BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya tengah memasuki era globalisasi dimana akan terjadi integrasi ekonomi dunia dan faktor-faktor produksi akan sangat dibutuhkan. Faktor-faktor produksi tersebut akan mengalir dan didistribusikan dari satu negara ke negara lainnya. Hal itu akan menyebabkan semakin menyatunya perekonomian dunia sehingga akan terjadi perkembangan transaksi. Semakin berkembangnya transaksi internasional dapat membawa dampak positif dan negatif pada suatu bangsa. Dampak positifnya adala h dapat meningkatnya penerimaan suatu negara, yang antara lain bersumber dari sektor pajak. Transaksi internasional akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak sehingga akan memberikan kontribusi yang besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Dampak negatifnya adalah dapat terjadinya permasalahan di antara negara-negara yang melakukan transaksi internasional karena adanya perbedaan tarif pajak, perbedaan pemberian fasilitas perpajakan, dan juga perbedaan perencanaan pajak. Permasalah tersebut antara lain dapat menimbulkan terjadinya pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang timbul dari transaksi atau pengenaan pajak berganda terhadap subjek pajak yang sama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang sering melakukan transaksi internasional berupaya untuk melakukan penghindaran pajak berganda karena apabila tidak segera ditangani, akan mengakibatkan masalah terhadap perkembangan transaksi internasional atau berkurangnya serta hilangnya
1
potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi negara, pajak adala salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin (pemb. gaji pegawai) maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tdk merugikan perusahaan dikemudian hari. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara WP dengan pemerintah. WP berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis WP. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun SDM (fiskus). Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dlm melakukan penghematan pajak secara legal. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada 2 hal yang perlu dikuasai dikuasai dan dilaksanakan : 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari undang-undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.
2
2. Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dlm penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Indonesia adalah bagian dari dunia internasional, setiap negara dipastikan menjalin hubungan dengan negara lainnya guna mengadakan transaksi-transaksi yang saling menguntungkan antar negara. Transaksi internasional berupa impor barang dari luar negeri, ekspor barang ke luar negeri, adalah merupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional. Transaksi tersebut tentu mengakibatkan salah seorang penduduk dari salah satu negara tersebut memperoleh penghasilan. Penduduk yang memperoleh penghasilan tersebut di sebut aubjek pajak, sedangkan hasil yang diperoleh adalah obyek pajak. Disamping kerjasama ekonomi berupa perdagangan, kerjasama antar negara juga menyangkut kerjasama lainnya seperti kerjasama keamanan dan kerjasama dibidang sosial budaya lainnya. Setiap kerjasama tersebut tentu harus disepakati antar negara tersebut guna mencapai komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan antar negara tersebut, tidak terkecuali yang terkait dengan aspek perpajakan. Setiap penduduk asing di seluruh dunia, Tidak ada larangan jika mereka ingin melakukan usaha di Indonesia dan bekerja di Indonesia atau menanamkan modal di Indonesia, atas hasil yang diterima penduduk asing tersebut, dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Pengenaan pajak yang dilakukan di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki Negara Indonesia sebagai pemegang kedaulatan hukum dan wilayah, namun demikian demikian juga harus mempertimbangkan aspek perekonomian nasional dan hubungan kerjasama antar negara. Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat
3
menimbulkan aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan untuk mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun apakah setiap negara bebas melakukan penghitungan pajak untuk badan / warga negara lain? Pajak merupakan salah satu bentuk hukum, dimana setiap negara mau tidak mau harus tunduk pada kesepakatan duni yang sering disebut Konvensi Wina. Pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang pdirasa kurang memadai, karena hanya sedikit jumlah wajib pajak yang terlibat dalam transaksi. Sebagian masyarakat atau wajib pajak yang tidak memahami pajak internasional mungkin wajar, karena penduduk Indonesia umumnya bukan subjek pajak yang terkait dengan aspek pajak. Akan tetapi alangkah bagusnya jika kita mau mempelajari tentang perpajakan yang terkait dengan penghasilan penduduk kita di negara lain, atau penduduk negara lain apabila memperoleh penghasilan di negara kita, hal ini guna menambah wawasan atau pengetahuan manakala kelak atau saat ini kita bersinggungan atau bahkan berkaitan langsung dengan subjek pajak yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu, Dasar – Dasar Manajemen Perpajakan akan dibahas dengan rinci didalam materi makalah ini.
