MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
NO
URAIAN
1. 2.
SK Tim Perencana Puskesmas SOP Perencanaan Tingkat Puskesmas Semua bentuk dokumentasi perencanaan H.asil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan lain Bukti dokumen pertemuan perencanaan (undangan, notulen, daftar hadir, hasil kesepakatan dll) RUK dan RPK Puskesmas, apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat? Ketersediaan pedoman perencanaa Tin gkat Puskesmas Kemenkes Kemenkes RI Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas Adakah keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi puskesmas? RUK dan RPK Puskesmas yng terintegrasi dengan rencana lima tahunan SPM Puskesmas dan PKP Bukti penguatan SDM untuk perencanaan (fishbone, FGD< spider plot dll) Bukti pertemuan penguatan SDM untuk perencanaan (undangan, daftar hadir, notulen dll) Adanya dokumen SPM Kesehatan Kota dan rencana pencapaian SPM Kota yang menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan Bukti keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (forum desa, kecamatan, survey data, dll)
3. 4.
5.
6.
7. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
15
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM AUDIT INTERNAL
NO URAIAN
1. 2. 3.
SK Tim Audit Internal SOP Audit Isi audit internal
Program kerja/perencanaaN kerja/perencanaaN audit dalam setahun 4. Semua bentuk dokument 5. Dokumen pertemuan – pertemuan audit berkala 6. Laporan hasil audit dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan penanggung jawab Manajmen Mutu dan Pennanggung Jawab Upaya Puskesmas 7. Dokuimentasi Dokuimentasi form-form audit 8. Tndak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal 9. SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit 10. Dokumentasi pencatatan hasil dan tindak lanjut audit
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO
1.
URAIAN
Panduan Manual Mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan penyelenggara program 2. Perencanaan mutu, Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masingmasing upaya kesehatan 3. Sk penanggung Jawab manajemen mutu 4. Sop pelaksanaan kegiatankegiatan upaya 5. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab penannggung Jawab manajemen mutu 6. Bukti pedoman peningkatan mutu dan kinerja disusun bersama oleh penanggung jawab manajemen mutu dengan kepala Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas 7. SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu 8. Kebijakan mutu dan tata nilai yang disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) mutu / Pedoman Peningkatan Mutu Puskesmas 9. Bukti pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas 10. Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkAtkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto, banner)
KELENGKAPAN KETERANGAN ADA BELUM ADA
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO
9.
10.
11. 12. 13. 14. 15.
16.
17.
18. 19.
20.
21.
URAIAN
Bukti pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkAtkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto, banner) Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Bukti notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) SOP pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bukti dokumen hasil pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) trmasuk rekomendasi, rencana tindak lanjjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut Pemahaman peran masingmasing dalam peningkatan mutu Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing dalam peningkatan mutu Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaannya SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik Analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan tindakan korektif ---SOP tindakan korektif
KELENGKAPAN KETERANGAN ADA BELUM ADA
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO
URAIAN
22. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai 23. Analisis masalah mutu/hasil yang tidka sesuai dan perencanaan perbaikan mutu dalam setahun 24. SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap mutu pelayanan 25. SK, pedoman dan SOP pengendalian dokumen 26. SOP pengendalian rekaman 27. Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerqangka acuan dan SOP 28. Semua dokumen pertemuanpertemuan tim mutu 29. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan
KELENGKAPAN KETERANGAN ADA BELUM ADA
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
NO
1.
URAIAN
SK penanganan keluhan pelanggan 2. SOP penanganan keluhan pelanggan 3. SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 4. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik 5. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 6. Bukti evaluasi terhadap keluhan dan umpan balik 7. Bukti form survei, banner penanganan keluhan pelanggan 8. Semua bentuk dokumen penanganan keluhan pelanggan 9. Dokumen pertemuan evaluasi penanganan keluhan pelanggan (undangan, daftar hadir, notulen dll) 10. Laporan-laporan hasil analisis penanganan keluhan pelanggan 11. Hasil evaluasi dan bukti RTL penanganan keluhan pelanggan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENGORGANISASIAN PUSKESMAS
NO
URAIAN
1.
