Manajemen Dan Administrasi Pembangunan Dalam an

MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PL 3201

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Administrasi Pembangunan / Manajemen Pembangunan menempatkan peran Pemerintah Sentral. Pemerintah maenjadi agent of change dari suatu masyarakat (berkembang / deloping) dalam negara berkembang. Dan karena perubahan yang dikehendaki adalah perubahan berencana, maka juga disebut agent of development. Pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program. Proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget. Dengan perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan penanaman modal ditangan pemerintah. Dan banyak penanaman modal (investasi) dilakukan pemerintah. Kemudian berkembang Administrasi atau Manajemen Pembangunan. Terutama ini bagi negara-negara berkembang yang mempunyai niat mengusahakan perkapita terselenggaranya pembangunan. Apakah ini dalam arti pendapatan perkapita yang meningkat, distribusi pendapatan yang lebih adil? Pada pokoknya peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Ada yang menyebut yang dituju adalah improving quality of life. Untuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai pendorong proses pembangunan, sebagai agent ofchange. Dan ini dilakukan melalui instrumen kebijakan (policy). proyek.

Kemudian

pelaksanaannya).

Dan

manajemen ini

Rinciannya melalui berbagai program dan

implementasinya

disebabkan

karena

dan

pengawasannya

masyarakat

sendiri

perlu

(pengendalian ditingkatkan

keberdayaannya. Untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus kesejahteraan hidup para petani ada program dan proyek, dan pembentukan kontak tani. Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan; kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi

1


PL 3201

pembahasan anggaran; serta pelatihan metodologi dan teknik prioritisasi alokasi anggaran bagi fasilitator Musrenbang. Oleh karena itu, kami mengangkat makalah kami ini dengan judul Otoritas Kelembagaan dan Manajemen Pembangunan Wilayah dan Kota. Kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini meliputi 3 hal mendasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Suatu kelembagaan yang solid dalam menangani 3 hal mendasar tersebut merupakan hal mutlak dimiliki dalam suatu pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. I.2 Tujuan dan Sasaran Dalam penyusunan makalah ini, kami memiliki tujuan untuk mendapatkan bentuk otoritas dan manajemen dalam pembangunan wilayah dan kota yang baik bagi Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran yang harus dilakukan: 1. Mengetahui sistem kelembagaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dalam perencanaan ruang di Indonesia 2. Mengetahui organisasi lembaga pemerintahan di Indonesia 3. Menganalisis berbagai Pemikiran dan Tuntutan Baru tentang Kewenangan dan Tugas

Kelembagaan Manajemen Pembangunan 4. Menganalisis bentuk manajemen pembangunan yang baik bagi Indonesia I.3 Rumusan Permasalahan 1. Bagaimana sistem kelembagaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dalam perencanaan ruang di Indonesia? 2. Bagaimana organisasi lembaga pemerintah Indonesia dalam mengurus perencanaan ruang? 3. Pemikiran dan tuntutan baru apa yang berkembang dalam kewenangan dan tugas kelembagaan manajemen pembangunan? 4. Bagaimana bentuk manajemen pembangunan dan birokrasi yang

baik dan cocok bagi

Indonesia? I.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu ruang lingkup materi, wilayah, dan waktu sebagaimana paparan berikut ini. 2


PL 3201

I.4.1 Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi penelitian adalah mengenai otoritas dan manajemen dalam pembangunan wilayah dan kota. Sehingga pada lingkup materi ini, kami meneliti kelembagaan dan manajemen pembangunan dari cakupan nasional (pusat), provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan/desa. I.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah penelitian adalah meliputi nasional (Indonesia), provinsi, kabupaten/kota, dan desa. I.5

Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dari website, buku-buku referensi, dan peraturan-peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian. I.6

Sistematika Penulisan Laporan penelitian ini akan penulis bagi kedalam lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut secara singkat.

BAB

1

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan laporan.

BAB

2

KEWENANGAN

DAN

TUGAS

KELEMBAGAAN

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA Bab ini memuat kewenangan dan tugas dari suatu kelembagaan manajemem pembangunan wilayah dan kota yang meliputi 3 tahapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. BAB

3

ORGANISASI UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3


PL 3201

Bab ini membahas tentang organisasi lembaga yang berkembang, meliputi tingkat nasional sampai ke tingkat desa dalam perencanaan ruang. BAB 4 PEMIKIRAN DAN TUNTUTAN BARU TENTANG KEWENANGAN DAN TUGAS KELEMBAGAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN Bab ini membahas tentang pemikiran baru serta tuntutan yang harus dilakukan dalam manajemen pembangunan BAB 5 ANALISIS Bab ini memuat analisis terhadap informasi yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan terkait hasil penelitian yang dilakukan.

4


PL 3201

BAB II OTORITAS KELEMBAGAAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

2.1 Kewenangan dan Tugas Kelembagaan Manajemen Pembangunan Wilayah dan Kota Kelembagaan (institution) seringkali dikaitkan dengan kata organisasi (organization) meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari empat hal utama. Pertama, kelembagaan cendrung tradisional sedangkan organisasi cendrung modern. Kedua, kelembagaan terbentuk dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas. Ketiga, organisasi merupakan kelembagaan yang belum melembaga sehingga melembaga menjadi tujuan akhir dari organisasi sedangkan kelembagaan memiliki tujuan memiliki aspekaspek organisasi di dalamnya. Terakhir, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan dan menjadi elemen penting yang menjamin terlaksananya kelembagaan. Kata kelembagaan merujuk kepada sesuatu bersifat mantap yang hidup di dalam masyarakat serta berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu 1. Kelembagaan merupakan kelompokkelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Kelembagaan dapat diartikan pula sebagai jejaring yang terbentuk dari sejumlah mungkin puluhan sampai ratusan interaksi2. Kelembagaan terdiri dari berbagai unsur penting didalamnya yang saling terintegrasi. Hal ini dapat terlihat dari gamabr berikut :

1

Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta 2 Syahyuti. Pedoman Pengembangan Kelembagaan

