18.06.2012
SUB SISTEM PERENCANAAN SDH
SUB SISTEM PERENCANAAN PERUSAHAAN
RPKH KPH (10 TH)
RUP (20 TH)
RJP (5 TH)
RTT KPH (TAHUNAN)
Gabungan RTT Unit + Ren Fisik lain (tahunan)
RKAP (TAHUNAN
BSR, Perkiraan Harga rata-rata, Ren Investasi
1
18.06.2012
PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PADA PERUM PERHUTANI BERDASARKAN PP. PP. NO. 72 TAHUN 2010 (PASAL 7 ) •
Dalam rangka pengelolaan hutan, perus ahaan menyu sun Rencana Pengatur ngatura an Kele Kelesta staria rian n Hutan utan (RPKH) KH) yang yang disusu disusun n oleh oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk.
•
Perusaha Perusahaan an menyusun Rencana Rencana Teknik Tahunan ahunan (RTT (RTT)) yang mengacu pada RPKH; RPKH;
•
RPKH RPKH dan RTT RTT disusun dengan dengan pengacu pengacu pada pada Pedoman Pedoman yang aat i n i b el el u m diatur oleh Menteri Menteri Kehuta Kehutanan nan (Menteri (Menteri Teknis); s aa tersusun
•
Menteri Menteri Teknis Teknis atau pejabat pejabat yang yang ditunjuk melakukan melakukan supervisi Rencan a Tekni Tekni k Tahun Tahun an (RTT). (RTT).
•
RPKH PKH dan dan RTT menja menjadi di acua acuan n dalam dalam penyusun penyusunan an Renca Rencana na Jangk a Panjang Panjang dan Rencana Kerja dan Ang garan Perusahaan.
3
Pedoman teknis dari Menteri Kehutanan
Mengacu pada Disetujui Oleh Menteri Teknis
RPKH
RTT
Supervisi Oleh Menteri Teknis
RPKH DAN RTT DIJADIKAN DASAR DALAM PENYUSUNAN RJP DAN RKAP PERUSAHAAN
4
2
18.06.2012
MEKANISME PENYUSUNAN BUKU RPKH
Tata Batas
Pembagian Hutan Penataan Inventarisasi Hutan
Hasil Pengukuran Markir Risalah SPP
Def. Luas & Peta SPP
Penyusunan RPKH
Buku RPKH
DRAFT PEDOMAN PENYUSUNAN RPKH
BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN Bagian Kesatu (Penataan Hutan) (Pasal 2 s/d 3) Bagian Kedua (Penyusunan RPKH) (Pasal 4 s/d 6) Bagian Ketiga (Penilaian dan Persetujuan RPKH) (Pasal 7 s/d 8) Bagian Keempat (Revisi RPKH) (Pasal 9) BAB III RTT Bagian Kesatu (Penyusunan RTT) (Pasal 10 s/d 11) Bagian Kedua (Penilaian dan Pengesahan RTT)(Pasal 12) Bagian Ketiga (Revisi RTT) (Pasal 13)
3
18.06.2012
DRAFT PEDOMAN PENYUSUNAN RPKH
BAB IV PELAPORAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu (Pengendalian) (Pasal 14) Bagian Kedua (Pelaporan) (Pasal 15) BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN (Pasal 16) BAB VI KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 17) BAB VII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 18)
PASAL 3 PP 72 TAHUN 2010 1. KEPADA PERUM PERHUTANI, DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN (DARI TATA HUTAN S/D PERLINDUNGAN HUTAN), NAMUN TIDAK TERMASUK KEWENANGAN PUBLIK ATAU PEMERINTAHAN UMUM. 2. KEWENANGAN PUBLIK DIJABARKAN DALAM 3 AYAT (4) PP NOMOR 72 TAHUN 2010) KEWENANGAN PUBLIK ANTARA LAIN : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DST. 3. PENGELOLAAN YANG DAPAT DILAKUKAN PERUM PERHUTANI ANTARA LAIN PEMANFAATAN HUTAN YAITU PEMANFAATAN KAWASAN, PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU, PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH KERJANYA. 8
