MATERI UTANG

A. PENGERTIAN UTANG Utang adalah Kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. B. PENGGOLONGAN UTANG Ada banyak jenis utang. Namun pada umumnya utang dibagi menjadi dua menurut jangka waktunya yaitu : a. Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Contoh : utang usaha / dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar , utang hadiah, utang garansi dan lain lain.  b. Utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam  jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh : utang hipotik, utang obligasi, utang bank dan lain –  lain –  lain.  lain.

Jenis Utang tersebut dapat diuraikan menjadi: 1. Utang jangka pendek meliputi : a. Utang wesel / utang bayar  b. Utang usaha / dagang c. Biaya yang masih harus dibayar d. Uutang pajak e. Pendapatan diterima dimuka f. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo ( yaitu utang jangka panjang yang waktunya kurang dari setahun ) 2. Utang jangka panjang meliputi : a. Utang obligasi  b. Utang Hipotik

Jenis-jenis utang Utang terdiri atas utang lancar (utang jangka pendek) dan utang tidak lancar (utang jangka panjang). 1). Utang lancar (hutang jangka pendek) Menurut Warren, Reeve dan Veses (2005:125), “ such “  such liatibilitas that are to be  paid out of urrent and are within a short time, usually one year, are called liabilities”. liabilities”. Artinya utang jangka pendek ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi

 jangka pendek pend ek pula, misalnya pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja. k erja. Adapun jenis jenis dari hutang jangka pendek/utang lancar tersebut adalah :

a)

Utang dagang

Utang dagang adalah utang jangka pendek yang timbul karena adanya suatu transaksi.  b) Utang Wesel Utang wesel adalah surat perjanjian pembayaran utang jangka pendek, ada yang berbunga, ada juga yang tidak. c) Deviden Deviden adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang didapatkan atas hasil keuntungan perusahaan yang diputuskan dalam rapat umum  pemegang saham (RUPS). Ketika kita menjadi pemilik saham perusahaan,  perusahaan dapat membayar kembali dalam bentuk deviden. d) Pendapatan diterima di muka Pendapatan yang telah kita terima di awal transaksi namun barang/jasa yang kita transaksikan belum kita serahkan kepada pembeli barang/jasa tersebut. e) Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo f) Pajak penjualan g) Kewajiban kepada karyawan (utang gaji) h) Iuran-iuran lainnya i) Kewajiban kontigensi Kewajiban kontigensi adalah kondisi yang tidak pasti yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, kemungkinan ini bisa menguntungkan biasa disebut gain disebut gain contigenciens ataupun contigenciens ataupun merugikan (lost contigenciens). 2) Utang Tidak lancar (utang jangka panjang) Menurut Herianto (2001:238) utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau rekomendasi diri perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi

 jumlah yang besar, utang jangka panjang ini umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan, misalnya penambahan modal kerja permanen, pembelian mesin-mesin atau aktiva tetap  baru, perluasan pabrik, akuisisi, afiliasi, pelunasan utang jangka panjang lain yang segera  jatuh tempo,dll. Utang jangka panjang, dapat berupa : 1) Obligasi ( Bond Payable) Utang obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka panjang yang mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan pada  pertimabangan-pertimbangan sebagai berikut : a. Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya di dalam perusahaan.  b. Jumlah angsuran seharusnya disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktiva tetap yang akan di belanjai dengan kredit obligasi tersebut, ada  beberapa jenis obligasi yaitu antara lain : a) Obligasi biasa  b) Obligasi pendapatan c) Obligasi yang dapat ditukarkan 2) Utang Hipotik  Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya  bila diberi debitur tidak memenuhi kewajibannya barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya . Hipotik berbeda dengan obligasi yang tidak menyebutkan jaminannya dalam utang jangka panjang tersebut. Hipotik menyatakan dengan jelas aktiva yang dipakai sebagai jaminan aktiva tersebut dijual dan hasilnya dibayar terlebih dahulu kepada pihak yang memberikan hipotik tersebut. Apabila hasil penjualan hipotik tersebut masih kurang, maka kekurangannya itu menjadi kreditur umum sifatnya. Utang jangka panjang memiliki keuntungan dan kerugiaan, adapun keuntungannya yaitu :

1) Pemegang obligasi tidak meniknati keuntungan perusahaan yang besar 2) Biaya hutang bersifat mengurangi pembayaran pajak (tax saving ) 3) Tidak harus membagi control perusahaan Sedangkan kerugiannya adalah : 1) Dapat menyebabkan kebangkrutan jika bunga dan pokok pinjaman tidak dapat dibayar 2) Utang meningkat resiko perusahaan biaya hutang maupun modal sendiri ikut meningkat 3)

Harus membiayai pokok pinjaman dimasa yang akan datang

4)

Menimbulkan pembatasan-pembatasan dan convenans dari kreditur 

5)

Kewajiban menyisihkan dana pelunasan obligasi ( sinking fund ) c. Teori Kebijakan Utang 1) Agency Theory

 Agency theory  menjelaskan bahwa sebagai agen dari pemegang saham, manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Hal ini terjadi Karena manajer perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan dan mengurangi keuntungan yang diterima. Untuk itu mengurangi agency conflict tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingankepentingan tersebut yang dapat dilakukan dengan cara seperti pengikatan agen,  pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen. Dengan melakukan pengawasan tersebut maka diperlukan biaya keagenan atau sering disebut dengan agency cost . 2) Signally Theory Signally Theory merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen  perusahaan yang member petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Brigham dan Houston (2001) dalam Pitaloka (2009) menjelaskan bahwa perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengushakan setiap modal baru yang diperlukan.

Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan dan lebih cenderung menjual sahamnya dan umumnya merupakan suatu isyarat ( signal )  bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu  perusahaan menawwarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun. Karena hal tersebut berarti memberikan isyarat negative yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek  perusahaan cerah. 3) Static Trade of Theory Teori ini berasumsi bahwa struktur modal suatu perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika utang meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost   ketika utang meningkat pada sisi yang lain. Ketika manfaat pengurangan pajak masih lebih tinggi dibandingkan dengan  perkiraan agency cost   maka perusahaan masih bisa meningkatkan utangnya dan  peningkatan utang harus dihentikan ketika pengurangan pajak atas tambahan utang tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan agency cost . 4)  Pecking Order Theory Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Donaldson (2009:18) pecking order theory  mengatakan bahwa penggunaan dana internal lebih didahulukan dibandingkan dengan penggunaan dan yang bersumber dari eksternal. Penggunaan sumber pendanaan eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila  pendanaan sumber internal tidak mencukupi dalam pecking order theory manajer konsisten dengan tujuan utama perusahaan yaitu memekmurkan kekayaan  pemegang saham.

C. FUNGSI YANG TERKAIT DALAM PENCATATAN UTANG

Fungsi yang terkait dalam pencatatan utang adalah sebagai berikut : 1. Fungsi Pembelian Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. 2. Fungsi Gudang Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi  pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 3. Fungsi Pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada  pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. 4. Fungsi Akuntansi Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat : a. Transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum.  b. Berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. c. Berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang.

D. CATATAN AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi utang adalah sebagai berikut: 1) Jurnal Retur Pembelian atau Jurnal Umum Jurnal Retur Pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan  jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. 2) Kartu Persediaan Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat  berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. 3) Kartu Utang Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat  penegembalian barang pada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable  procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. E. METODE PENCATATAN UTANG

 A. Account Payable Procedure Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah : 1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. 2. Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat  pemberitahuan (remittance advice) yang dikirim ke pemasok, yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure adalah: 1. Kartu Utang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. 2. Jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembeian. 3. Jurnal pengeluaran kas, digunaakn untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan  pengeluaran kas yang lain.

Prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai  berikut : 

Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar : 1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnak pembelian 2. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian di posting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur. 

Pada saat jumlah dalam faktur dibayar : 1. Cek dalam jurnal pengeluaran kas 2. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan utang diposting kedalam kartu utang.

pembayaran

B. V oucher Payable Procedure Dokumen yang digunakan dalam dalam voucher payable procedure : Bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek (voucher atau voucher check). Formulir ini mempunyai 3 fungsi yaitu : 1. Sebagai surat perintah kepada bagian kassa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum didalamnya. 2. Sebagai pemberitahuan kepada kreditor mengenai tujuan pembayarannya (sebagai remittance advice). 3.Sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah sebagai berikut: 1. Register bukti kas keluar (voucher register) 2. Register cek (check register)

Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedures dapat dibagi menjadi : 1. One-Time Voucher Procedures One-time voucher procedures dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. One-time voucher procedures dengan dasar tunai (cash basis). Dalam procedure ini, faktur yang diteima oleh fungsi akuntansi dari  pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya.  b. One-time voucher procedures dengan dasar waktu (accrual basis). Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari  pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasr dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register  bukti kas keluar (voucher register). 2. Build-Up Voucher Procedures. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menmpung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar wktu (accrual basis) F. KARTU UTANG A. Pengertian Kartu Utang

Utang adalah kewajiban suatu badan usaha/perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Kartu Utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat  pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran u tang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Sedangkan isi dari formulir pencatatan mutasi utang yaitu tanggal terjadinya transaksi , keterangan, nomor bukti transaksi, kolom debit, kredit dan saldo.

Transaksi yang mempengaruhi besarnya saldo utang yaitu : a. Transaksi pembelian secara kredit.  b. Transaksi retur pembelian secara kredit. c. Transaksi pembayaran utang. B. Membukukan Data Mutasi Utang ke Kartu Utang

1. Dokumen Mutasi Utang Seperti yang kita ketahui bahwa catatan akuntansi untuk mengelola utang adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Seperti halnya dengan piutang

dagang, perusahaan juga membutuhkan catatan yang menunjukan utang kepada masingmasing kreditor (orang yang memberi utang). Untuk itu, perlu disediakan rekening kontrol, yang disebut utang dagang di buku besar dan rekening-rekening utang kepada masing-masing kreditur dalam buku pembantu utang (kartu utang). Jadi, untuk satu kreditor disediakan satu buku pembantu utang.

Dasar didalam kartu utang ini adalah dari jurnal pembelian dan jurnal  pengeluaran kas. a. Jurnal pembelian Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal pembelian yang sederhana hanya memiliki satu kolom jumlah rupiah, seperti halnya jurnal penjualan. Jurnal pembelian dapat juga dirancang untuk mencatat pembelian perlengkapan (tidak hanya mencatat pembelian barang dagangan).  b. Jurnal pengeluaran kas Buku jurnal pengeluaran kas berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran atau pembayaran melaui kas, yang meliputi pembayaran dengan cara menyerahkan cek atau bilyet giro kepada pihak yang berhak menerima. Jurnal pengeluaran kas disusun dalam bentuk lajur-lajur yang disesuaikan dengan keperluan yang berhubungan dengan volume dan sifat transaksi yang  biasa terjadi dalam perusahaan, misalnya dalam perusahaan sering membuka transaksi utang, maka akan dibuka kolom utang tersendiri. 2. Prosedur Pencatatan Transaksi Utang Untuk kepentingan informasi mengenai kepada siapa perusahaan mempunya utang dan berapa besarnya, perusahaan harus menyediakan buku besar  pembantu untuk utang yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang kepada setiap kreditor. Sehingga setiap kali transaksi pembelian kredit, faktur yang diterima dari penjual akan dicatat sebagai berikut: a. Dalam jurnal pembelian, untuk keperluan posting keperkiraan (akun)  pembelian dan perkiraan (akun) utang.  b. Dalam buku besar pembantu utang, pada kegiatan kreditor yang  bersangkutan. Kegiatan posting dari jurnal pembelian ke perkiraan pembelian dan utang dibuku besar dilakukan setiap akhir periode tertentu, sedang dalam pencatatan  buku besar pembantu utang dilakukan setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan  perubahan utang. Dalam buku besar, perkiraan utang dagang akan menunjukan saldo untuk semua utang. Artinya seluruh utang akan dicatat secara kolekif (gabungan) dan dikurangi dengan adanya pelunasan kepada kreditor dalam perkiraan utang dagang. Dengan demikian dalam buku besar umum tidak terdapat informasi mengenai besarnya utang kepada setiap kreditor. Lain halnya dengan buku besar pembantu utang yang akan mencatat secara rinci terjadinya utang dan pelunasan pada masing-masing kreditor. Satu

lajur buku besar pembantu utang untuk satu nama kreditor. Tidak ada pencatatan secara kolektif. Contoh bentuk buku besar pembantu utang (dapat diformat ulang menjadi kartu utang): Selanjutnya, saldo akun utang dagang dalam buku besar umum, harus sama dengan total saldo akun-akunkreditor dalam buku besar pembantu utang. Jika terjadi perbedaan berarti menunjukan adanya kesalahan pencatatan.

