Metodologi & Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan AKNOP Sungai

LAPORAN PENDAHULUAN

Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI 3.1. UMUM AKNOP adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan yang memberikan estimasi dan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan dikerjakan sehingga metoda dan biaya dapat diatur dengan sebaikbaiknya. Dimasa lalu besaran biaya operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai mengacu pada format dan penilaian dari masing-masing pengelola. Mulai dari perhitungan, formulasi dan tata cara dalam menentukan biaya operasi dan pemeliharaannya berbeda-beda. Akibatnya adalah beberapa usulan biaya operasi

dan

penentuannya

pemeliharaan hanya

tidak

efektif

menggunakan

dan

estimasi

efisien sepihak

karena saja.

dalam Hal

ini

menyebabkan sulit dievaluasi kinerjanya.

3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Kerangka Acuan Kerja telah memberikan gambaran umum permasalahan yang perlu dipecahkan dalam pekerjaan ini. Pokok permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo pada umumnya memiliki banyak DAS yang terdapat banyak sungai

di

dalamnya

terutama

Sungai

Bolango

dimana

terdapat

sarana/prasarana bangunan air yang tentunya tidak luput dari kerusakan baik secara alami karena terjangan arus sungai atau karena ulah dari manusia. Dalam rangka menjaga kelangsungan sistem pengelolaan sarana/prasarana bangunan air

maka diperlukan program operasi dan pemeliharaan yang

efektif. Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan kegiatan audit teknis sereta perencanaan penyediaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai Bolango.

3.3. KETERSEDIAAN DATA Data yang dibutuhkan untuk pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai antara lain adalah:

III-1

LAPORAN PENDAHULUAN


1) Peraturan dan Kebijakan terkait operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai; 2) Data kondisi penyusunan AKNOP yang sudah berjalan; 3) Data Bangunan air yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II di lokasi kegiatan. Data ini akan dikumpulkan melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta kunjungan lapangan.

3.4. PENDEKATAN TEKNIS Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, maka akan digunakan pendekatan sebagai berikut: 1) Pendekatan Bibliografis, dimana akan dilakukan studi peraturan, kebijakan dan literatur lainnya terkait Audit Teknis dan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai. 2) Studi

Kasus,

dimana

akan

dilakukan

kunjungan

lapangan

guna

mendapatkan gambaran kondisi dan tingkat kerusakan sarana/prasarana bangunan air yang berada di Sungai Bolango. 3) Pendekatan Komparatif, dimana akan dilakukan perbandingan antara penyusunan AKNOP yang sudah berjalan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3.5. METODOLOGI Dalam

rangka

menangani

pelaksanaan

tersebut,

Konsultan

menyusun

pendekatan teknis dengan urutan kegiatan sebagai berikut : Tahap I : Pendahuluan Tahap II : Pengumpulan dan Analisis Data Tahap III : Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan AKNOP Sungai Tahap IV : Pelaporan Secara garis besar dasar pemikiran terhadap Pendekatan Metodologi yang disusun,

dituangkan

dalam

bentuk

Bagan

Alir

Kegiatan

sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 3.1.

III-2

LAPORAN PENDAHULUAN


Penyusunan Pola Pikir Audit Teknis & Aknop Sungai

Inventarisasi & Identifikasi Kerusakan Bangunan Sungai

A

Gambar 3.1. Bagan Alir Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

III-3

LAPORAN PENDAHULUAN


A

Penyusunan Laporan Penunjang

Tidak

Disetujui Ya

Penyusunan AKNOP Sungai

Penyusunan Konsep Laporan Akhir

Diskusi

Disetujui

Tidak

Ya

Penyempurnaan Penyusunan AKNOP

Penyusunan Laporan Akhir

Selesai

3.5.1.Pendahuluan III-4

LAPORAN PENDAHULUAN


Pada Tahap Pendahuluan akan dilakukan berbagai kegiatan awal mencakup pengumpulan data awal, mengkaji laporan terdahulu maupun referensireferensi lain. Melakukan

koordinasi

dalam

memantapkan

program

kerja

yang

akan

dilaksanakan pada tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini terdiri dari kegiatankegiatan sebagai berikut: a.

Persiapan Administrasi Persiapan administrasi merupakan kegiatan paling awal yang dilaksanakan oleh pihak Konsultan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPK)/Kontrak

dari

Pemberi

Kerja.

Persiapan

administrasi

tersebut

mencakup pembuatan dokumen kontrak, pengurusan surat ijin ke instansi terkait, pembuatan surat tugas kepada personil yang akan terlibat dalam penanganan proyek, surat pernohonan data dan sebagainya. Persiapan administrasi tersebut diusahakan dapat diselesaikan sesegera mungkin sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan berikutnya. Pekerjaan persiapan ini akan dilaksanakan oleh seorang administrasi teknik yang telah cukup berpengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disediakan untuk itu. Segala sesuatu yang terkait dengan masalah administrasi tersebut akan selalu di bawah pengawasan Team Leader yang bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan. b. Mobilisasi dan Koordinasi Team Pelaksana Setelah persiapan administrasi dapat diselesaikan, selanjutnya seluruh Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan akan dimobilisir sesuai dengan jadwal penugasan yang telah disusun. Dengan telah dimobilisasinya Tenaga Ahli tersebut, maka kegiatan penanganan proyek dengan skala penuh telah berjalan. Tingkat

keberhasilan

suatu

proyek

tidak

hanya

tergantung

atas

kemampuan dari para Tenaga Ahli yang menangani, akan tetapi faktor koordinasi akan memegang peranan kunci yang akan menentukan kelancaran dan kesempurnaan hasil yang akan dicapai. Dengan koordinasi diharapkan tidak ada kerancuan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Tenaga Ahli, sehingga dukungan dari masing-masing personil akan memberikan hasil yang optimal. Mengingat pentingnya koordinasi ini, Team Leader akan memimpin langsung untuk membicarakan dan mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan : III-5

