PERATURAN INTERNAL STAF PROFESI KESEHATAN LAINYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG MUKADIMAH
Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 24, ayat (1); Tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan atau asuhan kesehatan, standar pelayanan atau asuhan, dan standar prosedur operasional; ayat (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; ayat (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Mediktenaga kesehatan Rumah Sakit pada pasal 2 ayat (1); Penyelenggaraan komite medik bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi; Pasal 4 ayat (1) untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik semua pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di Rumah Sakit dilakukan atas penugasan klinis dari Kepala/Direktur Rumah Sakit; ayat (2) penugasan klinis berupa pemberian kewenangan klinis tenaga keperawatan k eperawatan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit melalui surat penugasan klinis kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan; ayat (3) surat penugasan klinis diterbitkan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi ketua komite Staf profesi kesehatan lainya. Keselamatan klien dapat diwujudkan apabila Staf profesi kesehatan lainya mempunyai kemampuan sebagai tenaga kesehatan professional yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompentensi yang dimiliki serta melaksanakannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Staf profesi kesehatan lainya dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan hak-hak klien sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan menghasilkan kepuasan klien atas pelayanan yang diberikan. Guna meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga kesehatan serta menjaga mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Staf profesi kesehatan lainya. lainya. yang
mempunyai
fungsi
utama
mempertahankan
dan
meningkatkan
profesionalism Staf profesi kesehatan lainya.melalui kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etik dan disiplin disiplin profesi. VISI STAF PROFESI KESEHATAN LAINYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG
Menjadi Rumah Sakit yang menghasilkan staf professional kesehatan lain secara professional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik pada individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dengan tidak membedakan ras, suku, agama dan latar belakang lainnya. MISI STAF PROFESI KESEHATAN LAINYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG
1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar yang diperlukan
klien,
keluarga,
kelompok
dan
masyarakat
dengan
mengutamakan keselamatan klien. 2. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan pelayanan kesehatan staf profesi kesehatan lainya. 3. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang
kesehatan
lainya
(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi
,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) yang diminati. 4. Melanjutkan pendidikan berkelanjutan baik pendidikan formal maupun non formal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan di bidang kesehatan lainya.
5. Melakukan penelitian di bidang keperawatan untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang kesehatan lainya.
BAB I KETENTUAN UMUM
1.
Staf
kesehatan
lainya
adalah
merupakan
tenaga
(analis
kesehatan,farmasi,ahli gizi ,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) yang bekerja baik secara mandiri atau berkolaborasi dengan tim kesehatan lain pada tatanan pelayanan kesehatan yang pekerjaannya terkait dengan kode etik profesi, standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan. 2.
Peraturan Internal staf kesehatan lainya ( adalah peraturan penyelenggaraan profesi
staf
kesehatan
lainya
(analis
kesehatan,farmasi,ahli gizi
,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) dan mekanisme tata kerja komite kesehatan lainya yang mengacu pada peraturan internal rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.
Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang
4.
Direktur adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Pemberhentian, bertugas dan bertanggungjawab mengoperasikan dan mengelola rumah sakit.
5.
Komite kesehatan lainya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan professionnalisme tenaga kesehatan lainya (analis kesehatan,farmasi,ahli gizi ,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan profesi sehingga pelayanan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standar yang baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga kesehatan lainya yang kompeten dengan kewenangan yang jelas.
6.
Staf profesi kesehatan lainya yang dimaksud adalah seseorang yang telah lulus
pendidikan
D3
(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi
,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 7.
Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan lainya untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
8.
Mitra bestari adalah sekelompok tenaga kesehatan lainya dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan lainya
9.
Buku putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan lainya yang digunakan untuk menentukan kewenangan klinis.
10. Kewenangan klinis tenaga kesehatan lainya adalah hak yang diberikan kepada tenaga tenaga kesehatan lainya untuk melakukan asuhan pelayan kesehatan dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment). 11. Penugasan klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan kepala Direktur Rumah Sakit kepada tenaga kesehatan lainya untuk melakukanasuhan pelayanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. 12. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan lainya untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (Clinical Privilege). 13. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga kesehatan lainya yang telah memiliki kewenangan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberi kewenangan klinis tersebut untuk suatu periode tertentu. 14. Panitia Adhoc adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit untuk membantu komite tenaga kesehatan lainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan berasal dari tenaga tenaga kesehatan lainya yang tergolong sebagai mitra bestari.