5


PL 3201

Gambar 2.1 Kelembagaan dan Unsur-Unsur Terkait Tujuan Pembangunan

Mekanisme, Proses, Prosedur, Aturan

Partisipasi Masyarakat

Kelemba gaan

Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya

SDA, Energi, Teknologi, dll

Bentuk dan Struktur

Sumber : Andi Oetomo, Manajemen dan Administrasi Pembangunan

Kelembagaan dalam manajemen pembangunan wilayah dan kota dapat dilihat pada proses perencanaan tata ruang sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 yang meliputi tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dalam hal ini, manajemen ruang merupakan proses manajemen dari kondisi atau keadaan ruang saat ini menuju sistem yang dikehendaki berdasarkan pada suatu kondisi yang ideal. Untuk melaksanakan manajemen pembangunan wilayah dan kota dibutuhkan peran serta dari berbagai stake holder yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang keikutsertaannya dapat dilembagakan secara formal. Partisipasi berbagai stakeholder dalam pembangunan merupakan bentuk dari terwujudnya suatu Good Governance. Kelembagaan pada setiap tahap proses perencanaan terdapat di berbagai tingkatan mulai dari desa hingga pusat. Kewenangan dan tugas kelembagaan dalam manajemen pembangunan wilayah dan kota dapat dilihat pada setiap tahap proses perencanaan tersebut, yaitu : a. Perencanaan Proses pada tahapan ini meliputi penyusunan dan penetapan rencana. Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan mengenai tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahap penyusunan rencana meliputi : 6


PL 3201

- Rancangan rencana pembangunan nasional /daerah - Rancangan kerja departemen /lembaga SKPD - Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) - Rancangan akhir rencana pembangunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pun telah melembagakan Musrenbang di semua tingkat pemerintahan dan perencanaan. Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Tujuannya menampung dan menetapkan kegiatan prioritas serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Fungsi dari Musrenbang adalah menghasilkan kesepakatankesepakatan antarpelaku pembangunan. Berdasarkan lingkup perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.2 Lingkup Perencanaan Nasional dan Daerah •

Perencanaan – Perencanaan Nasional

• • • •

•

Perencanaan – Perencanaan Daerah

• • • •

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Rencana Strategi Kementrian Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Kementrian Lembaga

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Setelah penyusunan rencana selesai dilaksanakan maka ditetapkanlah rencana tersebut yaitu : - RPJP nasional ditetapkan dengan UU dan RJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah - RPJM ditetapkan dengan peraturan presiden/kepala Daerah - RKP/RKPD dengan peraturan presiden/kepala daerah 7


PL 3201

RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Proses penyusunan dan penetapan RPJP Nasional dan Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Proses Penyusunan dan Penetapan RPJP Nasional

Tujuan pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1

Kementrian menyusun rancangan awal RPJP - Visi - Misi - Arah Pembangunan Nasional

2 Kementrian menyusun rancangan akhir RPJP

3

Menteri menyelenggarakan Musrenbang RPJP

- Visi - Misi - Arah Pembangunan Nasional

4 5 Penetapan RPJP

Digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJP daerah dan RPJM Nasional

Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

Gambar 2.4

8


PL 3201

Proses Penyusunan dan Penetapan RPJP Daerah Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD

1 RPJP Nasional


2 Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD

3

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD


4 5

Digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah

Penetapan RPJPD

Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Proses penyusunan RPJM tidak jauh berbeda dengan proses penyusunan RPJP. Rangkaian prosesnya dapat dilihat pada bagan berikut : Gambar 2.5 Proses Penyusunan dan Penetapan RPJM

Visi, Misi, Program Presiden /Kepala Daerah Terpilih

1

Bappenas /Da menyusun Rancangan Awal RPJM / RPJMD - Visi, Misi Presiden / Kepala Daerah - Strategi Bangnas /Da - Kebajikan umum - Kerangka ekonomi makro /da - Program Kementrian / Lembaga /SKPD

2

Kementrian /Lembaga / SKPD menyusun Renstra -KL/Renstra SKPD Program Kementrian / Lembaga /SKPD

3

4 Bappenas /Da menyusun rancangan akhir RPJPM / RPJMD - Visi, Misi Presiden / Kepala Daerah - Strategi Bangnas /Da - Kebajikan umum - Kerangka ekonomi makro /da - Program Kementrian / Lembaga /SKPD

5

Bappenas /Da menyelenggarakan Musrenbang RPJM /D

6

7 Penetapan RPJM / RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan RKP/RKPD

Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

9


PL 3201

RKP merupakan dokumen perencanan tahunan dengan pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang pada penyusunan RKP in ini mulai dari tingkat terendah desa/kelurahan hingga nasional. Proses penyusunan dan penetapan RKP dapat dilihat pada bagan berikut : Gambar 2.6 Proses Penyusunan dan Penetapan RKP/RKPD Rancangan Awal RKP / RKPD - Prioritas pembangunan nasional /daerah - Kebijakan umum - Kerangka ekonomi makro /da - Program kementrian / lembaga /SKPD

3 Musrenbang Pusat Daerah

1

Kementrian /Lembaga /SKPD menyusun Renja -KL/SKPD Program Kementrian Lembaga /SKPD

2 Rancangan akhir RKP

- Sinkronisasi Program KL /SKPD - Harmonisasi Dekon dan TP Musrenbang Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat Harmonisasi Dekon dan TP

5

/D

- Prioritas Pembangunan - Kebijakan umum - Kerangka ekonomi makro da - Program kementrian / lembaga /SKPD

/

4

/

/

7 6

Penetapan RKP /D

8 Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN

Musrenbang menyelenggarakan Musrenbangnas - Sinkronisasi program KL /SKPD -Harmonisasi Dekon dan TP

Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Mekanisme pelaksanaan musrenbang meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyusunan anggaran. Peserta Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan antara lain Ketua RT/RW, kepala desa, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, ormas, kelompok tani/nelayan dan komite sekolah. Peserta Musrenbang pada tingkat kecamatan antara lain para lurah, perwakilan organisasi masyarakat tingkat kecamatan, perwakilan organisasi pemuda tingkat kecamatan, perwakilan organisasi perempuan tingkat kecamatan, perwakilan organisasi profesi tingkat kecamatan dan LSM tingkat kecamatan. Peserta Musrenbang tingkat Kabupaten/kota antara lain lurah, camatas, Bappeda, delegasi Musrenbang kecamatan, delegasi dari forum SKPD, LSM tingkat kabupaten, LPM perguruan tinggi setempat, tokoh agama dan tokoh adat. Peserta Musrenbang Provinsi antara lain Bupati, Bappeda dan wakil kementrian. 10


PL 3201

Peserta Musrenbang Nasional adalah seluruh menteri, gubernur, kepala Bappeda Provinsi dan perwakilan dunia usaha. Gambar 2.7 Mekanisme Musrenbang dan Alur Pembiayaannya

Renstra Kabupaten Musrenbang Kabupaten

DPA SKPD

Musrenbang Nasional

APBN

Usulan ke Pembiayaan Provinsi

Musrenbang Provinsi

APBD I

RKPD Kabupaten

RKA SKPD

Forum SKPD

Panitia Anggaran APBD II

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/ Kelurahan

Tim Penyusun ANggaran

Alokasi Dana Desa/ Kelurahan

Usulan Skala Kabupaten

DPA SKPD

Skala Kabupaten Dokumen RPJM Desa/ Kelurahan

Dokumen RKP Desa/ Kelurahan

Usulan Skala Desa/ Kelurahan

APBDesa/ Kelurahan

Skala Desa/ Kelurahan

Sumber : AIPRRD, LOGICA

b. Pelaksanaan Dalam tahapan pelaksanaan, maka hasil dari musrenbang yang telah ditetapkan diilplementasikan dalam kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang tertuang dalam program kerja tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui departemen-departemen terkait, kerjasama pemerintah dengan swasta maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat seperti dalam bentuk BOT, BOO dan BOL berupa proyek-proyek. Pada pelaksanaan program-program pembangunan, hubungan antara pusat-darah harus diikuti secara konsekuen. Tahap ini, memiliki elemen pokok berupa koordinasi antar stakeholder agar terwujud Good Governance yang efektif (dalam pencapaian tujuan) dan efisien (dalam pemanfaatan sumber daya). Inti dari Good Governance adalah menciptakan Suistanable Development. 11


PL 3201

Gambar 2.8 Skema Good Governance

Sumber : www.unescap.org

c. Pengawasan dan Pengendalian Pengendalian merupakan penggabungan dari pengawasan dan tindakan korektif. Tahapan ini menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian perubahan kondisi serta mengkomunikasikan revisi dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen3. Pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3

Penghantar Sistem Pengendalian Manajemen, BPKP

12


PL 3201

Bentuk-bentuk pengawasan berbagai macam antara lain : - Pengawasan fungsional (Wasnal) - Pengawasan Legislatif (Wasleg) -

Pengawasan Masyarakat (Wasmas)

-

Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Pengawasan fungsional dilakukan secara lebih terencana dan terarah. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah (DPRD). Bentuk pengawasan lebih didominasi dari pandangan politik. DPR atau DPRD dalam pengawasan ini berhak menggunakan hak yang dimilikinya seperti hak angket, hak budget dan hak bertanya dalam rangka pengawasan terhadap jalannya kebijaksanaan pemerintah. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui saluran khusus yang disediakan atau pun media-media lainnya yang tersedia seperti melalui media massa. Contoh dalam pengawasan ini yaitu apabila terdapat ketidakpuasan terhadap informasi atau tanggapan

yang

disampaikan

kepadaMenteri/Panglima

oleh

pengguna

TNI/Kapolri/Pemimpin

barang/jasa

dapat

mengadukan

lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan

Gubernur BI/Pemimpin BHMD/Direksi BUMN/BUMD (Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 48 ayat 7). Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terusmenerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Inpres No. 1 Tahun 1989). Pengawasan ini diarahkan pada pembentukan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan organisasi yang ditetapkan serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan negara. 13


PL 3201

Sebaliknya, pengendalian manajemen pembangunan wilayah dan kota diklasifikasikan ke dalam lima jenis yaitu pengendalian pencegahan, pengendalian deteksi, pengendalian koreksi, pengendalian pengarahan dan pengendalian pengganti. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah tejadinya suatu kesalahan. Pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Pengendalian pengganti dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian.

14


PL 3201

BAB III ORGANISASI UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.1 Tingkat Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kementrian-kementrian ini mengambil andil dalam proses perencanaan ruang, pelaksanaan perencanaan, serta juga dapat berfungsi sebagai kontrol (pengawasan) Berikut adalah penjelasan tentang organisasi kementrian negara Republik Indonesia (pemerintah pusat/nasional) berdasarkan Pertaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005: Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri dari : a. Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: - koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya - sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya - pengendalian penyelenggaraan kebijakan - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya - pengawasan atas pelaksanaan tugasnya - pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden Kementerian Koordinator terdiri dari :  Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian ini memiliki tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum

dan keamanan. Dalam tugasnya, Kementerian koordinator ini

mengkoordinasikan: o Departemen Dalam Negeri 15


PL 3201

o Departemen Luar Negeri o Departemen Pertahanan o Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia o Kejaksaan Agung o Badan Intelijen Negara o Kepolisian Negara Republik Indonesia o Institusi lain yang dianggap perlu  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator bidang ini mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya, kementrian ini mengkoordinasikan: o Departemen Keuangan o Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral o Departemen Perindustrian o Departemen Perdagangan o Departemen Pertanian o Departemen Kehutanan o Departemen Perhubungan o Departemen Kelautan dan Perikanan o Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi o Departemen Pekerjaan Umum o Departemen Komunikasi dan Informatika o Kementerian Negara Riset dan Teknologi o Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah o Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal o Kementerian