4
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah 1. Apa yang di maksud dengan Manajemen Perpajakan ? 2. Apa saja Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan? 3. Apa saja tujuan dan Fungsi Manajemen Perpajakan ? 4. Apa saja Langkah penerapan manajemen Perpajakan ? 5. Apa saja Manfaat Manajemen Perpajakan ?
1.3
Tujuan Masalah Adapun tujuan masalah dari pembuatan dalam makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Perpajakan dan untuk mengetahui: 1. Apa yang di maksud dengan Manajemen Perpajakan ? 2. Apa saja Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan? 3. Apa saja tujuan dan Fungsi Manajemen Perpajakan ? 4. Apa saja Langkah penerapan manajemen perpajakan ? 5. Apa saja Manfaat Manajemen Perpajakan ?
1.4 Manfaat Penelitian 1. Sebagai media belajar dan tambahan wawasan bagi penulis. 2. Memberikan informasi bagi pembaca. 3. Dapat memahami atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. 5
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Pengertian Manajemen Perpajakan
Perpajakan sama hal nya dengan ilmu pengetahuan yang lain memiliki perkembangan
yang
sangat
pesat.
Perkembangan
tersebut
nantinya
akan
memunculkan beberapa spesialisasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai Tax Planning dan Tax Management. Manajemen
perpajakan
adalah
suatu
strategi
manajemen
untuk
mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan. Menurut Sophar Lumbantoruan 1996, Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. 2.2
Fungsi – Fungsi Fungsi Manajemen Perpajakan
Fungsi – Fungsi – Fungsi Fungsi Manajemen Perpajakan terdiri dari 3 yaitu : 1. Perencanaan Perencanaan pajak (tax planning)
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 6
dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah. Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax planning disini disini sama dengan tax avoidance avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Dalam buku Mohammad Zain (2006:67) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut: “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait
dengan
konsekuensi
potensi
pajaknya,
yang
tekanannya
kepada
pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut ters ebut dapat mengefisienkan mengefisi enkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax ( tax avoidance) dan bukan penyeludupan pajak ( tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas
7
merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan” Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setip wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor non pajak yang material untuk menentukan : a. Apakah b. Kapan c. Bagaimana, dan d. Dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) ( lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) (unlawful).. Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah : 1.
Tax saving, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. 8
2.
Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
3.
Tax evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. a. Aspek formal dan administratif perencanaan pajak 1. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. 2. Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftar diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, Menyampaikan SPT, di samping memotong atau memungut pajak. 3. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dengan sistem pembayaran. pembayaran. Assessment yang berlaku saat ini adalah self assessment yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Atau dengan sistem pemotongan oleh pihak ketiga (withholding system. b. Aspek Material dalam perencanaan pajak Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih bayar (karena dapat
9
mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). c. Penghindaran sanksi pajak Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal. Walaupun perusahaan telah
memenuhi kewajiban
perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, fiskus dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan interpretasi fakta perpajakan, lembaga peradilan pajak yang akan memutuskan. Syarat – syarat syarat perencanaan pajak ( tax planning ) yang baik terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning) :
1. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat WP merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 2. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akan akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 3. Bukti-bukti pendukungnya pendukungnya yang memadai
10
mplementa entatition on) 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan ( tax i mplem Setelah
tahap
perencanaan,
maka
langkah
selanjutnya
adalah
mengimpelementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban kewa jiban perpajakan telah te lah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu : a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat Apabila implementasi tax planning pada perusahaan dilakukan secara se cara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah: a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan. b. Mengatur aliran kas, dengan tax planning yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
tax contol) 3. Pengendalian pajak (tax Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah
11
pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. 2.3
Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak. Ada 3 (tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak: 1.
