Masalah Etika Bisnis dapat di klasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu :
1. Suap (Bribery) 2. Paksaan (Coerction) 3. Penipuan (Deception) 4. Pencurian (Theft) 5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination)
Dari masalah yang terdapat diatas, saya akan mengangkat tema Suap (Bribery). Tentang bagaimana keterkaitannya dengan Etika bisnis dari contoh konkrit yang terjadi di Indonesia mengenai kasus suap yang terjadi.
B. Apa itu Suap (Bribery)?
Suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi dan menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. “Pembelian” itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang barang atau jasa maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana, termasuk ju ga pembelian janji-janji untuk memberikan sesuatu. Suap juga lebih populer dengan sebuatan Korupsi .
C. Apa itu Etika bisnis?
Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari “etos,” kata Yunani yang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat. a. Menurut Sim (2003) Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari “etos,” kata Yunani yang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan yan g efektif dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat.
b. Velasques (2002) Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. c. Steade et al (1984: 701) Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Jadi, Etika bisnis adalah etika yang berlaku didunia bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis.
D. Hubungan Antara Suap dengan Etika Bisnis Dari pengertian suap dan etika bisnis diatas, memiliki hubungan. Apabila dalam seorang pebisnis, pelanggan, kreditur, pemegang usaha, ataupun masyarakat melakukan suap suap, dengan tidak berkata jujur, maka ia dikatakan tidak etis, sebab bisa merugikan orang-pragn dalam dunia bisnis. Karena etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban. Seperti dalam prinsip etika yang dikemukakan oleh Adiwawa Karim, bagaimana masalah suap ini berkaitan dengan Etika, karena suap merupakan pelanggaran terhadap seluruh masalah etika, berikut adalah prinsip-prinsip yang dilanggarnya di tinjau dari prinsip etika yang dikemukakan oleh Adiwara Karim : 1. Kejujuran Suap adalah tindakan yang tidak bersifat jujur dan curang. Menyalahi etika bisnis dari segi keadilannya serta pelanggaran terhadap hak keadilan bagi orang lain. 2. Rendah hati Seseorang bertindak suap menyuap sama sekali tidak mencerminkan etika seseorang yang rendah hati dan menerima apa adanya dengan apa yang ia miliki. 3. Simpatik Egoisme dari seseorang yang bertidak suap itu mencerminkan terhadap pelanggaran etika simpatik kepada orang lain, sehingga orang yang melakukan suap itu cenderung tidak memikirkan orang lain dan menghalalkan segala cara untuk egoisme dirinya. 4. Kecerdasan Keinginan terhadap kepuasan diri sendiri seorang manusia, kadang membutakan ilmu pengetahuan seorang insinyur sekalipun. Seperti halnya seorang penyuap yang menanggalkan kecerdasannya, dan lebih bersikap tidak cerdas dengan menyuap demi kepentingan dirinya
sendiri tanpa memperhatikan efek dari tindakannya tersebut. Bahkan melupakan norma yang telah dipelajarinya sejak dahulu , seperti norma agama, norma hukum, norma sosial, dll. 5. Lakukan dengan cara yang baik, bukan hanya norma hukum yang diperhatikan. Suap adalah pelanggaran etika yang dilakukan dengan cara yang buruk, karena perilaku seperti itu sangat tidak memperhatikan norma, seperti Norma a gama.
E. Suap dalam Jenjang Isu Etika Bisnis
Dibawah ini merupakan tiga tipe isu etika bisnis, yaitu : 1. Isu- isu sistematik dalam etika bisnis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat beroperasinya suatu bisnis atau perusahaan : Ekonomi, politik, hukum dan sistem-sistem sosial lainnya. 2. Isu-isu organisasi dalam etika bisnis berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. 3. Isu-isu Individu dalam etika bisnis menyangkut pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul dalam kaitannya dengan individu tertentu didalam suatu perusahaan. Kaitannya dengan contoh kasus suap yang terjadi adalah termasuk kedalam pada isu-isu individu, karena kasus suap itu dilakukan oleh seorang individu itu sendiri.
F. Aspek Individu Pelaku
a. Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan suap bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab suap pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. b. Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan suap. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawa hanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. c.
Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit
didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak suap, baik itu suap waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya. Dibawah ini akan di sajikan satu Isu individu yaitu kasus suap menyuap. G. Contoh Masalah Yang Berkaitan dengan Pelanggaran Terhadap Etika Bisnis Kasus Suap Akil Muchtar Oleh: Oscar Ferri
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diduga men erima Rp 7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Uang itu diduga diberikan adik kandung Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah itu kepada Akil untuk pengurusan sengketa Pilkada Provinsi Banten.
Dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terungkap uang itu diberikan Wawan kepada Akil secara bertahap. Beberapa kali uang itu ditransfer ke rekening atas nama CV Ratu Samangat kepada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro.