4
18.06.2012
TATA WAKTU RTT No
JENIS KEGIATAN
1 2
Pengumpulan dan pemeriksaan data
3
Pemeriksaan fisik lapangan
5
Pengiriman Konsep RTT dari KPH
6
Pemeriksaan/koreksi Konsep RTT o/ SPH
7 8
T-1 (Bulan)
1
-
1-2
-
Pelaksanaan, Pengukuran, dll (Klem, PCP, Penjar, Jarak Sarad, Sket, Pemetaan)
4
T-2 (Bulan)
Pengiriman Net RTT dari KPH
2-6
-
6
-
7-8
-
9
-
10
-
11-12
1
Pengirman Pertimbangan SPH ke Unit Pengesahan dan penyusunan Gab. RTT Unit 9
TATA WAKTU PENYUSUNAN RPKH-PDE BULAN KEGIATAN
Mei
Juni
Juli
Agustus S ep te mb er Ok t ob er
No pe mb er De se m be r
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Konfirmasi ekstrak Risalah pelengkap Markir & ukur ulang Perhitungan luas definitif *) Entry database Draft PDE-3 Usul daur & UTM ke Biro Renbang Persetujuan dari Biro Renbang Penyusunan Draft PDE-10, 11, 12 Penyus unan PDE-13, 14 Presentasi ke KPH Penye mpurnaan PDE-10, 11, 12 Penyusunan konsep Buku B Koreksi konsep buku di Biro Renbang Penyusunan Buku A Penggandaan & penjilidan Proses tanda tangan lbr pengesahan *) Penyerahan ke KPH
*) Luas yang tercantum pada lembar pengesahan sama dengan luas definitif
5
18.06.2012
BAGAN ALIR RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU Crussing T – 2
Intensitas Sampling Teb. A 100 % Intensitas Sampling Teb. E 2,5 %
PERHUTANI KPH LHC T ‐ 2
SK. Mentri Kehutanan No. 127/Kpts‐II/2003 tanggal 4 April 2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari wilayah kerja Perhutani untuk Propinsi di wilayah jawa
Bupati/Wali Kota Dishut Kab
Cheking Crussing LHC Disahkan oleh Bupati/Wali Kota
Gubernur Dishut Propinsi
Alur Surat :
Lokasi ‐ Luas ‐ Jumlah pohon ‐ Volume ‐ Kelas keliling
Mentri Kehutanan Dirjen BPK
Diketahui untuk bahan ‐ Pembinaan ‐ Pengawasan ‐ Pengendalian
Administratur KPH Tembusan : ‐ Dishut Kab ‐ Dishut Propinsi ‐ Dirjen BPK
: Dikirim/Pelaksana : Pemanfaatan Kawasan : Dilaporkan untuk diketahui
PUTUSAN PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU
Pasal 7 Ayat (1) Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi, bagi Perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disusun oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk.
6
18.06.2012
Pasal 7 Ayat (2) Perusahaan membuat Rencana Teknik Tahunan (RTT) dengan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH).
Pasal 7 Ayat (3) Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Menteri Teknis.
7
18.06.2012
Pasal 7 Ayat (4) Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk melakukan supervisi Rencana Teknik Tahunan (RTT).
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RPKH
Kelas Perusahaan Adalah penggolongan usaha di bidang kehutanan berdasarkan produk yang dihasilkan. Adalah tujuan utama pengelolaan suatu kawasan hutan dalam suatu bagian hutan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan kesesuaian lahan, iklim, ekologi dan kondisi sosial ekonomi daerah setempat serta secara ekonomis memberikan kontribusi pendapatan paling dominan dengan syarat kawasan hutan tersebut tetap mempunyai fungsi hu tan.
