KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur tercurah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh pemilik ilmu yang maha luas Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah , sebagai persyaratan untuk memenuhi kurikulum Tahun Akademik 2012/2013 dalam menyelesaikan Mata Kuliah Pengelolaan Industri Migas di Jurusan S1 Teknik Perminyakan, STT Migas Balikpapan. Begitu banyak rasa terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu penulis dalam penyelesain makalah ini, terutama kepada : 1. Ibu Karmila, ST selaku dosen mata kuliah Pengelolaan Industri Migas STT Migas Balikpapan 2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan perhatian. 3. Rekan-rekan kelompok dalam penyusunan makalah ini Selanjutnya penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dan kreatif demi kesempurnaan di dalam berbagai aspek dari makalah ini. Penulis juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan-kesalahan yang mungkin saja masih terdapat dalam makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang membacanya.
Balikpapan, Oktober 2012
Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ......................................................................
1
1.1 Pengertian Industri .................................................................
1
2.2 Sejarah Perkembangan Industri MIGAS di Indonesia ...........
1
PEMBAHASAN .........................................................................
2
2.1 Pengelolaan MIGAS di Indonesia Menurut
Kwik Kian Gie ............................................................... 2.2 Opini – opini Mengenai Industri Migas di Indonesia ............
BAB III
PENUTUP ................................................................................... 3.1 Kesimpulan............................................................................. 3.2 Saran .......................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengertian Industri Industri adalah ketrampilan
dan
bidang
mata
ketekunan
kerja
pencaharian (bahasa
yang
menggunakan
Inggris: industrious)
dan
penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.
1.2 Sejarah Perkembangan Industri MIGAS di Indonesia Minyak bumi mulai dikenal oleh bangsa Indonesia mulai abad pertengahan. Orang Aceh menggunakan minyak bumi untuk menyalakan bola api saat memerangi armada Portugis. Perkembangan migas secara modern di Indonesia dimulai saat dilakukan pengeboran pertama pada tahun 1871, yaitu di desa Maja, Majalengka, Jawa Barat, oleh pengusaha belanda bernama Jan Reerink. Akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan akhirnya ditutup. Penemuan sumber minyak yang pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1883 yaitu lapangan minyak Telaga Tiga dan Telaga Said di dekat Pangkalan Brandan oleh seorang Belanda bernama A.G. Zeijlker. Penemuan ini kemudian disusul oleh penemuan lain yaitu di Pangkalan Brandan dan Telaga Tunggal. Penemuan lapangan Telaga Said oleh Zeijlker menjadi modal pertama suatu perusahaan minyak yang kini dikenal sebagai Shell. Pada waktu yang bersamaan, juga ditemukan lapangan minyak Ledok di Cepu, Jawa
Tengah, Minyak Hitam di dekat Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Riam Kiwa di daerah Sanga-Sanga, Kalimantan. Menjelang akhir abad ke 19 terdapat 18 prusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1902 didirikan perusahaan yang bernama Koninklijke Petroleum Maatschappij yang kemudian dengan Shell Transport Trading Company melebur menjadi satu bernama The Asiatic Petroleum Company atau Shell Petroleum Company. Pada tahun 1907 berdirilah Shell Group yang terdiri atas B.P.M., yaituBataafsche Petroleum Maatschappij dan Anglo Saxon. Pada waktu itu di Jawa timur juga terdapat suatu perusahaan yaitu Dordtsche Petroleum Maatschappij namun kemudian diambil alih oleh B.P.M. Pada tahun 1912, perusahaan minyak Amerika mulai masuk ke Indonesia. Pertama kali dibentuk perusahaan N.V. Standard Vacuum Petroleum Maatschappij atau disingkat SVPM. Perusahaan ini mempunyai cabang di Sumatera Selatan dengan nama N.V.N.K.P.M (Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij) yang sesudah perang kemerdekaan berubah menjadi P.T. Stanvac Indonesia. Perusahaan ini menemukan lapangan Pendopo pada tahun 1921 yang merupakan lapangan terbesar di Indonesia pada jaman itu. Untuk
menandingi
perusahaan
Amerika,
pemerintah
Belanda