Kesalahan pencatatan bisa terjadi pada saat: a.  b.

Mencatat transaksi dalam jurnal pembelian, atau Pada saat mencatat dalam buku besar pembantu utang.

Untuk mengecek kesamaan saldo perkiraan utang dagang total saldo buku  besar pembantu utang disusun daftar saldo utang pada setiap akh ir periode. Dalam hubungannya dengan buku besar pembantu utang, perkiraan utang dagang dalam  buku pengendali atau perkiraan kontrol. G. MELAKUKAN PENGECEKAN SALDO UTANG

1. R umus Saldo Utang a.

Rumus untuk pengecekan saldo utang Saldo awal utang Jumlah pembelian kredit/buku pembelian

xxx xxx

Penjumlahan Pembayaran utang buku pengeluaran kas

xxx xxx

Retur pembelian

xxx

Total pembayaran dan retur

(xxx)

Saldo utang akhir

xxx

 b. Pencocokan saldo akun buku besar utang dengan daftar saldo utang disebut  pengecekan saldo utang. Berikut prosedur pengecekan saldo utang : 1) Mengadakan inventarisasi dan rekapitulasi atas transaksi dan kartu utang setiap kreditor. 2) Memposting transaksi yang berasal dari catatan buku jurnal ke dalam akun  buku utang dagang. Kemudian, besar utang pada periode tersebut disajikan dalam laporan utang. 3) Saldo akhir menurut catatan daftar saldo utang harus sama dengan catatan  pada akun utang dagang.

 2. Membuat Laporan Utang

Mencatat jumlah utang dan memeriksa pembayaran utang sesuai tanggal jatuh tempo utang merupakan tugas utama bagian utang. Pengelola kartu utang harus membuat laporan saldo utang tiap kreditor dan utang yang telah jatuh tempo secara periodic. Tanggal jatuh tempo pembayaran utang ditetapkan berdasarkan tanggal faktur pembelian dan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Berikut penggolongan status utang. a.

Utang yang belum jatuh tempo

 b.

Utang dalam masa telah jatuh tempo

c.

Utang yang belum dibayar

2.3

Pengukuran Hutang Lancar Untuk tujuan pengukuran, baik hutang lancar maupun tidak lancar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Hutang yang jumlahnya sudah pasti. Contoh dari hutang ini adalah nominal dari wesel atau obligasi. 2. Hutang yang jumlahnya harus diestimasi. Dilihat dari kepastiannya, hutang ini  pasti terjadi namun jumlahnya belum diketahui secara pasti. Hutang garansi merupakan contohnya. 3. Hutang bersyarat (contingent liablility) yaitu suatu hutang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Contohnya perusahaan dituntut dipengadilan oleh  perusahaan lain. Perusahaan akan berkewajiban membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Tingkat kemungkinan timbulnya hutang bersyarat dapat dibagi menjadi : 1. Probable : Tingkat kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti. Jika jumlah hutangnya dapat diestimasi dengan handal, maka hutang ini dicatat, jika jumlahnya sulit diestimasi maka keberadaan hutang ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Reasonable posible : Kemungkinan terjadinya 50% atau dapat terjadi dapat pula tidak. Jika kondisinya demikian cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 3. Remote : Kemungkinan taerjadinya sangat kecil sehingga tidak perklu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk jaminan pembayaran hutang walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban kecil tetapi harus di ungkap dalam catatan laporan keuangan. 2.4 2.2.1

Pencatatan Hutang Lancar

Hutang Usaha Hutang usaha atau hutang dagang adalah saldo yang terhutang kepada pihak lain baik  berupa barang, suplies ataupun jasa yang dibeli dengan secara kredit. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada jumlah pesanan(invoice). Pencatatan hutang dagang atau hutang usaha bisa dilakukan atas dasar net atau gross.

Jika hak telah beralih sebelum barang diterima,maka transaksi dicatat setelah hak diterima pembeli. 1. Pencatatan pada saat terjadinya hutang dagang Persediaan xxx Hutang dagang xxx 2. Pencatatan pada saat terjadinya pelunasan Hutang dagang xxx Kas xxx

2.2.2

Hutang Wesel Perusahaan kadangkala menerbitkan sebuah promes atau janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu. Dilihat dari ada atau tidaknya tarip bunga yang harus dibayar, noters dapat dibagi menjadi hutang wesel berbunga dan hutang wesel tak berbunga. Hutang wesel  berbunga merupakan hutang wesel yang penerbitannya disamping harus membayar nominal wesel juga harus membayar bunga. 1. Hutang Wesel Berbunga (Interest Bearing Notes Payable) Misalkan perusahaan pada tanggal 2 April 2004 perusahaan menerbitkan sebuah promes nilai nominal Rp1.000.000,00 bunga 12% setahun yang akan jatuh tempo 30 Juni 2004 sebagai  pelunasan hutang usaha. Jurnal yang dibuat pada tanggal 2 April adalah sebagai berikut :

2004 April 1

1.000.000 Hutang Usaha Wesel Bayar/Hutang Wesel

1.000.000

Selanjutnya pada tanggal jatuh tempo (30 Juni 2004) jurnal yang dibuat adalah 2004 Juni 30

