Master Soal Buku Putih - Benar Salah 072009

TIPE SOAL BENAR - SALAH 1.

Pejabat pembuat komitmen dalam menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan dilelangkan perlu memperti mempertimbangka mbangkan n dokumen dokumen anggaran anggaran dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. B

2.

Pelelangan untuk pengadaan alat laboratorium dengan perkiraan nilai kontrak kontrak sebesa sebesarr Rp.1,3 Rp.1,3 milyar milyar hanya hanya dapat dapat diikuti diikuti oleh oleh perusah perusahaan aan supplier alat laboratorium golongan menengah dan besar. S

3.

Panitia pengadaan tidak boleh meneruskan proses pengadaan ke tahap eval evalua uasi si apab apabiila juml umlah pese pesert rta a yang yang meme emenuhi nuhi pers persy yarat aratan an administrasi kurang dari 2 (dua) peserta. S

4.

Pengumuman pengadaan dengan cara seleksi terbatas untuk pekerjaan pengaw pengawasan asan konstr konstruksi uksi dengan dengan nilai nilai pekerj pekerjaan aan sebesa sebesarr Rp.8 Rp.8 milyar milyar harus diumumkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi. B

5.

Walaupun dalam dokumen anggaran sudah mencantumkan satu merek barang dengan alasan kualitas, panitia pengadaan tetap tidak dapat melakukan proses penunjukan langsung.B

6.

Panitia pengadaan dapat menetapkan besarnya jaminan pelaksanaan melebihi 5 % dari nilai kontrak apabila nilai penawaran terlalu rendah.B

7.

Walaupun HPS tidak bersifat rahasia, namun harga satuan dan analisis harga satuannya tidak boleh disampaikan.B

8.

Kwitansi dan Surat Perintah Kerja dapat digunakan sebagai pengganti kontrak untuk pembelian barang senilai Rp.5 juta.S

9.

Pada pengadaan peralatan kantor dengan nilai Rp. 2 milyar, penawaran yang tidak dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dapat digugurkan oleh panitia pengadaan pada saat evaluasi eva luasi administrasi.S

10.

Untu Untuk k mempe mperol roleh harg harga a bara barang ng yang yang pal paling ing mura murah, h, pros proses es pengadaan harus dilaksanakan secara transparan sehingga mendorong persaingan yang sehat.S

11.

Untu Untuk k memud emudah ahka kan n penc pencai aira ran n jami aminan nan pel pelaksa aksan naan, aan, pani panittia pengad pengadaan aan pekerj pekerjaan aan jasa jasa pembor pemborong ongan an pemban pembangun gunan an jalan jalan dapat dapat mewajibkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank.B

12.

Panitia Panitia pengad pengadaan aan dapat dapat menggu menggugur gurkan kan penawa penawaran ran dari dari penyed penyedia ia barang/jasa apabila penawaran tidak bermeterai yang cukup.B

13.

Dalam penawaran penawaran sistem sistem dua sampul, panitia pengadaan hanya boleh mela melanj njut utka kan n pros proses es eval evalua uasi si harg harga a atas atas pena penawa wara ran n yang yang tel telah memenuhi persyaratan teknis.BB KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

1


Sebe Sebelu lum m Surat Surat Peri Perint ntah ah Mula Mulaii Kerj Kerja a dite diterb rbit itkan kan,, maka maka peny penyed edia ia barang/ barang/jas jasa a tidak tidak boleh boleh memula memulaii pekerj pekerjaan aan walaupu walaupun n kontra kontrak k sudah sudah ditandatangani.B

15.

Panitia dapat menuntut penyedia untuk mengganti kerugian kepada pemerintah apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.S

16.

Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari keseluruhan pros proses es pela pelaks ksan anaa aan n su suat atu u kegi kegiat atan an yang yang hasi hasillnya nya merup erupak akan an tanggungjawab dari pemimpin kegiatan.B

17.

Pena Penawa waran ran pese pesert rta a pele pelela lang ngan an yang yang tida tidak k mena menand ndat atang angani ani Pakta Pakta Integr Integrita itas s tidak tidak dapat dapat digugu digugurkan rkan pada pada saat saat pembuka pembukaan an penawar penawaran an oleh Panitia Pengadaan.B

18.

Paket pengadaan di BUMN yang sebagian besarnya dibiayai dari dana BUMN dan hanya sebagian kecil dari dana ana APBN tidak harus dilaksanakan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003.S

19.

Salah Salah satu satu pertim pertimban bangan gan suatu suatu kegiat kegiatan an lebih lebih tepat tepat dilaks dilaksanak anakan an seca secarra swak swake elola lola adal adalah ah apab apabiila dari ari segi segi nila nilaii kegi kegiat atan an yang yang bersangkutan tidak lebih dari Rp.50 juta.S

20.

Dalam Dalam penggu penggunaan naan metod metode e pemili pemilihan han langsun langsung. g. Paniti Panitia a pengad pengadaan aan haru harus s meng mengum umum umkan kan peny penyed edia ia baran barang/ g/ja jasa sa yang yang akan akan dite diteta tapk pkan an melalui papan pengumuman resmi.B

21.

Apabila penyedia barang/jasa yang dapat menyediakan barang yang dipe diperl rluk ukan an bany banyak ak terd terdap apat at di pasa pasar, r, pani paniti tia a peng pengad adaa aan n dapa dapatt melakukan pengadaan dengan penunjukan langsung kepada salah satu penjual sepanjang harga yang ditawarkan sama dengan harga pasar.S

22.

Apabil Apab ila a waktu waktu yang yang terse tersedi dia a tidak tidak lebi lebih h dari dari 18 hari hari kerj kerja, a, maka maka pengadaan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.S

23.

Pada Pada proses proses pelela pelelangan ngan terbat terbatas, as, hanya hanya calon calon pesert peserta a yang sudah sudah memen memenuhi uhi persyar persyarata atan n yang diteta ditetapkan pkan dalam dalam dokume dokumen n kualifi kualifikasi kasi yang akan diundang untuk memasukkan penawaran.B

24.

