *asilitass Pengang Pengangkuta kutan n dan Penyimpa Penyimpanan nan termasuk termasuk s*asilit s*asilitas as penunjan penunjangny gnya, a, dapat diman*aatkan bersama pihak lain./. ($) Pelaksanaan peman*aatan *asilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal /% 'ete 'etent ntua uan n

meng mengen enai ai

usah usahaa

Peng Pengol olah ahan an,,

Peng Pengan angk gkut utan an,,

Peny Penyim impa pana nan, n,

dan dan

Niag Niagaa

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal $/, Pasal $!, Pasal $0, Pasal $, Pasal $-, Pasal $3, dan Pasal $2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BB =" P5N5"MN N5# Pasal /& (&) Bada Badan n Us Usaha aha atau atau Bentu Bentuk k Us Usaha aha 7etap etap yang yang mela melaksa ksana nakan kan 'egi 'egiata atan n Us Usaha aha Hulu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal && ayat (&) 9ajib membayar penerimaan negara yang  berupa pajak dan penerimaan p enerimaan negara bukan buk an pajak. ($) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) terdiri atas a. pajak4pajak:  b. bea masuk, dan pungutan pungu tan lain atas impor dan +ukai: +uk ai:

+. pajak daerah dan retribusi daerah. (/) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) terdiri atas a. bagian negara:  b. pungutan negara negar a yang berupa iuran tetap tet ap dan iuran 5ksplorasi dan 5ksploitasi: +. bonus4bonus. (!) 1alam 'ontrak 'erja Sama ditentukan bah9a ke9ajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat ($) huru* a dilakukan sesuai dengan a. ketentuan peraturan perundang4undangan perundang4undangan di bidang perpajakan perpajakan yang berlaku pada saat 'ontrak 'erja Sama ditandatangani: atau  b. ketentuan peraturan peratu ran perundang4undangan perundang4un dangan di bidang perpajakan p erpajakan yang berlaku. berl aku. (0) 'etentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (/), serta tata +ara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. () Penerim Penerimaan aan negara negara bukan bukan pajak pajak sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam ayat ayat (/) merupak merupakan an  penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 1aerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan yang berlaku.

Pasal /$ Badan Usaha yang melaksanakan 'egiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal $/ 9ajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, +ukai, +ukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta ke9ajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan yang berlaku.

BB ="" HUBUN#N '5#"7N '5#"7N USH M"N8 M"N 8' ' 1N 1 N #S BUM" 15N#N H' 7S 7S 7NH 7NH Pasal // (&) (&) 'egi 'egiat atan an usah usahaa Miny Minyak ak dan dan #as #as Bumi Bumi seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud dala dalam m Pasa Pasall 0 dilaksanakan di dalam ?ilayah Hukum Pertambangan "ndonesia. ($) Hak atas ?ilayah 'erja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. (/) 'egiatan usaha Minyak dan #as Bumi tidak dapat dilaksanakan pada a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap su+i, tempat umum, sarana dan prasarana umum, +agar alam, +agar budaya, serta tanah milik masyarakat adat:  b. lapangan dan bangunan ba ngunan pertanahan negara n egara serta tanah disekitarnya: di sekitarnya:

+. bangunan bersejarah dan simbol4simbol negara: d. bangunan rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, ke+uali dengan i@in dari Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.  (!) Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memind memindahk ahkan an bangun bangunan, an, temp tempat at um umum, um, sarana sarana dan dan prasar prasarana ana um umum um sebag sebagaim aimana ana dimaksud dalam ayat (/) huru* a dan huru* b setelah terlebih dahulu memperoleh i@in dari instansi yang ber9enang.

Pasal /! (&) 1alam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap akan menggunakan bidang4bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam ?ilayah 'erjanya, Badan Usaha atau Bentuk  Usaha 7etap yang bersangkutan 9ajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan  pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang4undangan perundan g4undangan yang berlaku. ($) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dilakukan se+ara musya9arah dan mu*akat dengan +ara jual beli, tukar4menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau  bentuk penggantian penggant ian lain kepada pemegang pemegan g hak atau pemakai tanah di d i atas tanah negara.

Pasal /0 Pemegang hak atas tanah di9ajibkan mengi@inkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap untuk melaksanakan 5ksplorasi dan 5ksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila a. sebelum sebelum kegiatan kegiatan dimulai dimulai,, terlebih terlebih dahulu dahulu memperl memperlihat ihatkan kan 'ontrak 'ontrak 'erja 'erja Sama Sama atau atau salinanny salinannyaa yang sah, serta memberi memberitahu tahukan kan maksud maksud dan tempat tempat kegiata kegiatan n yang akan dilakukan:  b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh  pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas a tas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal /!.

Pasal / (&) 1alam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap telah diberikan ?ilayah 'erja, maka terhadap bidang4bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak  dan #as Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan

 peraturan perundang4undangan perundang4undan gan yang berlaku dan 9ajib memelihara serta menjaga  bidang tanah tersebut. terseb ut. ($) 1alam hal pemberian ?ilayah 'erja sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) meliputi areal yang luas di atas tanah Negara, maka bagian4bagian tanah yang tidak digunakan untuk  kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung tanggung ja9abny ja9abnyaa meliput meliputii bidang bidang agraria agraria atau atau pertana pertanahan han dengan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal /'ete 'etentu ntuan an menge mengenai nai tata tata +ara +ara penye penyele lesai saian an pengg pengguna unaan an tanah tanah hak atau atau tanah tanah negara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal /0 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BB =""" P5MB"NN 1N P5N#? P 5N#?SN SN Bagian 'esatu Pembinaan

Pasal /3 Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal /2 (&) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal /3 meliputi a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi:  b.penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi berdasarkan +adangan dan potensi sumber daya Minyak dan #as Bumi yang dimiliki, kemampuan  produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan #as Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan. ($) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dilakukan se+ara +ermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi.

