BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Pendahuluan
Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam meng mengga gapa paii tuju tujuan an ters terseb ebut ut,, bany banyak ak hal hal yang yang mung mungki kin n terj terjad adii dan dan bisa bisa menghambat,
menunda
atau
menggagalkan
tercapainya
tujuan.
Dalam
mencapai mencapai tujuan, tujuan, setiap setiap perusaha perusahaan an pasti berhadap berhadapan an dengan dengan risiko. risiko. Risiko Risiko dala dalam m berb berbag agai ai wuju wujud d dan dan sumb sumber er menc mencip ipta taka kan n tant tantan anga gan n dan dan seka sekali ligu gus s ketidakpastian yang tinggi. Kesadaran untuk mengelola risiko menjadi sebuah peluang adalah impian semua perusahaan, tetapi risiko menjadi sangat tidak sederhana sederhana karena karena memiliki memiliki kecender kecenderung ungan an ketidakp ketidakpastia astian n yang tinggi. tinggi. Oleh karena karena itu, perluny perlunya a manajeme manajemen n risiko risiko untuk untuk membantu membantu perusaha perusahaan an dalam dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai strategi manajemen untuk memaksimalkan nilai nilai usahany usahanya a dengan dengan efektif efektif dan efisien. efisien. idak idak dapat dapat dipungki dipungkiri, ri, pajak pajak merupakan indikator aktifitas perusahaan dalam peningkatan nilai usaha. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewaji kewajiban ban
perpa perpajak jakan an
secara secara
benar benar,,
tanpa tanpa
melang melanggar gar
undan undang!u g!und ndang ang
perpajakan yang berlaku dengan risiko pajak yang minimal sehingga perusahaan dapat memaksimalkan seluruh potensi usaha yang ada untuk meraih keuntungan dan likuiditas sesuai dengan tujuan perusahaan. "ajib pajak yang menggunakan cara penghidaran pajak secara ilegal yang akhirnya akhirnya akan berdampa berdampak k pada risiko risiko keuangan keuangan,, reputasi reputasi,, operasio operasional, nal, dan kelan kelangsu gsunga ngan n usaha usaha.. #emaj #emajaka akan n berda berdasar sarkan kan sistem sistem self self assesm assesment ent yang yang berlaku berlaku berdasar berdasar paradigm paradigma a baru menempat menempatkan kan pembayar pembayaran an pajak pajak sebagai sebagai salah satu penegak sistem dengan memberikan kewenangan lebih besar untuk mendesain dan merencanakan pajak!pajak yang akan timbul dari transaksi yang dilakukan, bahkan wajib pajak mulai melihat risiko apa yang akan timbul dari transaksi perusahaan yang telah dilakukan. $erang $erangkat kat dari dari dasar dasar itulah itulah wajib wajib pajak pajak mulai mulai mengin menginde denti ntifik fikasi asi risiko risiko perpajak perpajakan an perusaha perusahaan, an, mengukur mengukur risiko risiko perpajak perpajakan an serta mempersi mempersiapkan apkan penanganan penanganan risiko perpajakan secara tepat atas risiko yang telah dan yang akan terjadi terjadi kemudian kemudian hari. %ampir %ampir disetiap disetiap industri terdapat terdapat risiko risiko yang harus di
1
tangani. &da berbagai ragam risiko yang perlu ditangani. Dalam penanganan suatu suatu risiko risiko dalam dalam perusaha perusahaan, an, diperlu diperlukan kan indentifi indentifikasi kasi risiko risiko yang menimpa menimpa perusahaan tersebut. 'ntuk itu ada beberapa risiko yang diklasifikasikan agar perusahaan dapat menangani risiko yang terdapat dalam perusahaan. Risiko perusahaan dalam perpajakan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu ( ##h pasal )*, ##h $adan dan ##N. Risiko perpajakan perusahaan harus mendapatk mendapatkan an penangan penanganan an yang tepat, tepat, agar terhindar terhindar dari adanya adanya kesulita kesulitan n dalam dalam mengel mengelola ola perpa perpajak jakan an dan dan terhi terhinda ndarr pengen pengenaan aan sanksi sanksi yang yang dapat dapat memberatkan. #enanganan risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain lain dengan dengan penan penangan gan risiko risiko teren terencan cana a dan dan atau atau penan penangan ganan an risiko risiko tidak tidak terencana.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1. 2.1.1.
Risiko dan Manajemen Risiko Risiko
Risiko selalu dihubungkan dengan ketidakpastian, ketidakpastian ini terjadi oleh sebab kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut dengan apa yang akan terjadi. Definisi risiko menurut +SO *---)--/, risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif. Dampak disini adalah de0iasi dari apa yang diharapkan biasanya bersifat positif dan1atau negatif. $agi perusahaan ketidakpastian yang dihadapi dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Secara umum risiko dapat dikelompokan sebagai berikut ( *2 Risiko murni 3pure risk2 Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Risiko murni dapat dikelompokan menjadi ( a2 Risko aset fisik 4erupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan. b2 Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. c2 Risiko legal 4erupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai rencana. Risiko ini akibat kelemahan masalah hukum, mulai dari tuntutan hukum, tidak ada kerangka hukum, dan kelemahan perjanjian. )2 Risiko spekulatif 3spekulatif risk2 Risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Kemungkinan kerugian ada, tetapi disamping itu juga terdapat kemungkinan untung. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Risiko spekulatif dapat dikelompokan sebagai berikut (
a2 Risiko pasar 4erupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan 0ariabel pasar yang ber0ariasi, seperti akibat suku bunga, nilai tukar, dan komoditas. b2 Risiko kredit1in0estasi 4erupakan risiko yang terjadi karena counter party 3debitur2 gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan.