8
18.06.2012
Daur Daur adalah jangka waktu antara saat penanaman hutan sampai dengan saat pemungutan hasil akhir atau tebangan habis. Daur dibedakan menurut jangka waktu (lamanya) sebagai berikut : 1. Daur pendek
: kurang dari 15 tahun
2. Daur menengah
: 15 – 35 tahun
3. Daur panjang
: lebih dari 40 tahun
Pengaturan Hasil Pengaturan hasil merupakan upaya untuk mengatur pemungutan hasil (panenan) agar jumlah hasil yang dipungut setiap periode kurang lebih sama dan dapat diusahakan meningkat secara berkesinambungan. Etat adalah massa kayu yang diijinkan untuk ditebang per satuan waktu (tahun). Etat ditentukan berdasarkan metoda kombinasi antara luas dan massa kayu. Taksiran hasil akhir massa kayu untuk tegakan kelas umur ditentukan pada umur tebang rata-rata. Umur tebang rata-rata adalah umur rata-rata kelas perusahaan ditambah ½ daur. Umur rata-rata kelas perusahaan adalah umur rata-rata tertimbang dari masing-masing kelas umur.
9
18.06.2012
Tahapan yang menetapkan besarnya etat adalah sebagai berikut : 1. Perhitungan Etat Penentuan etat digunakan rumus sebagai berikut : -
Etat luas=
jumlah luas produktif / daur
-
Etat massa = (V1 + V2) / daur, dimana : V1 =
massa kayu tegakan KU
V2 =
massa kayu hutan alam dan miskin riap (MR)
Volume (massa) tegakan hutan terbagi dalam 2 kelompok, yaitu : a. Volume hutan Tanaman (Vnt) Volume jenis kayu pokok (volume kelas perusahaan) berasal dari hutan tanaman, merupakan jumlah volume kayu dari tiap kelas umur. Untuk penghitung volume kayu dari tiap kelas umur digunakan tabel tegakan dari jenis kayu pokok yang bersangkutan.
b. Volume Hutan alam (Vna) Volume hutan alam yang akan ditebang habis dalam jangka berjalan dan atau volume hutan yang sudah tidak memberikan riap lagi, dihitung dengan menggunakan tabel volume. 2. Proyeksi setiap jangka (Bagan Tebang) Setelah diuji dalam tahap pertama, kemudian diproyeksikan di setiap jangka yaitu mulai jangka pertama sampai dengan akhir daur, 1 jangka = 10 tahun proyeksi ini disebut bagan tebang. Bagan tebang adalah suatu daftar (bagan) yang menggambarkan hubungan antara jumlah etat didalam tiap jangka dengan kelas umur yang akan ditebang didalam jangka yang bersangkutan.
10
18.06.2012
PENYUSUNAN RPKH Validasi Data Tahapan Penyusunan (Register) - PDE-2 Register Risalah Hutan - PDE-3 Ikhtisar Register Kelas Hutan - PDE-3A Susunan Kelas Hutan Produktif (Ikhtisar PDE-3) - PDE-5 Register Tanah Perusahaan Dalam Kawasan Hutan - PDE-6 Volume pada UTR Sebelum Uji Etat - PDE-7 Volume pada UTR pada Pengujian Terakhir - PDE-8 Daftar Perhitungan Jangka Waktu Penebangan Komulatif dari Hasil Pengujian Terakhir - PDE-9 Bagan Tebang Habis Selama Daur - PDE-10 Ikhtisar Register Tebang Habis Menurut Waktu dan Tempat - PDE-10A Rekapitulasi Ikhtisar Pembagian Tebang Habis - PDE-11 Rencana Teresan - PDE-11A Rekapitulasi Rencana Teresan - PDE-12 Rencana Tanaman Umum - PDE-12A Rekapitulasi Rencana Tanaman Umum - PDE-13 Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan - PDE-13A Rekapitulasi Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan - PDE-14 Rencana Sadapan - PDE-14A Rekapitulasi Rencana Sadapan - PDE-14B Rencana Produksi Non Kayu Lainnya
ALUR PROSES HUBUNGAN INVENTARISASI HUTAN/RPKH, PENGHITUNGAN ETAT DAN PENGELOLAAN HUTAN SURVEY TERESTRIS (INPUT)
INVENTARISASI HUTAN
DATA POTENSI (PDE-2) (Luas,Kbd, Bon, dll) Pengolah Data Potensi (luas, Rata-rata Bon,Kbd) (PDE-3)
PENYUSUNAN RPKH-PDE (PROSES) Daur
Kelas Hutan Diluar Prod.