LAPORAN PENDAHULUAN


- Jadwal pelaksanaan pekerjaan - Jadwal penugasan masing-masing personil - Uraian tugas dari masing-masing personil - Hubungan kerja antar personil - Peralatan yang akan dibutuhkan - Dukungan pendanaan - Dan sebagainya. Disamping koordinasi antar Team Konsultan, koordinasi akan dilakukan pula dengan Pemberi Kerja, khususnya dengan Direksi Pekerjaan. Hal ini terkait dengan usaha menyamakan persepsi yang sangat dibutuhkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja. c.

Pemantapan Program Kerja dan Pendalaman KAK Program Kerja merupakan langkah-langkah utama dan strategis yang akan diambil oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendukung pendekatan metodologi yang telah disusun. Dalam program kerja akan dikerahkan semua potensi sumber daya menyangkut sumber daya manusia, sumber daya peralatan, alokasi pendanaan disesuaikan dengan jadwal yang tersedia. Dengan telah mantapnya program kerja diharapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan

dapat

diantisipasi

sebelumnya

sehingga

tidak

terjadi

keterlambatan. Sebagai konsekuensinya jadwal personil dan tugas yang harus dilaksanakan disinkronkan dengan jadwal kegiatan proyek. Disamping pemantapan program kerja, kajian yang cukup mendalam terhadap Kerangka Acuan Kerja dilakukan bersama-sama oleh Team Konsultan dipimpin langsung oleh Team Leader. Segala persyaratan dan koridor yang harus dipenuhi akan menjadi perhatian Konsultan, termasuk didalamnya segala laporan yang harus diserahkan oleh Konsultan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kajian kritis akan dilakukan terhadap KAK dan jika ada keraguan dalam kajian tersebut, Konsultan akan melakukan diskusi dan klarifikasi dengan Pemberi Kerja. d. Penyusunan RMK Rencana Mutu Kontrak (RMK) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Rencana Mutu Pekerjaan (RMK) antara lain memuat: sasaran mutu, persyaratan teknis dan administrasi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, bagan alir kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, jadwal peralatan, daftar material dan jadwal personil. e.

Pengumpulan Data Awal III-6

LAPORAN PENDAHULUAN


Sebagaimana diminta dalam Kerangka Acuan Kerja, Konsultan akan melakukan pengumpulan data awal menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Data-data

tersebut

mencakup

Laporan

Studi

terdahulu,

peraturan

perundang-undangan, manual, pedoman dan lain sebagainya yang akan dihimpun

dan

diinventarisir

untuk

dilakukan

pengelompokan-

pengelompokan agar memudahkan nantinya dalam pengolahan dan analisanya. Diantaranya adalah:  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001



tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7



2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008



tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011



tentang Sungai Peraturan Presiden No 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya



Air. Keputusan



Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang



Penetapan Wilayah Sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32



tahun 2007 tentang pedoman O&P Jaringan Irigasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03

Tahun

Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009

Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan 



Umum yang merupakan

kewenangan

pemerintah dan

dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 2/PRT/M/2008

Tentang

Pedoman

Departemen

Pekerjaan

Pelaksanaan

Nomor Kegiatan

Umum yang merupakan kewenangan

pemerintah dan dilaksanakan sendiri. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2010

tentang

Rencana

Strategis

Nasional

Kementerian

Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014.

III-7

LAPORAN PENDAHULUAN




Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009



Pekerjaan

tentang

Umum Republik

Sistem

Manajemen

Indonesia Mutu

Nomor

Departemen



Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/M/1998

tentang Jaminan Kepastian Mutu. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No. 45/1990, tentang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air, bahwa pengelolaan sumber air perlu melakukan upaya penetpan peruntukan air dan baku



mutu air dalam rangka pengendalian pencemaan air. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. Mengingat waktu yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan cukup terbatas, maka dalam pengumpulan data-data tersebut Konsultan akan mengerahkan semua personil yang terlibat dalam menangani proyek. Dengan aktivitas pengumpulan data yang paralel tersebut diharapkan data-data yang diharapkan dapat dikumpulkan tepat waktu.

f.

Diskusi Awal dengan Pemberi Kerja Kegiatan ini sangat penting dan akan dilaksanakan oleh Konsultan dengan maksud untuk memperoleh persamaan persepsi terhadap maksud dan tujuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Disamping itu melalui diskusi ini diharapkan ada masukan dan saran untuk langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga tercipta sinergi yang saling mendukung antara Konsultan dengan Pemberi Kerja, dengan demikian akan diperoleh hasil pekerjaan yang optimal.

g. Review Studi Terdahulu dan Studi Literatur Terkait dengan pengumpulan data-data awal termasuk didalamnya adalah pengumpulan laporan studi terdahulu maupun literatur yang terkait dengan pekerjaan ini. Review studi dilakukan terutama dilakukan terhadap laporan-laporan studi terdahulu yang terkait maupun data lainnya yang telah terkumpul sehingga

Konsultan

memperoleh

gambaran

yang

lebih

jelas

dan

menyeluruh tentang kondisi pekerjaan. Kegiatan ini akan sangat penting artinya karena akan menentukan strategi langkah berikutnya termasuk dalam menentukan beberapa alternatif awal pemecahan masalah maupun program survey dan pengumpulan data ke lapangan.

