Metode Analisis Farmakoekonomi
Posted on Maret 6, 2015 Oleh : Erie Gusnellyanti, S.Si, Apt, MKM
Pada kajian farmakoekonomi dikenal empat metode analisis utama yang paling sering digunakan. Karena aspek ekonomi atau unit moneter menjadi prinsip dasar kajian farmakoekonomi, hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk menetapkan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya kesehatan yang terbatas jumlahnya. i antara empat metode tersebut, analisis minimalisasi!biaya "Cost "Cost Minimization Analysis, CMA# CMA# adalah yang paling sederhana. CMA digunakan CMA digunakan untuk membandingkan dua inter$ensi "atau teknologi# kesehatan yang terbukti memiliki efek "outcome "outcome## yang sama, atau setara se%ara klinis. k linis. Maka yang perlu dibandingkan hanya biayanya. &enis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling ke%il per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk men%apai efek "outcome "outcome## yang diharapkan. 'ntuk membandingkan dua atau lebih inter$ensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda, dapat digunakan analisis efekti$itas!biaya "Cost "Cost effectiveness analysis, CEA#. CEA#. Pada CEA, CEA, hasil pengobatan tidak diukur dalam unit moneter, melainkan didefinisikan dan diukur dalam unit alamiah, baik yang se%ara langsung menunjukkan efek suatu terapi atau obat. (ut%ome tersebut dapat berupa intermediate outcome "misalnya, outcome "misalnya, penurunan kadar )) darah dalam mg*d), penurunan tekanan darah diastolik dalam mm +g# maupun hasil selanjutnya dari efek terapi tersebut atau final atau final outcome "misalnya, outcome "misalnya, jumlah kematian atau serangan jantung yang dapat di%egah, radang tukak lCBA lCBAung ung yang tersembuhkan#. Metode analisis farmakoekonomi lainnya yang juga b anyak digunakan adalah analisis utilitas! biaya "Cost "Cost utility analysis, CUA#. CUA#. eperti CEA, CEA, biaya pada CUA juga CUA juga diukur dalam unit moneter "mata uang#, tetapi hasil pengobatan "outcome "outcome## dinyatakan dalam unit utilitas, misalnya QALY . Karena hasil pengobatannya tidak bergantung se%ara langsung pada keadaan penyakit "disease "disease state#, state#, se%ara teoretis CUA dapat CUA dapat digunakan untuk membandingkan dua area pengobatan yang berbeda, misalnya biaya per QALY operasi operasi jantung koroner $ersus biaya per QALY erythropoietin erythropoietin pada penyakit ginjal. -amun demikian, pembandingan antar!area pengobatan ini tidak mudah, karena QALY diperoleh diperoleh pada aktu dan dengan %ara berbeda sehingga tak dapat begitu saja diperbandingkan. /abel /abel 1. Metode nalisis armakoekonomi Metode analisis Analisis minimalisasi-biaya (CMA CMA Analisis e!ekti"itas-biaya (CEA ( CEA
Karakteristik analisis fek dua inter$ensi sama "atau setara#, $aluasi*biaya dalam rupiah. fek dari satu inter$ensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah*indikator kesehatan,
Analisis utilitas-biaya (CUA ( CUA Analisis man!aat-biaya (CBA ( CBA
$aluasi*biaya dalam rupiah. fek dari satu inter$ensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam quality-adjusted life years "3)4#, years "3)4#, $aluasi*biaya dalam rupiah. fek dari satu inter$ensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, $aluasi*biaya dalam rupiah.
iada!tasi dari "e#$y and %ill, &''() 'ntuk membandingkan dua atau lebih inter$ensi kesehatan yang memiliki tujuan berbeda atau dua program yang memberikan hasil pengobatan dengan unit berbeda, dapat digunakan analisis manfaat!biaya "Cost "Cost $enefit analysis, CBA#. CBA#. Pembandingan ini dimungkinkan karena, pada metode CBA, CBA, manfaat "$enefit "$enefit # diukur sebagai manfaat ekonomi yang terkait "associated "associated economic $enefit # dan dinyatakan dengan unit yang sama, yaitu unit moneter.
Analisis Minimalisasi-#iaya (Cost ( Cost Minimization Analysis, CMA CMA
nalisis minimalisasi!biaya "CMA "CMA## hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih inter$ensi kesehatan, termasuk obat, yang memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara atau dapat diasumsikan setara se%ara klinis. Karena hasil pengobatan dari inter$ensi "diasumsikan# sama, yang perlu dibandingkan hanya satu sisi, yaitu biaya. engan demikian, langkah terpenting yang harus dilakukan sebelum melakukan CMA adalah CMA adalah menentukan kesetaraan "equivalence "equivalence## dari inter$ensi "misalnya obat# yang akan dikaji. /etapi, /etapi, karena jarang ditemukan dua terapi, termasuk obat, yang setara atau dapat dengan mudah dibuktikan setara, penggunaan CMA agak CMA agak terbatas, misalnya untuk membandingkan obat generik berlogo "(# dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat sejenis dan telah dibuktikan kesetaraannya melalui uji bioa$ailabilitas!bioekui$alen "*#. tau membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara. Analisis E!ekti"itas-#iaya (Cost ( Cost Effectiveness Analysis, Analysis , CEA CEA
nalisis efekti$itas biaya "CEA "CEA## banyak digunakan untuk membandingkan dua atau lebih inter$ensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda "7as%ati et al., 2008#. Melalui CEA pengguna dapat untuk memilih inter$ensi kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan dana yang terbatas jumlahnya "cost-effective "cost-effective#. #. Misalnya membandingkan dua atau lebih jenis obat dari kelas terapi yang sama tetapi memberikan outcome berbeda outcome berbeda atau membandingkan dua atau lebih terapi yang hasil pengobatannya dapat diukur dengan unit alamiah yang sama, alau mekanisme kerjanya berbeda. Pada CEA, CEA, biaya inter$ensi kesehatan diukur dalam unit moneter "rupiah# dan hasil dari inter$ensi tersebut dalam unit alamiah*indikator kesehatan baik klinis maupun non klinis "non! moneter#. /idak seperti unit moneter yang seragam atau mudah dikon$ersikan, indikator kesehatan sangat beragam9mulai dari mm+g penurunan tekanan darah diastolik "oleh obat
antihipertensi#, banyaknya pasien katarak yang dapat dioperasi dengan sejumlah biaya tertentu "dengan prosedur yang berbeda#, sampai jumlah kematian yang dapat di%egah, jumlah tahun hidup yang diperoleh " Life Life Years Years *ained, LY*#, LY*#, dan lain!lain. ebab itu, CEA hanya CEA hanya dapat digunakan untuk membandingkan inter$ensi kesehatan yang memiliki tujuan sama, atau jika inter$ensi tersebut ditujukan untuk men%apa i beberapa tujuan yang muaranya sama "rummond et al., 188:#. &ika hasil inter$ensinya berbeda, misalnya penurunan kadar gula darah "oleh obat antidiabetes# dan penurunan kadar )) atau kolesterol total "oleh obat antikolesterol#, CEA tak CEA tak dapat digunakan. (leh pengambil kebijakan, metode Kajian armakoekonomi ini terutama digunakan untuk u ntuk memilih alternatif terbaik di antara sejumlah inter$ensi kesehatan, termasuk obat, yang memberikan hasil maksimal untuk sejumlah dana yang tersedia. Analisis $tilitas-#iaya (Cost ( Cost Utility Analysis, CUA CUA
Metode analisis utilitas!biaya "CUA "CUA## mirip dengan CEA, CEA, tetapi out%ome!nya dinyatakan dengan utilitas yang terkait dengan peningkatan kua litas hidup atau perubahan kualitas akibat inter$ensi kesehatan yang dilakukan. alam praktek, CUA hampir CUA hampir selalu digunakan untuk membandingkan alternatif yang memiliki tujuan "o$jective "o$jective## sama, seperti membandingkan operasi $ersus kemoterapi atau membandingkan obat kanker baru $ersus pen%egahan "melalui skrining#. eberapa istilah yang la;im digunakan dalam CUA, CUA, termasuk< 1. $tilitas (utility nalisis utilitas!biaya "CUA " CUA## menyatakan hasil dari inter$ensi sebagai utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengkonsumsi suatu pelayanan kesehatan, misalnya setelah mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung. 'nit utilitas yang digunakan dalam Kajian armakoekonomi biasanya adalah quality-adjusted life years +QALY. +QALY. 2. Kualitas hidup (quality (quality of life, QOL QOL Kualitas hidup dalam CUA diukur CUA diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas "duration "duration of life# life# dan pendekatan kualitas "quality "quality of life#. life#. "ootman et al., 1886#. Kualitas hidup merupakan sebuah konsep umum yang men%erminkan keadaan yang terkait dengan modifikasi dan peningkatan aspek!aspek kehidupan, yaitu fisik, politik, moral dan lingkungan sosial. =. QALY (quality-adusted life yea!s" Quality-adjusted life years +QALY adalah +QALY adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu inter$ensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Pada 3)4, 3)4, pertambahan usia "dalam tahun# sebagai hasil inter$ensi disesuaikan nilainya dengan k ualitas hidup yang diperoleh "ootman et al., 1886#. 'nit utilitas, termasuk QALY , merupakan sintesis dari berbagai hasil
"out%ome# fisik yang dibobot menurut preferen%e terhadap masing!masing hasil pengobatan tersebut. QALY didasarkan pada keyakinan baha inter$ensi kesehatan dapat meningkatkan survival "kuantitas hidup# ataupun kemampuan untuk menikmati hidup "kualitas hidup#. Pada penghitungan besaran utilitas yang paling banyak dipakai ini, dilakukan pembobotan kualitas terhadap setiap tahun pertambahan kuantitas hidup yang dihasilkan suatu inter$ensi kesehatan. engan demikian, QALY merupakan penggabungan dari kedua elemen tersebut. Analisis Man!aat-#iaya (Cost Benefit Analysis, CBA
nalisis Manfaat iaya "CBA# adalah suatu teknik analisis yang diturunkan dari teori ekonomi, di mana menghitung dan membandingkan surplus biaya suatu inter$ensi kesehatan terhadap manfaatnya. 'ntuk itu, baik surplus biaya dan manfaat diekspresikan dalam satuan moneter "misal. 7upiah, ' ollar#. uatu program kesehatan selalu diperbandingkan dengan beberapa alternatif, baik dengan program*inter$ensi kesehatan lainnya maupun dengan tidak memberikan program* inter$ensi. Parameter out%ome diukur dengan satuan moneter "mata uang#, umumnya dengan Kemauan untuk Membayar "illin.ness to /ay, 0/ #. an untuk menghitung surplus biaya program*inter$ensi, biaya dari program*inter$ensi dan hal!hal terkaitnya "misal. obat, dokter, rumah sakit, 1ome care, biaya pasien dan keluarga, biaya kehilangan produkti$itas, biaya lain karena hilangnya aktu, dll# dikurangi biaya yang serupa dari program*inter$ensi lainnya. CBA menggunakan perspektif sosial "masyarakat# dan men%akup seluruh biaya dan manfaat yang rele$an. -amun, perhitungan dari biaya "terutama biaya tidak langsung# yang terkait biasanya diperdebatkan*kontro$ersial. CBA jarang digunakan untuk membandingkan obat atau alternatif terapi medis karena pertimbangan etika. Penilaian kondisi kesehatan menggunakan nilai moneter dan metode yang dipakai untuk hal tersebut seringkali diperdebatkan. Kesulitan CBA adalah melakukan kon$ersi*menerjemahkan kondisi klinis non!moneter dan out%ome kualitas hidup "misal. tahun hidup terselamatkan# menjadi nilai moneter. )ebih lanjut, metode yang umum digunakan untuk melakukan kon$ersi* penerjemahan tersebut yaitu Kemauan untuk Membayar "illin.ness to /ay, 0/ # mengundang perdebatan etika karena %ondong kepada preferensi kekayaan. (leh karenanya, teknik analisis ini tidak umum digunakan dalam perumusan kebijakan kesehatan. "g-# umber < 1. ootman &.), et al, 2005, Prin%iples of Pharma%oe%onomi%s, =rd ed, +ar$ey >hitney ooks ?ompany < ' 2. rummond, M.., M.&. %ulpher, .>. /orran%e, .&. (@rien, and .). toddard, 2005. Methods for the %onomi% $aluation of +ealth ?are Programmes, =rd dition, (Aford 'ni$ersity Press, (Aford.
=. Kementerian Kesehatan 7B, 201=. Pedoman Penerapan Kajian armakoekonomi, Kemenkes 7B, &akarta. C. 7as%ati, K.)., et al, 2008, ssentials of Pharma%oe%onomi%s, )ippin%ott >illiams D >ilkies, Philadelphia. Posted in 7MK(K(-(MB/agged analisis farmakoekonomi, e$aluasi ekonomi, farmakoekonomi, farmasi, health e%onomy assessment, +/, kajian farmakoekonomi, obat, $alue for moneyMeninggalkan komentar Posted on Maret 6, 2015 (leh < rie us-ellyanti /ak seorang pun yang menginginkan jatuh sakit. (leh karena itu orang melakukan berbagai %ara untuk tetap sehat atau kembali sehat, karena kesehatan adalah hak asasi manusia. -amun untuk mendapatkan kesehatan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. iaya pelayanan kesehatan terus meningkat, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran dan farmasi. i lain pihak, dengan semakin tingginya biaya kesehatan, di berbagai -egara semakin dituntut agar kualitas dari teknologi kesehatan juga semakin baik sebanding dengan kenaikan biayanya. Bstilah ini dikenal dengan 23alue for Money4, yaitu nilai dari teknologi kesehatan tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. alah satu teknologi kesehatan yang mendapatkan proporsi yang besar dalam biaya pelayanan kesehatan adalah obat. gar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan menyeluruh dengan biaya yang terjangkau, jaminan kesehatan nasional +universal 1ealt1 covera.e, U%C menjadi kebijakan dari berbagai -egara, termasuk di Bndonesia. U%C merupakan jaaban atas keterbatasan masyarakat untuk membayar sendiri biaya pelayanan kesehatan "out of !oc5et #. -amun dengan keterbatasan anggaran kesehatan yang tersedia, dibutuhkan adanya pemilihan prioritas terhadap teknologi kesehatan, terutama obat, yang digunakan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia seefisien mungkin, sesuai skala prioritas yang dibuat se%ara obyektif. 'ntuk melakukan pemilihan obat yang dapat dijamin pembiayaannya oleh pemerintah yang menerapkan sistem jaminan kesehatan, perlu dilakukan Ee$aluasi ekonomi@.
$aluasi ekonomi dalam kajian obat akan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bila disampaikan bersama dengan = jenis e$aluasi, masing! masing memiliki pertanyaan< 1. Can it #or56 pakah prosedur, pelayanan atau program kesehatan memberikan manfaat dibandingkan bahaya bagi masyarakat "do more .ood t1an 1arm#. $aluasi jenis ini ingin membuktikan Efficacy 2. oes it #or5 in reality6 pakah prosedur, pelayanan atau program kesehatan do more good than harm kepada masyarakat yang ditaari pelayanan*prosedur tsbF $aluasi yang mempertimbangkan efficacy serta penerimaan "acce!tance# oleh masyarakat tsb, merupakan e$aluasi efektifitas atau manfaat obat . $aluasi ini menjaab aspek Effectiveness =. pakah men%apai sasaran mereka yang membutuhkan dan accessi$leF $aluasi jenis ini memperhatikan aspek ketersediaan "availa$ility# Pertanyaan dalam e$aluasi ekonomi untuk obat dan alkes kemudian menjaab pertanyaan 27s it #ort1 doin. it, com!ared to ot1er t1in.s #e could do #it1 t1e same money62 Pertanyaan ini berkaitan dengan Cost-effectiveness 8 Efficiency rtinya, tidak %ukup dengan efficacy, safety, quality bahkan efektifitas saja tanpa membandingkan dengan sumberdaya yang dikorbankan juga dianggap belum %ukup. Kemudian farmakoekonomi melengkapi kebutuhan akan jaaban apakah 2#ort1 it4 "sepadan pengorbanan dengan hasil# melalui kajian Cost-Effectiveness Analysis. armakoekonomi adalah bidang studi yang melakukan e$aluasi perilaku atau kesejahteraan indi$idu, perusahaan dan pasar, yang rele$an dengan penggunaan produk farmasi, pelayanan, dan program. okusnya terutama pada biaya "input# dan konsekuensi "outcome# dari penggunaannya. armakoekonomi juga terkait dengan aspek klinis, ekonomi, dan kemanusiaan pada inter$ensi pelayanan kesehatan "sering digambarkan sebagai model EC%9, dalam pen%egahan, diagnosa, pengobatan dan manajemen penyakit#. armakoekonomi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan perbandingan antara biaya "cost # dari suatu obat dengan luaran "outcome# yang dihasilkan. Metode yang dapat dilakukan dalam analisis farmakoekonomi adalah cost-minimization, costeffectiveness, cost-utility, cost-$enefit, cost of illness, cost-consequence dan teknik analisis ekonomi lainnya yang memberikan informasi berharga kepada para pengambil keputusan pelayanan kesehatan untuk alokasi sumber daya yang terbatas. Cost Minimization Analysis +CMA digunakan ketika efek dari dua atau lebih inter$ensi "atau
obat# yang dibandingkan adalah sama atau hampir sama +com!letely: or almost identical, dengan demikian yang dipilih adalah opsi dengan biaya terendah +t1e least cost o!tion. Costeffectiveness analysis +CEA digunakan untuk membandingkan biaya dan out%ome dari dua atau lebih inter$ensi yang memiliki tujuan yang sama. Meski lebih ma hal, suatu opsi mungkin dipilih karena hasil pen%apaian tujuan juga tinggi sehingga biaya per satuan out%omenya lebih rendah atau %ost!effe%ti$e. ila out%ome yang digunakan adalah perspektif konsumen "utility# maka dikenal sebagai Cost Utility Analysis +CUA. iaya yang dihitung bisa biaya dari sisi pro$ider, dari sisi konsumen "pasien# atau keduanya. tau bisa juga dari sisi pemerintah atau publik " societal #. +al ini disebut dengan perspektif dari biaya, yang akan mempengaruhi perhitungan dalam analisis. Blmu farmakoekonomi telah berkembang dengan pesat di berbagai negara termasuk di sia! Pasifik. ata farmakoekonomi semakin dibutuhkan di ban yak negara, seperti /hailand, Korea elatan, ilipina dan /aian, terutama sebagai bukti pendukung dalam pengambilan keputusan obat apa saja yang akan dimasukkan dalam formularium, daftar obat esensial atau untuk persetujuan obat baru. edangkan di Bndonesia, ilmu ini masih baru berkembang, sehingga penerapannya belum banyak dilakukan dalam pengambilan kepu tusan penggunaan obat. edangkan kajian farmakoekonomi di tingkat lokal Bndonesia sangat dibutuhkan untuk menyediakan data pendukung dalam proses %0A dan seleksi obat ormularium. armakoekonomi sangat penting dalam membantu upaya pengendalian biaya obat, terutama dalam penerapan &aminan Kesehatan -asional "&K-#. alam pemilihan obat, faktor efikasi dan keamanan " safety dan efficacy# merupakan salah satu pertimbangan yang penting, namun pertimbangan ekonomi menjadi sangat penting dalam hal keterbatasan anggaran. iterapkannya &K- di Bndonesia sejak tahun 201C, dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, maka aspek pengendalian mutu sekaligus biaya obat, menjadi salah satu hal penting yang mendapatkan perhatian. 'ntuk itu Kementerian Kesehatan telah menetapkan ormularium -asional sebagai a%uan penggunaan obat, yang mempertimbangkan semua aspek tersebut "safety, efficacy, economy# yang berbasis bukti "M# dalam proses seleksi obat. engan demikian, dalam pelayanan kesehatan berbasis jaminan sosial, saat ini Bndonesia membutuhkan banyak data analisis farmakoekonomi dengan setting lokal. Mengingat terbatasnya studi atau analisis bidang ini di Bndonesia, akan menyebabkan pengambilan keputusan didasarkan pada hasil analisis dari -egara lain. +al ini tidak selamanya dapat dilakukan, terutama jika hasil studi dari luar negeri tersebut tidak rele$an dengan kondisi Bndonesia. (leh karena itu, Bndonesia membutuhkan banyak studi farmakoekomi dan %0A untuk memenuhi kebutuhan data dalam negeri, yang sesuai dengan populasi dan pembiayaan di Bndonesia. 'ntuk melakukan analisis farmakoekonomi dibutuhkan dua data utama yaitu data biaya dan data klinis "outcome#. Kedua jenis data ini dapat diperoleh se%ara langsung dari pengumpulan data di fasilitas kesehatan atau pasien "data primer#, maupun diperoleh dari studi lain yang sudah ada atau literatur "data sekunder#. elanjutnya kedua data tersebut dianalisis dengan metode yang sesuai atau dilakukan analisis menggunakan permodelan ekonomi yang sesuai untuk mengetahui rasio dari biaya dan out%ome. engan demikian dapat diketahui apakah obat "atau teknologi kesehatan# tersebut memiliki outcome yang sebanding dengan biayanya "value for money#. +asil
dari analisis inilah yang diambil untuk dijadikan rekomendasi terhadap kebijakan, baik kebijakan setempat "misalnya di rumah sakit#, maupun -asional.
