Nama : Ryolla Zata Qisthina NIM : D1091141023 Mata Kuliah : Manajemen Administrasi Pembangunan REVIEW JURNAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN “IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN” Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan memiliki 2(dua) fungsi, yakni Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Pembangunan administrasi memiliki arti penyempurnaan administrasi yang telah ada, sedangkan administrasi pembangunan memiliki makna administrasi bagi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi satu sama lain guna menghasilkan suatu kebijakan. Peran serta masyarakat ramai sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berhasil dan tercapailah perubahan ke arah moderenisasi, pembangunan bangsa dan pembangnan sosial. Administrasi bagi pembangunan adalah admnistrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajeman pembangunan. Dalam hal ini, manajeman pembangunan tersebut meliputi perencanaan pembangunan, pengerahan sumber daya dan penganggaran. Sedangkan pembangunan administrasi memiliki kelanjutan berupa pembaharuan administrasi. Pembaharuan yang diharapkan berupa perubahan sikap birokrasi dengan unsur birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat; birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya; peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi
memberdayakan;
kebertanggungjawaban.
serta
mengembangkan
keterbukaan
dan
Terdapat 9 fungsi administrasi bagi pembangunan, yakni perencanaan, pengerahan sumber daya, pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan peran informasi. Telah disebutkan bahwa salah satu fungsi administrasi bagi pembangunan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Selain itu, perencanaan merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Perencanaan dalam administrasi pembangunan nantinya merumuskan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik ini salah satunya adalah berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan salah satu bentuk pendelegasin kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah guna mempercepat pembanguna di daerah. RKPD merupakan hasil yang didasarkan atas UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana peraturan ini menyatakan bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. RKPD adalah salah satu hasil perencanaannya. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai contoh terdapat sebuah studi tentang implementasi penyusunan RKPD, tepatnya yakni RKPD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tahun 2014. Berikut merupakan review dari hasil studi tersebut. No 1
Bagian Pendahuluan
Hasil Review Guna mencapai keinginan dalam mempercepat pembangunan daerah maka dibentuklah otonomi daerah, dengan lebih mengoptimalisasai peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (policy maker) harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakat dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk program-program pembangunan yang diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Perencanaan perlu dilakukannya manajemen guna konsistensinya perencanaannya yang ada. RKPD merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
No
Bagian
2
Metode
3
Hasil dan Pembahasan (Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten)
4
Hasil dan Pembahasan (Persiapan Penyusunan RKPD)
5
Hasil dan Pembahasan (Penyusunan Rancangan Awal)
6
Hasil dan Pembahasan (Penyusunan Rancangan RKPD)
7
Hasil dan Pembahasan (Pelaksanaan Musrenbang
Hasil Review Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat memlalui Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Musrenbang berguna untuk menghasilkan prioritas pembangunan serta sinkronisasi saranan, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kampar. RKPD. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah membuat KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kampar Tahun 2014. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar terjadi penyimpangan, yakni berupa ketidaksesuaian jadawal dan format penulisan. Peneliti menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Saat menyajikan data menggunakan interactive model analysis. Tertuang dalam Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 99 ayat (1), RKPD memuat Rancangan kerangka ekonomi, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dari APBD, serta sumber-sumber laun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Kampar disusun oleh Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 101 ayat (1). Dalam Penjelasan Lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Persiapan Penyusunana RKPD terdiri dari 4 langkah, yakni sebagai berikut: a. Penyusunana Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD b. Orientasi mengenai RKPD c. Penyusunana Agenda Tim Penyusunan RKPD, dan d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Kampar. Penyusunan rancangan ini menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Bappeda Kabupaten Kampar melalui Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar telah melakukan Perumusan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar akan tetapi belum melakukan semua rangkaian kegiatan berikut dan membuat format yang sesuai rincian. Penyusunan rancangan RKPD digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten yang merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD. Tahapan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten berupa evaluasi rancangan awal RKP; verifikasi dan integritas rancangan Renja SKPD; penyelarasan penyajian rancangan RKPD; dan ditutup dengan Rapat Pembahasan Rancangan Awal RKPD. Hasil rapat akan menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014. Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD. Musrenbang ini diselenggarakan pada 25- 27 Maret 2013 dengan peserta SKPD, Muspida, LSM, Lembaga Keuangan, Tokoh Masyarakat dan
No
Bagian RKPD)
8
Hasil dan Pembahasan (Perumusan Rancangan Akhir RKPD) Hasil dan Pembahasan (Penetapan RKPD) Hasil dan Pembahasan (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten)
9
10
11
Simpulan
Hasil Review Lembaga Perguruan Tinggi. Peserta selanjutnya dibagi menjadi 5 kelompok diskusi, yakni kelompok Akhlak Moral, Ekonomi Kerakyatan, SDM, dan Kesehata dan Infrastruktur. Rancangan akhir RKPD Kabupaten dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang Kabupaten dengan memperhatikan hasil musrenbang Provinsi dan Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 diresmikan melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013. Penetapan RKPD ini selanjutnya dijadikan acuan dalam penyempurnaan Renja SKPD. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi penyusunan RKPD Kabupaten Kampar, yakni sebagai berikut; a) Regulasi, berkaitan dengan perubahan peraturan dna keputusan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembagunan Daerah. b) Komitmen, berkaitan dengan kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan Kepala Daerah dan Kepala SKPD dalam melaksanakan Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan yang ada. c) SDM, berkaitan dengan kemampuan dari aparatur pada SKPD dalam melakukan tugasnya. d) Perangkat pendukung, berkaitan dengan ketersediaan perangkat pendukung yang dapat membantu aparatur yang akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat kesalahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 yakni berupa Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kampar seharusnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kampar tetapi untuk Kabupaten Kampar ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar serta adanya beberapa format yang belum disesuaikan dengan peraturan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Regulasi, Komitmen, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung.
Sumber: Yulison, Benni dan Isril. (2014). “Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten”. Jurnal Administrasi Pembangunan. II(III), hal 241- 246. Disadur dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180276&val=2266&titl e=IMPLEMENTASI%20PENYUSUNAN%20RKPD%20KABUPATEN pada 6 Maret 2017 Djumiarti,
Titik.
2010.
Administrasi
bagi
Pembangunan:
Manajemen
Pembangunan. Disadur dari http://eprints.undip.ac.id/9849/1/administrasibagi-pembangunan-manajemen-pembangunan_%5BRead-Only%5D.pdf pada 16 maret 2017
