A. PENGERTIAN UTANG Utang adalah Kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. B. PENGGOLONGAN UTANG Ada banyak jenis utang. Namun pada umumnya utang dibagi menjadi dua menurut jangka waktunya yaitu : a. Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Contoh : utang usaha / dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar , utang hadiah, utang garansi dan lain lain. b. Utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh : utang hipotik, utang obligasi, utang bank dan lain – lain – lain. lain.
Jenis Utang tersebut dapat diuraikan menjadi: 1.
Utang a. b. c.
jangka
pendek
meliputi utang / harus
: Utang wesel / bayar Utang usaha dagang Biaya yang masih dibayar d. Uutang pajak e. Pendapatan diterima dimuka f. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo ( yaitu utang jangka panjang yang waktunya kurang dari setahun ) 2.
Utang
jangka
panjang Utang
meliputi
a.
: obligasi
b. Utang Hipotik
Jenis-jenis utang Utang terdiri atas utang lancar (utang jangka pendek) dan utang tidak lancar (utang jangka panjang). 1). Utang lancar (hutang jangka pendek) Menurut Warren, Reeve dan Veses (2005:125), “ such “ such liatibilitas that are to be paid out of urrent and are within a short time, usually one year, are called liabilities”. liabilities ”. Artinya Artinya utang jangka pendek ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek pula, misalnya pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja. Adapun jenis-jenis dari hutang jangka pendek/utang lancar tersebut adalah : a. Utang Dagang Utang dagang adalah utang jangka pendek yang timbul karena adanya suatu transaksi. b. Utang Wesel Utang wesel adalah surat perjanjian pembayaran utang jangka pendek, ada yang berbunga, ada juga yang tidak. c. Deviden Deviden adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang didapatkan atas hasil keuntungan perusahaan yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketika kita menjadi pemilik saham perusahaan, perusahaan dapat membayar kembali dalam bentuk deviden. d. Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang telah kita terima di awal transaksi namun barang/jasa yang kita transaksikan belum kita serahkan kepada pembeli barang/jasa tersebut.
e. f. g. h. i.
Utang Jangka Panjang Yang Telah Jatuh Tempo Pajak Penjualan Kewajiban Kepada Karyawan (Utang Gaji) Iuran-Iuran Lainnya Kewajiban Kontigensi Kewajiban kontigensi adalah kondisi yang tidak pasti yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, kemungkinan ini bisa menguntungkan biasa disebut gain contigenciens ataupun merugikan (lost contigenciens).
2) Utang Tidak Lancar (Utang Jangka Panjang) Menurut Herianto (2001:238) utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau rekomendasi diri perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar, utang jangka panjang ini umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan, misalnya penambahan modal kerja permanen, pembelian mesin-mesin atau aktiva tetap baru, perluasan pabrik, akuisisi, afiliasi, pelunasan utang jangka panjang lain yang segera jatuh tempo,dll. Utang jangka panjang, dapat berupa : 1) Obligasi ( Bond Payable) Utang obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka panjang yang mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan pada pertimabangan-pertimbangan sebagai berikut : a. Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya di dalam perusahaan. b. Jumlah angsuran seharusnya disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktiva tetap yang akan di belanjai dengan kredit obligasi tersebut, ada beberapa jenis obligasi yaitu antara lain : a) Obligasi biasa b) Obligasi pendapatan c) Obligasi yang dapat ditukarkan Bentuk-Bentuk Obligasi 1. Government Bond Seperti T-Bills, US Treasury Notes dan US Teasury Bond adalah sekuritas pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. Pembayaran kuponnya bersifat semi-annual. Ketika diterbitkan, US Treasury Notes memiliki masa jatuh tempo 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan US Treasury-Bond memiliki masa jatuh temponya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Jenis-jenis obligasi pemerintah yaitu pertama, Callable Bond yang biasanya dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga tertentu di masa yang akan datang. Kedua, Federal Agency Bond. Ketiga, Municipal Bond, yang diterbitkan oleh pemerintah lokal untuk mendanai highways, sistem perairan pendidikan dan capital project lainya. Ada 2 (dua) tipe Multicipal Bond yaitu General Obligation Bond dan Revenue Bond. 2. CorporateBond Corporate Bond adalah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok pinjaman kepada pemlik obligasi, selama jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut debitur, sedangkan investor yang membeli obligasi disebut kreditur.
3. Registered Bond Registered Bonds adalah obligasi yang nama pemiliknya tercantum dalam sertifikat. 4. Coupon Bonds atau Bearer Bonds Coupon Bonds/Bearer Bonds adalah obligasi yang nama pemiliknya tidak dicantumkan dalam sertifikatnya. 5. Term Bonds Term Bonds adalah obligasi yang seluruhnya jatuh tempo pada suatu tanggal tertentu. 6 Serial Bonds Serial Bonds adalah obligasi yang tanggal jatuh temponya bertahap (pada beberapa tanggal tertentu).
