Jakarta, 16 Desember 2016 1
1
1. 2.
OUTLINE 3. 4. 5.
Prolog Digital Economy Profil Digital Economy 1. Perkembangan SP Non Tunai 2. Perkembangan E-commerce 3. Perkembangan FinTech Strategi Ekonomi Digital Indonesia Respons Kebijakan BI Kebijakan SP ke depan
1
Prolog Digital Economy Definisi Digital Economy
The digital economy is an umbrella term used to describe markets that focus on digital Technologies (OECD)... The digital economy refers to an economy that is based on digital technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web . (British Computer Society ) The use of information to interact and communicate in a globalize, high tech economy . (Kling dan Lamp, 1990 ) The digital economy enables and conducts the trade of goods and services through electronic commerce on the internet. The digital economy is based on three pillars: supporting infrastructure (hardware, software, telecoms, networks, etc.), e-business (processes that an organization conducts over computer-mediated networks) and ecommerce (transfer of goods online). (Oxford Digital Economy Collaboration Groups )
2
Profil Digital Economy Perkembangan SP Non Tunai
Pertumbuhan transaksi SP non tunai di Okt-2016 mengalami peningkatan sekaligus mengindikasikan penguatan konsumsi RT menjelang akhir tahun 2016... •
•
Pada Okt-16, pertumbuhan RRH transaksi ritel non tunai tercatat sebesar 12,89% (ann.yoy), menguat dibanding Okt-15 (+11,26% ann.yoy). Peningkatan transaksi SP ritel sekaligus menunjukkan indikasi menguatnya konsumsi rumah tangga pada Tw IV-2016.
Transaksi Non Tunai Transaksi RTGS Nov’16: 8,3 % (yoy)
Pertumbuhan Transaksi SP Ritel (%Ann YoY)
Sumber : EDW SP, LKPBU, BPS diolah
Transaksi Ritel (APMK + UE) Okt’16:
12,89% (ann.yoy)
2
Profil Digital Economy Perkembangan E-Commerce Global
Perkembangan E-commerce di seluruh dunia dipimpin oleh China, US, dan Inggris...
, $562,6 miliar , $349 miliar , $93,8 miliar , $79,3 miliar , $74,4 miliar , $42,6 miliar , $36,7 miliar , $28,7 miliar
Kanada
Inggris
Jerman Korea.S
US
Perancis
Jepang
China
Tahun 2015 Sumber: e-marketer
88.4% 74.9% 46.8%
PC
Mobile
34.0%
Tablet
30.9% (US) (China)
(US) (US)
(Jerman) (China)
(Belanda) (Inggris)
(Jepang)
5 (US)
2
Profil Digital Economy Perkembangan E-Commerce Indonesia •
2015
– USD 3,5M
2014 2013 2011
– USD
2,6M
– USD 1,8M
•
– USD 1M
e-commerce Transaksi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dari hanya $1 miliar pada 2011 menjadi $2,6 miliar pada 2014 dan diperkirakan terus meningkat seiring dengan perkembangan tren belanja online khususnya di kalangan muda. Metode pembayaran didominasi oleh metode transfer dan cash-on-delivery (COD), di samping menggunakan kartu kredit dan alat pembayaran lainnya.
Transaksi E-Commerce di Indonesia mencapai USD2,6 miliar (Rp34,9 T) Pada tahun 2014 dan akan semakin meningkat pada tahun tahun mendatang. *) Perkiraan
Transfer
COD
Kartu Kredit
Lainnya
50% 28% 7% 15%
2
Profil Digital Economy Perkembangan FinTech Indonesia
142*) perusahaan Fintech teridentifikasi beroperasi di Indonesia yang mayoritas (56%) bergerak dalam kategori payment, clearing & settlement *)termasuk perusahaan teknologi independen yang tidak terafiliasi langsung dengan lembaga keuangan, (b) bukan perusahaan asing yang bero perasi di Indonesia,
serta (c) aktivitas FinTech yang dilakukan oleh operator telekomunikasi atau lembaga jasa keuangan
Total nilai transaksi di FinTech Market* tercatat senilai US$ 15 miliar pada 2016. (Sumber: Statista Desember 2016) *)termasuk Digital financial services and alternative finance
instruments Digital payments
3
Strategi Ekonomi Digital Indonesia
Makin berkembangnya fintech, termasuk E-Commerce dan potensinya dalam mendorong UMKM, menginisiasi pemerintah RI untuk menargetkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 dengan target valuasi bisnis senilai US$130 miliar...