3
c2 Risiko likuiditas 4erupakam risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas1 ketidakmampuan dalam menempatkan kewajiban. d2 Risiko operasional 4erupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. e2 Risiko strategis Risiko yang timbul akibat lemahnya pembentukan dan penerapan strategi perusahaan, lemahnya pengambilan keputusan dalam dunia bisnis atau kesenjangan reaksi dalam menghadapi perubahan. Komponen risiko antara lain ( *2 Risiko inhern 3inhern risk2 Risiko yang secara intrinsik lahir karena terjadi suatu akti0itas dan melekat pada akti0itas itu sendiri. )2 Risiko yang terkendali 3controlled risk2 $agian dari risiko inhern yang dapat dikendalikan melalui aplikasi atau akti0itas pengendalain tertentu. 2 Risiko risidual &dalah tingkatan atau besaran risiko yang tetap melekat pada suatu akti0itas tertentu walaupun aplikasi pengendalian sudah diterapkan.
2.1.2. Manajemen Risiko 4enurut #eraturan 4enteri Keuangan 3#4K2 Nomor */*1#4K.-/1)--5, manajemen risiko tindakan
terbaik
adalah
pendekatan
dalam
sistematis
untuk
menentukan
kondisi ketidakpastian. Sedangkan menurut
Noshworty, manajemen risiko adalah identifikasi dari ancaman dan implementasi dari pengukuran yang ditunjukan pada mengurangi kejadian ancaman tersebut dan meminimalisasi setiap kerusakan. &nalisis risiko dan pengontrolan risiko membentuk dasar manajemen risiko dimana pengontrolan risiko adalah aplikasi dari pengelolaan
yang cocok
untuk
memperoleh keseimbangan antara
keamanan, penggunaan dan biaya. 6adi manajemen risiko merupakan suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan atas harta benda. Keuntungan serta keuangan suatu badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. &da tiga unsur penting dari suatu kegiatan yang dianggap masih sebagai risiko ( *2 4erupakan suatu kejadian, )2 Kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan,
4
2 6ika terjadi maka akan menimbulkan kerugian. 4enurut
Darmawi
3)--72
tujuan
manajemen
risiko
dilaksanakan
untuk
mengurangi, menghindari, mengakomodasi suatu risiko melalui sejumlah kegiatan yang berurutan yaitu ( *2 +dentifikasi risiko 4engidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi yang dapat diidentifikasi dari sumber dan
dampak kerugiannya. $erdasarkan
sumbernya risiko dapat diidentifikasi dan digolongkan dalam kategori ( a2 Risiko finansial b2 Risiko hukum c2 Risiko politik d2 Risiko sosial )2 &nalisis risiko Risiko yang menyangkut hukum dan perundangan yang berhubungan dengan proyek. 2 #engendalian risiko &da dua pendekatan dasar dalam pengendalian risiko yaitu pengendalian dengan cara menghindari risiko, mengendalikan kerugian, memisahkan kegiatan yang berisiko dan kombinasi, serta pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen risiko adalah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko.
2.1.3. Manajemen Pajak #emerintah pada saat ini melakukan upaya serius dalam bidang perpajakan. Karena itulah, pengusaha harus menanggapinya dengan cara serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen
pajak.
$agaimanapun juga pajak
bagi
perusahaan tetap sebagai 8beban 3biaya29. 6ika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar 3Rugi2. 4anajemen pajak yang tidak benar telah dapat dirasakan oleh pengusaha pada saat ini, hal initerungkap dalam seminar perpajakan baru! baru ini. 6ika :iskus 3#emerintah2 melakukan pengecekan data,kemungkinan 8dosa!dosa 3kejahatan yang terselubung selama ini2 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan 3oknum2 akan terungkap. #engelakan pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan sikap Kegotong royongan nasional. Oleh sebab itulah, strategi dibidang perpajakan sebaiknya disebut dengan istilah 4anajemen #ajak. ujuannya, bukan untuk mengelak membayar pajak, tapi mengatur sehingga pajak yang di bayar tidak lebih dari jumlah yang semestinya. #ada dasarnya manajemen pajak
5
merupakan usaha penghematan pajak oleh wajib pajak yang selalu berusaha meminimalkan beban pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. 4eminimalkan beban pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan menekan penghasilan!penghasilan dan1ataumemperbesar biaya!biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan 3deductible2 sehingga #enghasilan Kena #ajak menjadi lebih kecil atau memanfaatkan hal!hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. ujuan manajemen pajak pada dasarnya sama saja dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama!sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas 3kelancaran2 dan laba yang cukup. Kita juga dapat mendefinisikan bahwa manajemen pajak sebagai kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian,dimasa yang akan datang tidak akan terjadi yang namanya Restitusi pajak 3kurang bayar2 yang berakibatkan denda dan sebagainya. 2.1.. !un"si Manajemen Pajak :ungsi!fungsi manajemen pajak adalah( *. #erencanaan pajak 3a; #lanning2 #erencanaan
pajak
adalah
tahap
pertama
dalam
penghematan
pajak, strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan.