SK semua jenis pertemuan rutin SOP semua bentuk pertemuan (lokmin, lokbul, RTM, staf meeting dll) SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan Bukti pendokumentasian prosedur pencatatan dan pelaporan SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalahmasalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala DKK SK kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program PKM, SOP komunikasi dan koordinasi Kajian terhadap struktur organisasi PKM Tindak lanjut hasil Kajian terhadap struktur organisasi PKM SK kepala Puskesmas tentang Visi, misi, tujuan dan tata nilai PKM SOP tentang Visi, misi, tujuan dan tata nilai PKM SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan PKM Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelengaraan program dan pelayanan SOP pengarahan oleh Ka UPT maupun PJ progran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENGORGANISASIAN PUSKESMAS
NO
URAIAN
15. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan 16. SK Ka. UPT dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan upaya puskesmas 17. Semua bentuk dokumentasi pertemuan, notulensi, undangan, daftar hadir dll
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN SDM
NO
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
13. 14.
15.
16.
17.
URAIAN
Kepala PKM (dokumen persyaratan kompetensi, uraian tugas, ijazah, sertifikat, dll Bukti analisis kebutuhan tenaga Persyaratan kompetensi untuk setiap tenaga kesehatan Hasil evaluasi penerimaan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana ... Uraian tugas untuk tenaga yang ada Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan Uraian tugas Ka. UPT, PJ program, dan pelaksana program Persyaratan kompetensi Ka. UPT, PJ program, dan pelaksana program Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, Ka. UPT, PJ program, dan pelaksana program Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di pkm yang update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan Sk ka. Upt tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Ka. Upt, PJ program dan pelaksana yg baru KAK program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi SOP utk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN SDM
NO
URAIAN
KELENGKAPAN ADA
18. Perencanaan SDM berdasarkan standar 19. Perencanaan pengembangan SDM 20. Bukti analisis kompetensi SDM 21. Daftar bezeting 22. Tupoksi semua SDM 23. SK dan SOP orientasi pegawai baru 24. Perencanaan diklat 25. Analisis struktur organisasi 26. Bukti Penilaian kinerja SDM 27. Kumpulkasn semua sertifikat/kompetensi 28. Bukti kegiataN harian 29. Bukti usulan SDM ke DKK
BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM SARANA PRASARANA
NO
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
10.
11. 12. 13. 14.
15.
16.
17. 18.
URAIAN
Bukti analisis pendirian pkm Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian pkm Bukti izin operasional PKM Jadwal pemeliharan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring pemeliharaan sarana prasarana Monitoring fungsi prasarana yang ada bukti tindak lanjut monitoring pemeliharaan sarana prasarana Daftar inventaris peralatan medis dan non medis Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan SK, uraian tugas dan tanggUng jawab pengelola barang Daftar inventaris sarana prasarana Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana penanggUng jawab pengelola barang, gudang tempat penyimpanan sarana prasarana Ketersediaan tempat dan pemenuhan persyaratan penyimpanan Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya Sk penanggung jawab kebersihan lingkungan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM SARANA PRASARANA
NO
URAIAN
19. Program kerja kebersihan lingkungan 20. Sk penanggung jawab kendaraan 21. Program kerja perawatan kendaraan 22. Bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan 23. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris 24. Perencanaan sarana prasarana berdasarkan standar 25. Perencanaan pengembangan sarana prasrana, daftar/form kerusakan barang, SOP perbaikan barang, bukti perbaikan sarana prasarana, bukti kalibrasi, laporan pencatatan, buku pengelolaan barang dll
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM KAJI BANDING, JEJARING
NO
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11.
12. 13.
14.
15. 16. 17.
18. 19.
