PENYELESAIAN PELANGGARAN PELANGGARAN ETIKA PERAWAT
Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah: Etika dan Hukum Kesehatan
Oleh: Ike Puspitaningrum
22020113410037 22020113410037
Kori Limbong
22020113410038 22020113410038
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013
DAFTAR ISI
Halaman Judul........................................................................................................ i Daftar Isi ...............................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latarbelakang....................................................................................
1
B. Permasalahan......................................................................................
2
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian...........................................................................................
3
B. AspekYuridis....................................................................................
5
C. AspekKeperawatan...........................................................................
6
BAB IIIPEMBAHASAN
A. StudiKasus.........................................................................................
9
B. AnalisaKasus....................................................................................
9
C. PengambilanKeputusanEtis..............................................................
10
D. Pelanggaran yang dilakukandaritinjauan
11
Undang-Undangdankodeetikperawat............................................. E. PenyelesaianPelanggaranEtikaPerawat...........................................
12
F. SanksiPelanggaranEtikaPerawat.....................................................
13
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan............................................................................................
14
B. Saran................................................................................................... 14 DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Keperawatan merupakan pelayanan profesional yang integral dari pelayanan kesehatan berfokus pada bio, psiko, sosial dan spiritual yang diberikan kepada individu, keluarga,kelompok dan masyarakat. Sasaran pelayanan keperawatan adalah manusia,
maka
dalam
memberikan
pelayananperawat
harus
benar-benar
memperhatikan faktor etika karena sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.Masyarakat semakin paham atas hak-hak individu, kebebasandalam memberikan dan mengemukakan pendapat dan tanggung jawab dalam melindungi hak yang dimiliki. Kemajuan dan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi membuat semakin tingginya perhatian pada dimensi etika praktik asuhan keperawatan (Gold, Chambers &Dvorak, 1995). Etika bagi perawat adalah suatu pedoman bagi perawat yang digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan etis baik dalam area praktek, pendidikan, administrasi maupun penelitian. Etika keperawatan menghasilkan informasi tentang moral, perawat yang peka terhadap masalah yang dihadapi, perawat yang bertanggung-gugat dan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan etis dalam praktik keperawatan. Kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang merupakan sesuatu yang esensial dalam praktik keperawatan profesional (Fry, 2002). Standar pelayanan profesional serta refleksi dari moral pelayanan tertuang dalam kode etik perawat (RR.Pujiastuti & Purba, 2010). Apabila seseorang melanggar kode etik profesi, organisasi profesi dapat memberikan sanksi atau mengeluarkan anggota tersebut (Suhaemi,2003). Pada saat menghadapi masalah yang menyangkut etika, perawat harus mempunyai
kemampuan
yang
baik
untuk
pasien
maupun
dirinya.
Beberapa ahli menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perawat sebenarnya telah menghadapi permasalahan etis, bahkan Thompson dan Thompson menyatakan semua keputusan yang dibuat dengan, atau tentang pasien mempunyai dimensi etis. Setiap perawat harus dapat mendeterminasi dasar-dasar yang dimiliki dalam membuat keputusan misalnya agama, kepercayaan atau falsafah moral tertentu yang menyatakan hubungan kebenaran atau kebaikan dengan keburukan.Beberapa orang
2
membuat keputusan dengan mempertimbangkan segi baik dan buruk dari keputusannya, ada pula yang membuat keputusan berdasarkan pengalamannya.
B. Permasalahan
Pelaksanaan praktek keperawatan didasarkan pada kewenangan dan keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi. Asuhan keperawatan dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai profesional, salah satunya adalah prinsip etika keperawatan. Tanggungjawab perawat terhadap pelayanan telah diatur oleh undang-undang kesehatan, permenkes, dan kode etik profesi. Dengan semakin majunya teknologi dan masyarakat yang semakin kritis dalam menerima pelayanan, perawat harus bisa memberikan pelayanan dengan sangat profesional. Pasien dan keluarga dapat menuntut haknya apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sekarang sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum, setiap masuk rumah sakit. Dengan kondisi seperti tuntutan kepada perawat akan hak-hak pasien semakin tinggi dan jika seorang perawat melakukan pelanggaran etik akan sangat mudah untuk pasien menuntut haknya. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pelanggaran etika perawat tersebut?
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian
1. EtikaKeperawatan Etika keperawatan adalah bagaimana perawat wajib bertingkah laku. Etika keperawatan merujuk pada standar etik yang menentukan dan menuntun perawat dalam praktek sehari-hari (Fry,2002). Etika keperawatan menghasilkan informasi tentang moral, perawat yang peka terhadap masalah yang dihadapi, perawat yang bertanggung-gugat dan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan etis dalam praktik keperawatan. Kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang merupakan sesuatu yang esensial dalam praktik keperawatan profesional ( Fry, 2002).