15. Mitra Bestari (Peer Group) adalah sekelompok tenaga kesehatan lainya (analis kesehatan,farmasi,ahli gizi ,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi tenaga kesehatan lainya.
BAB II TUJUAN
1. Tujuan Umum Sebagai
pedoman
komite
tenaga
kesehatan
lainya
(analis
kesehatan,farmasi,ahli gizi ,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) dalam menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi dan memberikan dasar hukum bagi mitra bestari (Peer Group) dalam pengambilan keputusan profesi melalui komite tenaga kesehatan lainya. Keputusan itu dilandasi semangat bahwa hanya staf keperawatan yang kompeten dan berperilaku profesioanal sajalah yang boleh melakukan pelayanan dirumah sakit.
2. Tujuan Khusus a. Melindungi pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan lainya yang professional. b. Meningkatkan kedisiplinan staf profesi kesehatan lainya c. Menghasilkan staf kesehatan lainya yang professional. d. Menghasilkan staf kesehatan lainya yang kompeten sesuai dengan bidangnya. e. Menghasilkan pemberian pelayanan kesehatan lainya yang m emuaskan baik pada klien, keluarga, kelompok dan masyarakat. f. Memberikan dasar hukum bagi mitra bestari dalam pengambilan keputusan.
BAB III KEWENANGAN KLINIS
Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi, meminta persetujuan terhadap tindakan akan dilakukan, dan melakukan catatan profesi kesehatan lainya dengan baik. Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi, sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan kesehatan yang bermutu. Landasan utama Tenaga kesehatan lainya dapat melakukan praktik keperawatan professional adalah memiliki kompetensi keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan. Tenaga kesehatan lainya yang kompeten mempunyai sikap rasional, etis dan professional juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan Negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Tenaga kesehatan lainya juga diharuskan akuntabel terhadap pelayanan kesehatan, yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat di gugat secara hukum apanila melakukan praktik keperawatan tidak sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral, standar pelayanan (praktik) dan standar pendidikan. Proses Tenaga kesehatan lainya adalah suatu entitas pendekatan ilmiah dan humanistic (laddy and papper, 1993) melandasi suatu standar asuhan dan dilaksanakan berdasarkan keyakinan terhadap paradigma Tenaga kesehatan lainya .Sistematika proses Tenaga kesehatan lainya menjadi pola piker dan
tindakan Tenaga kesehatan lainya yang terdiri dari pengkajian (assessment), perencanaan (termasuk kriteria keberhasilan), implementasi dan evaluasi. Hanya Tenaga kesehatan lainya professional yang memenuhi standar profesi saja yang akan mendapatkan lisensi atau ijin melakukan praktik. Ditetapkannya standar profesi Tenaga kesehatan lainya adalah untuk menjamin perlindungan terhadap mesyarakat penerima pelayanan kesehatan dan Tenaga kesehatan lainya sebagai pemberi layanan yang memedomani setiap aktifitas, pemikiran dan perilaku Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan peran profesinya. Kewenangan klinis merupakan uraian intervensi Tenaga kesehatan lainya yang dilakukan oleh tenaga Tenaga kesehatan lainya berdasarkan area praktiknya. Asuhan Tenaga kesehatan lainya yang diberikan pada klien di rumah sakit hanya boleh dilakukan oleh staf Tenaga kesehatan lainya yang telah diberi kewenangan klinis melalui proses kredensial sehingga asuhan Tenaga kesehatan lainya yang diberikan tepat sasaran dan hasilnya memuaskan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan Tenaga kesehatan lainya di rumah sakit. Pemberian kewenangan klinis juga mengacu pada buku putih (white book) sebagai dasar panduan dalam melakukan kredensial dan rekredensial. Buku putih ini berisi tentang ketentuan dokumen persyaratan terkait kompetensi meliputi Ijazah, STR, Sertifikat kompetensi, Logbook, Surat orientasi di rumah sakit, surat keterangan sehat dan lain-lain yang diperlukan. Penentuan kewenangan klinis dilakukan oleh komite Tenaga kesehatan lainya melalui Subkomite Kredensial dari hasil kajian panitia Adhoc akan menjadi dasar rekomendasi tersebut dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit. 1. Kewenangan Klinis Sementara (Temporary Clinical Privilage) Memberikan kewenangan klinis sementara pada staf Tenaga kesehatan lainya
untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan
sesuai
dengan
kompetensinya dan kebutuhan yang diajukan. Kewenangan klinis sementara harus diajukan pada komite Tenaga kesehatan lainya melalui subkomite kredensial yang disetujui dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
2. Proses penilaian untuk memberikan kewenangan klinis dilakukan pada saat proses kredensial,penilaian yang dilakukan melihat pada kemampuan staf Tenaga kesehatan lainya baik dari segi soft skill maupun hard skill yang sudah ditentukan.Penilaian akhir akan menghasilkan kompeten atau tidak kompetennya staf profesi kesehatan lainya dalam memberikan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh komite Tenaga kesehatan lainya melalui subkomite
kredensial,jika
hasilnya
adalah
kompeten
selanjutnya
mendapatkan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit. 3. Pemberian dan pengakhiran kewenangan klinis direkomendasikan oleh subkomite etik dan disiplin profesi melalui komite Tenaga kesehatan lainya serta di setujui oleh Direktur Rumah Sakit. Pengakhiran kewenangan klinis diberikan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh staf Tenaga kesehatan lainya terhadap standar pelayanan,disiplin profesi Tenaga kesehatan lainya dan pelanggaran nilai moral etik yang akhirnya akan merugikan klien dan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut,penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana,terarah dan terencana sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat menjamin keamanan dan kepuasan klien.
BAB IV PENUGASAN KLINIS
Penugasan klinis (clinical Appoitment ) adalah penugasan Direktur RSUD Ngimbang kepada tenaga Tenaga kesehatan lainya untuk melakukan pelayanan kesehatan atau asuhan kebidanan berdasarkan daftar kewenangan klinis,melalui proses kredensial.
Tujuan diberikan penugasan klinik yaitu: a. Memberikan kejelasan kewenangan klinis bagi setiap tenaga Tenaga kesehatan lainya b. Melindungi keselamatan pasien. c. Pengakuan dan penghargaan bagi Tenaga kesehatan lainya yang berada di semua level pelayanan Tenaga kesehatan lainya.
Masa berlaku penugasan klinis adalah 3 (tiga) tahun,selanjutnya dapat diterbitkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V DELEGASI TINDAKAN MEDIS
Dalam profesi Tenaga kesehatan lainya dikenal tindakan yang bersifat mandiri dan tindakan yang bersifat dilegasi.Kewenangan tenaga Tenaga kesehatan lainya untuk melakukan tindakan medik merupakan tindakan yang bersifat delegasi yang memerlukan kewenangan klinis tertentu perlu di kredensial.
Tindakan medik yang bersifat delegasi tetap menjadi tanggung jawab tenaga medis yang memberikan delegasi,diatur secara tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit,sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
BAB VI KOMITE STAF KESEHATAN LAINYA
Pengorganisasian Komite Staf profesi kesehatan lainya.
Komite Staf profesi kesehatan lainya adalah wadah non structural rumah sakit yang
mempunyai
profesionalisme
fungsi
Staf
utama
profesi
mempertahankan
kesehatan
lainya
dan melalui
meningkatkan mekanisme
kredensial,penjagaan mutu profesi,memelihara etika dan disiplin profesi.
Komite Staf profesi kesehatan lainya dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical Governance) yang baik agar mutu pelayanan
kesehatan
pada
(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi
,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) yang berorientasi pada keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
Struktur organisasi Komite Staf profesi kesehatan lainya sebagai berikut: a. Ketua Komite Staf profesi kesehatan lainya. b. Sekretaris Komite Staf profesi kesehatan lainya c. Sub Komite,yaitu: 1. Sub Komite Krendensial. 2. Sub Komite Mutu Profesi. 3. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.