Panitia Panitia pengada pengadaan an harus harus menego menegosia siasi si penawar penawaran an harga harga dari dari suatu suatu pros proses es pele pelela lang ngan an terb terbat atas as yang yang mele melebi bihi hi pagu pagu angg anggar aran an su supay paya a menjadi sama atau lebih rendah dari HPS.S

25.

Metode evaluasi yang tidak memungkinkan peserta digugurkan pada taha tahap p pemb pembuk ukaa aan n doku dokume men n pena penawa wara ran n apab apabil ila a tida tidak k meme memenu nuhi hi persyaratan administrasi adalah evaluasi sistem nilai dan evaluasi biaya selama umur ekonomis.S KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

2


Dalam menentukan paket – paket pekerjaan yang akan dilelangkan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memecah paket sehingga berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen anggarannya. B

27.

Panitia pengadaan pekerjaan jasa pemborongan pembangunan jalan dapat mewajibkan jaminan pelaksanaan hanya dari bank untuk menjamin memudahkan pencairan jaminan pelaksanaan apabila penyedia melanggar kontrak. B

28.

Bila jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 2 (dua) peserta, Panitia Pengadaan tetap meneruskan proses pengadaan ke tahap evaluasi.B

29.

Dalam pelelangan umum, panitia pengadaan harus menegosiasi penawaran harga apabila penawaran peringkat pertama melebihi pagu anggaran. S

30.

Suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara swakelola apabila nilai kegiatan yang bersangkutan tidak lebih dari Rp. 50 juta. S

31.

Karena dalam dokumen anggaran sudah dicantumkan merek barang yang diperlukan untuk menggambarkan kualitas, maka panitia pengadaan dapat melakukan proses pelelangan umum dengan spesifikasi sesuai merek yang ditentukan. S

32.

Panitia pengadaan dapat menggugurkan penawaran yang lebih rendah dari 80% HPS apabila dari analisa harga satuan tidak wajar. S

33.

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak bersifat rahasia, termasuk harga satuan dan analisa harga satuannya boleh disampaikan. S

34.

Pada pengadaan peralatan kantor dengan nilai Rp. 2 milyar, penawaran yang tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran dapat digugurkan oleh panitia pengadaan pada saat pembukaan penawaran. S

35.

Penyedia dapat menuntut pemerintah utuk mengganti kerugian apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas prestasi pelaksanaan pekerjaan. B

36.

Pengadaan boleh dilakukan dengan penunjukan langsung dengan alasan barang yang diperlukan harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. S

37.

Bila menggunakan metoda evaluasi sistem nilai dan evaluasi biaya selama umur ekonomis, maka peserta lelang yang menawarkan harga paling rendah tidak selalu mendapat peringkat pertama. B

KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

3


Pelelangan untuk pengadaan alat peraga pendidikan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 1,5 milyar hanya dapat diikuti oleh perusahaan pemasok alat peraga dengan kualifikasi usaha menengah dan besar. S

39.

Dalam pelaksanaan penunjukan langsung, Panitia pengadaan harus mengumumkan penyedia barang / jasa yang akan ditetapkan pada papan pengumuman resmi. B

40.

Pengumuman pengadaan harus luas supaya peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan menjadi efektif. B

41.

Panitia pengadaan dapat menunjuk langsung salah satu penjual barang bila penyedia barang / jasa yang mampu menyediakan barang yang diperlukan jumlahnya terbatas. S

42.

Pengumuman pengadaan dengan cara seleksi terbatas untuk pekerjaan pengawasan konstruksi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 800 juta harus diumumkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi. B

43.

Penawaran penyedia barang / jasa yang tidak bermeterai cukup dapat digugurkan oleh Panitia pengadaan. B

44.

Pengadaan barang / jasa merupakan bagian dari pelaksanaan suatu kegiatan yang hasil dari proses pengadaannya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pengguna anggaran. S

45.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penunjukkan langsung untuk mengejar sisa waktu tahun anggaran berjalan yang tinggal 1 (satu) bulan. S

46.

Peserta pelelangan yang tidak mengikuti acara penjelasan lapangan (aanwijzing) tidak dapat digugurkan keikutsertaannya oleh Panitia Pengadaan. B

47.

Dalam pelelangan umum, penawaran harga yang melebihi HPS dapat dilakukan negoisasi oleh Panitia. S

48.

Penyusunan swakelola. B

49.

Sebelum ditandatangani, kontrak barang/jasa wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan. S

50.

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) bersifat rahasia termasuk volume pekerjaan yang dilelangkan tidak boleh disampaikan peserta pelelangan. S

PERDA

lebih

tepat

dilaksanakan

dengan

metode


4


Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan sebagai kontrak untuk pekerjaan senilai Rp. 10 Juta. B

52.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan suatu peraturan daerah mengenai pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga berbeda ketentuan dalam Kaputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. S Panitia pengadaan dapat menetapkan besarnya jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. B

53.

54.

Panitia pengadaan pekerjaan jasa pemborongan pembangunan jalan dapat membuat ketentuan tambahan tentang keharusan memiliki rekening Bank Pembangunan Daerah setempat untuk memudahkan pembayaran. S

55.

Penyedia barang/jasa yang ditetapkan tidak perlu diumumkan melalui papan pengumuman resmi bila menggunakan metode penunjukkan langsung. S Pembelian alat tulis kantor dengan nilai Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan.

56.

B Pengumuman seleksi langsung pekerjaan pengawasan pembangunan gedung dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan puluh juta rupiah) cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

57.

B Pekerjaan pencetakan dokumen sertifikat berpengaman khusus dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) hanya boleh diikuti oleh usaha kecil.

58.

S Penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan tenda darurat dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan penampungan pengungsi akibat bencana alam.

59.

B Panitia Pengadaan dapat mengambil keputusan untuk meneruskan proses pengadaan walaupun peserta yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 2 (dua) peserta.

60.

B Panitia pengadaan dapat menggugurkan penawaran dari penyedia barang/jasa apabila terdapat perbedaan antara besarnya nilai penawaran yang tertulis dalam angka dan yang tertulis dalam huruf. SALAH

61.

S Panitia melanjutkan proses evaluasi teknis hanya terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

62.

B KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

5

TIPE SOAL BENAR - SALAH

Untuk pemilihan jasa konsultasi yang menggunakan metoda evaluasi kualitas, penawaran harga yang melampaui pagu dana yang tersedia akan digugurkan.

63.

S Peserta pengadaan yang Direktur utamanya sedang terkena sanksi pidana dapat digugurkan keikutsertaannya oleh panitia pengadaan.

64.

B Dalam evaluasi yang menggunakan sistem gugur, panitia dapat memberi bobot tertentu terhadap kualitas teknis/bahan.

65.

S Paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan ditetapkan panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen.

66.

S 67.

Pejabat pembuat komitmen tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian penyedia apabila terjadi keterlambatan pembayaran. S Sesuai dengan prinsip terbuka dan bersaing, maka semua penyedia barang/jasa di Indonesia yang memenuhi syarat harus diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan dan memasukkan penawaran terbaik.

68.

B Untuk kontrak yang sederhana, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja dapat dilakukan bersamaan dengan tanggal mulai berlakunya kontrak.

69.

B Pengadaan pembangunan jembatan darurat yang putus akibat bencana alam dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

70.

B Pengumuman seleksi langsung perencana gedung dengan nilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan di papan pengumuman resmi.

71.

B Pemda Kabupaten “X” mengumumkan rencana pengadaan hanya di papan pengumuman resmi dengan maksud untuk melindungi pengusaha daerah.

72.

S Proses penyelesaian sengketa antara pengguna/panitia pengadaan barang/jasa dengan peserta lelang yang terjadi sebelum penandatangan kontrak dilakukan di peradilan umum.

73.

S Kepala Daerah memutuskan bahwa yang boleh menjadi panitia pengadaan harus berasal dari bagian perlengkapan, bagian hukum, dan bagian keuangan.

74.

S Biaya yang diperlukan oleh pengguna barang/jasa untuk proses penyelesaian perselisihan dapat dibebankan kepada penyedia barang/jasa.

75.

S KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

6


Pengaturan pengadaan barang/jasa pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 bertujuan agar pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel.

76.

B Pengertian efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa dengan harga terendah yang dapat dipertanggungjawabkan.

77.

S Efektifitas pelaksanaan pengadaan hanya diukur dari kesesuaian hasil pengadaan dengan keperluan

78.

S Transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya bagi penyedia barang/jasa

79.

S Prinsip adil dan tidak diskriminatif dapat dikesampingkan dengan alasan untuk melindungi penyedia barang/jasa lokal

80.

S Untuk menambah PAD, Pemda dapat menetapkan pungutan biaya penggantian dokumen pengadaan sebesar 5 % dari nilai pengadaan.

81.

S Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaksanaan pengadaan melalu penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola.

82.

B Pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

83.

B Panitia memperbolehkan memungut pengganti biaya pengumuman, honor pengguna/panitia, dan penggadaan dokumen kepada peserta pengadaan.

84.

S Salah satu tugas pengguna barang/jasa adalah menetapkan paketpaket pekerjaan yang akan dilelangkan.

85.

B Pengguna barang/jasa dapat melakukan penunjukan langsung karena tahun anggaran berjalan hanya tersisa 1 (satu) bulan.

86.

S Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas penggadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

87.

B Panitia hanya melakukan evaluasi teknis bagi semua penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi.

88.

B Rincian HPS tidak bersifat rahasia, tetapi nilai total HPS bersifat rahasia.

89.


7


Pengguna barang/jasa dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket pengadaan sehingga tidak dilelang.

90.

B Pengguna dapat menyatukan beberapa paket pekerjaan yang tersebar di beberapa daerah menjadi satu paket, untuk menyikapi kekurangan tenaga dalam proses pengadaan.

91.

S Pengadaan 20 unit komputer PC engan nilai Rp. 400 juta dilaksanakan dengan prakualifikasi. S Pengguna jasa pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menetapkan pengadaannya melalui pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi.

92. 93.

B Pengadaan vaksin flu burung dengan nilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dapat menggunakan metode penunjukkan langsung dengan alasan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. B BUMD tidak dilarang mengikuti pelelangan umum di daerah yang bersangkutan sepanjang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

94.

95. B 96.

Kepala Satuan Kerja dapat menandatangani Pakta Integritas bersamasama dengan pejabat pembuat komitmen, semua anggota panitia pengadaan. B

97.

Penyedia barang dapat menuntut Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberi kompensasi atas kerugian yang timbul karena keterlambatan pembayaran. B

98.

Pejabat pembuat komitmen boleh menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi yang dikontrak sepanjang telah disepakati para pihak sebelumnya. S

99.

Dalam dokumen lelang, dapat dipersyaratkan besarnya keuntungan yang ditawarkan oleh penawar ditetapkan 10 (sepuluh) persen. S Dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi dengan sistem gugur, bila jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan teknis hanya 2 (dua) penawaran dari 10 (sepuluh) penawaran yang masuk, maka pelelangan harus diulang.

100.

S 101.

Perguruan tinggi negeri boleh mengikuti seleksi umum selama tenaga ahli yang diusulkan cuti di luar tanggungan negara.

S 102.

Pengadaan dengan nilai Rp 40 juta dapat dilaksanakan dengan membandingkan 20 penawaran yang masuk setelah pengumuman. B

103.

Bila penawaran peringkat pertama pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi melebihi pagu anggaran, maka panitia KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

8


pengadaan boleh menegoisasi penawaran harga sehingga sama dengan HPS. S 104.

Dalam penyusunan anggaran honor panitia, pencetakan dokumen lelang dan biaya pengumuman tidak termasuk dalam pagu nilai paket pengadaan.

B 105.

Pada kontrak lumpsum, volume pekerjaan dapat berubah tidak sesuai dengan volume penawaran awal sepanjang nilai total kontrak tidak berubah.

S 106.

Dalam seleksi umum, penyedia yang boleh memasukan penawaran adalah penyedia yang diundang. B

107.

Badan usaha yang berbentuk Perseroan (PT) hanya boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1 milyar.

S 108. B 109.

S 110.