Wesel Bayar/Hutang Wesel 1.000.000 Biaya Bunga 30.000 Kas 1.030.000 Bunga yang dibayar = 12% x 3/12 x Rp1.000.000,00 = Rp30.000,00 2. Wesel Bayar Tak Berbunga secara eksplisit (Non Interest Bearing Notes) Dalam wesel tak berbunga, penerbit promes hanya membayar nilai nominal, dengan demikian nilai nominal merupakan nilai pada saat jatuh tempo. Untuk tujuan pengukuran, wesel tersebut didiskontokan dan jumlah dilaporkan di neraca adalah sebesar nilai sekarang yaitu nilai nominal dikurangi diskontonya. Nilai sekarang dari hutang wesel ini kadangkala mudah

diketahui, misalkan pada tanggal 30 Desember 2003 perusahaan menyerahkan wesel tak  berbunga nominal Rp100.000.000,00 kepada seorang kreditur untuk melunasi hutang perusahaan kepadanya sebesar Rp90.000.000,00. Jika diserahkannya promes (hutang wesel) tersebut adalah nilai hutang yang dilunasi yaitu Rp90.000.000,00. Jatuh tempo wesel 30 Agustus 2004. Jurnal yang di buat adalah : 2004 April 1

Hutang Usaha

90.000.000

Diskon atas Wesel Bayar

10.000.000

Wesel Bayar/Hutang Wesel

100.000.000

Saldo rekening wesel bayar Rp100.000.000,00 dan saldo discount atas hutang wesel Rp10.000.000,00 disajikan di neraca sebagai berikut : Hutang Lancar : Hutang Wesel 100.000.000 Dikurangi : Diskon atas Hutang Wesel 10.000.000 90.000.000 Pada tanggal 30 Agustus 2004, pada saat membayar wesel sebesar Rp100.000.000,00  perusahaan membuat dua jurnal sebagai berikut : 2004 Agustus 30

Hutang Wesel 100.000.000 Kas 100.000.000 Biaya Bunga 10.000.000 Diskon atas Wesel 10.000.000 Bayar 2.2.3 Hutang Jangka panjang yang jatuh tempo Hutang jangka panjang seperti obligasi, hipotik maupun wesel yang akan jatuh tempo  pada tahun fiskal berikutnya dapat di akui sebagai hutang lancar. Namun ada juga yang tidak  boleh diakui sebagai hutang lancar, hutang jangka panjang yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar jika: 1. Dilunasi dari hasil penerbitan hutang yang baru. 2. Dikonversi menjadi modal saham. 3. Dilunasi dengan menggunakan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukan sebagai aktiva lancar. 2.2.4 Kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali Kewajiban jangka pendek (short-term obligasi) adalah hutang yang dijadwalkan akan  jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi  perusahaan mana yang lebih lama. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali (short-term obligation expected to be refinanced) atas dasar jangka panjang dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya.

 Kriteria pendanaan kembali Kriteria otoritatif untuk menentukan situasi dimana kewajiban jangka pendek dapat secara layak dikeluarkan dari kewajiban lancar. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi: 1). Memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. 2). Menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali dapat ditunjukan dengan: 1. Mendanai kembali secara aktual kewajiban jangka pendek dengan menerbitkan kewajiban  jengka panjang atau sekuritas ekuitas setelah tanggal neraca, tetapi sebelum neraca tersebut diterbitkan. 2. Melakukan perjanjian pendanaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk mendanai kembali hutang atas dasar jangka panjang pada syarat-syarat yang dapat ditentukan. 2.2.5 Hutang Deviden Hutang deviden adalah kewaiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas dan aktiva lain. Deviden menjadi hutang pada saat diumumkan oleh dewan Direksi perusahaan. Hutang deviden tidak bertambah seperti halnya bunga pada obligasi. Di dalam pembagian deviden, pada umumnya perusahaan mengumumkan secara resmi  berapa jumlah yang akan dibagikan dan setelah itu baru dilakukan pemba yaran. Dengan adanya pegumuman pembagian deviden secara resmi ini, maka pada saat itu  perusahaan sudah mempunyai kewajiban kepada para pemegang sahamnya sebesar jumlah deviden yang diumumkan dan kewajiban itu baru lunas setelah deviden dibayarkan. Kewajiban yang timbul karena adanya pengumuman ini diakui sebagai kewajiban atau hutang lancar sebesar jumlah yang akan dibayarkan sesuai pengumuman tersebut. Untuk lebih  jelasnya akan diberikan. Contoh timbulnya kewajiban tersebut sebagai berikut: Pada tanggal 31 Desember 2010 perusahaan PT “WIBOWO” mengumumkan pembagian deviden Rp 1.000 per lembar saham untuk jumlah lembar saham yang beredar 10.000 lembar. Pembayaran akan dilakukan mulai tanggal 15 Januari 2011. Transaksi ini akan dicatat di dalam jurnal sebagai berikut: 1. Pada waktu pengumuuman Laba yang ditahan Rp 10.000.000 Hutang deviden Rp 10.000.000 2. Pada waktu deviden dibayarkan akan dijurnal Hutang deviden Rp 10.000.000 Kas Rp 10.000.000 2.2.6 Deposito yang dapat dikembalikan Deposito yang dapat dikembalikan adalah deposito kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup  pembayaran kewajiban yang diharapkan dimasa depan. Klasifikasi deposito yang dapat dikmbalikan sebagai hutang lancar dan tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubaungan yang memasyarakatkan deposito. Contoh deposito yang dapat dikembalikan 1. Perusahaan telepon seringkali mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan telepon. 

2.

Deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas property yang ada ditanagn pelanggan. 2.2.7 Pendapatan yang diterima dimuka Perusahaan kadang menerima pembayaran untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Untuk penerimaan jenis ini, perusahaan harus memasukkannya ke dalam pos utang, karena  perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Contoh : PT. D menerima pembayaran Rp 50 juta untuk barang dagangan yang dipesan konsumen, barang dagangan tersebut harus dikirim akhir bulan depan.  Jurnal untuk mencatat penerimaan kas : Kas Rp. 50.000.000 Pendapatan diterima dimuka Rp 50.000.000 

Jurnal pada saat menyerahkan barang dagangan : Pendapatan diterima dimuka Penjualan

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000

Secara umun jurnalnya sebagai berikut:  Ketika uang muka diterima Kas xxxx Pendapatan diterima dimuka xxxx  Ketika pendapatan diterima Pendapatan diterima dimuka xxxx Kas xxxx 2.2.8 Hutang pajak penjualan atau pendapatan Adalah penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya telah terjadi dimuka sebelum transaksi penjualan atau penyerahan jasa berlangsung. Contoh : uang muka yang diterima untuk langganan majalah / surat kabar. 2.2.9 Kewajiban membayar gaji atau upah karyawan Perhitungan jumlah yang masih akan dibayar untuk gaji dan upah, bunga, sewa, dan lan-lain dilakukan dengan dasar waktu terjadinya biaya tersebut. Misalnya gaji pegawai dibayarkan tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jika gaji dan upah bulan desember 2005 sebesar Rp1.200.000,00 maka pada tanggal 31 desember 2005 dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang gaji dan upah sebagai berikut: Gaji dan upah Rp1.200.000,00 Utang gaji dan upah Rp1.200.000,00 Prosedur yang sama digunakan juga untuk menghitung biaya-biaya lain yang masih akan dibayar.

2.2.10

Hutang Kontijensi istilah kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial di masa yang akan dating yang memungkinkan dapat terjadi. Kewajiban ini berbeda dengan kewajiban yang diestimasikan, yaitu kewajiban yang memang ada namun jumlah, tanggal jatuh temponya dan atau  pelunasannya tidak pasti. Jenis kewajiban kontingensi itu meliputi: (1) perkara hukum yang belum diputuskan. Perkara hukum terhadap suatu perusahaan dicatat sebagai kewajiban kontingensi dan  berakhir bila tuntutan hasil perkara itu diselesaikan (yaitu semua sudah sepakat, diselesaikan di luar pengadilan). Perkara hukum yang belum diputuskan pada saat tanggal neraca umumnya dimasukan dalam bentuk catatan kaki tanpa mencantumkan nilainya. (2) endorsemen  bila kesepakatan berkaitan dalam mendiskontokan wesel bayar atau menjual piutang dagang, maka perusahaan menjamin hutang itu dan menjadi terhutang bila debitur yang semula tidak melunasi.

(3) pajak pendapatan (4) jika IRS tidak mengakui pengembalian pajak perusahaan sebagaimana yang dilaporkan dan menimbulkan pajak tambahan, maka kewajiban kontingensi perlu disajikan untuk tujuan  pemeriksaan. Penjelasan khusus perlu diberikan, namun sering dimasukan pula catatan kaki mengenai pemeriksaan dari IRS dan surat ketetapan kewajiban pajak selama beberapa tahun. Kecuali dalam kasus penyelewengan atau tidak mengisi pengembalian pajak, ketentuan  pembatasan mencegah IRS tidak melakukan auditing lebih dari tiga tahun. Dalam penyajian kewajiban kontingensi, tujuan utamanya adalah untuk penjelasan yang layak atas kontingensi tersebut dan jika dapat ditaksir jumlahnya, sebaiknya nilainya dicantumkan. Penjelasan dalam laporan keuangan dapat dilakukan berupa (1) penjelasan lebih lanjut setelah nama perkiraan, (2) catatan kaki, (3) memasukan item itu diantara kewajiban tanpa menunjukan nilai atau (4) apropriasi dari laba yang ditahan. 2.3 Cara penyajian hutang lancar pada laporan keuangan neraca Dalam laporan keuangan neraca hutang lancar disajikan dengan cara: 1. Setiap jenis hutang lancar harus disajikan terpisah (cut off) dari jumlah yang material, 2. Hutang terhadap perusahaan afillasi, pemegang saham, karyawan perusahaan harus dipisahkan dari hutang kepada pihak ketiga yang independent, 3. Aktiva yang dijaminkan dalam penrikan hutang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan, 4. Aktiva dan hutang lencar tidak boleh digabungkan penyajiannya kedalam jumlah netto, 5. Hutang bersyarat harus dijelaskan didalam neraca, 6. Disajikan sesuai likiuditasnya, sama seperti aktiva, hutang lancar yang dapat dengan segera dibayar maka disajikan dalam urutan yang paling atas, 7. Dilaporkan pada sisi sebelah kanan neraca.

1.

Hutang piutang adalah dalam koridor hukum perdata, yaitu aturan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnyadengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi. 2. Dalam hutang piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur(yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang). 3. Hutang piutang di anggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian tertulis atau lisan dengan saksi. 4. Debitur wajib untuksuatu prestasi,yang dapat berupa kewajiban berbuat (melunasi hutang)atau tidak berbuat (ingkar janji pada hut angnya) sehingga disebut wan-prestasi. 5. Prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan,wajib di ketahui dan ditetapkan (perjanjian jelas), prestasi harus mungkin dan halal, serta prestasi harus berupa perbuatan satu kali dengan sifat sepintas lalu (ada sebuah benda atau berulang-ulang/terus meneruscontohnya pada sewa menyewa dan perjanjian kerja). 6. Tanggung jawab perdata penghutang sifatnya menurun pada keluarga penghutang. Sifat hokum pidana penghutang jika ada tuntutan maka berhenti sampai pada  penghuutang, tidak ke keluarganya. 7. Pemenuhan perutangan itu bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya dan atausesuai dengan harga yang dijaminkan. 8. Eksekusi piutang tidak bisa dilakukan paksa dengan penyanderaan barang atau orang. Yang benar adalan dengan sitaan jaminan yang diputuskan oleh pengadilan. 9. Tidak boleh ada ancaman terhadap penghutang, aka nada masalah pidana yang mana akan menghanguskan hutang. 10. Perhutangan tidak berhenti sendiri melainkan bersama sama dengan berakibat hukum dengan perutangan lainnya.