mendirikan perusahaan gabungan antara pemerintah dengan B.P.M. yaitu Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij. Dalam perkembangan berikutnya setelah perang dunia ke-2, perusahaan ini berubah menjadi P.T. Permindo dan pada tahun 1968 menjadi P.T. Pertamina. Pada tahun 1920 masuk dua perusahaan Amerika baru yaituStandard Oil of California dan Texaco. Kemudian, pada tahun 1930 dua perusahaan ini membentuk N.V.N.P.P.M (Nederlandsche Pasific Petroleum Mij) dan menjelma menjadi P.T. Caltex Pasific Indonesia,sekarang P.T. Chevron Pasific Indonesia. Perusahaan ini mengadakan eksplorasi besar-besaran di Sumatera bagian tengah dan pada tahun 1940 menemukan lapangan Sebangga disusul pada tahun berikutnya 1941 menemukan lapangan Duri. Di daerah
konsesi perusahaan ini, pada tahun 1944 tentara Jepang menemukan lapangan raksasa Minas yang kemudian dibor kembali oleh Caltex pada tahun 1950. Pada tahun 1935 untuk mengeksplorasi minyak bumi di daerah Irian Jaya dibentuk perusahaan gabungan antara B.P.M., N.P.P.M., dan N.K.P.M. yang bernama N.N.G.P.M. (Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Mij) dengan hak eksplorasi selama 25 tahun. Hasilnya pada tahun 1938 berhasil ditemukan lapangan minyak Klamono dan disusul dengan lapangan Wasian, Mogoi, dan Sele. Namun, karena hasilnya dianggap tidak berarti akhirnya diseraterimakan kepada perusahaan SPCO dan kemudian diambil alih oleh Pertamina tahun 1965. Setelah perang kemerdekaan di era revolusi fisik tahun 1945-1950 terjadi pengambilalihan semua instalasi minyak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1945 didirikan P.T. Minyak Nasional Rakyat yang pada tahun 1954 menjadi perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara. Pada tahun 1957 didirikan P.T. Permina oleh Kolonel Ibnu Sutowo yang kemudian menjadi P.N. Permina pada tahun 1960. Pada tahun 1959, N.I.A.M. menjelma menjadi P.T. Permindo yang kemudian pada tahun 1961 berubah lagi menjadi P.N. Pertamin. Pada waktu itu juga telah berdiri di Jawa Tengah dan Jawa Timur P.T.M.R.I (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia) yang menjadi P.N. Permigan dan setelah tahun1965 diambil alih oleh P.N. Permina. Pada tahun 1961 sistem konsesi perusahaan asing dihapuskan diganti dengan sistem kontrak karya. Tahun 1964 perusahaan SPCO diserahkan kepada P.M. Permina. Tahun 1965 menjadi momen penting karena menjadi sejarah baru dalam perkembangan industri perminyakan Indonesia dengan dibelinya seluruh kekayaan B.P.M. – Shell Indonesia oleh P.N. Permina. Pada tahun itu diterapkan kontrak bagi hasil (production sharing) yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah konsesi P.N. Permina dan P.N. Pertamin. Perusahaan asing hanya bisa bergerak sebagai kontraktor dengan hasil produksi minyak dibagikan bukan lagi membayar royalty. Sejak tahun 1967 eksplorasi besar-besaran dilakukan baik di darat maupun di laut oleh P.N. Pertamin dan P.N. Permina bersama dengan
kontraktor asing. Tahun 1968 P.N. Pertamin dan P.N. Permina digabung menjadi P.N. Pertamina dan menjadi satu-satunya perusahaan minyak nasional. Di tahun 1969 ditemukan lapangan minyak lepas pantai yang diberi nama lapangan Arjuna di dekat Pemanukan, Jabar. Tidak lama setelah itu ditemukan lapangan minyak Jatibarang oleh Pertamina. Kini perusahaan minyak kebanggaan kita ini tengah berbenah diri menuju perusahaan bertaraf internasional.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengelolaan MIGAS di Indonesia Menurut Kwik Kian Gie Pengelolaan MIGAS berbeda dengan pengelolaan barang konsumsi lainnya. MIGAS dikategorikan sebagai apa yang disebut dengan nonrenewable resources. Artinya, sekali kita manfaatkan maka hanya sekali itu kita dapat memanfaatkannya dan persediaan (stock) MIGAS langsung berkurang. Selain itu MIGAS merupakan sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengelolaan MIGAS harus benarbenar dipikirkan secara matang serta dilakukan secara bijaksana. Pengelolaan yang gegabah akan sangat merugikan upaya-upaya penyediaan energi yang berkesinambungan dimasa depan serta mengurangi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Menurut Kwik Kian Gie ada empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MIGAS untuk kemakmuran rakyat. Pertama, adalah kesinambungan ketersediaan MIGAS. Kedua, adalah bagaimana negara dapat memperoleh pemasukan yang sebesar-besarnya dari keberadaan MIGAS. Dalam bahasa ekonominya bagaimana kita memperoleh rent dari adanya MIGAS ini. Ketiga, adalah bagaimana kita mendistribusikan pemasukan dari MIGAS dengan sebaik-baiknya kepada rakyat. Keempat, adalah penyediaan BBM dengan kualitas dan harga yang terbaik bagi masyarakat.
