TUGAS ETIKA BISNIS ETIKA BISNIS DALAM KERANGKA GLOBAL
Disusun oleh:
KELOMPOK 12 EGA NOVIA SANDY
F 1207086
RIAN NANDA M
F 0208107
S-1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2011
Etika Bisnis dalam Kerangka Global
A. Etika Bisnis Internasional
1. Dilema Etika dalam Bisnis Internasional
Dilema merupakan suatu situasi dimana
secara etis, tak ada
alternatif yang dapat diterima. Sedangkan, munculnya dilema dan berbagai masalah etika internasional berakar dari perbedaan sistim politik,hukum,kemajuan ekonomi,serta budaya antar bangsa. 2. Faktor-faktor yang menentukan Perilaku Etis
Ada beberapa faktor yang menentukan perilaku etis dalam bisnis internasional, antara lain: etika personal, budaya organisasi, tujuan usaha tidak realistis, kepemimpinan, proses pembuatan keputusan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Gambar 1. Beberapa faktor yang menentukan perilaku etis
Sumber : internet a. Etika Personal
Secara umum disepakati sebagai suatu prinsip tentang baik dan buruk yang mengatur individu. Kode etika personal menggunakan sebuah pengaruh yang besar pada langkah dalam berperilaku sebagai pelaku bisnis. Langkah yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah pengertian etika bisnis adalah sosialisasi yang menekankan pada etika personal.
b. Proses pembuatan keputusan
Beberapa study tentang ketidaketisan perilaku dalam bisnis telah menyimpulkan bahwa pelaku bisnis kadang kala tidak sadar bahwa mereka berperilaku tidak etis. c. Budaya Organisasi
Situasi dan kondisi dari beberapa bisnis tidak mendorong orang untuk berfikir melalui konsekuensi etis dari keputusan bisnis. Hasil dari sebuah budaya organisasi yang menekankan pada etika bisnis, mengurangi semua keputusan yang berdasar pada prinsip ekonomi murni. d. Tujuan usaha tidak realistis
Tekanan dari induk perusahaan untuk memenuhi tujuan yang tidak realistis yang hanya dapat dicapai dengan membuat jalan pintas atau berbisnis dengan perilaku tidak etis. Pada akhirnya manajer akan melanggar etika personal dan terlibat dalam perilaku yang tak etis e. Kepemimpinan
Pemimpin membantu untuk membentuk budaya dan nilai sebuah organisasi, dan mereka menjadi contoh yang akan diikuti yang lain.
3. Pendekatan Filosofis Etika •
Straw Men
Sebutan ini dikemukakan oleh para akademisi etika bisnis untuk memperlihatkan kerangka pengambilan keputusan ‘kurang
pantas’. Straw
Men
mengemukakan ada
yang empat
pendekatan, antara lain: •
Friedmen Doctrine Pada prinsipnya satu-satunya kewajiban sosial suatu bisnis adalah meningkatkan keuntungan, asalkan bisnis bertindak sesuai peraturan/hukum yang berlaku.
• Cultural relativism (Menyesuaikan Diri dengan Etika Negara Lain)
Seseorang atau organisasi harus menyesuaikan/menerapkan etika budaya dimana ia menjalankan bisnisnya. Ada peribahasa ‘’
When in Rome, do as the Romans do” ( K alau di Roma, bertindaklah sebagaimana dilakukan orang roma).