Ketua Komite Staf profesi kesehatan lainya adalah Staf profesi kesehatan lainya profesional(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi
,radiografer,fisioterapi
dan
perawat gigi) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan ditunjukan setiap tiga tahun oleh Direktur Rumah Sakit. Sekretaris Komite Staf profesi kesehatan lainya dan Ketua Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite Staf profesi kesehatan lainya dan disahkan oleh
Direktur Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Staf profesi kesehatan lainya dibantu oleh panitia adhoc yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Panitia adhoc terdiri dari Tenaga kesehatan lainya yang tergolong sebagai Mitra Bestari ( peer group) berasal dari organisasi profesi,kessehatan lainya. Fungsi,kewenangan& Tugas Komite Staf Profesional kesehatan lainya.
Komite Staf profesi kesehatan lainya mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainya yang bekerja dirumah sakit dengan cara: a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga Tenaga kesehatan lainya yang akan memberikan asuhan Tenaga kesehatan lainya di Rumah Sakit. b. Memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lainya. c. Menjaga disiplin,etika dan perilaku profesi Tenaga kesehatan lainya
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Staf profesi Tenaga kesehatan lainya berwenang : a. Memberikan rekomendasikan rincian kewenangan Klinis. b. Memberikan rekomendasikan perubahan rincian Kewengan Klinis. c. Memberikan rekomendasikan penolakan Kewenangan klinis tertentu. d. Memberikan rekomendasikan surat Penugasan Klinis. e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit Tenaga kesehatan lainya f.
Memberikan rekomendasikan pendidikan Tenaga kesehatan lainya berkelanjutan.
g. Memberikan
rekomendasikan
pendampingan
rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
dan
memberikan
Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite staf profesi kesehatan lainya memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun daftar rincian kewenangan Klinis dan Buku Putih ( white paper ). b. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial. c. Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga Tenaga kesehatan lainya d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinik. e. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan. f.
Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua Komite staf profesi kesehatan lainya untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit.
Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi Komite Tenaga kesehatan lainya memiliki tugas sebagai berikut: a. Memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis. b. Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis. c. Memberikan rekomendasikan penolakan Kewenangan Klinis tertentu. d. Memberikan
rekomendasikan
surat
penugasan
Klinis
(Clinical
Appoitment). e. Memberikan rekomendasi pendidikan Tenaga kesehatan lainya f.
Memberikan
rekomendasi
pendidikan
Tenaga
kesehatan
lainya
berkelanjutan (PKB). g. Memberikan Rekomendasi pendampingan.
Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin,dan etika profesi tenaga Tenaga kesehatan lainya memiliki tugas sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi kode etik dan disiplin tenaga Tenaga kesehatan lainya. b. Melakukan pembimbingan etik dan disiplin profesi tenaga Tenaga kesehatan lainya.
c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan kesehatan d. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis. e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam Pelayanan kesehatan.
BAB VII RAPAT
1) Rapat Komite staf profesi kesehatan lainya terdiri dari: a. Rapat rutin dilaksanakan minimal sekali sebulan. b. Rapat
dengan
kelompok
staf
profesi
kesehatan
lainya
dan
dilaksanakan minimal sekali sebulan. c. Rapat dengan Direktur Rumah Sakit dilaksanakan minimal sekali sebulan. d. Rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang timbul sesuai kebutuhan. 2) Qourum rapat adalah setengah ditambah satu dari jumlah anggota Komite
staf profesi kesehatan lainya Setiap rapat wajib dibuatkan
notulen oleh sekretaris komite Tenaga kesehatan lainya atau peserta rapat yang ditunjuk menjadi sekretaris. 3) Notulen rapat ditandatangi oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat.