Kesinambungan Ketersediaan MIGAS Strategi ketersediaan BBM sangat tergantung dari apakah suatu negara merupakan penghasil MIGAS atau bukan. Kebetulan Indonesia termasuk negara dengan cadangan MIGAS yang cukup besar. Kesinambungan ketersediaan MIGAS bagi negara penghasil minyak seperti Indonesia diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk menemukan cadangan baru. Walaupun MIGAS adalah non- renewable resources tapi jumlahnya cukup
banyak yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dua tahun terakhir ini produksi minyak mentah Indonesia terus menurun sedangkan kebutuhannya meningkat terus. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat MIGAS merupakan sumber utama bagi energi di Indonesia. Dengan demikian tugas utama kiata adalah mendorong berbagai upaya investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi MIGAS. Untuk itu perlu dicari suatu terobosan baru agar pelaku ekonomi baik itu berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri diberikan iklim yang baik agar mereka berkeinginan untuk menggeluti bisnis MIGAS mengingat bisnis ini beresiko tinggi serta membutuhkan modal yang besar. Sayangnya terlihat adanya terobosan baru dalam hal pengelolaan MIGAS terutama disektor hulu. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, perubahan yang terlihat nyata dalam pengelolaan MIGAS hulu hanyalah perubahan pemegang kuasa pertambangan dari Pertamina kembali kepada Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana MIGAS. Apakah hanya dengan perubahan seperti ini terjadi perubahan yang berarti dalam aturan main MIGAS hulu sehingga dapat menarik pelaku usaha untuk terjun ke bisnis hulu? Aturan Kontrak Production Sharing (KPS) yang selama ini diberlakukan merupakan pengelolaan yang berhasil dan diakui pula secara internasional. Namun, melihat turunnya produksi minyak kita diperlukan suatu terobosan baru. Terobosan baru dalam berbagai aturan main seperti aturan main yang berkatan dengan pajak, pengelolaan lahan, kejelasan mengenai community development dan lain sebagainya sangat diperlukan bila kita menginginkan kesinambungan dalam menemukan cadangan MIGAS. Selain itu upaya untuk terus mendorong pelaku ekonomi dalam negeri untuk berkiprah dalam usaha hulu harus terus diperkuat. Sebagai negara penghasil minyak, sangatlah memalukan kalau minyak mentah yang diproduksi oleh perusahaan domestik tidak mencapai 10 % dari keseluruhan produksi. Bagi negara-negara bukan penghasil MIGAS seperti Philipina misalnya, maka kesinambungan ketersediaan migas dilakukan melalui
membuka pintu seluas-luasnya bagi peran pelaku ekonomi untuk dapat memperoleh minyak mentah dan BBM termasuk melalui kemudahan impor.