Sistem gugur adalah metoda evaluasi yang menggugurkan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Secara umum, bila barang yang ditawarkan memiliki spesifikasi teknis jauh lebih baik dari yang dipersyaratkan, walaupun harganya lebih tinggi penawaran dapat dipilih. Apabila barang yang diterima dari penyedia tidak sesuai spesifikasi, maka yang bertanggung jawab adalah pejabat pembuat komitmen.

B Metode evaluasi dengan sistem nilai yaitu metode yang memberi bobot pada semua penawaran teknis yang masuk dapat dipilih untuk pengadaan kertas foto copy.

111.

S 112.

Pada pelelangan umum dengan pascakualifikasi, penawaran yang terendah dapat digugurkan apabila usaha kecil yang bersangkutan tidak memiliki keterangan dukungan keuangan dari bank. S

113.

Apabila hasil evaluasi pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi diperoleh penawaran peringkat pertama yang melebihi HPS, maka panitia pengadaan boleh menegosiasi penawaran harga sehingga sama dengan HPS. S

114.

Panitia dapat meminta pemimpin perusahaan yang akan mengikuti pelelangan harus datang sendiri pada saat pendaftaran unutk meyakinkan bahwa para peserta lelang adalah perusahaan yang sesunguhnya. S

115.

Perguruan tinggi negri tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan umum karena perguruan tinggi negri bukan badan usaha. B KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

9


116.

Pengadaan komputer dengan nilai kurang dari Rp. 1 Milyar, dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan sebanyak – banyaknya penawaran dan memilih penawaran harga yang paling rendah diantara yang memenuhi persyaratan teknis minimal.

B 117.

S 118.

S 119.

S 120. S 121.

Pengguna anggaran yang tidak menandatangani kontrak tetap harus menandatangani Pakta integritas bersama – sama dengan pejabat pembuat komitmen, semua anggota panitia pengadaan. Dalam pelelangan umum secara pascakulifikasi, penyedia yang boleh memasukkan penawaran adalah penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Biaya umum kegiatan, termasuk honor panitia dan biaya pengumuman, dapat dimasukkan ke dalam nilai paket pengadaan yang akan dikontrakkan. Besarnya keuntungan yang ditawarkan oleh penawar tidak boleh lebih dari 10 ( sepuluh ) persen. Apabila pekerjaan yang ditawarkan memiliki spesifikasi teknis jauh lebih baik dari yang dipersayaratkan, walaupun harga tinggi, penawaran yang bersangkutan masih dapat dinyatakan memenuhi syarat teknis.

B 122.

Penyedia barang dan jasa yang dikenai sanksi black list oleh dinas kesehatan di jambi karena tidak menyelesaikan pekerjaan tidak dapat menjadi penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Departemen PU selama 2 tahun.

B 123.

Dalam penilaian kualifikasi badan usaha yang berbentuk PT mendapat nilai lebih baik dari badan usaha yang berbentuk koperasi.

S 124.

Penyedia barang dan jasa tidak dapat menuntut Pejabat Pembuat Komitmen untuk menggantu kerugian apabila pada saat prestasi kerja sudah tercapai pembayaran tidak segera dilakukan.

S 125. S 126. B 127.

Tenaga ahli yang dikontrak secara individu wajib memenuhi ketentuan adanya surat izin usaha sebagai penyedia jasa seperti SIUP. Kontrak lumpsum adalah sistem kontrak yang hanya mengikat nilai total penawaran. Perubahan metode penawaran harus dilakukan sebelum penawaran pada saat penjelasan pelelangan dan dibuat perubahan dokumen lelang.

B 128.

Apabila dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi dengan sistem satu sampul. Jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan teknis KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

10


hanya 1 (satu) penawaran dari 4 ( empat ) penawaran yang masuk, maka pelelangan harus diulang. S 129.

Pengumuman pelelangan harus ditempatkan disurat kabar yang memiliki oplah yang besar untuk memeperoleh sebanyak – banyaknya peserta pelelangan. S Panitia dapat mempersyaratkan peserta pelelangan harus memiliki kartu tanda tangan anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia yang bersangkutan berkinerja baik.

130.

S 131.

Penyedia barang yang dikontrak harus memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa seperti SIUP yang diterbitkan oleh Pemda tempat pelelangan. S

132.

Pengadaan ATK dengan nilai kurang dari Rp. 25 juta, dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan sebanyak – banyaknya penawaran dan memilih penawaran harga yang paling rendah yang memenuhi spesifikasi teknis. B

133.

Pengumuman pelelangan minimal harus ditetkan di surat kabar yang ditetapkan dan dapat ditambah dengan surat kabar lain agar diperoleh sebanyak – banyaknya peserta pelelangan. B

134.

Dalam pelelangan terbatas, penyedia yang boleh memasukkan penawaran adalah penyedia yang di undang dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi. B

135.

Perubahan metode evaluasi dapat dilakukan setelah penjelasan pelelangan dan dituangkan dalam adendum dokumen lelang serta disampaikan kepada semua peserta sebelum penawaran.

B 136.

Isi pengumuman lelang tidak perlu mencantumkan persyaratan yang mewajibkan pemimpin perusahaan memperlihatkan dokumen asli izin usaha pada saat pendaftaran.

B Usaha kecil yang mengikuti pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan nilai pengadaan di bawah Rp. 500 juta wajib memiliki keterangan dukungan keuangan dari bank.

137.

S 138.

Penyedia barang yang dikenai sanksi black list oleh Dinas Pendidikan Provinsi NAD karena tidak dapat memenuhi kontrak masih dapat menjadi penyedia barang untuk Dinas PU di Provinsi Bali.

S 139.

Dalam menyusun anggaran, biaya pencetakan termasuk dalam nilai paket pengadaan.

dokumen

lelang


11


140.

Penyedia barang dapat dikenai sanksi black list oleh Pejabat Pembuat Komitmen karena mengundurkan diri untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

B 141.

Pengumuman lelang pengadaan di atas Rp 1 miliyar lebih baik ditempatkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi yang ditetapkan serta beberapa surat kabar lain. B

142.

Panitia pengadaan dapat mensyaratkan peserta pelelangan harus terdaftar sebagai anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia yang bersangkutan berkinerja baik. S

143.