ebagai tahap aal dalam penerapan farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan di Bndonesia, Kementerian Kesehatan melalui irektorat &enderal ina Kefarmasian dan lat Kesehatan telah menerbitkan buku Pedoman Penerapan Kajian armakoekonomi pada tahun 201=. Pedoman ini merupakan a%uan yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan kajian farmakoekonomi. engan demikian, diharapkan pedoman ini dapat menjadi pembuka jalan penerapan farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan dan pengguna an obat atau menjadi literatur yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu farmakoekonomi di Bndonesia. "egn# umber < ;) Bootman <)L, et al, &''=, /rinci!les of /1armacoeconomics, (rd ed, %arvey 1itney Boo5s Com!any > U?A &) rummond, M)@), M)<) ?cul!1er, *)) 0orrance, B)<) 9Brien, and *)L) ?toddard, &''=) Met1ods for t1e Economic Evaluation of %ealt1 Care /ro.rammes, (rd Edition, 9ford University /ress, 9ford) () @M U7, &';&) La!oran A51ir ajian 0elaa1 e!usta5aan dan ?tudi ualitatif men.enai %0A, emen5es D7,
7MK(K(-(MB KB&K- P')BK
armakoekonomi dapat didefinisikan sebagai perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dengan dampaknya pada penyembuhan dalam rangka mengambil keputusan tentang pengembangan obat dan strategi harga obat. Penerapan farmakoekonomi dapat dilakukan baik dalam skala ke%il seperti penentuan pilihan terapi untuk seorang p asien, maupun dalam skala besar seperti penentuan daftar harga obat yang akan disubsidi pemerintah. armakoekonomi dapat mengukur kelebihan suatu obat dibandingkan obat lain berdasarkan analisis %ost!effe%ti$eness!nya. agi pemerintah, farmakoekonomi sangat berguna dalam memutuskan apakah suatu obat layak dimasukkan kedalam daftar obat yang disubsidi, serta membuat kebijakan!kebijakan strategis lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. ?ontoh kebijakan terkait farmakoekonomi yang baru diterapkan di Bndonesia adalah penerapan kebijakan B-!7 "Bndonesia!iagnosis 7elated roup# yang menyetarakan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. engan memahami peranan farmakoekonomi dalam mengendalikan biaya pengobatan, sudah selayaknya farmakoekonomi dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan pelayanan kesehatan sehingga dapat ter%apai hasil yang efisien dan ekonomis. Kesadaran akan terbatasnya sumber daya dalam upaya pelayanan kesehatan membuat kebutuhan akan farmakoekonomi menjadi semakain mendesak. +asil studi farmakoekonomi dapat b erguna untuk industri farmasi dalam hal antara lain penelitian dan pengembangan obat, strategi penetapan harga obat, serta strategi promosi dan pemasaran obat. B.
Klasifikasi Kebijakan Publik
efinisi kebijakan publik dalam tulisan ini se%ara garis besar akan diklasifikasikan dalam empat hal. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses de%ision making "pengambilan keputusan#. Kedua, kebijakan publik sebagai sebuah proses managerial. i dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk inter$ensi pemerintah. Kebijakan publik dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat. Keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya. engan dasar klasifikasi tersebut di atas, definisi dari berbagai ahli akan dibagi "dikluster# sesuai
dengan lapis pemaknaan tersebut. -amun, se%ara luas, penulis membagi definisi!!baik definisi langsung maupun dari artikel!! berdasarkan fo%us efisiensi kerjanya sebuah kebijakan publik. rtinya, di ranah mana sebuah formula kebijakan diperkuat. ari pemerintah, pelaku "legislasi#, ataukah pada masyarakatnya,sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan.
BB.
B-BB KB&K- P')BK
1. Menurut ?handler dan Plano "18GG# Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk meme%ahkan masalah!masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk inter$ensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat "kelompok# yang kurang beruntung. ari definisi ?handler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai inter$ensi dari pemerintah. (ptimalisasi kebijakan publik kemudian ada pada ranah sumber daya9berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut. 2. aston "1868# Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai!nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. ehingga %ukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai!nilai kepada masyarakat. ari definisi aston, maka kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan "de%ision making#. erdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akan efisien ketika berada dalam ranah pemerintahan. rtinya, kekuasaan negara dalam kebijakan pub lik ini sangat besar. =. nderson "18:5# Kebijakan publik sebagai kebijakan!kebijakan yang dibangun oleh badan!badan dan pejabat! pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah< 1. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan!tindakan yang berorientasi pada tujuan 2. kebijakan publik berisi tindakan!tindakan pemerintah =. kebijakan publik merupakan apa yang benar!benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan C. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu 5. kebijakan publik pemerintah setidak!tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
ari definisi nderson, kebijakan publik merupakan serangkaian fase kerja pejabat publik "kebijakan publik sebagai proses manajemen#. an itu artinya, penekanan atau fokus efisiensinya ada pada ranah legislasi "pelaku kebijakan#. C. rief 7amelan Karseno, M.,Ph.. Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil se%ara kolektif, demi kepentingan*keuntungan masyarakat se%ara bersamasama "kolektif#. Kebijakan Publik itu bisa berbentuk Haturan atau rambu!rambuI perdagangan dalam hubungan ekonomi antara anggota masyarakatJ bisa berbentuk pembuatan atau penyediaan barang yang akan dipakai bersama "disebut barang publik# atau bahkan, bisa berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusia sebangsa yang sering kita sebut dengan budaya yang diterima se%ara umum dalam masyarakat itu. 5. /homas 7. ye "18G1# Kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. ari definisi ye, jelas baha kebijakan publik masuk dalam klasifikasi de%ision making.
6. Br. harma upta upta, dalam tulisannya menekankan perlunya sosialisasi pejabat terhadap kebijakan publik yang dibuat. i%ontohkan tentang kebijakan dalam penentuan nilai ebtanas dan ren%ana strategis pembangunan suatu ilayah. Ketika itu tidak disosialisasikan, maka kebijakan itu tidak lagi menjadi kebijakan publik. ehingga kebijakan publik artinya semata peraturan dan ketentuan yang di%iptakan oleh pemerintah saja. ari tulisannya, kebijakan publik diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja pejabat publik. alam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan pada fungsi managementnya. Menurut upta, ketika sosialisasi program dapat merata, masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan!aturan yang jelas. :. 7atih Pratii nar, .. M.i ari artikelnya, dapat dilihat baha 7atih %enderung mengartikan kebijakan publik sebagai proses pengambilan keputusan. ia menitikberatkan sebuah kebijakan pada %ara pemerintah men%iptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak. i%ontohkan dalam artikelnya tentang perlindungan terhadap obat lokal. Masuknya obat!obat modern dan ga ya hidup masyrakat yang mulai menimbulkan nilai lokalitas membuat 7atih berpikir harus ada institusi yang berani men%iptakan kebijakan yang melindungi pembuat obat tradisional. an di situlah negara dan pejabat publi% diperlukan. ari artikelnya, kebijakan publik menurutnya dapat diklasifikasikan ke dalam proses de%ision making, untuk memutuskan apakah kebijakan perlindungan obat tradisional benar!benar diperlukan
G. Br. joko >intolo Kebijakan publik masuk dalam klasifikasi inter$ensi pemerintah. ?ukup jelas dalam tulisannya, di%ontohkan maslah pendidikan. i sini pendidikan adalah proses pengenalan terhadap kebijakan itu sendiri. engan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan, diharapkan masyarakat menjadi sosok yang mampu menghargai atau memberi apresiasi terhadap sebuah profesi sehingga tidak perlu banyak kebijakan untuk membuatnya tetap diterima. Kebijakan publik kemudian menjadi lebih fokus pada prosedur kerja sistem sosial, bukan pada prosedur tatanan orang!orang yang melakukan kebijakan tersebut. engan masyarakat yang berpendidikan, artinya, inter$ensi pemerintah dalam sebuah perubhan struktur masyarakat begitu besar. an itu artinya, langsung atau tidak, akan ada efek kebijakan untuk problem sol$ing sebuah struktur masyarakat. Bntinya, pendidikan itu sendiri harus mampu men yesuaikan dengan sistem sosial yang tepat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat pula.
Kebijakan Pemerintah Kebijakan (bat -asional . 1 Maksud dan /ujuan K(- dalam pengertian luas dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat se%ara berkelanjutan, untuk ter%apainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi!tingginya. Keterjangkauan dan penggunaan obat yang rasional merupakan bagian dari tujuan yang hendak di%apai. Pemilihan obat esensial yang tepat dan pemusatan upaya pada penyediaan obat esensial tersebut terbukti telah meningkatkan akses obat serta penggunaan obat yang rasional. emua obat yang beredar harus dijamin keamanan, khasiat dan mutunya agar betul betul memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan justru tidak merugikan kesehatan. ersamaan dengan itu masyarakat harus dilindungi dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat engan demikian tujuan K(- adalah untuk menjamin< 1. Ketersediaan , pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial 2. 'ntuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar =. Masyarakat terlindung dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat 7uang lingkup K(- men%akup pembiayaan, ketersediaan dan pemerataan, keterjangkauan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat rasional, pengaasan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan pemantauan serta e$aluasi. alam hal ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat diutamakan pada obat esensial, sedangkan dari aspek jaminan mutu diberlakukan pada semua jenis obat.
elain tujuan umum yang terkait dengan kesehatan dasar, ada pula tujuan tujuan umum lainnya, termasuk tujuan konomi misalnya, untuk mengurangi penggunaan de$isa negara dalam impor obat atau untuk meyediakan lapangan pekerjaan seperti dalam bidang penyediaan dan penyeraran obat, pengemasan,atau produksi obat. &uga ada beberapa strategi ekonomi untuk obat seperti menjamin pembiayaan obat yang memadai serta berkesinambungan merupakan tantangan besar. Pembiayaan publik bagi obat disarana pelayanan kesehatan pemerintah diterima sebagai kebijakan yang sah di banyak negara dan oleh banyak lembaga. elain itu mekanisme pembiayaan seperti biaya berobat "user fee# merupakan suatu hal yang dapat diterapakan dinegara negara miskin guna meningkatkan sumberdaya pembiayaan. Kebijakan keuangan harus diran%ang untuk memaksimalkan sumberdaya bagi obat dan mempertahankan harga obat serendah mungkain disektor pemerintahan. Mekanisme yang mungkin digunakan untuk meningkatkan akses ekonomi terhadap obat esensial disemua sektor antara lain adalah %akupan asuransi yang lebih luas, informasi harga, pengganti obat generik untuk meningkatkan persaingan harga, peraturan tentang harga produsen, serta peraturan tentang batas harga en%eran Peningkatan efisiensi dalam sistem kefarmasian dapat membantu negara mengatasi dampak dari ma%roe%onomi% sho%ks seperti de$aluasi mata uang fran% di frika arat mendorong negara negara yang ada di ilayah tersebut untuk memperkuat kebijakan obat esensial mereka bagi sektor pemerintahan serta mengenalkan mekanisme untuk mempromosikan obat dengan mana generik kepada masyarakat. /ujuan pembangunan nasional misalnya memperbaiki sistem transportasi dan komunikasi, mengembangkan produksi farmasi nasional, melindungi hak kekayaan intelektual atau menghindar pemberian hak tersebut kepada pabrik obat untuk memproduksi abat tertentu "guna menghindari harga obat yang sangat mahal#, /erlepas dari keadaan tertentu yang dihadapi oleh suatu negara. Konas yang komperhensif seharusnya menguraikan dengan jelas peran sektor pemerintahan dan sasta. elain itu kebijakan tersebut harus mempertimbangkan efisiensi "dengan sumberdaya yang ada dapat menyelenggarakan pelayanaan yang semaksimal mungkin#, pemerataan "akses yang merata#, serta kesinambungan pengaturan pasokan obat yang ada berbeda beda tergantung dari pemerintah dalam hal pembiayaan, penyaluran, penyediaan, dan penyerahan obat. anyak negara berkembang mempertahankan sistem pemerintahan yang mengatur pengadaan dan impor obat selama puluhan tahun, karena kegiatan sektor sasta berpusat diilayah perkotaan dan tidak ada sistem asuransi kesehatan, Meskipun sistem seperti ini tetap dibutuhkan, masih dibutuhkan penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan, manajemen, dan pembiayaan. .2 /7/B - )-- KB&K a. trategi 1. Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial . kses obat esensial bagi masyarakat se%ara garis besar dipengaruhi oleh e mpat faktor utama, yaitu penggunaan obat se%ara rasionalJ harga yang terjangkauJ pendanaan yang berkelanjutanJ dan sistem kesehatan serta sistem penyediaan obat yang dapat diandalkan. erdasarkan pola pemikiran di atas ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial hendak di%apai melalui strategi berikut<
a. istem pembiayaan obat berkelanjutan, baik sektor publik maupun sektor sasta menga%u pada '' -o C0 /ahun 200C tentang istem &aminan osial -asional "&-# yang dijabarkan dalam berbagai bentuk &aminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat "&PKM#. b. 7asionalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik. %. Penerapan sistem pengadan dalam jumlah besar "bulk pur%hasing# atau pengadaan se%ara terpusat "pool pro%urement# disektor publik. isertai distribusi obat yang efektif, efisien dan akuntabel, pada sektor publik dan sasta. d. Pengembangan dan e$aluasi terus!menerus, model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di daerah terpen%il, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah raan. e. Penyiapan regulasi yang tepat untuk menjamin ketersediaan obat . f. Memanfaatkan skema dalam /rips < %ompulsary li%ense, go$ernment use, paralel impor. 2. &aminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari berbagai dampak salah penggunaan dan penyalahgunaan obat. Pengaasan dan pengendalian obat mulai dari impor, produksi hingga ke tangan pasien, merupakan kegiatan yang tak terpisahkan. (leh karena itu keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar harus dapat dijamin melalui strategi berikut< a. Penilaian dan pengu jian melalui proses pendaftaran, pembinaan, pengaasan dan pengendalian "binasdal# produksi, impor, ekspor, distribusi dan pelayanan obat merupakan suatu kesatuan yang utuh, dilakukan se%ara transparan dan independen. b. danya dasar hukum, dan penegakan hukum se%ara konsisten, dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran. %. Penyempurnaan ketentuan sarana produksi, sarana distribusi, sampai dengan tingkat penge%er. d. Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terper%aya, sehingga terhindar dari penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan. e. Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman pengembangan bahan obat. =. Penggunaan obat se%ara rasional Pengembangan serta penerapan pedoman terapi dan kepatuhan terhadap aftar (bat sensial -asional "(-#, merupakan dasar dari pengembangan penggunaan obat se%ara rasional. alah satu masalah yang mendasar atas terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional adalah informasi yang tidak benar, tidak lengkap dan menyesatkan. (leh karena itu perlu dijamin agar pengguna obat, baik pel ayan kesehatan maupun masyarakat mendap atkan informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. erdasarkan hal!hal tersebut di atas upaya untuk penggunaan obat yang rasional dilakukan melalui strategi berikut< a. Penerapan aftar (bat sensial -asional "(-# dalam setiap upaya pelayanan kesehatan, baik perorangan maupun masyarakat, melalui pemanfaatan pedoman terapi dan formularium . b. dopsi obat dari (- pada pengadaan obat dan skema &PKM. %. Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui kajian biaya efektif dan kemanfaatan "?ost effe%ti$eness and %ost benefit analysis# pada seleksi obat yang digunak an di semua tingkat pelayanan.
d. Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. e. Menjamin diterimanya informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan oleh para pengguna. f. Pemberdayaan masyarakat melalui KB "komunikasi, informasi dan edukasi#. g. Pembatasan jumlah dan jenis obat yang beredar. b. )andasan Kebijakan 'ntuk men%apai tujuan K(- ditetapkan landasan kebijakan sebagai berikut< 1. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengaasan dan pengendalian obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jaab atas mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya. /ugas pengaasan dan pengendalian yang menjadi tanggungjaab pemerintah dilakukan se%ara profesional, bertanggungjaab, independen dan transparan. 2. Pemerintah bertanggung jaab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. =. Pemerintah dan pelayan kesehatan bertanggungjaab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan. C. Pemerintah mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan obat yang men%akup aspek sistem"manajamen obat, manajemen M, penggunaan obat rasional, dan lain!lanin#, komoditi obat, proses "pengembangan obat baru#, kajian regulasi dan kebijakan. 5. Pemerintah dan semua pihak terkait bertanggungjaab atas ketersediaan M yang dapat menunjang pen%apaian sasaran. .= P(K(K!P(K(K - )-K+!)-K+ KB&K a. Pembiayaan (bat )angkah kebijakan < 1. Penetapan target pembiayaan obat sektor publik se%ara nasional 2. epartemen Kesehatan mengembangkan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik di daerah. =. Pemerintah menyediakan anggaran obat untuk program kesehatan nasional. edangkan untuk masyarakat yang dikategorikan mampu dapat berkontribusi. C. Pemerintah Pusat menyediakan dana buffer stok nasional untuk kepentingan penanggulangan ben%ana, dan memenuhi kekurangan obat di kabup aten*kota. 5. esuai dengan peraturan perundang ! undangan yang berlaku, pemerintah daerah menyediakan anggaran obat yang dialokasikan dari ana lokasi 'mum "'#, khususnya untuk pelayanan kesehatan strata pertama. Mengingat obat sangat penting artinya bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu alokasi anggaran yang %ukup. 6. esuai dengan 'ndang!'ndang -o C0 tahun 200C tentan &- "istem &aminan osial -asional#, skema &PKM dan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna termasuk obat. :. iaya yang mungkin dikenakan kepada pasien di pelayanan, khususnya Puskesmas, semata!
mata merupakan alat Hserta bayarI "%o!payment# dan tidak ditujukan sebagai sumber penghasilan. G. 'ntuk menghadapi keadaan darurat, maka pemerintah harus mengutamakan penggunaan obat dalam negeri. antuan dari -egara donor sifatnya hanya supplemen. Mekanisme obat bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. 8. Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga obat untuk menjamin keajaran harga obat. b. Ketersediaan (bat )angkah Kebijakan < 1. Memberikan insentif untuk produksi dalam negeri tanpa menyimpang dari dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam perjanjian >/(. 2. Menunjang ekspor obat untuk men%apai skala produksi yang lebih ekonomis untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional. erkenaan dengan itu otoritas regulasi obat mengupayakan pengakuan internasional atas sertifikasi nasional serta memberikan fasilitasi sertifikasi internasional pabrik farmasi. =. Peningkatan kerjasama regional, baik sektor publik maupun sektor sasta, dalam rangka perdagangan obat internasional untuk pengembangan produksi dalam negeri. C. Peningkatan efisiensi dan efekti$itas distribusi obat melalui regulasi yang tepat. 5. Peningkatan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan profesionalisme tenaga farmasi sesuai dengan stLndar pelayanan yang berlaku. 6. Pemberian insentif untuk pelayanan obat di daerah terpen%il. :. Peningkatan peran serta penge%er obat terutama di daerah terpen%il untuk penyebaran pelayanan obat bebas se%ara baik. G. Ketersediaan obat sektor publik< a. Pembentukan Bnstalasi armasi di Propinsi dan Kabupaten*Kota Pemekaran serta 7e$italisasi Bnstalasi armasi Kabupaten*Kota "BK# yang sudah ada sebagai 'nit Pengelola (bat dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efisien dan efektif. b. Penerapan prinsip efisiensi dalam pengadaan obat, dengan mengikuti (-, serta dengan pemusatan pengadaan obat di daerah pada tingkat kabupaten*kota. %. Penerapan pengelolaan obat yang baik di BK. d. Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan obat sektor publik serta pemisahan fungsi dan tanggung jaab seleksi, kuantifikasi, spesifikasi produk, pra!kualifikasi pemasok, dan pelaksanaan tender. e. Memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri apabaila diperlukan memanfaatkan skema %ompulsary li%ense, go$ernment use, pararel impor untuk memenuhi keperluan obat disektor publik 8. Ketersediaan obat dalam keadaan darurat a. Pengorganisasian suplai obat dalam keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.. b. epartemen Kesehatan menyusun pedoman pengadaan obat untuk kead aan darurat yang ditinjau kembali se%ara berkala.