Artinya
perusahaan harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara itu. Norma-norma moral yang penting berlaku di seluruh dunia, sedangkan norma-norma non-moral untuk perilaku manusia bisa berbeda di pelbagai tempat. Itulah kebenaran yang terkandung dalam pandangan ini. Misalnya, norma-norma sopan santun dan bahkan norma-norma hukum di semua tempat tidak sama. Yang di satu tempat dituntut karena kesopanan, bisa saja di tempat lain dianggap sangat tidak sopan. Tradisi dan adat kebiasaan bisa berbeda di tempat-tempat yang berbeda. Kenyataan itu justru membuat pelbagai kebudayaan menjadi menarik bagi kita. Dunia akan dirasakan monoton dan membosankan sekali, seandainya adat-istiadat di semua kawasan sama. Bahwa norma-norma hukum berbeda, sering kali lebih merepotkan karena akibatnya lebih besar, namun merupakan kenyataan juga. Tidak mustahil bahwa dua negara mempunyai hukum yang berbeda-beda. Misalnya dalam membuka cabang baru Mc Donald harus memperhatikan budaya negara tersebut seperti tidak menyediakan menu dengan daging babi pada negara-negara mayoritas beragama muslim. • Righteous/Rigorism Moralist (Memegang Teguh Etika Moral)
Penerapan etika negara asal perusahaan di negara lain tempatnya berbisnis. Perusahaan tetap memegang teguh etika moral yang berlaku di negara asal dengan tujuan sebagai sarana
memperkenalkan produk yang tidak bisa dipisahkan dari tempat asal. Pandangan ini juga sulit dipertahankan. Mau tidak mau, perlu kita akui bahwa situasi setempat bisa saja berbeda dan hal itu pasti mempengaruhi keputusan-keputusan moral kita. Di negara maju sering ada instansi-instansi yang mengawasi pelaksanaan bisnis dengan lebih ketat dan efisien daripada di negara berkembang, seperti misalnya tentang masalah keselamatan kerja, perburuhan, keamanan produk, periklanan, dan sebagainya. Suatu perusahaan dari negara maju akan dirugikan kalau di luar negeri harus menerapkan semua peraturan yang belaku di negerinya sendiri. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum. Yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Namun para penganut rigorisme moral kurang memperhatikan bahwa situasi yang berbeda turut mempengaruhi keputusan etis. • The
Naïve immoralist (Bisnis di negara Lain tidak perlu
memperhatikan norma) Prinsip ini dianut oleh perusahaan yang mempunyai produk yang tidak bersinggungan langsung pada masyarakat, jika seorang manager KMN melihat perusahaan-perusahaan dari negara lain tidak mengikuti norma/etika di negara tempat berbisnis, dia juga melakukan hal sama. Namun, Pandangan ini sama sekali tidak benar, karena dalam etika yang menentukan bukannya kebiasaan yang lazim dalam masyarakat melainkan boleh tidaknya dipandang dari sudut norma. Apalagi, tidak benar pula bahwa dalam negaranegara yang ditandai suasana korupsi semua perusahaan ikut saja dalam praktek-praktek tidak terpuji itu. Ada juga yang mempunyai keberanian moral untuk menolak. Malah ada yang memilih tidak melakukan bisnis sama sekali, jika hal itu hanya mungkin dengan
jalan komisi, uang semir, pembayaran di luar prosedur resmi, dan lain sebagainya.
Utilitarian and Katian (pendekatan yang sesuai dengan
•
etika)
Nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh konsekwensi yang diperoleh dan keputusan terbaik adalah yang menghasilkan barang atau jasa terbaik untuk masyarakat luas. • Aliran Utilitarianisme: maximisasi barang,minimisasi kerugian.
(tetapi belum memikirkan keadilan untuk kelompok minoritas) • Kantian Ethics: Seseorang harus di perlakukan sebagai tujuan
dan bukan semata-mata cara untuk mencapai tujuan orang lain. • Rights theories: manusia memiliki hak dasar dan kemudahan
(privileges)
yang
melampaui
batas
dan
budaya
antar
bangsa(perlu membangun standar etika minimum). • Justice theories: Pencapaian distribusi barang dan jasa yang
adil.
Ketidakadilan
masih
diperbolehkan
apabila
menguntungkan semua pihak.
4.
Aspek Etis dalam Korporasi Multi Nasional (KMN)
Korporasi multi nasional mulai menjamur dalam dekade ini. Dalam menjalankan operasinya diluar negara asal korporasi terdapat beberapa dilema. Dilema tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam berbagai hal antara negara asal korporasi dengan negara tujuan salah satunya masalah etika. Untuk mengatasi perbedaan itu diperlukan aturan etis
yang secara umum dapat dijadikan suatu patokan KMN. Aturan etis itu antara lain: 10 Aturan Etis De Goerge
a.
