LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI
AKNOP adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan yang memberikan estimasi dan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan dikerjakan sehingga metoda dan biaya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Dimasa lalu besaran biaya operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai mengacu pada format dan penilaian dari masing-masing pengelola. Mulai dari perhitungan, formulasi dan tata cara dalam menentukan biaya operasi dan pemeliharaannya berbeda-beda. Akibatnya adalah beberapa usulan biaya operasi dan pemeliharaan tidak efektif dan efisien karena
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Data ini akan dikumpulkan melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta kunjungan lapangan.
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, maka akan digunakan pendekatan sebagai berikut: 1) Pendekatan Bibliografis, Bibliografis, dimana akan dilakukan studi studi peraturan, kebijakan dan literatur lainnya terkait Audit Teknis dan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai. 2) Studi Kasus, dimana akan dilakukan kunjungan lapangan guna mendapatkan gambaran kondisi dan tingkat kerusakan sarana/prasarana bangunan air yang berada di Sungai Bolango. 3) Pendekatan Komparatif, dimana akan dilakukan perbandingan antara penyusunan AKNOP yang sudah berjalan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.
Dalam rangka menangani pelaksanaan tersebut, Konsultan menyusun pendekatan teknis
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Mulai
Pendahuluan
Persiapan Administrasi Mobilisasi dan Koordinasi Team Pelaksana Pemantapan Program Kerja dan Pendalaman KAK Pengumpulan Pengumpulan Dat a Awal Diskusi Awal dengan P emberi emberi Kerja Studi Literatur Penyusunan Polapikir Pikir Audit & Aknop Sungai Penyusunan pola Tata CaraTeknis Penyusunan AKNOP OP Sungai dan OP Pantai
Penyusunan RMK & K onsep Laporan Pendahuluan
Diskusi
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
A
Penyusunan Laporan Penunjang
Disetujui
Tidak
Ya
Penyusunan AKNOP Sungai
Penyusunan Konsep Laporan Akhir
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Pada Tahap Pendahuluan akan dilakukan berbagai kegiatan awal mencakup pengumpulan data awal, mengkaji laporan terdahulu maupun referensi-referensi lain. Melakukan koordinasi dalam memantapkan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.
Persiapan Administrasi Persiapan administrasi merupakan kegiatan paling awal yang dilaksanakan oleh pihak Konsultan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPK)/Kontrak dari Pemberi Kerja. Persiapan administrasi tersebut mencakup pembuatan dokumen kontrak, pengurusan surat ijin ke instansi terkait, pembuatan surat tugas kepada personil yang akan terlibat dalam penanganan proyek, surat pernohonan data dan sebagainya. Persiapan administrasi tersebut diusahakan dapat diselesaikan sesegera mungkin sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan berikutnya. Pekerjaan persiapan ini akan dilaksanakan oleh seorang administrasi teknik yang telah cukup berpengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disediakan untuk itu. Segala sesuatu yang terkait dengan masalah administrasi tersebut akan selalu di bawah pengawasan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
-
Peralatan yang akan dibutuhkan
-
Dukungan pendanaan
-
Dan sebagainya.
Disamping koordinasi antar Team Konsultan, koordinasi akan dilakukan pula dengan Pemberi Kerja, khususnya dengan Direksi Pekerjaan. Hal ini terkait dengan usaha menyamakan persepsi yang sangat dibutuhkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja. c.
Pemantapan Program Kerja dan Pendalaman KAK Program Kerja merupakan langkah-langkah utama dan strategis yang akan diambil oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendukung pendekatan metodologi yang telah disusun. Dalam program kerja akan dikerahkan semua potensi sumber daya menyangkut sumber daya manusia, sumber daya peralatan, alokasi pendanaan disesuaikan dengan jadwal yang tersedia. Dengan telah mantapnya program kerja diharapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
diantisipasi
sebelumnya
sehingga
tidak
terjadi
keterlambatan.