III-8

LAPORAN PENDAHULUAN


Disamping itu Konsultan juga akan melakukan studi lileratur, baik literatur dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan maksud untuk memperkaya pengetahuan dalam upaya mencapai sasaran pekerjaan ini. h. Penyusunan Pola Pikir Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai Untuk penyusunan tata cara penyusunan AKNOP Sungai yang akan dikembangkan sejauh mungkin dapat mengadopsi sistem yang telah ada sehingga terjamin keberlanjutan program dan kontinuitas data. Oleh sebab itu sebelum melakukan pengembangan dan penyempurnaan pedoman, Konsultan akan melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah ada agar nantinya sedapat mungkin sistem tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang baru. Evaluasi

yang

akan

dilakukan

diantaranya

mencakup

sistem

pengoperasian, keterbatasan yang ada, permasalahan yang selama ini timbul, integrasi sistem dengan sistem di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Menyusun pola pikir Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, yang setidaknya berisi: 1) Kondisi pengelolaan dan AKNOP Sungai Bolango saat ini, serta aturan/kebijakan yang mendasari; 2) Tata cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai; 3) Rekomendasi langkah/upaya penerapan. i.

Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan, antara lain memuat: 1) Pendahuluan, berisi antara lain: definisi, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, nama pekerjaan dan pengguna jasa, ruang lingkup, dan output/keluaran pekerjaan; 2) Pola pikir Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai; 3) Metode Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan, antara lain berisi: a.

Umum;

b. Kerangka

metodologi,

memuatidentifikasi

permasalahan

dan

ketersediaan data, teknik dan metodologi yang akan ditetapkan; c.

Rencana kerja; berisi (i) rencana pelaksanaan, dilengkapi dengan bagan alir (flow chart) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, kurva-S; dan (ii) rencana pelaporan; III-9

LAPORAN PENDAHULUAN


d. Kerangka Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai. Untuk selanjutnya dilaksanakan diskusi pembahasan konsep laporan pendahuluan dalam rangka memperoleh arahan, kritik, saran, komentar dan masukan untuk perbaikan menjadi laporan pendahuluan. Setiap diskusi atau rapat harus dibuatkan notulen-notulen rapat yang memuat secara

lengkap

diskusi/rapat.

pokok-pokok

Notulen

pembahasan

ditandatangani

oleh

serta

kesimpulan

Team

Leader

dalam

konsultan

penyedia jasa dan diketahui oleh Ketua Direksi Pekerjaan. Notulen-notulen rapat tersebut merupakan bagian dari laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan;

3.5.2.Pengumpulan dan Analisa Data a. Pengumpulan dan Analisa Data Sekunder Berdasarkan atas hasil pengumpulan data awal serta hasil diskusi Laporan Pendahuluan, selanjutnya Konsultan akan melakukan pengumpulan data tambahan yang masih diperlukan guna keperluan pekerjaan selanjutnya. Data‐data tambahan tersebut akan dikumpulkan, baik yang berasal dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II maupun dari instansi terkait lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan survei lapangan dan pengumpulan data, tim konsultan akan mempersiapkan hal‐hal sebagai berikut: 1) Surat tugas untuk personil pelaksanaan yang disetujui Pemberi Kerja/Direksi Pekerjaan. 2) Surat Perintah Kerja dari Pemberi Kerja/Direksi Pekerjaan. 3) Surat ijin yang dikeluarkan oleh Pemberi Kerja/Direksi untuk instansi‐ instansi terkait. 4) Pengenalan wilayah kerja strategis di wilayah kerja. 5) Persiapan komponen dasar untuk pekerjaan lapangan. 6) Persiapan transport lapangan. 7) Surat ijin melakukan survey dari instansi berwenang setempat. b. Kunjungan Lapangan Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan di wilayah Sungai Bolango guna pengumpulan data, inventarisasi dan konsultasi dengan pakar, pejabat/petugas OP BWS dan pejabat/petugas Dinas PU/PSDA setempat, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya terkait Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, sekaligus melakukan peninjauan langsung ke lapangan. III-10

LAPORAN PENDAHULUAN


Kunjungan Lapangan lokasi tinjauan dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai kondisi sarana/prasarana bangunan air di wilayah lokasi pekerjaan yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Dalam pelaksanaan kunjungan lapangan, Konsultan akan melakukan berbagai aktivitas mencakup: - Peninjauan lokasi pekerjaan, pengambilan foto dokumentasi. - Diskusi dengan instansi terkait mengenai semua permasalahan yang terjadi. - Pengumpulan data - Inventarisasi dan Identifikasi data - Pengumpulan data pendukung lainnya.

c. Diskusi dengan Direksi, Narasumber dan Pihak Lainnya Melakukan diskusi‐diskusi dengan Direksi Pekerjaan, narasumber dan pihak lainnya guna memperoleh masukan dalam pelaksanaan pekerjaan. d. Survey Lapangan Dalam pelaksanaan kegiatan Survey Lapangan konsultan akan mendata kondisi sarana/prasarana bangunan air yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dengan dibuktikan oleh foto dokumentasi dan titik lokasi letak bangunan tersebut berada dengan menggunakan GPS. e. Pengolahan Data Data yang diperoleh di lapangan tersebut selanjutnya akan diolah guna dilakukan penghitungan teknis mengenai kerusakannya dan mendesain kerusakan tersebut sehingga dapat diketahui sarana/prasarana bangunan air mana saja yang perlu direhabilitasi. 3.5.3.Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan AKNOP Sungai a. Penyusunan Kerangka Konsep Penyusunan Audit Teknis dan AKNOP Sungai Berdasarkan atas data‐data yang telah dikumpulkan, hasil kunjungan lapangan dan hasil analisis yang telah dilakukan, Konsultan selanjutnya melakukan penyusunan kerangka konsep Penyusunan Audit Teknis dan AKNOP Sungai dengan bertitik tolak dari pola pikir yang telah disampaikan

sebelumnya. Kerangka konsep selanjutnya dimasukkan dalam Draft Laporan Akhir untuk didiskusikan.