Memperoleh Sebanyak Mungkin Pemasukan MIGAS Dalam pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian jelas bahwa minyak dan gas bumi yang terkandung dalam bumi pertiwi Indonesia merupakan milik negara. Hal ini berbeda, misalnya, dengan kepemilikan minyak di Amerika Serikat yang dapat menjadi milik perorangan. Rupanya sudah sejak awal pendiri bangsa ini menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sangat menyadari bahwa kekayaan alam ini harus digunakan bagi kemajuan rakyatnya. Melihat praktek yang dijalankan selama ini memang arahnya sudah tepat bahwa negara melalui PERTAMINA ingin mengambil seluruh rent dari keberadaan MIGAS dengan menjualnya dengan harga yang setinggitingginya. Namun lama-kelamaan timbul conflict of interest antara PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan dan PERTAMINA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang MIGAS. Dengan demikian arah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sudah benar dalam mengembalikan kuasa pertambangan kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana MIGAS. Dengan demikian negara sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat secara langsung menerima hasil MIGAS tanpa melalui perantara lagi, apalagi bila perantaranya juga bergerak dalam usaha MIGAS. Dengan demikian PERTAMINA dapat berkonsentrasi pada kegiatannya sebagai pelaku usaha MIGAS. Bentuk KPS seperti yang telah dijalankan selama ini memang terbukti dapat menarik minat investor. Namun demikian perlu dipikirkan berbagai kontrak kerjasama yang dapat memberikan pemasukan MIGAS yang lebih besar lagi. Salah satu kelemahan dari KPS ini adalah adanya apa yang disebut
dengan cost recovery. Memang harus diakui bahwa eksplorasi minyak selain membutuhkan modal yang kuat dan teknologi yang tinggi, juga mempunyai resiko yang tinggi. Dalam pelaksanaannya selama ini bila tidak ditemukan cadangan minyak maka segala biaya ditanggung oleh kontraktor tersebut dan negara tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Namun demikian bila ditemukan cadangan minyak yang memadai maka segala biaya eksplorasi dan eksploitasi dibebankan kepada negara. Disinilah dapat timbul inefisiensi karena tidak terdapat insentif untuk melakukan produksi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Penggunaan cara cost recovery membutuhkan tim audit yang sangat ketat dan jujur. Seperti diketahui kejujuran dan integritas sangatlah minim di negeri kita pada saat ini. Kwik selalu menekankan bahwa korupsi ini sudah merasuk sampai ketulang bangsa ini. Membenahi mental korup ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk jangka pendek perlu dipikirkan apakah ada cara lain yang tidak perlu menggunakan cara cost recovery. Perlu dipikirkan apakah ada cara lain seperti pengenaan royalti yang pada intinya mencari suatu cara untuk dapat menekan biaya sehingga meningkatkan pemasukan negara dari MIGAS.
Mendistribusikan Hasil MIGAS Kepada Rakyat Dengan adanya penerimaan MIGAS seperti yang telah saya uraikan di atas maka langkah berikutnya adalah bagaimana mendistribusikan atau menggunakan hasil MIGAS tadi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan adanya hasil MIGAS tadi maka Pemerintah lebih leluasa dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil MIGAS tadi dapat secara langsung digunakan dalam rangka pembangungan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran rakyat banyak termasuk pemberian berbagai subsidi. Pemberian subsidi termasuk pemberian subsidi BBM merupakan keputusan politik suatu bangsa yang bertujuan untuk mengurangi beban kehidupan. Dengan demikian pemberian subsidi BBM sebenarnya sah-sah
saja. Yang menjadi persoalan adalah bila pemberian subsidi dinikmati pula oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak pantas menerima subsidi. Selain itu pemberian subsidi secara keseluruhan seperti yang diberikan kepada BBM dapat menimbulkan kekeliruan dalam alokasi sumber daya. Lebih rumit lagi adalah bagaimana menghitung besarnya subsidi yang harus dibayarkan Pemerintah kepada PERTAMINA setiap tahunnya. Cara yang digunakan selama ini adalah PERTAMINA ditunjuk sebagai satusatunya perusahaan yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam penyediaan BBM. Kemudian penugasan penyediaan BBM ini diberikan kepada PERTAMINA dengan menganut azas zero profit atau nirlaba. Sekilas sepertinya PERTAMINA melakukan tugas yang sangat mulia tanpa berupaya memperoleh laba. Namun demikian lama kelamaan cara ini menimbulkan berbagai ketidak efisienan karena PERTAMINA yang seharusnya beroperasi secara nirlaba pada praktiknya memperoleh penggantian seluruh biaya operasi dari Pemerintah untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan BBM. Dengan demikian tidak ada insentif bagi PERTAMINA untuk melakukan kegiatannya secara best practice. Terlebih lagi dengan adanya apa yang disebut dengan retensi dan fee maka semakin tidak terdapat insentif untuk bekerja secara efisien. Belum lagi kalau kita mengamati siapa pelaku dalam penentuan besarnya subsidi yang harus dibayarkan kepada PERTAMINA. Selama ini setiap tahun PERTAMINA diaudit oleh BPKP dan berdasarkan hasil audit ini dilakukan negosiasi dengan pihak Departemen Keuangan untuk menentukan besarnya subsidi. Sudah dapat diduga dengan keadaan negara kita yang tidak pernah lepas dari korupsi maka ketidak efisienan terus berlangsung dan makin hari makin besar. Untuk itu upaya pengurangan subsidi BBM harus terus dilakukan. Kelemahan kita adalah kita sering tidak mempunyai program yang jelas mengenai tahapan pengurangan subsidi ini. Pengurangan subsidi berpotensi menimbulkan gejolak dalam masyarakat dengan demikian harus didahului dengan persiapan yang matang.