2) Utang Hipotik Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila diberi debitur tidak memenuhi kewajibannya barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya . Hipotik berbeda dengan obligasi yang tidak menyebutkan jaminannya dalam utang jangka panjang tersebut. Hipotik menyatakan dengan jelas aktiva yang dipakai sebagai jaminan aktiva tersebut dijual dan hasilnya dibayar terlebih dahulu kepada pihak yang memberikan hipotik tersebut. Apabila hasil penjualan hipotik tersebut masih kurang, maka kekurangannya itu menjadi kreditur umum sifatnya. Utang jangka keuntungannya yaitu :
panjang
memiliki
keuntungan
dan
kerugiaan,
adapun
1) Pemegang obligasi tidak meniknati keuntungan perusahaan yang besar 2) Biaya hutang bersifat mengurangi pembayaran pajak (tax saving ) 3) Tidak harus membagi control perusahaan Sedangkan kerugiannya adalah : 1) Dapat menyebabkan kebangkrutan jika bunga dan pokok pinjaman tidak dapat dibayar 2) Utang meningkat resiko perusahaan biaya hutang maupun modal sendiri ikut meningkat 3)
Harus membiayai pokok pinjaman dimasa yang akan datang
4)
Menimbulkan pembatasan-pembatasan dan convenans dari kreditur
5)
Kewajiban menyisihkan dana pelunasan obligasi ( sinking fund ) c. Teori Kebijakan Utang 1) Agency Theory
Agency theory menjelaskan bahwa sebagai agen dari pemegang saham, manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Hal ini terjadi Karena manajer perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan dan mengurangi keuntungan yang diterima. Untuk itu mengurangi agency conflict tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang dapat
mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut yang dapat dilakukan dengan cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen. Dengan melakukan pengawasan tersebut maka diperlukan biaya keagenan atau sering disebut dengan agency cost . 2) Signally Theory Signally Theory merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang member petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Brigham dan Houston (2001) dalam Pitaloka (2009) menjelaskan bahwa perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengushakan setiap modal baru yang diperlukan. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan dan lebih cenderung menjual sahamnya dan umumnya merupakan suatu isyarat (signal ) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawwarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun. Karena hal tersebut berarti memberikan isyarat negative yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah. 3) Static Trade of Theory Teori ini berasumsi bahwa struktur modal suatu perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika utang meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost ketika utang meningkat pada sisi yang lain. Ketika manfaat pengurangan pajak masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan agency cost maka perusahaan masih bisa meningkatkan utangnya dan peningkatan utang harus dihentikan ketika pengurangan pajak atas tambahan utang tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan agency cost . 4) Pecking Order Theory Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Donaldson (2009:18) pecking order theory mengatakan bahwa penggunaan dana internal lebih didahulukan dibandingkan dengan penggunaan dan yang bersumber dari eksternal. Penggunaan sumber pendanaan eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila pendanaan sumber internal tidak mencukupi dalam pecking order theory manajer konsisten dengan tujuan utama perusahaan yaitu memekmurkan kekayaan pemegang saham.
C. FUNGSI YANG TERKAIT DALAM PENCATATAN UTANG
Fungsi yang terkait dalam pencatatan utang adalah sebagai berikut : 1. Fungsi Pembelian Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. 2. Fungsi Gudang Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 3. Fungsi Pengiriman Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 4. Fungsi Akuntansi Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat : a. Transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum.
b. Berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. c. Berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang.
D. CATATAN AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi utang adalah sebagai berikut: 1) Jurnal Retur Pembelian atau Jurnal Umum Jurnal Retur Pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. 2) Kartu Persediaan Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. 3) Kartu Utang Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat penegembalian barang pada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. E. METODE PENCATATAN UTANG
A. Account Payable Procedure Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah : 1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. 2. Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan (remittance advice) yang dikirim ke pemasok, yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure adalah: 1. Kartu Utang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. 2. Jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembeian. 3.Jurnal pengeluaran kas, digunaakn untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain.
Prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai berikut :
Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar : 1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnak pembelian 2. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian di posting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur.