KMN tidak boleh akibatkan kerugian langsung Ini tentu suatu norma moral umum dan tidak berlaku untuk KMN saja. Dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang lain selalu merupakan tindakan yang tidak etis, kecuali dalam beberapa kasus eksepsional seperti bela-diri, bila ada alasan khusus untuk merugikan (malah membunuh) orang lain. Namun demikian, norma ini perlu disebut di sini pada tempat pertama, justru karena di negara berkembang – seperti disebut tadi – kerangka hukum sering tidak cukup dan membiarkan tindakan yang tidak diizinkan di negara asalnya.
b.
KMN harus memberi Surplus Manfaat Dalam hal ini tidak cukup KMN berpegang pada izin yang diberikan pemerintah setempat. Mereka tetap mempunyai tanggung jawab sendiri dengan memandang derajat untung dan rugi bagi negara di mana mereka melakukan kegiatan ekonomisnya. KMN belum memenuhi kewajibannya, jika hanya tercapai keseimbangan antara akibat-akibat baik dan akibat-akibat jelek. Hampir setiap kegiatan manusia mempunyai akibat jelek, bisnis tidak terkecuali. Hal itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya, sekarang kita menyadari betul bahwa industri mempunyai akibat jelek bagi lingkungan hidup. Norma kedua menuntut agar secara menyeluruh akibatakibat baik melebihi akibat-akibat jelek. Norma ini tidak membatasi diri pada segi negatif (tidak boleh merugikan), tapi memerintahkan sesuatu yang positif (harus menghasilkan sesuatu yang baik) dan ditegaskan lagi bahwa yang positif harus melebihi yang negatif.
c.KMN harus memberi Kontribusi Pembangunan
Ini lebih konkret lagi. Bukan saja KMN harus menghasilkan lebih banyak hal yang baik daripada hal yang jelek bagi negara berkembang ini, tetapi ia harus menyumbangkan juga pada pembangunannya. Itu berarti antara lain bahwa KMN harus bersedia melakukan alih teknologi dan alih keahlian. d.
KMN harus menghormati HAM seluruh karyawan Norma ini perlu disebut secara eksplisit. Terutama tentang upah dan kondisi kerja, di banyak negara berkembang HAM para pekerja dilanggar dengan membayar upah di bawah upah minimum, mempekerjakan anak, atau mempraktekkan diskriminasi karena alasan agama, ras, gender, atau sebagainya. Bagi KMN sering kali sebenarnya menguntungkan bila mereka menyesuaikan diri dengan keadaan itu, namun cara bertindak itu tidak etis.
e.
KMN harus menghormati Budaya Setempat KMN akan merugikan negara di mana ia beroperasi, jika ia tidak menghormati kebudayaan setempat. Sebagai tamu yang baik, KMN harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya setempat dan tidak memaksakan nilai-nilainya sendiri.
f.
KMN harus membayar pajak yang Fair Setiap perusahaan harus membayar pajak menurut tarif yang telah ditentukan dalam suatu negara. Di negara-negara maju, hal itu diawasi dengan ketat dan efisien pada taraf nasional. Tapi kontrol semacam itu tidak ada pada taraf internasional. Apalagi, KMN
beroperasi
di negara
berkembang
di
mana
sistem
pemungutan pajak masih lemah dan peraturan hukum yang menunjang belum cukup. Karena statusnya sebagai perusahaan internasional, sebuah KMN mempunyai banyak kemungkinan yang sering kali malah tidak ilegal untuk menghindari membayar pajak atau membayar pajak sepenuhnya, seperti mentransfer pembayaran, mencari tax haven yang lebih menguntungkan, dan sebagainya.
g.
KMN
&
Pemerintah
harus
memperkuat
Baskground
Institutions Dalam seluruh bukunya De George menekankan pentingnya
background institutions yang menurut pendapatnya di negaranegara berkembang masih lemah. Yang dimaksudkan dengan istilah
ini
adalah
lembaga-lembaga
yang
mengatur
serta
memperkuat kegiatan ekonomi dan industri di suatu negara, seperti dinas
perpajakan,
dinas
bea
cukai,
instansi
pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja, serikat buruh, perlindungan hak asasi, peraturan pemerintah yang tepat, dan sebagainya.
h. Kegagalan Usaha harus dipikul Secara Moral Pemegang Saham Mayoritas Sebuah KMN sering kali dimiliki orang-orang dari beberapa negara, terutama negara asal dan negara di mana sebuah pabrik atau perusahaan berdiri. Keadaan ini membuat tanggung jawab menjadi lebih kompleks daripada dalam kasus suatu perusahaan nasional. Kalau terjadi kecelakaan dalam pabrik milik sebuah perusahaan nasional, tidak akan timbul masalah tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Tetapi, kalau terjadi kecelakaan dalam pabrik milik sebuah KMN, tanggung jawab itu sering kali kurang jelas. i.