%. Pengadaan obat untuk keadaan darurat mengikuti pedoman epartemen Kesehatan dan pemerintah mengambil langkah langkah untuk menjamin ketepatan jumlah, jenis, mutu dan aktu penyerahan obat. d. 'ntuk menghadapi keadaan darurat , maka pemerintah harus mengutamakan obat produksi dalam negeri. antuan dari -egara donor sifatnya hanya sisipan "supplemen#. Mekanisme obat bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. 10. Pemerintah mengembangkan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan mengambil langkah!langkah penyediaannya. 11.Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga obat untuk menjamin ketersedian obat. 12.'ntuk mengatasi masalah penyakit tertentu yangg memerlukan (rphan rug, maka pemerintah dapat menggunakan pe%ial %%ess %heme. %. Keterjangkauan )angkah Kebijakan < 1. Peningkatan penerapan Konsep (bat sensial dan Program (bat enerik< a. osialisasi Konsep (bat sensial dalam pelayanan kesehatan baik sektor publik maupun sasta. b. Menerapkan (- dalam seluruh sarana pelayanan kesehatan. %. e%ara konsisten memasyarakatkan obat generik. d. (- merupakan bagian dari kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan tenaga profesi kesehatan. e. Peningkatan Program (bat enerik dengan pengendalian mutu dan harga dengan memanfaatkan informasi harga obat internasional. f. Mengi;inkan pelaksanaan registrasi obat generik yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan sebelum hak paten obat yang bersangkutan kadaluarsa. g. Pemberian insentif kepada apotek dalam pelayanan obat esensial dan obat generik. 2. Pemerintah melaksanakan e$aluasi harga se%ara periodik dengan membandingkan dengan harga referensi internasional mengikuti metoda standar internasional yang terkini untuk< a. Membandingkan harga dengan harga di negara lain dalam rangka mengambil langkah kebijakan yang tepat mengenai harga obatJ b. Membandingkan keterjangkauan obat oleh masyarakat di berbagai daerah "baik perkotaan maupun pedesaan#, dan di sarana pelayanan berbagai sektor "baik di sektor publik, sektor sasta maupun sektor sasta nirlaba# dalam rangka mengambil keb ijakan yang tepatJ %. Menilai dampak kebijakan yang telah dilaksanakan mengenai harga obat. =. Pemanfaatan studi farmako ! ekonomik diunit pelayanan kesehatan se%ara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. C. Pengendalian harga jual pabrik< a. Pemerintah melakukan perbandingan harga obat yang masih dilindungi hak paten pemerintah melaksanakan lisensi ajib sesuai dengan 'ndang!undang -o 1C /ahun 2001 tentang Paten. engan harga di negara lain dengan menga%u pada hasil pengukuran harga obat bila perlu.
b. +arga obat me!too "kopi# tidak boleh lebih mahal dari harga obat paten yang bersangkutan. 5. Pemerintah mengembangkan sistem informasi harga obat bagi masyarakat. 6. Pemerintah mengembangkan sistem pengadaan obat sektor publik dengan menerapkan prinsip pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan terpusat. :. Penghapusan pajak dan bea masuk untuk obat esensial G. Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga obat untuk menjamin keterjangkauan harga obat. d. eleksi (bat sensial )angkah Kebijakan < 1. Pembentukan komite nasional untuk pemilihan obat esensial. 2. Pemilihan obat esensial harus terkait dengan pedoman terapi atau standar pengobatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini. =. eleksi obat esensial dilakukan melalui penelaahan ilmiah yang mendalam dan pengambilan keputusan yang transparan dengan melibatkan para ahli dalam bidang obat dan kedokteran, berbagai strata sarana pelayanan kesehatan 'KM dan 'KP dan lembaga pendidikan tenaga profesi kesehatan. C. 7e$isi (- dilakukan se%ara periodik p aling tidak setiap = ! C tahun dengan melalui proses pengambilan keputusan yang sama. 5. Penyebarluasan (- dan setiap re$isi (- kepada sarana pelayanan kesehatan sampai daerah yang terpen%il, pendidik tenaga profesi kesehatan, pelayan kesehatan, mahasisa kesehatan, baik dalam bentuk ter%etak maupun elektronik. 6. Pengintegrasian Konsep (bat sensial dalam pendidikan formal, pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan tenaga profesi kesehatan. e. Penggunaan (bat 4ang 7asional )angkah Kebijakan < 1. Pembentukan komite nasional multidisiplin untuk mengkoordinasi langkah kebijakan penggunaan obat. 2. Penyusunan pedoman terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terkini yang di re$isi se%ara berkala. =. (- sebagai a%uan pemilihan obat. C. Pemberdayaan Komite armasi dan /erapi di rumah sakit. 5. Pembelajaran farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum 1 tenaga profesi kesehatan. 6. Pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan i;in menjalankan kegiatan profesi. :. Pengaasan, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat. G. Penyediaan informasi obat yang jujur dan benar. 8. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan obat se%ara tepat dan benar. 10.)angkah regulasi dan penerapannya untuk menghindarkan insentif pada penggunaan dan penulisan resep obat tertentu. 11.7egulasi untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan penggunaan obat se%ara rasional. 12. lokasi anggaran pemerintah yang memadai untuk memastikan ketersediaan obat esensial
serta untuk pelatihan tenaga profesi kesehatan. f. 7egulasi (bat )angkah Kebijakan < 1. 7egulasi obat dilaksanakan se%ara transparan dan independen. 2. Perkuatan fungsi pengaasan obat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh terdiri dari< a. Pendaftaran obat nasionalJ b. Peri;inan sarana produksi dan distribusiJ %. Bnspeksi sarana produksi dan sarana distribusi obatJ d. kses laboratorium pemeriksaan mutuJ e. Pelulusan uji oleh regulator yang kompetenJ f. ur$eilans pas%a pemasaranJ g. (torisasi uji klinik. =. Peningkatan sarana dan prasarana regulasi obat, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai. C. Pemantapan usaha impor, produksi, distribusi, dan pelayanan obat. 5. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional meliputi standar mutu, standar proses, dan pengembangan sarana jaminan mutu "uality assuran%e# obat. 6. Pengembangan tenaga baik dalam jumlah dan mutu sesuai dengan stLndar kompentesi. :. Pengakuan internasional terhadap sertifikasi nasional obat, sarana produksi obat, dan tenaga profesional di bidang obat. G. Peningkatan inspeksi jalur distribusi yang ditunjang prosedur operasi standar, dilaksanakan oleh tenaga inspektur terlatih dengan jumlah memadai, serta dilengkapi peralatan yang lengkap "antara lain untuk tes obat sederhana#. 8. Pembentukan Pusat Bnformasi (bat di pelayanan kesehatan dan inas Kesehatan untuk intensifikasi penyebaran informasi obat. 10. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan hukum se%ara konsisten. 11. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat untuk berperan dalam kontrol sosial menghadapi obat palsu dan obat tidak terdaftar melalui berbagai jalur komunikasi dan berbagai media. 12. Pengembangan sistem nasional farmako$ijilan sebagai pengembangan dari Monitoring fek amping (bat -asional "M( -asional#. 1=. Mengembangkan peraturan perundang!undangan yang mengatur Promosi obat dengan mengadopsi Hthi%al ?riteria for Medi%inal PromotionI dari >+( untuk merespons promosi obat non!etis. g. Penelitian an Pengembangan )angkah Kebijakan< 1. Pengembangan, dan modifikasi indikator penerapan K(-. 2. Pengembangan model pengelolaan terutama obat esensial di daerah terpen%il, daerah perbatasan, daerah raan ben%ana, daerah tertinggal, guna menunjang ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan =. Penelitian operasional untuk e$aluasi penerapan K(- se%ara berkala sesuai dengan
pedoman >+( untuk dapat melakukan penilaian kemajuan penerapannya. C. Pengembangan obat baru untuk penyakit baru "emerging#, mun%ul!kembali "re!emerging#, obat yang se%ara ekonomis tidak menguntungkan namun sangat diperlukan "orphan drugs#. 5. Pengembangan dan re$italisasi istem Bnformasi (bat di Bnstalasi armasi Kabupaten*Kota "BK# untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan khususnya obat esensial. 6. Pengembangan dan e$aluasi sistem monitoring keamanan penggunaan obat. :. Kajian atas efektifitas sistem sampling pada uji petik pengujian obat di pasaran. G. Penelitian dan pengembangan penggunaan obat rasional mulai dari identifikasi masalah, besarnya masalah, memilih strategi peningkatan penggunaan obat yang rasional 8. Penerbitan dan re$isi pedoman %ara uji klinis yang baik untuk berbagai kelas terapi obat. h. Pengembangan umber aya Manusia )angkah kebijakan < 1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga farmasi di bidang obat. 2. Penyediaan tenaga farmasi sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pelayanan kesehatan. =. K(- merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga profesi kesehatan. C. Penerapan K(- pada pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi kesehatan. 5. Penyelenggaraan pelatihan kerja "in!job training# untuk menunjang pengaasan obat , penggunaan obat yang rasional serta pengelolaan obat esensial se%ara efektif dan efisien. 6. Kerjasama regional dan internasional untuk pengembangan M a.l. kerjasama dengan organisasi internasional dan dengan negara donor. i. Pemantauan an $aluasi )angkah Kebijakan < 1. Pemantauan dilakukan se%ara berkala dan e$aluasi dilakukan oleh suatu komite nasional yang melibatkan instansi terkait. 2. )ingkup pemantauan dan e$aluasi meliputi antara lain prioritas penerapan, kapasitas, pelaksanaan dan kemajuan pen%apaian tujuan. =. Pemantauan dapat dilakukan dengan penetapan daerah sampel. C. Pelaksanaan pemantauan mengikuti pedoman >+( dan bekerjasama dengan >+( untuk memungkinkan membandingkan hasilnya dengan negara lain. 5. Pemanfaatan hasil pemantauan dan e$aluasi untuk< a. /indak lanjut berupa penyesuaian kebijakan, baik penyesuaian opsi kebijakan maupun penetapan prioritas. b. -egosiasi dengan instansi dan badan terkait. %. ahan pembahasan dengan berbagai badan internasional maupun donor luar negeri . . Kebijakan dalam Model upply dan emand .1 nalisis /eoritis dan mpiris Pertumbuhan Pengeluaran Publik Pengeluaran publik men%erminkan pilihan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan barang dan jasa yang akan disediakan serta kuantitas dan kualitasnya, pengeluaran publik menunjukkan biaya pelaksanaan kebijakan tersebut. efinisi ini dibagi dua. Pertama,
biaya menyediakan barang dan jasa melalui anggaran sektor publik. Kedua, peraturan dan undang!undang yang dihasilkan pemerintah ada pada pengeluaran sektor sasta. Misalnya, peraturan baha setiap hotel harus ada alat pemadam kebakaran menyebabkan hotel harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Kegiatan pemerintah mun%ul dari alasan ideologi dan upaya pemerintah untuk mengatasi inefisiensi alokasi dan distribusi akibat kegagalan pasar. Pemerintah menyediakan barang publik dan barang kuasi!publik dengan pembayaran transfer akibat permintaan masyarakat. da berbagai alternatif menjaab masalah pertumbuhan pemerintah. Misalnya melihat pertumbuhan pengeluaran publik. Peningkatan pengeluaran publik harus dikaitkan dengan meningkatnya tingkat harga, pertumbuhan -P, dan perubahan penduduk. Pengeluaran publik diakili oleh dua kategori kegiatan pemerintah < Pertama, pengeluaran publik yang mendalam. /erkait dengan pembelian barang dan jasa pemerintah "misalnya, tenaga kerja# serta barang dan jasa moda l "misalnya, in$estasi pembangunan jalan#. Pengeluaran publik yang mendalam adalah pembelian input sektor publik dan dihitung dengan mengalikan jumlah dengan harga input. Pengeluaran publik mendalam merupakan klaim atas sumber daya ekonomi. Penggunaan sumber daya oleh sektor publik menghalangi penggunaan oleh sektor lain. rtinya biaya kesempatan pengeluaran publik mendahului output sektor lain. rgumen biaya kesempatan menjadi alasan mengkritik ukuran sektor publik dan membentuk teknik mengukur efisiensi sektor publik. Pengeluaran konsumen pada pendapatan nasional merupakan pengeluaran output final, bagian pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran input. rtinya peningkatan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan peningkatan output publik atau penurunan efisiensi, sehingga menghitung efisiensi dengan data pendapatan nasional sangat menjebak. Kategori kedua pengeluaran publik adalah pengeluaran transfer, misalnya pensiun, subsidi, bunga hutang, tunjangan pengangguran, dsb. Pengeluaran ini tidak mengklaim sumber daya masyarakat oleh sektor publik. /ransfer merupakan redistribusi sumber daya antara indi$idu di masyarakat, dimana sektor publik bertindak sebag ai perantara. 'ntuk mengkaji pertumbuhan pengeluaran publik, kategori pengeluaran publik harus tetap dipisahkan. aktor yang mempengaruhi pertumbuhan satu kategori tidak akan mempengaruhi kategori lain. 4ang akan dibahas adalah faktor!faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran publik dan ukuran sektor publik dibandingkan sektor ekonomi lain. 'ntuk itu perlu membuat model analitik yang menggabungkan kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang menentukan pengeluaran publik. da dua model, pertama, model HmakroI yang dimulai dengan data pengeluaran publik dan diolah untuk menjelaskan pola aktu pengeluaran publik dengan $ariabel agregat seperti -P atau tingkat inflasi. Kedua, model Hmikro ekonomiI atau Eproses keputusan@ pilihan publik, yang menjelaskan dasar mikro ekonomi proses keputusan yang meningkatkan pengeluaran publik. .2 Model Makro Pengeluaran Publik
Model makro yang akan dijelaskan adalah bagaimana pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang < misalnya Hpola aktu I pengeluaran publik. da = model, pertama, Hmodel pembangunan pertumbuhan pengeluaran publikI, kedua, Hhukum >agner tentang meningkatnya kegiatan pemerintahI, dan ketiga, studi klasik pertumbuhan pengeluaran publik. 1. Model pembangunan pertumbuhan pengeluaran publik Pada tahap aal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, in$estasi sektor publik sangat tinggi, untuk menyediakan infrastruktur sosial seperti jalan, kesehatan, dan pen didikan. Bn$estasi ini untuk mendorong ekonomi ke tahap menengah. alam tahap menengah, in$estasi publik diikuti dengan pertumbuhan in$estasi sasta. Kegagalan p asar terjadi di semua tahap, sehingga keterlibatan pemerintah terus meningkat untuk mengatasi kegagalan tersebut. Menurut Musgra$e, saat -P naik, in$estasi sektor publik menurun. Menurut 7osto, pada tahap akhir, pengeluaran publik akan berpindah dari pengeluaran infrastruktur ke pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendapat Musgra$e dan 7osto menjelaskan perubahan pengeluaran pemerintah dan $ariasi layanan publik dalam siklus pembangunan. 2. +ukum >agner +ukum >agner menjelaskan bagian -P yang diambil sektor publik. +ukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, ukuran sektor publik juga bertambah. Pernyataan >agner bersifat empiris. Ba mengamati pertumbuhan sektor publik di sejumlah negara ropa, dan &epang pada abad 18. aktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran publik terhadap -P adalah faktor politik dan ekonomi. Menurut >agner, ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antara pasar dan agen dalam pasar semakin kompleks, yang memerlukan peraturan perdagangan dan sistem kehakiman untuk mengaturnya. ksternalitas akibat urbanisasi membutuhkan inter$ensi dan peraturan sektor publik. >agner menjelaskan mengapa melihat layanan publik seperti perbankan, karena menghubungkan pemasok dana dengan pihak yang memiliki peluang in$estasi terbaik. Pertumbuhan pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan, dsb, dijelaskan >agner berdasarkan elastisitas pendapatan permintaan. &ika pendapatan riil naik, pengeluaran publik meningkat terhadap layanan tersebut., dan meningkatkan rasio pengeluaran pemerintah terhadap -P. Model >agner tidak mengandung teori pilihan publik, tapi menggunakan Hteori negara organikI. -egara dianggap indi$idu dan membuat keputusan se%ara independen dari anggota masyarakat. =. nalisis Pea%o%k dan >iseman tudi Pea%o%k dan >iseman merupakan analisis Hpola aktuI pengeluaran publik. asar analisisnya adalah teori politik penentuan pengeluaran publik, yaitu < Hpemerintah senang mengeluarkan banyak uang, rakyat tidak suka bayar pajak, dan pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyatnyaI. ehingga pengeluaran publik terpengaruh oleh pemilu. Pea%o%k dan >iseman melihat pemilih sebagai indi$idu yang menikmati manfaat barang d an
jasa publik tetapi tidak suka membayar pajak. ehingga pemerintah selalu memperhatikan reaksi pemilih terhadap pajak. Pemerintah berasumsi ada Htoleransi tingkat pajakI yang membatasi perilaku pemerintah. Pea%o%k dan >iseman melihat pajak membatasi pengeluaran pemerintah. Ketika ekono mi dan pendapatan bertambah, penghasilan dari pajak akan meningkat, sehingga pengeluaran publik bertambah sesuai -P. Pada aktu normal, trend pengeluaran publik meningkat, meski terdapat perbedaan antara tingkat pengeluaran publik dan tingkat pajak yang diinginkan masyarakat. alam periode keka%auan sosial, trend pengeluaran publik tergantung. alam periode ini, terjadi perang dan ben%ana sosial yang akan meningkatkan pengeluaran p ublik. 'ntuk mendanai peningkatan pengeluaran publik, pemerintah terpaksa menaikkan pajak. Kenaikan pajak ini diterima oleh masyarakat pada saat krisis. Menurut Pea%o%k dan >iseman, ini adalah Hefek pemindahanI, pengeluaran publik dipindahkan ke atas dan periode krisis memindahkan pengeluaran sasta untuk pengeluaran publik. Proses ini menunjukkan perpindahan garis trend pengeluaran publik ke atas. etelah periode krisis, pengeluaran publik tidak kembali ke tingkat asal. Perang tidak dibiayai oleh pajak. -egara meminjam uang dan membayar hutang setelah perang berakhir. fek lain yang terjadi adalah Hefek inspeksiI, yang timbul dari kesadaran rakyat terhadap masalah sosial pada periode krisis. Pemerintah menambah lingkup layanan untuk meningkatkan kondisi sosial, dan karena persepsi masyarakat terhadap pajak tidak kembali ke tingkat semula, pemerintah dapat membiayai tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dengan menambah %akupan pemerintah dan hutang. alam model pembangunan Musgra$e dan 7osto, pertumbuhan pengeluaran publik men%erminkan peran pemerintah dalam proses pembangunan sebagai pemasok modal infrastruktur dan in$estasi sosial, dan dalam upaya mengatasi kegagalan pasar, terutama ketika pasar tidak ada. >agner melihat elastisitas pendapatan permintaan terhadap output publik dan mengakui pendapat kegagalan pasar. Pendekatan Pea%o%k dan >iseman melihat politik sistem fiskal dalam usaha menghitung pola aktu pengeluaran publik. Mereka melihat perpindahan skala pengeluaran publik selama periode keka%auan seperti perang. /api teori makro diatas tidak dapat menjelaskan proses pen geluaran publik se%ara rin%i. ehingga perlu membahas dasar mikro pengeluaran publik. .= Model Mikro konomi Pengeluaran Publik /ujuan model mikro ekonomi pertumbuhan pengeluaran publik adalah melihat kekuatan yang mendorong permintaan terhadap output publik "misalnya barang dan jasa# dan mengkaji pengaruh pada suplai layanan publik. Bnteraksi permintaan dan penaaran layanan publik menentukan tingkat layanan publik yang disediakan melalui anggaran publik, yang mendorong permintaan terhadap output. Bni adalah pengeluaran terhadap input HproduksiI sektor publik dari kegiatan anggaran yang dihitung sebagai Hpengeluaran publik lengkapI. 'ntuk menghitung pengeluaran ini, kita perlu menghitung peningkatan $olume input yang digunakan sesuai perubahan harga input. /ujuan model mikro ekonomi pertumbuhan pengeluaran publik adalah menjelaskan perubahan permintaan terhadap input sektor publik. ejumlah pendapat tentang sifat model
mikro akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, merupakan model positif pola aktu pengeluaran publik, untuk menjelaskan pola pertumbuhan pengeluaran publik berdasarkan faktor pendorong. Kedua, model tidak menunjukkan efisiensi suplai output publik. Ketiga, model perilaku, tapi beberapa pendapat bersifat naif. Keempat, model bersifat statik komparatif. +al pertama yang akan dibahas adalah output sektor publik. (utput sektor publik sulit diukur karena tidak berujud. arang seperti HpendidikanI melihat berbagai tujuan. Pendidikan merupakan in$estasi modal manusia dan akan mempengaruhi potensi pendapatan indi$idu. da beberapa aspek pendidikan sebagai barang konsumsi. Bndi$idu memiliki permintaan terhadap pengetahuan demi pengetahuan atau Hmenjadi terdidikI yang bebas dari permintaan mereka terhadap penghasilan di masa depan. arang dan jasa lain seperti layanan polisi atau kesehatan yang merupakan barang multi dimensi untuk memenuhi sejumlah permintaan yang berbeda. 'ntuk memudahkan analisa akan dibahas tentang HtingkatI pendidikan dan HtingkatI layanan kesehatan dan untuk membantu melihat permintaan indi$idu terhadap jumlah layanan yang berbeda serta membahas suplai sektor publik terhadap tingkat layanan yang berbeda. Masalah output sektor publik dialami oleh semua produk, terutama jasa. Misalnya, barang sasta yang berujud merupakan barang konsumsi perantara. Karena manfaat tidak berujud dari konsumsi barang tersebut juga dinikmati oleh konsumen. Pada layanan sektor publik, produksi dan konsumsi manfaat layanan terjadi se%ara bersamaan, misalnya tidak ada barang konsumsi perantara yang dihasilkan. Ketika dokter memproduksi layanan kesehatan kepada pasien "konsumen#, konsumen se%ara bersamaan mengkonsumsinya.