Negara

Perencanaan

Pembangunan/

Badan

perencanaan

Pembangunan Nasional

16


PL 3201

o Kementerian Negara Badan Usaha Milik negara o Instansi lain yang dianggap perlu  Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian ini memiliki tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian ini mengkoordinasikan: o Departemen Kesehatan o Departemen Pendidikan Nasional o Departemen Sosial o Departemen Agama o Departemen Kebudayaan dan Pariwisata o Kementerian Negara Lingkungan Hidup o Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita o Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara o Kementerian Negara Perumahan Rakyat o Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga o Instansi lain yang dianggap perlu Kementerian Koordinator dibantu oleh : a. Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretariat kementerian Koordinator adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat kementerian Koordinator adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator. Sekretariat ini terdiri dari 2 biro. b. Deputi

17


PL 3201

Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Jumlah deputi disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan. Seorang deputi paling banyak dibantu oleh 5 asisten deputi. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif, deputi dikoordinasi oleh sekretaris kementerian koordinator. c. Staf Ahli Menteri Koordinator dapat dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) staf ahli. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada menteri koordiator mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi. Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris kementerian koordinator. b. Kementerian yeng berbentuk Departemen, yang selanjutnya disebut Departemen; Departemen adalah unsur pelaksana pemerintah. Departemen dipimpin oleh menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Departemen menyelenggarakan fungsi : •

perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidangnya;

•

pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

•

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

•

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

•

penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Departemen terdiri dari : 1. Departemen Dalam Negeri

18


Departemen

Dalam

Nrgeri

mempunyai

tugas

membantu

PL 3201

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. 2. Departemen Luar Negeri Departemen

Luar

Negeri

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 3. Departemen Pertahanan Departemen

Pertahanan

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Departemen Keuangan Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. 6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 7. Departemen Perindustrian Departemen

Perindustrian

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 8. Departemen Perdagangan Departemen

Perdagangan

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 9. Departemen Pertanian Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan peerintahan di bidang pertanian. 10. Departemen Kehutanan 19


Departemen

Kehutanan

mempunyai

tugas

membantu

PL 3201

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan peerintahan di bidang Kehutanan. 11. Departemen Perhubungan Departemen

Perhubungan

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan. 12. Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 14. Departemen Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 15. Departemen Kesehatan Departemen

Kesehatan

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 16. Departemen Pendidikan nasional Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. 17. Departemen Sosial Departemen Sosial mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial. 18. Departemen Agama Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan 19. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisata. 20


PL 3201

20. Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Dalam pelaksanaannya, Departemen terdiri dari : o Menteri o Pimpinan departemen o Sekretariat Jenderal o Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Sekretaris Jenderal terdiri dari paling banyak 5 biro. o Direktorat Jenderal o Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal dipimpin oleh

Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Direktorat Jenderal terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan paling banyak terdapat 5 (lima) direktorat. o Inspektorat Jenderal o Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. o Badan dan/atau Pusat o Di lingkungan Departemen dapat dibentuk Badan dan/atau Pusat sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal

21


PL 3201

dan/atau Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. o Staf Ahli o Menteri dapat dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal. Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administrarif berada dibawah Sekretaris Jenderal.

Staf

Ahli dalam melaksanakan

tugasnya,

secara

administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal

c. Kementerian Negara Kementerian Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemeritahan negara. Kementerian Negara menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional di bidangnya; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Kementerian Negara terdiri dari : 1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan Teknologi mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. 22


PL 3201

3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Perempuan. 5. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunan aparatur negara dan pengawasan. 6. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal. 7. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan. 8. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan badan usaha milik negara. 9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat. 10. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olah raga. Kementerian Negara dibantu oleh: a) Sekretariat Kementerian Negara Sekretariat Kementerian Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di 23


PL 3201

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara. Sekretariat Kementerian Negara dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Negara. Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara. b) Deputi Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara yang berada di bawah dan bertangguang jawab kepada Menteri Negara. Deputi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. c) Staf Ahli Menteri Negara dapat dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas. Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi. Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Negara.

3.2 Tingkat Provinsi Dalam suatu perumusan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan tata ruang, maka di setiap provinsi harus dibuat suatu badan koordinasi sendiri yang disebut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Badan penataan ruang ini memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Penanggung jawab

: Gubernur;

b. Ketua

: Wakil Gubernur;

c. Ketua Harian

: Sekretaris Daerah Provinsi;

d. Sekretaris

: Kepala Bapeda Provinsi;

e. Wakil Sekretaris

: Kepala Dinas yang mengurusi Tata Ruang;

f. Anggota

: Disesuaikan

BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas terdiri dari:

24


a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang

PL 3201

Provinsi dengan

memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kabupaten/Kota; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Provinsi;

d.

mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;

e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang; f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang provinsi; i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; j.

mengembangkan informasi penataan ruang Provinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;

k. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Provinsi; l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Provinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota n. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya; p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi; 25


q.

PL 3201

menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi;

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala kepada Gubernur 3.3 Tingkat Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas ponyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. koordinasi pemerintahan antar susunan Pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. pendidikan dan pelatihan; dan e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan. Pembinaan dilakukan terhadap kepala - daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa. Koordinasi antar kabupaten/kota dalam

26


PL 3201

satu provinsi dilaksanakan oleh Gubernur. Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi: a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa Pengawasan terhadap urusan pemeirntahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri. Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan 27


PL 3201

tindak lanjut hasil pengawasan. Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma: a. obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan; b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; d. mendidik dan dinamis. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri. 4. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri. Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tiaggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan, Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan. Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Presiden. 28


PL 3201

1. Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sanksi pembinaan dan pengawasan dapat berupa: a. penataan kembali suatu daerah otonom; b. pembatalan pengangkatan pejabat; c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah; d. administratif; dan/atau e. finansial. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur. Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan, pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat. luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 29


PL 3201

merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan. oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang dituiukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, erisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. 3.4 Tingkat Desa dan Kecamatan Sejak awal kegiatan pembangunan di Indonesia, pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini merupakan sebuah 30