). #elaksanaan kewajiban perpajakan 3a; +mplementation2 #elaksanaan kewajibanpajak baik yang formal maupun material, harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 4anajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. 6ika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang ada maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. ujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan 3wajib pajak2 tidak menyimpang dari ketentuan. . #engendalian pajak 3a;
6
#engendalian bahwa
pajak
adalah
tahap
pekerjaan
untuk
memastikan
peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak
yang paling penting adalah pengecekan #engendalian
pajak
di
dalamnya
saat termasuk
pembayaran
pajak.
juga pemeriksaan jika
perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari pada pajak terutang. &pabila jumlah
pajak
yang
dibayar
telah
melampaui
pajak
yang
terutang
segeramengajukan permohonan kepada :iskus untuk mendapatkan i=in agar tidak membayar pajak lebih lanjut. &pabila pajaknya sudah terlanjur dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang, perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan permohonan restitusi. 4enurut pengalaman, pengurus restitusi tidak semudah yang diatur dalam ketentuan. Karena itu pengurusan Restitusi harus dipantau sedemikian rupa sehingga restitusi dapat diterima pada waktunya. 2.1.#. Manajemen Risiko Pe$%ajakan #erpajakan korporasi jika tidak dikelola dengan optimal dapat menimbulkan risikoyang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha korporat. Risiko yang ditimbulkan dari aspek perpajakan tidak saja berdampak pada risiko keuangan namun dapat meluas menjadi risiko reputasi, risiko operasional, risiko bisnis dan pada akhirnya jika tidak dapat dilakukan mitigasi dengan optimal dapat berdampak serius terhadap kelangsungan usaha1 hidup perusahaan. Dengan pengelolaan risiko perpajakan korporat yang optimal, diharapkan( *. 'psi=e
Risk
keuntungan
atau dari
risiko
tidak
tercapainya
benefit1 manfaat
aspekperpajakan bagi korporat dapat dikelola
sehingga manfaat pajak yang diharapkan untuk meningkatkan nilai korporat dapat tercapai ). Downsi=e Risk atau risiko buruk dari perpajakan yang merugikan korporat,
dapat dihindari1 dikurangi seminimal mungkin dan jika terjadi
risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi, sehingga sisa risiko 3residual risk2 yang timbul tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha korporat. a; #lanning yang sampai saat ini menjadi sandaran utama untuk mengefisienkan beban pajak ternyata tidak cukup untuk menjawab perkembangan berkembang
dunia sesuai
bisnis dengan
dan perpajakan situasi
dan
kondisi
yang yang
terus ada
dilingkungannya. Diperlukan perpaduan a; #lanning dan a; Risk 7
4anagement untuk lebih mengoptimalkan upaya!upaya
meningkatkan
nilai perusahaan. 4anajemen risiko sebenarnya dapat pula diterapkan diberbagai bidang termasuk perpajakan. 4anajemen risiko mempunyai tujuan tunggal yaitu menekan risiko yang meliputi aneka manfaat yakni( *. 4ampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, serta lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. ). 4ampu menyampaikan
isu
sentral
tentang
formulasi
kebijakan
manajemen risiko dan re0iew!nya. . 4ampu menghitung dan mengukur besarnya risk e;posure. >. 4ampu menetapkan alokasi sumber!sumber dana sekaligus limit risiko dengan lebih tepat. ?. 4ampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung. 7. 4ampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar 2.1.&. Men"iden'i(ikasi Risko Pe$%ajakan Pe$usahaan +dentifikasi risiko merupakan langkah pertama untuk mengatur risiko. +dentifikasi harus dilakukan sebagai usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko!risiko
yang mungkin
timbul dalam
kegiatan yang dilakukan
oleh
perusahaan atau perorangan. +dentifikasi risiko harus dilakukan dengan metode tertentu sehingga dapat dipastikan bahwa semua kegiatan!kegiatan penting dalam perusahaan sudah diidentifikasi dan seluruh risiko berasal dari kegiatan didefinisikan secara jelas. 4enurut hidayat 3)-*b2 hasil indentifikasi risiko perpajakan yang sering muncul diperusahaan terdiri atas ( • • • • • • •
Risiko ##h $adan Risiko ##% pasal )* Risiko ##h #emotongan 1 #emungutan Risiko #ajak #ertambahan Nilai Risiko #emeriksaan pajak Risiko #engajuan Keberatan Risiko #engajuan $anding
2.1.). Men"inden'i(ikasi Risiko PPh Badan
8
Risiko pajak penghasilan 3##h2 $adan adalah risiko yang ada disetiap perusahan. ##h $adan terkait dengan akti0itas utama perusahaan yang bertujuan mencari laba 3profit oriented2. Oleh karena itu hampir setiap perusahaan yang bertujuan mencari laba akan terkait dengan transaksi organisasi secara keseluruhan, meliputi ( a2 #enerimaan 1 pendapatan Setiap transaksi pembelian maupun penjualan yang memiliki bukti pembelian 1 penjualan akan menghasilkan pendapatan 1 penerimaan yang mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. 6ika semakin banyak pendapatan 1 penerimaan perusahaan dapat berakibat menambahpajak penghasilan perusahaan. Sebaliknya jika semakin sedikit pendapatan 1 penerimaan perusahaan akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan. b2 #embayaran beban operasional Setiap transaksi pasti ada bukti pendukung yang memberikan daftar beban operasional yang harus dibayar perusahaan. 6ika semakin banyak beban operasional yang harus dibayar perusahaan, akan menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan, tetapi harus memenuhi
syarat!syarat
pembebanan
yang
diatur
dalam
''
##h.sebaliknya semakin kecil beban operasional perusahaan akan memperbesar pajak penghasilan perusahaan. c2 #erhitungan penyusutan Setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan pasti
mengalami
penyusutan. #erhitungan penyusutan tersebut memiliki beberapa metode perhitungan yang hasilnya dapat mempengaruhi besarnya laba
atau
rugi
perusahaan.
