ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN ZAKAT Oleh Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI ( Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang )
ABSTRAK Para ahli hukum sepakat berpendapat bahwa zakat itu hukumnya wajib, karena merupakan perintah Allah dan perintah Rosulullah SAW yang merupakan hukum Islam yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan dan pribadi bagi orang yang melaksanakannya. Dimana cara pengelolaannya dan pelaksanaannya sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan Al Qur’an yaitu kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). Para ahli berpendapat sebaiknya dianjurkan untuk dikelola dan dilaksanakan melalui suatu Badan atau Rumah Zakat. Sehingga zakat akan lebih baik dalam membantu pendapatan keuanga negara, terutama sekali membantu kepada orang yang berhak menerimanya. A. PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun Islam memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi. Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara professional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer seperti zakat penghasilan (al-maal al-mustafad). Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan professional, amanah dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama para muzakki terhadap para amil zakat juga menjadi salah satu masalah
1
yang perlu mendapat perhatian. Selain itu kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah juga masih harus ditumbuhkan. Kegiatan pelayanan dan sosialiasi yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan pola-pola selama ini perlu diinovasi dengan menggunakan system manajemen modern dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, sehingga setiap data maupun informasi dapat diolah secara akurat dan dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat. B. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan tuntunan syari’at. b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. b. Sasaran a) Peningkatan kesadaran berzakat. b) Pendistribusian yang proporsional dan mengacu kepada kemashlahatan umum. c) Peningkatan tarap ekonomi umat. d) Peningkatan profesionalisme pengurus BAZ dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah.
Paradigma Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengolaan zakat yang diantara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pengelolan zakat oleh lembaga amil zakat, memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan displin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat 2
dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala perioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Pengelolaan Zakat 1. Pengelolaan zakat sesuai pasal 4 UU No.38/1999 berazaskan. a. Iman dan takwa b. Keterbukaan c. Kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 2. Tujuan pengelolaan zakat sesuai pasal 5 UU No.38/1999 : a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 3. Ruang lingkup pengelolaan zakat menurut pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: "Pengolahan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan mencakup mengumpulkan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat". 4. Kegiatan zakat meliputi- pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. C. PERAN PEMERINTAH 1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan: perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat (Pasal 3). 2. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 3. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 4. Amil Zakat adalah Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Keorganisasian Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan pasal 6 ayat 5
terdiri dari :
1. Dewan Pertimbangan 3
2. Komisi Pengawas 3. Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan 1. Susunan Dewan Pertimbangan BAZ terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota. 2. Dewan Pertimbangan mempunyai peran dan fungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat 3. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas : a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat. c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat. Komisi Pengawas 1. Susunan Komisi Pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota. 2. Komisi Pengawas mempunyai peran dan fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. 3. Komisi Pengawas mempunyai tugas : a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. d. Melakukan pemeriksaan opersional dan pemeriksaan syariah dan peraturan undangundang. e. Menunjuk Akuntan Publik. Badan Pelaksana Badan Pelaksana terdiri dari oleh 2 lembaga yaitu : 4
1. Badan Pelaksana BAZ (BP BAZ) 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) D. TUGAS, PERAN DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA 1. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 8). 2. Badan Amil Zakat bertanggungjawab sesuai dengan tingkatannya, (Pasal 9). 3. Badan Pelaksana mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan dan pendayagunaan zakat. 4. Badan Pelaksana mempunyai tugas : a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. c. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Audit d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan Kerja BAZ Provinsi dan BAZ Kab/Kota Hubungan Badan Amil Zakat Provinsi dengan BAZ Kabupaten/Kota mempunyai hubungan kerja yang bersifat : - Koordinatif - Konsultatif - informatif Tata Kerja 1. BAZ Provinsi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antara Badan Amil Zakat di semua tingkatan. 2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf pelaksana. 5