PL 3201

konsekwensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangankekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintahpun

mengeluarkan

kebijakan

mengenai

perlunya

pembentukan

lembaga

kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibikin pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan

pembangunan

itu

sendiri

dari

pada

pemerintah

menggunakan

lembaga

kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Ketika pada awalnya disahkan UU No. 22/1999. Undang – undang tesebut telah memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD), sebuah institusi baru demokrasi yang menggantikan lembaga korporatis LMD. Di satu sisi kehadiran BPD dimaksudkan untuk menerapkan subsidiarity desa dalam membuat peraturan desa, dan di sisi lain BPD merupakan ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa. Secara empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka dan kehadiran BPD telah membuat desa semakin semarak dan memaksa kepala desa membagi kekuasaan kepada parlemen desa itu. Kekuasaan kepala desa yang absolut dan sentralistik secara pelan-pelan digerogoti oleh demokratisasi, yang membuatnya lebih “hati-hati” dan bertanggungjawab dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan desa. BPD selanjunya berubah kepanjangan menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 31


PL 3201

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wiayah kerja kecamatan. Dusun adalah bagian dari wilayah kepada desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Rukun Warga selanjutnya disingkat ( RW ) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat ( RT ) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat ( PKK ), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk, maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan 32


PL 3201

hukum adat yang berlaku. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dalah suatu forum pertemuan masyarakat desa / kelurahan yang bertujuan untuk membahasa seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga. Pengelolaan / manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara oftimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan masing-masing. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan peraturan. Meskipun UU No. 25 Tahun 2000 telah diganti dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, substansi dan esensi UU No. 25 Tahun 2004 masih sama dengan UU No. 25 Tahun 2000. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, proses perencanaan pembangunan tetap dimulai dari tingkat desa melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan) yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan akan menjadi bahan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Musrenbangda Kabupaten/Kota, Musrenbangda Provinsi, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbangpus. Selain itu, melalui kegiatan perencanaan di atas, pelaksanaan program-program pemerintah, antara lain Program Pengembangan Kecamatan (PPK), juga memberikan pengalaman, kemampuan

33


PL 3201

menyusun rencana pembangunan, serta membangun partisipasi masyarakat. Upaya tersebut sesuai dengan tujuan, azas, maupun tahapan pelaksanaan PPK. Berkaitan dengan upaya untuk memberikan pengalaman, kemampuan menyusun rencana pembangunan, serta membangun partisipasi masyarakat melalui UU No. 25 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2004 maupun pelaksanaan PPK, menarik untuk dikaji bagaimana sinergi perencanaan pembangunan desa hasil pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Musyawarah Desa (MD). Idealnya, karena hasil dari kedua kegiatan perencanaan tersebut digali dari masyarakat sehingga berpeluang merepresentasikan kepentingan masyarakat, kedua dokumen perencanaan tersebut tidaklah harus berdiri sendiri. Sebagai ilustrasi, karena keterbatasan dana PPK, misalnya, maka hasil perencanaan dan pelaksanaannya pada PPK bisa dilanjutkan dan masuk dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan sehingga ada keberlanjutan maupun keterkaitan program pembangunan. Sebaliknya, pelaksanaan pembangunan desa pada periode tertentu (2004 misalnya) yang belum dapat dirampungkan karena keterbatasan dana, bisa dilanjutkan melalui program PPK, yakni dengan cara diusulkan serta dimasukkan ke dalam perencanaan PPK pada periode selanjutnya dari pembangunan desa hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (periode 2005). Melalui koordinasi dan sinergi kedua dokumen perencanaan tersebut akan mampu diwujudkan hasil pembangunan yang lebih terarah, utuh, dan berkelanjutan. Akan tetapi, idealita di atas tampaknya tidak mudah untuk diwujudkan. Pertama, hasil penelitian mengenai “Efektivitas Peran Swasta dalam Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Desa Purbadana” menggambarkan bahwa Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Desa (FD) merasakan adanya ‘kecemburuan’ pada aparat desa dan kecamatan. Dalam penilaian FK dan FD, aparat desa dan kecamatan merasa sebagian peran mereka telah diambil alih oleh FK dan FD. Apalagi dana operasional untuk FK dan FD cukup besar. Pada sisi yang lain, masyarakat masih menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan PPK kepada aparat, terutama di tingkat desa. Hal inilah yang memosisikan aparat desa pada posisi yang kurang menguntungkan.1 Apabila pada pelaksanaan PPK peran aparat desa kurang menonjol dibandingkan FD dan FK, pada kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan justru sebaliknya. Kondisi semacam ini menjadi menarik untuk dikaji. Kedua, kegiatan PPK dapat dinyatakan sebagai kegiatan proyek, sementara kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan kegiatan perencanaan rutin (non proyek). Perbedaan kedua jenis kegiatan dari sisi administratif keproyekan menjadi menarik apabila dikaitkan dengan

34


PL 3201

upaya mensinergikan hasil perencanaan pembangunan pedesaan dan sustainabilitas partisipasi masyarakat. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Koordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

35


PL 3201

BAB 4 PEMIKIRAN DAN TUNTUTAN BARU TENTANG KEWENANGAN DAN TUGAS KELEMBAGAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

4.1 Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) Studi kasus yang diangkat dalam reinventing government ini banyak mengangkat kasuskasus sistem negara-negara bagian di Amerika. Namun demikian reinventing government ini adalah suatu pandangan baru mengenai birokrasi pemerintahan, baik tidaknya sistem ini untuk diterapkan dalam suatu negara tergantung dari berbagai macam hal seperti sumber daya yang dimiliki, sistem ekonomi yang dianut dan lainnya. Reinventing government ini berbicara berawal dari perestroika Amerika yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan telah menurun karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat di segala aspek telah menurun. Beberapa cara pandang baru yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler mengenai Reinventing Government ini adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh “kata pemerintahan (government berasal dari sebuah kata yunani yang berarti ‘mengarahkan’. Tugas pemerintah adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh” (E.S. Savas). Mendefinisikan ulang kepenguasaan secara fundamental sehingga peerintah kota dapat melakukan beberapa penyesuaian dan dalam beberapa hal mendefinisikan kembali peran tradisionalnya. Suatu kota akan lebih sering mendefinisikan ulang perannya sebagai katalisator atau fasilitator. Kota akan lebih sering berperan mendefinisikan berbagai masalah dan kemudian menyusun berbagai sumber daya untuk digunakan oleh yang lain dalam menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya pemerintah harus lebih bersedia menuju sumber daya pemerintah dan swasta yang langka untuk mencapai tujuan masyarakat kita. Pemerintahan yang memfokuskan pada mengarahkan, scra aktif mereka membentuk masyarakat, negara dan bangsanya. Pemerintah membuat membuat lebih banyak keputusan yang menjadi kebijakan, menggerakkan lebih banyak lembaga sosial dan ekonomi. Sebagian bahkan lebih 36