@aporan
laba
rugi
perusahaan
memengaruhi pajak penghasilan perusahaan. d2 #enjualan barang 1 jasa yang bukan akti0itas utama #enjualan barang 1 jasa yang dilakukan perusahaan di samping akti0itas utama perusahaan memiliki tarif pajak yang berbeda dengan penjualan pada akti0itas utama perusahaan. Sehingga penjualan tersebut dapat mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. e2 @aba 1 rugi usaha 1 selisih antara penerimaan dengan beban 6umlah laba 1 rugi usaha, selisih antara penerimaan dengan beban perusahaan mempengaruhi jumlah akhir penghasilan kena pajak perusahaan pada perhitungan koreksi fiskal perusahaan, sehingga mempengaruhi ke pajak penghasilan perusahaan.
9
6adi apabila ##h badan dalam setiap perusahaan tidak memiliki bukti atau metode yang berkenaan dengan transaksi organisasi dan akuntansi yang sudah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan tersebut.
2.1.*. Men"inden'i(ikasi Risiko PPh %asal 21 &danya risiko ##h pasal )* pada perusahaan disebabkan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung dan memotong pajak untuk seluruh aryawannya. erdapat sebuah sistem pemungutan yang diberlakukan di indonesia, yakni sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga atau sering disebut dengan with holding system. 6ika ada kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemotong. Risiko ##h pasal )* memiliki 0ariabel antara lain ( a2 Status pegawai Setiap pegawai harus dijelaskan status kepegawaiannya di dalam perusahaan. 6enis status pegawai yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Setiap status pegawai memiliki metode perhitungan ##h pasal )* yang berbeda!beda. b2 Kebijakan pembayaran ##h #erusahaan harus memberi kebijakan pembayaran ##h
para
karyawan dengan cara pegawai tersebut yang membayarnya sendiri atau ditanggung oleh perusahaan atau diberikan tunjangan. c2 $ukti potong dan kuitansi gaji Setelah perusahaan memotong ##h )* para karyawan, maka perusahaan harus memberikan bukti potong ##h )* tersebut. $ukti potong tersebut dapat berupa kuitansi atau bukti potong sendiri atau dalam daftar gaji karyawan. d2 S# masa dan S# masa desember #erusahaan harus melaporkan ##h pasal )* dalam S# masa january sampai dengan No0ember, S# pembayaran bonus1%R dan S# masa Desember. 2.1.+. Men"iden'i(ikasi Risiko Pemo'on"an dan Pemun"u'an 4unculnya risiko ##h pemotongan 1 pemungutan hampir serupa dengan pasal )*, yaitu kerena perusahaan punya kewajiban menghitung dan memotong 3with holding system2. Setiap kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelapporan merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemotong. Oleh
10
karena itu pemotong 1 pemungut ##h mengandung risiko. 6enis pemotongan 1 pemungutan yang hampir selalu dijumpai disetiap perusahaan adalah ( a2 ##h pasal )) bendaharawan, mengandung risiko tidak tepat waktu dalam mendapatkan bukti pungutannya, padahal atas kelalaian ini mengakibatkan tidak dapat diakui sebagai kredit pajak bahkan dapat dikenakan
sanksi.
Risiko
lainnya
adalah
tercecernya
bukti
pemungutan atau surat setoran pajak 3SS#2 sehingga saat dilakukan pemeriksaan
tidak
dapat
membuktikan
bahwa
perusahaan
mempunyai kredit pajak, hal ini pun dapat menimbulkan sanksi. Dengan begitu ketelitian merupakan hal yang penting. b2 ##h pasal ), mengandung risiko tidak tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan. #adahal atas kelalaian ini dapat dikenakan sanksi. Risiko lainnya adalah tercecernya bukti potong, sehinnga saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pemotongan, hal ini pun dapat menimbulkan sanksi. c2 ##h pasal >3)2, mengandung risiko tidak tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan, padahal atas kelalaian ini dapat dikenakan sanksi. Risiko lainnya adalah tercecernya bukti potong, sehingga saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pemotongan, hal ini pun dapat menimblkan sanksi.
2.1.1,. Men"iden'i(ikasi Risiko Pajak Pe$'am-ahan Nilai Di dalam perusahaan hampir selalu ada transaksi penjualan dan pembelian dari barang kena pajak maupun jasa kena pajak, sehingga perusahaan pasti memiliki risiko ##N. #ada dasarnya risiko ##N adalah risiko melekat dengan transaksi perusahaan yang berstatus #K# yang melakukan penyerahan $K# atau penyerahan 6K#. Dalam mekanisme pemungutan ##N faktur pajak sangat penting karena faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak 3#K#2 yang melakuakn penyerahan barang kena pajak 3$K#2 atau penyerahan jasa kena pajak 36K#2. #ajak masukan yang wajib di bayar oleh pengusaha kena pajak dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. &pabila pajak masukan belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sam masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama bulan setelah berakhirnya
11
masa pajak yang bersangkutan sebelum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. :aktur pajak masukan harus hati!hati karena bisa cacat, sehingga tidak dapat dikreditkan. &pabila faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan maka perusahaan akan rugi karena harus menyetorkan pajak dengan jumlah yang lebih besar. &pabila #K# tidak menerbitka faktur pajak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. 4ekanisme ##N yang menganut perhitungan kredit pajak keluaran dan pajak masukan mengakibatkan adanya potensi kurang bayar atau lebih bayar. &pabila terjadi kurang bayar maka akan menggangu cash flow.
Sementara
apabila
terjadi
lebih
bayar
maka
dalam
kondisi
ini
mengharuskan untuk mengajukan restitusi. #adahal setiap kali mengajukan restitusi akan dilakukan pemeriksaan.