Pasal 1313 KUHPerdata

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata  berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."  Suatu hal itu adalah prestasi (saling menguntungkan dan tidak saling dirugikan) Prestasi dapat berupa: 1. Sepakat bagaimana menyerahkan/berbagi sesuat 2. Melakukan sesuatu 3. Tidak melakukan sesuatu Persoalan terkait dengan hukum perjanjian adalah jika salah satu tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka timbul apa yang disebut sebagai Wan-Prestasi. 

Pasal 1320 KUHPerdata

1.

2.

3.

4.

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut : Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu : a. Unsur paksaan (dwang ) Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.  b. Unsur kekeliruan (dwaling ) Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum). c. Unsur penipuan (bedrog ) Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum  berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah  boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (curatele), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Untuk lebh jelasnya dapat dilihat ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata. Suatu hal tertentu. Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai  jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya. Suatu sebab yang halal (causa yang halal). Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu  perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Penggunaan istilah kredit juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” 

Pasal 224 Hezien Inlandsch Reglement

Akta pengakuan Hutang adalah akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sedangkan yang dimaksud grosse Akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu akta  pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepad a yang berkepentingan. Ia merupaka salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan. Suatu Grosse akta yang pada bagian aktanya dicantumkan irah-irah: “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunnyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai eksteritorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak debitur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata. Mengenai Grosse akta ini diatur dalam Pasal 224  Hezien Inlandsch Reglement   (HIR). Berdasarkan pasal 224 HIR diatas, suatu grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai  berikut: 1. Syarat Formil: berbentuk notariil dan memuat title eksekutorial 2. Syarat Materil: membuat rummusan pernyataan sepihak dari debitur, pengakuan  berhutang pada kreditur dan pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan, tidak memuat ketantuan perjanjian jaminan jumlah hutang sudah pasti, meliputi hutang pokok plus bunga (ganti rugi)

Apabila grosse akta memenuhiketantuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksteritorial seperti halnya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan debitur.  Namun apabila Grosse akta tidak memnuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka Grosse akta tersebut cacat, Yuridis akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya, maka  bank harus mengajukan gugatan perdata bisa melalui pengadilan. 

Pasal 1820 KUHPerdata

Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:

“Suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUHPerdata) Alasan adanya perjanjian penanggungan utang ini antara lain karena si penanggung mempunyai  persamaankepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara  penjamin dan peminjam), misalnya sipenjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan itu dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang  perusahaan cabang.

a.  b.

c. d. e.

Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggungnya Pada prinsipnya, penganggung utang tidak wajib membayar utang debitur pada kreditur, kecualidebitur lalaimembayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (pasal 1831 KUHPerdata) Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, jika: Dia (penanggung utang) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebihdahulu disita dan dijual; Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung, dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas asas utang-utang tanggungmenanggung; Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; Debitur dalam keadaan pailit; dan Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (pasal 1832KUHPerdata)

Akibat-akibat penanggungan antara debtur dan penanggung dan antara para penanggung Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihakpenanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apayang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Disamping penanggung utang juga berhak menuntut: a. Pokok dan bunga  b. Penggantian biaya,kerugian,dan bunga. Disamping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya bahkan sebelum ia membayar utangnya: a.Bila ia digugat dimuka hakim untuk membayar  b.Bila debitur berjanjiuntuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu c.Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untukpembayarannnya d.Setelah lewat waktu 10 tahun, jika perikatan pokoktidak mengandung suatu jangka waktutertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelumlewat waktu tertentu. Hubungan antara penanggung dengan debitur disajikan berikut ini.jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

Hapusnya penanggungan utang

Hapusnya penanggungan hutang diatur dalam pasal 1845-1850 KUHPerdata. Di dalam pasal 1845 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya, pasal ini menunjuk kepada pasal 1381,1408, 1424, 1420, 1437, 1442, 1574, 1846, 1938, dan 1984 KUHPerdata. Didalam pasal 1381,ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang yaitu  pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan;  pembaruan hutang; kompensasi hutang; pencampuran hutang; pembebasan utang; musnahnya  barang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan. 

Pasal 1381 KUHPerdata

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adadelapan cara hapusnya perikatan yaitu : 1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. 3. Pembaharuan utang (inovatie) 4. Perjumpaan utang (kompensasi) 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang terutang 8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan 9. Syarat yang membatalkan. 10. Kedaluwarsa



Pasal 1316 KUHPerdata

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah: “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur u mumnya”. Unsur jaminan perorangan, yaitu: 1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah: “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si  berhutang tersebut” Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta  benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksan aan eksekusi putusan pengadilan. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan 1. jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur 2. jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. 3. Jaminan Perusahaan Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan  pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak  berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi  pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan) Pengertian hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (Hak Jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kerditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi pada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu  prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dariperjanjian pokonya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian Kredit). Perjanjian pinjaman bersirat dalam pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjaman  pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan degan  bentuk dan kualitas yang sama. Macam-macam Pelunasan Hutang Dalam pelunasan hutang terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan  jaminan yang bersifat khusus. a. Jaminan Umum Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerakmauun yang tidak bergerak, merupakan jaminan pelunasan

hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan berbeda-beda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya  piutang masing-masing kecuali diantara para piutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan jaminan umum apabila telah memenuhi  persyaratan antara lain: 1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). 2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain b. Jaminan Khusus Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu  bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan. c. Gadai Dalam pasal 1150 KUHPerdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dar kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara  benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan. Sifat-sifat gadai yakni: 1. gadai adalah suatu benda bergerak baik yang bewujud maupun yang tidak berwujud. 2. gadai bersifat accessoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. 3. Adanya sifat kebendaan. 4. syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekusaan pemberi gadai atau  benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. 4. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. 5. Hak Preferensi (hak unutk didahuukan). 6. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang,oleh karena itu gadai tetap melekat atas selruh  bendanya. Objek gadai adalah semua benda bergerak danpada dasarnya bisa digadaikan baik benda  bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (aan tooonder) atas tujuan (aan order) atas nama (op naam) serta hak paten. Hal pemegang gadai yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri. Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur yang sisanya dikembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaankebiasaan setempat berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku.

1. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai.

2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada  pelunasan hutang dari debitur(jumlah hutang dan bunga). 3. Pemegang gadai mempunyai prefensi(hak untuk di dahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain. 4. Hak unutk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut dimuka hukum supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga. 5. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

1. 2. 3.

Masalah Eksekusi Jaminan Hutang Beberapa hal yang mesti dicermati dalam masalah eksekusi hutang yaitu: Kreditur mengeksekusi dengan cara menghaki barang jaminan nasabah debitur tanpa harus menjualnya kepada orang lain. Kreditur menjual jaminan dibawah tangan langsung kepada pembeli tanpa melalui kantor lelang. Mengeksekusi dengan cara menjual di depan umum via kantor lelang tanpa ada campur tangan pengadilan. Penyelesaiaan Hutang Piutang Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan negara yang dipergunakan untuk mnyelesaikan sengeta atau para pelaku usaha khususnya masalah yang  berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum : 1. Peneguran debitur secara baik,baik dengan lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian. 2. Surat somasi atau surat teguran. 3. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitur sulit ditagih. 4. Memperbaharui perjanjian hutang. 5. Gugatan ke pengadilan

Penyelesaian Hutang Piutang Dengan Paksa Badan Berdasarkan peraturan mahkamah agung no.1 Tahun 2000, paksa badan (Gijzeling), difungsikan kembali mengingat selama pembekuan lembaga gijzeling ternyata malah disalahgunakan mereka-mereka para debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya. Pembekuan paksa badan (Gijzeling) sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 1964 dan nomor 4 tahun 1975 malah dijadikan tameng bagi mereka untuk tidak

menjalankan kewajibannya. Akibatnya, keseimbangan hukum tidak tercapai. Ini merupakan  pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan. Perlu diketahui pula, paksa badan ini sesungguhnya tidak berlaku bagi perkara yang menyangkut keuangan negara saja tapi juga dapat diperlakukan dalam rana hukum perdata secara umum, sepanjang terdapat kwajiban dan kewajiban tersebut bernilai Rp 1000.000.000, dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan. Proses pemohonan penetapan paksa badan dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan, dalam arti, putusan tentang paksa badan ditetapkan besama-sama dengan putusan pokok perkara atau diajukan dan dilaksakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

A. Pengertian utang jangka panjang Hutang merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Nilai  perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi harga saham. Namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai  perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil dari pada biaya yang ditimbulkan. Para pemilik perusahaan lebih suka menciptakan hutang pada tingkat tertentu yang menaikkan nilai perusahaan. Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi (1 th) dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Perusahaan untuk memperoleh sumber ekonomi yang akan digunakan membelanjai kegitan khususnya yang bersifat jangka panjang, perusahaan dapat mengeluarkan sertifikat berarti membuat perjanjian hutang, menyatakan pembuat bersedia membayar bunga atas pinjaman tersebut secara periodik selama jangka waktunya. Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan asset tertentu. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi  pengeluaran kas. Pada akhir perioda akuntansi bagian tertentu dari hutang jangka panjang  berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian untuk memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek. B. Jenis jenis utang jangka panjang

1. Utang Hipotik Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam penjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang. Adalah penyerahan tertulis mengenai hak atas harta benda tak bergerak untuk mejamin pembayaran hutang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan setelah waktu pembayaran. Bahwasannya hutang jangka panjang boleh membuat hipotek, dia juga bisa diansur, dan lain-lain. Yang menjadi contoh dari kewajiban jangka panjang ini adalah sewa/rental. Pinjaman hipotik biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Kredit-kredit bank dengan  jaminan harta tak bergerak adalah contoh hipotik yang banyak dijumpai dalam praktik.

2. Utang obligasi Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran suratsurat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Apabila perusaahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Dalam hal sulit mencari utang yang jumlahnya besar dari satu sumber perusahaan dapat mengeluarkan surat obligasi. Surat obligasi ini akan dapat di jual  bila reputasi perusahaan cukup baik dan dipandang akan tetap berdiri selama jangka waktu  beredarnya obligasi tersebut. Harga jual obligasi tergantung pada tarif bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga  jual obligasi tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga obligasi harga jualnya akan semakin rendah. Pengeluaran obligasi dari suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan.Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga pertahun, tanggal pelunasan obligasi dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut biasanya meliputi bond, wesel jangka panjang, dan obligasi sewa. Bond biasanya berasal dari bunga hutang wesel ditahan yang pada umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, lembaga tinggi, maupun agen pemerintahan sehingga banyak menarik investor seperti halnya saham biasa yang dijual dengan jumlah kecil (biasanya dalam ribuan dollar). Bond dalam perusahaan menadatangkan keuntungan datau tidak. Di antara keuntungan  bond adalah tidak adanya pengaruh dari kontrol pemegang saham, penyimpanan pajak, dan  pendapatan/keuntungan yang diperoleh akan lebih besar sedangkan kerugiannya adalah bunga harus dibayar sesuai periode yang dipakai dan prinsip nilai akan dibayar ulang waktu jatuh tempo. C. Bentuk bentuk obligasi 1. Government Bond Seperti T-Bills, US Treasury Notes dan US Teasury Bond adalah sekuritas pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. Pembayaran kuponnya bersifat semiannual. Ketika diterbitkan, US Treasury Notes memiliki masa jatuh tempo 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan US Treasury-Bond memiliki masa jatuh temponya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Jenis-jenis obligasi pemerintah yaitu pertama, Callable Bond yang biasanya dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga tertentu di masa yang akan datang. Kedua, Federal Agency Bond. Ketiga, Municipal Bond, yang diterbitkan oleh pemerintah lokal untuk mendanai highways, sistem perairan pendidikan dan capital project lainya. Ada 2 (dua) tipe Multicipal Bond yaitu General Obligation Bond dan Revenue Bond. 2. CorporateBond Corporate Bond adalah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok  pinjaman kepada pemlik obligasi, selama jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut debitur, sedangkan investor yang membeli obligasi disebut kreditur. 3. Registered Bond Registered Bonds adalah obligasi yang nama p emiliknya tercantum dalam sertifikat. 4. Coupon Bonds atau Bearer Bonds Coupon Bonds/Bearer Bonds adalah obligasi yang nama pemiliknya tidak dicantumkan dalam sertifikatnya. 5. . Term Bonds