Pada saat jumlah dalam faktur dibayar :
1. Cek dalam jurnal pengeluaran kas 2. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan diposting kedalam kartu utang.
pembayaran utang
B. V oucher Payable Procedure Dokumen yang digunakan dalam dalam voucher payable procedure : Bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek (voucher atau voucher check). Formulir ini mempunyai 3 fungsi yaitu : 1. Sebagai surat perintah kepada bagian kassa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum didalamnya. 2. Sebagai pemberitahuan kepada kreditor mengenai tujuan pembayarannya (sebagai remittance advice). 3.Sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah sebagai berikut: 1. Register bukti kas keluar (voucher register) 2. Register cek (check register) Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedures dapat dibagi menjadi : 1. One-Time Voucher Procedures One-time voucher procedures dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. One-time voucher procedures dengan dasar tunai (cash basis). Dalam procedure ini, faktur yang diteima oleh fungsi akuntansi dari disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya.
pemasok
b. One-time voucher procedures dengan dasar waktu (accrual basis). Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasr dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar (voucher register). 2. Build-Up Voucher Procedures. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menmpung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar wktu (accrual basis) F. KARTU UTANG A. Pengertian Kartu Utang
Utang adalah kewajiban suatu badan usaha/perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Kartu Utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Sedangkan isi dari formulir pencatatan mutasi utang yaitu tanggal terjadinya transaksi , keterangan, nomor bukti transaksi, kolom debit, kredit dan saldo.
Transaksi yang mempengaruhi besarnya saldo utang yaitu : a. Transaksi pembelian secara kredit. b. Transaksi retur pembelian secara kredit. c. Transaksi pembayaran utang. B. Membukukan Data Mutasi Utang ke Kartu Utang
1. Dokumen Mutasi Utang
Seperti yang kita ketahui bahwa catatan akuntansi untuk mengelola utang adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Seperti halnya dengan piutang dagang, perusahaan juga membutuhkan catatan yang menunjukan utang kepada masing-masing kreditor (orang yang memberi utang). Untuk itu, perlu disediakan rekening kontrol, yang disebut utang dagang di buku besar dan rekening-rekening utang kepada masing-masing kreditur dalam buku pembantu utang (kartu utang). Jadi, untuk satu kreditor disediakan satu buku pembantu utang.
Dasar didalam kartu utang ini adalah dari jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. a. Jurnal pembelian Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal pembelian yang sederhana hanya memiliki satu kolom jumlah rupiah, seperti halnya jurnal penjualan. Jurnal pembelian dapat juga dirancang untuk mencatat pembelian perlengkapan (tidak hanya mencatat pembelian barang dagangan). b. Jurnal pengeluaran kas Buku jurnal pengeluaran kas berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran atau pembayaran melaui kas, yang meliputi pembayaran dengan cara menyerahkan cek atau bilyet giro kepada pihak yang berhak menerima. Jurnal pengeluaran kas disusun dalam bentuk lajur-lajur yang disesuaikan dengan keperluan yang berhubungan dengan volume dan sifat transaksi yang biasa terjadi dalam perusahaan, misalnya dalam perusahaan sering membuka transaksi utang, maka akan dibuka kolom utang tersendiri. 2. Prosedur Pencatatan Transaksi Utang Untuk kepentingan informasi mengenai kepada siapa perusahaan mempunya utang dan berapa besarnya, perusahaan harus menyediakan buku besar pembantu untuk utang yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang kepada setiap kreditor. Sehingga setiap kali transaksi pembelian kredit, faktur yang diterima dari penjual akan dicatat sebagai berikut: a. Dalam jurnal pembelian, untuk keperluan posting keperkiraan (akun) pembelian dan perkiraan (akun) utang. b. Dalam buku besar pembantu utang, pada kegiatan kreditor yang bersangkutan. Kegiatan posting dari jurnal pembelian ke perkiraan pembelian dan utang dibuku besar dilakukan setiap akhir periode tertentu, sedang dalam pencatatan buku besar pembantu utang dilakukan setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan utang. Dalam buku besar, perkiraan utang dagang akan menunjukan saldo untuk semua utang. Artinya seluruh utang akan dicatat secara kolekif (gabungan) dan dikurangi dengan adanya pelunasan kepada kreditor dalam perkiraan utang dagang. Dengan demikian dalam buku besar umum tidak terdapat informasi mengenai besarnya utang kepada setiap kreditor. Lain halnya dengan buku besar pembantu utang yang akan mencatat secara rinci terjadinya utang dan pelunasan pada masing-masing kreditor. Satu lajur buku besar pembantu utang untuk satu nama kreditor. Tidak ada pencatatan secara kolektif. Contoh bentuk buku besar pembantu utang (dapat diformat ulang menjadi kartu utang): Selanjutnya, saldo akun utang dagang dalam buku besar umum, harus sama dengan total saldo akun-akunkreditor dalam buku besar pembantu utang. Jika terjadi perbedaan berarti menunjukan adanya kesalahan pencatatan.
Kesalahan pencatatan bisa terjadi pada saat: a. b.
Mencatat transaksi dalam jurnal pembelian, atau Pada saat mencatat dalam buku besar pembantu utang.