2.1.11. Men"iden'i(ikasi Risiko Peme$iksaan Pajak Karena sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di indonesia paling dominan adalah menganut self assesment system dimana sistem tersebut mengharuskan adanya pengujian kepatuhan melalui pemeriksaan. Namun demikian bobot risiko pemeriksaan bergantung pada jenis pemeriksaannya, antara lain ( a2 #emeriksaan pengujian kepatuhan #emeriksaan yang dilakukan pengujian
terhadap
bukti!bukti
pembukuan yang mendukung transaksi yang terjadi. #emeriksaan bertujuan untuk menilai efekti0itas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti!bukti pembukuan. b2 #emeriksaan tujuan lain #emeriksaan pajak yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan tertentu dalam aturan perpajakan yang bukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak untuk tujuan lain bukanlah selalu surat ketetapan pajak seperti pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wp, arttinya bisa juga diterbitkan SK# atau S# kepada wp tersebut. c2 #emeriksaan bukti permulaan #emeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan d2 #emeriksaan yang dilakukan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
12
4enurut %idayat 3)-**2 penyebab dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak antara lain karena pemeriksa pajak akan melaksanakan ketentuan perpajakan. 4enguji kepatuhan wajib pajak mengandung arti bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya.
2.1.12. Men"iden'i(ikasi Risiko Pen"ajuan e-e$a'an "ajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada D6# paling lamabat tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya 3Aunadi, )-*-2. &pabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar ?-B dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. #engajuan keberatan walaupun merupakan hak wajib pajak 3hidayat, )--?a2 yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan, namun demikian tetap mengadung risiko. Risiko yang melekat dengan pengajuan keberatan adalah adanya kemungkinan keputusan keberatan yang berbeda ( a2 diterima b2 diterima sebagian c2 ditolak d2 ditambah jumlah pajak terutang. Keputusan keberatan akan menimbulkan sanksi yang dapat menggangu cash flow perusahaan. 2.1.13. Men"iden'i(ikasi Risiko Pen"ajuan Bandin" &pabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke badan peradilan pajak 3Saidi, )--C2. #engadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat *) bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar *--B dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah di bayar sebelum mengajukan keberatan 3#udyatmoko, )--> Saidi, )--C2. Sama halnya dengan pengajuan keberatan, pengajuan banding walaupun merupakan hak wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadian 3"iwiho dan @ulik, )--> Saidi )--C2, namun demikian tetap
13
mengandung risiko. Risiko yang melekat dengan pengajuan banding adalah adanya sanksi yang berat apabila banding di tolak. Sanksi sebesar *--B dari jumlah pajak yang terutang atau yang kurang dibayar pengurusan yang panjang dan menyita waktu serta biaya!biaya lain selain sanksi. 2.1.1. Men"uku$ Risiko Pe$%ajakan Pe$usahaan #engukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kualitas risiko dan kuantitas risiko. Kualitas risiko menggunakan beberapa tools seperti self assesment, uesionaris dan internal audit re0iews. Sementara kuatitas risiko berupa data berbentuk angka yang diperoleh dari tools seperti probability based, non!probabilistic models dan benchmarking. #engukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar1kecilnya risiko yang akan terjadi dan merupakan tahap lanjutan setelah pengindentifikasian risiko. Dalam mengukur risiko perpajakan, terdapat dua dimensi yang perlu diukur. Pertama frekuensi atau jumlah aktivitas yang berpotensi merugikan. Kedua jumlah kerugian yang dapat diderita oleh perusahaan. erdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam mengukur risiko perpajakan perusahaan ( *. #engukuran risiko dengan distribusi probabilitas Distribusi probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. ). National risiko diukur berdasarkan nilai eksposur #engukuran risiko gagal terget penerimaan perpajakan secara nasional. &pabila terjadi kegagalan maka akan menimbulakan risiko yang akhirnya akan dilakukan tindakan represif terhadap wajib paja, dengan melakukan konseling dan 0erifikasi terhadap laporan pajak 3S#2 dan berujubg pada pembetulan S# dan timbul kurang bayar. $ila konseling dan 0erifikasi tidak dipatuhi wajib pajak maka akan terancam akan dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian bararti bahwa ketika target penerimaan pajak secara nasional tidak terpenuhi juga dapat membawa risiko bagi perusahaan. . Sensiti0itas risiko Diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur terhadap perubahan faktor penentu, seperti risiko bunga atau denda yang diukur dengan sensiti0itas tingkat kepatuhan wajib pajak. "ajib pajak yang lalai dalam melakukan penyetoran dan pelaporan akan menanggung risiko adanya sanksi bunga dan denda.
14
>. 4atriks frekuensi dan signifikasi risiko eknik pengukuran yang sederhana kuantifikasi
yang
rumit2
yaitu
3tidak
dengan
terlalu
melibatkan
mengelompokan
risiko
berdasarkan dua dimensi yaitu frekuensi dan signifikasi. erdapat dua hal dalam proses tersebut ( a. 4engembangkan standar risiko b. 4enerapkan standar tersebut untuk risiko yang diidentifikasi ?. &nalisis skenario Kemampuan manajer1perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan beberapa besar kerugian yang diterima.