III-11

LAPORAN PENDAHULUAN


Secara umum, pendekatan dalam penyusunan konsep terangkum dalam beberapa pendekatan sebagai berikut: 1. Studi identifikasi dan latar belakang Studi identifikasi dan latar belakang dimaksudkan untuk memperkuat dasar‐dasar pemikiran yang melatarbelakangi penyusunan konsep. Tingkat urgensi dari penyusunan konsep akan ditelusuri pada kegiatan ini. 2. Identifikasi Aktifitas dan kinerja OP sungai Studi Identifikasi Aktifitas dan kinerja prasarana sungai dilakukan dengan mengumpulkan data, statistik dan dokumentasi mengenai aktifitas yang terjadi. Data‐data dapat diperoleh dari Dinas PSDA, BBWS/BWS, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta beberapa instansi terkait lain yang akan diidentifikasi melalui diskusi dan wawancara. 4. Studi Peraturan Perundang‐undangan a. Undang‐Undang Dasar b. Ketetapan MPR c. Undang‐Undang d. Peraturan Pemerintah e. Keputusan Presiden f. Peraturan Menteri Untuk pekerjaan ini, peraturan dapat ditelaah antara lain adalah: a. Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 Tentang Operasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 Tentang f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri. g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis Nasional Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2010‐2014. h. Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air No. 01/SE/D/2013 tentang Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai. 5. Studi Terdahulu, Literatur dan NSPM III-12

LAPORAN PENDAHULUAN


Studi terdahulu sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dan input dalam penyusunan konsep. Lebih jauh lagi diharapkan dapat teridentifikasi bentuk‐bentuk standard dan norma yang telah ada dan digunakan. Beberapa data sekunder yang penting dijadikan sebagai bahan studi literatur adalah sebagai berikut ini. a. Laporan hasil studi mengenai OP sungai b. Buku NSPM berkaitan dengan OP sungai 6. Identifikasi OP sungai Studi ini dapat memberikan gambaran mengenai OP sungai. Data‐data dapat diperoleh dari Dinas PSDA, BBWS/BWS, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta beberapa instansi terkait lain yang akan diidentifikasi melalui diskusi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari instansi terkait nantinya dikombinasikan dengan hasil identifikasi langsung di lapangan.

b. Penyusunan Laporan Penunjang Laporan Penunjang berisi: a) Uraian ringkas pendahuluan, memuat: definisi, latar belakang, ruang lingkup, metodologi, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; b) Pola pikir Audit Teknis dan AKNOP Sungai (diperbaiki/disempurnakan setelah diskusi Rapat pendahuluan); c) Hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan: pengumpulan data, hasil inventarisasi dan investigasi, dan pendekatan pemecahan masalah, rencana kerja selanjutnya, notulen Diskusi Laporan Pendahuluan, atau notulen

atau

catatan

hasil

rapat/diskusi

yang

dilakukan

dan

dokumentasi; d) Permasalahan yang dihadapi dan identifikasi permasalahan yang akan dihadapi, upaya‐upaya penanganan atau antisipasi permasalahan yang dihadapi; e) Kerangka Laporan Akhir. c. Penyusunan Konsep Laporan Akhir dan Diskusi Akhir Draft Laporan Akhir memuat seluruh rangkaian proses penyelesaian pekerjaan dimulai dari pendahuluan, pola pikir, metodologi penyelesaian, hasil kunjungan lapangan, dokumentasi, kesimpulan, dan saran. d. Penyusunan Laporan Akhir III-13

LAPORAN PENDAHULUAN


Laporan Akhir memuat perbaikan Draft Laporan Akhir berdasarkan masukan/hasil diskusi Laporan Akhir, yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Laporan Akhir harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau persyaratan teknis atau persyaratan lainnya yang telah ditentukan.

3.5.4.Pelaporan Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) Laporan ini berisi Rencana Mutu Kontrak (RMK) diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku asli dan 2 (dua) Copy diserahkan paling lambat dua minggu setelah penandatanganan Kontrak atau diterbitkannya SPMK. 2. Laporan Pendahuluan AKNOP Laporan Paling Lambat diterima 30 Hari (1 Bulan) setelah konsultan menerima SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), Konsultan harus sudah menyerahkan Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) buku asli dan 2 (dua) Copy. 3. Laporan Penunjang : a. Laporan Interim AKNOP Laporan Interim ini merupakan laporan yang berisikan mengenai hasil analisis data serta hasil pekerjaan yang telah disusun setelah mendapatkan masukan dari pelaksanaan Diskusi. Laporan Interim diserahkan sebanyak 3 (Tiga) buku yang terdiri dari, 1 (satu) asli dan 2 (Dua) copy . b. Gambar Desain A 3 Semua hasil pengukuran dan Perencanaan teknis disajikan dalam bentuk

gambar

perencanaan

ukuran

A3

Sebanyak

2

(dua)

Rangkap. 4. Laporan Akhir AKNOP Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan dari Draft yang telah disusun setelah mendapatkan masukan dari pelaksanaan Diskusi. Laporan Akhir diserahkan sebanyak 3 (Tiga) buku, 1 (satu) asli dan 2 (Dua) copy . 3.6

DEFINISI DAN ACUAN NORMATIF

3.6.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Bab IV Pasal 43: 1.