Kelas Hutan Prod. Vol. Pd UTR (PDE-6) Vol.UTR Uji Terakhir (PDE-7)
FK
Etat teruji & Daftar JWP (PDE-8)
Renc.Teb (PDE-10) Renc. Teresan (PDE-11)
Bagan Tebang (PDE-9)
Renc.Tanaman (PDE-12). Renc.Pemeliharaan (PDE-13) Renc.Pemungutan Hsl Hut Lainnya. OUTPUT (RTT)
R TT T eb .
R TT T er es an
R TT T an am
RTT Pemel/ Teb. E
RTT Sadapan dl l.
RTT Persemaian.
Penanaman s/d Pemanenan
Lingkup Kerja Pengelolaan
11
18.06.2012
SISTEMATIKA RPKH-PDE Naskah RPKH-PDE : Lembar Pengesahan Ringkasan (Executive Summary) Mekanisme Penyusunan RPKH Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Daftar Grafik I. Pendahuluan II. Risalah Umum dan Sejarah A. Risalah Umum B. Sejarah Penataan, Revisi, Pengukuran dan Perpetaan serta Tanah Perusahaan
III. Evaluasi RPKH Jangka Yang Lalu A. Pembinaan Hutan B. Produksi C. Pemasaran Hasil Hutan D. Gangguan Keamanan Hutan IV. Tindakan Yang Akan Datang A. Pembinaan Hutan B. Produksi C. Pemasaran Hasil Hutan D. Gangguan Keamanan Hutan V. Rencana Kegiatan Sepuluh Tahun A. Rencana Teresan (PDE-11) B. Rencana Tebangan (PDE-10) C. Rencana Tanaman (PDE-12) D. Rencana Pemeliharaan Hutan (PDE-13)
12
18.06.2012
Lampiran RPKH-PDE : 1. Register Risalah Hutan (Model RPKH-PDE2) 2. Ikhtisar Daftar Kelas Hutan (PK-3 Lengkap Model RPKH-PDE3) 3. Register Lapangan Bukan Untuk Penghasilan (Model RPKHPDE4) 4. Register Tanah Perusahaan di Luar Kawasan Hutan (Model RPKH-PDE5) 5. Volume pada UTR Sebelum Uji Etat (Model RPKH-PDE6) 6. Volume pada UTR pada Pengujian Terakhir (Model RPKH-PDE7) 7. Daftar Jangka Waktu Penebangan dan Etat (Model RPKH-PDE8) 8. Bagan Tebang Habis Seluruh Daur (Model RPKH-PDE9) 9. Rencana Tebangan, terdiri dari : - Rekapitulasi Ikhtisar Pembagian Tebang Habis (Model RPKHPDE10A) - Ikhtisar Pembagian Tebang Habis (Model RPKH-PDE10)
10. Rencana Teresan, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Teresan (Model RPKH-PDE11A) - Rencana Teresan (Model RPKH-PDE11) 11. Rencana Tanaman, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Tanaman Umum (Model RPKH-PDE 12A) - Rencana Tanaman Umum (Model RPKH-PDE 12) 12. Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan (Model RPKH-PDE 13A) - Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan (Model RPKH-PDE 13) 13. Rencana Pungutan Hasil Non Kayu (Model RPKH-PDE 14) a. Khusus untuk KP Pinus - Rencana Persiapan Sadapan Pinus (Model RPKH-PDE 14A) - Rencana Sadapan (Model RPKH-PDE 14B) b. Khusus untuk KP Lak - Rencana Tularan dan Unduhan Lak (Model RPKH-PDE 14C) 14. Peta-peta sesuai ketentuan SK Dirjen Kehutanan No. 143/1974)
13
18.06.2012
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPKH SPPU
SPP Ukur Peta
Koreksi
Digitasi
SPH
KPH
Inventarisasi
Entry Data
Database SDH + Sos
Konversi
Database Bag. Hutan
Draft RPKH
Database RPKH
Peta Lamp. RPKH
RPKH
Konsultasi
PROSES PENGESAHAN RPKH-PDE Mencetak lembar pengesahan Angka luas mengikuti hasil ukur SPP setelah risalah pelengkap Lembar pengesahan yang telah ditandatangani KSPH beserta ringkasan (executive summary) dikirim ke Biro Renbang Lembar pengesahan diketahui dan ditandatangani Kepala Biro Renbang sebagai bahan pertimbangan untuk disetujui dan ditandatangani Kepala Unit I Jawa Tengah Lembar pengesahan dikirim ke SPH, digabung dengan PDE lain untuk dijilid Naskah RPKH-PDE sebanyak 1 eksemplar dikirim ke Direksi untuk mendapat pengesahan