2.1.1#. lasi(ikasi Risiko Pe$%ajakan Pe$usahaan %ampir di setiap industri terdapat risiko yang harus di tangani. &da berbagai ragam risiko yang perlu ditangani. Dalam penanganan suatu risiko dalam perusahaan diperlukan identifikasi risiko yang menimpa perusahaan tersebut. Risiko perusahaan perpajakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu risiko pajak berdasarkan jenis, risiko pajak berdasarkan peluang diperiksa dan risiko pajak berdasarkan sanksi. a. Risiko pajak berdasarkan jenis Risiko pajak berdasarkan jenis terdiri atas tiga yaitu ##h pasal )*, ##h $adan, dan ##N. *. ##h pasal )* ##h pasal )* adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Risiko dilakukan pemeriksaan untuk ##h pasal )* sangat rendah, hal ini terkait dengan sistem pemotongan atau with holding system. 6arang ditemukan kasus kesalahan pemotongan sampai menimbulkan utang pajak yang besar. ##h )* termasuk kategori pajak yang tidak terlalu dicurigai oleh fiskus sehingga dapat digolongkan jenis pajak yang berisiko rendah. ). ##h $adan &dalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam suatu tahun pajak 3cfm ketentuan '' No.C tahun */5> tentang ##h sebagaimana telah diubah terakhir dengan '' No. 7 tahun )--52. Risiko pemeriksaan ##h badan terbilang
sedang karena terkait
dengan pendapatannya
yang
diperoleh perusahaan atau dengan kata lain pajak yang dibayarkan
15
sesuai dengan laba1rugi perusahaan. &pabila pendapatan perusahaan stabil dan tidak ada masalah dalam penyetoran pajak, kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan sangat kecil. Namun demikian ##h badan dapat dikategorikan berisiko sedang karena sering kali hasil ekualisasi antara ##h badan dan ##n masih bermasalah sehingga fiskus meminta konseling dan 0erifikasi yang dapat berakibat pada pembetulan S# dan menambah setoran pajak. . ##N Risiko pemeriksaan untuk ##n sangat tinggi karena menyangkut jual bei
barang
yang
dalam
beberapa
kasus
memiliki
tingkat
penyelewengan yang juga tinggi. Ditambah lagi dengan ketentuan penerbitan faktur yang sangat ketat. &danya pajak masukanyang sering kali bermasalah dari sisi formal dan material. #enyerahan kepada pemungut yang terkadang sulitmendapat bukti SS# tepat waktu sehingga pihak fiskus dapat menganulir laporan S# 4asa ##N. Dalam kasus yang berbeda risiko ##N dapat dikategorikan tinggi karena ##N berpotensi lebih bayar. &pabila perusahaan adalah perusahaan
yang
berorientasi
ekspor,
penyerahan
kepada
perusahaan di kawasan berikat dan lain sebagainya. Saat terjadi lebih bayar, pilihan bagi #K# tinggal satu restitusi padahal setiap kali #K# mengajukan
restitusi
sudah
dapat
dipastikan
akan
dilakukan
pemeriksaan. b. Risiko pajak berdasarkan peluang diperiksa #emeriksaan pajak akan dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga kurang1tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak. %al ini sudah tercantum dalam undang!undang perpajakan 3K'#2 yang didalamnya tercantum memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, konseling, 0erifikasi, pemeriksaan dan bahkan fiskus dapat melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang bermasalah. Setiap wajib pajak punya kewajiban menyampaikan S# dalam melakukan pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang!undang perpajakn. Setiap S# memiliki peluang untuk diperiksa, dengan demikian berarti S# memiliki risiko. #eluang untuk diperiksa S# kurang bayar termasuk rendah karena S# kurang bayar tidak termasuk kategori S# diperiksa. Sementara peluang diperiksa untuk S# nihil itu sedang, artinya ada
16
kemungkinan diperiksa atau tidak diperiksa. $isa jadi diperiksa apabila perusahaan tersebut untuk kurun waktu yang lama tidak melakukan pembayaran pajak atau adanya bukti lain yang menunjukan S# nihil tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk kasus S# lebih bayar memiliki peluang tinggi untuk diperiksa. Demikian pula halnya apabila terjadi S# rugi dan lebih bayar peluang S# diperiksa akan menjadi sangat tinggi. c. Risiko pajak berdasarkan sanksi Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khusunya berupa bungan dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa bungan dapat dibagi menjadi ( bunga pembayaran, bunga penagihan, bunga ketetapan. Sedangkan sanksi pidana dalam undang!undang perpajakan terdiri atas tiga macam sanksi pidana yaitu ( *. Denda pidana Denda pidana dikenakan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. ). #idana kurungan #idana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran . #idana penjara #idana penjara diancamkan terhadapa kejahatan baik kepada pejabat dan wajib pajak #erbedaan sanksi adminstrasi dan sanksi pidana adalah sanksi pidana ( sanksi administrasi merupakan pembayaranbkerugian kepada negara, khusunya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. 4erupakan benteng terakhir fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
2.1.1&. Men"uku$ Risiko Pen"ajuan e-e$a'an #engajuan keberatan merupakan pengajuan dalam hal wajib pajak tidak menerima sebagian atau seluruh materi atau dasar pengenaan pajak dari SK#K$, SK#K$, SK#@$, SK#N, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang meliputi jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam risiko pengajuan keberatan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Surat permohonan yang diajukan wajib pajak bisa dikabulkan, dikabulkan sebagian atau bahkan ditolak. &pabila surat permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda
17
?-B dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mangjukan keberatan.
2.1.1). Men"uku$ Risiko Pen"ajuan Bandin" #engajuan banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundangan pajak yang berlaku. Risiko pengajuan banding yang paling besar bagi wajib pajak adalah bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian. &pabila pengajuan banding ditolak atau dikabulkan sebagian maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar *--B dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mangajukan keberatan. #utusn banding yang menolak pengajuan banding wajib pajak sudah tentu yang paling tidak diharapkan karena wajib pajak akan menanggung sanksi yang besar, pajak terutangnya digandakan sanksinya mencapai *--B. %al inilah yang membuat pengajuan banding dianggap memiliki risiko besar bagi perusahaan.