Pengeluaran publik dapat dijelaskan berdasarkan < 1. Perubahan permintaan terhadap output akhir sektor publik. 2. Perubahan sejumlah kegiatan produksi untuk menghasilkan output sektor publik dan perubahan berbagai input yang digunakan dalam proses produksi. =. Perubahan kualitas output sektor publik. C. Perubahan harga input. "1#. Penentuan tingkat output Konsumen menunjukkan permintaan terhadap barang dan jasa sektor publik dengan sejumlah %ara seperti kotak suara, lobi, dan membentuk kelompok penekan. 'ntuk mempermudah analisis, akan digunakan teorema pemilih menengah dan konsep onsian sebagai dasar teori penentuan tingkat output barang dan jasa sektor publik. Politisi harus mengetahui sikap rakyat terhadap pajak dan program pengeluaran publik. &ika ingin terpilih, ia harus mengetahui pajak yang dapat diterima dan memenuhi berbagai permintaan terhadap barang dan jasa sektor publik. da beberapa asumsi model ini, yaitu, 1. nalisis didasarkan pada indi$idualisme metodologiJ misalnya, indi$idu dapat dinilai kesejahteraannya sendiri. Bni mematahkan konsep negara sebagai entitas yang independen dan
peran paternalistik negara. 2. truktur lembaga adalah demokrasi perakilanJ arganegara memilih akil yang akan menyalurkan aspirasi mereka di P7. =. Konstitusi menjelaskan hak pilih indi$idu, eenang akil rakyat, fungsi eksekutif, dan legislatif pemerintah, dan metode dan prosedur pemilihan. C. uara mayoritas memiliki peran untuk memutuskan. 5. Pemilih mengetahui dampak kebijakan alternatif yang ditaarkan. Mereka mengetahui biaya dan manfaat pengeluaran pemerintah. 6. 7akyat memilih kebijakan, bukan pribadi politisi. :. istem Multi PartaiJ satu partai sebagai penguasa dan sisanya sebagai oposisi. G. irokrasi yang melayani sistem politik dan menghasilkan barang dan jasa sektor publik. irokrasi bersifat netral dan se%ara langsung tidak memutuskan berapa banyak output publik yang dihasilkan. 8. adan atau departemen sektor publik merupakan organisasi yang tidak men%ari keuntungan dan dengan biaya minimal. rtinya tidak ada inefisiensi dalam sistem dan semua tingkat output dihasilkan dengan biaya minimal dan teknologi terkini. 10. Politisi memilih untuk menghasilkan barang, jasa, kebijakan dan pajak yang memenuhi keinginan pemilih menengah dan menjamin terpilihnya mereka. &ika terpilih, politisi memperoleh manfaat berupa status dan keuangan, yang merupakan fungsi utility politisi. ungsi permintaan pemilih menengah terhadap barang sektor publik. alam kasus ini, HhargaI barang publik dibebankan pada pemilih menengah. +ubungan permintaan adalah < 1. ¨ah barang meningkat jika pajak pemilih menengah menurun "%eteris paribus# 2. ¨ah barang meningkat jika pendapatan pemilih menengah meningkat "%eteris paribus# =. ¨ah barang meningkat jika dasar pajak total meningkat "%eteris paribus# C. ampak perubahan harga relatif barang lain jumlah barang yang diminta tergantung pada sifat hubungan antara dua barang, misalnya tergantung apakah bersifat komplementer atau subtitusi. /ingkat keseimbangan berarti baha harga pajak yang bersedia diba yar pemilih sama dengan biaya yang bersedia dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang tersebut. eberapa barang publik berkaitan erat dengan barang sasta. Misalnya mobil dan jalan bersifat komplementer, sehingga jika permintaan mobil meningkat permintaan terhadap jalan juga meningkat. alam hal ini dimungkinkan untuk menurunkan harga dan elastisitas pendapatan permintaan pada barang publik. e%ara umum diyakini baha barang publik memiliki elastisitas pendapatan permintaan yang tinggi. arang inferior jarang ditemukan pada sektor publik. &uga diasumsikan baha elastisitas harga permintaan barang sektor publik rendah. Karena output sektor publik tidak dapat diukur, studi empiris elastisitas harga dan pendapatan permintaan dikurangi untuk mengukur elastisitas pengeluaran publik terhadap perubahan pendapatan. lastisitas pengeluaran membingungkan karena tidak diketahui apakah perubahan pendapatan mempengaruhi fungsi permintaan dan fungsi biaya. &ika pendapatan masyarakat meningkat, kur$a permintaan bergeser ke kanan. /api jika peningkatan tersebut merupakan peningkatan pendapatan umum dalam ekonomi, kur$a biaya
juga naik ke kiri, karena biaya tenaga kerja juga naik. ehingga dampak perubahan pendapatan terhadap pengeluaran publik tergantung pada pergeseran kur$a permintaan relatif terhadap pergeseran kur$a biaya. kibatnya elastisitas pengeluaran tidak dapat digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas permintaan terhadap output publik. &ika elastisitas pengeluaran publik terhadap pendapatan lebih besar daripada satu, maka elastisitas pendapatan permintaan juga lebih besar daripada satu tapi tidak sama dengan nilai elastisitas pengeluaran. Pengeluaran publik terhadap barang!barang tersebut akan meningkat seiring peningkatan -P. "2#. )ingkungan Pelayanan aktor penentu lain pengeluaran publik adalah sejumlah kegiatan produksi untuk menghasilkan layanan publik. Kegiatan yang dilakukan tergantung pada HlingkunganI layanan yang disediakan, yang mempengaruhi sumber daya untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Misalnya dalam layanan rumah sakit, semakin lama seorang pasien tinggal atau mendapat peraatan di rumah sakit maka biaya yang dikeluarkan oleh pasien tersebut semakin besar. alam %ontoh ini, pengeluaran publik untuk pelayanan rumah sakit dapat naik tanpa ada perubahan tingkat pelayanan rumah sakit. /api ini tidak berarti baha terjadi inefisiensi layanan. )ayanan diberikan se%ara efisien, tapi kondisi layanan berubah. Meski pengeluaran publik naik dan tingkat layanan turun, bukan berarti inefisiensi. "=#. ampak Perubahan Penduduk terhadap Pengeluaran publik Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran publik. Perubahan penduduk mempengaruhi beberapa layanan seperti polisi dan pendidikan. 'kuran populasi dan karakteristik lain populasi seperti umur merupakan $ariabel lingkungan yang dijelaskan di atas. &ika penduduk bertambah, tingkat kegiatan yang dihasilkan sektor publik harga bertambah untuk melayani penduduk yang lebih banyak. Bni meningkatkan permintaan terhadap input yang menyebabkan peningkatan pengeluaran total pada an ggaran sektor publik. ifat hubungan antara ukuran penduduk dan ukuran pengeluaran publik tergantung pada sifat barang dan jasa yang disediakan. alam kasus barang publik murni, biaya sosial marjinal untuk pertambahan satu penduduk sama dengan nol, sehingga peningkatan penduduk tidak akan meningkatkan pengeluaran. Perubahan penduduk diasumsikan baha tingkat dan jumlah layanan tetap sebelum dan sesudah perubahan penduduk. alam kasus barang publik murni, pertambahan penduduk tidak akan meningkatkan pengeluaran publik. Karena pengeluaran publik total dialokasikan untuk banyak orang, dan setiap orang menanggung biaya pengelu aran. Pertambahan penduduk mempengaruhi kondisi layanan. Meningkatnya kepadatan penduduk akan mengakibatkan biaya sosial kepadatan bertambah. iaya kepada tan penduduk ini berdampak negatif pada utilitas indi$idu karena sumber daya tambahan harus digunakan untuk layanan agar kesejahteraan indi$idu tetap baik sebelum dan sesudah pertambahan penduduk. Karena biaya eksternal kepadatan, peningkatan penduduk akan meningkatkan pengeluaran dengan asumsi baha tingkat output dan kualitas layanan tetap. "C#. Kualitas arang publik
agian ini membahas dampak perubahan kualitas terhadap pengeluaran publik. iasumsikan baha pemilih menengah meminta tingkat output sektor publik dengan kualitas tertentu. imensi kualitas dianggap tetap. )ayanan yang padat "misalnya tingkat output tidak %ukup untuk besarnya jumlah penduduk# dapat dianggap sebagai barang sektor publik kualitas inferior dibanding yang kurang padat. Kualitas sulit dijelaskan, tapi dianggap barang yang menggunakan input se%ara efisien dalam produksinya "%eteris paribus# adalah kualitas superior dibanding yang kurang efisien. Misalnya pakaian yang dijahit dengan tangan lebih berkualitas dibanding jahitan mesin. alam sektor publik, barang yang membutuhkan input dengan tenaga kerja lebih banyak memiliki kualitas lebih tinggi dari yang sedikit tenaga kerja. /api peningkatan kualitas akan menurun dengan terus meningkatnya input. etiap produk memiliki kualitas yang berbeda, pengeluaran publik akan meningkat jika permintaan pemilih menengah terhadap produk mahal dengan kualitas tinggi bertambah. Pengeluaran publik akan berubah seiring perubahan produk. Perubahan permintaan memiliki dua pengertian. Pertama, peningkatan permintaan adalah peningkatan kesediaan untuk membeli lebih banyak barang dengan harga sama. Kedua, peningkatan permintaan merupakan kesediaan u ntuk membayar harga lebih tinggi untuk tingkat output yang sama. Pengertian kedua digunakan untuk membahas perbedaan kualitas. Karena indi$idu bersedia membayar lebih untuk produk yang dimodifikasi, ini menjadi insentif bagi produsen untuk menaarkan produk baru. ekarang pemilih menengah memiliki pilihan rumit. ebelumnya, ia harus memilih tingkat output publik yang akan meningkatkan fungsi utilitasnya dengan batasan anggaran yang dimiliki. ekarang pilihannya meliputi berbagai tingkat output publik dengan kualitas output yang berbeda. imensi kualitas merupakan bagian dari masalah Hperbedaan produkI. alam semua analisis pengeluaran publik, yang ditanya adalah apakah ada perbedaan produk yang dihasilkanF Misalnya, apakah pendidikan di negara N sama dengan di negara 4F +al ini sulit dijaab karena banyaknya masalah dalam mengukur output dan menjelaskan karakteristik barang yang di produksi. "5#. +arga Bnput ektor Publik dan Pengeluaran publik Pengeluaran publik mun%ul akibat kegiatan yang dilakukan sektor publik. /ingkat kegiatan produksi sektor publik ditentukan oleh output sektor publik yang diminta oleh pemilih menengah, ukuran penduduk, kualitas produk, dan lingkungan sektor publik. Peningkatan pengeluaran publik juga diakibatkan oleh kenaikan harga input yang digunakan dalam fungsi produksi sektor publik. Masalah sektor publik adalah tidak mampu menyeimbangkan kenaikan biaya terhadap keuntungan kenaikan produkti$itas, skala ekonomi dan perubahan teknologi. Masalah ini dianalisa oleh aumol untuk menghitung kenaikan biaya produksi layanan pemerintah. Model aumol membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu sektor progresif dan non!progresif. ektor progresif dikarakteristikkan dengan peningkatan kumulatif produkti$itas per jam kerja, yang timbul dari skala ekonomi dan perubahan teknologi. alam sektor non!progresif, produkti$itas tenaga kerja meningkat lebih lambat daripada sektor progresif. +asil aumol
tergantung pada perbedaan produkti$itas antara dua sektor. /api tidak berarti baha peningkatan produkti$itas dalam sektor non!progresif selalu nol. danya perbedaan produkti$itas disebabkan oleh input tenaga kerja dalam produksi barang sektor non!progresif. Pada sektor progresif, tenaga kerja merupakan instrumen utama untuk men%apai produk akhir. ebaliknya pada sektor non!progresif, tenaga kerja adalah produk akhir itu sendiri. alam kasus sektor progresif, model dapat disubtitusikan untuk tenaga kerja tanpa mempengaruhi sifat produk. alam sektor non!progresif, jasa tenaga kerja termasuk bagian produk yang di konsumsi, mengurangi tenaga kerja akan mengubah produk yang d ihasilkan. ektor non!progresif meliputi industri jasa seperti layanan pemerintah, restoran, industri kerajinan dan kesenian, karena jasa bersifat padat karya dalam produksinya. Peningkatan produkti$itas dimungkinkan dalam layanan ini. Misalnya perubahan teknologi akan meningkatkan efisiensi, kualitas dan produkti$itas penyediaan layanan publik. sensi masalah perubahan teknologi dalam sektor jasa dijelaskan oleh Pea%o%k, aumol dan (ates. epanjang konsumen mengharapkan tingkat kandungan tenaga kerja tertentu dalam produksi barang sektor non!progresif, maka perubahan teknologi yang ditaarkan untuk meningkatkan produkti$itas tenaga kerja dalam sektor ini terbatas. alam sektor progresif, diasumsikan baha peningkatan produkti$itas tenaga ke rja sama dengan peningkatan tingkat upah per jam. ehingga biaya satuan sektor progresif akan terus konstan dari aktu ke aktu. 'ntuk men%egah tenaga kerja pindah dari sektor non!progresif ke sektor progresif untuk memperoleh upah yang lebih tinggi, sektor non!progresif harus menyesuaikan kenaikan tingkat upah per jam dengan sektor progresif. &ika kenaikan produkti$itas sektor non!progresif lebih rendah dari sektor progresif, maka biaya satuan sektor non!progresif akan naik. Bni artinya baha dalam periode mendatang biaya kesempatan output sektor non!progresif dibanding sektor progresif akan meningkat. 7eaksi konsumen terhadap perubahan ini dalam harga output tergantung pada sejumlah faktor lain. Misalnya tingkat output "sektor non!progresif# yang diminta konsumen tidak akan turun, karena elastisitas pendapatan permintaan lebih besar daripada elastisitas harga permintaan. &ika output tidak turun dan jika bia ya satuan naik, biaya total sektor non!progresif juga naik. Karena itu, model au mol dapat menjelaskan peningkatan pengeluaran publik. &ika peningkatan produkti$itas sektor publik lebih ke%il dari sektor lain, dan jika upah pegaai sektor publik sama dengan upah sektor ekonomi lain, maka %eteris paribus pengeluaran publik akan naik. +ipotesa aumol tentang pertumbuhan produkti$itas yang tidak seimbang untuk menjelaskan penambahan sektor publik dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, jika rasio output sektor publik terhadap output sektor sasta tetap konstan maka sumber daya tenaga kerja harus dialihkan dari sektor sasta ke sektor publik. Kedua, baha pengeluaran penuh sektor publik yang lebih banyak digunakan pada upah dan gaji akan naik lebih %epat daripada pengeluaran sektor sasta. "6#. Model Kombinasi 'nsur!unsur model mikro ekonomi pengeluaran publik telah dijelaskan sebelumnya. agian ini akan mengkombinasikan unsur!unsur tersebut menjadi model umum penentuan pengeluaran
publik. /ujuan model ini adalah mengetahui faktor!faktor yang menentukan tingkat pengeluaran publik, ukuran relatif sektor publik, dan pola aktu pengeluaran publik. (utput publik dan kualitasnya sulit diangkakan. rtinya hanya ada data yang mengambarkan ukuran dan komposisi kegiatan sektor publik untuk mengambarkan data pengeluaran publik. ehingga diperlukan model mikro kombinasi &ika terdapat perubahan parameter fungsi permintaan, akan menyebabkan perubahan fungsi permintaan. &ika pendapatan pemilih menengah meningkat %eteris paribus kur$a permintaan akan bergeser ke kanan. Keseimbangan baru ter%apai pada tingkat output yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap input dan pengeluaran total naik. Perubahan fungsi biaya akan bergeser jika biaya satuan input bergeser akibat naiknya tingkat upah. &ika parameter fungsi produksi berubah, maka fungsi biaya juga bergeser. &ika upah tenaga kerja sektor publik berubah, kur$a biaya akan bergeser. apat diasumsikan baha peningkatan upah riil terjadi di dalam seluruh ekonomi dan diterima oleh pemilih menengah. Pergeseran kur$a upah dan biaya, diikuti oleh pergeseran kur$a permintaan karena naiknya upah riil. elain dampak perubahan tingkat harga absolut "inflasi# terhadap nilai uang pengeluaran publik, perubahan harga relatif juga memiliki dampak penting. da dua kemungkinan dampak harga relatif. Pertama, harga output sektor publik dibandingkan output sektor sasta aka n naik. Kedua, harga relatif input sektor publik naik lebih %epat daripada harga output akhir sektor sasta. Karena itu, rasio pengeluaran publik terhadap -P akan naik jika -P diukur pada harga pasar. apat dilihat baha dampak harga relatif merupakan penyebab meningkatnya ukuran relatif sektor publik. nalisis mpiris Pengeluaran publik Penelitian empiris terhadap fungsi pengeluaran publik dikenal d engan Hstudi determinanI. tudi ini berusaha menjelaskan $ariasi tingkat pengeluaran an tar negara, kota dsb. Karena banyaknya kekurangan studi determinan, maka mun%ul studi substantif dengan model yang lebih baik. Model ini digunakan pada proses anggaran dan uji hipotesis atas asumsi baha pemerintah lokal berupaya Hseolah!olahI memaksimalkan keinginan pemilih menengah dengan kendala anggaran. Penambahan pada model mikro Model mikro pertumbuhan pengeluaran publik terletak pada sejumlah asumsi sederhana. /api model ini tidak menghitung semua faktor yang berperan terhadap tingkat pertumbuhan pengeluaran publik. irokrat diasumsikan netral dan tidak ada inefisiensi. Perilaku birokrat dan adanya inefisiensi saling berkaitan dan menyebabkan pergeseran kur$a biaya ke atas. Pemilih menengah diasumsikan memilih informasi jelas. Politisi bertindak sebagai pengusaha politik. 'ntuk memperoleh suara mereka memberi harapan kepada masyarakat yang sulit dipenuhi. ons berpendapat baha anggaran sangat ke%il dalam demokrasi. Manfaat beberapa program pengeluaran publik tidak dirasakan saat ini melainkan di masa depan. ebaliknya, pajak
untuk pengeluaran publik tersebut dibebankan sekarang. ehingga pemilih* konsumen lebih mengutamakan anggaran ke%il karena pajak lebih rendah. Pendapat ini harus dikaji terhadap kekuatan penambahan anggaran dari pengusaha politik.