URAIAN
Perencanaan Kaji Banding, Rencana Kaji Banding, KAK kaji banding Instrumen kaji banding Dokumen pelaksanaan kaji banding Analisis hasil kaji banding RTL kaji banding Hasil evalasi dan tindak lanjut terhadap penyelengaraan kegiatan kaji banding, analisis kaji banding SK, SOP kaji banding KAK, laporan evaluasi RTL Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas yankes yg ada di wilayah kerja Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas yankes.... Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan laporannya Sk ka. uPt tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerjasama pihak ketiga Sk penetapan pengelola kontrak kerja Dokumen kontrak/kerjasama dg [pihak ketiga Kejelasan indikator dan standar kinerja pada Dokumen kontrak Sop monitoring kinerja pihak ketiga Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM KAJI BANDING, JEJARING
NO
URAIAN
20. SOP monitoring kinerja pihak ketiga 21. Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga 22. Bukti tindak lanjut hasil monitoring
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PERGERAKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
NO
1.
URAIAN
SK SOP komunikasi dg masyarakat 2. Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yg melayani program dan akses thd PKM 3. Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 4. Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan 5. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses 6. Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat pengguna pelayanan dengan pengelola dan atau pelaksana 7. Uraian tugas kepala PKM, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yg menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 8. SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pkm 9. SOP komunikasi dg sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program dan kegiatan PKM 10. Bentuk forum lintas sektor 11. Bentuk pertemuan lintas sektor, tokoh masyarakat 12. Dokumentasi, notulensi, daftar hadir, undangan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO
1. 2.
3. 4.
5.
6.
7.
8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
URAIAN
Penilaian kinerja manajerial SOP Penilaian kinerja manajerial oleh pimpinan dan manajerial Indikator2 yg ditetapkan untuk Penilaian kinerja Rencana monitoring dan Penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya Hasil Penilaian kinerja dan distribusi hasil Penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait Hasil membandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dg PKM lain serta tindak lanjutnya Rekam tindak lanjut Penilaian kinerja dalam bentuk perbaikan kinerja RUK yang memuat data dan analisis Penilaian kinerja Pemahaman hasil Penilaian kinerja untuk perencanaan PKM Laporan Penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada DKK SOP pengarahan oleh KA. UPT ataupun PJ program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bukti bukti pelaksanaan pengarahan SOP Penilaian kinerja, bukti Penilaian kinerja Struktur organisasi tiap program SOP pencatatan dan pelaporan Dokumen pencatatan dan pelaporan KAK, SOP, instrumen ttg akuntabilitas PJ program dan pelaksana kegiatan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO
URAIAN
19. SK Ka.UPT dan pendelegasian wewenang 20. SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada PJ program dan pimpinan PKM utk perbaikan kinerja 21. Bukti bukti pelaksanaan monitoring olhe pimpinan dan PJ program 22. SK Ka UPT ttg penetapan indikator prioritas utk monitoring dan menilai kinerja 23. SK Ka.DKK ttg indikator 2 prioritas dalam pelayanan kesehatan di kota 24. SOP monitoring, analisis thd hasil dan tindak lanjut monitoring 25. Revisi rencana , program kegiatan , pelaksanaan program berdsara hasil monitoring 26. Hasil evaluasi thd pelaksnaan kegiatan apakah sesuai jadwal atau tidak 27. SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan 28. Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan 29. SOP ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah2 spesifik dalam penyelenggaraan program dan pealyanan di PKM 30. Hasil kajian thd masalah2 spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di PKM 31. Hasil kajian thd masalah2 yg potensial terjadi dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di PKM
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO
URAIAN
32. Bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan PKM serta tindak lanjutnya 33. Bukti pemberian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program dan pelayanan puskesmas serta tindak lanjutnya 34. Hasil evaluasi pemberian apakah sesuai kebutuhan dan konsisten 35. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanna PKM 36. SOP koordinasi dalam pelaksanaan program 37. Laporan kinerja, hasil analisa data kinerja
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN RESIKO
NO
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13.
14.
15.
16. 17.