Pasal !% &) Badan Badan Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7et 7etap ap menjamin menjamin standar standar dan mutu yang berlaku berlaku sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik. $) Badan Badan Usaha Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7etap 7etap menjamin menjamin keselam keselamatan atan dan kesehatan kesehatan kerja kerja serta  pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan4undangan perundangan4u ndangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi. /) Pengelol Pengelolaan aan lingkunga lingkungan n hidup hidup sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat ayat ($) berupa berupa ke9ajiban ke9ajiban untuk untuk melakuk melakukan an pen+egah pen+egahan an dan penanggu penanggulang langan an pen+ema pen+emaran ran serta serta pemuliha pemulihan n atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk ke9ajiban pas+aoperasi pertambangan. !) Badan Badan Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7et 7etap ap yang melaksana melaksanakan kan kegiatan kegiatan usaha usaha Minyak Minyak dan #as Bumi Bumi sebagai sebagaimana mana dimaksu dimaksud d dalam dalam Pasal Pasal 0 harus harus mengutam mengutamakan akan peman*a peman*aatan atan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan ran+ang bangun dalam negeri se+ara transparan dan bersaing. 0) Badan Badan Usaha atau Bentuk Bentuk Usaha 7et 7etap ap yang melaksana melaksanakan kan kegiatan kegiatan usaha usaha Minyak Minyak dan #as #as Bumi Bumi seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud dala dalam m Pasa Pasall 0 ikut ikut bert bertan angg ggun ung g ja9a ja9ab b dala dalam m mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. ) 'eten 'etentu tuan an menge mengenai nai kesel keselam amata atan n dan keseh kesehata atan n kerja kerja serta serta penge pengelol lolaan aan 6ingk 6ingkung ungan an hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dan ayat ($) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian 'edua Penga9asan Pasal !& &) 7anggu 7anggung ng ja9ab kegiatan kegiatan penga9asan penga9asan atas pekerjaan pekerjaan dan pelaksanaa pelaksanaan n kegiatan kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang4undangan yang  berlaku berada pada p ada departemen yang bidang bid ang tugas dan ke9enangannya ke9enang annya meliputi kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi dan departemen lain yang terkait. $) Penga9as Penga9asan an atas pelaksanaa pelaksanaan n 'egiatan 'egiatan Usaha Hulu berdasark berdasarkan an 'ontrak 'ontrak 'erja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. /) Penga9asan Penga9asan atas pelaksanaan pelaksanaan 'egiatan 'egiatan Usaha Usaha Hilir Hilir berdasarkan berdasarkan l@in Usaha dilaksanakan dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal !$ Penga9asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal !& ayat (&) meliputi a. konser;asi sumber daya dan +adangan Minyak dan #as Bumi:  b. pengelolaan data Minyak M inyak dan #as Bumi: +. penerapan kaidah keteknikan yang baik: d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan #as Bumi: e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku: *. keselamatan dan kesehatan kerja: g. pengelolaan lingkungan hidup: h. peman*aatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan ran+ang bangun dalam negeri: i. penggunaan tenaga kerja asing:  j. pengembangan tenaga tenag a kerja "ndonesia: k. pengembangan 6ingkungan dan masyarakat setempat: l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan #as Bumi: m.keg m.kegia iatan tan4k 4kegi egiata atan n lain lain di bidan bidang g kegia kegiata tan n usaha usaha Miny Minyak ak dan dan #as #as Bumi Bumi sepan sepanjan jang g menyangkut kepentingan umum.

Pasal !/ 'etentuan mengenai pembinaan dan penga9asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal /3, Pasal /2, Pasal !&, dan Pasal !$ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BB "< B1N P56'SN 1N B1N P5N#7U  Pasal !! (&) (&) Peng Penga9 a9as asan an terh terhad adap ap pela pelaks ksan anaa aan n 'ont 'ontra rak k 'erj 'erjaa Sama Sama 'egi 'egiat atan an Us Usah ahaa Hulu Hulu sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 0 angka angka & dilaksan dilaksanakan akan oleh Badan Badan Pelaksa Pelaksana na sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat(/). ($) Eungsi Badan Pelaksana Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (&) melakukan penga9asan penga9asan terhadap 'egiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan #as Bumi milik negara dapat memberikan man*aat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar4besar kemakmuran rakyat. (/) 7ugas 7ugas Badan Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (&) adalah

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan pena9aran ?ilayah 'erja serta 'ontrak 'erja Sama:  b. melaksanakan penandatanganan pen andatanganan 'ontrak 'erja Sama: +. mengkaji dan menyampaikan ren+ana pengembangan lapangan yang pertama kali akan dipro diprodu duksi ksika kan n dalam dalam suatu suatu ?ilay ilayah ah 'erj 'erjaa kepada kepada Mente Menteri ri untuk untuk menda mendapat patkan kan  persetujuan: d. memb member erika ikan n perset persetuju ujuan an ren+a ren+ana na pengem pengemban bangan gan lapang lapangan an selai selain n sebag sebagaim aimana ana dimaksud dalam huru* +: e. memberikan persetujuan ren+ana kerja dan anggaran: *. melaksa melaksanaka nakan n mon monitor itoring ing dan melapor melaporkan kan kepada kepada Menteri Menteri mengena mengenaii pelaksan pelaksanaan aan 'ontrak 'erja Sama: g. menu menunj njuk uk penj penjua uall miny minyak ak bumi bumi dan> dan>at atau au gas gas bum bumi bagi bagian an nega negara ra yang yang dapa dapatt memberikan keuntungan sebesar4besarnya bagi negara.

Pasal !0 &) Badan Pelaksana Pelaksana sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal ! ayat ayat (/) merupakan merupakan badan badan hukum milik negara. $) Badan Badan Pelaksa Pelaksana na terdi terdiri ri atas atas uns unsur ur pimpin pimpinan, an, tenaga tenaga ahli, ahli, tenag tenagaa tekni teknis, s, dan dan tenag tenagaa administrati*. /) 'epala 'epala Badan Pelaksana Pelaksana diangkat diangkat dan diberhen diberhentika tikan n oleh Presiden Presiden setelah setelah berkonsulta berkonsultasi si dengan 1e9an Per9akilan akyat epublik "ndonesia dan dalam melaksanakan tugasnya  bertanggung ja9ab j a9ab kepada Presiden. Pasal ! &) Penga9as Penga9asan an terhadap terhadap pelaksan pelaksanaan aan penyediaan penyediaan Bahan Bakar Minyak Minyak dan Pengangku Pengangkutan tan #as Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (!). $) Eungsi Eungsi Badan Pengatu Pengaturr sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam ayat (&) melakukan melakukan pengatura pengaturan n agar ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan #as Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 9ilayah Negara 'esatuan epublik "ndonesia serta meningkatkan  peman*aatan #as Bumi di dalam dala m negeri. /) 7u 7ugas gas Badan Pengatur Pengatur sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam ayat ayat (&) meliput meliputii pengaturan pengaturan dan  penetapan mengenai mengena i a. ketersediaan Bahan Bakar Minyak:  b. +adangan Bahan Bakar Minyak Min yak nasional:

+. peman*aatan *asilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak: d. tari* pengangkutan #as Bumi melalui pipa: e. harga #as Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan ke+il: *. pengusahaan transmisi dan distribusi #as Bumi. !) 7ugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) men+akup juga tugas  penga9asan dalam bidang4bidang bid ang4bidang sebagaimana sebaga imana dimaksud dalam ayat (/). (/ ).

Pasal !&) Struktur Badan Badan Pengatur Pengatur sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (!) terdiri atas atas komite komite dan bidang. $) 'omite sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam ayat (&) terdiri atas atas & (satu) (satu) orang ketua merangkap merangkap anggota dan 3 (delapan) orang anggota, yang berasal dan tenaga pro*esional. /) 'etua 'etua dan anggo anggota ta 'omi 'omite te Badan Badan Pengat Pengatur ur sebag sebagaim aimana ana dimaksu dimaksud d dalam dalam ayat (&) diangk diangkat at dan dan diberh diberhent entika ikan n oleh oleh Presi Presiden den setel setelah ah menda mendapat pat perset persetuju ujuan an 1e9a 1e9an n Per9akilan akyat epublik "ndonesia. !) Badan Pengatur Pengatur sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat ayat (!) bertanggung bertanggung ja9ab ja9ab kepada kepada Presiden. 0) Pembent Pembentukan ukan Badan Badan Pengatur Pengatur sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat ayat (!) ditetap ditetapkan kan dengan 'eputusan Presiden.

Pasal !3 &) nggara nggaran n biaya biaya operasional operasional Badan Badan Pelaksana Pelaksana sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pasal !0 didasark didasarkan an pada imbalan imbalan (*ee) (*ee) dan Pemerin Pemerintah tah sesuai sesuai dengan dengan peratura peraturan n perundan perundang4 g4 undangan yang berlaku. $) nggar nggaran an biaya biaya operas operasion ional al Badan Badan Penga Pengatu turr sebaga sebagaim imana ana dimak dimaksud sud dalam dalam Pasal Pasal ! didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang4undangan yang berlaku.

Pasal !2 'etentuan mengenai struktur organisasi, status, *ungsi, tugas, personalia, 9e9enang dan tanggung ja9ab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal !&, Pasal !$, Pasai !/, Pasal !!, Pasal !0, Pasal !, Pasal !-, dan Pasal !3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BB < P5N8"1"'N Pasal 0% &) Selain Penyidik Penyidik Pejabat Pejabat Polisi Polisi Negara epublik epublik "ndonesia, "ndonesia, Pejabat Pejabat Pega9ai Pega9ai Negeri Sipil Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung ja9abnya meliputi kegia kegiatan tan usaha usaha Miny Minyak ak dan #as #as Bumi Bumi diber diberii 9e9e 9e9enan nang g khu khusus sus sebaga sebagaii Peny Penyidi idik  k  sebagaimana dimaksud dalam Undang4 Undang Nomon 3 7ahun &23& tentang Hukum +ara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak  dan #as Bumi. $) Penyidik Pega9ai Pega9ai Negeri Negeri Sipil Sipil sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (&) ber9enang ber9enang a. mela melaku kuka kan n peme pemeri riks ksaa aan n atas atas kebe kebena nara ran n lapo lapora ran n atau atau kete ketera rang ngan an yang yang dite diteri rima ma  berkenaan dengan tindak pidana dalam dala m kegiatan usaha Minyak dan d an #as Bumi:  b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak   pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi: +. memangg memanggil il orang untuk untuk didengar didengar dan diperik diperiksa sa sebagai sebagai saksi saksi atau tersang tersangka ka dalam  perkara tindak pidana pid ana kegiatan usaha Minyak Min yak dan #as Bumi: d. menggel menggeledah edah tempat tempat dan>atau dan>atau sarana sarana yang diduga diduga digunakan digunakan untuk melaku melakukan kan tindak  tindak   pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi: e. melakuk melakukan an pemeriks pemeriksaan aan sarana sarana dan prasarana prasarana kegiat kegiatan an usaha Minyak Minyak dan dan #as Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana: *. meny enyegel egel dan> dan>at atau au meny menyit itaa alat alat kegi kegiat atan an usah usahaa Miny Minyak ak dan dan #as #as Bum umii yang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti: g. mendata mendatangka ngkan n orang ahli yang diperluka diperlukan n dalam dalam hubunganny hubungannyaa dengan pemeriksa pemeriksaan an  perkara tindak pidana pid ana dalam kegiatan usaha usah a Minyak dan #as Bumi: h. menghen menghentika tikan n penyidikan penyidikan perkara perkara tindak tindak pidana pidana dalam kegiat kegiatan an usaha Minyak Minyak dan #as Bumi. /) Penyidik Pega9ai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara epublik "ndonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan yang berlaku. !) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) 9ajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristi9a sebagaimana dimaksud dalam ayat ($) huru* a tidak terdapat +ukup bukti dan>atau peristi9anya bukan merupakan tindak pidana.

0) Pelaksanaan ke9enangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ($) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan yang berlaku.

BB <" '575N7UN P"1N Pasal 0& &) Setiap Setiap orang yang yang melakukan melakukan Sur;ei Sur;ei Umum sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal &2 ayat (&) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama & (satu) tahun atau denda  paling tinggi p. &%.%%%.%%%.%%%,%% &%.%% %.%%%.%%%,%% (sepuluh miliar rupiah). $) Seti Setiap ap oran orang g yang yang mengi engiri rim m atau atau meny enyerah erahka kan n atau atau memin eminda daht htan anga gank nkan an data data sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal $% tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan  pidana kurungan paling lama & (satu) tahun atau denda paling tinggi p. &%.%%%.%%%.%%%,%% (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 0$ Setiap orang yang melakukan 5ksplorasi dan>atau 5ksploitasi tanpa mempunyai 'ontrak  'erja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal && ayat (&) dipidana dengan pidana penjara  paling lama  (enam) tahun dan denda paling tinggi p. %.%%%.%%%.%%%,%% (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 0/ Setiap orang yang melakukan a. Pengolahan Pengolahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal $/ tanpa tanpa l@in Usaha Pengolahan Pengolahan dipidana deng dengan an pida pidana na penj penjar araa pali paling ng lam lama 0 (lim (lima) a) tahu tahun n dan dan dend dendaa pali paling ng ting tinggi gi p. p. 0%.%%%.%%%.%%%,%% (lima puluh milyar rupiah):  b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai $/ tanpa "@in Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama ! (empat) tahun dan denda paling tinggi p. !%.%%%.%%%.%%%,%% (empat puluh miliar rupiah): +. Penyi Penyimp mpan anan an sebag sebagaim aimana ana dimaksu dimaksud d dalam dalam Pasal Pasal $/ tanpa tanpa l@in l@in Us Usaha aha Penyim Penyimpan panan an dipidana dengan pidana penjara paling lama / (tiga) tahun dan denda paling tinggi p. /%.%%%.%%%.%%%,%% (tiga puluh miliar rupiah):

d. Niaga Niaga sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam dalam Pasai Pasai $/ tanpa l@in Usaha Usaha Niaga Niaga dipidana dipidana dengan dengan  pidana penjara paling lama / (tiga) tahun tah un dan da n denda dend a paling pal ing tinggi ting gi p. /%.%%%.%%%.%%%,%% (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 0! Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan #as Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal $3 ayat (&) dipidana dengan pidana penjara paling lama  (enam) tahun dan denda paling tinggi p. %.%%%.%%%.%%%,%% (enam puluh miliar  rupiah).

Pasal 00 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan>atau Niaga Bahan Bakar Minyak  yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama  (enam) tahun dan denda paling tinggi p. %.%%%.%%%.%%%,%% (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 0 &) 1alam 1alam hal tindak pidana pidana sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Bab ini dilakukan dilakukan oleh atau atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap dan>atau pengurusnya. $) 1alam 1alam hal tindak tindak pidana pidana dilakukan dilakukan oleh Badan Usaha Usaha atau Bentuk Usaha Usaha 7etap, 7etap, pidana pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha 7etap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 0(&) 7indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0& adalah pelanggaran. ($) 7indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0$, Pasal 0/, Pasal 0!, dan Pasal 00 adalah kejahatan.

Pasal 03 Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pen+abutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi.

BB <"" '575N7UN P56"HN Pasal 02 Pada saat Undang4undang ini berlaku a. dalam jangka 9aktu paling lama & (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana:  b. dalam jangka 9aktu paling palin g lama & (satu) tahun dibentuk dib entuk Badan Pengatur.

Pasal % Pada saat Undang4undang ini berlaku a. dalam jangka 9aktu paling lama $ (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah:  b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huru* a belum terbentuk, Pertamina 9ajib melaksan melaksanaka akan n kegiatan kegiatan usaha Minyak Minyak dan #as Bumi Bumi serta serta mengat mengatur ur dan mengelo mengelola la kekayaan, pega9ai dan hal penting lainnya yang diperlukan: +. saat terbentuknya Persero yang baru, ke9ajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huru* b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

Pasal & Pada saat Undang4undang ini berlaku a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan *ungsi pembinaan dan penga9asan pengusahaan kontraktor 5ksplorasi dan 5ksploitasi termasuk 'ontraktor 'ontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana:  b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara terseb tersebut ut 9ajib 9ajib menga mengadak dakan an 'ontra 'ontrak k 'erja 'erja Sama Sama denga dengan n Badan Badan Pelak Pelaksan sanaa untuk  untuk  melan melanjut jutka kan n 5k 5kspl splora orasi si dan 5k 5kspl sploi oitas tasii pada pada bekas bekas ?ilay ilayah ah 'uasa 'uasa Pert Pertam amban banga gan n Pertami Pertamina na dan dianggap dianggap telah telah mendapa mendapatka tkan n l@in l@in Usaha Usaha yang diperlu diperlukan kan sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal $! untuk untuk usaha usaha Pengola Pengolahan, han, Pengang Pengangkut kutan, an, Penyimp Penyimpanan anan,, dan  Niaga.

Pasal $ Pada saat Undang4undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan  pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka 9aktu paling lama ! (empat) tahun:

Pasal / Pada saat Undang4undang ini berlaku a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, Pelaksana, semua hak, ke9ajiban, ke9ajiban, dan akibat yang timbul dan 'ontrak Bagi Hasil (Produ+tion Sharing Fontra+t) Fontra+t) antara Pertamina Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana:  b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak  sebagaimana tersebut pada huru* a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana: +. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huru* a dan huru* b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan: d. hak, ke9ajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huru* a dan huru* b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut: e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama 5ksplorasi dan 5ksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasar ! Pada saat Undang4undang ini berlaku a.badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan #as Bumi dianggap telah mendapatkan "@in Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal $/:  b.

pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang4undang ini berlaku sedang

dila dilaku kuka kan n bada badan n usah usahaa mili milik k nega negara ra seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud pada pada huru huru** a teta tetap p dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara yang bersangkutan: +.dalam jangka 9aktu paling lama & (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huru* a 9ajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang4undang ini: d.

kontra kon trak k atau perj perjanj anjia ian n antara antara badan badan usaha usaha milik milik negar negaraa sebagai sebagaima mana na dimak dimaksud sud pada pada

huru* a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka 9aktu kontrak atau  perjanjian yang bersangkutan. b ersangkutan.

BB <""" '575N7UN 6"N Pasal 0 'egiatan usaha atas minyak minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal Pasal & angka & dan angka $ sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang4undang lain, diberlakukan ketentuan undang4undang ini.

BB <"= '575N7UN P5NU7UP Pasal  &) 1engan berlakunya berlakunya Undang4undang Undang4undang ini, dinyatakan dinyatakan tidak berlaku berlaku a. Undang4U Undang4Undan ndang g Nomon !! Prp. 7ah 7ahun un &2% tentang tentang Pertamba Pertambangan ngan Minyak Minyak dan #as Bumi Bumi (6embar (6embaran an Negara Negara 7ahun ahun &2% Nomor Nomor &//, 7amba 7ambahan han 6embara 6embaran n Negara Negara  Nomor $%-%):  b. Undang4Undang Nomor &0 7ahun 7ahun &20$ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan Pengganti ti Undang4 Undang4Und Undang ang Nomor Nomor $ 7ahun ahun &2$ tentang tentang 'e9ajib 'e9ajiban an Perusah Perusahaan aan Minyak Memenuhi 'ebutuhan 1alam Negeri (6embaran (6embaran Negara 7ahun &2$ Nomor  3%, 7ambahan 6embaran Negara Nomor $0%0): +. Undang4U Undang4Undan ndang g Nomon 3 7ahun 7ahun &2-& tentang tentang Perusahaan Perusahaan Pertam Pertambang bangan an Minyak  Minyak  dan #as #as Bumi Bumi Nega Negara ra (6em (6embar baran an Nega Negara ra 7ahun ahun &2&2-& & Nomor Nomor -, 7amb mbaha ahan n 6embaran 6embaran Negara Nomor $2-&) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang4U Undang4Undan ndang g Nomor Nomor &% 7ahun ahun &2-! (6embara (6embaran n Negara Negara 7ahun ahun &2-! Nomor  Nomor  /%!0). $) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang4Undang Nomor !! Prp. 7ahun &2% tentang Pertamb Pertambanga angan n Minyak Minyak dan #as Bumi Bumi (6embar (6embaran an Negara Negara 7ahun ahun &2% Nomor Nomor &//, 7ambahan 6embaran Negara Nomor $%-%) dan Undang4Undang Nomor 3 7ahun &2-& tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan #as Bumi Negara (6embaran Negara 7ahun &2-& Nomor -, 7ambahan 6embaran Negara Nomor $2-&) dinyatakan tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru  berdasarkan Undang4undang Und ang4undang ini.

Pasal Unda Undang ng4u 4und ndan ang g ini ini mu mula laii berl berlak aku u pada pada tang tangga gall diun diunda dang ngka kan. n. gar gar seti setiap ap oran orang g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang4undang ini dengan penempatannya dalam 6embaran Negara epublik "ndonesia.

Pasal4pasal yang terdapat dalam UU PBN pasal ! maupun yang terdapat dalam UU M"#S merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan dan hasil dari M"# M"#S S itu itu sendir sendirii agar agar dapat dapat dinikm dinikmati ati oleh oleh masya masyarak rakat at luas. luas. Minya Minyak k dan gas bum bumii merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupak merupakan an kom komodit oditas as ;ital ;ital yang menguasai menguasai hajat hajat hidup hidup orang orang banyak banyak dan mempuny mempunyai ai  peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya pengelolaann ya harus dapat se+ara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 'egiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah se+ara nyata kepada  pertumbuhan ekonomi ekono mi nasional yang meningkat meningk at dan berkelanjutan. berkelanjuta n.

