ANALISA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR
Dwi Pragasa Ananda & Zulfikar International Human Right Class | IC FH USK I. Rangkuman Kasus Rohingya Puncak penindasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terjadi pada tahun 2012 dimana konflik Rohingya bermula dari sebuah pembunuhan pada 28 Mei 2012 terhadap seorang gadis Budha bernama Ma Thida Htwe yang berumur 27 tahun, hidup di sebuah desa bernama Thabyechaung, Kyauknimaw, daerah Yanbye. Setelah Kasus ini dibawa ke pihak kepolisian setempat dan setelah penyelidikan ditetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah Rawshi, Rawphi, dan Khochi. Ketiganya adalah pemuda Bengali Muslim, etnis Rohingya di Myanmar. Menurut pemerintah Myanmar etnis Rohingya adalah "pendatang haram" dari Bangladesh, walau fakta sejarahnya etnis Rohingya telah ada di tanah itu (Rakhine state) selama ratusan tahun berdampingan dengan burmanese lainnya. Oleh karena itu terjadi banyak sekali penindasan, diskriminasi dan pembantaian terhadap muslim etnis Rohingya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Junta Militer Myanmar antara lain kasus pemusnahan fisik melalui genosida dan pembersihan etnis Muslim Rohingya yang terjadi di Arakan, adalah banyaknya Muslim Rohingya yang ditahan dengan cara sewenang-wenang, disiksa, dieksekusi dengan cepat, dan dibunuh. Muslim Rohingya dipaksa menjadi buruh pagi-siang-malam. Sawah-sawah dirampas dan rumah mereka diakuisisi warga baru Budha. Masjid dan madrasah diledakkan lalu diganti dengan pembangunan pagoda dan kuil Buddha. Muslimah Rohingya diperkosa dan tidak diperlakukan dengan hormat. Mereka dipaksa untuk menikah dengan pria-pria Budha, dilarang mengenakan hijab, dan dilarang menikah dengan sesama Muslim Rohingya. Muslim Rohingya juga dilarang bepergian dari satu desa ke desa lain meski dalam satu kecamatan, baik itu untuk urusan kemasyarakatan, keagamaan, perdagangan, maupun bisnis. Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan hak asasi manusia oleh Junta Militer Burma sejak 1978. Junta militer menganggap etnis Rohingya bukanlah warga negara Myanmar. Kasus Rohingya| Dwi Pragasa Ananda & Zulfikar 1
Menurutnya etnis Rohingya merupakan pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh. Akhirnya para Etnis Rohingya mengarungi lautan demi kebebasan. Mereka terpaksa mengungsi dan menjadi “Manusia Perahu” (People Boat), mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun diseluruh dunia. Mereka terusir dari negara Myanmar dan terpaksa mengungsi ke negara-negara sekitar Myanmar, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Namun pada kenyataannya, harapan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand tidak selalu mendapatkan respon yang positif. Ditengah laut mereka disiksa selama tiga bulan, mereka dipukuli oleh pasukan keamanan yang datang silih berganti, diberi minum hanya seteguk air putih dalam sehari, diberi makan beras yang tidak dimasak, dan dilepaskan ketengah samudera hanya menggunakan perahu reyot tak bermesin tanpa bekal makanan yang cukup. Di lautan mereka mendapatkan banyak kendala, mulai dari kehabisan bahan makanan dan minuman, penyitaan mesin perahu dan bahan bakarnya. II. Pelanggaran Instrument HAM Internasional dalam Kasus Rohingya: •
Pasal 5 Rome Statute Dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM berat yakni; “Rome Statute Art. 5:
the
most
serious
crimes
of
concern
to
the
international community as a whole: This Statute with respect to the following crimes: (i) The crime of genocide; •
Pasal 7 Ayat 1 Butir H, Statuta Roma Peganiayaan
yang
dialami
Muslim
Rohingya
berdasar
pada alasan-alasan
yang diskriminatif. Dengan niat untuk mengusir mereka dari negara atau setidaknya merelokasi mereka dari tempat yang mereka tempati, khususnya dimana mereka berbagi dengan mayoritas populasi Buddha •
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan Genosida serupa dan segambar dengan yang tertuang dalam Pasal 5 Statuta Roma. Dalam kasus Rohingya ini, pemerintah Myanmar
telah terbukti melakukan hal- hal yang disebutkan dalam Pasal 2
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocidedan Pasal 5 Statuta Roma. 2 KASUS ROHINGYA | DWI PRAGASA ANANDA & ZULFIKAR
•
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)
•
Pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Yang mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan (the right to nationality).
•
Pasal 5 Universal Decleration of Human Rights Penganiayaan terhadap masyarakat Rohingya dalam praktik kerja paksa maupun terhadap wanita - wanita Rohingya bertentangan dengan Pasal 5 UDHR mengenai larangan penganiayaan dan hukuman yang tidak manusiawi.
•
Declaration on The Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities Instrument ini menyebutkan hak khusus bagi kelompok minoritas dalam kasus ini adalah etnis Rohingya yang tidak diberikan kebebasan untuk beragama.
•
Pasal 15 Universal Decleration of Human Rights Hak untuk memiliki nasionalitas merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, hal
tersebut
disebutkan
dalam
Pasal
15
UDHR.
Hak untuk memiliki
kewarganegaraan. •
Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Politik Menyatakan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah kelahirannya dan bahwa setiap anak mempunyai hak atas nasionalitas. III. Rekomendasi
•
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat menurut hukum internasional ada 4, yaitu The crime crime
of genocide;
Crimes
against humanity;
War
crimes;
The
of aggression. Pengaturannya terdapat didalamUniversal Declaration of
Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR), Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966), Rome Statute of
the
International
Criminal
Court (Statuta
Roma),
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Convention
Against
Torture and Other Cruel, in Human or
Degrading
Treatment or Punishment. Namun tidak satupun peraturan internasional ini menjadi
bagian
dari
hukum Negara Myanmar. Di sarankan kepada Negara Kasus Rohingya| Dwi Pragasa Ananda & Zulfikar 3
Myanmar untuk segera meratifikasi peraturan-peraturan internasional tentang Hak Asasi Manusia. •
Berdasarkan Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 status Etnis Rohingya adalah Pengungsi, sehingga mereka dilindungi berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional. Peran negara asal, negara transit, negara
tujuan
perlindungan
dan
masih
organisasi-organisasi belum
maksimal.
internasional dalam
Dimana
masih
pemberian
berupa pembahasan-
pembahasan formal dan belum ada tindakan nyata. Oleh sebab itu PBB, ASEAN, OKI dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia perlu untuk menekan pemerintah bentuk
kekerasan.
Kepada
negara
Myanmar
untuk
menghentikansegala
transit dan negara tujuan disarankan agar
mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di negaranya dengan pelayanan yang sesuai standar kemanusiaan serta tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanannya belum kondusif.
4 KASUS ROHINGYA | DWI PRAGASA ANANDA & ZULFIKAR