URAIAN
Sk, Sop Keg Iatan Yg Bisa Menimbulkan Resiko Panduan, KAK, Kegiatan Yg Bisa Menimbulkan Resiko SK Ka.UPT ttg penerapan menejemen resiko dlm pelaksananan program maupun pelayanan di PKM Denah letak APAR dan jalur evakuasi SOP ttg penyelenggaraan program SOP ttg penyelenggaraan pelayanan SOP ttg tertib administratif Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan Pelaksanaan SOP, tertib administrasi, dan pengembangan teknologi SOP tentg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan SK Ka. UPTt penerapan manajemen resiko Panduan manajemen resiko Hasil pelaksanaan manajemen resiko, identifikasi resiko, analisis resiko, pencegahan resiko hasil kajian dan tindak lanjut terhadap lingkungandan pencegahannya Dokumentasi pelatihan2 tiap kegiatan yang bisa menimbulkan resiko Pencegahan kejadian resiko Jalur evakuasi dll
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM KEUANGAN
NO
1.
URAIAN
Pipinan PK mengikutsertakan PJ upaya kesehatn dan pelaksana daalam peneglolaan anggaran PKM mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring anggaran 2. SK uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 3. Panduan penggunaan anggran 4. Pedoman pengelolaan keuangan sesuai dg yg tersedia di PKM mis., BOK, jamkesmas 5. Panduan pembukuan anggran 6. Sop audit penilaian keinerja peneglola keuangan 7. Hasil audit pengelola keuangan 8. Panduan pengelolaan keuanagn, dokumen rencana anggaran , dokumen proses pengelolaan angagran 9. Dokumen laporan dan pertanggunga jawaban keuanagan 10. Pedoman pengelolaan keuanagn program dari DKK 11. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SISTEM MONITORING UKP
NO
URAIAN
KELENGKAPAN ADA BELUM ADA
KETERANGAN
1.
Sistem penilaiann kinerja klinis 2. Sistem penilaian pencapaian sasaran keselamatan pasien 3. Sistem penilaian kinerja dan perilaku SDM klinis dan rekredensial 4. Sistem penyususnan dan monitoring pelaksanaan pedoman praktik klinis 5. Sistem pelaporan dan tindak lanjut jika terjadi KTD, KTC, KNC, KPC 6. Sistem penyelenggaraann diklat mutu dan keselamatan pasien untuk praktisi klinis 7. Sistem penerapan manajemen risiko pada area prioritas 8. Sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan laboratorium 9. Sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan obat 10. Sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan radiodiagnostik 11. Sistem evaluasi kontrak kerja klinis
Adapun data kinerja dan status kesehatan masyarakat diperoleh dari Sistem Informasi Puskesmas. Data yang dikumpulkan adalah: (1) Data dasar, yang mencakup: a) Identitas Puskesmas; b) Wilayah kerja Puskesmas c) Sumber daya Puskesmas, meliputi: sarana Puskesmas;
Manajemen Puskesmas;
Gedung dan
Jejaring Puskesmas, lintas sektor serta potensi sumber daya lai nnya;
Sumber
daya manusia kesehatan; dan Ketersediaan dan kondisi peralatan Puskesmas. (2) Data UKM Esensial, yaitu: a) Promosi Kesehatan; b) Kesehatan Lingkungan; c) Pelayanan Gizi KIA-KB; d) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; e) Surveilans dan Sentinel SKDR; dan f) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. -18- (3) Data UKM Pengembangan, antara lain: a) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); b) Kesehatan Jiwa; c) Kesehatan Gigi Masyarakat; d) Kesehatan Tradisional dan Komplementer; e) Kesehatan Olahraga; f) Kesehatan Kerja; g) Kesehatan Indera; h) Kesehatan Lanjut Usia; dan/atau i) Pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas. (4) Data UKP, antara lain: a) Kunjungan Puskesmas; b) Pelayanan Umum; c) Kesehatan Gigi dan Mulut;
dan d) Rawat Inap, UGD, Kematian, dll. (5) Data Keperawatan Kesehatan Masyarakat, data laboratorium, dan data kefarmasian. (6) Kondisi keluarga di wilayah kerjanya yang diperoleh dari Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga) melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Setiap keluarga pada wilayah kerja Puskesmas akan terpantau kondisi status kesehatan sebuah keluarga terkait 12 indikator utama sebagai berikut: a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; -19- h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; i. anggota keluarga tidak ada yang merokok; j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tingkat keluarga, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat Puskesmas. Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut: 1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat 2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat 3) Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat
