Draft Kerangka Regulasi Migas

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KERANGKA REGULASI MIGAS (Pengaturan Industri Minyak dan Gas Bumi berdasar UU 22/2001)

DRAFT - 1 JAKARTA, 26 FEBRUARI 2007

www.migas.esdm.go.id

Konsep 26022007


DAFTAR ISI KERANGKA REGULASI MIGAS I. II.

PENDAHULUAN PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS • •

III.

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA/USAHA BIDANG MIGAS • • •

IV. V.

Penetapan Struktur/Aturan Pasar Penetapan Wilayah Kerja/Wilayah Usaha Migas Kontrak Kerjasama/Perijinan Efisiensi Pengusahaan/Penetapan Harga Jual Perlindungan Konsumen Migas Fasilitasi Hubungan Komersial

REGULASI KETEKNIKAN MIGAS • • • •

VII. VIII.

Hubungan Pemerintah dengan Badan Pelaksana (Hulu) Migas Hubungan Pemerintah dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Migas Hubungan Pemerintah dengan BUMN Migas

PENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS • • • • • •

VI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa

Pengelolaan Reservoir Migas Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas Infrastruktur Teknologi Migas Keselamatan Migas

PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS PENEGAKAN HUKUM MIGAS(Law Enforcement) LAMPIRAN 1

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


I. PENDAHULUAN • Perangkat pengaturan di bidang migas yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (“binding”)., sesuai tataran dan lingkup kewenangannya adalah sebagai berikut (Lampiran A) : –

Konstitusi, berupa Undang-undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3), yang kewenangan penyusunannya dilakukan melaui mekanisme Sidang Umum MPR.

–

Legislasi, berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kewenangan penyusunannya dilakukan secara bersama antara DPR dan Presiden.

–

Regulasi, berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di bidang migas yang kewenangan penyusunannya dimiliki oleh Pemerintah/Presiden dan cakupannya Nasional. Peraturan ini dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah.

• Tanpa perangkat pengaturan, maka kebijakan yang diambil, baik oleh Presiden atau oleh Menteri, bentuknya adalah penetapan (“bezieking”) sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (“non-binding”). Perangkat pengaturan pada tataran yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perangkat pengaturan dengan tataran yang lebih tinggi. • Amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara No. 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 menyatakan bahwa Pasal 12 (3), 22 (1), serta 28 (2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tidak berarti membatalkan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara keseluruhan.

2

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lanjutan…

•

Putusan tersebut harus dipahami bahwa Pasal 12 (3) kata “diberi wewenang”, Pasal 22 (1) kata “paling banyak”, dan Pasal 28 (2) dan (3) dianggap tidak ada atau dihapus dari teks Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penghapusan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi baik bagi pemerintah maupun dunia usaha

•

Menghapus pasal 28 (2) dan (3) berarti ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehat dan wajar dalam penentuan harga bahan bakar minyak dan pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat tertentu tidak berlaku. Penghapusan substansi pada dua ayat tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melainkan cukup mengubah ketentuan pelaksanaan Pasal 28. Pasal 30 memuat aturan delegasian mengenai pengaturan lebih lanjut pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 dengan Peraturan Pemerintah.

•

Berdasarkan amanat yang ada dan tersebar dalam pasal-pasal UU 22/2001 beserta penjelasannya, dan Undang-undang lain yang terkait, perlu disusun Kerangka Regulasi Migas sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Lampiran B)

3

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


II. PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS • MENTERI ESDM *) MELAKSANAKAN : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN – Fungsi Pembinaan (Pasal 38, 39 dan 40 UU 22/2001) Melalui penetapan kebijakan dan penanganan urusan pemerintah – Fungsi Pelaksanaan – Fungsi Pengaturan (Pasal 8(1), 18,19(2),20(6),21(3),22(2),30,31(5),37,40(6),43,47(5),49 UU 22/2001) Melalui perangkat regulasi berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ESDM (sebagaimana diamanatkan dalam PP 35/2004 PP 36/2004)

– Fungsi Pengawasan (Pasal 41, 42, dan 50 s/d 58 UU 22/2001) Melalui Law Enforcement terhadap pelaksanaan peraturan yang ada

TUGAS KHUSUS PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN – Fungsi Kepemilikan SDA (Pasal 4 UU 22/2001) Melalui penyelenggaraan survei (Pasal 19 UU 22/2001), penetapan, penawaran dan pengakhiran wilayah kerja (Pasal 12 UU 22/2001 dan Pasal 30 PP 35/2004)

– Peran Pengguna Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Migas Melalui penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 31 UU 22/2001) – Peran Pengguna Barang (Pasal 78 PP 35/2004) Melalui inventarisasi aset yang digunakan BU/BUT dalam kegiatan usaha hulu..

• BADAN PENGATUR Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir

*) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


III. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA (HULU) MIGAS

5

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


IV. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA /BENTUK USAHA TETAP MIGAS

6

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


V. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS

7

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


IV. PENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS • •

Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimaksudkan untuk memberikan arahan/garis besar haluan migas kepada Stakeholders Sesuai amanat Pasal 39 ayat 1, penetapan kebijakan migas didasarkan pada : – – – – – – –

• •

Cadangan dan Potensi Sumber Daya Migas Kemampuan Produksi Migas Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas dalam Negeri Penguasaan Teknologi Migas Aspek Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Optimalisasi Kemampuan Migas Nasional Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan di bidang Migas harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang ………. (Pro-Poor), ……. (ProJob) dan ………. (Pro-Growth) Kebijakan migas dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM tentang Rencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional (RUPPN)

8

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


VII. REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS

9

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS •

Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar : 1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal 2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien 3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan 4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

•

REGULASI UNTUK ASPEK KETEKNIKAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 40 UU/2001 MENCAKUP : 1. 2. 3. 4.

PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS KESELAMATAN MIGAS INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS

(PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT) (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT) (PETROLEUM SAFETY) (PETROLEUM TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE)

10

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lanjutan… A. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

• Pengelolaan reservoir migas adalah ketentuan tentang kaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas yang baik (good reservoir engineering practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery) • Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Reservoir dan Teknik Produksi • Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran …..

11

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lanjutan…

B.PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

•

• •

Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas adalah ketentuan tentang kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas yang baik (good refinery engineering practices) agar proses pengolahan dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasil olahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan. Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahan termasuk Pengangkutan dan Penyimpanan. Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran…

12

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS C. KESELAMATAN MIGAS • Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedoman umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman, dan akrab lingkungan, mengingat kegiatan usaha migas, produk, dan hasil olahannya antara lain Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan. • Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun pada tahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahap pemanfaatan. Untuk itu instalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasi keselamatan migas. • Keselamatan migas harus dapat menciptakan kondisi : – Aman dan sehat bagi pekerja – Aman bagi masyarakat umum – Aman bagi lingkungan – Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri

Æ (K3) Æ (KU) Æ (KL) Æ (KI)

• Kaidah keteknikan keselamatan migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migas yang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum dan lingkungan hidup. • Ketentuan tentang keselamatan Migas ada pada Lampiran … 13

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lanjutan…

D. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS

• •

• •

Infrastruktur Teknologi Migas merupakan ketentuan tentang sertifikasi dan akreditasi migas agar transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dilaksanakan Akreditasi adalah pengakuan dari lembaga yang berwenang*) kepada lembaga sertifikasi independen untuk mengeluarkan sertifikat kelaikan instalasi, sertifikat kelaikan peralatan, sertifikat mutu produk dan sertifikat kompetensi tenaga teknik yang digunakan pada kegiatan usaha migas. Sertifikasi adalah pernyataan tertulis dari lembaga independen yang terakreditasi**) mengenai kelaikan instalasi, kelaikan peralatan, mutu produk dan kompetensi tenaga teknik untuk dioperasikan dalam kegiatan usaha migas. Ketentuan tentang Infrastruktur Teknologi Migas ada pada Lampiran….

Catatan *) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka akreditasi dapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi **) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka sertifikasi dapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

14

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


IX. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS •

•

Merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu kepada Undang-Undang lain dan/atau kewenangan Menteri lain yang terkait, dimaksudkan untuk mewujudkan Badan Usaha Penunjang Migas yang kompeten dan laik usaha. Materi Muatan yang diatur antara lain : – – – –

•

Klasifikasi Penggolongan Jenis Usaha Jasa Penunjang Persyaratan Teknis/Administratif Sertifikasi Badan Usaha Penunjang Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Perangkat Regulasi : – –

RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (Amanat Pasal 38, 39 dan 41 UU No.22 Tahun 2001) Revisi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 147 Tahun 1972

15

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


X. PENEGAKAN HUKUM MIGAS (Law Enforcement)

16

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran A

TATARAN PENGATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI TATARAN (Domain) Negara (MPR)

PERANGKAT PENGATURAN

KONSTITUSI UUD 1945

PROGRAM

Usulan Amandemen (bila ada)

(Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3)

DPR dan Pemerintah

PLATFORM POLITIK PRESIDEN

PROGRAM KABINET INDONESIA BERSATU

LEGISLASI M IGAS UU 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

KEBIJAKAN

RUU

(Pelaksanaan Platform) KEBIJAKAN MIGAS NASIONAL PROGRAM SUB-SEKTOR MIGAS

Pemerintah (Nasional)

• Menyiapkan Program Legislasi

REGULASI MIGAS PERATURAN PEMERINTAH • PERPRES • PERMEN (yang diamantkan PP)

• Menyiapkan dan menetapkan Regulasi RPP

Non-Binding

• Melaksanakan Regulasi Migas

Binding

PUBLIK © DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran B

PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Sesuai Undang-Undang No.22/2001 tentang Migas) UU 22/2001

Tugas Umum Pemerintahan *) BIDANG TUGAS

Fungsi Pembinaan : (Pasal 38 UU No.22/2001)

Fungsi Pelaksanaan :

PEMBUATAN KEBIJAKAN (Pasal 39 Ayat 1 (b)

PELAKSANAAN ANGGARAN

(Pasal 39 ayat (2) UU No.22/2001)

PERANGKAT REGULASI RPP Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 43) RPP PNBP MIGAS (Pasal 31 Ayat 5)

UU LAIN UU …(Keuangan Negara) UU …(Perbendaharaan Negara)

PP……

PP……

PENGELOLAAN ASET RPP Usaha Hulu Migas

Fungsi Pengaturan : (BAB IV dan BAB V UU No.22/2001)

REGULASI USAHA

RPP Usaha Hilir Migas (Pasal 30)

PP Pembentukan Badan Pengatur (Pasal 49)

Fungsi Pengawasan : (Pasal 41 UU No.22/2001)

REGULASI KETEKNIKAN

RPP Keteknikan

(Pasal 40)

(Pasal 40 ayat 6)

LAW ENFORCEMENT /INSPEKSI (Pasal 42)

RPP Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 43)

Tugas Khusus Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Fungsi Kepemilikan SDA : (Pasal 4 UU No.22/2001)

PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MIGAS (Pasal 6)

RPP Kontrak Kerja Sama (Pasal 18)

PP Pembentukan Badan Pelaksana (Pasal 49)

*) Dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang migas, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

18

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran B-1

PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DISUSUN (AMANAT UU 22/2001)

1. 2. 3. 4. 5.

RPP Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 43) RPP Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 8 (1), 20 (6), 21 (3), 22 (2), 37) RPP Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 30) RPP Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Pasal 18) RPP Penetapan Besarnya Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Pasal 31 (5)) 6. RPP Keteknikan,Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan (Pasal 40 (6)) 7. PP No. 42/2002 Tentang BP Migas (Revisi) 8. PP No. 67/2002 Tentang BPH Migas (Revisi)

19

© DJ MIGAS 2007


Konsep 26022007

Lampiran B-2

PERATURAN BIDANG MIGAS YANG SAAT INI BERLAKU DAN KONSEPSI MASA MENDATANG 1960 PERANGKAT LEGISLASI

2001

2004 Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003

UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1960

2006

2007

diputuskan pada tanggal 21 Des 2004

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri 1962

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

1971

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2001

PERANGKAT REGULASI) MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai 1974

PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas 1979

PP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

2002 (Juli)

PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

2002 (Des)

PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

2003 (Juni)

PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keterangan: : Garis untuk Tahun 2001 : Garis untuk putusan MK

(Okt) RPP tentang Kegiatan 2004 Usaha Hulu Migas RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5) RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18) RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas RPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan RPP mengenai Revisi PP No 42 Tahun 2002 tentang BP Migas RPP mengenai Revisi PP No 67 Tahun 2002 tentang BPH Migas

20

© DJ MIGAS 2007

15/07/2004 Konsep 26022007


Lampiran C-1

HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DALAM INDUSTRI MIGAS NASIONAL

Industri Migas

OTORITAS MIGAS

INDUSTRI HULU

BP MIGAS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL cq. cq. DJMIGAS

Kebijakan Migas Pengendalian & Pengawasan KKS (Mikro (Mikro))

(Kontrak Kerja Sama) KKS

Badan Usaha, Usaha, Badan Usaha Tetap 6)

Regulasi 1) Keteknikan Migas

Eksplorasi

Eksploitasi

Regulasi 1) Usaha Migas INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)

5)

Pengolahan

Kebijakan Regulasi 1) Usaha Migas BPH MIGAS 2)

Pasal 46 7)

Pengangkutan

Pengangkutan 3)

Penyimpanan

Penyimpanan

Niaga

N i a g a 4)

1)

Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)

5)

Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46

2)

Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM

6)

Hulu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 26

3)

Pengaturan gas pipa

4)

Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM

sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu 7)

21

Semua izin adalah oleh Menteri © DJ MIGAS 2007 © Setjen DESDM 2004 4


Konsep 26022007

Lampiran C-2

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS OTORITAS MIGAS

OTORITAS BUMN

ASPEK KEBIJAKAN DAN REGULASI MIGAS

ASPEK KORPORASI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Kebijakan Migas)

MENTERI NEGARA BUMN (Kebijakan Korporasi)

Pengelolaan BUMN Bidang UPISET

Regulasi Keteknikan Regulasi Usaha Hulu dan Hilir

REGULASI

KEPEMILIKAN Dewan Komisaris BUMN MIGAS

PELAKU USAHA MIGAS BU / BUT MIGAS

PT. Pertamina (Persero) PT. PGN Tbk Anak Perusahaan BUMN MIGAS

22

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran C

INDUSTRI MIGAS DALAM KONSTALASI INDUSTRI INDUSTRI PRIMER

INDUSTRI SEKUNDER

Hulu

Hilir

(Mengangkat dari perut bumi)

(Mengolah menjadi produk energi)

Migas

(Meningkatkan Nilai Tambah)

Pengolahan

Minyak Bumi Cadangan Minyak bumi

Eksplorasi / Eksploitasi

terintegrasi Produk lanjut :

Pengolahan

Pengangkutan

Eksplorasi / Eksploitasi

Niaga

Pengolahan

Petrokimia hulu al benzene,polietilene

Petrokimia Hilir

Trader Tanpa Aset

Tanker/Pipa

Gas Bumi Cadangan Gas bumi

Penyimpanan

Pengangkutan

Penyimpanan

Niaga Petrokimia Hilir

Trader Tanpa Aset

Produk lanjut a.Metanol

Industri Jasa Penunjang Migas

b.Pupuk

INDUSTRI PENUNJANG KEGIATAN MIGAS

Konsultasi (Konsultan)