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas: a. pemeliharaan sumber air; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. III-14

LAPORAN PENDAHULUAN


2. Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. 3. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. operasi

prasarana

sumber

daya

air

yang

terdiri

atas

kegiatan

pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. 4. Pelaksanaan

operasi

dan

pemeliharaan

prasarana

sumber

daya

air

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. 5. Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. 6. Rancangan dimaksud

rencana pada

tahunan ayat

(5)

operasi

dan

ditetapkan

pemeliharaan

oleh

Menteri,

sebagaimana

gubernur,

atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 3.6.2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 18: (1)

Pengelolaan sungai meliputi: a. konservasi sungai; b. pengembangan sungai; dan c. pengendalian daya rusak air sungai.

(2)

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: a. penyusunan program dan kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20: (1)

Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sungai; dan b. pencegahan pencemaran air sungai.

(2)

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap: a. palung sungai; III-15

LAPORAN PENDAHULUAN


b. sempadan sungai; c. danau paparan banjir; dan d. dataran banjir. (3)

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap: a. aliran pemeliharaan sungai; dan b. ruas restorasi sungai.

Pasal 21: (1)

Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai.

(2)

Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.

(3)

Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 53: Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. fisik

dan

nonfisik

konservasi

sungai,

pengembangan

sungai,

dan

pengendalian daya rusak air sungai; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Pasal 55: (1)

Pelaksanaan

kegiatan

operasi

dan

pemeliharaan

prasarana

sungai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pengaturan dan pengalokasian air sungai; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai. (2)

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 23 (1)

Perlindungan danau paparan banjir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukandengan mengendalikan sedimen dan pencemaran airpada danau. III-16

LAPORAN PENDAHULUAN


(2)

Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi padadaerah tangkapan air.

Pasal 24 (1)

Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataranbanjir yang berpotensi menampung banjir.

(2)

Perlindungan

dataran

banjir

sebagaimana

dimaksudpada

ayat

(1)

dilakukan dengan membebaskan dataranbanjir dari peruntukan yang mengganggu fungsipenampung banjir. Pasal 25 (1)

Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a ditujukanuntuk menjaga ekosistem sungai.

(2)

Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muarasungai.

(3)

Perlindungan

aliran

pemeliharaan

sungai

dilakukandengan

mengendalikan ketersediaan debit andalan 95%(sembilan puluh lima persen). (4)

Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh limapersen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harusmengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 26 (1)

Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditujukanuntuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.

(2)

Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kegiatan fisik; dan b. rekayasa secara vegetasi.

(3)

Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a meliputi penataan palung sungai, penataansempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 27 (1)

Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukanmelalui: a. penetapan daya tampung beban pencemaran; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbahyang masuk ke sungai; c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuanganair limbah; d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai; e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan f.

pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. III-17

LAPORAN PENDAHULUAN


(2)

Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakansesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 56 (1)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui

kegiatan

pengamatan,

pencatatan,

dan

evaluasi

hasil

pemantauan. (3)

Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai

masukan

dalam

peningkatan

kinerja

dan/atau

peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai. 3.6.3 Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 01/SE/D/2013 Tentang Tata Cara OP Prasarana Sungai dan Pemeliharaan Sungai Tata Cara OP Prasarana Sungai dan Pemeliharaan Sungai telah diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor SE No. 01/SE/D/2013. A. Klasifikasi Sungai Menurut Surat Edaran, sungai dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Sungai yang masih alami, relatif belum ada aktifitas pembangunan dikanan-kiri alur sungainya. Alur sungai tidak perlu pemeliharaan. 2. Sungai yang sudah terdapat aktifitas pembangunan dikanan-kiri alur sungainya. Pemeliharaan dibuat selektif, pada ruas sungai ditempat bangunan

fasilitas

yang

mempunyai

nilai

ekonomi

tinggi

(pemukiman,jalan raya, rumah sakit,jaringan irigasi, dan lain-lain). 3. Sungai

yang

melewati

perkotaan.

Pelaksanaan

pemeliharaan

diklasifikasikan secara khusus dengan memperhatikan jumlah prasarana yang ada dan tingkat kepentingannya. B. Ruang Lingkup OP Sungai Berdasarkan PP 38/2011 tentang Sungai, ruang lingkup kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai adalah: a. pengaturan dan pengalokasian air sungai; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen SDA No.01/SE/D/2013 tentang Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai, ruang lingkup OP Sungai adalah: III-18

LAPORAN PENDAHULUAN


a. operasi prasarana sungai b. Pemeliharaan prasarana sungai dan pemeliharaan sungai Operasi prasarana sungai meliputi operasi dalam rangka penggunaan air sungai dan operasi dalam rangka pengelolaan banjir. (1)

Penggunaan Air Sungai a.penyusunan rencana alokasi air global/tahunan (RAAT); b.penetapan alokasi air; c. penyusunan rencana alokasi air rinci (RAAR); d.pelaksanaan alokasi air; e.pengawasan; dan f. monitoring dan evaluasi.

(2)

Pengelolaan Banjir a. penyusunan SOP banjir; b. penyiapan bahan banjiran; c. penyiapan peralatan; d. monitoring banjir; e. pemantauan lokasi kritis dan daerah rawan banjir; dan f. melaksanakan

tindakan

darurat

bersama

instansi

terkait

dan

masyarakat. Kegiatan pemeliharaan prasarana sungai meliputi: (1)

Pemeliharaan dalam rangka pencegahan kerusakan dan penurunan fungsi sungai/prasarana sungai: a. pengamanan; b. pengendalian sampah; c. pemeliharaan rutin; d. pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan; e. pembatasan pemanfaatan sungai; dan f. pembatasan penggunaan air sungai.