3. Setiap Ketua Bidang meyampaikan laporan kepada Ketua Badan Amil Zakat melalui Sekretaris. Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala. 4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ akan diolah dan digunakan sebagai bahan : a. untuk menyusun laporan lebih lanjut. b. untuk memberikan arahan kepada staf pelaksana. 5. Setiap pimpinan satuan organisasi BAZ masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala. Manajemen Terpadu Badan Amil Zakat melakukan Akuntabilitas manajemen dengan tiga pilar utama: 1. Amanah Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 2. Profesional Efesiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus. 3. Transparan Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 1. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dengan tugas untuk melayani Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq. 2. UPZ BAZ adalah satuan organisasi dalam koordinasi BAZ yang dibentuk pada Dinas/Instansi/Lembaga/ Kantor Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di tingkatnya. 3. Keputusan pembentukan UPZ dikeluarkan oleh Ketua BAZ. 4. UPZ bertugas pengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpul BAZ. 5. Kepengurusan UPZ terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa, orang anggota. 6. Masa kerja Pengurus UPZ paling lama 3 tahun. 6
7. UPZ tidak bertugas menclayagukan zakat, kecuali ada kesepakatan antara Pengurus BAZ Provinsi dengan UPZ. E. SISTEM PENGUMPULAN a. Zakat terdiri dari zakat maal (harta) dan zakat fitrah (pasal 11 ayat 1). b. Harta yang dikenai zakat (pasal 11 ayat 2) adalah : 1) Emas, perak, dan uang 2) Perdagangan dan perusahaan 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan 4) Hasil pertambangan 5) Hasil peternakan 6) Hasil pendapatan dan jasa 7) rikaz. c. Zakat, infaq dan shadaqah perorangan pada instansi/lembaga setiap bulan dikumpulkan melalui UPZ. d. Zakat, infaq dan shadaqah badan dan perorangan dikumpulkan juga secara langsung oleh Pengurus BAZ Provinsi. e. Untuk
kepentingan
Muzakki,
BAZ
Provinsi,
Kabupaten/Kota
mengirimkan
pemberitahuan kepada muzakki badan/perorangan untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Perhitungan Zakat Sendiri. f. Pengurus BAZ dapat membantu Muzakki dalam menghitung zakatnyaPenghitungan zakat dilakukan menurut nishab, kadar dan waktunya berdasarkan ketentuan hukum agama. g. Pengurus BAZ menerima zakat dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. h. Pengurus BAZ selain menerima zakat dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13) i. Bukti setor zakat mencantumkan hal-hal sebagai berikut : a) Nama BAZ dan logonya serta alamat. b) Nomor urut bukti setor. c) Nama Muzakki, Alamat Muzakki, Telepon, Fax, dan email. d) NPWZ (nomor Pokok Wajib Zakat) terdiri dari 15 digit : - 2 digit pertama kode Muzakki. 01 Muzakki perorangan, 02 Muzakki Perusahaan.
7
- 6 digit kedua menjelaskan nomor urut Muzakki. Penulisan dimulai dari digit terakhir, misalnya nomor urut muzakki 1, maka ditulis 000001. - 1 digit ketiga, menjelaskan kode lembaga amil. A
: Kode BAZNAS
B
: Kode BAZDA
C
: Kode LAZNAS
D
: Kode LAZDA
E
: Kode UPZ
- 3 digit keempat nomor urut Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 005. - 3 digit kelima nomor urut Kabupaten/Kota, misalnya muzakki Palembang, yaitu 011. e) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), KMJ (Kartu Jamaah Masjid), Nama Masjid. f) Jumlah setoran dengan dicancumkan tahun haul dan diberikan penjelasan : 1) Penyetoran zakat, 2) Penyetoran infaq, 3) Shadaqah, 4) Wakaf, 5) Waris, 6) Kafarat dll g) Nama dan Tanda Tangan penyetor h) Nama, tanda tangan dan jabatan petugas BAZDA Provinsi serta tanggal penerimaan setoran. i) Bukti Setor Zakat dibuat dalam rangkap 5 dengan distribusi : 1) Lembar asli
: untuk Arsip Pajak
2) Lembar kedua
: untuk Arsip Wajib Zakat
3) Lembar ketiga
: untuk Arsip BAZ
4) Lembar Keempat : untuk Arsip UPZ 5) Lembar kelima
: untuk Bank Tempat Menyetor.
Pengurus BAZ penerima setoran Zakat, Infaq dan Shadaqah ditampung dalam rekening Dana BAZ. j) Zakat yang ditunaikan melalui BAZ dapat dikurangkan dari penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8
F. SISTEM PENYALURAN Dasar-dasar pertimbangan 1. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Bab V pasal 16 ayat (2) dijelaskan "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif". Pasal 17 menegaskan bahwa : "Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan untuk usaha produktif". 2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Pasal pada masing-masing daerah. Untuk Provinsi Sumatera Selatan Perda Nomor 6 Tahun 2005 pasal 10 menjelaskan bahwa : Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. 3. Zakat sebagaimana Rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat, mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya, zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seseorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. 4. Hendaknya zakat diposisikan sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Oleh karenanya kita perlu bersama-sama mengubah pandangan mengenai zakat sebagai "dana bantuan" yang semata-mata sebagai alat belas kasihan orang-orang kaya kepada orang miskin. 5. Menurut DR. Yusuf Qardhawi: a. Apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran ada, zakat harus dibagikan kepada semua mustahiq. Hal itu tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya. Sebab terkadang ada pada suatu daerah seribu orang fakir, sementara dari orang yang berhutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Pendapat Imam Malik dan Ibnu Syhab mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya. b. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan. Juga diperbolehkan melebihkan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan. c. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat. d. Bagian ‘amilin tidak boleh lebih dari 1/8.
9
6. Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul melalui BAZ didistribusian kepada yang berhak menerimanya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 7. Penyaluran dana yang terkumpul dapat bersifat konsumtif dan dapat bersifat produktif dengan memperioritaskan mustahiq di wilayahnya. 8. Khusus dana zakat disalurkan kepada 8 (delapan) asnaf dan dana lainnya diprioritaskan untuk menunjang usaha produktif. 9. Pendistribusian dana zakat kepada 8 asnaf diatur sesuai persetujuan Dewan Pertimbagan, misalnya : a.