PL 3201

banyak mengatur ketimbang merekrut lebih banyak pegawai negeri. Upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada suatu misi dan melakukannya dengan baik. Metode terbaik perlu dicari dalamupaya mengarahkan organisasi mencapai sasarannya. Sedangkan upaya mengayuh organisasi bagaimanapun juga akan cenderung mempertahankan metode “organisasi tersebut”. Pemerintah entrepreneurial semakin menjauhkan upaya mengayuh dari upay mengarahkan. Cara ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai seorang pembeli yangterampil, mendongkrak berbagai produsen dengan cara yang dapat mencapai sasaran kebijakannya. Menciptakan organisasi pengarah untuk menetapkan kebijakan, memberikan dana kepada badanbadan operasional (pemerintah dan swasta) dan menilai kinerja. 2. Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi Wewenang Ketimbang Melayani Mengalihkan kepemilikan dari birokrasi ke mayarakat merupakan suatu pelayanan yang profesional guna timbulnya pemeliharaan masyarakat. Sehingga komunitas memiliki komitmen yang lebih besar terhadap para anggotanya ketimbang sistem penyampaian pelayanan klien; komunitas lebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga profesional di bidang pelayanan; kalangan profesional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat memecahkan masalah; lembaga-lembaga dan para profesional menawrkan pelayanan, masyarakat menawarkan kepedulian; komunitas lebih fleksibel dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan yang besar; komunitas lebih murh ketimbang para profesional di bidang pelayanan; komunitas menegakkkan standar perilaku lebih efektif ketimbang birokrasi atau profesional bidang pelayanan; komunitas memfokuskan pada kapasitas, sistem pelayanan memfokuskan pada kekurangan. Mengelola transisi dari pelayanan ke pemberian wewenang. Organisasi pemerintah dapat menciptakan suatu spektrum peluang yang dapat diraih oleh komunitasyang berbeda-beda begitu mereka siap. Ketika pemerintah mendorong kepemilikan dan kontrol ke dalam masyarakat, tanggung jawab mereka belum berakhir.masyarakat mungkin tidak lagi meproduksi jasa, tetapi mereka masih bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kebutuhan telah terpenuhi.

37


PL 3201

3. Pemerintah Yang Kompetitif: Menyuntikkan Persaingan ke dalam Pemberian Pelayanan Kompetisi tidak akan memecahkan semua masalah. Kompetisi memegang kunci pembuka kisi-kisi birokrasi yang melumpuhkan begitu banyak lembaga pemerintah. Jika kompetisi menghemat uang hanya dengan jalan mengurangi upah atau tunjangan, misalnya pemerintah harus memepersoalkan nilainya. Kompetisi antar organisasi dapat membangun semangat dan mendorong kreativitas. Keuntungan dari kompetisi tersebut adalah sebagai berikut : •

Keuntungan paling nyata dari kompetisi adalah efisiensi yang lebih besar; mendangkan lebih banyak uang.

•

Kompetisi memaksa monopoli pemerintah (atau swasta) untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya.

•

Kompetisi menghargai inovasi; monopoli melumpuhkannya. Kompetisi dalam pemberian pelayanan akan mendukung kelangsungan hidup hal yang lebih bermanfaat. Kompetisi merupakan suatu seleksi bentuk alam.

•

Kompetisi membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri.

Beberapa jenis kompetisi yag dapat diterapkan yaitu kompetisi publik melawan swasta; kompetisi swasta melawan swasta dan kompetisi publik melawan publik. Begitu juga penciptaan persaingan untuk pelayanan intern pemerintah sangat perlu untuk dilakukan. Kompetisi yang terjadi perlu dimanajemen secara cermat untuk keberhasilan jika tidak dimanajemen dengan baik maka akan timbul ketidakadilan ditengah kompetisi. 4. Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi: Mengubah Organisasi yang Digerakkan oleh Peraturan Beberapa peraturan memang dibutuhkan untuk menjalankan setiap organisasi, peraturan-peraturan itu ternyata dapat mencegah terjadinya hal-hal yang buruk namun juga peraturan itu pun dapat mencegah terjadinya hal-hal yang baik. Peraturan itu menyebabkan pemerintah dapat bergerak lambat juga tidak berdaya dalam merespon lingkungan yang berubah dengan cepat, sehingga menyebabkan terciptanya waktu dan usaha yang sia-sia di dalam struktur organisasinya. Organisasi yang digerakkan oleh misi memberi kebebasan kepada para karyawannya dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling efektif yang dapat mereka temukan. Keunggulan pemerintah yang digerakkan oleh misi adalah sebagai berikut. 38


•

PL 3201

Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih effisien ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan.

•

Organisasi yang digerakkan oleh misi juga lebih efektif ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan: mereka mendatangkan hasil yang lebih baik.

•

Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih innovatif ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.

•

Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih fleksibel ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.

•

Organisasi yang digerakkan oleh misi mempunyai semangat lebih tinggi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

Menciptakan sistem anggaran yang digerakkan oleh misi memiliki kekuatan sebagai berikut. •

Anggaran yang digerakkan oleh misi memberikan dorongan kepada setiap pekerja untuk menghemat uang.

•

Anggaran yang digerakkan oleh misi membebaskan sumber-sumber daya untuk menguji berbagai gagasan.

•

Anggaran yang digerakkan oleh misi memberikan otonomi kepada para manajer yang diperlukan untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah.

•

Anggaran yang diberikan oleh misi menciptakan lingkungan yang dapat diramalkan.