BAB VIII SUBKOMITE KREDENSIAL
Proses Kredensial menjamin tenaga profesi kesehatan lainya kompeten dalam memberikan
pelayanan
kesehatan
(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi
,radiografer,fisioterapi dan perawat gigi) kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Proses Kredensial mencakup tahanan review,identifikasi dan evaluasi terhadap
dokumen-dokumen
yang
berhubungan
dengan
kinerja
tenaga
kesehatan lainya. Berdasarkan hasil proses Kredensial, Komite staf profesi kesehatan lainya merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menetapkan penugasan klinis yang akan diberikan kepada tenaga tenaga kesehatan lainya berupa surat penugasan klinis. Penugasan klinis tersebut berupa daftar kewenangan klinis yang diberikan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit kepada tenaga tenaga kesehatan lainya untuk melakukan asuhan tenaga kesehatan lainya dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu. 1. Tujuan a. Memberikan kejelasan kewenangan Klinis bagi setiap tenaga kesehatan lainya. b. Melindungi keselamatan pasien dengan dengan menjamin bahwa tenaga Kesehatan
lainya
yang
memberikan
pelayanan
kesehatan
dan
kewenangan klinis yang jelas. c. Pengakajian dan penghargaan terhadap tenaga tenaga kesehatan lainya yang berada di semua level pelayanan.
2. Tugas a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih(white paper). b. Menyusun buku putih (white paper) yang merupakan dokumen
persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan tenaga kesehatan lainya dan kebijaksanaan sesuai dengan standar kompetensinya.Buku Putih disusun oleh Komite staf profesi kesehatan lainya dengan melibatkan mitra bestari(peer group) dari berbagai unsure organisasi profesi tenaga kesehatan lainya , ,unsure pendidikan tinggi tenaga kesehatan lainya Menerima hasil verfikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM meliputi: 1) Ijazah 2) STR(Surat Tanda Registrasi). 3) Sertifikat Kompetensi. 4) Logbook yang berisi uraian capaian kinerja. 5) Surat pernyataan telah menyelesaikan program orientasi rumah sakit atau orientasi di unit tertentu bagi tenaga tenaga kesehatan lainya. 6) Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan. c. Merekomendasikan tahapan proses Kredensial : 1) Tenaga profesi kesehatan lainya mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan Klinis kepada Ketua Komite staf profesi kesehatan lainya 2) Komite staf profesi kesehatan lainya menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok). 3) Subkomite membentuk panitia adhoc untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode (porto folio, asesmen kompetensi). 4) Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga tenaga kesehatan lainya.
d. Subkomite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Komite staf profesi kesehatan lainya untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit. e. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga tenaga kesehatan lainya. f. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan. 3.
Kewenangan Subkomite kredensial mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis (Clinical Appointment).
4.
Mekanisme Kerja Untuk melaksanakan tugas subkomite kredensial, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut : a.
Mempersiapkan Kewenangan Klinis mencakup kempetensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
b.
Menyusun
kewenangan
klinis
dengan
criteria
sesuai
dengan
persyaratan kredensial dimaksud. c.
Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati.
d.
Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh penugasan klinik dari direktur rumah sakit.
e.
Memberikan rekomendasi kewenangan klinis untuk memperoleh penugasan klinik dari direktur rumah sakit dengan cara : 1)
Tenaga profesi kesehatan lainya mengajukan
permohonan
untuk memperoleh kewenangan klinis kepada ketua komite tenaga profesi kesehatan lainya. 2)
Ketua Komite staf profesi kesehatan lainya menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok).
3)
Subkomite membentuk panitia adhoc untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode (porto folio, asesmen kompetensi).
f.
Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga profesi kesehatan lainya
g.
Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinik secara berkala.
h.
Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
BAB IX SUBKOMITE MUTU PROFESI
Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan atau asuhan tenaga profesi kesehatan lainya, maka tenaga profesi kesehatan lainya tan sebagai pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi, etis dan peka budaya.Mutu profesi tenaga tenaga profesi kesehatan lainya harus selalu ditingkatkan melalui program pengembangan professional berkelanjutan yang disusun secara sistematis, terarah dan terpolah atau terstruktur. Mutu profesi tenaga profesi kesehatan lainya harus selalu ditingkatkan secara terus menerus sesuai perkembangan masalah kesehatan, IPTEK, perubahan standar profesi, standar pelayanan serta hasil-hasil penelitian terbaru. Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu profesi tenaga keperawatan antara lain audit, diskusi, refleksi, diskusi kasus, studi kasus, seminar, simposium serta pelatihan, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah sakit. Mutu profesi yang tinggi akan meningkatkan percaya diri, kemampuan mengambil keputusan klinik dengan tepat, mengurangi angka kesalahan dalam pelayanan tenaga profesi kesehatan lainya. Akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap tenaga profesi kesehatan lainya dalam pemberian pelayanan kesehatan. 1.
Tujuan Memastikan mutu profesi tenaga profesi kesehatan lainya sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya.
2.
Tugas Tugas subkomite mutu profesi adalah : a.
Menyusun data dasar profil tenaga profesi kesehatan lainya sesuai area praktik.
b.
Merekomendasikan
perencanaan
pengembangan
professional
berkelanjutan tenaga profesi kesehatan lainya.
3.
c.
Melakukan audit pelayanan kesehatan tenaga profesi kesehatan lainya
d.
Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
Kewenangan Subkomite
mutu
profesi
mempunyai
kewenangan
memberikan
rekomendasi tindak lanjut audit tenaga profesi kesehatan lainya, pendidikan
tenaga
profesi
kesehatan
lainya
berkelanjutan
serta
pendampingan.
4.
Mekanisme kerja Untuk melaksanakan tugas subkomite mutu profesi, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut : a.
Koordinasi dengan bidang tenaga profesi kesehatan lainya untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga profesi kesehatan lainya di Rumah Sakit sesuai area praktiknya berdasarkan jenjang karir.
b.
Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang berasal dari data subkomite Kredensial sesuai perkembangan IPTEK dan perubahan standar profesi. Hal tersebut menjadi dasar perencanaan.
c.
Merekomendasikan perencanaan kepada unit yang berwenang.
d.
Koordinasi dengan praktisi tenaga profesi kesehatan lainya dalam melakukan pendampingan sesuai kebutuhan.
e.
Melakukan audit tenaga profesi kesehatan lainya dengan cara : 1)
Pemilihan topik yang akan dilakukan audit.
2)
Penetapan standar dan criteria.
3)
Penetapan jumlah kasus atau sempel yang akan diaudit.
4)
Membandingkan standar atau kriteria dengan pelaksanaan pelayanan.
f.
5)
Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standard an criteria.
6)
Menerapkan perbaikan.
7)
Rencana reaudit.
Menyusun laporan kegiatan Subkomite untuk disampaikan kepada Ketua Komite staf profesi kesehatan lainya
BAB X SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
Setiap tenaga profesi kesehatan lainya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan profesi lainya dan menerapkan etika profesi dalam praktiknya.Profesionalisme tenaga profesi kesehatan lainya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai – nilai etik dalam kehidupan profesi. Nilai etik sangat diperlukan bagi tenaga profesi kesehatan lainya sebagai landasan dalam memberikan pelayanan yang manusiawi berpusat pada pasien.Prinsip “caring” merupakan inti pelayanan yang diberikan oleh tenaga profesi kesehatan lainya. Pelanggaran terhadap standar pelayanan, disiplin tenaga profesi kesehatan lainya hampir selalu dimulai dari pelanggaran nilai moral etik yang akhirnya akan merugikan pasien dan masyarakat. Beberapa factor yang mempengaruhi pelanggaran atau timbulnya masalah etik antara lain tingginya beban kerja tenaga profesi kesehatan lainya, ketidak jelasan kewenangan klinik, menghadapi pasien gawat – kritis dengan kompetensi yang rendah serta pelayanan yang sudah mulai berorientasi pada bisnis. Kemampuan praktik yang etis hanya merupakan kemampuan yang dipelajari pada saat dimasa studi atau pendidikan, belum merupakan hal yang penting dipelajari dan diimplementasikan dalam praktik. Berdasarkan hal tersebut, penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapatkan kepuasan.
1.
Tujuan Subkomite etik dan disiplin profesi bertujuan : a.