Sebagai
konsekuensinya jadwal personil dan tugas yang harus dilaksanakan disinkronkan dengan jadwal kegiatan proyek.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
diinventarisir untuk dilakukan pengelompokan-pengelompokan agar memudahkan nantinya dalam pengolahan dan analisanya. Diantaranya adalah:
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
No. 82 Tahun 2001 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
16 Tahun
2005
Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
7
Tahun
2008
Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan Presiden No 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air.
Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang
Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor No. 45/1990, tentang
pengendalian
mutu air pada sumber-sumber air, bahwa pengelolaan sumber air perlu melakukan upaya penetpan peruntukan air dan baku mutu air dalam rangka pengendalian pencemaan air.
Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang
Standar
Biaya
Tahun Anggaran 2015. Mengingat waktu yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan cukup terbatas, maka dalam pengumpulan data-data tersebut Konsultan akan mengerahkan semua personil yang terlibat dalam menangani proyek. Dengan aktivitas pengumpulan data yang paralel tersebut diharapkan data-data yang diharapkan dapat dikumpulkan tepat waktu. f.
Diskusi Awal dengan Pemberi Kerja Kegiatan ini sangat penting dan akan dilaksanakan oleh Konsultan dengan maksud untuk memperoleh persamaan persepsi terhadap maksud dan tujuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Disamping itu melalui diskusi ini diharapkan ada masukan dan saran untuk langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga tercipta sinergi yang saling mendukung antara Konsultan dengan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
pengembangan dan penyempurnaan pedoman, Konsultan akan melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah ada agar nantinya sedapat mungkin sistem tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang baru. Evaluasi
yang
akan
dilakukan
diantaranya
mencakup
sistem
pengoperasian,
keterbatasan yang ada, permasalahan yang selama ini timbul, integrasi sistem dengan sistem di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Menyusun pola pikir Tata Cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, yang setidaknya berisi: 1)
Kondisi pengelolaan dan AKNOP Sungai Bolango saat ini, serta aturan/kebijakan yang mendasari;
i.
2)
Tata cara Penyusunan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai;
3)
Rekomendasi langkah/upaya penerapan.
Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan, antara lain memuat: 1)
Pendahuluan, berisi antara lain: definisi, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, nama pekerjaan dan pengguna jasa, ruang lingkup, dan output/keluaran pekerjaan;
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
a.
Pengumpulan dan Analisa Data Sekunder Berdasarkan atas hasil pengumpulan data awal serta hasil diskusi Laporan Pendahuluan, selanjutnya Konsultan akan melakukan pengumpulan data tambahan yang masih diperlukan guna keperluan pekerjaan selanjutnya. Data‐data tambahan tersebut akan dikumpulkan, baik yang berasal dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II maupun dari instansi terkait lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan survei lapangan dan pengumpulan data, tim konsultan akan mempersiapkan hal‐hal sebagai berikut: 1)
Surat tugas untuk personil pelaksanaan yang disetujui Pemberi Kerja/Direksi Pekerjaan.
2)
Surat Perintah Kerja dari Pemberi Kerja/Direksi Pekerjaan.
3)
Surat ijin yang dikeluarkan oleh Pemberi Kerja/Direksi untuk instansi‐instansi terkait.
4)
Pengenalan wilayah kerja strategis di wilayah kerja.
5)
Persiapan komponen dasar untuk pekerjaan lapangan.
6)
Persiapan transport lapangan.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
c.
Diskusi dengan Direksi, Narasumber dan Pihak Lainnya Melakukan diskusi‐diskusi dengan Direksi Pekerjaan, narasumber dan pihak lainnya guna memperoleh masukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
d.
Survey Lapangan Dalam pelaksanaan kegiatan Survey Lapangan konsultan akan mendata kondisi sarana/prasarana bangunan air yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dengan dibuktikan oleh foto dokumentasi dan titik lokasi letak bangunan tersebut berada dengan menggunakan GPS.
e.