MASALAH

ika ika kita kita bandi bandingk ngkan an antara antara kebijak kebijakan an yang yang dibua dibuatt oleh oleh pemeri pemerinta ntah h

menge mengenai nai

M"#S dengan kejadian yang terjadi di kehidupan sehari4hari, sebenarnya tidaklah sesuai. 'ebijakan tersebut dibuat hanya sebatas kebijakan saja tapi prakteknya tidak seperti yang tertuang didalam kebijakan tersebut. 'ita bisa melihat hal tersebut beberapa bulan terakhir, dunia energi "ndonesia terutama yang berhubungan dengan minyak dan gas, baik se+ara langsung maupun tidak mengalami gejolak yang tak menentu. Naiknya harga bahan bakar  minyak, tari* dasar listrik dan berbagai produk migas terjadi se+ara serentak di hampir  seluuruh penjuru negeri. Hal ini terjadi akibat produksi migas yang terus menurun se+ara konsisten. Penurunan jumlah produksi minyak bisa kita lihat dari perbandingan produksi minyak tahun $%%$ yang men+apai &,$0 juta barrel per tahun hingga $%%2 yang hanya 20 ribu barrel per tahun. Produksi gas bumi nusantara yang menjadi kebanggaan "ndonesia pun ikut terpengaruh dengan pertumbuhannya yang menurun tajam pada $%%34$%%2. Penurun Penurunan an produksi produksi migas migas nasional nasional terjadi terjadi karena karena beberapa beberapa hal yaitu yaitu buruknya buruknya kegiata kegiatan n hulu atau kegiatan kegiatan eksplorasi eksplorasi dan berakiba berakibatt iklim iklim in;estas in;estasii "ndonesi "ndonesiaa tak lagi menarik bagi in;estor. Pasalnya, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi, para in;estor harus mele9ati berbagai kerumitan panjangnya proses birokrasi. Pungutan resmi seperti pajak maupun tidak resmi (pungutan liar) oleh pemerintah daerah setempat semakin menggerahkan in;estor bahkan ketika kegiatan eksplorasi pun belum dimulai sama sekali. Penurun Penurunan an produksi produksi migas migas juga diperpar diperparah ah dengan dengan minimny minimnyaa partisip partisipasi asi BUMN BUMN seperti seperti Pertamina Pertamina dalam perannya sebagai Public Service Obligation (PS). kibatnya selama ini keuntungan negara dari sektor migas tidak mere*leksikan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat. 'eka+auan pengelolaan sektor energi migas ini bermula pada perubahan regulasi yang mengatur dunia energi migas "ndonesia. Peralihan regulasi dari UU No.3 tahun &2-& ke UU  No.$$ tahun $%%& (UU Migas) Mig as) sontak menggoyahkan ketahanan energi nasional. uh re;isi undang4undang yang akrab kita sebut UU Migas ini mengindikasikan ketidakberpihakan  pemerintah pada pemenuhan energi domestik. kibatnya, kerugian negara di sana4sini dan tidak sedikitpun respon pemerintah dalam menangani kerugian besar4besaran yang terjadi. 'eput 'eputusa usan4k n4kep eputu utusan san tidak tidak logi logiss atau atau sebut sebut saja saja Gkebo Gkebodoh dohanG anG pemeri pemerinta ntah h yang yang telah telah dilakukan antara lain menjual gas dari blok 1onggi Senoro kepada Mitsubishi dan menjual gas gas 7anggu ngguh h di Papu Papuaa kepa kepada da Fina Fina deng dengan an harg hargaa yang ang tida tidak k masuk asuk akal akal yakn yaknii /./0>MMB7U ketika harga gas dunia memiliki rata4rata &/>MMB7U. "ronisnya perilaku

 pemerintah ini menyebabkan Perusahaan 6istrik Negara (P6N) mengalami kekurangan  pasokan gas pada unit pembangkitnya yang mengakibatkan pembangkitan listrik yang seharusnya berharga p !%% > k?h menjadi p &/%% > k?h karena menggunakan diesel dalam pembangkitannya yang notabene berharga lebih mahal. 1asar pengelolaan energi di "ndonesia termaktub dalam konstitusi negara "ndonesia yaitu dalam Pasal // UU1 &2!0. 1alam pasal ini, ayat ($) dan (/) se+ara berturut4turut  berbunyi IFabang4+abang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaraJ dan IBumi dan air dan kekayaan alam yang terka terkandu ndung ng di dalam dalamnya nya dikuas dikuasai ai oleh oleh negara negara dan dan diper dipergun gunaka akan n untuk untuk sebesa sebesar4 r4bes besar  ar  kemakmuran rakyat.J Erase K+abang4+abang produksiL dalam ayat ($) menyatakan kegiatan hilir hilir berad beradaa di ba9ah ba9ah kuasa kuasa pemeri pemerinta ntah. h. Begit Begitu u pula pula denga dengan n kegia kegiata tan n ekspl eksplor orasi asi dan eksploitasi yang ter+ermin pada *rase Kbumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungL. "ni artin artinya ya,, pemeri pemerint ntah ah bertan bertanggu ggung ngja9 ja9ab ab se+ara se+ara penuh penuh atas atas keberl keberlang angsun sungan gan kegia kegiata tan n  pengelolaan energi. Salah satu +erminan dari pasal // UU1 tahun &2!0 adalah UU No.3 tahun &2-& yang mengatur tata kelola energi primer sektor migas. 'etika UU No.3 tahun &2-& masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu4satunya  perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (economic/business rights). Sist Sistem em  Production  Production Sharing Contract (PSF) yang diimplemetasikan oleh Pertamina sejak  tahun &2 menjadi *ormat kontrak yang paling +o+ok digunakan di "ndonesia. 1i ba9ah kendali Pertamina, para in;estor mau bekerjasama dengan Pertamina atas kontrak4kontrak  kerja yang telah disepakati. disepakati. Pada saat itu, pemenuhan kebutuhan energi "ndonesia jauh lebih  baik dibanding setelah UU Migas diberlakukan. d iberlakukan. 1apat dibandingkan ketika k etika blok4blok operasi migas masih dimiliki atau dikuasai oleh Pertamina maka pemasukan sektor migas kepada negara menjadi maksimal. Berubahnya landasan hukum tata kelola sumber energi primer sektor migas dari UU  No.3 tahun &2-& menjadi UU Migas merubah pula se+ara keseluruhan nilai dan proses ekenom ekenomii pada pada sektor sektor migas migas di "ndon "ndonesi esia. a. Eakt Eaktany anya, a, latar latar belaka belakang ng UU Migas Migas tidak  tidak   berdasarkan UU1 &2!0 pasal // / / dan tidak disesuaikan dengan realita "ndonesia. Berlakunya UU Migas merupakan bagian dari komitmen "ndonesia terhadap "ME untuk mendapatkan  paket pinjaman pinj aman dana sebesar !/ miliar ketika krisis tahun &22->&223 terjadi. estrukturisasi estruk turisasi ekonomi pada masa itu merujuk pada liberalisasi pasar di sektor migas yang mengakibatkan UU No.3 No.3 tahun tahun &2&2-& & harus harus digant diganti. i. 7arik4m rik4mena enarik rik pemega pemegang ng kuasa kuasa pertam pertamba banga ngan n menja menjadik dikan an penye penyeles lesai aian an pemb pembaha ahasan san UU Miga Migass (&222 (&2224$% 4$%%&) %&) lebih lebih didasa didasarka rkan n pada pada komprom kom promi. i. 'uasa 'uasa pertamba pertambangan ngan tidak tidak dipegang dipegang oleh 15S1M 15S1M ataupun ataupun Pertam Pertamina ina tetapi tetapi