2.1.1*. Men"elola Risiko Pe$%ajakan Pe$usahaan Risiko pajak yang diperkirakan merupakan risiko yang diterima kehadirannya oleh perusahaan, yang paling penting adalah bagaimana menyikapi risiko tersebut. Setelah mengidentifikasi risiko!risiko yang akan timbul dalam suatu perusahaan, langkah selanjutnya adalah perlu dilakukan teknik pengelolaan risiko. %al ini bertujuan agar risiko dapat diatasi dan dapat diubah menjadi keuntungan bagi perusahaan. #erusahaan yang telah melakukan pengelolaan risiko secara efektif dapat menghasilkan kinerja yang optimal, dapat diandalkan dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dengan begitu perusahaan akan siap menghadapi segala macam kemungkinan kejadian, bukan hanya sekedar mencegah dan mengatasi risiko saja namun dapat mengubah risiko itu menjadi peluang dan keuntungan yang nyata bagi perusahan. erdapat beberapa teknik dalam mengelola risiko di antaranya penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko dan penanganan risiko. a. #enghindaran risiko <ernatif penghindaran risiko pada umunya dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan!kemungkinanrisiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. #enghindaran risiko
18
dilakukan dengan cara perusahaan tidak mengambil tindakan yang dapat memunculkan risiko tertentu. &dapun risiko yang perlu dihindari ( *. Dampak sosial terlalu besar ). #eraturan yang tidak kondusif . otal risiko melebihi ambang batas b. #engurangan risiko 'ntuk mengelola risiko, perusahaan bisa melakukan pengurangandengan cara ( *. 4enghindari penyebab timbulnya risiko seperti ( 4enyapaikan S# @$ 4enyampaikan laporan keuanagan dalam kondisi rugi #engajuan restitusi ). 4engambil tindakan berisiko yang saling menghilangkan secara • • •
alamiah #embetulan S#, dapat dilakukan sebelum lewat waktu dua •
•
tahun dan1atau belum dilakukanpemeriksaan Kopensasi kelebihan pembayaran, menunggu pangajuan restitusi
sampai
dengan
#K#
telah
benar!banar
siap
menghadapi pemeriksa dengan cara menggeser restitusi dengan cara dikompensasi pada masa pajak1tahun pajak •
berikutnya. 4enggeser kerugian, dengan mengkapittalisasi biaya terlebih dahulu agar tidak terjadi pembayaran beban melebihi jumlah
penerimaan. . 4eminimalisasikan dampak dari risiko #ersiapkan back up secara lengkap 4enyewa knsultan yang dapat mendampingi • •
c. #emindahan risiko #emindahan risiko merupakan upaya untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkannya ke pihak lain. Dengan begitu untuk pemindahan risiko perpajakan dapat dilakukan ( *. 4emperkejakan pegawai yang kompeten yang memiliki integritas, loyalitas dan kapabilitas ). 4enyewa konsultan pajak yang tertutup, menjadi creati0e accounting perusahaan dan dapat merencanakan pajak . 4enyewa konsultan pajak yang terbuka, yaitu dapat membantu perusahaan bila ada sengketa pajak, konsultan tersebut dapat menerima kuasa dari perusahaan. Sehingga ketika perusahaan
19
dilanda masalah perpajakan langsung dilimpahkan kepada konsultan pajaknya d. #enanganan risiko #enanganan risiko dapat dilakukan dengan cara misalnya dengan terencana menunda pembayarn dengan risiko sanksi bunga )B dikarenakan perusahan sedang mangalami kesulitan cash flow. %al ini merupakan penangan resiko yang terencana.
BAB III PEMBAHASAN KASUS
#emberian
fasilitas
kepada
karyawan
perlu
mempertimbangkan
aspek
perpajakan untuk kepentingan efisiensi perusahaan.
&. +. #erusahaan Rugi &pabila perusahaan cenderung mengalami kerugian dalam laporan laba rugi fiskal, sebaiknya pemberian fasilitas kepada karyawan dilakukan dalam bentuk natura1kenikmatan, sehingga pemberian fasilitas dapat dinikmati sepenuhnya oleh karyawan tanpa terbebani ##h #asal )*. Dengan demikian #erusahaan dapat menghemat dana untuk pemberian fasilitas kepada karyawan. +lustrasi(
# & memprediksi akan mengalami rugi fiskal dalam jumlah besar untuk tahun
20
pajak *///. Selama ini perusahaan memberikan tunjangan transport sebesar Rp )-- juta per tahun 3sebelum diperhitungkan dengan ##h )*2 untuk seluruh karyawan. Setelah diperhitungkan dengan ##h #asal )*, atas tunjangan tersebut terkena pajak sebesar Rp ?- juta sehingga jumlah netto yang diterima karyawan adalah Rp *?- juta.
Dalam rangka efisiensi usaha, # & dapat mengubah bentuk pemberian fasilitas tersebut menjadi Natura, tidak lagi tunjangan transport. # & membayar langsung ke perusahaan pengangkutan karyawan sebesar Rp *?- juta untuk mengantar jemput seluruh karyawan. Dengan demikian # & dapat menghemat dana sebesar Rp ?- juta.
&
++. #erusahaan @aba
&pabila perusahaan cenderung laba dalam laporan laba rugi fiskal, sebaiknya pemberian fasilitas kepada karyawan dilakukan dalam bentuk tunjangan 3pemberian fasilitas dalam bentuk cash tunai2, sehingga #erusahaan dapat mengurangi beban pajak penghasilan dan mengalihkannya ke karyawan. Dapat juga #erusahaan menanggung tambahan beban ##h pasal )* karyawan dengan memberikan tunjangan pajak.