•

Anggaran yang digerakkan oleh misi sangat menyederhanakan proses anggaran

•

Anggaran yang digerakkan oleh misi menghemat jutaan dolar untuk auditor dan pegawai anggaran.

•

Akhirnya, anggaran yang digerakkan oleh misi membebaskan para anggota legislatif untuk memfokuskan pada isu-isu penting.

Membangun organisasi yang digerakkan oleh misi sangat penting bagi sebuah organisasi pemerintah. Lembaga pemerintah semakin mencari kejelasan dengan membuat berbagai pernyataan misi. Mengorganisir berdasarkan misi ketimbang berdasarkan daerah yang di klaim, misi tidak mengikuti daerah yang diklaim. Untuk menanamkan misi sebuah organisasi pada para anggotanya, pemimpin membangun suatu kultur berdasarkan misi tersebut.

39


PL 3201

5. Pemerintah yang Berorientasi Hasil: Membiayai Hasil, Bukan Masukan Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif. Para wirausahawan pemerintah tahu bahwa bila lembaga-lembaga dibiayai berdasarkan masukan, maka sedikit alasan untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Akan tetapi jika dibiayai berdasarkan keluaran mereka akan menjadi obsesif dengan prestasi. Karena tidak mengukur hasil pemerintahan-pemerintahan yang birokratis jarang sekali mencapai keberhasilan. No

Tipe Anggaran

Definisi

1

Penganggaran yang digerakkan oleh misi

(poin 4 diatas)

2

Penganggaran Output

Sistem anggaran yang difokuskan pada output pelayanan (volum output yang dihasilkan)

Anggaran untuk misi, menentukan dan Sistem anggaran menentukan misi dan mengukur output

output yang diinginkan, mengukur output yang diinginkan, mengukur output tersebut, tetapi tidak mengaitkan jumlah uang yang dikeluarkan dengan volume output

Pembayaran per output

Panggaran mengalokasikan sebesar $x untuk tiap outcome yang dihasilkan. Produsen mendapat dana hanya bila mereka

memproduksi output yang

diinginkan 3

Penganggaran Outcome

Sistem anggaran yang memfokuskan pada hasil dari kegiatan yang didanai, yakni mutu/keefektifan dari pelayanan yang diberikan

Anggaran untuk misi, menentukan dan Sistem anggaran menentukan misi dan mengukur outcome

outcome yang diinginkan, tetapi tidak mengaitkan

jumlah

uang

yang 40


PL 3201

dikeluarkan dengan mutu outcome Pembayaran per outcome

Anggaran mengalokasikan $x untuk tiap outcome yang dihasilkan. Produsen mendapat

dana

hanya

blamereka

memproduksi outcome yang diinginkan 4

Penganggaran yang didorng Pelanggan

(Poin 6)

6. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan: Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, bukan Birokrasi. Sebagian besar badan pemerintah tidak memperoleh dananya dari pelanggan, bisnis adalah sebaliknya. Jika suatu bisnis menyenangkan pelanggannya maka penjualannya akan meningkat; jika pesaing bisa lebih menyenangkan pelangganya maka penjualan akan turun. Bisnis yang berada dalam lingkungan kompetitif belajar untuk memberikan perhatian besar kepada para pelanggannya. Badan pemerintah memperoleh sebagian besar dana mereka dari legislatif dan sebagian besar pelanggan mereka bersifat captive, pelanggan “paksa”, singkatnya para pelanggan mempunyai sedikit alternatif terhadap jasayang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu para manajer pemerintah menganggap bahwa pelanggan mereka adalah eksekutif dan legislatif, karena dari sana mereka memperoleh dana dan pada gilirannya lebih berorientasi pada pemilihnya yaitu pada kelompok kepentiangn atau partai. Sementara bisnis sungguh-sungguh untuk menyenangkan pelanggan, badan pemerintah berusaha memepertahankan menyenangkan kelompok kepentingan. Beberapa keunggulan sistem birokrasi yang berorientasi pelanggan adalah sebagai berikut : •

Sistem berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggung jawab kepada pelanggannya.

•

Sistem berorientasi pada pelanggan mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa.

•

Sistem berorientasi pada pelanggan merangsang lebih banyak inovasi

•

Sistem berorientasi pada pelanggan memberi kesempatan kepada orang memilih diantara berbagai macam pelayanan.

•

Sistem berorientasi pada pelanggan pemborosan lebih sedikit karena pasokan disesuaikan dengan permintaan. 41


•

PL 3201

Sistem berorientasi pada pelanggan mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen.

•

Sistem berorientasi pada pelanggan menciptakan peluang lebih besar bagi keadilan.

7. Pemerintahan Wirausaha: Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan Kata laba masih tabu bagi pemerintahan tradisional karena mereka tidak menganggap mendatangkan uang sebagai pekerjaannya. Sebenarnya jika pemerintah kota dapat memanajemen kotanya agar dapat menghasilkan laba maka laba yang dihasilkan tersebut dapat digunakan oleh publik. Mencetak laba melalui perjanjian pembangunan merupakan salah satu metode yang agresif yang digunakan oleh pemerintahan wirausaha. Karakteristik lainnya dari pemerintahan wirausaha adalah suatu perspektif “investasi”, suatu kebiasaan menghitung laba dari pembelanjaan sebagaimana suatu investasi. Investasi bukanlah cara mendatangkan uang, melainkan cara menyimpan uang.

8. Pemerintahan Antisipatif: Mencegah daripada Mengobati Pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Untuk menghadapi masalah kesehatan pemerintah mendanai pelayanan perawatan kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan pemerintah mendanai lebih banyak polisi. Ada saatnya ketika pemerintah harus lebih memusatkan pada pencegahan, misalnya pada pembangunan sistem air dan pembuangan air kotor untuk mencegah penyakit, pengawasan terhadap makanan untuk mencegah penyakit. Biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih sedikit dari pada menghadapi masalah dan mengobatinya yang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih baik jika pemerintah memiliki antisipasi masa depan, pemerintah dengan pandangan ke depan bukan sekedar mencegah masalah namun bekerja untuk mengantisipasi masa depan. 9. Pemerintahan Desentralisasi: dari Hierarki Menuju Partisipasi dan Tim Kerja Beberapa keunggulan dari lembaga yang terdesentralisasi adalah sebagai berikut:

42


•

PL 3201

Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi; lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah.