KMN harus Beroperasi secara Aman KMN bertanggung jawab untuk membangun pabrik yang aman dan melatih serta membina sebaik mungkin mereka yang akan mengoperasikan pabrik itu. Hal ini berlaku secara khusus, kalau yang dibangun itu adalah instalasi nuklir, karena kecelakaan akan mempunyai dampak luas yang jauh melampui lokasi instalasi tersebut. Penerapan norma ini mudah mengakibatkan teknisi atau manajer di negara kedua merasa tersinggung karena para ahli asing
itu menimbulkan kesan bahwa mereka tidak becus dalam menjamin
keselamatan.
Ini
suatu
konsekuensi
yang patut
disesalkan. Namun demikian, kepekaan antar budaya seperti itu tidak pernah boleh menjadi alasan bahwa keamanan dan keselamatan instalasi tidak terjamin optimal. j.
Alih Teknologi KMN harus Dilaksanakan secara Aman Kerap kali teknologi memungkinkan beberapa alternatif dalam membangun suatu sistem teknologis. Terdorong oleh pertimbangan ekonomis, biasanya orang cenderung memilih altematif yang paling murah. Menurut norma ini prioritas harus diberikan kepada keamanan. Kalau mungkin, teknologi harus dirancang sesuai dengan kebudayaan dan kondisi setempat, sehingga terjamin keamanan optimal.
Gambar 2. Dilema Etika Bisnis
Sumber : Internet
B. Masalah-masalah dalam Etika Bisnis Internasional
Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu: Suap (Bribery), Paksaan (Coercion), Penipuan (Deception), Pencurian (Theft), Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination) yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Suap (Bribery), adalah tindakan berupa menawarkan, memberi,
menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi
tindakan
seorang
pejabat
dalam
melaksanakan
kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. 'Pembelian' itu dapat dilakukan baik dengan
membayarkan
sejumlah
uang
atau
barang,
maupun
'pembayaran kembali' setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan callgirls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift) tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah.
2.
Paksaan (Coercion), adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa
atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu.
3.
Penipuan (Deception), adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.
4.
Pencurian (Theft), adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu
yang bukan hak kita atau mengambil property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa property fisik atau konseptual.
5.
Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination), adalah perlakuan
tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang
disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang 'disukai' dan tidak.
Sedangkan masalah etika bisnis internasional lain yang dibahas dalam makalah ini antara lain: Korupsi, Sweatshop , Hak Asasi, Pencemaran Lingkungan, dan Kewajiban Moral, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut
6.
Korupsi
Korupsi hampir telah menjadi masalah di setiap kegiatan ekonomi internasional. Biasanya setiap pelaku kegiatan bisnis internasional akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan dengan membayar beberapa uang kepada instansi pemerintah. Kondisi seperti itu memberikan kesempatan bagi beberapa pelaku bisnis internasional untuk berlomba-lomba melobi pemerintah setempat, dan dampaknya persaingan sehatpun tidak terelakkan lagi. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan regulasi dari pemerintah tentang korupsi dan sanksi untuk para pelakunya, agar persaingan usaha dapat berjalan dengan sehat. 7.
Sweatshop on Employment Practice
Sweatshop
adalah
pemerasan
terhadap
pekerja
dengan
mempekerjakanya dengan lebih keras dan dengan waktu yang lebih lama daripada standar untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pemberian upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan juga merupakan salah satu indikasi dari praktik sweatshop. Sekali lagi pemerintah berperan vital dalam masalah ini, pemerintah sebagai jembatan antara Pelaku KMN dan sumberdaya setempat harus memberi regulasi yang jelas tentang aturan main yang sesuai standar
daerah tersebut serta berperan aktif dalam memberikan pengawasan terhadap praktik operasi usaha. 8.