2. PrinsipEtika a. Kejujuran Kejujuran adalah menyatakan hal yang sebenarnya dan tidak berbohong (Purba & Pujiastuti, 2009). Prinsip kejujuran didefinisikan untuk menyatakan hal yang sebenarnya dan tidak berbohong (Veatch dan Fry, 1987). Kejujuran merupakan dasar terbinanya hubungan saling percaya perawat-pasien. Mengatakan yang sebenarnya mengarahkan perawat untuk menghindari kebohongan pada pasien atau menipu pasien. Jujur bukan berarti mengatakan semua yang diketahui apa adanya, tetapi mengatakan apa yang diketahui sepanjang
mengandung
kebaikan.
Kejujuran
disampaikan
dengan
keputusan
sendiri.
bertanggung jawab (affan, 2013).
b. Otonomi Otonomi
merupakan
hak
untuk
membuat
Menghormati otonomi menyangkut penghormatan terhadap otonomi individu untuk dengan bebas menentukan sendiri apa yang akan dilakukan.Setiap orang mempunyai mempunyai hak dasar untuk membuat keputusan yang penting dalam program pengobatan (Purba & Pujiastuti, 2009). Prinsip otonomi sangat penting dalam praktik keperawatan. Jahn (2011) menyebutkan ada tigakondisi yang harusada untukbertindak secara otonom, 4
yaitu intensionalitas/niat, memahami dan tidak adanya pengendalian pengaruh yang menentukan tindakan mereka.
c. Bersifatadil Justice(keadilan)menyangkut kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan apa yang baik dan benar dan memberikan apa yang yang menjadi hak pada setiap orang.Prinsip keadilan mewajibkan untuk secara adil mendistribusikan manfaat, risiko, biaya, dan sumber daya. Aturan prinsip keadilan dalam Jahn (2011):(1) Untuk setiap orang bagian yang sama, (2) Untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan, (3) Untuk setiap orang sesuai dengan usaha, (4) Untuk setiap orang sesuai dengan kontribusi, dan (5) Untuk setiap orang sesuai dengan pantas.
d. Berorientasipadaasasmanfaat Nonmaleficence (tidak merugikan orang lain/jangan mencelakakan) berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya/cidera bagi orang lain. Prinsip nonmaleficence menyatakan bahwa ada kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Prinsip nonmaleficence mendukung aturan berikut (Jahn, 2011) : (1) Jangan membunuh, (2) Tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, (3) Jangan melumpuhkan (membuat tidak mampu), dan (4) Jangan menyebabkan pelanggaran, melukai orang lain.
e. Beneficience Beneficience merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Inti dari prinsip beneficience adalah tanggungjawab untuk melakukan kebaikan yang menguntungkan pasien dan menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan pasien.Prinsip beneficience adalah kewajiban moral bertindak untuk kepentingan orang lain. Terdapat dua
aspek
beneficience,
menyeimbangkan
manfaat
yaitu dan
(1)
memberikan
risiko/bahaya.
manfaat
Prinsip
dan
(2)
beneficience
mendukung aturan-aturan moral atau kewajiban berikut: (1) Melindungi dan membela hak-hak orang lain, (2) Mencegah bahaya dari terjadi kepada orang lain, (3) Menghilangkan kondisi yang akan menyebabkan kerusakan, (4)
5
Memberikan bantuan penyandang cacat dan (5) Menyelamatkan orang-orang dalam bahaya (Jahn, 2011).
f.
Memegangkerahasiaan Confidentiality (kerahasiaan) merupakan bagian dari privasi, seseorang bersedia
untuk
menjaga
kerahasiaan
informasi.
Perawat
harus
mempertahankan kerahasian data tentang pasien baik secara verbal maupun informasi tertulis. Praktik confidentiality terdiri dari tiga aspek, berupa subjek individu atau perawatan kesehatan yang berhubungan dengan pasien, hubungan profesional perawat dengan pasien serta menjelaskan prosedur pertukaran informasi yang secara logis dapat menerima, mengizinkan, mengakses informasi yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi sensitif dan mengeluarkan larangan individu (Purba & Pujiastuti, 2009).
B. AspekYuridis
Di indonesia belum ada undang-undang khusus mengatur tentang keperawatan, meski demikian peraturan hukum yang ada di dalam berbagai peraturan perundangundangan dapat diterapkan bagi perawat.Peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan adalah: 1.