Kebijaksanaan
Perpajakan
(Tax Policy) adalah Kebijakan perpajakan
merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu: a. Pajak yang akan dipungut b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak c. Apa saja yang merupakan objek pajak d. Berapa besarnya tarif pajak e. Bagaimana prosedurnya 2.
(T ax L aw) Undang-undang Perpajakan (Ta Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang
mengatur
setiap
permasalahan
secara
sempurna,
maka
dalam
pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain(Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan DIrektur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undangundang
itu
sendiri
karena
disesuaikan
dengan
kepentingan
pembuat
kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. 3.
A dmi nist ni strr ation) Administrasi Perpajakan ( Tax Ad Secara
umum
motivasi
dilakukannya
perencanaan
pajak
adalah
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam
12
pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan: a. Perbedaan tarif pajak (Tax Rates) b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Tax Base) c. Loopholes (celah) , (celah) , Shelters ( Shelters ( berlindung) dan Havens dan Havens
2.4
Manfaat Manajemen Perpajakan
Manfaat
manajemen
perpajakan
adalah
untuk
melakukan
kewajiban
perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat datadata terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. 2.5
Kapan Dilaksanakan Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Kapan dilaksanakan tax Planning adalah Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan sejak awal, misalnya perusahaan baru berdiri, kemudian mulai berjalan dan, kemudian bubar.Jadi walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai. Maka planning nya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai, banyak sekali tax management yang harus dilaksanakan.Pada saat perusahaan bubar ata pada saat WP orang pribadi meninggal, masalah pajaknya masih ada.Jadi pajak tidak habis karena WP meninggal, karena warisan-warisan oleh fiskus masi h diotak-atik. 13
2.6
Resistensi Pembayaran Pajak
Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga Negara menurut R. Santoso Brotihardjo, yaitu : 1. Perlawana pasif : Meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak
yang
erat
hubungannya hubungannya
dengan
struktu
ekonomi
suatu
Negara,
perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta system dan cara pemungutan pajak itu sendiri. 2. Perlawan aktif : Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam kaitannya dalam perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menhindari pajak, yakni : a.
Tax avoidance (penhindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman badi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentutan perpajakan.
b.
Tax evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak), adalah upaya wajib pajak menghindari terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenernya.
c.
Tax saving (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang benar.
2.7
Cara – Cara Cara Pengelakan Pajak
Cara – Cara – Cara Cara Pengelakan Pajak terdiri dari 5 yaitu : 14
1.
Pergeseran pajak ( Tax Shifting )
Pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Ada dua jenis pergeseran pajak : a. Pergeseran Pajak Ke Depan adalah terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya pada penyalur utama, pedagang besar, dan
akhirnya kepada
konsumen. b. Pergeseran Pajak Ke Belakang adalah terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui factor distribusi kepada pabrikan. 2.
Kapitalisasi pajak
Pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. pembeli. 3.
Transformasi
Cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4.
Tax avoidance
Menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan tax evasion berada diluar bingkai peraturan perpajakan.
5.
Pengecualian pajak
Pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang - undang pajak.
2.8
Rambu – Rambu Rambu Dalam Penyusunan Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
15
Dalam strategi perpajakan, kita mengenal tax avoidance dan tax evasion. Dalam Praktik di lapangan, kedua metode penghindaran pajak tersebut tipis perbedaannya, sehingga bias terjadi bahwa apa yang pada awalnya didesain untuk melakukan tax avoidance akhirnya terjebak melakukan tax evasion. Untuk menentukan legalitas tax management/tax planning yang didesain, baik legal atau ilegal, rambu-rambu yang dapat dipakai adalah ketentuan pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang-Undang KUP No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP No. 7 Tahun 2007
1. Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya :
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 39 1. Setiap orang yang dengan sengaja: a.
Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak
16
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b.
Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak :
a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap c. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau f. Tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain g. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan da n denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
17
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 3. Setiap
orang
yang
melakukan
percobaan
untuk
melakukan
tindak
pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
Pasal 41 1. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 41A 18
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 41B Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 43 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib W ajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2.9
Tahapan Pokok Perencanaan Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Tahapan pokok perencanaan pajak ( Tax Planning ) terdiri dari tahapan yaitu : a. Tahapan pertama
Tahapan analisa terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menhitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. 19
b. Tahapan kedua
Harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang dilakukan. Pembuatan model - model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan tax plan yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diiplementasikan. c. Tahapan ketiga
Tahapan evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. d. Tahapan keempat Dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan represif. e. Tahapan kelima
Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan dating dalam tax plan. Tax plan tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. 2.10
Langkah – Langkah Langkah Praktis Praktis Yang Dapat Dilakukan Dilakukan Dalam Perencanaan Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Langkah – Langkah – Langkah Langkah Praktis Yang Dapat Dilakukan Dalam Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) terdiri dari 6 yaitu : a. Analysis informasi yang ada
20
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing masing-mas ing elemen dari dar i pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yangharus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efesien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu: 1. Fakta yang relevan 2. Faktor pajak 3. Faktor non pajak lainnya b. Design of one more possible tax plans (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak )
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut: 1. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 2. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. 3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. c.
Evaluasi pelaksanaan rencana pajak
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak
21
terhadap beban pajak. Perbedaan labakotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut: 1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan 2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik 3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal. Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian
berdasarkan
hasil
tersebut
barulah
dapat
ditentukan
apakah
perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. d.
Mencari kelemahan dan kemudian kemudian memperbaik kembali rencana pajak
Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang di inginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak ( tax saving) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap di jalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/ perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan. e . Rencana pajak
22
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih ma sih perlu memperhitungkan setiap seti ap perubahan yangterjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah
konsekuensi yang perlu
dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetap jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yangdiharapkan. f.
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation implementation ) dan pengendalian pajak (tax control )
2.11
Perangkat Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Perangkat Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) terdiri dari 5 yaitu : 1. Kerumitan Peraturan Perpajakan yang berlaku Peraturan per UU Perpajakan yang semakin rumit meningkatkan biaya untuk mematuhinya (compliance (compliance cost ), ), sehingga suatu perencanaan — antara antara lain dengan merekrut tenaga ahli — — diperlukan diperlukan untuk mendapatkan biaya murah. 2. Pajak Terutang Semakin Besar Jumlahnya
23
Jumlah pajak terutang yang semakin besar akibat kekeliruan dan kesalahan penghitungan, perhitungan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pajak dapat dihindari. 3. Biaya Negosiasi yang Tinggi WP kadang-kadang perlu bernegosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat beberapa kekeliruan. Biaya negosiasi ini umumnya relatif tinggi, sehingga tax litigation — penyelesaian perselisihan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali perlu dilakukan. 4. Risiko Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Perencanaan pajak diperlukan agar pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengundang pemeriksaan dari otoritas pajak. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain adalah penelitian pajak/tax pajak/tax research. research. 5. Sanksi Perpajakan dan Moral dan Moral Hazard Perencanaan pajak diperlukan untuk menghindari sanksi pajak yang berisiko berat dari segi material dan moral, dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara bulat dan utuh, dan menghindari salah tafsir. Beberapa faktor pendorong utama WP untuk untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning), yaitu: yaitu: a. Rate of Tax Tarif pajak dipilih sebagai alat perencanaan pajak (tax planning), karena semakin tinggi tarif yang dikenakan, semakin besar beban pajak yang harus dibayar. Marginal dibayar. Marginal rates of tax merupakan tax merupakan hal yang harus dihindari dan bukan rata-rata tarif pajak yang ditanggung. b. Base of Tax
24
Wajib Pajak yang menggunakan base of tax tax akan dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi, atau dari sumber lainnya. WP dapat memilih pajak yang paling menguntungkan dengan membuat tabel beberapa tarif pajak atas masing-masing penghasilan dikaitkan dengan tingkat pengembalian ( yield ( yield required ) dari investasi. c. Loopholes Keadaan yang mungkin terjadi karena UU Perpajakan memiliki celah. WP dapat membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tidak membayar, misalnya membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) lewat bank di luar negeri akan terhindar dari pajak penghasilan (PPh). d. Tax Shelter Wajib Pajak memanfaatkan kesempatan pengurangan pajak yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). e. Tax Heavens WP memanfaatkan kesempatan pengurangan pajak, karena negara tertentu menganut paham no-tax heavens untuk heavens untuk income tax tax di Cayman Island, hanya mengenakan pajak pada pendapatan lokal ( taxing only local income) income ) di Liberia, special privileges atas penghasilan international business companies di Luxemburg, dan low tax heavens with treaty benefits benefits bagi negara yang melakukan tax treaties. treaties. Wajib Pajak sah-sah saja melakukan perencanaan pajak (tax planning) selama tidak melanggar ketentuan, secara bisnis masuk
akal, dan memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai.