Strategi mewujudkan Indonesia sebagai Negara Ekonomi Digital 2020
01 Menyusun roadmap eCommerce nasional
03 Menyusun kebijakan perlindungan data pribadi serta memperkuat jaringan "broadband" hingga ke pelosok negeri
02 Mempermudah lisensi bisnis bagi para pelaku e-Commerce
04 Menciptakan 1.000 teknopreneur (pengusaha di bidang teknologi) hingga 2020
3
Strategi Ekonomi Digital Indonesia Arahan Presiden Terkait E-Commerce
E-Commerce Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain dan untuk itu Presiden telah memberikan arahan untuk mempercepat inisiatif mendorong e-commerce di Indonesia UNCTAD Business to Consumer (B2C) E -Commerce Index 2016 A
B
C
D
1 Luxembourg
Peringkat
95
69
98
89,7
1
7 Korea
84
56
97
84,3
8
23 Singapore
82
35
88
75,8
26
44 Malaysia
68
20
69
60,1
45
64 China
49
16
48
49,1
65
69 Thailand
35
6
58
47,2
70
75 Viet Nam
48
2
52
43,1
90
89 Filipina
40
3
52
35,7
N/A
90 India
18
4
46
34,0
83
93 Indonesia
17
2
47
33,0
88
14
3
38
20,3
105
9
3
41
19,5
91
115 Laos 119 Kamboja
E
Keterangan:
A B C D E
Share of individuals using Internet (2014 or latest) Share of individuals with credit card (15+, 2014 or latest) Secure Internet servers per 1 million people (normalized, 2014) UNCTAD B2C e-commerce Index value 2015 2014 Rank
Sumber: UNCTAD B2C Commerce Index 2016
Indikator Inovasi
Pengantar Presiden RATAS Pengembangan Ekonomi Digital (27 Sept-16) ...penetrasi (e-commerce) hanya 0,6 persen dari total transaksi retail. Padahal, e-commerce ini dapat membantu 56 juta UMKM yang menyumbang sekitar 55 persen PDB...untuk itu saya minta segera dilakukan percepatan implementasi ... Sehingga ini betul-betul bisa kita dorong untuk nantinya memasarkan produk-produk...usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro...di negara kita...
4
Respons Kebijakan SP Bank Indonesia yang terkait dengan Ekonomi Digital
Salah satu respon kebijakan Sistem Pembayaran di bidang ekonomi digital dapat terlihat dalam keterlibatan BI mengatur kerangka institusi sistem pembayaran....
Mengurangi ketergantungan terhadap valas
Kewajiban penggunaan di wilayah NKRI (PBI No.17/3/PBI/2015)
Ekonomi Digital
Penguatan pengaturan, kelembagaan termasuk keterlibatan asing Memperluas bank yang dapat
Perluasan Elektronifikasi GtoP
Pengendalian risiko di pasar modal
menyalurkan Bansos secara non tunai Koordinasi dgn K/L Central Bank Money (CeBM) utk pasar modal
Respon Kebijakan SP Bank Indonesia yang terkait dengan Ekonomi Digital PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) Laju inovasi teknologi dan penetrasi-nya di area SP menuntut BI untuk mengambil respon kebijakan yang akurat dan timely guna memastikan inovasi dapat berlangsung secara sustainable dalam koridor kehati-hatian Selain memperbesar variasi model bisnis, inovasi di bidang SP juga mendorong lahirnya new entrants yaitu fintech , termasuk e-commerce Dalam kaitan tersebut, pada 14 November 2016 BI menerbitkan PBI PTP yang mempertimbangkan
4
•
•
inovasi, peningkatan keamanan, & perlindungan konsumen
4
Respons Kebijakan SP Bank Indonesia yang terkait dengan Ekonomi Digital Pendirian BI FinTech Office
Untuk menjawab tantangan perkembangan FinTech, pada 14 November 2016 BI mendirikan FinTech office sebagai pusat pengembangan FinTech di Indonesia
Katalisator/Fasilitator Pertukaran ide inovatif pengembangan Fintech di Indonesia
Business intelligence
Assessment
Memantau dan memetakan Memberikan update melalui potensi manfaat serta risiko diseminasi hasil kajian dan inovasi model bisnis dan pertemuan termasuk dengan produk yang ditawarkan kementerian dan otoritas terkait sebagai dasar bagi perumusan serta lembaga internasional kebijakan BI
Koordinasi Memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas
5
Arah Kebijakan SP ke depan
ARAH KEBIJAKAN SP BANK INDONESIA
Standar nasional
NPG Ekonomi Digital Elektronifikasi
•
Memperkuat efisiensi sistem pembayaran nasional
•
Mendorong perluasan transaksi non tunai (Elektronifikasi)
•
Memperkuat keamanan dan keandalan SPPUR
Penetapan
standar nasional kartu ATM/Debit oleh BI Lembaga Pengelola Standar telah berdiri dan ditetapkan BI PIN 6 digit fully implemented Pembentukan
kelembagaan NPG untuk ATM/D dan UE dimulai Interkoneksi UE chip dan server based PBI National Payment Gateway (NPG) Regulatory
Sandbox
Pintu perizinan untuk Fintech mulai berjalan Implementasi bansos
secara non tunai Perluasan penggunaan non tunai untuk sarana public (BPTJ & BPJT)
5
Arah Kebijakan SP ke depan Regulatory Sandbox
Untuk mendorong perkembangan fintech secara sehat, telah dibentuk Fintech Office dan fungsi regulatory sandbox pada 14 November 2016...
Terima Kasih
15