?. Partisipasi >arga dalam Kebijakan Publik sumsi dasar penerapan tata pemerintahan yang baik "good go$ernan%e# adalah memposisikan arga negara sebagai aktor yang aktif dalam semua proses politik kepemerintahan. ebagai perujudannya, partisipasi politik arga harus diberi ruang yang luas. ukan hanya terbatas pada saat pemilu "partisipasi lima tahunan#, akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjaaban kebijakan publik "partisipasi politik sehari!hari#. /entu saja prasyarat utamanya adalah tersedianya mekanisme dalam struktur formal kepemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meski persepsi tentang partisipasi keargaan itu sendiri telah %ukup jelas bagi berbagai e lemen atau institusi yang berkepentingan dengan ter%iptanya good go$ernan%e, namun dalam konteks Bndonesia, asumsi!asumsi tersebut masih merupakan suatu harapan ideal. Persepsi dan konsep yang dipahami tentang partisipasi keargaan masih beragam. Penyelenggaraan partisipasi arga yang diselenggarakan oleh negara selama ini pun dirasakan masih belum memenuhi harapan. Masih banyak pihak!pihak yang berada di luar arena yang dianggap ilegal "marjinal groups#. i samping itu, usaha!usaha pihak ?i$il o%iety (rganisation "?(# untuk mengambil inisiatif membangun konsolidasi demokrasi dengan mendorong partisipasi masih menghadapi tantangan dari dalam dirinya sendiri maupun dari pihak luar. emikian pula gagasan untuk membangun startegi partnership antara institusi ?( dan negara pun masih menghadapi tantangan. erdasarkan pengalaman empirik ?( dalam menginisiasi pendampingan orum >arga sebagai bentuk partisipasi arga dalam kebijakan publik, ada dua hal yang bisa ditarik sebagai bahan refleksi. Pertama, melalui usaha pendampingan yang intens, penguatan kapasitas politik arga untuk memasuki arena partisipasi politik adalah sesuatu yang mungkin. orum >arga dapat menjadi alternatif salah satu arena partisipasi politik sehari!hari yang memungkinkan arga dapat membangun relasi dengan institusi formal demokrasi "eksekutif, legislatif, yudikatif#. /entu saja hal ini harus didukung oleh Hpoliti%al skillI orum >arga dan Htrust buildingI terhadap institusi!institusi formal tersebut. Kedua, tuntutan terhadap ukuran efektifitas partisipasi arga, ternyata bukan hanya ter%apainya penguatan kapasitas dan skill partisipasi di tingkat %i$il so%iety dengan segala indikator dan %erita suksesnya, melainkan juga seberapa jauh kebijakan publik "publi% poli%y# tersebut memihak kepada kepentingan masyarakat miskin, baik laki!laki maupun perempuan. Meskipun, untuk men%apai hasil di tingkat perubahan poli%y tersebut, diperlukan politi%al ill dan perubahan kultur dari institusi pemerintahan itu sendiri serta respon positif atas pandangan yang
berbeda!beda dari berbagai kalangan. Masalahnya hasil di tingkat poli%y ini tidak selalu berakhir sukses dan terkadang tersimpan sebagai agenda ad$okasi dengan jalan %erita yang amat panjang dan melelahkan. Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul!betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidaksepakatan. da berbagai bentuk partisipasi yaitu< O se%ara langsung, O dengan perakilan "yaitu memilih akil dari kelompok!kelompok masyarakat#, O se%ara politis "yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang men%alonkan diri untuk meakili mereka#, O berbasis informasi "yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan#, O berbasis mekanisme pasar yang kompetitif "misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima#. Partisipasi se%ara langsung oleh masing!masing anggota masyarakat adalah tidak realistik, ke%uali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan! keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. 4ang umum dilakukan adalah partisipasi se%ara tidak langsung, oleh akil!akil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. (rganisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, )M, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miski ntuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah. Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses Partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan se%ara tidak sungguh!sungguh. 'paya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat akil!akil masyarakat yang diharapkan meakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan akil!akil tersebut. Partisipasi semua seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. 'paya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat keenangan untuk memutuskan sendiri apa!apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka. ?.1 Bnstitusionalisasi Partisipasi >arga Partisipasi merupakan kata yang sangat populer deasa ini sebagai akibat dari posisi strategis era transisi yang membuka peluang besar bagi kehidupan demokratis. Partisipasi adalah proses keterikatan "engagement# arga masyarakat dalam mempengaruhi keputusan yang berkaitan
dengan kehidupan mereka. Partisipasi juga diartikan sebagai proses di mana para pemilik kepentingan "stake holders# mempengaruhi dan berbagi pengaasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta pemanfaatan sumberdaya yang berdampak pada mereka. ebagaimana demokrasi, kata partisipasi sering kali diseleengkan dan mendapat sorotan negatif amat tajam dari negara. -egara akan merasa kekuasaan hegemoniknya tertinggal jauh dibelakang, tatkala saluran partisipasi itu dibuka lebar!lebar. 4ang dilakukan kemudian adalah menyempitkan peran arga masyarakat dalam keterlibatanya urusan!urusan politik, sosial, ekonomi, dll. angsa kita pernah mengalami kondisi sema%am ini di baah apa yang disebut repressi$e demo%ra%y, yakni demokrasi yang memaksa dan dipaksakan dengan nama emokrasi Parlementer, emokrasi /erpimpin, hingga emokrasi Pan%asila. elajar dari pengalaman tersebut, mau tidak mau, kesadaraan kritis partisipasi arga, khususnya partisipasi politik arga sehari!hari "%iti;en parti%ipation#, harus terus didorong ke muka demi terujudnya pembangunan politik yang demokratis. sumsi ini didasarkan pada alur pikir dinamika sistem politik dan pergeseran setting sosial masyarakat saat ini. i mana partisipasi politik se%ara otonom tersebut menjadi kegiatan arga negara yang bertindak sebagai pribadi! pribadi, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi ini bisa bersifat indi$idual atau kolektif, terorganisir atau spontan. engan demikian jelas baha partisipasi politik tidak dimaksudkan hanya semata!mata sebagai akti$itas publik yang dilakukan oleh atau melalui partai politik saat pemilu. Partisipasi politik adalah tindakan indi$idu!indi$idu dalam kapasitasnya sebagai arga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan yang erprespektif +ak asar Proses perumusan kebijakan merupakan akti$itas yang bersifat politis, teknokratis dan "seharusnya# partisipatif. Proses ini meliputi tahapan yang saling terkait dan diatur menurut urutan aktu, yakni formulasi kebijakan, proses penganggaran dan penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan pertanggungjaaban kebijakan. 'ntuk mengetahui apakah suatu kebijakan betul!betul sudah memihak kepada publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mengado psi prespektif hak dasar. ebab, pendekatan berbasis hak "right base approa%h# berimplikasi pada %ara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, di mana negara berkeajiban memenuhi hak!hak tersebut se%ara bertahap dan progresif. Pemenuhan hak!hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, hak atas layanan kesehatan, hak atas layanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih dan aman serta sanitasi yang baik, hak atas tanah, hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi. khirnya, penerapan tata pemerintahan yang baik "good go$ernan%e# memang harus memposisikan arga negara sebagai aktor yang aktif dalam semua proses politik kepemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan publik. 'ntuk itu, partisipasi politik arga harus diberi ruang yang luas, bukan hanya terbatas pada saat pemilu "partisipasi lima tahunan#, akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjaaban kebijakan publik "partisipasi politik sehari!hari#. /entu saja prasyarat utamanya adalah tersedianya mekanisme
dalam struktur formal kepemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. entuk Partisipasi dalam Memutus iklus Penularan +B*B etiap tahun, jumlah kasus baru +B dan B meningkat tajam. ampai Maret 200: ter%atat angka 1C.62G penduduk Bndonesia mengidap +B dan B "itjen PPM D P) epkes 7B#. 1 dari 2 penderita +B dan B adalah remaja berusia 15!Q28 tahun, dan ada 62 juta remaja di Bndonesia akan menghadapi an%aman yang sama terhadap epidemi ini. 7en%ana ksi Bnternational ?onferen%e on PopulaQtion and e$elopment "B?P, B?PR5, B?PR10#, MilQlenium e$elopment oals "Ms#, serta trategi -asional Penanggulangan +B dan B 200: 2010 telah mengisyaratkan baha Pemerintah dan masyarakat harus mengerahkan upaya untuk men%egah dan mengurangi penularan +B dan B, meningkatkan kualitas hidup orang dengan +B dan B "(+# serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat +B dan B pads indiQ$idu, keluarga, dan masyarakat, termasuk remaja. anyak upaya yang telah dilakukan, banyak pihak yang terlibat, dan banyak dana yang telah.dihabiskan, akan tetapi persoalan +B dan B di Bndonesia belum teraQtasi. aktanya kita menghadapi beberapa persoalan yang membuat upaya penanggulangan +B dan B menjadi kurang efektif. Masih ada kebijakan yang menghambat upaya penanggulangan +B dan B di Bndonesia. elum ada koordinasi yang baik antara instansi!instansi yang bertanggung jaab terhadap penanggulangan +B dan B. Kompilasi data yang tidak begitu baik membuat usaha penanggulangan +B dan B juga tidak berjaQlan efektif. ementara data diperlukan untuk pengemQbangan program yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan "e$iden%e!based#. )emahnya = "tiga# hal di atas berimplikasi terhadap proQgram dan gerakan penanggulangan +B dan B,di BnQdonesia. Program seringkali menjadi tidak tepat sasaran, tidak didukung masyarakat, dan bahkan mengabaikan hak!hak kelompok marjinal. Padahal mengatasi persoalan +B dan B tidak bisa dilakukan sepihak atau difokuskan pada kelompok tertentu yang seringkali dianggap berisiko tinggi. Mengingat penularan +B dan B tidak hanya melalui hubungan seksual yang tiQdak aman semata, tetapi juga bisa melalui pertukaran darah, maka semua masyarakat menjadi berisiko terhadap penularan. pide mi +B dan B tidak akan bisa dihentikan tanpa keterlibatan semua pihak. Kita harus meQmastikan semua pihak mengambil peran dalam usaha penanggulangan +B dan B. Pemerintah< O Mendorong semua produk kebijakan*peQraturan Pemerintah Pusat maupun aerah agar menjamin hak!hak masyarakat terhadap akses informasi, pelayanan dan perlindungan +B dan B. O Menyediakan dukungan dana maupun fasiliQtas untuk program pen%egahan, peraatan dan pengobatan +B dan B termasuk jami!nan ketersediaan obat anti retro$iral "7# yang mudah diakses oleh (+. /okoh gama dan /okoh Masyarakat< O Mendorong tumbuhnya tatanan sosial!budaya dan politik yang adil dan berpihak terhadap kebutuhan dan hak masyarakat terutama remaja dan kelompok marjinal dalam upaya
penanggulangan +B dan B. Media MasQsa< O Menyampaikan pesan, informasi dan berita yang empatik, jelas dan akurat sehingga dapat mendidik masyarakat dalam menangQgulangi +B dan B. )M dan organisasi masyarakat< O Melakukan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat terutama remaja untuk membangun kesadaran dan partisipasi dalam mendorong peQmenuhan hak!hak mereka terhadap akses informasi, pelayanan, peraatan dan pengobatan +B dan B. O Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan dan program +B dan B di Bndonesia. Masyarakat dan 7emaja< O Men%ari informasi yang dibutuhkan untuk meQlindungi diri dari +B dan B dan menyebarQkan informasi tersebut ke teman sebaya dan ko!munitas lainnya. O Mempraktekkan perilaku!perilaku yang sehat sehingga terhindar dari risiko +B dan B.
. P-K/- P7(M(B K+/Promosi kesehatan adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Bni bukan sekedar pengubahan gaya hidup saja, namun berkaitan dengan pengubahan lingkungan yang d iharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat keputusan yang sehat. Pengubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui penggabunngan< 1. men%iptakan lingkungan yang mendukung, 2. mengubah perilaku, dan =. meningkatkan kesadaran. iaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat tajam beberapa dekade terakhir, dan ke%enderungan ini tampaknya akan terus berlanjut. +al ini antara lain disebabkan populasi pasien usia lanjut yang semakin banyak dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya obat!obat baru yang lebih mahal, dan perubahan pola pengobatan. i sisi lain, sumber daya yang dapat digunakan terbatas, sehingga harus di%ari %ara agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Perkembangan farmakoepidemiologi saat ini tidak hanya meneliti penggunaan dan efek obat dalam hal khasiat "effi%a%y# dan keamanan "safety# saja, tetapi juga menganalisis dari segi ekonominya. tudi khu sus yang mempelajari hal ini dikenal dengan nama farmakoekonomi. armakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil*konsekuensi dari suatu pengobatan. /ujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif!alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. &ika kita dihadapkan pada pertanyaan!pertanyaan seperti< pa kelebihan suatu obat
dilihat dari segi %ost!effe%ti$eness!nya dibandingkan oba t lain. pakah diperoleh hasil terapi yang baik dengan biaya yang ajarF pakah suatu obat dapat dimasukkan ke dalam formularium atau ke dalam daftar obat yang disubsidiF Maka farmakoekonomi dapat berperan untuk menjaab pertanyaan!pertanyaan tersebut. Bnformasi farmakoekonomi saat ini dianggap sama pentingnya dengan informasi khasiat dan keamanan obat dalam menentukan pilihan obat yang akan digunakan. armakoekonomi dapat diaplikasikan baik dalam skala mikro !misalnya dalam menentukan pilihan terapi untuk seorang pasien untuk suatu penyakit, maupun dalam skala makro !misalnya dalam menentukan obat yang akan disubsidi atau yang akan dimasukkan kedalam farmakoekonomi. Perilaku +idup ersih dan ehat "P+# di 7umah /angga P+ di 7umah /angga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. P+ di 7umah /angga dilakukan untuk men%apai 7umah /angga ber P+ yang melakukan 10 P+ yaitu < 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi B ekslusif =. Menimbang balita setiap bulan C. Menggunakan air bersih 5. Men%u%i tangan dengan air bersih dan sabun 6. Menggunakan jamban sehat :. Memberantas jentik dd rumah sekali seminggu G. Makan buah dan sayur setiap hari 8. Melakukan akti$itas fisik setiap hari 10. /idak merokok di dalam rumah Perilaku +idup ersih dan ehat "P+# di Bnstitusi Kesehatan P+ di Bnstitusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku +idup ersih dan ehat dan berperan aktif dalam meujudkan Bnstitusi Kesehatan ehat Perilaku +idup ersih dan ehat "P+# di /empat ! tempat 'mum P+ di /empat ! tempat 'mum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat ! tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan P+ dan berperan aktif dalam meujudkan tempat ! tempat 'mum ehat. /empat!tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah* sasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana pariisata, transportasi, sarana ibadah, sarana perdagangan dan olahraga, rekreasi dan sarana sosial lainnya. Perilaku +idup bersih dan ehat "P+# di ekolah P+ di ekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga se%ara
mandiri mampu men%egah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam meujudkan lingkungan sehat. Perilaku +idup ersih dan ehat "P+# di /empat Kerja P+ di /empat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam meujudkan /empat Kerja ehat. Perilaku +idup ersih dan ehat "P+# di /empat kerja antara lain < 1. /idak merokok di tempat kerja 2. Membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja =. Melakukan olahraga se%ara teratur*aktifitas fisik C. Men%u%i tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air ke%il 5. Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja 6. Menggunakan air bersih :. Menggunakan jamban saat buang air ke%il dan besar G. Membuang sampah pada tempatnya 8. Mempergunakan lat Pelindung iri "P# sesuai jenis pekerjaan . KB&K- P')BK )M P-B-K/- K')B/ P)4-K+/asaran upaya pelayanan kesehatan adalah meningkatkan mutu kesehatan manusia. Manusia sebagai insan indi$idu dan sosial berkarakter dinamis. Peningkatan pelayananan kesehatan selayaknya bertumpu pada kondisi kehidupan indi$idu dan masyarakat. ebagaimana prinsip pertama pembangunan berkelanjutan< HManusia "penduduk# merupakan pusat perhatian pembangunan berkelanjutan, dan dikehendaki agar memiliki kehidupan yang sehat dan p roduktif dalam keserasian dengan alamI "/he '- ?onferen%e of n$ironment and e$elopment, 1882#. alah satu %ara untuk men%apai sasaran itu adalah melalui kebijakan kependudukan. 'mum menyadari baha kependudukan dan kesehatan saling berkaitan. ariabel!$ariabel kependudukan, misalnya tingkat kelahiran, dan kematian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan penduduk. Pengalaman kita selama ini menunjukkan tingkat signifikannya hubungan diantara keduanya. /indakan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan p enduduk se%ara eksplisit dan langsung berhubungan dengan upaya menekan tingkat kematian dan morbiditas "tingkat ketersakitan#. +al itu se%ara tidak langsung berhubungan pula dengan upaya mengendalikan tingkat kelahiran. Pelayanan publik umumnya dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan arga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik pemerintah maupun sasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang arga
negara. ebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi seorang arga negara, semisal kebutuhan tata rias, hiburan, dan sejenisnya 'ntuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkeajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di abad moderen ini, komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak!hak a;asi manusia dari arga negaranya. (leh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang buruk, hal tersebut dianggap melanggar kon$ensi internasional tentang hak a;asi manusia. i sektor sasta, setiap lembaga sasta yang menyediakan pelayanan publik sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang men%erminkan penghormatan kepada hak!hak arga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaik!baiknya. KB&K- KP-''K- B B- K+/Pembangunan bidang kesehatan diantaranya bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan se%ara mudah, murah dan merata. Politi%al ill pemerintah tersebut dinyatakan kedalam berbagai usaha, seperti penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin, penyediaan air bersih dan sebagainya. +ak untuk hidup sehat bagi penduduk sebagai arga negara yang berdomisili di daerah harus dijamin oleh pemerintahJ sebagaimana dinyatakan dalam '' 18C5 Pasal =C "=#< H-egara bertanggung jaab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas yang layakIJ dan pelaksanaannya diatur dalam '' istem Kesehatan -asional. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah sebagai instrumen hukum pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan harus memiliki tujuan, program yang konsisten, dilaksanakan se%ara singkron dan memenuhi aspirasi masyarakat. idang Pelayanan Kesehatan idang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas meren%anakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengaasan dan pengendalian program pelayanan kesehatan. idang Pelayanan Kesehatan terdiri dari < 1. eksi Pelayanan Kesehatan asar dan 7ujukan. eksi Pelayanan Kesehatan asar dan 7ujukan mempunyai tugas meren%anakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengaasan dan pengendalian kegiatan Pelayanan Kesehatan asar dan 7ujukan. eksi ini mempunyai fungsi antara lain < o Peren%anaan program pengobatan, pen%egahan dan penanggulangan Penyakit gigi dan mulut, o Peningkatan mutu pelayanan, program kesehatan jia, program kesehatan kerja, program kesehatan indera dan laboratorium di puskesmas dan jaringannya, o Pengadaan alat kesehatan, o Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, o Pengaasan mutu pelayanan kesehatan di 7umah akit milik Pemerintah maupun sasta,
o Penanggulangan masalah kesehatan kedaruratan dan ben%anaJ o Pelaksanaan koordinasi dengan instansi *lembaga terkait o Penilaian kinerja puskesmas dan pemilihan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lain yang berprestasiJ o Pelaksanaan monitoring dan e$aluasi serta pelaporan kegiatanJ 2. eksi armasi dan Pengaasan Makanan. eksi armasi dan Pengaasan Makanan mempunyai tugas meren%anakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengaasan dan pengendalian kegiatan armasi dan Pengaasan pangan. eksi armasi dan Pengaasan Makanan mempunyai fungsi antara lain < o Peren%anaan,pelaksanaan,pengolahan dan analisa data kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebutuhan obat untuk puskesmas dan jaringannya o Pengadaan obat untuk Puskesmas dan jaringannya , o Pembinaan dan pengaasan penggunaan obat pada puskesmas dan jaringannya, o Pembinaan dan pengaasan sediaan farmasi pada puskesmas, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan sasta, apotek, toko obat, salon ke%antikan dan klinik ke%antikan, o Monitoring pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian pada apotik, instalasi farmasi rumah sakit pemerintah dan sasta, o Pelaksanaan kursus kepada pengelola makanan "jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang makanan jajanan, industri rumah tangga#, depot air minum, pembinaan dan pengaasan kepada pengelola makanan "produk industri rumah tangga, jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang makanan jajanan# dan depot air minum J o Pelaksanaan koordinasi dengan instansi *lembaga terkait o Pelaksanaan kursus kepada pengelola makanan "jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang makanan jajanan, industri rumah tangga#, depot air minum, o Pembinaan dan pengaasan kepada pengelola makanan "produk industri rumah tangga, jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang makanan jajanan# dan depot air minum, o Bn$estigasi pada kejadian luar biasa kera%unan makananJ o Pengin$entarisasian tempat pengelolaan makanan dan minuman "/PM#J o Pemberian ertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan untuk pengelola Bndustri 7umah /angga Pangan, &asa oga, 7estoran, 7umah makan dan epot air MinumJ o Pemberian /anda /erdaftar * ertifikat )aik higiene sanitasi untuk &asa oga, 7estoran , 7umah makan dan epot ir MinumJ o Melakukan pemeriksaan setempat terhadap %alon apotek , /oko obat, industri ke%il, obat tradisional,, perbekalan kesehatan rumah /angga dan Penyalur alat Kesehatan o Pelaksanaan monitoring dan e$aluasi serta pelaporan kegiatan =. eksi Pengaasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan. Mempunyai tugas meren%anakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan pengaasan dan pengendalian pelayanan Kesehatan eksi Pengaasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi < o Peren%anaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengaasan praktek dokter, dokter
gigi, bidan, peraat, balai pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, laboratorium, klinik rontgen, rumah sakit dan pengobatan tradisionalJ o Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan dan pengaasan praktek dokter, dokter gigi, bidan, peraat, balai pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, laboratorium, klinik rontgen, rumah sakit dan pengobatan tradisionalJ o Pelaksanaan koordinasi dengan instansi *lembaga terkait o Pemberian perijinan bagi dokter, dokter gigi, bidan, peraat, balai pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, laboratorium, klinik rontgen, rumah sakit umum milik pemerintah maupun sastaJ o Pemberian tanda terdaftar untuk pengobat tradisional J o Pemberian rekomendasi industri ke%il obat tradisional dan penyalur alat KesehatanJ o Pemberian surat ijin kerja asisten apoteker J o Pelaksanaan monitoring dan e$aluasi serta pelaporan kegiatan .2. ?ontoh pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik Puskesmas sebagai salah satu institusi fasilitas pemerintah daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan non!profit kepada masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam sistem kesehatan nasional, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik berdasarkan aanang tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan puskesmas tersebut. Masalah globalisasi kesehatan membaa konsekuensi, yaitu kompetensi pelayanan kesehatan pemerintah akan terdesak oleh in$estasi asing dan minimal membentuk persepsi masyarakat tentang pelayanan yang layak diterima. kibat dari tuntutan masyarakat tersebut, profesionalisme pelayanan semakin dipa%u tetapi berdasarkan koridor kebijakan standar pelayanan yang telah disusun. ebagai %ontoh, dalam rangka pelayanan kesehatan telah di%anangkan baha untuk meujudkan leman yang sehat harus dimulai dari menyehatkan manusia leman. Peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan kami lakukan dengan menga%u pada blue print leman ehat 2010. alam menjabarkan $isi pembangunan kesehatan ini dimulai dengan men%iptakan generasi yang sehat dan berkualitas sejak dini, yaitu dengan mengupayakan agar setiap bayi yang lahir di leman selalu dalam keadaan sehat dan %erdas se%ara alami. 'ntuk itu telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan Bbu hamil diantaranya melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil keluarga miskin "gakin#, dan penanganan kesehatan ibu dan anak baik melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Posyandu. edangkan untuk meningkatkan kesehatan bayi dan balita ditempuh dengan pemberian imunisasi kepada bayi sejak lahir hingga balita serta pemberian makanan tambahan bagi balita dan balita gakin melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Posyandu. alam mendukung peningkatan kualitas anak juga telah diberikan bantuan susu bagi 8.:8G sisa *MB. Pelayanan kesehatan juga diberikan kepada remaja terutama mengenai kesehatan reproduksi remaja, serta pemantauan status gi;i, konsumsi gi;i dan energi kronis pada anita usia subur. agi usia lanjut "'sila#, juga diberikan pelayanan melalui Puskesmas, Puskesmas Keliling maupun Posyandu )ansia.