Hak Asasi
Pengakuan hak asasi yang tercantum dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa telah menjadi salah satu pondasi yang kuat dalam pengaplikasian di lingkungan usaha, terutama di dunia bisnis internasional. Berikut ini merupakan hak-hak internasional yang harus diperhatikan oleh pelaku KMN, antara lain: a.
Hak untuk bergerak
b.
Hak untuk memeliki properti
c.
Hak kebebasan dari penindasan
d.
Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil
e.
Hak untuk tidak didiskriminasikan
f.
Hak untuk mendapatkan keamanan fisik
g.
Hak untuk kebebasan berbicara dan berasosiasi
h.
Hak untuk pendidikan
i.
Hak untuk berpartisipasi dalam politik
j.
Hak untuk mendapatkan nafkah
Semua komponen harus berperan aktif dalam menjaga hak asasi, pemerintah berperan memberi regulasi dan pengawasan sedangkan KMN dan para pekerja berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan 9.
Pencemaran Lingkungan
Pemanasan global yang sudah mulai terasa akhir-akhir ini salah satunya
disebabkan
oleh
praktek
KMN.
KMN
merupakan
penyumbang polusi terbesar dibandingkan penyebab yang lainya. KMN
harus
bertanggung
jawab
atas
hal ini
yaitu
dengan
mengembangkan produk ramah lingkungan, mengurangi bahan bakar fosil, mengurangi polusi dengan menciptakan teknologi terbaru yang meminimalisir polusi, dan berperan aktif dalam kegiatan penghijauan. 10. Kewajiban Moral
Kewajiban merupakan
moral
aspek
dalam
pokok
menjalankan
dalam
bisnis
menjalankan
internasional
operasi
bisnis.
Pengembangan usaha yang bertujuan meningkatkan keuntungan harus diimbangi kewajiban moral agar terjadi keselarasan yang ideal. Corporate Social Responbility atau CSR merupakan wujud kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pelaku KMN. Dengan melakukan CSR secara berkelanjutan KMN akan mendapatkan citra positif dan tentunya dapat menjalankan usahanya untuk jangka yang panjang. Banyak KMN yang menghindari CSR demi mengurangi biaya, dalam hal ini pemerintah seharusnya menetapkan regulasi tentang standar CSR yang dibebankan kepada KMN serta melakukan pengawasan dalam praktik pelaksanaanya.
C. Kasus
Kasus I Tuntutan RI terhadap RIM
Blackberry merupakan salah satu perusahaan smartphone berpusat Blackberry
yang di
Kanada. sendiri
sudah memiliki pangsa pasar yang jelas yaitu kalangan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mendukung mobilitas penggunanya.Blackberry sendiri mempunyai pasar diseluruh dunia dan tentunya diindonesia juga memiliki pasar yang cukup besar terbukti lebih dari 2 juta pengguna smartphone ini diindonesia.Tentunya dengan pengguna yang segitu banyak pemerintah
Indonesia menginginkan adanya keikutsertaan pihak research in motion selaku perusahaan blackberry dalam membangun bangsa kita ini.dalam kasus ini masalah yang timbula antara pemerintah vs RIM. Kami meminta RIM agar menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Tifatul kepada
VIVAnews.com , Minggu, 9 Januari 2011. Semestinya, kata Tifatul, sama seperti penyedia layanan internet lainnya, RIM juga harus
memblokir
situs-
situs porno agar tak dapat diakses oleh pelanggan di Indonesia. Menkominfo yang pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu menyediakan waktu dua minggu bagi RIM, tepatnya tanggal 21 Januari 2011 untuk memulai pemblokiran. Bila tidak, layanan BlackBerry yang justru akan diblokir pemerintah Protes yang merebak, tidak menyurutkan niat Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia. Ia tetap akan melakukan pemblokiran jika RIM tak segera mengindahkan tututannya. Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada RIM: •
Kita minta RIM agar hormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008.
•
Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta
•
Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang WNI.
•
Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
•
Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
•
Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.
•
Kita minta RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.
•
Sejauh ini terkesan RIM mengulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan seperti itu?