Dari uraian di atas maka secara tersirat bahwa mendistribusikan hasil penerimaan MIGAS melalui subsidi BBM bukanlah hal yang seratus persen tepat karena maksud yang sangat baik dari Pemerintah pada praktiknya disalah gunakan dan menjadi sumber ketidakefisienan yang menyebabkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tersendat.
Penyediaan BBM Bagi Masyarakat Tugas Pemerintah selanjutnya adalah memfasilitasi penyediaan BBM bagi masyarakat luas. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memungkinkan masuknya pemain baru dalam usaha hilir atau penyediaan BBM. Selama ini penyediaan BBM dimonopoli oleh PERTAMINA. Sekali lagi monopoli yang maksudnya untuk menyediakan BBM dengan kualitas memadai dan harga yang terjangkau, pada praktiknya menjadi tidak tercapai. Harga BBM yang lebih murah di dalam negeri selama ini adalah akibat subsidi
Pemerintah
dan
bukan
oleh
karena
peningkatan
efisiensi
PERTAMINA. Dengan demikian sudah tepat amanat dari UU No.: 22 Tahun 2001 yang memungkinkan adanya pemain baru selain PERTAMINA dalam penyediaan BBM di dalam negeri. Satu-satunya cara terbaik bila kita menginginkan masyarakat memperoleh BBM dengan harga terjangkau dengan kualitas yang baik adalah melalui persaingan antara pelaku industri hilir. Teori dalam konteks negara maju menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya hanya ikut campur bila terjadi market failure yang biasanya adalah penyediaan barang publik, eksternalitas, serta adanya fenomena natural monopoly. Dengan demikian bila dalam usaha BBM tidak terjadi market failure maka sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur apalagi sampai ikut dalam proses produksinya. Namun demikian pelepasan hak monopoli PERTAMINA tidak diikuti dengan persiapan yang matang. Persiapan yang kurang matang tersebut dapat di kategorikan ke dalam dua hal. Pertama adalah minimnya upaya persiapan oleh PERTAMINA sendiri agar dapat bersaing dengan pemain baru.
PERTAMINA masih melakukan business as usual tanpa terlihat adanya upaya yang serius dalam meningkatkan daya saingnya. Bagaimanapun kita menginginkan agar PERTAMINA dapat terus berkiprah walaupun banyak pemain baru akan masuk. Kedua adalah persiapan dari sisi aturan mainnya. Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang tingkat kemakmurannya tidak merata. Memang betul kalau di Pulau Jawa, apa lagi di Jakarta, barangkali Pemerintah tidak perlu ikut campur dalam penyediaan BBM, tetapi bagaimana dengan daerah terpencil yang sulit transportasinya maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kesulitan dalam penyediaan BBM untuk daerah tersebut.
2.2 Opini-Opini Mengenai Industri MIGAS di Indonesia Migas Indonesia dibawah UU No. 22 Tahun 2001 Peraturan sektor migas di Indonesia saat ini memakai Undang-undang no.22 tahun 2001 atau biasa disebut UU Migas. Sampai saat ini, undangundang tersebut masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Meskipun peraturan ini resmi disahkan pada tahun 2001, belakangan kembali ramai terdengar isu merevisi undang-undang tersebut dan ini dinilai sebagai agenda mendesak mengingat jika keadaan dibiarkan seperti sekarang, Indonesia rentan terkena krisis energi. Substansi dalam UU tersebut yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di indonesia karena UU ini dianggap telah mengebiri hak monopoli perusahaan negara, namun di sisi lain menciptakan sistem birokrasi yang rumit bagi investor.