erbagai upaya juga dilakukan untuk mengurangi ngka Kematian ayi dan Bbu Melahirkan, diantaranya melalui layanan K dan KB di Puskesmas, pembinaan idan esa serta pelatihan bagi dukun bayi agar dapat menerapkan standar pelayanan kesehatan bagi Bbu saat melahirkan. 'ntuk meningkatkan pelayanan kesehatan telah diupayakan standarisasi pelayanan melalui implementasi sistem manajemen mutu " MM# B( 8001<2000, yang saat ini telah diterapkan di inas Kesehatan dan di G Puskesmas. elanjutnya ditargetkan setiap tahun dapat mensertifikasi 2 Puskesmas. tandarisasi pelayanan juga dilakukan dengan standarisasi gedung Puskesmas. eluruh puskesmas di Kabupaten leman harus memiliki bangunan yang modern dengan peralatan dan ruangan yang setara. ampai tahun 200: telah selesai dibangun 10 puskesmas berlantai dua yaitu< Puskesmas epok B, Puskesmas odean BB, Puskesmas -gemplak B, Puskesmas Prambanan, Puskesmas eyegan, Puskesmas epok BB, Puskesmas leman, Puskesmas Kalasan, Puskesmas erbah, Puskesmas amping B dan saat ini sedang dilakukan pembangunan gedung serupa untuk Puskesmas -gaglik B, Puskesmas /empel B, Puskesmas Mlati B dan Puskesmas /uri. Ke depan Puskesmas Prambanan akan dikembangkan menjadi 7umah akit 'mum aerah /ipe . isamping itu juga dilakukan dengan pelaksanaan billing system, penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi yang berbasis %omputer Bntegreted +ealth Bnformation ystem "B+B# di 2C puskesmas. Penyediaan sarana ini meliputi softare dan hardare yang pelaksanaannya sudah diuji%obakan di beberapa puskesmas. Pengembangan layanan puskesmas juga dilakukan penyediaan pelayanan psikologi. ampai saat ini terdapat 12 tenaga psikolog yang bekerja untuk 2C puskesmas. Ke depan akan diupayakan di setiap puskesmas mempunyai 1 tenaga psikolog. 'paya peningkatan layanan kesehatan juga telah dilakukan di 7' leman. Pengembangan 7' diarahkan menuju rumah sakit yang mandiri dan meujudkan 7' sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten leman. (leh karena itu telah dilakukan pembenahan prasarana fisik, manajerial, M, dan sistem pelayanannya. Pada tahun 200:, telah dipersiapkan standardisasi B( bagi 7' yang akan dapat terujud pada tahun 200G. elama tahun 200: 7' juga telah memberikan pelayanan b agi pengunjung rumah sakit sebanyak :1.=52 orang, peraatan untuk keluarga miskin sebanyak 5.116 orang, non!gakin sebanyak 5.:26 orang. Pelayanan di 7' leman %ukup memadai karena angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau ed (%%upan%y 7ate "(7# men%apai G=,1=S, mendekati ideal (7 standar nasional sebesar G5S. rekuensi pemakaian tempat tidur "ed /urn ($er# men%apai :C,26 kali per tahun, kondisi tersebut masih sesuai standar nasional yaitu :5 kali per tahun. 7ata!rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya "/urn ($er Bnter$al# men%apai 0,G= hari. 7ata!rata lama peraatan pasien " )ength of tay # men%apai C,08 hari, sedangkan standar nasional lama peraatan adalah =!6 hari. elain itu juga telah dilakukan berbagai upaya penyehatan masyarakat antara lain dengan penyusunan 7aperda Pengelolaan Makanan dan Pen yehatan Pengelolaan Makanan, pemantauan peredaran makanan pada =00 Bndustri 7umah /angga Pangan "B7/P# dan C0 toko makanan, sosialisasi keaspadaan dini dan imunisasi bagi 11.86= balita dan ibu hamil 11.8C0 orang. 'paya peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan. alah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan pelaksanaan program &aminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat "&PKM# yaitu suatu %ara pemeliharaan se%ara paripurna, terstruktur dan berkesinambungan dengan pembiayaan se%ara pra upaya. &PKM ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melibatkan peran aktif dari, oleh, dan untuk masyarakat se%ara kekeluargaan dan gotong royong dalam mengatasi hambatan pembiayaan kesehatan. ampai tahun 200: sebanyak =2C0 orang telah tergabung dalam pragram &PKM ini. +asil pembangunan kesehatan masyarakat, ter%ermin dari berbag ai indikator yakni rata!rata usia harapan hidup masyarakat leman men%apai :C,62 tahun, jauh di atas usia harapan hidup nasional yang men%apai 6:,8 tahun. ngka kematian bayi :,6: per seribu kelahiran hidup, sementara di tingkat nasional sebesar =5 per seribu kelahiran. ngka kematian ibu melahirkan dapat ditekan hingga 68,=1 per seratus ribu. Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan di tingkat nasional sebesar =0: per seratus ribu kelahiran. erbaga i upaya tersebut telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan diterimanya penghargaan Ksatria hakti +usada ditya yang diberikan oleh Menteri Kesehatan 7B dalam rangka +ari Kesehatan -asional ke !C=.
. P-+')'ejak Bndonesia merdeka permasalahan obat senantiasa sejalan dengan isu internasional baha obat merupakan komoditi strategis yang mempunyai dimensi yang unik sangat berbeda dengan komoditi lainnya karena terkait proses, hasil dan penge mbangan obat itu sendiri. uatu %iri di negara!negara kurang maju atau negara!negara berkembang obat masih tergolong produk emosional yaitu mendasarkan kepada HneedI atau terpaksa herus dibeli karena masih bertumpu pada Hout of po%ketI sehingga belum tampil sebagai produk rational yang diinginkan oleh konsumen. ejak proses aal produksi, obat merupakan komoditi ekonomi, karena perangkat in$estasi maupun proses pelaksanaan dilakukan dengan hukum ekonomi namun obat se%ara uni$ersal diakui baha obat memiliki dimensi tersendiri yaitu imensi ekonomi J memerlukan in$estasi besar dan padat modal, padat riset dan sarat Bmport ?ontent. imensi /eknologi J sarat dengan hasil temuan teknologi tinggi dan berlanjut serta senantiasa memerlukan eApert dan pengembangan. imensi osial
Kemanusiaan J berperan penting untuk kesehatan dan keselamatan umat manusia. Mendalami pemahaman ketiga dimensi keatas sangatlah kompleks apalagi se%ara strategis diperlukan aplikasi agar terjadi kesepadanan d alam memahami fungsi dan posisi obat itu sendiri. uatu hal yang unik dalam komoditi obat adalah diperlukannya sinergi diantara sasta, pemerintah maupun peneliti. Ketiga peran tersebut hampir tak terpisahkan dan melekat dalam tampilan manufaktur obat, sebagaimana dirintis untuk berbagai industri melalui konsep "kademisi, isnis, dan o$ernment#. memandang begitu strategisnya obat serta menempatkan peran pengusaha sebgai mitra, dan pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator namun berperan sebagai pula kreator dan moti$ator. (bat bukan komoditi biasa sehingga para usahaan yang bergerak dibidang farmasi harus mempunyai integritas dalam menghargai produknya terkait safety, effi%a%y dan uality sedangkan pemerintah harus men empatkan peran sebagai kreator dan moti$ator. alam Kebijakan (bat -asional "Konas# disebutkan antara lain baha pemerintah bertanggung jaab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial. (leh karena itu pemerintah melaksanakan pembinaan, pengaasan dan pengendalian obat. edangkan pelaku usaha bertanggung jaab atas mutu obat, sementara itu masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang obat. Ketersediaan dan pemerataan obat berarti tersedianya obat "drug a$ailability# di seluruh Bndonesia baik jenis maupun jumlah ob at, sesuai dengan kebutuhan nyata dan pola penyakit. edangkan keterjangkauan obat berarti adanya jaminan akses obat dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu baik melalui pelayanan kesehatan sektor publik maupun sasta. BB.
B-BB KB&K- P')BK
1. Menurut ?handler dan Plano "18GG# Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk meme%ahkan masalah!masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk inter$ensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat "kelompok# yang kurang beruntung. ari definisi ?handler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai inter$ensi dari pemerintah. (ptimalisasi kebijakan publik kemudian ada pada ranah sumber daya9berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut. 2. aston "1868# Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai!nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. ehingga %ukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai!nilai kepada masyarakat. ari definisi aston, maka kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan "de%ision making#. erdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akan efisien ketika berada dalam
ranah pemerintahan. rtinya, kekuasaan negara dalam kebijakan pub lik ini sangat besar. =. rief 7amelan Karseno, M.,Ph.. Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil se%ara kolektif, demi kepentingan*keuntungan masyarakat se%ara bersamasama "kolektif#. Kebijakan Publik itu bisa berbentuk Haturan atau rambu!rambuI perdagangan dalam hubungan ekonomi antara anggota masyarakatJ bisa berbentuk pembuatan atau penyediaan barang yang akan dipakai bersama "disebut barang publik# atau bahkan, bisa berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusia sebangsa yang sering kita sebut dengan budaya yang diterima se%ara umum dalam masyarakat itu. C. /homas 7. ye "18G1# Kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. ari definisi ye, jelas baha kebijakan publik masuk dalam klasifikasi de%ision making. 5. Br. harma upta upta, dalam tulisannya menekankan perlunya sosialisasi pejabat terhadap kebijakan publik yang dibuat. i%ontohkan tentang kebijakan dalam penentuan nilai ebtanas dan ren%ana strategis pembangunan suatu ilayah. Ketika itu tidak disosialisasikan, maka kebijakan itu tidak lagi menjadi kebijakan publik. ehingga kebijakan publik artinya semata peraturan dan ketentuan yang di%iptakan oleh pemerintah saja. ari tulisannya, kebijakan publik diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja pejabat publik. alam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan pada fungsi managementnya. Menurut upta, ketika sosialisasi program dapat merata, masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan!aturan yang jelas. 6. 7atih Pratii nar, .. M.i ari artikelnya, dapat dilihat baha 7atih %enderung mengartikan kebijakan publik sebagai proses pengambilan keputusan. ia menitikberatkan sebuah kebijakan pada %ara pemerintah men%iptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak. i%ontohkan dalam artikelnya tentang perlindungan terhadap obat lokal. Masuknya obat!obat modern dan ga ya hidup masyrakat yang mulai menimbulkan nilai lokalitas membuat 7atih berpikir harus ada institusi yang berani men%iptakan kebijakan yang melindungi pembuat obat tradisional. an di situlah negara dan pejabat publi% diperlukan. ari artikelnya, kebijakan publik menurutnya dapat diklasifikasikan ke dalam proses de%ision making, untuk memutuskan apakah kebijakan perlindungan obat tradisional benar!benar diperlukan :. Br. joko >intolo Kebijakan publik masuk dalam klasifikasi inter$ensi pemerintah. ?ukup jelas dalam tulisannya, di%ontohkan maslah pendidikan. i sini pendidikan adalah proses pengenalan terhadap kebijakan itu sendiri. engan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan, diharapkan
masyarakat menjadi sosok yang mampu menghargai atau memberi apresiasi terhadap sebuah profesi sehingga tidak perlu banyak kebijakan untuk membuatnya tetap diterima. Kebijakan publik kemudian menjadi lebih fokus pada prosedur kerja sistem sosial, bukan pada prosedur tatanan orang!orang yang melakukan kebijakan tersebut. engan masyarakat yang berpendidikan, artinya, inter$ensi pemerintah dalam sebuah perubhan struktur masyarakat begitu besar. an itu artinya, langsung atau tidak, akan ada efek kebijakan untuk problem sol$ing sebuah struktur masyarakat. Bntinya, pendidikan itu sendiri harus mampu men yesuaikan dengan sistem sosial yang tepat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat pula. G. Menurut nderson "18GC#, kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu a tau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu jika terjadi suatu subjek atau krisis.
BBB. /'&'Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan sasta yang kemudian dituangkan dalam berbagai dalam tindakan nyata, mempunyai berbagai tujuan yaitu < 1. 'ntuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin. 2. itetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku. =. idorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif. B. 1. 2. =. C. 5. 6. :. G. 8. 10.
P7B-BP KB&K- P')BK Kejelasan kurasi Kesederhanaan Keamanan /anggung jaab Kemudahan akses Kenyamanan. Membuat peraturan yang efektif Menyediakan publik ser$is yang efektif dan a%%ountable Meningkatkan standar hidup masyarakat.
. K7K/7B/BK KB&K1. elalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. 2. erisi tindakan!tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah =. Merupakan apa yang benar!benar dilakukan oleh pemerintah. C. ersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negati$e dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. 5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau peraturan perundang!undangan yang bersifat memaksa.
B. P)BKB KB&K- P')BK Bmplementasi kebijakan publi% merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan, karena apalah arti dari suatu kebijakan, apabila tidak diimplementasikan dengan baik "Mustofa >ijaya,2001# . Pemerintah Kebijakan (bat -asional "K(-# . 1 Maksud dan /ujuan K(- dalam pengertian luas dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat se%ara berkelanjutan, untuk ter%apainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi!tingginya. Keterjangkauan dan penggunaan obat yang rasional merupakan bagian dari tujuan yang hendak di%apai. Pemilihan obat esensial yang tepat dan pemusatan upaya pada penyediaan obat esensial tersebut terbukti telah meningkatkan akses obat serta penggunaan obat yang rasional. emua obat yang beredar harus dijamin keamanan, khasiat dan mutunya agar betul betul memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan justru tidak merugikan kesehatan. ersamaan dengan itu masyarakat harus dilindungi dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat engan demikian tujuan K(- adalah untuk menjamin< 1. Ketersediaan , pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial 2. 'ntuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar =. Masyarakat terlindung dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat 7uang lingkup K(- men%akup pembiayaan, ketersediaan dan pemerataan, keterjangkauan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat rasional, pengaasan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan pemantauan serta e$aluasi. alam hal ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat diutamakan pada obat esensial, sedangkan dari aspek jaminan mutu diberlakukan pada semua jenis obat. elain tujuan umum yang terkait dengan kesehatan dasar, ada pula tujuan tujuan umum lainnya, termasuk tujuan konomi misalnya, untuk mengurangi penggunaan de$isa negara dalam impor obat atau untuk meyediakan lapangan pekerjaan seperti dalam bidang penyediaan dan penyeraran obat, pengemasan,atau produksi obat. &uga ada beberapa strategi ekonomi untuk obat seperti menjamin pembiayaan obat yang memadai serta berkesinambungan merupakan tantangan besar. Pembiayaan publik bagi obat disarana pelayanan kesehatan pemerintah diterima sebagai kebijakan yang sah di banyak negara dan oleh banyak lembaga. elain itu mekanisme pembiayaan seperti biaya berobat "user fee# merupakan suatu hal yang dapat diterapakan dinegara negara miskin guna meningkatkan sumberdaya pembiayaan. Kebijakan keuangan harus diran%ang untuk memaksimalkan sumberdaya bagi obat dan mempertahankan harga obat serendah mungkain disektor pemerintahan. Mekanisme yang mungkin digunakan untuk meningkatkan akses ekonomi terhadap obat esensial disemua sektor antara lain adalah %akupan asuransi yang lebih luas, informasi harga, pengganti obat generik untuk meningkatkan persaingan harga, peraturan tentang harga produsen, serta peraturan tentang batas harga en%eran
Peningkatan efisiensi dalam sistem kefarmasian dapat membantu negara mengatasi dampak dari ma%roe%onomi% sho%ks seperti de$aluasi mata uang fran% di frika arat mendorong negara negara yang ada di ilayah tersebut untuk memperkuat kebijakan obat esensial mereka bagi sektor pemerintahan serta mengenalkan mekanisme untuk mempromosikan obat dengan mana generik kepada masyarakat. /ujuan pembangunan nasional misalnya memperbaiki sistem transportasi dan komunikasi, mengembangkan produksi farmasi nasional, melindungi hak kekayaan intelektual atau menghindar pemberian hak tersebut kepada pabrik obat untuk memproduksi abat tertentu "guna menghindari harga obat yang sangat mahal#, /erlepas dari keadaan tertentu yang dihadapi oleh suatu negara. Konas yang komperhensif seharusnya menguraikan dengan jelas peran sektor pemerintahan dan sasta. elain itu kebijakan tersebut harus mempertimbangkan efisiensi "dengan sumberdaya yang ada dapat menyelenggarakan pelayanaan yang semaksimal mungkin#, pemerataan "akses yang merata#, serta kesinambungan pengaturan pasokan obat yang ada berbeda beda tergantung dari pemerintah dalam hal pembiayaan, penyaluran, penyediaan, dan penyerahan obat. anyak negara berkembang mempertahankan sistem pemerintahan yang mengatur pengadaan dan impor obat selama puluhan tahun, karena kegiatan sektor sasta berpusat diilayah perkotaan dan tidak ada sistem asuransi kesehatan, Meskipun sistem seperti ini tetap dibutuhkan, masih dibutuhkan penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan, manajemen, dan pembiayaan. .2 /7/B - )-- KB&K a. trategi 1. Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial . kses obat esensial bagi masyarakat se%ara garis besar dipengaruhi oleh e mpat faktor utama, yaitu penggunaan obat se%ara rasionalJ harga yang terjangkauJ pendanaan yang berkelanjutanJ dan sistem kesehatan serta sistem penyediaan obat yang dapat diandalkan. erdasarkan pola pemikiran di atas ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial hendak di%apai melalui strategi berikut< a. istem pembiayaan obat berkelanjutan, baik sektor publik maupun sektor sasta menga%u pada '' -o C0 /ahun 200C tentang istem &aminan osial -asional "&-# yang dijabarkan dalam berbagai bentuk &aminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat "&PKM#. b. 7asionalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik. %. Penerapan sistem pengadan dalam jumlah besar "bulk pur%hasing# atau pengadaan se%ara terpusat "pool pro%urement# disektor publik. isertai distribusi obat yang efektif, efisien dan akuntabel, pada sektor publik dan sasta. d. Pengembangan dan e$aluasi terus!menerus, model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di daerah terpen%il, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah raan. e. Penyiapan regulasi yang tepat untuk menjamin ketersediaan obat . f. Memanfaatkan skema dalam /rips < %ompulsary li%ense, go$ernment use, paralel impor. 2. &aminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari berbagai dampak salah penggunaan dan penyalahgunaan obat. Pengaasan dan pengendalian obat mulai dari impor, produksi hingga ke tangan pasien,
merupakan kegiatan yang tak terpisahkan. (leh karena itu keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar harus dapat dijamin melalui strategi berikut< a. Penilaian dan pengu jian melalui proses pendaftaran, pembinaan, pengaasan dan pengendalian "binasdal# produksi, impor, ekspor, distribusi dan pelayanan obat merupakan suatu kesatuan yang utuh, dilakukan se%ara transparan dan independen. b. danya dasar hukum, dan penegakan hukum se%ara konsisten, dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran. %. Penyempurnaan ketentuan sarana produksi, sarana distribusi, sampai dengan tingkat penge%er. d. Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terper%aya, sehingga terhindar dari penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan. e. Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman pengembangan bahan obat. =. Penggunaan obat se%ara rasional Pengembangan serta penerapan pedoman terapi dan kepatuhan terhadap aftar (bat sensial -asional "(-#, merupakan dasar dari pengembangan penggunaan obat se%ara rasional. alah satu masalah yang mendasar atas terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional adalah informasi yang tidak benar, tidak lengkap dan menyesatkan. (leh karena itu perlu dijamin agar pengguna obat, baik pel ayan kesehatan maupun masyarakat mendap atkan informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. erdasarkan hal!hal tersebut di atas upaya untuk penggunaan obat yang rasional dilakukan melalui strategi berikut< a. Penerapan aftar (bat sensial -asional "(-# dalam setiap upaya pelayanan kesehatan, baik perorangan maupun masyarakat, melalui pemanfaatan pedoman terapi dan formularium . b. dopsi obat dari (- pada pengadaan obat dan skema &PKM. %. Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui kajian biaya efektif dan kemanfaatan "?ost effe%ti$eness and %ost benefit analysis# pada seleksi obat yang digunak an di semua tingkat pelayanan. d. Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. e. Menjamin diterimanya informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan oleh para pengguna. f. Pemberdayaan masyarakat melalui KB "komunikasi, informasi dan edukasi#. g. Pembatasan jumlah dan jenis obat yang beredar.