•

Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi.

•

Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi.

•

Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya.

10. Pemerintahan Berorientasi Pasar: Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar Beberapa kesulitan pemerintah berdasarkan program jika dibandingkan dengan pasar yaitu program dikendalikan oleh parlemen, bukan oleh pelanggan; program digerakkan oleh politik bukan oleh kebijakan; program menciptakan “bidang tanah”, yang kemudian dipertahankan oleh wakil pemerintahan; program cenderung membentuk sistem pemberian jasa yang terfragmentasi; program tidak swakoreksi; program jarang mati; program jarang mencapai skala kebutuhan untuk membuat dampak yang berarti; program biasanya menggunakan perintah bukan insentif.

11. Mengumpulkan Semua Menjadi Satu Munculnya pemerintahan wirausaha lebih merupakan suatu pergeseran yang tak terhindarkan daripada suatu mode temporer, berarti perubahan ini akan menimpa negara lain juga.

43


PL 3201

Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha Lima Strategi Pendongkrak Tujuan

Strategi Strategi Inti

Pendekatan Kejelasan Tujuan, Peran dan Arah

Insentif

Strategi Konsekuensi

Persaingan terkendali, Manajemen Perusahaan, Manajemen Kinerja

Pertanggungjawaban

Strategi Pelanggan

Pilihan Pelanggan, Pilihan Kompettif, Pemastian mutu pelanggan

Kekuasaan

Strategi Pengendalian

Organisasional, pemberdayaan karyawan, pemberdayaan masyarakat

Budaya

Strategi Budaya

Menghentikan kebiasaan, menyentuh perasaan, mengubah pikiran

Strategi Inti Bagian kritis pertama adalah bagian yang menentukan tujuan sistem dan organisasi pemerintah. Jika organisasi tidak jelas tujuannya atau punya tujuan ganda dan saling bertentangan organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang tinggi. Strategi Konsekuensi Bagian penting kedua adalah menentukan sistem insentif pemerintah. Birokratis memberi insentif yang kuat kepada pegawai untuk taat aturan dan tunduk. Strategi pelanggan Hal penting lainnya adalah memusatkan pada akuntanbilitas, pertanggungjawaban: kepada siapa seharusnya organisasi bertanggungjawab. Tepatnya kelima strategi menyentuh persoalan tanggungjawab. Strategi inti mendefinisikan apa yang harus dipertanggungjawabkan organisasi; strategi konsekuensi menentukan bagaimana organisasi dijaga agar bertanggungjawab, strategi 44


PL 3201

pengendalian mempengaruhi siapa yang akan bertanggungjawab; dan strategi budaya membantu pegawai menginternalisasikan pertanggungjawaban mereka Strategi Kontrol Strategi kontrol ini menentukan letak kekuasaan pengambilan keputusan. Dalam sistem birokrasi, sebagian besar kekuasaan tetap ada di dekat puncak hierarki. Strategi Budaya Strategi budaya menentukan budaya organisasi pemerintah: nilai-nilai, norma, sikapdan harapan pegawai. Budaya sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi, sistem insentif, sistem pertanggungjawabannya, dan struktur kekuasaannya. 4.2 Kritik Terhadap Teori Organisasi publik yang dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien karena kenerjanya akan berjalan lamban. Tetapi birokrasi yang dijalankan oleh misi sebagai tujuan dasarnya akan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Osborne dan Gaebler dimana hal tersebut adalah pilihan yang ekstrim dimana harus dipilih salah satu. Bagaimana mungkin organisasi publik mampu menyingkirkan peraturan, sementara sistem anggaran dan personalia yang ada masih menghendaki peraturan sebagai pengikatnya. Seperti contoh kasus di indonesia bahwa sistem aturan ini diperlukan untuk mengurangi para koruptor beroperasi di birokrasi, adanya sistem peraturan ini akan memberikan prosedur yang jelas sehingga tidak terjadi korupsi yang sulit diatasi. Seperti kasus di Indonesia peraturan dalam birokrasi masih sangat perlu diberlakukan dan dipertegas karena banyak peraturan yang tumpang tindih dan rancu. Lemahnya tanggungjawab birokrasi untuk melayani rakyat oleh pemerintah akan menambah kompleksnya persoalan bukan malah memecahkannya. Menuju Good Governance Civil Society Sistem Kelembagaan

State

Good Governance

Market

45


PL 3201

46


PL 3201

BAB 5 KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan •

Ciri-ciri utama administrasi pembangunan yang utama adalah adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi bagi perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Administrasi pembangunan lebih berorientasi pada peranan serta fungsi pemerintah negara-negara baru berkembang dalam pembangunan nasional secara berencana.

Administrasi pembangunan masih mendasarkan diri pada prinsip-prinsip

administrasi negara dan peralatan analisa administrasi pembangunan masih memakai peralatan analisa administrasi negara. Namun demikian, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. •

Pada pokoknya pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa (dalam perumusan yang terdahulu disebutkan: administrasi (pengendalian usaha) untuk mendorong atau mendukung perubahanperubahan suatu masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari).

•

Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai 2 fungsi, yaitu : Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai the development of administration. Merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (di berbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif.

•

Salah satu kualitas sumberdaya birokrasi yang dituntut oleh good governance adalah kualitas entrepreneurial yang dapat menjembatani antara state dan market. Good governance terbentuk jika terjadi keseimbangan kelembagaan antara state-civil societymarket.

47


PL 3201

DAFTAR PUSTAKA

Blau, Peter dan Marshall W. Meyer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. Nugroho, Riant. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta : Elex Media Komputindo. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. Birokrasi dalam Polemik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo. Osborne, David dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi. Jakarta: Teruna Grafika. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinanaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

48

Manajemen Dan Administrasi Pembangunan Dalam an

Recommend Documents