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.
UU No.44 tentang Rumah Sakit
3.
PP 32/1996 pasal 22
ayat (1): bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam
melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk: a. Menghormati hak klien b. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang dilakukan d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan e. Membuat dan memelihara rekam medik. 4.
PP 32 /1996 : Melakukan Upaya Kesehatan Tanpa Ijin
5.
PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
6.
KUHP pasal 322 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya baik sekarang maupun yang terdahulu diancam dengan hukuman penjara. 6
7.
KUHP
pasal
359:
Menyebabkan
meninggalnya
cacat“Barangsiapakarenakealpaannyamenyebabkanmatinya
seseorang
atau
orang
lain,
diancamdenganpidanapenjara paling lama lima tahunataukurungan paling lama satutahun”. 8.
KUHPPasal
360:
kelalaian
yang
mengakibatkanterancamnyakeselamatanjiwaseseorangdapatdiancamdengansanksi pidana.
Hak-hak pasien diatur dalam: 1. Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the patient 2.
UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
3.
SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS
C. AspekKeperawatan
1. KodeEtikPerawatan Sesuai Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) No: 023/PP.PPNI/SK/K/XII/2009 ada 5 Kode Etik yang harus dilaksanakan oleh seorang perawat dalam menjalankan praktek/asuhan keperawatanyaitu: a. Perawat dan Klien 1) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan social. 2) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien 3) Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan 4) Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7
b. Perawat dan Praktik 1) Perawat memelihara dan meningkatkan kompetisi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus 2) Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran professional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. 3) Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain 4) Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku professional
c. Perawat dan Masyarakat Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
d. Perawat dan Teman Sejawat 1) Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 2) Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal.
e. Perawat dan Profesi 1) Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan 2) Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
8
3) Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.
2. Sanksiolehprofesi Sanksi admisnistratif pada perawat yang melakukan tindakan pelanggaran (Ta,adi. 2013): Permenkes RI No.HK.02.02./Menkes/148/I/2013 a.
Pasal 13 : (1). Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengaswasan dengan mengikutsertakan organisai profesi. (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan,keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
b.
Pasal 14: (1). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktek dalam peraturan ini. (2). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilakukan melalui: a. Teguran Lisan, b. Teguran tertulis, c. Pencabutan surat ijin praktik perawat
9
BAB III PEMBAHASAN
A. Studi Kasus
Tn. P adalah seorang ayah dari 2 anak berusia 44 tahun.Tn. P mengeluh sering demam, diare dan menderita sariawan yang tidak sembuh-sembuh sudah hampir 2 bulan, berat badan turun lebih dari 5 Kg. Tn P tidak menganggap serius penyakitnya sehingga dia hanya berusaha minum obat warung dan belum sembuh juga akhirnya keluarganya membawa Tn. P ke RSUP S. Tn. P meminta kepada Ners W untuk segera memberitahu hasil pemeriksaannya. Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan Tn. P positif menderita HIV/AIDS. NersW yang merawat Tn.P kebetulan sudah bekerja selama 10 tahun di bangsal B20 ini. Tn.P meminta Ners W untuk tidak memberitahukan mengenai penyakit ini kepada istri pasien ataupun kepada keluarganya. Tn.P takut ditinggalkan istrinya dan dikucilkan keluarganya. Ners W mengalami dilemma etik dimana di satu sisi diaharus memenuhi permintaan pasien namun di sisi lain Ners W memahami bayaha penularan HIV/AIDS yang rentan terjadi pada keluarga. Atas pertimbangan pencegahan penularan HIV/AIDS Ners W akhirnya memberitahu kondisi Tn.P kepada istri dan keluarganya. Respon istri sangat terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan, dia mempersalahkan suami dan berniat meninggalkan suaminya. Dengan keadaan seperti ini Tn.P merasa terpojok dan mempersalahkan Ners W yang telah memberitahu sakitnya kepada istri dan keluarga. Tn.P tidak terima dan ingin menuntut Ners W yang tidak bisa menjaga rahasianya.
B. Analisa Kasus
Prinsip etika mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku yang beretika dan dalam pengambilan keputusan etis. Prinsip etika berfungsi untuk membuat secara spesifik apakah suatu tindakan dilarang, diperlukan atau diizinkan dalam suatu keadaan. Pada kasus Tn.P ners W perlu mempertimbangkan prinsip prinsip etika sebelum mengambil suatu keputusan. Permintaan Tn.P untuk merahasiakan penyakitnya merupakan privasi pasien yang harus dihormati. Kerahasiaan (confidentiality) merupakan bagian dari privasi, seseorang bersedia untuk
menjaga
kerahasiaan
informasi.