Untuk mengecek kesamaan saldo perkiraan utang dagang total saldo buku besar pembantu utang disusun daftar saldo utang pada setiap akhir periode. Dalam hubungannya dengan buku besar pembantu utang, perkiraan utang dagang dalam buku pengendali atau perkiraan kontrol. G. MELAKUKAN PENGECEKAN SALDO UTANG
1. R umus Saldo Utang a.
Rumus untuk pengecekan saldo utang Saldo awal utang Jumlah pembelian kredit/buku pembelian
xxx xxx
Penjumlahan Pembayaran utang buku pengeluaran kas
xxx xxx
Retur pembelian
xxx
Total pembayaran dan retur
(xxx)
Saldo utang akhir
xxx
b. Pencocokan saldo akun buku besar utang dengan daftar saldo utang disebut pengecekan saldo utang. Berikut prosedur pengecekan saldo utang : 1) Mengadakan inventarisasi dan rekapitulasi atas transaksi dan kartu utang setiap kreditor. 2) Memposting transaksi yang berasal dari catatan buku jurnal ke dalam akun buku utang dagang. Kemudian, besar utang pada periode tersebut disajikan dalam laporan utang. 3) Saldo akhir menurut catatan daftar saldo utang harus sama dengan catatan pada akun utang dagang.
2. Membuat Laporan Utang Mencatat jumlah utang dan memeriksa pembayaran utang sesuai tanggal jatuh tempo utang merupakan tugas utama bagian utang. Pengelola kartu utang harus membuat laporan saldo utang tiap kreditor dan utang yang telah jatuh tempo secara periodic. Tanggal jatuh tempo pembayaran utang ditetapkan berdasarkan tanggal faktur pembelian dan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Berikut penggolongan status utang. a.
Utang yang belum jatuh tempo
b.
Utang dalam masa telah jatuh tempo
c.
Utang yang belum dibayar
Pengukuran Utang Lancar
Untuk tujuan pengukuran, baik utang lancar maupun tidak lancar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : 1. Utang yang jumlahnya sudah pasti. Contoh dari Utang ini adalah nominal dari wesel atau obligasi. 2. Utang yang jumlahnya harus diestimasi. Dilihat dari kepastiannya, utang ini pasti terjadi namun jumlahnya belum diketahui secara pasti. Utang garansi merupakan contohnya. 3. Utang bersyarat (contingent liablility) yaitu suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Contohnya perusahaan dituntut dipengadilan oleh perusahaan lain. Perusahaan akan berkewajiban membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Tingkat kemungkinan timbulnya utang bersyarat dapat dibagi menjadi : 1. Probable : Tingkat kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti. Jika jumlah hutangnya dapat diestimasi dengan handal, maka hutang ini dicatat, jika jumlahnya sulit diestimasi maka keberadaan hutang ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Reasonable posible : Kemungkinan terjadinya 50% atau dapat terjadi dapat pula tidak. Jika kondisinya demikian cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 3. Remote : Kemungkinan taerjadinya sangat kecil sehingga tidak perklu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk jaminan pembayaran utang walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban kecil tetapi harus di ungkap dalam catatan laporan keuangan. Pencatatan Utang Lancar 1. Utang Usaha Utang usaha atau utang dagang adalah saldo yang terhutang kepada pihak lain baik berupa barang, suplies ataupun jasa yang dibeli dengan secara kredit. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada jumlah pesanan(invoice). Pencatatan utang dagang atau utang usaha bisa dilakukan atas dasar net atau gross. Jika hak telah beralih sebelum barang diterima,maka transaksi dicatat setelah hak diterima pembeli. 1) Pencatatan pada saat terjadinya utang dagang Persediaan xxx Utang dagang xxx 2) Pencatatan pada saat terjadinya pelunasan Utang dagang xxx Kas xxx 2. Utang Wesel Perusahaan kadangkala menerbitkan sebuah promes atau janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu. Dilihat dari ada atau tidaknya tarip bunga yang harus dibayar, noters dapat dibagi menjadi utang wesel berbunga dan utang wesel tak berbunga. Hutang wesel berbunga merupakan hutang wesel yang penerbitannya disamping harus membayar nominal wesel juga harus membayar bunga.
a. Utang Wesel Berbunga (I nterest B earing Notes Payable) Misalkan perusahaan pada tanggal 2 April 2004 perusahaan menerbitkan sebuah promes nilai nominal Rp1.000.000,00 bunga 12% setahun yang akan jatuh tempo 30 Juni 2004 sebagai pelunasan utang usaha. Jurnal yang dibuat pada tanggal 2 April adalah sebagai berikut :
2004 April 1
Utang Usaha
Wesel Bayar/Utang Wesel
1.000.000
1.000.000
Selanjutnya pada tanggal jatuh tempo (30 Juni 2004) jurnal yang dibuat adalah 2004 Juni 30
Wesel Bayar/Utang Wesel 1.000.000 Biaya Bunga 30.000 Kas
1.030.000
Bunga yang dibayar = 12% x 3/12 x Rp1.000.000,00 = Rp30.000,00 b. Wesel Bayar Tak Berbunga Secara Eksplisit (Non Interest Bearing Notes) Dalam wesel tak berbunga, penerbit promes hanya membayar nilai nominal, dengan demikian nilai nominal merupakan nilai pada saat jatuh tempo. Untuk tujuan pengukuran, wesel tersebut didiskontokan dan jumlah dilaporkan di neraca adalah sebesar nilai sekarang yaitu nilai nominal dikurangi diskontonya. Nilai sekarang dari
utang wesel ini kadangkala mudah diketahui, misalkan pada tanggal 30 Desember 2003 perusahaan menyerahkan wesel tak berbunga nominal Rp100.000.000,00 kepada seorang kreditur untuk melunasi utang perusahaan kepadanya sebesar Rp90.000.000,00. Jika diserahkannya promes (utang wesel) tersebut adalah nilai utang yang dilunasi yaitu Rp90.000.000,00. Jatuh tempo wesel 30 Agustus 2004. Jurnal yang di buat adalah : 2004 April 1
Hutang Usaha
90.000.000
Diskon atas Wesel Bayar
10.000.000
Wesel Bayar/Utang Wesel
100.000.000
Saldo rekening wesel bayar Rp100.000.000,00 dan saldo discount atas utang wesel Rp10.000.000,00 disajikan di neraca sebagai berikut : Utang Lancar : Utang Wesel : Dikurangi : Diskon atas Utang Wesel
Rp. 100.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 90.000.000
Pada tanggal 30 Agustus 2004, pada saat membayar Rp100.000.000,00 perusahaan membuat dua jurnal sebagai berikut :
wesel
sebesar
2004 Agustus 30
Hutang Wesel 100.000.000 Kas 100.000.000 Biaya Bunga 10.000.000 Diskon atas Wesel 10.00.0 Bayar 3. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Utang jangka panjang seperti obligasi, hipotik maupun wesel yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya dapat di akui sebagai utang lancar. Namun ada juga yang tidak boleh diakui sebagai utang lancar, utang jangka panjang yang tidak boleh diakui sebagai utang lancar jika: 1. Dilunasi dari hasil penerbitan utang yang baru. 2. Dikonversi menjadi modal saham. 3. Dilunasi dengan menggunakan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukan sebagai aktiva lancar. 4. Kewajiban Jangka Pendek Yang Diharapkan Didanai Kembali Kewajiban jangka pendek (short-term obligasi) adalah utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali (short-term obligation expected to be refinanced) atas dasar jangka panjang dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya.
Kriteria pendanaan kembali Kriteria Otoritatif untuk menentukan situasi dimana kewajiban jangka pendek dapat secara layak dikeluarkan dari kewajiban lancar. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi: 1). Memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. 2). Menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali dapat ditunjukan dengan: 1. Mendanai kembali secara aktual kewajiban jangka pendek dengan menerbitkan kewajiban jengka panjang atau sekuritas ekuitas setelah tanggal neraca, tetapi sebelum neraca tersebut diterbitkan. 2. Melakukan perjanjian pendanaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk mendanai kembali utang atas dasar jangka panjang pada syarat-syarat yang dapat ditentukan.
5. Utang Deviden Utang deviden adalah kewaiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas dan aktiva lain. Deviden menjadi hutang pada saat diumumkan oleh dewan Direksi perusahaan. Utang deviden tidak bertambah seperti halnya bunga pada obligasi. Di dalam pembagian deviden, pada umumnya perusahaan mengumumkan secara resmi berapa jumlah yang akan dibagikan dan setelah itu baru dilakukan pembayaran. Dengan adanya pegumuman pembagian deviden secara resmi ini, maka pada saat itu perusahaan sudah mempunyai kewajiban kepada para pemegang sahamnya sebesar jumlah deviden yang diumumkan dan kewajiban itu baru lunas setelah deviden dibayarkan. Kewajiban yang timbul karena adanya pengumuman ini diakui sebagai kewajiban atau utang lancar sebesar jumlah yang akan dibayarkan sesuai pengumuman tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diberikan. Contoh timbulnya kewajiban tersebut sebagai berikut: Pada tanggal 31 Desember 2010 perusahaan PT “WIBOWO” mengumumkan pembagian deviden Rp 1.000 per lembar saham untuk jumlah lembar saham yang beredar 10.000 lembar. Pembayaran akan dilakukan mulai tanggal 15 Januari 2011. Transaksi ini akan dicatat di dalam jurnal sebagai berikut: 1. Pada waktu pengumuuman Laba yang ditahan Rp 10.000.000 Utang deviden Rp 10.000.000 2. Pada waktu deviden dibayarkan akan dijurnal Utang deviden Rp 10.000.000 Kas Rp 10.000.000 6. Deposito Yang Dapat Dikembalikan Deposito yang dapat dikembalikan adalah deposito kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan dimasa depan. Klasifikasi deposito yang dapat dikmbalikan sebagai utang lancar dan tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubaungan yang memasyarakatkan deposito. Contoh deposito yang dapat dikembalikan 1. Perusahaan telepon seringkali mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan telepon. 2. Deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas property yang ada ditanagn pelanggan.