“Rencana pemblokiran yang akan dilakukan pemerintah terhadap layanan BlackBerry itu akibat masih dimungkinkannya pengguna mengakses konten porno lewat BlackBerry,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, menambahkan.
Kasus II India blokir blackberry
Pengguna BlackBerry di India bisa bernafas lega. Pasalnya, India tetap mengizinkan BlackBerry beroperasi setelah sebelumnya sempat mengancam bahwa layanan ponsel pintar itu bakal diblokir karena produsennya tidak memberi akses melacak aliran data dari para pengguna sehingga bisa membahayakan keamanan negara. Kementerian Dalam Negeri India pada pernyataannya, Jumat, 29 Oktober 2010, mengatakan bahwa produsen BlackBerry asal Kanada, Research in Motion Ltd. (RIM), telah menyetujui adanya campur tangan pemerintah secara legal dalam mengakses pesan pada data Blackberry. Data yang akan dienkripsi oleh pemerintah adalah data pada pengirim pesan Blackberry Messenger.
Sampai saat ini, layanan ini akan tetap tersedia,” ujar pernyataan kementerian tersebut seperti yang dilansir dari kantor berita Associated
Press . Sebelumnya, India Agustus lalu mengancam akan memblokir layanan email dan pengiriman pesan jika RIM tidak memberikan akses bagi pemerintah untuk memonitor mereka. Tenggat waktu itu diperpanjang sampai bulan Oktober. Namun, tidak dijelaskan kesepakatan apa yang diperoleh pemerintah India dengan RIM sehingga pemblokiran layanan tidak terwujud. Ancaman blokir yang dilakukan oleh pemerintah India dilakukan menyusul kekhawatiran digunakannya layanan pesan dari ponsel tersebut untuk aktivitas terorisme. Data yang tidak dapat dienkripsi pemerintah ini juga dikhawatirkan dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil informasi penting dari penggunanya. Sebelumnya, negara Uni Emirat Arab juga telah memperbolehkan kembali penggunaan BlackBerry di negaranya setelah sebelumnya mendapat ancaman blokir karena sulitnya pemerintah mengakses data. Diperbolehkannya layanan BlackBerry di negara ini setelah Badan Regulator Telekomunikasi mengatakan bahwa layanan ponsel ini telah sesuai dengan kerangka peraturan telekomunikasi UEA. RIM pada pernyataannya telah memastikan keamanan data para penggunanya pada layanan BlackBerry. Perusahaan asal Kanada ini optimis mereka akan mencapai solusi akhir pada bulan Januari untuk memuaskan semua pihak di India. RIM mengatakan tidak akan mengganti sistem keamanan untuk email perusahaan dan tidak melakukan perjanjian khusus dengan salah satu negara perihal kebebasan akses. India saat ini juga meminta semua perusahaan yang menggunakan komunikasi terinkripsi, tidak hanya RIM, untuk membangun server di negara tersebut sehingga memudahkan pengaksesan data. Perusahaan tersebut adalah Gmail dari Google Inc. dan perusahaan telepon internet Skype SA.
Analisis Kasus
Dalam kasus Research In Motion vs Menkominfo ini yang menjadi inti masalah dikedua belah pihak adalah masalah keikutsertaan dan kontribusi Research In Motion dalam kepentingan pemrintah. Ada beberapa tuntutan pemerintah yang disampaikan diatas. Berdasarkan Cultural relativism (Menyesuaikan Diri dengan Etika Negara Lain) yang menyatakan bahwa, Seseorang atau organisasi harus menyesuaikan/menerapkan etika budaya dimana ia menjalankan bisnisnya. Ada peribahasa ‘’ When in Rome, do as the Romans do” ( Kalau di Roma, bertindaklah sebagaimana dilakukan orang roma). Menurut teori cultural relativism ini seluruh perusahaan ataupun organisasi diseluruh dunia ketika memasuki pangsa pasar disuatu negara harus mengikuti tata aturan yang berlaku dinegara tersebut.karena tentunya cultur setiap negara berbeda beda sehingga perlu penyesuaian supaya bisa diterima dan tidak bersinggungan dengan norma yang berlaku. Dalam hal ini pihak Research In Motion harus mematuhi permintaan beberapa tuntutan pemerintah selama tidak merugikan pihak RIM sendiri.