Dalam pelelangan umum, apabila penawaran peringkat pertama melebihi HPS maka panitia pengadaan wajib menegosiasi penawaran harga sehingga lebih rendah dari pada HPS.

S 144.

Panitia pengadaan tidak bertanggung jawab atas barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikontrak.

B Metoda evaluasi yang menggugurkan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau teknis disebut sistem gugur.

145.

B 146.

Untuk mengikuti pelelangan umum dengan nilai pengadaan di bawah Rp 400 juta tidak perlu diwajibkan memiliki keterangan dukungan keuangan dari bank. B

147.

Dalam pengumuman lelang perlu dicantumkan persyaratan yang mewajibkan perusahaan memiliki surat Izin Tempat Usaha oleh Pemda setempat. S

148.

Pada kontrak harga satuan, volume pekerjaan dapat berubah dari volume penawaran awal tetapi nilai total kontrak tidak berubah. S

149.

Dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi, penyedia yang diundang adalah 7 (tujuh) penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi mulai dari urutan peringkat terbaik.

B 150.

S 151.

Agar pelaksanaan pekerjaan bermutu baik, dalam penjelasan lelang dapat disepakati besarnya keuntungan dalam penawaran harga ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) persen. Karena diinginkan barang dengan mutu yang baik, maka barang yang memiliki spesifikasi teknis terbaik dapat dipilih walaupun harga penawaran lebih tinggi dari pagu.

S 152.

Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilarang mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan nilai di bawah Rp 1 (satu) miliyar. KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

12


S 153.

Dalam pelelangan umum, hanya penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang boleh mendaftar pada panitia pengadaan.

S 154.

Dalam pelelangan umum sistem gugur, apabila hanya 1 (satu) penawaran yang memenuhi syarat administrasi dari 10 (sepuluh) penawaran yang masuk, maka harus diulang. SALAH 155. BUMD suatu daerah dilarang mengikuti pelelangan umum di daerah yang bersangkutan karena menimbulkan pertentangan kepentingan. SALAH 156. Dalam proses pengadaan, Menteri dapat menandatangani Pakta Integritas bersama-sama dengan para pejabat pembuat komitmen dan semua anggota panitia pengadaan. BENAR 157. Perubahan metode pemilihan dapat dilakukan setelah penjelasan pelelangan yang dituangkan dalam addendum dokumen lelang. S SALAH 158. Penyedia barang yang akan menandatangani kontrak harus memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa seperti SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. BENAR 159. Pengadaan Personal Computer dengan nilai Rp 25 juta, dapat dilakukan dengan meminta dua puluh penawaran dan memilih penawaran harga yang paling rendah yang memenuhi spesifikasi teknis. BENAR 160.

Penyedia barang tidak dapat menuntut Pengguna Anggaran untuk memberi kompensasi atas kerugian yang timbul karena penawaran ditolak. BENAR 161. Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisiensi, efektif, terbuka, transparan, diskriminatif dan akuntabel. SALAH 162.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau dengan cara swakelola. BENAR

163.

Pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang dilakukan adendum kontrak untuk mengganti merk dan spesifikasi barang yang diperjanjikan. SALAH

164.

Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD adalah pengguna anggaran atau pejabat yang disamakan. BENAR

165.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa merupakan salah satu persyaratan wajib untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan serta panitia penerima/pemeriksa barang. SALAH KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

13


166.

Pengadaan Alat Tulis Kantor lebih tepat menggunakan metoda evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. SALAH

167.

Panitia menggugurkan salah satu peserta pengadaan dengan alasan direktur utama perusahaan tersebut terkena sanksi pidana. BENAR

168.

Panitia pengadaan dapat melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). BENAR

169.

Pengadaan Pipa Transmisi Air Bersih senilai Rp. 400.000.000,- dapat dilakukan metoda pelelangan umum dengan prakualifikasi. SALAH

170.

Metoda evaluasi kualitas dapat digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. BENAR

171.

Panitia pengadaan tidak menggugurkan konsultan tenaga ahli yang berstatus PNS dengan alasan tenaga ahli tersebut sedang cuti diluar tanggungan negara. BENAR

172.

Panitia pengadaan mengusulkan pengadaan konsultan penelitian masyarakat pedalaman dengan menggunakan metoda pelelangan umum dengan prakualifikasi. SALAH

173.

Pengadaan jasa perencana kontruksi terowongan bawah laut dilakukan dengan metoda seleksi umum dengan prakualifikasi. BENAR

174.

Pejabat Pembuat Komitmen memecah pekerjaan perbaikan jalan dengan nilai Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) menjadi 3 paket untuk dilelangkan dengan nilai masing-masing per paket Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). BENAR Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk membatalkan proses pelelangan dengan alasan ada sanggahan dari peserta karena panitia pengadaan tidak menuangkan perubahan dokumen pengadaan ke dalam addendum dokumen pengadaan. BENAR

175.

pengadaan

176.

Panitia menggugurkan salah satu peserta pengadaan dengan alasan peserta tersebut tidak datang pada acara penjelasan lapangan. SALAH

177.

Panitia dapat menambahkan persyaratan dalam dokumen pengadaan bahwa peserta pengadaan wajib hadir dalam acara penjelasan, apabila disepakati oleh semua peserta. SALAH

178.

Panitia pengadaan rehab gedung kantor menunjuk perusahaan percetakan untuk melaksanakan pekerjaan dengan alasan pekerjaan sederhana dan nilainya hanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). SALAH KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

14


179.

Kontrak pembangunan Jembatan lebar 10 M dan Bentang 40 M dengan dana APBN rupiah murni dapat mempergunakan mata uang US$ untuk menghindari kegagalan pekerjaan akibat fluktuasi perubahan mata uang asing. SALAH

180.

Addendum kontrak disusun berdasarkan berita acara Hasil negosiasi teknis dan harga antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perjanjian/kontrak awal. SALAH

181.

Panitia pengadaan tidak wajib membatalkan proses pengadaan meskipun telah menemukan indikasi pengaturan harga lelang. SALAH

182.

Panitia dapat langsung menggugurkan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan pada acara pembukaan penawaran. SALAH

183.

