Jl. Menteri Supeno 25
Sokaraja – BMS
Mekanisme Audit Keperawatan
No. Dokumen :
SPO.KW.RSWH.003
No Revisi :
0/0
Halaman
1/3
PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit :
16 Juni 2016
Ditetapkan :
Direktur RSU Wiradadi Husada
dr. Laeli Isticharijah
NIP. 00104001
PENGERTIAN :
Audit keperawatan yang dilakukan oleh RSU Wiradadi Husada merupakan kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan staf keperawatan yang terdiri atas kegiatan peer-review, surveillance dan assessment terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit.
TUJUAN :
Audit keperawatan dilaksanakan sebagai implementasi fungsi manajemen keperawatan dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit.
Dalam pengertian audit keperawatan tersebut di atas, rumah sakit, Komite Keperawatan atau masing-masing kelompok staf keperawatan dapat menyelenggarakan evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation);
KEBIJAKAN :
PMK No. 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan
Audit keperawatan tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf keperawatan dalam satu khasus.
Dalam hal terdapat laporan kejadian dengan dugaan kelalaian seorang staf keperawatan, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi, bukan mekanisme audit klinis.
Audit keperawatan dilakukan dengan mengedepankan respek terhadap semua staf keperawatan (no blame culture) dengan cara tidak menyebutkan nama, tidak mempersalahkan, dan tidak mempermalukan.
Sub Komite Mutu Profesi membentuk tim audit dan tim audit dari Komite Keperawatan berkerjasama dengan tim audit bidang perawatan, terdiri dari Seluruh anggota Komite Keperawatan, Bidang Keperawatan, dan Staf Perawat yang terkait serta bagian rekam keperawatan (jika perlu);
Pelaksanaan audit klinis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu:
Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf keperawatan pemberi pelayanan di rumah sakit;
Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki;
Sebagai dasar bagi Komite Keperawatan dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan wewenang klinis (clinical privilege);
Sebagai dasar bagi Komite Keperawatan dalam merekomendasikan perubahan/ modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf keperawatan
PROSEDUR :
Langkah-langkah pelaksanaan audit keperawatan dilaksanakan sebagai berikut:
Pemilihan topik yang akan dilakukan audit.
Penetapan standar dan kriteria.
Penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit.
Membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan.
Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria.
Menerapkan perbaikan.
Rencana re-audit.
Tahapan Rekomendasi Pendidikan Berkelanjutan bagi staf keperawatan:
Subkomite Mutu Profesi menentukan pertemuan-pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf keperawatan dengan pengaturan-pengaturan waktu yang disesuaikan.
Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit, maupun kasus langka.
Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai risalah (notulensi), kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi.
Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip dari Sub Komite Mutu Profesi.
Subkomite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf keperawatan fungsional menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf keperawatan rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif.
Setiap kelompok staf keperawatan wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan subkomite mutu profesi per tahun.
Subkomite Mutu Profesi bersama dengan Bagian Pendidikan dan Pelatihan rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut.
Subkomite Mutu Profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf keperawatan setiap tahun.
Subkomite Mutu Profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan staf keperawatan sebagai asupan kepada direksi.
UNIT TERKAIT :
Bidang Perawatan
Bagian Administrasi