25
2.12
Strategi Umum Perencanaan Pajak Pajak ( Tax Planning )
savi ng a. Tax savi Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusa per usahaa haanyan nyang g memili mem iliki ki penghas pen ghas ilan il an kena ken a pajak paj ak lebih le bih dari dar i Rp. 100 juta jut a dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
avoi dance dance b . T ax avoi Tax
avoidance
merupakan
upaya
efisiensi
menghindari pengenaan pajak melalui transaksi objek
pajak.
Misalnya,
perusahaan
beban
pajak
dengan
yang bukan merupakan
yang
masih
mengalami
keru gian, perl u mengubah tunjangan tunjangan karyawan karyawan dalam bentuk uang menjadi menjadi pemb pe mber eria ian n natu na tura ra
karena kare na n atur at uraa buka bu kan n meru me ru paka pa kan n obje ob jek k paja pa jak k PPh PP h
Pasal21. c . Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: 1 . Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan; 2 . Sanksi pidana: pidana atau kurungan. d . Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturanyang berlaku dapat
dilakukan
melalui
penundaan
pembayaran
PPN.
Penundaan ini
dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktuyang diperkenankan, khususnya untuk penjualankredit. Dalam hal
26
ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. e . Mengoptimalkan Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan diperkenankan
Wajib
Pajak
sering
kurang
memperoleh
informasi
mengenai
pem bayar ba yaran an pajak paj ak yang dapat dap at dikred dik redit itkan kan yang merupa mer upakan kan pajak paj ak dibay di bayar ar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/ atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar,
seperti
SPPB
atau
Surat
Perintah
Pengiriman
Barang
(delivery order order ) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBP (Faktur NotaBon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pemb pe mb a yara ya ra n at au kuitansi telepon.
27
BAB III PENUTUP
3.1
KESIMPULAN
Perpajakan sama hal nya dengan ilmu pengetahuan yang lain memiliki perkembangan yang sangat s angat pesat. Perkembangan tersebut nantinya akan memunculkan beberapa spesialisasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai Tax Planning dan Tax Management . Manajemen
perpajakan
adalah
suatu
strategi
manajemen
untuk
mengendalikan,merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajeman pajak yang jelas,diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan. perusahaan. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan
pajak
merupakan
langkah
awal
dalam
manajemen
pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian 28
terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi meminimimalisasi kewajiban pajak.
3.2
SARAN
Setelah disusunnya makalah mengenai Pengertian Manajemen Perpajakan, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya dimata kuliah Manajemen Perpajakan dimana bias dilihat manajemen perpajakan sangat berguna apabila kita pahami dan kita ketahui.
29
DAFTAR PUSTAKA http://sinarlestarimarbun.blogspot.co.id/2012/11/manajemen-perpajakan.html http://rahmatulliza43.blogspot.co.id/2012/11/manajemen-pajak.html http://taxcommunity.blogspot.co.id/2008/05/manajemen-pajak.html Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat. http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=28333
30