7. Pendapatan Yang Diterima Dimuka Perusahaan kadang menerima pembayaran untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Untuk penerimaan jenis ini, perusahaan harus memasukkannya ke dalam pos utang, karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Contoh : PT. D menerima pembayaran Rp 50 juta untuk barang dagangan yang dipesan konsumen, barang dagangan tersebut harus dikirim akhir bulan depan. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas : Kas Rp. 50.000.000 Pendapatan diterima dimuka Rp 50.000.000
Jurnal pada saat menyerahkan barang dagangan : Pendapatan diterima dimuka Rp 50.000.000 Penjualan
Secara umun jurnalnya sebagai berikut: Ketika uang muka diterima Kas xxxx Pendapatan diterima dimuka Ketika pendapatan diterima Pendapatan diterima dimuka xxxx Kas
Rp 50.000.000
xxxx
xxxx
8. Utang Pajak Penjualan Atau Pendapatan Adalah penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya telah terjadi dimuka sebelum transaksi penjualan atau penyerahan jasa berlangsung. Contoh : uang muka yang diterima untuk langganan majalah / surat kabar. 9. Kewajiban membayar gaji atau upah karyawan Perhitungan jumlah yang masih akan dibayar untuk gaji dan upah, bunga, sewa, dan lanlain dilakukan dengan dasar waktu terjadinya biaya tersebut. Misalnya gaji pegawai dibayarkan tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jika gaji dan upah bulan desember 2005 sebesar Rp1.200.000,00 maka pada tanggal 31 desember 2005 dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang gaji dan upah sebagai berikut: Gaji dan upah Rp1.200.000,00 Utang gaji dan upah Rp1.200.000,00 Prosedur yang sama digunakan juga untuk menghitung biaya-biaya lain yang masih akan dibayar. 10. Utang Kontijensi Istilah kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial di masa yang akan dating yang memungkinkan dapat terjadi. Kewajiban ini berbeda dengan kewajiban yang diestimasikan, yaitu kewajiban yang memang ada namun jumlah, tanggal jatuh temponya dan atau pelunasannya tidak pasti. Jenis kewajiban kontingensi itu meliputi: (1) Perkara Hukum Yang Belum Diputuskan. Perkara hukum terhadap suatu perusahaan dicatat sebagai kewajiban kontingensi dan berakhir bila tuntutan hasil perkara itu diselesaikan (yaitu semua sudah sepakat, diselesaikan di luar pengadilan). Perkara hukum yang belum diputuskan pada saat tanggal neraca umumnya dimasukan dalam bentuk catatan kaki tanpa mencantumkan nilainya. (2) Endorsemen Bila kesepakatan berkaitan dalam mendiskontokan wesel bayar atau menjual piutang dagang, maka perusahaan menjamin hutang itu dan menjadi terhutang bila debitur yang semula tidak melunasi.
(3) Pajak Pendapatan (4) Jika IRS tidak mengakui pengembalian pajak perusahaan sebagaimana yang dilaporkan dan menimbulkan pajak tambahan, maka kewajiban kontingensi perlu disajikan untuk tujuan pemeriksaan. Penjelasan khusus perlu diberikan, namun sering dimasukan pula catatan kaki mengenai pemeriksaan dari IRS dan surat ketetapan kewajiban pajak selama beberapa tahun. Kecuali dalam kasus penyelewengan atau tidak mengisi pengembalian pajak, ketentuan pembatasan mencegah IRS tidak melakukan auditing lebih dari tiga tahun. Dalam penyajian kewajiban kontingensi, tujuan utamanya adalah untuk penjelasan yang layak atas kontingensi tersebut dan jika dapat ditaksir jumlahnya, sebaiknya nilainya dicantumkan. Penjelasan dalam laporan keuangan dapat dilakukan berupa (1) Penjelasan lebih lanjut setelah nama perkiraan, (2) Catatan kaki, (3) Memasukan item itu diantara kewajiban tanpa menunjukan nilai atau (4) Apropriasi dari laba yang ditahan. Cara Penyajian Utang Lancar Pada Laporan Keuangan Neraca
Dalam laporan keuangan neraca utang lancar disajikan dengan cara: 1. Setiap jenis utang lancar harus disajikan t erpisah (cut off) dari jumlah yang material, 2. Utang terhadap perusahaan afillasi, pemegang saham, karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independent, 3. Aktiva yang dijaminkan dalam penrikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan, 4. Aktiva dan utang lencar tidak boleh digabungkan penyajiannya kedalam jumlah netto, 5. Utang bersyarat harus dijelaskan didalam neraca, 6. Disajikan sesuai likiuditasnya, sama seperti aktiva, utang lancar yang dapat dengan segera dibayar maka disajikan dalam urutan yang paling atas, 7. Dilaporkan pada sisi sebelah kanan neraca. Hapusnya Penanggungan Utang
Hapusnya penanggungan utang diatur dalam pasal 1845-1850 KUHPerdata. Di dalam pasal 1845 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya, pasal ini menunjuk kepada pasal 1381,1408, 1424, 1420, 1437, 1442, 1574, 1846, 1938, dan 1984 KUHPerdata. Didalam pasal 1381,ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan; pembaruan hutang; kompensasi utang; pencampuran hutang; pembebasan utang; musnahnya barang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.