b. )andasan Kebijakan 'ntuk men%apai tujuan K(- ditetapkan landasan kebijakan sebagai berikut< 1. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengaasan dan pengendalian obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jaab atas mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya. /ugas pengaasan dan pengendalian yang menjadi tanggungjaab pemerintah dilakukan se%ara profesional, bertanggungjaab, independen dan transparan. 2. Pemerintah bertanggung jaab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat
esensial yang dibutuhkan masyarakat. =. Pemerintah dan pelayan kesehatan bertanggungjaab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan. C. Pemerintah mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan obat yang men%akup aspek sistem"manajamen obat, manajemen M, penggunaan obat rasional, dan lain!lanin#, komoditi obat, proses "pengembangan obat baru#, kajian regulasi dan kebijakan. 5. Pemerintah dan semua pihak terkait bertanggungjaab atas ketersediaan M yang dapat menunjang pen%apaian sasaran. .= P(K(K!P(K(K - )-K+!)-K+ KB&K a. Pembiayaan (bat )angkah kebijakan < 1. Penetapan target pembiayaan obat sektor publik se%ara nasional 2. epartemen Kesehatan mengembangkan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik di daerah. =. Pemerintah menyediakan anggaran obat untuk program kesehatan nasional. edangkan untuk masyarakat yang dikategorikan mampu dapat berkontribusi. C. Pemerintah Pusat menyediakan dana buffer stok nasional untuk kepentingan penanggulangan ben%ana, dan memenuhi kekurangan obat di kabup aten*kota. 5. esuai dengan peraturan perundang ! undangan yang berlaku, pemerintah daerah menyediakan anggaran obat yang dialokasikan dari ana lokasi 'mum "'#, khususnya untuk pelayanan kesehatan strata pertama. Mengingat obat sangat penting artinya bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu alokasi anggaran yang %ukup. 6. esuai dengan 'ndang!'ndang -o C0 tahun 200C tentan &- "istem &aminan osial -asional#, skema &PKM dan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna termasuk obat. :. iaya yang mungkin dikenakan kepada pasien di pelayanan, khususnya Puskesmas, semata! mata merupakan alat Hserta bayarI "%o!payment# dan tidak ditujukan sebagai sumber penghasilan. G. 'ntuk menghadapi keadaan darurat, maka pemerintah harus mengutamakan penggunaan obat dalam negeri. antuan dari -egara donor sifatnya hanya supplemen. Mekanisme obat bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. 8. Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga obat untuk menjamin keajaran harga obat.
b. Ketersediaan (bat )angkah Kebijakan < 1. Memberikan insentif untuk produksi dalam negeri tanpa menyimpangdari dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam perjanjian >/(.
2. Menunjang ekspor obat untuk men%apai skala produksi yang lebih ekonomis untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional. erkenaan dengan itu otoritas regulasi obat mengupayakan pengakuan internasional atas sertifikasi nasional serta memberikan fasilitasi sertifikasi internasional pabrik farmasi. =. Peningkatan kerjasama regional, baik sektor publik maupun sektor sasta, dalam rangka perdagangan obat internasional untuk pengembangan produksi dalam negeri. C. Peningkatan efisiensi dan efekti$itas distribusi obat melalui regulasi yang tepat. 5. Peningkatan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan profesionalisme tenaga farmasi sesuai dengan stLndar pelayanan yang berlaku. 6. Pemberian insentif untuk pelayanan obat di daerah terpen%il. :. Peningkatan peran serta penge%er obat terutama di daerah terpen%il untuk penyebaran pelayanan obat bebas se%ara baik. G. Ketersediaan obat sektor publik< a. Pembentukan Bnstalasi armasi di Propinsi dan Kabupaten*Kota Pemekaran serta 7e$italisasi Bnstalasi armasi Kabupaten*Kota "BK# yang sudah ada sebagai 'nit Pengelola (bat dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efisien dan efektif. b. Penerapan prinsip efisiensi dalam pengadaan obat, dengan mengikuti (-, serta dengan pemusatan pengadaan obat di daerah pada tingkat kabupaten*kota. %. Penerapan pengelolaan obat yang baik di BK. d. Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan obat sektor publik serta pemisahan fungsi dan tanggung jaab seleksi, kuantifikasi, spesifikasi produk, pra!kualifikasi pemasok, dan pelaksanaan tender. e. Memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri apabaila diperlukan memanfaatkan skema %ompulsary li%ense, go$ernment use, pararel impor untuk memenuhi keperluan obat disektor publik 8. Ketersediaan obat dalam keadaan darurat a. Pengorganisasian suplai obat dalam keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.. b. epartemen Kesehatan menyusun pedoman pengadaan obat untuk kead aan darurat yang ditinjau kembali se%ara berkala. %. Pengadaan obat untuk keadaan darurat mengikuti pedoman epartemen Kesehatan dan pemerintah mengambil langkah langkah untuk menjamin ketepatan jumlah, jenis, mutu dan aktu penyerahan obat. d. 'ntuk menghadapi keadaan darurat , maka pemerintah harus mengutamakan obat produksi dalam negeri. antuan dari -egara donor sifatnya hanya sisipan "supplemen#. Mekanisme obat bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. 10. Pemerintah mengembangkan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan mengambil langkah!langkah penyediaannya. 11.Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga obat untuk menjamin ketersedian obat. 12.'ntuk mengatasi masalah penyakit tertentu yangg memerlukan (rphan rug, maka pemerintah dapat menggunakan pe%ial %%ess %heme.
%. Keterjangkauan )angkah Kebijakan < 1. Peningkatan penerapan Konsep (bat sensial sensial dan Program (bat enerik< enerik< a. osialisasi Konsep (bat sensial dalam pelayanan kesehatan baik sektor publik maupun sasta. b. Menerapkan (- dalam seluruh sarana pelayanan kesehatan. %. e%ara konsisten konsisten memasyarakatkan obat generik. d. (- merupakan bagian dari kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan tenaga profesi kesehatan. e. Peningkatan Program (bat enerik dengan pengendalian mutu dan harga dengan memanfaatkan informasi harga obat internasional. f. Mengi;inkan pelaksanaan registrasi obat generik yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan sebelum hak paten obat yang bersangkutan kadaluarsa. g. Pemberian insentif kepada apotek dalam pelayanan obat esensial dan obat generik. 2. Pemerintah melaksanakan e$aluasi harga se%ara periodik dengan membandingkan dengan harga referensi internasional mengikuti metoda standar internasional yang terkini untuk< a. Membandingkan harga dengan harga di negara lain dalam rangka mengambil langkah kebijakan yang tepat mengenai harga obatJ b. Membandingkan keterjangkauan obat oleh masyarakat di berbagai daerah "baik perkotaan maupun pedesaan#, dan di sarana pelayanan berbagai sektor "baik di sektor publik, sektor sasta maupun sektor sasta nirlaba# dalam rangka mengambil keb ijakan yang tepatJ %. Menilai dampak kebijakan yang telah dilaksanakan dilaksanakan mengenai harga obat. =. Pemanfaatan studi studi farmako farmako ! ekonomik diunit pelayanan kesehatan se%ara terintegrasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. C. Pengendalian harga jual pabrik< a. Pemerintah melakukan perbandingan harga obat yang masih dilindungi hak paten pemerintah melaksanakan lisensi ajib sesuai dengan 'ndang!undang -o 1C /ahun 2001 tentang Paten. engan harga di negara lain dengan menga%u pada hasil pengukuran harga obat bila perlu. b. +arga obat me!too "kopi# tidak boleh lebih mahal dari harga obat paten yang bersangkutan. 5. Pemerintah mengembangkan sistem informasi harga obat bagi masyarakat. 6. Pemerintah mengembangkan sistem sistem pengadaan obat sektor publik dengan menerapkan prinsip pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan terpusat. :. Penghapusan pajak dan bea masuk untuk obat esensial G. Pemerintah perlu melakukan kebijakan penetapan harga harga obat untuk menjamin keterjangkauan harga obat. d. eleksi (bat sensial )angkah Kebijakan < 1. Pembentukan komite nasional untuk pemilihan obat esensial. 2. Pemilihan obat esensial esensial harus terkait dengan pedoman terapi atau standar pengobatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini.
=. eleksi obat esensial dilakukan melalui penelaahan ilmiah yang mendalam dan pengambilan keputusan yang transparan dengan melibatkan para ahli dalam bidang obat dan kedokteran, berbagai strata sarana pelayanan kesehatan 'KM dan 'KP dan lembaga pendidikan tenaga profesi kesehatan. C. 7e$isi (- dilakukan se%ara periodik p aling tidak setiap = ! C tahun dengan melalui proses pengambilan keputusan yang sama. 5. Penyebarluasan (- dan setiap re$isi (- kepada sarana pelayanan kesehatan sampai daerah yang terpen%il, pendidik tenaga profesi kesehatan, pelayan kesehatan, mahasisa kesehatan, baik dalam bentuk ter%etak maupun elektronik. 6. Pengintegrasian Konsep (bat sensial dalam pendidikan formal, pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan tenaga profesi kesehatan. e. Penggunaan (bat 4ang 7asional )angkah Kebijakan < 1. Pembentukan komite nasional multidisiplin untuk mengkoordinasi langkah kebijakan penggunaan obat. 2. Penyusunan pedoman terapi terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terkini yang di re$isi se%ara berkala. =. (- sebagai a%uan pemilihan obat. C. Pemberdayaan Komite armasi dan /erapi /erapi di rumah sakit. 5. Pembelajaran farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum 1 tenaga profesi kesehatan. 6. Pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan i;in menjalankan kegiatan profesi. :. Pengaasan, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat. G. Penyediaan informasi obat yang jujur dan benar. benar. 8. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk untuk menggunakan obat se%ara tepat dan benar. 10.)angkah regulasi dan penerapannya untuk menghindarkan insentif pada penggunaan dan penulisan resep obat tertentu. 11.7egulasi untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan penggunaan obat se%ara rasional. 12. lokasi anggaran pemerintah yang memadai untuk memastikan ketersediaan obat esensial serta untuk pelatihan tenaga profesi kesehatan. f. 7egulasi (bat )angkah Kebijakan < 1. 7egulasi obat dilaksanakan se%ara transparan transparan dan independen. independen. 2. Perkuatan fungsi pengaasan obat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh terdiri terdiri dari< a. Pendaftaran obat nasionalJ b. Peri;inan sarana produksi dan distribusiJ %. Bnspeksi sarana produksi dan sarana distribusi distribusi obatJ d. kses laboratorium pemeriksaan pemeriksaan mutuJ e. Pelulusan uji oleh regulator yang kompetenJ f. ur$eilans pas%a pemasaranJ g. (torisasi uji klinik.
=. Peningkatan sarana dan prasarana regulasi obat, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai. C. Pemantapan usaha impor, produksi, distribusi, distribusi, dan pelayanan obat. 5. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional meliputi meliputi standar mutu, standar proses, proses, dan pengembangan sarana jaminan mutu "uality assuran%e# obat. 6. Pengembangan tenaga baik dalam jumlah dan mutu sesuai dengan stLndar kompentesi. :. Pengakuan internasional terhadap sertifikasi nasional obat, sarana produksi obat, dan tenaga profesional di bidang obat. G. Peningkatan inspeksi jalur distribusi distribusi yang ditunjang prosedur operasi standar, dilaksanakan oleh tenaga inspektur inspektur terlatih terlatih dengan jumlah memadai, serta dilengkapi peralatan peralatan yang yang lengkap "antara lain untuk tes obat sederhana#. 8. Pembentukan Pusat Bnformasi (bat di pelayanan kesehatan dan inas Kesehatan untuk intensifikasi penyebaran informasi obat. 10. Peningkatan kerjasama kerjasama dengan instansi instansi terkait dalam penegakan hukum se%ara se%ara konsisten. konsisten. 11. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat untuk berperan dalam kontrol sosial menghadapi obat palsu dan obat tidak terdaftar melalui berbagai jalur komunikasi dan berbagai media. 12. Pengembangan sistem nasional farmako$ijilan sebagai pengembangan dari Monitoring fek amping (bat -asional "M( -asional#. 1=. Mengembangkan peraturan perundang!undangan yang mengatur Promosi obat dengan mengadopsi Hthi%al ?riteria for Medi%inal PromotionI dari >+( untuk merespons promosi obat non!etis. g. Penelitian an Pengembangan )angkah Kebijakan< 1. Pengembangan, dan modifikasi indikator penerapan K(-. 2. Pengembangan model pengelolaan terutama obat esensial di daerah terpen%il, daerah perbatasan, daerah raan ben%ana, daerah tertinggal, guna menunjang ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan =. Penelitian operasional untuk e$aluasi e$aluasi penerapan K(- K(- se%ara se%ara berkala berkala sesuai sesuai dengan pedoman >+( untuk dapat melakukan penilaian kemajuan penerapannya. C. Pengembangan obat baru untuk penyakit baru "emerging#, mun%ul!kembali "re!emerging#, obat yang se%ara ekonomis tidak menguntungkan namun sangat diperlukan "orphan drugs#. 5. Pengembangan dan re$italisasi istem Bnformasi (bat di Bnstalasi armasi Kabupaten*Kota "BK# untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan khususnya obat esensial. 6. Pengembangan dan e$aluasi sistem monitoring monitoring keamanan penggunaan obat. :. Kajian atas efektifitas sistem sampling pada uji petik pengujian obat di pasaran. G. Penelitian dan pengembangan penggunaan obat rasional mulai dari identifikasi masalah, besarnya masalah, memilih strategi peningkatan penggunaan obat yang rasional 8. Penerbitan dan re$isi pedoman %ara uji klinis yang baik untuk berbagai kelas terapi obat. h. Pengembangan umber aya Manusia )angkah kebijakan <
1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga farmasi di bidang obat. 2. Penyediaan tenaga farmasi sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pelayanan kesehatan. =. K(- merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga profesi kesehatan. C. Penerapan K(- pada pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi kesehatan. 5. Penyelenggaraan pelatihan kerja "in!job training# untuk menunjang pengaasan obat , penggunaan obat yang rasional serta pengelolaan obat esensial se%ara efektif dan efisien. 6. Kerjasama regional dan internasional untuk pengembangan M a.l. kerjasama dengan organisasi internasional dan dengan negara donor. i. Pemantauan an $aluasi )angkah Kebijakan < 1. Pemantauan dilakukan se%ara berkala dan e$aluasi dilakukan oleh suatu komite nasional yang melibatkan instansi terkait. 2. )ingkup pemantauan dan e$aluasi meliputi antara lain prioritas penerapan, kapasitas, pelaksanaan dan kemajuan pen%apaian tujuan. =. Pemantauan dapat dilakukan dengan penetapan daerah sampel. C. Pelaksanaan pemantauan mengikuti pedoman >+( dan bekerjasama dengan >+( untuk memungkinkan membandingkan hasilnya dengan negara lain. 5. Pemanfaatan hasil pemantauan dan e$aluasi untuk< a. /indak lanjut berupa penyesuaian kebijakan, baik penyesuaian opsi kebijakan maupun penetapan prioritas. b. -egosiasi dengan instansi dan badan terkait. %. ahan pembahasan dengan berbagai badan internasional maupun donor luar negeri. . asta /ata -iaga (bat di 7.asta da 5 hal yang baru dalam pola baru manajemen bisnis obat di rumah sakit sasta< 1. tandarisasi obat yang mengharuskan pihak farmasi membayar per produk dan keajiban donasi obat. tandarisasi obat atau ormarium pada aalnya adalah untuk mengatur peredaran obat dengan memberikan kebebasan farmasi untuk mempromosikan produk ke komite medik mengenai keunggulan obat agar masuk dalam komposisi obat formarium rumah sakit yaitu tiga jenis obat< satu obat original, dua produk me too dan satu obat generik. +al yang menonjol adalah sedikitnya penggunaan obat generik yang masuk standart, kemungkinan harga obat generik belum memenuhi skala ekonomis bagi rumah sakit sasta padahal termasuk obat esensial yang harus ada di setiap layanan kesehatan, sebagai gantinya rumah sakit mengganti obat sejenis yang bermerek yang harganya mahal. engan keharusan membayar setiap obat bermerek maka men%iptakan suatu pasar oligopoli karena mengedepankan farmasi yang bisa melakukan hal ini , padahal hampir semua prinsipal farmasi terbentur kode etik global yang mengharamkan %ara ini. 2.istem Pembelian roup
Pemberian diskon oleh pihak farmasi biasanya berdasarkan kuantitas unit pembelian di sebuah rumah sakit.semua rumah sakit yang menjadi group mendapat harga yang sama artinya diskon akan sama semua alaupun masing!masing group nilai pembeliannya berbeda!beda. istim yang sangat menguntungkan karena berpatokan kepada diskon terbesar yang didapati oleh salah satu rumah sakit group yang pembelian besar. istim yang sangat menguntungkan karena berpatokan kepada diskon terbesar yang didapati oleh salah satu rumah sakit group yang pembelian besar. =.istem pembelian obat dengan Konsinyasi eberapa rumah sakit bahkan rumah sakit pemerintahpun sudah menerapkan sistim ini. pembelian konsinyasi ke distributor dengan jangka aktu pembayaran 60 hari dan setelah obat laku maka akan diproses pembayaran, jika tidak laku berhak meretur obat . &ika distributor berberatan dengan konsinyasi, jangan harap prinsipal farmasi dapat mengembangkan pasarnya. C.Kerjasama dengan Prinsipal farmasi dalam bentuk Kontrak obat dengan memberikan Had$an%e dis%ountI ke 7umah akit selama periode tertentu. +ampir semua rumah sakit sasta sudah menjalankan Hkontrak dis%ount dibayar dimukaI ini, setiap pabrikan akan dipanggil oleh manajemen rumah sakit untuk melakukan kontrak obat selama satu tahun dengan membayar uang dis%ount di muka. Menurut sumber dari beberapa rumah sakit terkemuka, system ad$an%e dis%ount ini sebuah rumah sakit besar dapat menghimpun dana rata!rata minimal 1.5 milyar pertahun dari kontrak obat. 5.7esep obat dari dokter raat jalan terintegrasi langsung di armasi 7umah akit iasanya jika berobat di rumah sakit, pasien akan mendapat resep yang bebas ditebus apakah di rumah sakit tersebut atau di apotik dekat rumah pasien. istim ini sudah dijalankan beberapa 7 asta, dokter akan meresepkan obat dengan memberikan resep yang hanya bisa diba%a dengan HkodeI oleh pihak rumah sakit saja, ada pula yang memberikan kartu setelah berobat untuk mengambil obat di farmasi 7. tujuan utama memang mengkandangkan resep agar tidak keluar ke apotik disekitar, sungguh ironi bagi apotik!apotik yang akan mengalami sepi resep pasien.