Pengolahan Data Data yang diperoleh di lapangan tersebut selanjutnya akan diolah guna dilakukan penghitungan teknis mengenai kerusakannya dan mendesain kerusakan tersebut sehingga dapat diketahui sarana/prasarana bangunan air mana saja yang perlu direhabilitasi.
a.
Penyusunan Kerangka Konsep Penyusunan Audit Teknis dan AKNOP Sungai Berdasarkan atas data data yang telah dikumpulkan, hasil kunjungan lapangan dan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
c. Undang‐Undang d. Peraturan Pemerintah e. Keputusan Presiden f. Peraturan Menteri Untuk pekerjaan ini, peraturan dapat ditelaah antara lain adalah: a. Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 Tentang Operasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 Tentang f.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan
Departemen
Pekerjaan
Umum
yang
merupakan
kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri. g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis Nasional Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2010‐2014.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
b.
Penyusunan Laporan Penunjang Laporan Penunjang berisi: a) Uraian ringkas pendahuluan, memuat: definisi, latar belakang, ruang lingkup, metodologi, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; b) Pola pikir Audit Teknis dan AKNOP Sungai (diperbaiki/disempurnakan setelah diskusi Rapat pendahuluan); c) Hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan: pengumpulan data, hasil inventarisasi dan investigasi, dan pendekatan pemecahan masalah, rencana kerja selanjutnya, notulen Diskusi Laporan Pendahuluan, atau notulen atau catatan hasil rapat/diskusi yang dilakukan dan dokumentasi; d) Permasalahan yang dihadapi dan identifikasi permasalahan yang akan dihadapi, upaya‐upaya penanganan atau antisipasi permasalahan yang dihadapi; e) Kerangka Laporan Akhir.
c.
Penyusunan Konsep Laporan Akhir dan Diskusi Akhir Draft Laporan Akhir memuat seluruh rangkaian proses penyelesaian pekerjaan dimulai dari pendahuluan, pola pikir, metodologi penyelesaian, hasil kunjungan lapangan, dokumentasi, kesimpulan, dan saran.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Laporan Interim ini merupakan laporan yang berisikan mengenai hasil analisis data serta hasil pekerjaan yang telah disusun setelah mendapatkan masukan dari pelaksanaan Diskusi. Laporan Interim diserahkan sebanyak 3 (Tiga) buku yang terdiri dari, 1 (satu) asli dan 2 (Dua) copy . b. Gambar Desain A 3 Semua hasil pengukuran dan Perencanaan teknis disajikan dalam bentuk gambar perencanaan ukuran A3 Sebanyak 2 (dua) Rangkap. 4. Laporan Akhir AKNOP Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan dari Draft yang telah disusun setelah mendapatkan masukan dari pelaksanaan Diskusi. Laporan Akhir diserahkan sebanyak 3 (Tiga) buku, 1 (satu) asli dan 2 (Dua) copy .
1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas:
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
6. Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(1)
Pengelolaan sungai meliputi: a. konservasi sungai; b. pengembangan sungai; dan c. pengendalian daya rusak air sungai.
(2)
Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: a. penyusunan program dan kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pemantauan dan evaluasi.
(1)
Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sungai; dan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai.
(1)
Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pengaturan dan pengalokasian air sungai; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.
(2)
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
(4)
Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh limapersen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harusmengendalikan pemakaian air di hulu.
(1)
Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditujukanuntuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.
(2)
Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kegiatan fisik; dan b. rekayasa secara vegetasi.
(3)
Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a meliputi penataan palung sungai, penataansempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.
(1)
Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukanmelalui: a. penetapan daya tampung beban pencemaran; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbahyang masuk ke sungai;
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Menurut Surat Edaran, sungai dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Sungai yang masih alami, relatif belum ada aktifitas pembangunan dikanan-kiri alur sungainya. Alur sungai tidak perlu pemeliharaan. 2. Sungai yang sudah terdapat aktifitas pembangunan dikanan-kiri alur sungainya. Pemeliharaan dibuat selektif, pada ruas sungai ditempat bangunan fasilitas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi (pemukiman,jalan raya, rumah sakit,jaringan irigasi, dan lain-lain). 3. Sungai yang melewati perkotaan. Pelaksanaan pemeliharaan diklasifikasikan secara khusus
dengan
memperhatikan
jumlah
prasarana
yang
ada
dan
tingkat
kepentingannya.