Agar tenaga profesi kesehatan lainya menerapkan prinsip – prinsip etik dalam memberikan pelayanan kesehatan.
b.
Melindungi pasien dari peleyanan yang diberikan oleh tenaga profesi kesehatan lainya yang tidak professional.
c.
Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga profesi kesehatan lainya.
2.
Tugas a.
Melakukan sosialisasi kode etik tenaga profesi kesehatan lainya.
b.
Melakukan pembinaan etik dan disiplin tenaga profesi kesehatan lainya.
c.
Melakukan penegakan disiplin tenaga profesi kesehatan lainya
d.
Merekomendasikan
penyelesaian
masalah-masalah
pelanggaran
disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan tenaga profesi kesehatan lainya e.
Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau clinical appointment (Surat Penugasan Klinis).
f.
Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam pelayanan kesehatan
3.
Kewenangan Subkomite etik dan disiplin profesi mempunyai kewenangan memberikan usul rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis (Clinical Privilage) tertentu, memberikan rekomendasi perubahan atau modifikasi rincian Kewenangan Klinis (Delineation of Clinical Privilage) serta memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
4.
Mekanisme kerja a.
Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan :
1)
Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik & disiplin di dalam rumah sakit.
2)
Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi.
b.
Membuat keputusan. Pengambilan keputusan pelanggaran etik profesi dilakukan dengan melibatkan panitia Adhoc.
c.
Melakukan tindak lanjut keputusan berupa : 1)
Pelanggaran etik direkomendasikan kepada Organisasi tenaga profesi kesehatan lainya di Rumah Sakit melalui Ketua Komite.
2)
Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada direktur medic tenaga profesi kesehatan lainya melalui Ketua Komite tenaga profesi kesehatan lainya
3)
Rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis diusulkan ke Ketua Komite tenaga profesi kesehatan lainya untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit.
d.
Melakukan pembinaan etik dan disiplin tenaga profesi kesehatan lainya, meliputi : 1)
Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik tenaga profesi kesehatan lainya sehari-hari.
2)
Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal,materi/topik dan metode serta evaluasi.
3)
Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, “coaching”, simpsium, “bedside teaching”, diskusi refleksi kasus dan lain – lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia.
e.
Menyusun laporan kegiatan subkomite untuk disampaikan kepada Ketua Komite staf profesi kesehatan lainya
BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan-aturan profesi bagi staf profesi kesehatan lainya secara tersendiri Aturan profesi tersebut adalah : Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan dengan Kewajiban melakukan konsultasi kepada tenaga profesi kesehatan lainya yang dianggap lebih mampu.
BAB XII TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF PROFESI KESEHATAN LAINYA
Bab ini mengatur review dan perubahan peraturan internal tenaga profesi kesehatan lainya, kapan, siapa yang mempunyai kewenangan dan bagaimana mekanisme perubahan peraturan internal tenaga profesi kesehatan lainya yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan materi kesehatan ini. Peraturan internal tenaga profesi kesehatan lainya ini dapat direview, direvisi, dirubah sewaktu-waktu jika diperintahkan oleh Komite staf profesi kesehatan lainya sesuai dengan ketentuan / kebijakan rumah sakit dan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan melalui rapat komite staf profesi kesehatan lainya
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
1.
Dengan ditetapkannya peraturan Internal staf
profesi kesehatan lainya
maka ketentuan yang ada mengacu pada Komite tenaga profesi kesehatan lainya dan ini berlaku sejak ditanda tangani atau disahkan oleh Direktur RSUD Ngimbang. 2.
Peraturan ini diharapkan dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
Ngimbang, 20 mei 2016 DISAHKAN OLEH
Ka.Komite Staf profesi Kesehatan
Ka. Subkomite Kredensial
Lainya
RSUD Ngimbang
RSUD Ngimbang
Dedik Nurcahyo S.Si
Arif Wahyu Swasono AMd .Rad
NIP. 19850407 200604 1007
NIP. 19800622 201001 1 005
DirekturRSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
dr. TAUFIK HIDAYAT
NIP. 19630702 198903 1012