Pasal 1381 KUHPerdata Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adadelapan cara hapusnya perikatan yaitu : 1. Pembayaran 2. Penawaran Pembayaran Diikuti Dengan Penitipan. 3. Pembaharuan Utang (Inovatie) 4. Perjumpaan Utang (Kompensasi) 5. Percampuran Utang. 6. Pembebasan Utang. 7. Musnahnya Barang Yang Terutang 8. Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan-Perikatan 9. Syarat Yang Membatalkan. 10. Kedaluwarsa
Pasal 1316 KUHPerdata Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”. Unsur jaminan perorangan, yaitu: 1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.
Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut” Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan 1. Jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur 2. Jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. 3. Jaminan Perusahaan Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan) Pengertian hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang (Hak Jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kerditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi pada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dariperjanjian pokonya, yakni perjanjian utang (perjanjian Kredit). Perjanjian pinjaman bersirat dalam pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Macam-macam Pelunasan Utang Dalam pelunasan utang terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. a. Jaminan Umum Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerakmauun yang tidak bergerak, merupakan jaminan pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan berbeda-beda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para piutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:
1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). 2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain b. Jaminan Khusus Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan. c. Gadai Dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dar kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan. Sifat-sifat gadai yakni: 1. Gadai adalah suatu benda bergerak baik yang bewujud maupun yang tidak berwujud. 2. Gadai bersifat accessoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. 3. Adanya sifat kebendaan. 4. Syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekusaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. 4. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. 5. Hak Preferensi (hak unutk didahuukan). 6. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang,oleh karena itu gadai tetap melekat atas selruh bendanya. Objek gadai adalah semua benda bergerak danpada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (aan tooonder) atas tujuan (aan order) atas nama (op naam) serta hak paten.
Hal pemegang gadai yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri. Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur yang sisanya dikembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaankebiasaan setempat berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku. 1. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai. 2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur(jumlah hutang dan bunga). 3. Pemegang gadai mempunyai prefensi(hak untuk di dahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain. 4. Hak unutk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut dimuka hukum supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga. 5. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Masalah Eksekusi Jaminan Utang Beberapa hal yang mesti dicermati dalam masalah eksekusi hutang yaitu: 1. Kreditur mengeksekusi dengan cara menghaki barang jaminan nasabah debitur tanpa h arus menjualnya kepada orang lain. 2. Kreditur menjual jaminan dibawah tangan langsung kepada pembeli tanpa melalui kantor lelang. 3. Mengeksekusi dengan cara menjual di depan umum via kantor lelang tanpa ada campur tangan pengadilan. Penyelesaiaan Utang Piutang Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan negara yang dipergunakan untuk mnyelesaikan sengeta atau para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.
Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum : 1. Peneguran debitur secara baik,baik dengan lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian. 2. Surat somasi atau surat teguran. 3. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitur sulit ditagih. 4. Memperbaharui perjanjian hutang. 5. Gugatan ke pengadilan
Penyelesaian Utang Piutang Dengan Paksa Badan Berdasarkan peraturan mahkamah agung no.1 Tahun 2000, paksa badan (Gijzeling), difungsikan kembali mengingat selama pembekuan lembaga gijzeling ternyata malah disalahgunakan mereka-mereka para debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya. Pembekuan paksa badan (Gijzeling) sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan nomor 4 tahun 1975 malah dijadikan tameng bagi mereka untuk tidak menjalankan kewajibannya. Akibatnya, keseimbangan hukum tidak tercapai. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan. Perlu diketahui pula, paksa badan ini sesungguhnya tidak berlaku bagi perkara yang menyangkut keuangan negara saja tapi juga dapat diperlakukan dalam rana hukum perdata secara umum, sepanjang terdapat kwajiban dan kewajiban tersebut bernilai Rp 1000.000.000, dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan.