Seluruh paket pekerjaan bernilai dibawah Rp. 1 miliar wajib diperuntukkan bagi Usaha Kecil, walaupun tidak ada satupun Usaha Kecil yang memenuhi kompetensi teknis yang dipersyaratkan. SALAH

184.

Seorang Kepala Dinas mengangkat anak buahnya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di salah satu kegiatan dinasnya dengan alasan terlalu banyak kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas tersebut. BENAR

185.

Izin usaha dimaksudkan untuk membatasi seseorang memasuki bidang usaha tertentu karena sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang bersangkutan. SALAH

186.

Pemberian uang muka wajib diberikan kepada usaha kecil dengan besaran maksimal 30% dari nilai kontrak. SALAH

187.

Pemerintah dalam membeli barang dan jasa tidak mengatur tatacara pembelian yang dilakukan oleh aparatnya karena undang-undang berkaitan dengan perizinan usaha sudah mengatur. SALAH

188.

Dalam proses pelelangan umum, terhadap calon pemenang dengan penawaran harga melebihi HPS dapat dilakukan negosiasi. SALAH

189.

Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 hanya diberlakukan terhadap pengadaan yang dibiayai dari dana APBN dan APBD, maupun dana BUMN/BUMD untuk kegiatan operasional BUMN/BUMD tersebut. SALAH

190.

Paket pengadaan yang dibiayai sebagian kecil dari dana APBN dan sebagian besarnya dibiayai dari dana BUMN tidak harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. SALAH KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

15


191.

Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi, hanya calon peserta lelang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi yang boleh memasukkan penawaran. SALAH

192.

Pengadaan barang / jasa yang dilakukan BUMN/ BUMD dengan sumber dana sebagian dari APBN/ APBD harus konsisten dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. BENAR

193.

Proses penyusunan Naskah Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (NPHL) harus berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. SALAH

194.

Kepala Daerah tidak boleh mengeluarkan keputusan yang mengatur Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dibiayai dari dana APBD. BENAR

195.

Pengadaan barang / jasa Pemerintah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Australia ( dengan sumber dana APBN ) berpedoman pada ketentuan pengadaan barang / jasa dari negera Australia. SALAH

196.

Pemerintah Daerah menentukan pungutan sebesar 2 % dari nilai paket kepada setiap paket pengadaan barang / jasa pemerintah yang berlokasi di daerahnya dalam suatu Perda ( sebagai biaya kontribusi pembangunan daerah ). Terhadap ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini. SALAH

197.

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen tidak bisa menyediakan biaya pengumuman pelaksanaan pengadaan barang / jasa di media cetak. Sehingga panitia yang dibentuk tidak dapat mengumumkan pelelangan melalui media cetak karena alasan tidak ada biaya iklan. Tindakan PPK tersebut menurut saudara. SALAH

198.

Pengadaan barang / jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel. BENAR Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Instansi sendiri. SALAH

199.

swakelola

tidak

boleh

200.

Salah satu persyaratan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia / pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa Pemerintah. BENAR

201.

Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta. BENAR


16


Panita pengadaan barang / jasa pemborongan jasa lainnya berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. SALAH

203.

Penetapan metoda pemilihan penyedia jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan barang / jasa ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Panitiab/pejabat pengadaan. BENAR

204.

Pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan & jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. BENAR

205.

Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan mengundang 3 (tiga) calon peserta yang lulus kualifikasi. BENAR

206.

Penunjukkan langsung dapat dilaksanakan hanya untuk pekerjaan dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). SALAH

207.

Pelelangan terbatas dengan pasca kualifikasi dapat dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. SALAH

208.

Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara ditetapkan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota. SALAH

209.

Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang benilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). SALAH

210.

Evaluasi administrasi penawaran dengan sistim gugur untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan/jasa lainnya dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. SALAH

211.

Panitia Pengadaan pada saat melakukan evaluasi teknis untuk pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda evaluasi sistim gugur dapat menambah faktor-faktor/ unsur-unsur yang dievaluasi dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. SALAH

212.

HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang / jasa. BENAR

213.

Dalam dokumen pengadaan barang-barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan. BENAR KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

17


214.

Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan. BENAR

215.

Panitia/Pejabat pengadaan mengajukan dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta pengesahan. BENAR

216.

Dalam dokumen suatu pengadaan suku cadang alat berat. Dicantumkan spsesifikasi teknis dan gambar serta merek tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 80/2003, hal ini : BENAR

217.

Di dalam surat penawaran tercantum antara lain pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukanm dalam dokumen. BENAR

218.

Daftar kuantitas dan harga dalam dokumen pengadaan barang / jasa pemborongan jasa lainnya mencantumkan PPN dan pajak lainnya. SALAH

219.

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan jumlah panitia sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai pelaksana pengadaan jasa konsultasi meskipun nilai paket tersebut hanya Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen menurut saudara. SALAH (BERLEBIHAN)

220.

Pejabat Pembuat Komitmen bersama panitia pengadaan menetetapkan metoda pemilihan penyedia barang / jasa yaitu pelelangan umum dengan pasca kualifikasi untuk pengadaan bangku sekolah dengan pagu Rp. 200 juta. Tindakan tersebut menurut saudara. BENAR

221.

Ada 3 kegiatan akan dilelangkan yaitu : 1. pengadaan kertas dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), 2. pengadaan pencetakan buku Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan 3. pengadaan komputer dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan menyusun paket dalam satu paket pengadaan yaitu paket pengadaan alat kantor dan pencetakan dengan nilai Rp. 1.3 Milyar. Terhadap ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen; SALAH

222.

Untuk 3 (tiga) ruang (satu dengan yang lainnya terpisah) pada satu sekolah perlu dilakukan pekerjaan rehabilitasi. Total biaya yang diperlukian Rp. 1.2 Milyar. Pejabat Pembuat Komitmen memecah menjadi 3 paket dengan nilai masing-masing Rp. 400 juta, Rp. 300 juta KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

18


dan Rp. 500 juta sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diperlukan. Tehadap Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen : SALAH Dalam suatu proses prakualifikasi, panitia pengadaan menggugurkan salah satu peserta dengan alasan data kualifikasi tidak lengkap. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan panitia tersebut menurut Anda : SALAH DAPAT DILENGKAPI

223.