dipegang dipegang oleh badan badan independ independen. en. 1apat 1apat disimpu disimpulkan lkan bah9a bah9a penggant penggantian ian UU Pertam Pertamina ina menjadi UU Migas bera9al dari persengketaan kepemilikan blok tempat produksi migas, dengan kata lain ketika sektor usaha hulu menjadi persengketaan maka berimbas ke sektor  usaha hilir. Penerapan liberalisasi sektor migas mengakhiri hak istime9a Pertamina dalam  penyediaan dan pendistribusian BBM dan menjadikan UU Migas yang di9arnai dengan  beberapa pasal yang yan g mengedepankan pasar pa sar bebas. 1ampak dari penerapan UU Migas adalah aset pertamina jauh berkurang dari asalnya. Saat Saat ini Pert Pertam amina ina memi memilik likii jumla jumlah h aset aset &>0 diband dibandin ingka gkan n Petro Petronas nas Malay Malaysia sia yang yang sesungguhnya sesungguhnya blok produksi migas di "ndonesia jauh lebih banyak. kibat kibat dari proses bisnis migas yang berbelit dan menimbulkan ongkos produksi migas di "ndonesia semakin mahal dan dan bera beraki kiba batt pada pada naik naikny nyaa harg hargaa jual jual kepa kepada da masy masyar arak akat at.. Sela Selain in itu itu damp dampak ak dari dari  pelaksanaan UU migas adalah terbentuknya badan pengelola migas yaitu Badan Pelaksana Migas Migas (BP Migas). Migas). BP Migas kemudia kemudian n mengam mengambil bil alih kendali dan mendepa mendepak k penuh penuh Pertamina sebagai pemegang kuasa kuasa bisnis bisnis migas yang notabene notabene  National Oil Company di "ndone "ndonesia sia.. 'eput 'eputusa usan n kon kontr trak4 ak4kon kontra trak k kerja kerja denga dengan n in;es in;estor tor diali dialihka hkan n kepada kepada badan badan KindependenL yang bertitel badan hukum negara ini. Bahkan pada pasal !! ayat (/) poin (b), salah salah satu tugas tugas BP Migas adalah adalah melaksa melaksanaka nakan n penandat penandatanga anganan nan kontrak kontrak kerja kerja sama. sama. Sedangkan BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara yang tidak se9ajarnya memiliki ke9enangan dalam pemutusan usaha migas karena erat kaitannya dengan dunia politik dan  birokrasi. Padahal tugas dari BP Migas hanya menjadi badan yang memberikan member ikan pertimbangan dan melakukan penga9asan usaha migas di "ndonesia. Bayangkan saja segala transaksi bisnis dan keputusan usaha dilakukan oleh sebuah  badan hukum yang tidak mempunyai kegiatan utama dalam hal bisnis. Sehingga apa nasib kebijakan kegiatan migas "ndonesia 04&% tahun kedepan 'isruh pengelolaan migas ini harus segera diselesaikan demi kepentingan negara "ndonesia. 'esalahan yang telah terjadi harus menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Saat ini pemerintahan SB84Boediono harus  bertanggung ja9ab dalam pengelolaan energi primer sektor migas di "ndonesia. 'ementrian 5S1M saat ini dipimpin oleh seseorang yang kurang kompeten dalam bidang pengelolaan energi dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam hal ini.  Pemerintah harus men+ari orang yang tepat untuk memimpin pengelolaan energi sektor migas "ndonesia agar keuntungan negara menjadi maksimal. Untuk jangka panjang, lembaga legislati* legislati* yang dikomandoi dikomandoi 'omisi - harus segera merubah UU Migas menjadi UU yang bersahabat demi kesejahteraan rakyat dan keuntungan negara "ndonesia, maka bila ada

*raksi yang menolak untuk merubah UU tersebut maka *raksi tersebut dapat dikatakan musuh  bangsa. 'asus 'asus penju penjuala alan n gas 6N# 6N# 7anggu angguh h pun merup merupaka akan n hal yang yang seriu seriuss akibat akibat dari dari  pelaksanaan UU Migas. 'erugian negara yang yang dialami sangatlah besar. 1engan 1en gan harga yang sangat tidak seimbang dengan harga pasar 6N# dunia. "ndonesia hanya mematok tari*  *lat sebesar /.$0  per MMB7U disaat harga 6N# dunia saat ini berkisar diharga &  per  MMB7U. Penjualan dengan harga tidak 9ajar ini akan berlangsung hingga $0 tahun kedepan sehing sehingga ga kerugi kerugian an negar negaraa "ndone "ndonesia sia bagai bagai gajah gajah di pelupu pelupuk k mata mata.. Hal Hal ini tidak tidak boleh boleh dibiarkan, pelaku yang membuat kesepakatan menyengsarakan "ndonesia ini harus diadili hingga ke akar4akarnya. Pemerintahan yang berkuasa ketika kesepakatan ini ditandatangani harus bertanggung ja9ab penuh atas perilaku yang merugikan masyarakat dan harus dihukum seberat4beratnya.