Pengembangan dan instalasi (Kontraktor)

Pengujian

Operasi

Perawatan

(Perusahaan)

(Kontraktor)

(Kontraktor)

Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan

(Perusahaan)

(Perusahaan)

Jasa Lainnya (Perusahaan)

Indstri Fabrikasi dan Instalasi (Fabrikasi)

“Domain“ Menteri yang bertanggung jawab di bidang Minyak dan Gas Bumi

Instansi lain

Keterangan: 1.Pengolahan Terintegrasi adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi produk energi menjadi satu dengan produk petrokimia hulu

23

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran D-1

UU Migas vs UU Perindustrian dan Ristek Dep. Perindustrian UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

“Domain” (lingkup kewenangan)

PP No. 17/ 1986 ttng Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri

UU PP

PP No 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

PP No. 102/ 2000 ttng Standardisasi Nasional (Menristek)

Permen PerMen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 ttg Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Rancangan PerMen ESDM ttg Industri Penunjang Migas

PP No 36 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (termasuk ttg Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang Migas)

Rancangan Permen ESDM ttg Pedoman Teknis Pengadaan Barang & Jasa untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Rancangan Peraturan Menteri ESDM ttg Penyelenggaraan Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (e-procurement) pada Kegiatan Usaha Migas Rancangan Permen ESDM ttg Pengaturan Pemberlakukan SNI Sebagai Standar di Sektor Migas Rancangan Permen ESDM ttng Pengaturan Pengawasan Peningkatan Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Rancang Bangun Dalam Negeri Permen Perindustrian No11/M-IND/PER/3/2006i tentang Pedoman Teknis Pe nggunaan Produksi dalam Negeri

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran D-3

UU Migas vs UU Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup


PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

UU PP

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut


Dep. ESDM

Mijn Politie Reglement (MPR) tahun 1930

PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Permen Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan EP Migas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi Kepmen 103.K/008/M.PE/1994 tentang pengawasan atas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dalam bidang PE Kepmen 0045/2005 tentang pengelolaan lumpur bor,limbah lumpur dan serbuk bor pada kegiatan pengeboran migas Kepmen LH no11/2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapai dengan amdal

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran D-2

UU Migas vs UU Keselamatan Kerja Depnakertrans UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan


Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

UU PP

Dep. ESDM


BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

Permen Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

Peraturan Menteri Pertambangan No 300K/38/M.PE/1997 tentang keselamatan kerja pipa penyalur migas

© DJ MIGAS 2007

Konsep 26022007


Lampiran D-4 UU MIGAS VS UU JASA KONSTRUKSI DAN INDUSTRI PENUNJANG JASA-KONSTRUKSI (Dep. Pekerjaan Umum) UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi

“Domain” (Lingkup Kewenangan)

JASA- NON KONSTRUKSI

INDUSTRI PENUNJANG (Dep. Perin.)

Belum ada UU

UU No. 5/1984 ttg Perindustrian

PP No . 28 Tahun 2000 ttg Usaha dan Peran

PP No. 17/1986

Masyarakat Jasa Konstruksi

UU PP

PP No 29 Tahun 2000 ttg Penyelenggaraan Jasa

Belum ada PP

Konstruksi

PP No 30 Tahun 2000 ttg Penyelengaraan Pembinaan

tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri

Jasa Konstruksi

Dep. ESDM

RANCANGAN PERMEN ESDM TENTANG USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI*

PP No 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas

UU 22/2001 tentang

Minyak

PP No 36 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas

dan

RPP

Gas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas

PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 147 Tahun 1972 Tentang Perijinan usaha Perusahaan Asing yang bekerja di bidang jasajasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi *) Terdiri dari : • Usaha Jasa Konstruksi Migas • Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas • Industri Penunjang Migas

27

© DJ MIGAS 2007

Draft Kerangka Regulasi Migas

Recommend Documents