224.

Panitia menggugurkan salah satu peserta pelelangan umum (dengan nilai Rp. 5 Milyar) karena pada saat dilakukan penilaian kualifikasi, data kualifikasi yang bersangkutan tidak lengkap. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003. tindakan panitia tersebut menurut saudara : BENAR

225.

Pada suatu pelelangan terbatas, panitia menolak keikut sertaan penyedia barang / jasa dengan kualifikasi yang memadai dengan alasan namanya tidak tercantum dalam pengumuman. Tehadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan Panitia tersebut menurut saudara : SALAH

226.

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen memilih metoda pelelangan terbatas dengan alasan jumlah penyedia barang dan jasa di kabupaten yang bersangkutan diyakini terbatas. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen : SALAH

227.

Dalam suatu pengadaan jasa konsultasi, 4 (empat) peserta dinyatakan lulus prakualifikasi. Selanjutnya panitia memasukkan ke dalam daftar pendek konsultan. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan panitia tersebut menurut saudara : SALAH

228.

Pada saat menyusun formulir isian data kualifikasi, panitia pengadaan menambahkan persyaratan bahwa peserta dari luar kabupaten lokasi pengadaan dilaksanakan harus menyertakan surat keterangan kinerja baik dari salah satu asosiasi badan usaha setempat. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan panitia tersebut menurut saudara : SALAH

229.

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan bahwa untuk setiap pengadaan barang / jasa denga nilai sampai dengan Rp.1 Milyar harus diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi kecil. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut menurut Saudara . SALAH

230.

Dari data kualifikasi salah satu peserta prakualifikasi, 4 (empat) tahun terakhir tidak pernah memiliki pengalaman. Tetapi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, memiliki kemampuan dasar yang memenuhi. KUMPULAN SOAL/ KASUS SEPUTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

19


Panitia memutuskan untuk meluluskan peserta ini dengan alasan memiliki kemampuan dasar yang memenuhi. Terhadap ketentuan Keppres 80/2003, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut menurut saudara : SALAH 231.

Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah pejabat struktural departemen/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN/APBD. BENAR

232.

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan mempunyai masa tugas sampai dengan penandatanganan kontrak. SALAH (diangkat opeh pengguna anggaran)

233.

Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborong/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum. BENAR

234.

Spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu. BENAR

235.

Di dalam Surat penawaran tercantum antara lain pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen. BENAR

236.

Daftar kuantitas dan harga dalam dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya mencantumkan PPN dan pajak lainnya. SALAH

237.

Pada tahap evaluasi administrasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia pengadaan dapat melakuka klarifikasi.BENAR

238.

Jadwal waktu pelaksana pekerjaan jasa pemborongan yang ditawarkan boleh melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa selama tidak melampaui batas waktu pemeliharaan. SALAH

239.

Panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis bersifat rahasia. BENAR

240.

Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tergantung Kepada usulan dalam penawaran. SALAH

241.

Panitia pengadaan dalam melakukan verifikasi data kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dapat meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. BENAR


20


242.

Harga penawaran terkoreksi 50% (lima puluh persen) OE. Panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. BENAR

243.

Panitia pengadaan tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan. SALAH (KALAU SPEKNYA BERBEDA)

244.

Dalam melakukan evaluasi teknis, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. SALAH

245.

Kegiatan/pekerjaan yang harga satuannya 0 (nol) atau tidak ditulis harus tetap dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung dari hasil klarifikasi. SALAH

246.

Apabila mata pembayaran utama di bawah persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. SALAH

247.

Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. BENAR

248.

Pengumuman prakualifikasi pada proses pemilihan langsung diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman resmi, radio dan internet. SALAH

249.

Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contact Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal. BENAR

250.

Pada pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan penunjukkan langsung penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus. BENAR

251.

Salah satu peserta pengadaan kertas dengan nilai Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur pada saat penilaian data kualifikasi karena peserta tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi. SALAH

252.

Panitia mengusulkan untuk pengadaan komputer (PC) dengan nilai 120 juta rupiah dilakukan dengan pascakualifikasi. BENAR

253.

Pemilihan penyedia alat berat dengan metoda pelelangan terbatas dengan alasan dokumen anggarannya sudah menyebutkan merk tertentu. SALAH


21


Pengadaan turbin air lebih tepat menggunakan metoda evaluasi sistem nilai. BENAR

255.

Pengadaan jasa konsultan yang kompleks dan beresiko tinggi dapat dilakukan dengan metoda seleksi umum dengan pascakualifikasi. SALAH (pra)

256.

Pengadaan obat-obatan yang mendesak untuk mengatasi wabah penyakit dengan nilai Rp. 250 juta dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. BENAR

257.

Salah satu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi adalah sistem datu sampul atau dua sampul atau dua tahap. SALAH (TAK ADA SATU SAMPUL)

258.

Pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 50 juta tidak boleh dilakukan oleh panitia pengadaan tetapi harus oleh pejabat pengadaan. SALAH

259.

Apabila calon pemenang lelang urutan 1,2 dan 3 mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal. SALAH

260.

Pengadaan barang yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank maksimum sebesar 5%. SALAH (TAK PERLU JAMINAN)

261.

Kontrak ditanda tangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Dalam hal ada keterbatasan waktu, maka tanggal penandatanganan kontrak diperbolehkan mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa. SALAH

262.

Penyedia barang harus mengasuransikan semua barang dan peralatan atas kerugian yang terjadi dalam proses pengiriman sampai di lokasi penyerahan barang/peralatan. SALAH

263.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar (force majeur) maka pihak penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi. BENAR

264.

Addendum kontrak untuk kontrak APBN/APBD boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. SALAH

265.

Panitia pengadaan barang/jasa membuat HPS secara cermat dan akurat sebagai salah satu acuan evaluasi penawaran. BENAR

266.

Sanggahan pertama dari penyedia barang/jasa disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi dalam hal dijumpai penyimpangan pelaksanaan pengadaan. BENAR


22


267.

Keputusan tentang adanya pekerjaan tambah kurang harus mengacu kepada hasil rapat rapat justifikasi teknis. BENAR

268.