N6"S"S MS6H Permasalahan terletak pada pelaksanaan kebijakan, seharusnya sesuai dengan yang di+antumkan dalam Pasal // UU1 &2!0. 1alam pasal ini, ayat ($) dan (/) se+ara berturut4 turut berbunyi IFabang4+abang IFabang4+abang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaraJ dan IBumi dan air dan kekayaan alam yang terka terkandu ndung ng di dalam dalamnya nya dikuas dikuasai ai oleh oleh negara negara dan dan diper dipergun gunaka akan n untuk untuk sebesa sebesar4 r4bes besar  ar  kemakmuran rakyat.J Erase K+abang4+abang produksiL dalam ayat ($) menyatakan kegiatan hilir hilir berad beradaa di ba9ah ba9ah kuasa kuasa pemeri pemerinta ntah. h. Begit Begitu u pula pula denga dengan n kegia kegiata tan n ekspl eksplor orasi asi dan eksploitasi yang ter+ermin pada *rase Kbumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungL. "ni artin artinya ya,, pemeri pemerint ntah ah bertan bertanggu ggung ngja9 ja9ab ab se+ara se+ara penuh penuh atas atas keberl keberlang angsun sungan gan kegia kegiata tan n  pengelolaan energi. Salah satu +erminan dari pasal // UU1 tahun &2!0 adalah UU No.3 tahun &2-& yang mengatur tata kelola energi primer sektor migas. 7api pada kenyataannya rakyat tak juga hidup sejahtera, tidak hidup dengan makmur. Bagaimana tidak, keka+auan yang terjadi terjadi pada pengelolaa pengelolaan n energy energy se+tor se+tor migas migas yakni yakni pada Peralih Peralihan an regulasi regulasi dari UU  No.3 tahun &2-& ke UU No.$$ tahun $%%& (UU Migas) sontak menggoyahkan ketahanan energi nasional. uh re;isi undang4undang yang akrab kita sebut UU Migas ini mengindikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada pemenuhan energi domestik. kibatnya, kerugian negara di sana4sini dan tidak sedikitpun respon pemerintah dalam menangani kerugian besar4besaran yang terjadi. 'eputusan4keputusan tidak logis atau sebut saja GkebodohanG pemerintah yang telah dilakukan antara lain menjual gas dari blok 1onggi Senoro kepada Mitsubishi dan menjual gas 7angguh di Papua kepada Fina dengan harga yang tidak masuk akal yakni /./0>MMB7U ketika harga gas dunia memiliki rata4rata &/>MMB7U. "ronisnya perilaku  pemerintah ini menyebabkan Perusahaan 6istrik Negara (P6N) mengalami kekurangan  pasokan gas pada unit pembangkitnya yang mengakibatkan pembangkitan listrik yang seharusnya berharga p !%% > k?h menjadi p &/%% > k?h karena menggunakan diesel dalam pembangkitannya yang notabene berharga lebih mahal. 5ntah seperti apa pemikiran pemikiran para pemerintah pemerintah sehingga tidak ada pertanggungja9aban pertanggungja9aban dan juga respon dari hal  hal yang serius yang terjadi dalam pengelolaan migas tersebut. Pemerin Pemerintah tah seperti seperti terlepas terlepas dari tanggun tanggungja9 gja9abny abnyaa untuk untuk menga9a menga9asi si dan menjala menjalankan nkan kebijakan  kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah seolah tidak peduli terhadap nasib rakyat, tidak peduli dengan keadaan "ndonesia, dengan kekayaan alam yang sungguh banyak, pemerintah tidak pintar dalam

membuat kebijakan dan mengelolanya, serta mengelola sumber daya alam yang tersedia. Seak Seakan an masa masala lah h yang ang terj terjad adii tida tidak k ada ada apa apa apan apanya ya,, pada padaha hall tang tanggu gung ng ja9a ja9ab b untu untuk  k  memakmurkan rakyatnya sungguhlah harus dikerjakan. 8ang terjadi hanyalah, kerugian yang sangat besar, dan status rakyat jauh dari makmur.

'5S"MPU6N

Begitu banyaknya sumber daya alam yang dimiliki negara kita, salah satunya adalah minyak dan gas bumi. 1imana minyak dan gas bumi menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak yang menjadi komoditas pertama yang dimiliki oleh negara kita. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas ;ital yang menguasai hajat hidup orang orang banyak banyak dan mempuny mempunyai ai peranan peranan penting penting dalam dalam perekonom perekonomian ian nasional nasional sehingga sehingga  pengelolaannya  pengelolaann ya harus dapat se+ara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Banyaknya permasalahan yang timbul akibat pengelolaan M"#S ini, seharusnya  pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan masih harus bertanggung ja9ab untuk  menyelesaikan masalah yang ada agar masalah tersebut tidak berkelanjutan dan +epat selesai,  juga di+arinya di+arin ya pengganti dari kementrian 5S1M yang saat ini dirasa kurang kompeten kompet en dalam  pengelolaan di bidang bida ng energy, dan juga diperlukan ketegasan pemerintah pe merintah dalam bertindak.

1E7 PUS7'

http>>pkps.bappenas.go.id

http>>majalahenergi.+om