MAKALAH AKUNTANSI PAJAK AKUNTANSI UTANG PAJAK
Oleh NUKE ERVIN AFRIANDIKA (20090420180)
PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012
Akuntansi Utang Pajak
A. Pengertian Utang Pajak
Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang – Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “ Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak aiau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perundangun dangan perpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000,
2001:2 12). Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarmya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu Taatbestand (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan , seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang – Undang. Undang. Utang pajak biasanya timbul karena pajak untuk bulan ini dibayar bulan depan atau kekurangan pajak tahun ini baru dibayar tahun depan. Misal pada bulan ini melakukan penjualan barang kena PPN, biasanya PPN yang kita pungut baru kita setorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pajak penghasilan (Pph) untuk bulan ini biasanya baru kita bayar paling lambat tanggal 10 bulan depan. Contoh : Selama bulan januari 2009 PT. D Menjual barang dagangan kena PPN sebesar Rp 100 juta
Jurnal penjualan selama bulan januari : Piutang Usaha Rp 110.000.000 Penjualan Rp 100.000.000 PPN Keluaran Keluaran Rp 10.000.000 ( 100.000.000 X 10% = Rp 10.000.000)
Jurnal Penyesuaian pada akhir bulan januari : PPN Keluaran Rp 10.000.000 Utang Pajak Rp 10.000.000
B. Berakhirnya Utang Pajak 1. Pembayaran
Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.
2. Kompensasi
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya l ainnya yang terutang. a. Kompensasi karena kerugian yang dapat menyebabkan berakhirnya utang pajak. Contoh: Pada awal kepemilikan yaitu tahun 2002 Bapak Bambang sebagai Wajib Pajak menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00. Pada tahun 2003 mulai memperoleh kembali untung sebesar Rp5.000.000,00. Seharusnya pada tahun 2003 Bapak Bambang terutang pajak penghasilan sebesar presentasi tertentu dari laba tahun 2003. Akan tetapi utang pajak tahun 2003 dihapuskan
karena jumlah kerugian pada tahun 2002 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba 2003. b. Kompensasi
karena
karena
kelebihan
pembayaran
dapat
menyebabkan menyebabkan
berakhirnya utang pajak. Contoh:
PT.
Indah
Jaya
pada
tahun
2002
telah
membayar
pajak
sebesar
Rp.11.000.000,00, setelah dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun 2002 ditemukan bahwa pajak yang sebenarnya terutang oleh perusahaan PT.Abdi Jaya adalah Rp7.000.000,00. Kelebihan pembayaran sebesar Rp4.000.000,00 di tahun 2002 tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak pada tahun 2003.
3. Daluarsa
Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. a)
Daluarsa penetapan 1.
Daluwarsa penetapan penetapan PBB PBB adalah hapusnya/gugurnya hapusnya/gugurnya hak negara untuk untuk menetapkan PBB yang terhutang karena lampaunya waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya PBB. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 saat terhutangnya PBB adalah tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.
2.
Oleh karena karena itu dalam dalam hal suatu suatu obyek belum dikenakan dikenakan PBB dan atau belum didaftarkan pada Kantor Pelayanan PBB, terhadap obyek PBB tersebut agar diterbitkan SPPT untuk tahun-tahun pajak yang penetapannya belum daluwarsa. Untuk itu kepada Wajib Pajak agar terlebih dahulu
disampaikan SPOP untuk tahun-tahun pajak yang belum daluwarsa tersebut. Contoh: Suatu obyek PBB belum dikenakan PBB, diketahui pada tanggal 30 September 1992. Dari data diketahui bahwa obyek tersebut dimiliki oleh Subyek Pajak A sejak tahun 1970. Atas obyek tersebut dapat diterbitkan SPPT PBB untuk tahun 1992, 1991, 1990, 1989, dan 1988. Untuk tahun 1987 tidak dapat ditetapkan karena hak untuk menetapkannya telah gugur dengan lampaunya waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya PBB tahun 1987.
b) Daluwarsa Penagihan 1)
Daluwarsa penagihan PBB adalah hapusnya/gugurnya hak negara untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa (berdasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa) atas PBB,
termasuk
bunga,
denda
administrasi,
kenaikan,
dan
biaya
penagihannya. Hak untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa tersebut gugur setelah dilampauinya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak yang bersangkutan, yaitu 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan, kecuali : a.
Apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai PBB yang penagihannya telah daluwarsa, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Telah dikeluarkan Surat Tegoran dan Surat Paksa. c.
Adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain: 1.Dilakukan pembayaran pembayaran hutang pajak itu; atau 2.Diajukan permohonan penundaan pembayaran; atau 3.Diadakan pengangsuran pembayaran.
2) Ketentuan daluwarsa penagihan tersebut berlaku baik untuk SPPT, SKP, maupun STP.
4. Pembebasan
Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 5. Penghapusan
Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.
C. Manfaat Mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak
Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, dalam hal berikut : 1. Pembayaran atau Penagihan Pajak Undang – undang biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran dengan terlambat, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda karena keterlambatannya membayar pajak. 2. Memasukkan Memasukkan Surat Keberatan Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut ajaran formal, lebih dari tiga ti ga bulan pengajuan surat keberatan dianggap daluarsa. 3. Penentuan Daluarsa Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun. Tergantung pada sistem pungutan di muka atau sistem pemungutan di belakang. 4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.