(2)

Perbaikan Kerusakan a. pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan; b. pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian; c. perbaikan ringan atau reparasi; d. perbaikan

korektif

yang

terdiri

dari:

pemeliharaan

khusus,

rehabilitasidan rektifikasi; dan e. perbaikan khusus apabila terdapat kerusakan akibat banjir bukan akibat bencana alam. (3)

Pemeliharaan dalam rangka konservasi sungai: a. perlindungan sungai; dan III-19

LAPORAN PENDAHULUAN


b. pencegahan pencemaran air sungai. C. Tahapan OP Sungai OP Sungai dilaksanakan melalui tahapan: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Pemantauan dan evaluasi. D. Biaya OP Sungai Komponen biaya OP Sungai terdiri atas komponen biaya operasi dan komponen biaya pemeliharaan sungai/prasarana sungai.  Komponen biaya operasi -

biaya penyusunan rencana alokasi air;

-

biaya operasi pintu air;

-

biaya pengawasan;

-

biaya monitoring dan evaluasi;

-

biaya untuk kegiatan pengukuran debit dan kalibrasi alat pintuair;

-

biaya gaji untuk penjaga alat hidrologi dan hidrometri;

-

biaya monitoring banjir;

-

biaya pengadaan bahan banjiran;

-

biaya operasi peralatan;

-

biaya gaji/upah untuk pengamat, juru, petugas, operator dan

mekanik; dan -

biaya kantor dan barang pakai habis.

 Komponen biaya pemeliharaan -

biaya untuk kegiatan inspeksi rutin;

-

biaya untuk kegiatan penelusuran sungai;

-

biaya untuk keperluan pengukuran dan detail desain;

-

biaya untuk keperluan pemeliharaan dan/atau perbaikan;

-

biaya kantor dan barang pakai habis; dan

- biaya gaji/upah untuk pengamat, juru, dan petugas. 3.6.5 Istilah dan Definisi 1. Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan AKNOP adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan yang memberikan estimasi dan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan dikerjakan sehingga metoda dan biaya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. 2. Prasarana sumber daya air III-20

LAPORAN PENDAHULUAN


Bangunan

air

beserta

bangunan

lain

yang

menunjang

kegiatan

pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.) 3. Sungai Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengandibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 4. Banjir Peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 5. Bantaran sungai Ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 6. Garis sempadan Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 7. Operasi dan pemeliharaan sungai Kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya sungai dan beroperasinya bangunan sungai meliputi antara lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 8. Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) Perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 9. Analisis produktivitas III-21

LAPORAN PENDAHULUAN


Uraian masalah dan keadaan dalam membandingkan antara output (hasil produksi) dan input (komponen produksi: tenaga kerja, bahan, peralatan, dan waktu). (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 10.Bahan baku Bahan di suatu lokasi tertentu atau sumber bahan (quarry) dan merupakan bahan dasar yang belum mengalami pengolahan (contoh : batu, pasir dan lain-lain), atau bahan yang diterima di gudang atau base camp yang diperhitungkan dari sumber bahan, setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 11.Bahan olahan Bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau plant atau membeli dari produsen (contoh : agregat kasar, agregat halus dan lainlain). (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 12.Bahan jadi Bahan yang merupakan bahan jadi (contoh : tiang pancang beton pencetak, kerb beton, parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di Base Camp/ Gudang atau di pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-buat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan). (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 13.Bendung Bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 14.Bendungan III-22

LAPORAN PENDAHULUAN


Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 15.Pelimpah Bangunan yang berfungsi untuk melewatkan debit aliran sungai secara terkendali. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 16.Intake Bagian dari bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 17.Biaya langsung Komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas biaya upah, biaya bahan dan biaya alat. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 18.Biaya tidak langsung Komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas biaya umum (overhead) dan keuntungan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 19.Daftar kuantitas dan harga atau bill of quantity (BOQ) Daftar

rincian

pekerjaan

yang

disusun

secara

sistematis

menurut

kelompok/bagian pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan, mata uang, harga satuan, hasil kali volume dengan harga satuan setiap jenis pekerjaan dan jumlah seluruh hasil pekerjaan sebagai total harga pekerjaan. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 20.Harga satuan dasar (HSD)

III-23

LAPORAN PENDAHULUAN


Harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb). (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 21.Harga satuan dasar alat Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 22.Harga satuan dasar bahan Besarnya

biaya

yang

dikeluarkan

pada

komponen

bahan

untuk

memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 23.Harga satuan dasar tenaga kerja Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 24.Harga satuan pekerjaan (HSP) Biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, termasuk pajak-pajak. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 25.Indeks Faktor pengali atau koefisien sebagai dasar penghitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 26.Indeks bahan Indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan volume pekerjaan. III-24

LAPORAN PENDAHULUAN


(Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 27.Indeks tenaga kerja Indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap satuan volume pekerjaan. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 28.Koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja Faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan, berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 29.Mata pembayaran Jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai bagian dari pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner). 30.Metode kerja Cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 31.Over head Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran,

biaya

manajemen,

akuntansi,

pelatihan

dan

auditing,

perijinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, dan lain sebagainya. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 32.Pedoman Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. (Sumber: Penjelasan PP No. 25 Tahun 2000 pasal 2 ayat (3)) 33.Pengaman sungai Upaya

untuk

mencegah

dan

menanggulangi

terjadinya

kerusakan

lingkungan yang disebabkan oleh banjir. III-25

LAPORAN PENDAHULUAN


(Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 34.Krib Bangunan air yang dibuat melintang sungai mulai dari tebing sungai ke arah

tengah guna mengarahkan

arus dan

melindungi

tebing dari

penggerusan dan juga dapat berfungsi sebagai pengendali alur. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 35.Tanggul Salah satu bangunan pengendali sungai yang fungsi utamanya untuk membatasi penyebaran aliran lahar, mengarahkan aliran lahar juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 36.Pengendali muara sungai Bangunan untuk mengendalikan muara meliputi penutupan, pemindahan dan pendangkalan alur sungai. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 37.Jeti Salah satu bangunan pengendali muara yang dibangun untuk stabilisasi muara sungai dan perbaikan alur sungai. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 38.Pengerukan Proses pengambilan tanah atau material dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal, dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 39.Satuan pekerjaan Satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, dan unit. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 40.Waktu siklus III-26