UU Migas tidak Investor Friendly UU Migas di sisi lain dianggap tidak investor friendly. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis pungutan sebelum eksplorasi,retribusi,dan pajak yang memberatkan investorkarena proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya sebagai berikut: investor – Dirjen Migas – BP Migas –
Bea Cukai – Pemda – Pemboran sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 proses birokrasinya seperti ini: investor – Pertamina – Pemboran sumur. Alhasil sedikit investor yang bersedia menanam modal di RI.Ini membuat produksi migas sulit ditingkatkan ditengah angka konsumsi migas yang semakin tinggi.
Kebijakan dan Relasi Korporat Jika ada orang berkata bahwa kepentingan bisnis dan politik itu amat dekat, itu benar, terutama dalam industri migas. Bahkan beberapa kali kita menyaksikan perang demi penguasaan black gold. Amati sejarah Iran, dimana saat itu Iran dipimpin oleh seorang nasionalis bernama Mossadeq yang berniat menasionalisasi AIOC (sekarang Beyond Petroleum-Inggris).Maka inggris membawa isu ke AS bahwa Mossadeq akan membawa Iran dekat dengan komunisme , maka disusunlah sebuah makar yang melibatkan Shah Reza Pahlevi dan militer, yang pada akhirnya membawa Reza Pahlevi, pemimpin yang sangat pro-Barat ke tampuk kekuasaan. BP pun dapat langgeng bercokol di Iran. Atau kita lihat di negeri kita sendiri, pada masa kolonial di akhir abad 19, semula pemerintah kolonial melarang perusahaan pertambangan partikelir untuk beroperasi di Hindia-Belanda namun karena desakan saudara Raja William II ,seorang pengusaha,untuk membuka lahan investasi, akhirnya Raja mengeluarkan dekrit yang memperbolehkan partikelir beroperasi. Demikian pula dengan UU Migas , UU tersebut ruhnya dibentuk oleh IMF, yang disokong oleh perusahaan-perusahaan minyak yang besar kepentingan asing. Jelas ini tertuang dalam Letter of Intent Indonesia dengan IMF maka jangan heran jika perusahaan migas asing makin bercokol di Tanah Air (meslipun tidak investor friendly karena ribet dan banyak pungutan). Bukankah investasi yang sarat resiko biasanya hanya mampu dilakukan perusahaan besar? Menyamakan kedudukan perusahaan negara dengan perusahaan asing akan mendorong persaingan. Secara teoritis memberikan kesempatan sama kepada setiap orang untuk berkompetisi dan memperbaiki diri. Ini logika kapitalisme. Namun, kenyataaannya setiap orang/badan usaha berangkat dari
titik yang berbeda. Sebagai contoh, seorang pengusaha besar menjual produknya dengan harga yang lebih rendah dari harga pokoknya. Dia merugi awalnya. Akan tetapi, kerugiannya ditopang dengan modalnya yang sudah menumpuk. Harga ini membuat pesaingnya –yang modalnya kurang kuat- rugi dan bangkrut. Setelah pesaingnya bangkrut ia akan memimpin pasar dan menaikan harga jual lebih tinggi.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan 1. Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. 2. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, perubahan yang terlihat nyata dalam pengelolaan MIGAS hulu hanyalah perubahan pemegang kuasa pertambangan dari Pertamina kembali kepada Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana MIGAS. 3. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memungkinkan masuknya pemain baru dalam usaha hilir atau penyediaan BBM. 4. UU Migas di sisi lain dianggap tidak investor friendly. Hal ini disebabkan adanya
berbagai
jenis
pungutan
sebelum
eksplorasi,retribusi,dan
pajak yang memberatkan investor karena proses birokrasi yang berbelitbelit.
3.2 Saran 1. Agar para pembaca dapat memberi kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan dari makalah ini.
DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Industri http://kampusganesha.com/2012/09/opini-energi-iv-tentang-uu-migas/ http://pertroleum.blogspot.com/2010/11/sejarah-perkembangan-industri-migas.html