14
18.06.2012
Penggandaan Dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan sesuai surat Direksi Perum Perhutani No. 1482a/Kpts/Dir/1995
Penjilidan Pencetakan Naskah RPKH-PDE dan Lampiran RPKH-PDE Distribusi - Naskah RPKH-PDE didistribusikan kepada : Administratur / KKPH, KSPH, Kepala Biro Renbang, Kepala Biro Produksi, Kepala Biro Pembinaan Hutan, Kakanwil Departemen Kehutanan, Direksi cq. Kadiv Renbang, dan Badan Planologi - Lampiran-lampiran RPKH-PDE lengkap, termasuk peta-peta dan daftar didistribusikan kepada : Administratur / KKPH, KSPH, Kepala Biro Renbang
Pembuatan Peta-Peta RPKH-PDE Disusun oleh SPP
Tata Waktu Penyusunan RPKH-PDE Pada tanggal 1 Januari awal jangka perusahaan harus sudah didistribusikan RPKH harus diterima KPH pada akhir tahun T-1, sebagai acuan Administratur / KKPH dalam penyusunan rencana pengelolaan tahunan (RTT) Tata waktu penyusunan RPKH-PDE
Dokumentasi Cetakan Buku RPKH CD-RW File pada SISDH
Perjalanan Dinas Mengikuti ketentuan perjalanan dinas yang berlaku di Perum Perhutani
15
18.06.2012
PENYUSUNAN SUPLEMEN RPKH Dasar SK Direksi Perum Perhutani No. 2639/KPTS/Dir/97 tentang Pedoman Risalah Sela
Latar Belakang Perubahan kondisi hutan yang cepat yang diakibatkan oleh semakin besarnya gangguan keamanan hutan Hasil perisalahan ulang tidak cukup memadai un tuk menggambarkan kondisi hutan selama 10 tahun
Risalah Sela dan Risalah Kilat Risalah Sela merupakan pengkajian ulang potensi, penghitungan etat dan pengaturan hasil pada pertengahan jangka, sedangkan Risalah Kilat pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan, atas persetujuan Kepala Biro Renbang
Sebab-Sebab Dilaksanakan Risalah Sela dan Risalah Kilat Buku Obor sebagian besar belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan Pelaksanaan pengisian Buku Statistik Perusahaan (BSP) dan BAP Perubahan Kelas Hutan tidak dilakukan secara konsisten
16
18.06.2012
Maksud dan Tujuan Risalah Sela dan Risalah Kilat Pengamanan / stabilisasi jalannya RPKH untuk setengah jangka kedua (5 tahun terakhir untuk risalah sela) atau untuk sisa jangka (risalah kilat) Asas kelestarian hutan tetap dapat dipertahankan Alat kontrol terhadap penetapan etat baru berdasarkan umur tebang rata-rata (UTR)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SUPLEMEN RPKH Entry data risalah sela ke dalam program SISDH-PDE Updating dengan BAP yang ada, untuk kelas hutan non jati Menampilkan PDE-3 Perhitungan faktor kerusakan : - Mensimulasikan PDE-3 pada kondisi awal jangka berikut atau yang akan datang - Membandingkan hasil simulasi PDE-3 dengan PDE-3 awal jangka - Menghitung perbedaan luas antara KU I awal jangka dengan KU II simulasi, dan seterusnya - Perbedaan luas untuk KU tua, dikurangi dengan realisasi luas tebangan selama 5 tahun - Pembagian anak petak yang berubah kelas hutannya ke dalam sub anak petak
17
18.06.2012
- Menghitung Angka Kerusakan TL = ( 1 – K ) K