+lustrasi(
# & memprediksi akan mengalami laba fiskal dalam jumlah besar untuk tahun pajak *///. #erusahaan merencanakan akan menyisihkan dana Rp )-- juta di tahun */// untuk memberikan fasilitas transportasi kepada karyawan. &da dua alternatif pelaksanaan pemberian fasilitas transportasi yaitu dalam bentuk tunjangan transport tunai kepada karyawan atau # & langsung membayarkan Rp )-- juta kepada perusahaan jasa transportasi antar jemput karyawan. Dalam tahun */// diperkirakan # & akan mengalami laba fiskal sebesar Rp * milyar sebelum memperhitungkan adanya pemberian fasilitas transportasi. Efek pajaknya adalah sebagai berikut( #emberian unjangan #ajak( @aba :iskal sebelum pemberian fasilitas( Rp *.---.---.---,! Dikurangi biaya tunjangan transportasi ( )--.---.---,!
21
@aba :iskal setelah pemberian fasilitas( Rp 5--.---.---,! ##h terutang ( ! *- B ; Rp )?.---.--! *? B ; Rp )?.---.--! - B ; Rp C?-.---.--##h terutang ( Rp )*.)?-.---,! #emberian Natura berupa transportasi(
@aba :iskal sebelum pemberian fasilitas( Rp *.---.---.---,! #emberian Natura berupa transportasi( F Rp )--.---.---,! $iaya ini tidak dapat mengurangi penghasilan bruto per fiskal sehingga( @aba :iskal setelah pemberian fasilitas( Rp *.---.---.---,! ##h terutang ( ! *- B ; Rp )?.---.--! *? B ; Rp )?.---.--! - B ; Rp C?-.---.--##h terutang ( Rp )/*.)?-.---,! Dengan demikian pada saat perusahaan mengalami laba dalam jumlah besar, sebaiknya pemberian fasilitas transportasi diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan bukan natura. #enghematan dana perusahaan F arif pajak tertinggi ; Selisih laba F - B ; Rp )--.---.---,! F Rp 7-.---.---,!
22
BAB I/ PENU0UP
3.1.
esim%ulan $erdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut ( a2 4anajemen risiko dapat meng!identifikasi dari ancaman dan implementasi dari pengukuran yang ditunjukan pada mengurangi kejadian ancaman tersebut dan
meminimalisasi setiap kerusakan. &nalisis
pengontrolan
risiko
membentuk
dasar
manajemen
risiko dan
risiko
dimana
pengontrolan risiko adalah aplikasi dari pengelolaan yang cocok untuk memperoleh keseimbangan antara keamanan, penggunaan dan biaya.6adi manajemen risiko merupakan suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan atas harta benda. Keuntungan serta keuangan suatu badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. b2 +dentifikasi harus dilakukan sebagai usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko!risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaantau perorangan. +dentifikasi risiko harus di lakukan dengan metode tertentu shingga dapat dipastikan bahwa semua kegiatan!kegiatan penting dalam perusahaan sudah diidentifikasi dan seluruh risiko berasal dari kegiatan didefinisikan secara jelas. +ndentifikasi risiko perpajakan yang sring muncul diperusahaan terdiri atas (risiko ##h $adan, risiko ##% pasal )*, risiko ##h #emotongan 1 #emungutan, risiko #ajak #ertambahan Nilai, risiko #emeriksaan pajak, risiko #engajuan Keberatan.
23
c2 Dalam penanganan suatu risiko dalam perusahaan diperlukan identifikasi risiko yang menimpa perusahaan tersebut. Risiko perusahaan perpajakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu risiko pajak berdasarkan jenis, risiko pajak berdasarkan peluang diperiksa dan risiko pajak berdasarkan sanksi. d2 <ernatif penghindaran risiko pada umunya dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan!kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. #enghindaran risiko dilakukan dengan cara perusahaan tidak mengambil tindakan yang dapat memunculkan risiko tertentu. #emindahan risiko merupakan upaya untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkannya ke pihak lain. Dengan begitu untuk pemindahan risiko perpajakan dapat dilakukan memperkejakan pegawai
yang
kompeten
yang
memiliki
integritas,
loyalitas
dan
kapabilitasmenyewa konsultan pajak yang tertutup, menjadi creative accounting perusahaan dan
dapat
merencanakan pajak,
menyewa
konsultan pajak yang terbuka, yaitu dapat membantu perusahaan bila ada sengketa pajak, konsultan tersebut dapat menerima kuasa dari perusahaan. Sehingga ketika perusahaan dilanda masalah perpajakan langsung dilimpahkan kepada konsultan pajaknya.
24
Da('a$ Pus'aka
Darmawi, herman, )--). 4anajemen Risiko, 6akarta ( $umi &ksara Aunadi.3ed2 )-*- #anduan Komprehensif Ketentuan 'mum #erpajakan, 6akarta( 4'< %idayat, Nur )--?a, Ketetapan #ajak 4ungkinkah Ditolak G %arian $isnis +ndonesia edisi - Oktober )--? %idayat, nur )--?b, 4enghadapi #emeriksaan #ajak, %arian $isnis +ndonesia, edisi )? &pril )--? %idayat, Nur )-**, Substansi &kuntansi( #rioritas dalam #emeriksaan #ajak. #rociding Simposium Nasional #erpajakan , 'ni0ersitas runojoyo 4adura %idayat, Nur, )-*a. #emeriksaan #ajak 4enghindari dan 4enghadapi, 6akarta( Ele; 4edia Komputindo H Aramedia Aroup %idayat, Nur )-*b, 4enerapkan 4anajemen Risiko dalam mengelola #erpajakn #erusahaan, 6urnal &kuntansi Keuangan Iol. No. Desember )-* %idayat, Nur )-*?,
25