LAPORAN PENDAHULUAN


Waktu yang diperlukan suatu alat untuk beroperasi pada pekerjaan yang sama secara berulang, yang akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi dan koefisien alat. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)

3.7 POLA PIKIR Pengembangan pola pikir ini adalah proses yang berlangsung sepanjang pelaksanaan pekerjaan, dimana pada setiap kesempatan diskusi dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Seluruh pola pikir yang dibuat mengacu pada ruang lingkup yang terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja. Akhir dari pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai ini adalah dokumen Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai Bolango berikut dokumen pendukungnya. Inventarisasi data dilakukan paralel agar tujuan akhir dapat tercapai dengan baik. Mulai dari pendataan peraturan/kebijakan, review studi terdahulu, sampai kunjungan lapangan. Data-data tersebut dianalisis, apakah ada kesesuaian antara peraturan/kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Jika sudah sesuai, maka Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai tersebut selanjutnya disusun berdasarkan hasil analisis data. Jika belum sesuai, maka Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai merujuk pada peraturan/kebijakan dengan mempertimbangkan hasil kunjungan lapangan. Pembiayaan untuk OP yang tepat sasaran dan hasil baik seyogyanya melakukan langkah-langkah kegiatan dengan urutan sebagai berikut : 1) Inventarisasi bangunan dan seluruh kelengkapannya 2) Penelitian terhadap harga satuan dan tenaga setempat 3) Perencanaan harga satuan pembiayaan sesuai kelengkapannya 4) Inventarisasi dan

menyusun

personalia

yang

dengan

ditugaskan

tipe untuk

menangani dan mengelola OP sesuai daerahnya

3.8 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai dapat dilihat pada Gambar 3.2., dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Konsultan telah menugaskan seorang Direktur Pelaksanaan dalam pekerjaan ini, yang diwakili oleh salah seorang Manager Teknik, yang akan senantiasa siap untuk mengarahkan, mengawasi dan mengatur koordinasi III-27

LAPORAN PENDAHULUAN


back up support bagi team kerja bilamana ditemukan kendala yang sulit dipecahkan oleh team. Sehingga dengan demikian, perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Direksi Pekerjaan selaku pihak pemberi pekerjaan, berkenaan dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak dan telah disepakati bersama, lebih terjamin realisasinya oleh team kerja konsultan. 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan melakukan koordinisasi sesuai keperluannya dengan berbagai pihak terkait. 3. Konsultan telah menugaskan seorang Team Leader yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan, baik dibidang teknis maupun administrasi, sehingga pekerjaan ini dapat dilaksanakan tepat mutu dan waktu sebagaimana yang disebutkan didalam KAK. Team Leader akan mengkoordinir aktivitas seluruh anggota team kerja, dan akan mengatur tata hubungan kerja antar mereka. Team leader juga akan melaporkan progres pekerjaan, baik kepada pihak pemberi kerja maupun kepada

Direktur

pelaksana,

selain

itu

juga

akan

memimpin

diskusi/presentasi yang akan diadakan dan menghadiri rapat lain yang berkaitan dengan pekerjaan ini. 4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknisi. Tenaga Ahli terdiri dari berbagai tenaga ahli untuk berbagai bidang, yang masing-masing sangat berpengalaman dalam menangani pekerjaan sejenis sesuai dengan bidangnya. Sedangkan Tenaga Teknisi terdiri dari juru ukur yang masing-masing akan membantu tenaga ahli dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. 5. Tenaga Pendukung. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Konsultan telah menugaskan Administrator, Operator Cad, pesuruh dan surveyor. Administrasi akan membantu Team Leader dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor dan keuangan, operator cad akan membantu dalam penggambaran.

Direktur PT. GEOMATIK CONSULTANT (Ir. Anto Basri)

Team Leader / Ahli Sungai Achiroeddin Noerdin, ST

Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA I

III-28

LAPORAN PENDAHULUAN


Asisten Ahli Sungai Hamdan, ST

Juru Ukur Heri Darmawan ST

Keterangan : : Garis Perintah :

Garis Koordinasi

Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan

5

Personil dan Tanggung Jawabnya Keahlian personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai ini harus sesuai dengan persyaratan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dibutuhkan tim pelaksana yang handal yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang cakap serta berpengalaman di bidangnya. Nama personil yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat diperiksa pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan

III-29

LAPORAN PENDAHULUAN


Agar dapat lebih terkoordinasi dan dapat lebih dipahami serta dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka perlu adanya penjabaran tugas dari masing-masing tenaga (personil) yang menangani pekerjaan ini. Sesuai dengan rincian tugas personil yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Konsultan akan menugaskan personil pelaksana pekerjaan lengkap dengan personil inti di dalam struktur organisasi perusahaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : Direktur Perusahaan Nama

:

Ir. Anto Basri

Tugas dan tanggung jawab Direktur Perusahaan PT. Geomatik Consultant, antara lain adalah : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Memimpin keseluruhan jalannya perusahaan. Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran serta produksi. Melaksanakan kerjasama operasi dengan mitra kerja atau perusahaan lain dalam penanganan pekerjaan/proyek. Mengelola dan mengendalikan seluruh sumber daya perusahaan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran, produksi dan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keuntungan maupun performance perusahaan. Melakukan koordinasi dengan direktur I dan staff dalam perusahaan. Menjalin kerjasama yang baik dengan para stakeholder dan instansi pemerintah maupun swasta. Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Tenaga Ahli Tenaga Ahli merupakan unsur utama dalam melaksanakan Penyusunan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, agar diperoleh hasil kerja yang baik dan dapat selesai sesuai jadwal yang direncanakan, PT. Geomatik Consultant akan menempatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu

yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani proyek-

proyek irigasi dan sejenisnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :  Tenaga profesional dan mempunyai kemampuan untuk bekerja keras sesuai dengan apa yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). III-30

LAPORAN PENDAHULUAN


 Mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya,  Mempunyai kemampuan yang baik terhadap bidang tugasnya,  Mempunyai latar belakang pengalaman kerja dibidangnya.  bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.  Bersedia untuk bekerja di lapangan dan mempunyai mental yang baik sesuai dengan bidang masing-masing. Team Konsultan akan dipimpin oleh seorang Pimpinan Team (Team Leader) yang

telah

berpengalaman

dalam

memimpin

pekerjaan

perencanaan

konservasi dan sejenisnya, dan akan membawahi tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Untuk posisi Team Leader, PT. GEOMATIK CONSULTANT akan menempatkan seorang

yang

telah

berpengalaman

luas

dalam

bidang

perencanaan

konservasi dan sejenisnya. Kriteria dan tanggung jawab tenaga ahli dalam pekerjaan “Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai” adalah sebagai berikut : Ketua Tim (Ahli Sungai), 1 (satu) orang : Achiroeddin Noerdin, ST Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim (Ahli Sungai) : 

Menyiapkan Program kerja.



Mengkoordinasi internal Tim untuk seluruh kegiatan.



Memberi petunjuk dan pengarahan ke seluruh anggota tim sesuai bidang tugasnya.



Melakukan mekanisme kerja eksternal dengan Pihak Direksi.



Menjalankan tugas keseluruhan secara menerus dan koordinatif.



Mengidentifikasi permasalahan OP.



Menyusun AKNOP Sungai sesuai dengan skala prioritas.

Tenaga Asisten Ahli Sungai, 1 (satu) orang : Hamdan, ST Tugas dan tanggung jawab Asisten Ahli Sungai : 

Melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam keahlian Ilmu Sungai/ Bangunan Sungai.



Melakukan pengumpulan data dan analisis data.



Menguraikan tujuan kerja menjadi sasaran operasional yang mudah diukur keberhasilannya.



Melaksanakan diskusi horizontal dengan anggota tim lainnya yang terkait dengan bidangnya. III-31

LAPORAN PENDAHULUAN




Menyusun AKNOP Sungai sesuai dengan skala prioritas.



Membantu menyusun laporan yang diperlukan oleh team leader.

Juru Ukur, 1 (satu) orang : Heri Darmawan, ST Tugas dan tanggung jawab Juru Ukur : Melakukan survey lapangan, mengetahui dengan jelas situasi dan kondisi lapangan, memeriksa pengambilan data lapangan, hasil peta situasi, profil melintang, memanjang terhadap akurasi data dan gambar yang disajikan. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut survey pengukuran. Melaksanakan diskusi horisontal dengan anggota tim lainnya yang terkait dengan bidangnya untuk menjamin agar hasil pekerjaan komprkehensif dan terpadu. Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan-laporan yang terkait dengan bidang keahliannya dan berpartisipasi dalam diskusi yang diadakan. 3.8.5 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Seperti diketahui, bahwa keberadaan dan ketepatan penempatan tenaga ahli sangat menentukan suatu keberhasilan proyek, ini berarti penentuan kapan para Tenaga Ahli mulai bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena ketidak tepatan waktu bagi para Tenaga Ahli dapat menimbulkan pemborosan dana dan beresiko terhadap penyelesaian pekerjaan. Dalam hal keperluan jumlah tenaga personil yang dibutuhkan, khususnya untuk Tenaga Ahli, Proyek secara cermat dan jelas sudah memberikan kebutuhan yang diperlukan, sedangkan jumlah bulan orang (man month) yang dibutuhkan tergantung dari hasil analisa teknis yang dilakukan sendiri oleh Konsultan, dan hasilnya adalah seperti yang digambarkan pada Jadual Penugasan Personil. Selengkapnya, Jadual Penugasan Personil tersebut, disajikan pada Gambar 3.3, dengan total waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja.

3.8.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Total waktu pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat III-32

LAPORAN PENDAHULUAN


Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehingga Konsultan dalam menghitung kebutuhan dan jadual pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada total waktu yang telah ditetapkan tersebut. Jadual pelaksanaan pekerjaan disusun mengacu pada total waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dialokasikan di dalam Kerangka Acuan Kerja, kapasitas kerja normal personil dan bagan alir proses pelaksanaan pekerjaan serta ruang lingkup dan volume pekerjaan.

III-33

LAPORAN PENDAHULUAN

Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai

Gambar 3.3. Jadwal Penugasan Personil

III-34

LAPORAN PENDAHULUAN

Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai

Gambar 3.4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan Aknop Sungai

III-35

Metodologi & Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan AKNOP Sungai

Recommend Documents