Fakir/Miskin+ Riqab+ Gharimin
: 50 %
b.
Sabilillah + Muallaf
: 25%
c.
Ibnu Sabil
: 12,5%
d.
Amilin
: 12,5%
10. Penyaluran DANA BAZ bersifat : a. Bantuan sesaat (konsumtif), yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. b. Bantuan
Pemberdayaan
(produktif),
yaitu
membantu
mustahiq
untuk
meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. 11. Dana dari infaq, shadaqah, hibah dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif. Sementara untuk wasiat dan waris didistribusikan sesuai dengan permintaan dari pemberi wasiat dan waris. Apabila tidak ditentukan oleh pemberi wasiat, maka dana keduanya didayagunakan untuk keperluan produktif. 12. Dana BAZ didistribusikan dengan persyaratan: a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf. b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 13. Bantuan dana BAZ baik bantuan sesaat maupun bantuan pemberdayaan dapat terdiri : a. Bantuan uang konsumtif bagi fakir dan bagi kaum miski.n b. Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/ rumah sakit bagi fakir dan miskin. c. Bantuan untuk anak yatim. d. Bantuan makanan bulanan bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah. e. Bantuan pendidikan, bea siswa, uang sekolah dan uang kursus atau uang kursuskursus.
10
f. Bantuan untuk sarana sekolah dan pembangunan gedung sekolah, panti asuhan, pesantren dan madrasah. g. Bantuan sarana hiclup bagi fakir dan miskin seperti; sews rumah, bantuan perumahan dan tempat tinggal. h. Bantuan operasional kepada masjid dan mushalla. i. Bantuan untuk pendirian dan pembangunan masjid atau langgar/musholla. j. Bantuan rehabilitasi/perbaikan bangunan masjid/musholla. k. Bantuan penambahan sarana pokok/pendukung masjid/mushollah. l. Bantuan Pembangunan Rumah Sakit, Poloklinik dan Puskesmas. m. Bantuan untuk pembelian al-Qur'an dan buku-buku agama lainya. n. Bantuan program dakwah o. Bantuan kepada muallaf p. Bantuan untuk menyelesaikan hutang q. Bantuan untuk ibnu sabil. r. Bantuan berniaga untuk pemula dan mereka yang berbakat wiraswasta. s. Bantuan bencana alam. t. Bantuan untuk guru TK/TPA dan Madrasah. u. Bantuan untuk Desa Binaan. 14. Penyaluran BANTUAN DANA BAZ keluar wilayah kerjanya terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau yang berada di wilayah tersebut. 15. Mustahiq yang akan menerima BANTUAN DANA BAZ yang bersifat produktif dengan mengisi formulir isian mencantumkan: a. Nama mustahiq, alamat mustahiq, pekerjaan dan daftar keluarga. b. Rekomendasi dari Ketua RT/RW c. Usul dan alasan untuk menerima bantuan Dana BAZ. d. Jenis bantuan yang diharapkan dan jumlahnya e. Keterangan mengenai Bantuan yang pernah diterima mustahiq dan instansi atau organisasi yang telah memberikan bantuan tersebut. f. Rekomendasi dari atasan tempat kerja jika mustahiq bekerja, atau g. Rekomendasi dari Pengurus UPZ, dimana mustahiq menjada anggota instansi tempat UPZ berada, atau h. Rekomendasi
dari
Ketua
Majelis
Taklim/
Pengurus
Masjid/Pengurus
Mushalla/Pengurus Langgar, atau 11
i. Rekomendasi dari Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan. 16. Pendayagunaan DANA BAZ untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Terdapat usaha atau usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan b. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. 17. Pendayagunaan DANA BAZ dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Dilakukan studi kelayaan. b. Ditetapkan jenis usaha produktif c. Dilakukan bimbingan dan penyuluhan d. Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan e. Dilakukan evaluasi f. Membuat laporan. Bidang Sasaran Penyaluran 1. Pendidikan 2. Ekonomi 3. Kesehatan 4. Sosial 5. Dakwah
G. KESIMPULAN Zakat yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahiq lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan Negara (Negara Islam). Berbeda dengan di Indonesia ini, pada umumnya anggota masyarakat langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak, walaupun sudah mulai berjalan peenyerahan zakat kepada BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah). Pada akhir-akhir ini yang pada umumnya di Indonesia sudah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) baik tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota dan bahkan tingkat kecamatan.
12
DAFTAR PUSTAKA Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta, 1996. Departemen Agama RI, Pedoman Zakat 9 Seri Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1998 – 1999. Departemen Agama RI, Pembinaan Lembaga Amil Zakat, 2004. Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, Jakarta, 2009. Departemen Agama RI, Fiqh Zakat, Jakarta, 2008. Syauqi Ismail Syahatih, Penerapan Zakat dalam Dunia Modern, Jakarta, 1987. Yusuf Qodowi, Hukum Zakat, Litera Antar Nusa dan Mizan, Jakarta – Bandung, 1996.
13