Berdasarkan PP 38/2011 tentang Sungai, ruang lingkup kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai adalah: a. pengaturan dan pengalokasian air sungai; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
f. melaksanakan tindakan darurat bersama instansi terkait dan masyarakat. Kegiatan pemeliharaan prasarana sungai meliputi: (1)
Pemeliharaan
dalam
rangka
pencegahan
kerusakan
dan
penurunan
fungsi
sungai/prasarana sungai: a. pengamanan; b. pengendalian sampah; c. pemeliharaan rutin; d. pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan; e. pembatasan pemanfaatan sungai; dan f. pembatasan penggunaan air sungai. (2)
Perbaikan Kerusakan a. pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan; b. pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian; c. perbaikan ringan atau reparasi; d. perbaikan korektif yang terdiri dari: pemeliharaan khusus, rehabilitasidan rektifikasi; dan e. perbaikan khusus apabila terdapat kerusakan akibat banjir bukan akibat bencana
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
- biaya monitoring banjir; - biaya pengadaan bahan banjiran; - biaya operasi peralatan; - biaya gaji/upah untuk pengamat, juru, petugas, operator dan mekanik; dan - biaya kantor dan barang pakai habis.
- biaya untuk kegiatan inspeksi rutin; - biaya untuk kegiatan penelusuran sungai; - biaya untuk keperluan pengukuran dan detail desain; - biaya untuk keperluan pemeliharaan dan/atau perbaikan; - biaya kantor dan barang pakai habis; dan - biaya gaji/upah untuk pengamat, juru, dan petugas.
1.
Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan AKNOP adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan yang memberikan estimasi dan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan dikerjakan
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) 6.
Garis sempadan Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai)
7.
Operasi dan pemeliharaan sungai Kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya sungai dan beroperasinya bangunan sungai meliputi antara lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan. (Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai)
8.
Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) Perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
(Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 13. Bendung Bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 14. Bendungan Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 15. Pelimpah Bangunan yang berfungsi untuk melewatkan debit aliran sungai secara terkendali. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb). (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 21. Harga satuan dasar alat Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 22. Harga satuan dasar bahan Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 23. Harga satuan dasar tenaga kerja Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
28. Koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja Faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan, berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 29. Mata pembayaran Jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai bagian dari pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner). 30. Metode kerja Cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 31. Over head Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perijinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, dan lain sebagainya. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
36. Pengendali muara sungai Bangunan untuk mengendalikan muara meliputi penutupan, pemindahan dan pendangkalan alur sungai. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 37. Jeti Salah satu bangunan pengendali muara yang dibangun untuk stabilisasi muara sungai dan perbaikan alur sungai. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 38. Pengerukan Proses pengambilan tanah atau material dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal, dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012) 39. Satuan pekerjaan Satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, dan unit. (Sumber: Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 2012)
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Pembiayaan untuk OP yang tepat sasaran dan hasil baik seyogyanya melakukan langkahlangkah kegiatan dengan urutan sebagai berikut : 1) Inventarisasi bangunan dan seluruh kelengkapannya 2) Penelitian terhadap harga satuan dan tenaga setempat 3) Perencanaan harga satuan pembiayaan sesuai dengan tipe kelengkapannya 4) Inventarisasi dan menyusun personalia yang ditugaskan untuk menangani dan mengelola OP sesuai daerahnya
Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai dapat dilihat pada Gambar 3.2., dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Konsultan telah menugaskan seorang Direktur Pelaksanaan dalam pekerjaan ini, yang diwakili oleh salah seorang Manager Teknik, yang akan senantiasa siap untuk mengarahkan, mengawasi dan mengatur koordinasi back up support bagi team kerja bilamana ditemukan kendala yang sulit dipecahkan oleh team. Sehingga dengan demikian, perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Direksi Pekerjaan selaku pihak pemberi pekerjaan, berkenaan dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang tertuang
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
akan membantu Team Leader dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor dan keuangan, operator cad akan membantu dalam penggambaran.
Direktur PT. GEOMATIK CONSULTANT (Ir. Anto Basri)
Team Leader / Ahli Sungai Achiroeddin Noerdin, ST
Asisten Ahli Sungai Hamdan, ST
Juru Ukur Heri Darmawan ST
Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA I
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan
NO
NAMA PERSONIL
JABATAN
TENAGA AHLI
1.
Achiroeddin Noerdin, ST
Ahli Sungai
TENAGA PENDUKUNG
1
Hamdan, ST
Asisten Ahli Sungai
2
Heri Darmawan, ST
Juru Ukur
Agar dapat lebih terkoordinasi dan dapat lebih dipahami serta dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka perlu adanya penjabaran tugas dari masing-masing tenaga (personil) yang menangani pekerjaan ini. Sesuai dengan rincian tugas personil yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK),
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Tenaga Ahli merupakan unsur utama dalam melaksanakan Penyusunan Jasa
Konsultan
Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai, agar diperoleh hasil kerja yang baik dan dapat selesai sesuai jadwal yang direncanakan, PT. Geomatik Consultant akan menempatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu
yang memiliki keahlian dan
pengalaman dalam menangani proyek-proyek irigasi dan sejenisnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
Tenaga profesional dan mempunyai kemampuan untuk bekerja keras sesuai dengan apa yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya,
Mempunyai kemampuan yang baik terhadap bidang tugasnya,
Mempunyai latar belakang pengalaman kerja dibidangnya.
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
Bersedia untuk bekerja di lapangan dan mempunyai mental yang baik sesuai dengan bidang masing-masing.
Team Konsultan akan dipimpin oleh seorang Pimpinan Team (Team Leader) yang telah
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Sungai. Melakukan pengumpulan data dan analisis data. Menguraikan tujuan kerja menjadi sasaran operasional yang mudah diukur keberhasilannya. Melaksanakan diskusi horizontal dengan anggota tim lainnya yang terkait dengan bidangnya. Menyusun AKNOP Sungai sesuai dengan skala prioritas. Membantu menyusun laporan yang diperlukan oleh team leader.
Tugas dan tanggung jawab Juru Ukur : Melakukan survey lapangan, mengetahui dengan jelas situasi dan kondisi lapangan, memeriksa pengambilan data lapangan, hasil peta situasi, profil melintang, memanjang terhadap akurasi data dan gambar yang disajikan. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut survey pengukuran. Melaksanakan diskusi horisontal dengan anggota tim lainnya yang terkait dengan bidangnya untuk menjamin agar hasil pekerjaan komprkehensif dan terpadu.
LAPORAN PENDAHULUAN Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Total waktu pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehingga Konsultan dalam menghitung kebutuhan dan jadual pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada total waktu yang telah ditetapkan tersebut. Jadual pelaksanaan pekerjaan disusun mengacu pada total waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dialokasikan di dalam Kerangka Acuan Kerja, kapasitas kerja normal personil dan bagan alir proses pelaksanaan pekerjaan serta ruang lingkup dan volume pekerjaan.
LAPORAN PENDAHULUAN Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Sungai
Jadwal Penugasan Personil WAKTU PELAKSANAAN
NO
NAMA PERSONIL
JABATAN
BULAN I I
II
III
BULAN II IV
I
II
III
ORANG
BULAN III IV
I
II
III
IV
BULAN
TENAGA AHLI
1.
Achiroeddin Noerdin, ST
Ahli Sungai
3 Bulan
TENAGA PENDUKUNG
1
Hamdan, ST
Asisten Ahli Sungai
2 Bulan
2
Heri Darmawan, ST
Juru Ukur
2 Bulan
III-32