Proses pemohonan penetapan paksa badan dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan, dalam arti, putusan tentang paksa badan ditetapkan besama-sama dengan putusan pokok perkara atau diajukan dan dilaksakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penilaian Obligasi Saat Diterbitkan Pada saat penerbitan, obligasi dinilai sebesar kas yang diterima (proceeds), yang dapat dihitung berdasarkan nilai sekarang (present velue) dari pengeluaran-pengeluaran debitur obligasi di masa yang akan datang yang terdiri dari nilai jatuh tempo obligasi dan beban bunga ini dipengaruhi oleh stated rate (SR) dan market rate (MR) Jika MR = SR, berarti obligasi tersebut dinilai sebesar nilai parinya. Jika MR > SR, berarti obligasi tersebut dinilai kurang dari nilai parinya atau kas yang di bawah nilai pari Jika MR < SR, berarti obligasi tersebut dinilai diatas nilai pari. Metode amortisasi diskonto atau premium obligasi Salah satu karateristik obligasi adalah bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, obligasi akan dinilai sebesar nilai premium. Oleh karena itu diskonto atau premium yang muncul pada saat penerbitan obligasi akibat selisih antara kas yang diterima dengan nilai nominalnya harus dihapuskan, yaitu dengan cara diamortisasi setiap akhir periode setiap akhir periode atau setiap tanggal pembayaran bunga. Pada saat tanggl jatuh tempo, diskonto atau premium sudah harus habis diamortisasi sehingga nilai buku obligasi sama dengan nilai nominalnya. Ada 2 metode amortisasi yang bisa diterapkan dalam akuntansi, yaitu : 1. Metode Garis Lurus – besarnya amortisasi setiap periode sama 2. Metode bunga efektif – nilai amortisasi diskonto atau premium setiap periode berbeda-beda. Disposisi Utang Obligasi Disposisi atau terhapusnya utang obligasi dari neraca bisa d engan dua cara, yaitu 1. Jatuh tempo Pada saat tanggal jatuh tempo, utang obligasi sudah harus dilunasi sebesar nilai parinya dan diskonto atau premium sudah harus diamortisasi sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang muncul. a. Pembayaran bunga Utang bunga xxx Kas xxx b. Pelunasan Obligasi Utang obligasi xxx Kas xxx 2. Pelunasan dini Dimungkinkan sebuah obligasi dilunasi sebelum tanggal jatuh tempu (callable bonds). Jika terjadi pelunasan dini atau pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka masih ada premium atau diskonto yang belum habis diamortisasi dan ada kemungkinan besarnya pelunasan lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai buku obligasi sehingga muncul keuntungan atau kerugian akibat pelunasan dini. Harga obligasi Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai no minal. Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu: 1. Par (nilai Pari): Harga Obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
2. at premium (dengan Premi): Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta. 3. at discount (dengan Diskon): Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta. G. pencatatan hutang obligasi
Apabila obligasi dijual tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, pembeli obligasi di samping membayar harga obligasi juga harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar oleh pembeli dicatat perusahaan dengan mengkredit rekening biaya bunga atau rekening utang bunga
obligasi. Sedangkan bila bunga berjalan dikreditkan ke rekening utang bunga obligasi maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit utang bunga obligasi sebesar bunga berjalan dan sisanya didebitkan ke rekening biaya bunga. Jika bunga berjalan dikreditkan ke rekening biaya bunga maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit rekening biaya bunga obligasi sebesar bunga yang dibayar. Amortisasi agio atau disagio dapat dicatat setiap bulan, setiap tanggal pembayaran bunga atau setiap akhir periode bersama dengan jurnal penyesuaian yang lain. Berikut disajikan contoh pencatatan utang obligasi, PT Millenia Megah pada tanggal 31 Desember 2005 memutuskan untuk mengeluarkan obligasi pada tanggal 1 Mei 2006 sebesar Rpl.000.000,-, bunga 10% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2011. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Seluruh obligasi dapat dijual pada tanggal 1 Juli 2006 dengan harga Rpl.029.000,- (yaitu harga jual Rpl.030.000,- dikurangi biaya penjualan Rpl .000,-) ditambah bunga berjalan untuk jangka waktu 1 Mei 2006 sampai dengan 1 Juli 2006. Tahun buku PT Millenia Megah adalah tahun kalender, amortisasi agio dicatat setiap akhir periode. Umur obligasi dihitung sebagai berikut: 2006 = 6 bulan (1 Juli sampai dengan 31 Desember) 2007 = 12 bulan 2008 = 12 bulan 2009 = 12 bulan 2010 = 12 bulan 2011 = 4 bulan Jumlah = 58 bulan Dalam perhitungan umur obligasi, yang diperhitungkan adalah lamanya obligasi itu beredar, yaitu sejak tanggal dijual sampai saat jatuh tempo. Agio obligasi sebesar Rp29.000,(Rpl.029.000,- dikurangi Rpl.000.000,-) akan diamortisasikan selama umur obligasi yaitu 58 bulan, sehingga amortisasi agio setiap bulannya sebesar Rp29.000,- : 58 = Rp500,-.