Transfer pertama, sebanyak Rp 250-500 juta dilakukan pada 31 Oktober 2011. "Kedua, Rp 100 juta dan 150 juta pada 1 November 2011," kata Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan dalam sidang perdana kasus suap pengurusan sengketa pilkada di MK yang melibatkan Akil di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Ketiga, Rp 2 miliar ditransfer pada 17 November 2011. Keempat, transfer Rp 3 miliar pada 18 November 2011. Dan terakhir Rp 1,5 miliar ditransfer pada 18 November 2011. Total uang dugaan suap yang diberikan Wawan kepada Akil sebesar Rp 7,5 miliar.
Uang itu diberikan berkaitan dengan Pilkada Provinsi Banten 2011 yang tengah berperkara di MK. Perkara sengketa pilkada itu digugat 2 pasangan calon dan 1 bakal pasangan calon. Yakni, pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2), pasangan Jazuli Juwaini dan Makmun
Muzakki (nomor urut 3), dan pasangan Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata (pasangan bakal calon).
Ketiganya secara terpisah mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU Banten yang menetapkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2011-2016.
Dalam amar putusannya, MK menolak secara keseluruhan gugatan ketiga pemohon tersebut. Artinya, MK dalam putusannya mengukuhkan keputusan KPU Banten yang menetapkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2011-2016.
"Diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan Wawan. Karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan terdakwa, selaku hakim konstitusi pada MK RI yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Banten 2011 di MK RI," papar Jaksa Ronald. (Rmn/Ndy) Sumber : Detik.com
1. Analisis Masalah :
Akil Mochtar diduga menerima Rp 7,5 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Provinsi Banten. Atut adalah orang yang telah melakukan suap. Uang itu diberikan berkaitan dengan Pilkada Provinsi Banten 2011 yang tengah berperkara di MK. Diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan Wawan. Karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan terdakwa, selaku hakim konstitusi pada MK RI yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Banten 2011 di MK RI.
2. Analisisi Tanggapan
Kasus suap ini seharusnya tidak boleh terjadi, apabila setiap pemimpin mempunyai pengetahuan, pemahaman dan menerapkan etika secara mendalam da lam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan dengan sikap profesional pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada standar moral dan etika tertentu. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Penyelewengan wewenang terhadap profesi yang dimiliki seorang MK sangat tidak beretika apabila disalahgunakan. Sikap ketidakprofesionalan ini mengakibatkan hak-hak mendapat keadilan orang lain terhambat karena MK tersebut tidak menggunakan etika berbisnisnya dalam hal profesinya sebagai seorang MK. Tindakan suap sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diata mengenai suap dan hubungannya dengan etika bisnis. Jelas bahwa suap adalah tindakan yang salah (moral yang salah). Orang-orang yang melakukan suap adalah orang yang mempunyai etika buruk. Etika berbicara tentang sikap, kebiasaan/istiadat, aturan, cara berpikir dengan melakukan suap berarti orang tersebut bersikap yang salah, berpikir yang salah, dan dari hal tersebut yang baru dilakukan sekali bisa saja menjadi kebiasaan. Dengan melakukan suap sayangnya menadi kebiasaan yang buruk, dari hal yang kecil pasti akan menjadi hal yang besar. Sangat disayangkan dari contoh artikel diatas yang terkena kasus suap di Negara Indonesia justru seorang okn um dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang justru seharusnya lekat dengan hal yang disebut hukum/ aturan. MK adalah lembaga yang mempunyai kewajiban untuk membuat keputusan dalam kasus seperti penghianatan kepada negara, suap, penyuapan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh DPR, Presiden ataupun Wapres. Tetapi dalam kasus ini seorang yang justru menjabat sebagai ketua MK menjadi tersangka suap. Suap yang justru harusnya Ia putuskan jika ada kasus suap terjadi di dalam lingkungan DPR, Presiden/Warpres. Ini sama saja iya juga melakukan penghiantan terhadap Negara dan dengan suap juga bisa terjadi penyuapan. Maka lengkaplah hal -hal diatas yang justru harusnya Ia tegaskan, justru iya yang melanggar. Ini sangat mecemarkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Memang di Negara Indonesia terbiasa dengan hukum yang tidak tegas. Sehingga orangorang yang melakukan kesalahan seperti halnya suap ini tidak akan pernah merasa jera
dikarenakan hukum yang tidak tegas, sehingga orang yang sama tidak takut melakukan lagi atau orang baru tidak takut untuk mencoba tentu juga harus diimbangi dengan etika dari diri.
3. Saran
Dalam melakukan suatu pekerjaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis agar seseorang tidak menyeleweng dari etika, antara lain : 1. Pengendalian diri 2. Pengembangan tanggung jawab dan sosial 3. Mempertahankan jati diri 4. Menciptakan saingan yang sehat 5. Menerapkan konsep “Pembangunan yang berkelanjutan” 6. Menghindari sifat 5K (Katabelence, kongkalingkong, koneksi, kolusi dan Komisi) 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama 10. Memelihara kesepakatan 11. Menuangkan kedalam hukum positif.