Pada saat evaluasi yang lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) dari 5 (lima) peserta, panitia memutuskan untuk melanjutkan proses evaluasi harga. BENAR

269.

Pembangunan jembatan darurat untuk bencana Aceh dilakukan secara swakelola oleh TNI Angkatan Darat. BENAR

270.

Pengadaan jasa untuk Pekerjaan Pelatihan Perencanaan Pondasi Gedung Tinggi boleh diikuti oleh penyedia bidang jasa lainnya. SALAH

271.

Penyedia Jasa Pemborongan Nasional yang sedang kena sanksi oleh salah satu Badan Sumber Dana Multilateral tidak boleh mengikuti pelelangan nasional dengan dana APBN maupun APBD. BENAR

272.

Preferensi harga dapat diberikan kepada penyedia jasa kecil yang mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang bernilai Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah). BENAR

273.

Pada evaluasi sistem gugur, panitia memberikan nilai angka/bobot tertentu pada setiap unsur dan sub unsur yang dinilai dalam dokumen pengadaan berdasarkan kualitas teknis dan bahan serta nilai penawaran. SALAH Penyedia barang dilarang mencantumkan merk barang ditawarkan dalam dokumen penawaran teknisnya. SALAH

274.

yang

275.

Untuk pengadaan barang/jasa yang spesifikasinya jelas dan sederhana, lebih baik ditetapkan metode penyampaian dokumen dengan sistem satu sampul. BENAR

276.

Setiap pemilihan penyedia jasa dengan metoda pemilihan langsung harus dilakukan dengan pascakualifikasi. SALAH

277.

Dalam dokumen lelang untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 1 miliar, panitia pengadaan menetapkan jumlah jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. BENAR

278.

Untuk pengadaan pencetakan dokumen yang memerlukan sekuritas seperti BPKB kendaraan bermotor yang spesifikasinya ada kandungan pengaman yang rahasia dengan nilai pengadaan Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) hanya dapat diikuti oleh Usaha Kecil. SALAH


23


Pengadaan konsultan perencana gedung kantor dinas satu lantai termasuk pekerjaan standar sehingga metoda evaluasinya dengan metoda biaya terendah. BENAR

280.

Pembuktian atas data kualifikasi dalam pelelangan umum dengan pascakualifikasi hanya boleh dilakukan terhadap 3 (tiga) calon pemenang saja. SALAH

281.

Pada saat penilaian kualifikasi, panitia pengadaan untuk pengadaan komputer dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak memperhitungkan kemampuan dasar penyedia barang. BENAR

282.

Penyampaian dokumen kualifikasi pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi dimasukkan dan menjadi bagian dari sampul kedua yang berisi penawaran biaya. SALAH

283.

Tidak adanya pembatasan wilayah operasi perusahaan merupakan salah satu penjabaran dari prinsip dasar pengadaan yaitu terbuka dan bersaing. BENAR

284.

Panitia pengadaan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa dengan kontrak harga satuan hanya terhadap total harga penawaran, tidak termasuk rinciannya. SALAH

285.

Bila dalam surat jaminan penawaran, nama paket pekerjaan yang tertulis dalam surat tersebut berbeda dengan nama paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan pengadaannya, maka penawaran dapat digugurkan. BENAR

286.

Untuk pengadaan kendaraan roda empat untuk keperluan operasional dapat dilakukan dengan pelelangan umum secara prakualifikasi. SALAH

287.

Apabila suatu penawaran harga dari satu penyedia jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dengan menggunakan metoda evaluasi kualitas, melampaui pagu dana tersedia, maka panitia pengadaan wajib menggugurkan penawaran dari perusahaan yang bersangkutan. BENAR

288.

Turn Key Contract merupakan bentuk kontrak dipergunakan bagi pengadaan jasa konsultasi. SALAH

yang

dapat

289.

Untuk kontrak sederhana senilai Rp. 40 juta, bentuk kontrak dapat berupa Surat Perintah Kerja. BENAR

290.

Pengumuman rencana pengadaan wajib diumumkan di awal tahun anggaran melalui media massa. BENAR


24


291.

Dalam kontrak yang dananya bersumber dari APBN rupiah murni yang harga barangnya sering berfluktuasi/naik turun, mata uang yang digunakan dalam kontrak untuk pembayaran barang tersebut dapat dibuat dalam mata uang Yen Jepang. SALAH

292.

Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan setelah dilakukan pengumuman lelang dan melewati masa sanggah. BENAR

293.

Apabila terjadi pertentangan pengaturan antara dokumen lelang dengan surat perjanjian/kontrak, maka yang diakui adalah dokumen lelang. SALAH

294.

Salah satu peserta pengadaan kertas suara Pilkada dengan HPS sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang nilai penawarannya terendah, apabila tidak memiliki pengalaman yang memadai di bidang tersebut, maka dinyatakan gugur. BENAR

295.

Kewajiban melakukan pengumuman dalam proses penunjukkan langsung merupakan salah satu penjabaran dari prinsip dasar pengadaan yaitu akuntabel. SALAH

296.

Bila dalam surat jaminan penawaran, nama Pejabat Pembuat Komitmen yang tertulis dalam surat tersebut berbeda dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen barang jasa yang sedang melaksanakan pengadaan, maka penawarannya dapat digugurkan. BENAR

297.

Verifikasi nyata atas data kualifikasi dalam pelelangan umum dengan pascakualifikasi hanya boleh dilakukan terhadap 3 (tiga) calon pemenang. SALAH

298.

Panitia pengadaan dapat membuat ketentuan mengenai peralatan minimal yang harus dimiliki (milik sendiri/sewa) bagi penyedia jasa pemborongan untuk pekerjaan pembangunan jalan dengan pertimbangan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. BENAR

299.

Panitia pengadaan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa dengan kontrak lumpsum hanya terhadap total harga penawaran, tidak termasuk rinciannya. SALAH (lelang koq nego ???)

300.

Untuk pengadaan barang/alat dengan teknologi tinggi seperti roket untuk keperluan penelitian cuaca dapat dilakukan dengan pelelangan umum prakualifikasi. SALAH


25



26

Master Soal Buku Putih - Benar Salah 072009

Recommend Documents