Confidentiality
adalah
sesuatu
yang 10
professional dan merupakan kewajiban yang etis dalam menggunakan penggalian pengetahuan pasien untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan bukan untuk tujuan lain seperti menggosip dan kepentingan orang lain. Perawat harus mempertahankan kerahasian data tentang pasien baik secara verbal maupun informasi tertulis. Pada kasus Tn.P menjaga kerahasian data pasien adalah sesuatu yang khusus dan penting dalam perawatan
pasien HIV/AIDS. Meskipun pada kenyataannya,
masyarakat memberikan label/stigma kepada setiap orang yang didiagnosis HIV/AIDS.
Setiap
pelanggaran
terhadap
prinsip
confidentiality
seperti
memberitahukan data pasien, diagnosis pasien, gejala yang muncul dan hasil pengobatan tanpa mendapat persetujuan dari pasien akan mempengaruhi kualitas hidup pasien.
Seperti yang terjadi pada Tn.P dampak dari ners W yang
memberitahukan diagnosis kepada istrinya, membuat Tn.P ditinggalkan oleh istrinya ini tentunya akan berdapak pada kehidupan dan kuli tas hidup Tn.P.
C. PengambilanKeputusanEtis
Pengambilan keputusan oleh Ners W untuk memberitahukan diagnosis Tn.P pada istri seharusnya mempertimbangkan akibat dari tindakan yang diambil. Tahapan yang bisa dipertimbangkan oleh Ners W dalam pembuatan keputusan adalah: 1. Mengumpulkaninformasidanidentifikasimasalah/isu. a. Tentukanfaktaatassituasitersebut. b. Identifikasikomponenetika. c. Identifikasi orang-orang yang terlibatdansiapasaja yang perludilibatkan. d. Nyatakanmasalah/isu/dilemasecarajelassedapatmungkin. 2. Klarifikasidanevaluasi. a. Berusahamenjelaskanisu/dilemadenganmempertimbangkanprinsipetik yang bertentangandenganisu. Iniakanmenjelaskandasaralamiahsuatudilema. b. Empatpertanyaan yang bergunauntukmenentukanfaktasebuahsituasiklinis, yaituinsdikasihidupdanhal-hal lain yang terkait (keluarga, finansial, agama, jaraktempattinggal, dan lain-lain). c. Kodeetikaprofesidaripenyediajasakesehatan yang terkibatlangsungharusdipertimbangkandandiidentifikasinilaikonfliknya. d. Identifikasidancarinilaisosialdankultural.
11
e. Pertimbangkankebutuhanakanlegalitasuntukmenentukankomplainterhadaph ukumdankebijakan yang berlaku. f.
Identifikasidanpertimbangannilaidankepercayaanpihak yang terlibattidak.
g. Bertentangandengannilai NOR-MAN Regional Health Authority. h. Identifikasinilaikonflik yang aktualdanpotensial. Pada langkah ini informasi sebelumnya dipertimbangkan sebagai data baru. 3. Tindakandanpertimbangan. a. Identifikasitindakanapasaja yang dapatdilakukan, analisiskonsekuensidanhasilnya. b. Jelaskansecaragarisbesartanggungjawabpeserta. c. Buatkeputusandanbertindak. d. Evaluasihasilkeputusandanbuatamandemen yang sesuai.
Kasus yang terjadi pada Ners W, tidak mempertimbangkan tahapan tersebut dalam mengambil keputusan, sehingga dia melakukan pelnggaran prinsip etika, yaitu tidak dapat menjaga kerahasian pasien.
D. Pelanggaran yang dilakukan dari tinjauan kode etik perawat
Dasar hukum pelanggaran kode etik keperawatan dalam hal tidak menjaga rahasia pasien : 1. Permenkes RI No.HK.02.02./Menkes/148/I/2013 pasal 12 bagian (c): perawat wajib menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Permenkes No.1239/Menkes/Per/XI/2001 pasal 16: a. Menghormati hak pasien b. Merujuk kasus yang dapat ditangani c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. PP 32/1996 pasal 22
ayat (1): bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam
melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk: a. Menghormati hak klien b. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien 4. Keputusan Musyawarah Nasional IV PPNI No. 08/Munas IV/PPNI/1989 Tentang Ikrar perawat Indonesia no.5: kami perawat Indonesia memegang teguh segala
12
rahasia yang berhubungan dengan tugas, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 5. Pelanggaran kode etik keperawatan yang dilakukan telah Ners W: Hak pasien memperoleh informasi tentang diagnosis penyakitnya sudah didapatkan oleh pasien. Tetapi ners W melanggar hak pasien tentang hak mendapat privasi selama pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.Ners W tidakbisamenjagakerahasianinformasidiagnosis penyakit pasiendarikeluarganya. Perawat berhak mendapatkan informasi secara lengkap dari pasien dan keluarga tentang keluhan kesehatan dan perawat juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien kecuali diminta keterangan oleh pihak berwenang. Hubungan antara perawat dan pasien, perawat harus benar-benar memahami tentang hak-hak pasien dan harus melindungi hak tersebut , salah satunya adalah hak untuk menjaga privasi pasien.