=
a – b + c x 100% a
Dimana b = B – b0 – b’ – b’’ Keterangan : TL = Tingkat Kelestarian (%) K = Angka Kerusakan (%) a = jumlah luas hutan produktif pada awal jangka b = jumlah luas hutan produktif potensi terkini b0 = tambahan hutan produktif akibat perubahan KP b’ = luas tanaman dalam jangka lalu atau periode tertentu pada jangka berjalan b’’ = luas tebangan A dalam jangka lalu atau periode tertentu pada jangka berjalan c = tanaman rutin B = jumlah luas hutan produktif hasil risalah baru
Memasukkan faktor koreksi yang baru ke dalam program SISDH PDE, dengan mengacu daur dan UTM pada awal jangka Menghitung Etat, PDE-9 dan PDE-10 Mencetak lembar pengesahan Lembar pengesahan beserta perhitungan etat dan PDE-10 dikirim ke Biro Renbang untuk dikoreksi PDE-10 terkoreksi dipresentasikan ke KPH terkait untuk dikonfirmasikan dan disempurnakan Memasukkan PDE-10 hasil presentasi ke dalam program SISDH PDE Mencetak PDE-11, PDE-12 dan PDE-13, selanjutnya dilakukan edit
18
18.06.2012
SISTEMATIKA SUPLEMEN RPKH-PDE Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi I. Pendahuluan II. Analisis A. Pembahasan Susunan Kelas Hutan B. Perhitungan Faktor Kerusakan Hutan C. Perhitungan Etat III. Rencana Tindakan 5 (Lima) Tahun / Sisa Jangka IV. Rekomendasi Pengaturan Rencana Yang Akan Datang
Lampiran-Lampiran : Daftar Hasil Risalah Hutan (Model RPKH-PDE 2) Ikhtisar Register Kelas Hutan (Model RPKH-PDE3) Volume pada UTR pada Pengujian Terakhir (Model RPKH-PDE 8) Bagan Tebang Habis Seluruh Daur (Model RPKH-PDE 9) Rencana Tebangan, terdiri dari : - Rekapitulasi Ikhtisar Pembagian Tebang Habis (Model RPKHPDE 10A) - Ikhtisar Pembagian Tebang Habis (Model RPKH-PDE 10) Rencana Teresan, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Teresan (Model RPKH-PDE 11A) - Rencana Teresan (Model RPKH-PDE 11) Rencana Tanaman, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Tanaman Umum (Model RPKH-PDE 12) - Rencana Tanaman Umum (Model RPKH-PDE 12) Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan, terdiri dari : - Rekapitulasi Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan (Model RPKH-PDE 13A) - Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan (Model RPKH-PDE 13)
19
18.06.2012
DISTRIBUSI Administratur / KKPH KSPH Kepala Biro Renbang Perusahaan Kepala Unit Direksi cq. Kadiv Renbang
BAGAN ALIR RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU Crussing T – 2
Intensitas Sampling Teb. A 100 % Intensitas Sampling Teb. E 2,5 %
PERHUTANI KPH LHC T ‐ 2
SK. Mentri Kehutanan No. 127/Kpts‐II/2003 tanggal 4 April 2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari wilayah kerja Perhutani untuk Propinsi di wilayah jawa
Bupati/Wali Kota Dishut Kab
Cheking Crussing LHC Disahkan oleh Dishut Kab/Kota
Dishut Propinsi
Alur Surat :
Lokasi ‐ Luas ‐ Jumlah pohon ‐ Volume ‐ Kelas keliling
Mentri Kehutanan Dirjen BUK
Diketahui untuk bahan ‐ Pembinaan ‐ Pengawasan ‐ Pengendalian
Administratur KPH Tembusan : ‐ Dishut Kab ‐ Dishut Propinsi ‐ Dirjen BUK
: Dikirim/Pelaksana
: Dilaporkan untuk diketahui
PUTUSAN PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU
20