3)4 "3')B/4!&'/ )B 47# adalah penghitungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup pasien dengan adanya inter$ensi dari health%areT ia adalah hasil aritmetik dari harapan hidup dan pengukuran kualitas hidup yang tersisa. "di sisa kehidupannya, gimana kualitas hidupnya#. 3aly menentukan seberapa kualitas hidupnya pada kondisi tak lagi sehat "hee, gimana sih bahasanya. Bntinya, sebagaimana sih nilai kualitas hidupnya setelah dia sakit#. Kalau sehat, nilainya 1 kalau meninggal nilainya 0. -amun, ada juga kondisi di mana sebenarnya meninggal adalah lebih baik bagi dia dari pada ngerasain sakit. Bni nilainya udah minus. )eat dari nol. 3)4s menyediakan mata uang yang umum untuk menilai benefit yang diperoleh dari inter$ensi yang ber$ariasi pada kualitas kehidupan p asien dan sur$i$enya si pasien. Ketika dikombinasikan dengan biaya yang disediakan untuk inter$ensi, mengasilkan %ost utility rasio, yang mana ini meng!indikasikan biaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah tahun kehidupan dengan kesehatan dan kualitas yang baik "1 3)4#. Perbandingan dapat dibuat antara inter$ensi dan prioritas bisa dibangun berdasarkan inter$ensi ini yang mana yang relati$e nda mahal "lo %ost per 3)4# dan yang relati$e mahal "high %ost per 3)4#.
3)4 masih jauh dari sempurna sebagai suatu pengukuran aout%ome, dengan sejumlah kekurangan di segi teknik dan metodologi. Meskipun begitu, penggunaan 3)4 ini pada keputusan sumber alokasi mengartikan baha pilihan bersaing antara kelompok pasien untuk medi%al %are dibuat se%ara jelas dan komisioner diberi pengertian tentang benefit yang mungk in pada teknologi dan terapi yang baru. /rus, sebenarnya konsep apa sih yang ada di belakang 3)4 ituF (ut%ome dari 3)4 itu sendiri terdiri dari 2 komponen dasar < kualitas dan kuantitas hidupU i 3)4 ini akan men%akupi dan melingkupi kedua hal tersebut. an kemudian hasil aritmatika dari harapan hidup dan mengukur kualitas hidup yang tersisa. Kalo menurut si -B? "-ational Bnstitute for +ealth and ?lini%al A%ellen%e#, 3)4 itu adalah mengukur panjangnya ketahanan hidup seseorang dengan kualitas kesehatan kehidupannya. 3)4 merupakan suatu %ommon %urren%y uantuk mengukur seberapa tingkat kesehatan yang diperoleh yang dihasilkan oleh inter$ensi health%are dan apabila dikombinasikan dengan biaya yang berkaitan dengan inter$ensi tersebut bisa digunakan untuk menilai manfaat relati$e dari segi prespektif ekonomi. 3uantitas hidup, dapat dilihat dari seberapa lama seseorang bisa sur$i$e atau seberapa lama harapan hidup seseorang masih jadi pengukuran tradisional yang dapat diterima se%ara luas dan memiliki beberapa masalah perbandingan antara seseorang hidup apa tidak. Kualitas hidup melingkupi rentang atau sisi yang berbeda dari kehidupan seseorang, tidak hanya status kesehatan mereka saja. Kejadiannya terbatas pada fo%us kualitas kehidupan yang berkaitan dengan kesehatan yang menyebabkan sejumlah dimensi yang berkaitan dengan fisik dan kapasitas mental. ejumlah pendekatan telah digunakan untuk meningkatkan nilai kualitas hidup ini "'tilitas kesehatan#. ebagai %ontoh standard gamble, time trade!off dan penggun aan rating s%ale. 'tilitas itu mnaghasilkan perakilan nilai yang dikaitkan dengan masing!masing kondisi kesehatan. -ilainya antara 0 dan 1. &adi, ada nilai!nilai tertentu dalam mengukur kualitas hidup pasien. isa menggunakan rating skala tertentu yang kemudian kita dapatkan nilainya. erikut ini pembahasan formula mengenai 3)4 yang aku adopsi dari H>hat 3)4I yang ditulis oleh ?eri Phillips.
7MK(K(-(MB K')B/ +B'P
. P-+')'Kesehatan adalah Vin$estasiV yang mengandung arti baha sehat merupakan modal agar dapat hidup produktif, bahagia dan sejahtera. Melalui manajemen kesehatan yang baik, maka dengan kondisi seseorang yang sehat akan meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pendapatan dan tingkat pendidikan, menurunkan angka kematian dan akhirnya menurunkan kemiskinan. ebaliknya bila seseorang sakit, produktifitas menjadi rendah, penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah, status gi;i memburuk, pertumbuhan dan perkembangan terganggu, kemampuan intelektual berkurang serta berbagai ikutannya yang dapat menimbulkan kemiskinan dan mengan%am kualitas hidup manusia Bndonesia. Bndeks Kualitas +idup ")3B# adalah sebuah senyaa indikator sosial dari kesejahteraan manusia yang men%erminkan kehidupan panjang diharapkan dalam kesehatan yang baik dan peningkatan kualitas hidup melalui akses ke pendapatan. Bndeks Kualitas +idup menggabungkan
dua indikator sosial utama< sehat dengan harapan hidup saat lahir. Bstilah kualitas hidup digunakan untuk menge$aluasi kesejahteraan umum indi$idu dan masyarakat. Memahami kualitas hidup diakui semakin penting dalam kesehatan, di mana hubungan antara biaya dan nilai menimbulkan masalah kompleks. ebagai %ontoh, penyedia layanan kesehatan harus membuat keputusan ekonomi, salahsatunya tentang penggunaan obat!obatan. (bat sebagai salah satu unsur yang penting dalam upaya kesehatan, mulai dari upaya peningkatan kesehatan, pen%egahan, diagnosis, pengobatan dan pemulihan harus diusahakan agar selalu tersedia pada saat dibutuhkan. isamping merupakan unsur yang penting dalam upaya kesehatan, obat sebagai produk dari industri farmasi dengan sendirinya tidak lepas dari aspek ekonomi dan teknologi. iaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat tajam beberapa dekade terakhir, dan ke%enderungan ini tampaknya akan terus berlanjut. +al ini antara lain disebabkan populasi pasien usia lanjut yang semakin banyak dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya obat!obat baru yang lebih mahal, dan perubahan pola pengobatan. i sisi lain, sumber daya yang dapat digunakan terbatas, sehingga harus di%ari %ara agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. /ersedianya berbagai ma%am obat memberikan dampak positif. /etapi, semakin banyak jumlah obat yang tersedia, akan menimbulkan berbagai permasalahan. imulai dari semakin banyak nama serta bentuk sediaan obat yang harus diketahui dokter sehingga ke%enderungan bagi dokter untuk menuliskan resep yang salah semakin besar, hingga permasalahan mengenai manakah obat yang terbaik yang dapat diberikan pada pasien. Maka dari aspek inilah kemudian ilmu farmakoekonomi semakin berkembang pada tahun!tahun terakhir. imana pada ilmu farmakoekonomi, akan dibahas tentang %ost dan pri%e dari suatu regimen terapi dengan juga menimbang efek yang ditimbulkan dari masing!masing obat. . 7MK(K(-(MB armakoekonomi "pharma%oe%onomi%s# adalah suatu metoda baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin tetapi efektif dalam meraat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik "%ost effe%ti$e ith best %lini%al out%ome#. iaya yang dimaksud efisien dan serendah mungkin maksudnya ialah biaya yang dibutuhkan semenjak pasien mulai menerima terapi sampai pasien sembuh "%ost# dan bukan hanya dilihat dari biaya per item obat yang dikonsumsi pasien "pri%e#. tau dengan kata lain, metoda ini tidak hanya berhubungan dengan upaya mendapatkan biaya obat yang murah, tetapi juga berhubungan dengan efisiensi obat, efisiensi peralatan, penyediaan dan monitoring obat ataupun proses yang berhubungan dengan pemberian obat!obatan. armakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan pengunaan obat dalam peraatan kesehatan. nalisis farmakoekonomi menggambarkan dan menganalisa biaya obat untuk sistem peraatan kesehatan. tudi farmakoekonomi diran%ang untuk menjamin baha bahan!bahan peraatan kesehatan digunakan paling efisien dan ekonomis. /ujuan dari farmakoekonomi diantaranya membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan
pada kondisi yang sama selain itu juga dapat membandingkan pengobatan "treatment# yang berbeda untuk kondisi yang berbeda#. dapun prinsip farmakoekonomi sebagai berikut yaitu menetapkan masalah, identifikasi alternatif inter$ensi, menentukan hubungan antara in%ome dan out%ome sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, identifikasi dan mengukur out%ome dari alternatif inter$ensi, menilai biaya dan efekti$itas, dan langkah terakhir ada lah interpretasi dan pengambilan kesimpulan. ?. /7MB-()(B - M/( )M 7MK(K(-(MB alam bidang farmakoekonomi terdapat beberapa terminologi yang penting untuk kita ketahui antara lain biaya "%ost# dan harga "pri%e#. iaya "?ost# adalah biaya yang dibutuhkan semenjak pasien mulai menerima terapi sampai pasien sembuh. edangkan harga "Pri%e# yaitu biaya per item obat yang dikonsumsi pasien. edangkan e$aluasi dalam farmakoekonomi meliputi ?ost!Minimi;ation nalysis "?M#, ?ost! ffe%ti$eness nalysis "?#, ?ost!enefit nalysis "?#, dan ?ost!'tility nalysis "?'#. 1. ?ost!Minimi;ation nalysis Metode ?ost!minimi;ation analysis "?M# membandingkan biaya total penggunaan 2 atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obatnya sama "ekui$alen#. Karena obat!obat yang dibandingkan memberikan hasil yang sama, maka ?M memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya per!harinya paling rendah. ?ontoh dari analisis %ost!minimi;ation adalah terapi dengan antibiotika generik dengan paten, out%ome klinik "efek samping dan efikasi sama#, yang berbeda adalah onset dan durasinya. Maka pemilihan obat difokuskan pada obat yang biaya per harinya lebih murah. 2. ?ost!enefit nalysis nalisis ?ost!enefit adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan man faat suatu inter$ensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil peraatan kesehatan. /ipe analisis ini sangat %o%ok untuk alokasi bahan!bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. nalisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah dikon$ersi ke dalam bentuk rupiah. Metode ?ost!enefit analysis "?# mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan 2 program kesehatan dimana out%ome dari kedua program tersebut berbeda "%ontoh< %ost!benefit dari program penggunaan $aksin dibandingkan dengan program penggunaan obat antihiperlipidemia#. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat di%egah, kemudian dibandingkan dengan biaya kalau program kesehatan dilakukan. Makin tinggi ratio benefit<%ost, maka program makin menguntungkan. Metode ini juga digunakan untuk meneliti pengobatan tunggal. &ika rationya lebih dari 1, maka pengobatan dianggap bermanfaat karena ini berarti manfaatnya lebih besar dari biayanya. ? merupakan analisis yang paling komprehensif dan sulit untuk dilakukan. =. ?ost!ffe%ti$eness nalysis nalisis ?ost!ffe%ti$eness adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu inter$ensi dengan beberapa ukuran non!moneter, dimana pengaruhnya terhadap hasil peraatan kesehatan. nalisis ?ost!ffe%ti$eness merupakan salah satu %ara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat!obat yang pengukuran hasil terapinya
dapat dibandingkan. ebagai %ontoh, membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektifitasnya berbeda. ? mengubah biaya dan efektifitas ke dalam bentuk ratio. 7atio ini meliputi %ost per %ure "%ontoh< antibiotika# atau %ost per year of life gained "%ontoh< obat yang digunakan pada serangan jantung#. Pada saat membandingkan dua ma%am obat, biasanya digunakan pengukuran in%remental %ost!effe%ti$eness yang menunjukkan biaya tambahan "misalkan, per %ure atau per life sa$ed# akibat digunakannya suatu obat ketimbang digunakannya obat lain. &ika biaya tambahan ini rendah, berarti obat tersebut baik untuk dipilih, sebaliknya jika biaya tambahannya sangat tinggi maka obat tersebut tidak baik untuk dipilih. C. ?ost!'tility nalysis nalisis ?ost!'tility adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility!beban lama hidupJ menghitung biaya per utilityJ mengukur ratio untuk membandingkan diantara beberapa program. nalisis %ost!utility mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap indi$idu atau masyarakat. nalisis %ost!utility mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap indi$idu atau masyarakat. eperti analisis %ost!effe%ti$eness, %ost!utility analysis membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan peraatan kesehatan. alam %ost!utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup "uality adjusted life years, 3)4s# dan hasilnya ditunjukan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan 3)4s pada status tingkat kesehatan pasien ?ost utility adalah bentuk dari analisa ekonomi yang digunakan untuk membimbing keputusan sebelum tindakan penyembuhan. Metode ini dianggap sebagai subkelompok ? karena ?' juga menggunakan ratio %ost!effe%ti$eness, tetapi menyesuaikannya dengan skor kualitas hidup. iasanya diperlukan aan%ara dan meminta pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. . P)BKB +B) /'B 7MK(K(-(MB Menurut )isa an%he;!seorang pakar farmakoekonomi dari merika serikat baha farmakoekonomi dapat dimanfaatkan untuk menilai biaya !manfaat baik dari produk obat maupun pelayanan kefarmasian. Menurut 4ulia /risna dari Bnstalasi armasi 7'P ?iptomangunkusumo, farmakoekonomi tidak hanya penting bagi para pembuat kebijakan di bidang kesehatan saja, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, industri farmasi, perusahaan asuransi dan bahkan pasien, dengan kebutuhan dan %ara pandang yang berbeda. agi pembuat kebijakan, farmakoekonomi dapat dimanfaatkan untuk< memutuskan apakah suatu obat layak dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi, memilih program pelayanan kesehatan dan membuat kebijakan!kebijakan strategis lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. i tingkat rumah sakit, data farmakoekonomi dapat dimanfaatkan untuk memutuskan apakah suatu obat bisa dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit, atau sebaliknya, suatu obat harus
dihapus dari formularium rumah sakit karena tidak %ost!effe%ti$e dibandingkan obat lain. elain itu juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun pedoman terapi, obat mana yang akan digunakan sebagai obat lini pertama dan lini berikutnya. agi tenaga kesehatan, farmakoekonomi berperan untuk membantu pengambilan keputusan klinik dalam penggunaan obat yang rasional, karena penggunaan obat yang rasional tidak hanya mempertimbangkan dimensi aman!berkhasiat!bermutu saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai ekonominya. edangkan industri farmasi berkepentingan dengan hasil studi farmakoekonomi untuk berbagai hal, antara lain< penelitian dan pengembangan obat, penetapan harga, promosi dan strategi pemasaran. poteker dengan pengetahuannya yang mendalam tentang obat, selayaknya memiliki pengetahuan pula tentang prinsip!prinsip farmakoekonomi, dan akan lebih baik lagi jika mempunyai keterampilan yang memadai dalam menge$aluasi hasil studi farmakoekonomi. iapapun dan dimanapun orang*pimpinan organisasi profesi berbi%ara dalam masalah kefarmasian, intinya tidak lain adalah pelaksanaan HPharma%euti%al ?areI "P?#. Pharma%euti%al ?are adalah tanggungjaab farmako!terapi dari seorang farmasis untuk men%apai dampak tertentu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. anyak sekali penelitian yang menunjukkan baha peran farmasis dengan aplikasi Pharma%euti%al %are dan farmakoekonomi dapat membantu meningkatkan pen%apaian out%ome terapi yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin dalam sistem kesehatan. ketika farmasis dilibatkan se%ara aktif dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien se%ara langsung dan dalam program penggunaan o bat, beberapa manfaat dapat dihasilkan dalam sistem pelayanan kesehatan, antara lain< menurunkan jumlah pasien raat inap, menurunkan )ama 7aat di 7umah akir "length of stay#, menurunkan intensitas $isitasi dokter atau klinisi, menurunkan iaya (bat. . Manfaat dan Kekurangan armakoekonomi alam Meningkatkan Kualitas +idup Manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan farmakoekonomi antara lain< 1. Memberikan pelayanan maksimal dengan biaya yang terjangkau. +al ini memberikan manfaat, yaitu terdapat banyak pilihan obat yang dapat diberikan untuk tindakan terapi bagi pasien. -amun, banyaknya pilihan terapi ini tidak akan bermanfaat apabila ternyata pasien tidak sanggup membeli karena harganya yang mahal. (leh karena itu, pertimbangan farmakoekonomi dalam menentukan terapi yang akan diberikan kepada pasien sangat diperlukan, misalnya dengan penggunaan obat generik. 2. ngka kesembuhan meningkat. ngka kesehatan meningkat dan angka kematian menurun. /erapi yang diberikan oleh dokter akan berhasil apabila pasien patuh terhadap pengobatan penyakitnya. Kepatuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Misalnya saja harga obat yang diresepkan oleh dokter terlalu mahal maka pasien tidak akan sanggup membeli dan tentu saja tidak dapat mengkonsumsi obatnya. an sebaliknya apabila harga obat terjangkau, maka pasien dapat mengkonsumsi obatnya dan mengalami kesembuhan. elain itu ketepatan dokter dalam memilih terapi yang tepat untuk penyakit pasien atau berdasarkan $idense ased Medi%ine juga berpengaruh. =. Menghindari tuntutan dar pihak pasien dan asuransi terhadap dokter dan rumah sakit karena
pengobatan yang mahal. pabila dokter telah memberikan obat!obat generik dengan harga yang murah dengan syarat memang tepat indikasi untuk penyakit pasien, dan rumah sakit selalu menyediakannya, maka dokter dan rumah sakit akan terhindar dari tuntutan pasien dan pihak asuransi atas biaya pengobatan yang mahal. edangkan kekurangan atau kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan farmakoekonomi antara lain< 1. 'ntuk mendapatkan manfaat dari farmakoekonomi se%ara maksimal maka diperlukan edukasi yang baik bagi praktisi medik termasuk dokter maupun masyarakat. okter harus memperdalam ilmu farmakologi dan memberikan obat berdasarkan $iden%e ased Medi%ine dari penyakit pasien. Pendidikan masyarakat tentang kesehatan harus ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun informal, dan menghilangkan pandangan masyarakat baha obat yang mahal itu pasti bagus. +al ini belum tentu karena obat yang rasional adalah obat yang murah tapi tepat untuk penyakitnya. 2. iperlukan peran pemerintah membuat regulasi obat!obat generik yang bermutu untuk digunakan alam pelayanan kesehatan baik tingkat pusat sampai ke%amatan dan desa. Karena dalam banyak kasus, obat!obat non generik yang harganya jauh lebih mahal terpaksa diberikan karena tidak ada pilihan obat lain bagi pasien. =. /idak selamanya ke empat e$aluasi farmakoeonomi yang meliputi ?ost!Minimi;ation nalysis "?M#, ?ost!ffe%ti$eness nalysis "?#, ?ost!enefit nalysis "?#, dan ?ost! 'tility nalysis "?'# dapat berjalan bersamaan.
. KBMP')armakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil*konsekuensi dari suatu pengobatan. /ujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif!alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Peranan armasis mengaplikasikan Pharma%euti%al %are dan armakoekonomi, akan dapat menurunkan biaya pelayanan kesehatan se%ara keseluruhan dengan berfokus pada penggunaan obat yang optimal, menghindari atau meminimalisir masalah yang terkait dengan penggunaan obat "rug 7elated problems*7P@s#, dan pen%apaian out%ome yang diinginkan pasien yaitu meningkatnya kualitas hidup. /7 P'/K
ogenberg 7., 2001, Bntrodu%tion to pplied Pharma%oe%onomi%s, M%ra!+ill, ' an%he; )., 1888, pplied pharma%oe%onomi%s< $aluation and use of