E. Penyelesaian Pelanggaran Etika Perawat
Perawat yang melakukan pelanggaran etika akan dirujuk oleh bagian keperawatan kepada komite etik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan aturan profesi atau penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia apabila pelanggaran yang dilakukan berat, yang dapat mengancam hilangnya nyawa seseorang. Pada kasus Ners W, perawat akan mendapatkan teguran dari atasan kemudian mendapatkan pembinaan dari majelis kode etik. Majelis kode etik mengani kasus Ners W berdasarkan standar pelayanan, wewenang profesi dan kode etik profesi keperawatan. Apanila ners W terbukti melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan pembinaan dan sanksi berupa sanksi sosial atau sanksi administratif. Sanksi sosial dapat berupa tidak digunakannya jasa perawat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sanksi administratif berupa pencabutan Surat ijin praktik perawat (SIPP).
13
F.
Sanksi Pelanggaran Etika Perawat
Sanksi admisnistratif pada perawat yang melakukan tindakan pelanggaran(Ta,adi. 2013): a.
Permenkes RI No.HK.02.02./Menkes/148/I/2013 Pasal 13: (1).
Pemerintahdanpemerintahdaerahmelakukanpembinaandanpengaswa sandenganmengikutsertakanorganisaiprofesi.
(2).
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan,keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
Pasal 14: (1). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
pasal
13,
pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dapat
memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktek dalam peraturan ini. (2). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilakukan melalui: a. Teguran Lisan, b. Teguran tertulis, c. Pencabutan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
14
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
Asuhan keperawatan dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai profesional, salah satunya adalah prinsip etika keperawatan. Prinsip Etika meliputi kejujuran, Otonomi, Justice, Nonmaleficence, Beneficience, Confidentiality. Apabila seorang perawat melakukan pelanggaran pada prinsip etik tersebut dapat dikenankan sanksi. Sanksi admisnistratif pada perawat yang melakukan tindakan pelanggaran:Permenkes RI No.HK.02.02./Menkes/148/I/2013 Pasal 13 ayat 1, 2 dan pasal 14 ayat 1 dan 2. Pada saat menghadapi masalah yang menyangkut etika, perawat harus mempunyai kemampuan yang baik untuk pasien maupun dirinya. Apabila seseorang melanggar kode etik profesi, organisasi profesi dapat memberikan pembinaan, sanksi administratif (pencabutan SIPP) atau mengeluarkan anggota tersebut. Peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan adalah: 1.
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.
UU No.44 tentang Rumah Sakit
3.
PP 32/1996 pasal 22 ayat (1)
4.
PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
5.
KodeEtikPerawatan
B. Saran
Perawat harus memahami hak dan tanggung jawab perawat yang tertuang dalam kode etik profesi, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan. Selain itu juga harus paham tentang peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
15
DAFTAR PUSTAKA
Affan, U. (2013, Juni 10). PembentukanKarakterManusia. Retrieved Juli 27, 2013, from http://www.untajiaffan.com/2013/06/pembentukan-karakter-manusia.html Fry, S.T & Johnstone. 2002. Ethics in nursing practice. Oxford: blackwell Gold, Chambers &Dvorak. 1995. Ethical dilemmas in the lived experience of nursing practice. Nursing ethics, 2(2) p:373-385. Jahn, Warren. T. 2011. Professional ethics: beyond the clinical competency. Journal of chiropractic medicine, p:225-226. J. guwandi. 2010. Sekitar gugatan malpraktik medik . Balai penerbit: fakultas kedokteran universitas indonesia Purba, J. M., &RrPujiastuti,S.E (2009). Dilema Etik dan Pengambilan Keputusan Etis dalam Praktik Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC. Suhaemi, M. E. (2003). Etika Keperawatan: Aplikasi pada Praktik. Jakarta: EGC. Ta,adi. 2013. Hukum kesehatan: sanksi dan motivasi bagi perawat. Jakarta : EGC
16