Term Bonds adalah obligasi yang seluruhnya jatuh tempo pada suatu tanggal tertentu. 6. Serial Bonds Serial Bonds adalah obligasi yang tanggal jatuh temponya bertahap (pada beberapa tanggal tertentu). D. Penilaian obligasi saat diterbitkan Pada saat penerbitan, obligasi dinilai sebesar kas yang diterima (proceeds), yang dapat dihitung berdasarkan nilai sekarang (present velue) dari pengeluaran-pengeluaran debitur obligasi di masa yang akan datang yang terdiri dari nilai jatuh tempo obligasi dan beban bunga ini dipengaruhi oleh stated rate (SR) dan market rate (MR) Jika MR = SR, berarti obligasi tersebut dinilai sebesar nilai parinya. Jika MR > SR, berarti obligasi tersebut dinilai kurang dari nilai parin ya atau kas yang di bawah nilai pari Jika MR < SR, berarti obligasi tersebut dinilai diatas nilai pari. Metode amortisasi diskonto atau premium obligasi Salah satu karateristik obligasi adalah  bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, obligasi akan dinilai sebesar nilai premium. Oleh karena itu diskonto atau premium yang muncul pada saat penerbitan obligasi akibat selisih antara kas yang diterima dengan nilai nominalnya harus dihapuskan, yaitu dengan cara diamortisasi setiap akhir periode setiap akhir periode atau setiap tanggal pembayaran bunga. Pada saat tanggl jatuh tempo, diskonto atau premium sudah harus habis diamortisasi sehingga nilai buku obligasi sama dengan nilai nominalnya. Ada 2 metode amortisasi yang bisa diterapkan dala m akuntansi, yaitu : 1. Metode Garis Lurus –  besarnya amortisasi setiap periode sama 2. Metode bunga efektif –  nilai amortisasi diskonto atau premium setiap periode berbeda-beda.

E. Disposisi hutang obligasi Disposisi atau terhapusnya hutang obligasi dari neraca bisa den gan dua cara, yaitu 1. Jatuh tempo Pada saat tanggal jatuh tempo, hutang obligasi sudah harus dilunasi sebesar nilai parinya dan diskonto atau premium sudah harus diamortisasi sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang muncul. a. Pembayaran bunga Hutang bunga xxx Kas xxx  b. Pelunasan Obligasi Hutang obligasi xxx Kas xxx 2. Pelunasan dini Dimungkinkan sebuah obligasi dilunasi sebelum tanggal jatuh tempu (callable bonds). Jika terjadi pelunasan dini atau pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka masih ada  premium atau diskonto yang belum habis diamortisasi dan ada kemungkinan besarnya pelunasan lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai buku obligasi sehingga muncul keuntungan atau kerugian akibat pelunasan dini. a. Pembayaran bunga Beban bunga xxx

Kas xxx Amortisasi diskonto xxx  b. Pelunasan obligasi Hutang obligasi xxx Keg. Akibat pel. Dini xxx Kas xxx Amortisasi diskonto xxx

F. Harga obligasi Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi

dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu: 1.

Par (nilai Pari): Harga Obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai

nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50  juta = Rp 50 juta. 2.

at premium (dengan Premi): Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi

dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta. 3.

at discount   (dengan Diskon): Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi

dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta. G. pencatatan hutang obligasi

Apabila obligasi dijual tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, pembeli obligasi di samping membayar harga obligasi juga harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar oleh  pembeli dicatat perusahaan dengan mengkredit rekening biaya bunga atau rekening utang bunga obligasi. Sedangkan bila bunga berjalan dikreditkan ke rekening utang bunga obligasi maka  pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit utang bunga obligasi sebesar  bunga berjalan dan sisanya didebitkan ke rekening biaya bunga. Jika bunga berjalan dikreditkan

ke rekening biaya bunga maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit rekening biaya bunga obligasi sebesar bunga yang dibayar. Amortisasi agio atau disagio dapat dicatat setiap bulan, setiap tanggal pembayaran bunga atau setiap akhir periode bersama dengan jurnal penyesuaian yang lain. Berikut disajikan contoh  pencatatan utang obligasi, PT Millenia Megah pada tanggal 31 Desember 2005 memutuskan untuk mengeluarkan obligasi pada tanggal 1 Mei 2006 sebesar Rpl.000.000,-, bunga 10% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2011. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Seluruh obligasi dapat dijual pada tanggal 1 Juli 2006 dengan harga Rpl.029.000,- (yaitu harga jual Rpl.030.000,- dikurangi biaya penjualan Rpl .000,-) ditambah  bunga berjalan untuk jangka waktu 1 Mei 2006 sampai dengan 1 Juli 2006. Tahun buku PT Millenia Megah adalah tahun kalender, amortisasi agio dicatat setiap akhir periode. Umur obligasi dihitung sebagai berikut: 2006

= 6 bulan (1 Juli sampai dengan 31 Desember)

2007

= 12 bulan

2008

= 12 bulan

2009

= 12 bulan

2010

= 12 bulan

2011

= 4 bulan

Jumlah = 58 bulan Dalam perhitungan umur obligasi, yang diperhitungkan adalah lamanya obligasi itu beredar, yaitu sejak tanggal dijual sampai saat jatuh tempo. Agio obligasi sebesar Rp29.000,(Rpl.029.000,- dikurangi Rpl.000.000,-) akan diamortisasikan selama umur obligasi yaitu 58  bulan, sehingga amortisasi agio setiap bulannya sebesar Rp29.000,- : 58 = Rp500,-.