TUGAS KEWARGANEGARAAN “UNDANG – UNDANG DASAR 1945”
Nama Anggota : 1. ". ). 4. 5.
Visti Ajng A. #$%is &n'a( A. An'ini A,-i%ia S. Di Dia /$t-i E. Si Siti 0$-nia
! 115130101111067 115130101111067 ) ! 1"51)*1**111*19 + ! 1"51)*1**111*"* + ! 1"51)*1**111*"1 + ! 1"51)*1**111*"" +
/RGRA2 KEDKTERAN 3EWAN UN&VERS&TAS RAW&A#A 2A6ANG "*15
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memahami Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan lebih lengkap dan tepat bila ditelusuri asal mula kelahirannya terlebih dahulu. Setelah itu baru tentan tentang g prose proses s perum perumus usann annya, ya, substa substans nsii iisin sinya ya (term (termasu asuk k peruba perubahan hannya nya), ), gerakpelak gerakpelaksana sanaannya annya,, dan terakhir terakhir penerapann penerapannya. ya. UUD 1945 yang disahkan disahkan oleh !!"# tanggal 1$ %gustus 1945 terdiri atas !embukaan, &atang 'ubuh, dan !enelasan. "etiganya sebagai satukesatuan pemahaman UUD (hukum dasar tertulis) yang utuh. %rtinya, !enelasan sebagai kelengkapan kelengkapan dari &atang 'ubuh* 'ubuh* &atang 'ubuh sebagai per+uudan dari !embuk !embukaan. aan. !embuk !embukaan aan sendiri sendiri merupak merupakan an 'eks !oklam !oklamasi asi yang terini terini dan lengkap. -ukum dasar meliputi dua maam, yaitu hukum dasar tertulis (UndangUndang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis yang disebut onensi. "arena rumusannya tertulis maka UndangUndang Dasar tidak mudah berubah. &erdas &erdasark arkan an si/atd si/atdan an /ungsi /ungsinya nya Undang UndangUn Undan dang g Dasar Dasar adalah adalah naska naskah h yang yang memaparkan kerangka dan tugastugas pokok dari badanbadan pemerintahan suat su atu u
0egar egara a
dan
menen enenttukan ukan
pok pokokpo kpok kok
arak araker era a
bad badan anbad badan
pemerintahan suatu 0egara dan menentukan pokokpokok ara kera badan badan tersebut. onensi merupakan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturanaturan
dasar
yangtimbul
dan
terpelihara
dalam
praktek
penyelenggaraan negara meskipun si/atya tidak tertulis. Undang-Un Undang-Undang dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945, atau disingkat disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat Indonesia saat ini !ada kurun "aktu "aktu tahun 1999 1999--#$$# #$$#,, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan %amandemen&, 'ang mengub mengubah ah susuna susunan n lembag lembaga-l a-lemb embaga aga dalam dalam sistem sistem ketata ketataneg negaraa araan n Republ Republik ik Indone Indonesia sia (atar (atar belakang terbentukn'a UUD 1945 bermula dari janji )epang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia Indonesia di kemudian hari )anji tinggalah janji, setelah )epang berhasil memukul memukul mundur mundur tentara *elanda, malah mereka sendiri 'ang menindas kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumn'a
1.2 Tujuan
Tujuan dari makalah ini 'aitu akan membahas lebih lanjut mengenai Undang- Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga Negara dan hubungann'a Dengan mempelajari proses tersebut maka kita akan lebih memahami memahami kedudukan kedudukan !an+asila !an+asila sebagai dasar negara 'ang realisasin'a realisasin'a sebagai sebagai sumber sumber
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memahami Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan lebih lengkap dan tepat bila ditelusuri asal mula kelahirannya terlebih dahulu. Setelah itu baru tentan tentang g prose proses s perum perumus usann annya, ya, substa substans nsii iisin sinya ya (term (termasu asuk k peruba perubahan hannya nya), ), gerakpelak gerakpelaksana sanaannya annya,, dan terakhir terakhir penerapann penerapannya. ya. UUD 1945 yang disahkan disahkan oleh !!"# tanggal 1$ %gustus 1945 terdiri atas !embukaan, &atang 'ubuh, dan !enelasan. "etiganya sebagai satukesatuan pemahaman UUD (hukum dasar tertulis) yang utuh. %rtinya, !enelasan sebagai kelengkapan kelengkapan dari &atang 'ubuh* 'ubuh* &atang 'ubuh sebagai per+uudan dari !embuk !embukaan. aan. !embuk !embukaan aan sendiri sendiri merupak merupakan an 'eks !oklam !oklamasi asi yang terini terini dan lengkap. -ukum dasar meliputi dua maam, yaitu hukum dasar tertulis (UndangUndang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis yang disebut onensi. "arena rumusannya tertulis maka UndangUndang Dasar tidak mudah berubah. &erdas &erdasark arkan an si/atd si/atdan an /ungsi /ungsinya nya Undang UndangUn Undan dang g Dasar Dasar adalah adalah naska naskah h yang yang memaparkan kerangka dan tugastugas pokok dari badanbadan pemerintahan suat su atu u
0egar egara a
dan
menen enenttukan ukan
pok pokokpo kpok kok
arak araker era a
bad badan anbad badan
pemerintahan suatu 0egara dan menentukan pokokpokok ara kera badan badan tersebut. onensi merupakan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturanaturan
dasar
yangtimbul
dan
terpelihara
dalam
praktek
penyelenggaraan negara meskipun si/atya tidak tertulis. Undang-Un Undang-Undang dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945, atau disingkat disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat Indonesia saat ini !ada kurun "aktu "aktu tahun 1999 1999--#$$# #$$#,, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan %amandemen&, 'ang mengub mengubah ah susuna susunan n lembag lembaga-l a-lemb embaga aga dalam dalam sistem sistem ketata ketataneg negaraa araan n Republ Republik ik Indone Indonesia sia (atar (atar belakang terbentukn'a UUD 1945 bermula dari janji )epang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia Indonesia di kemudian hari )anji tinggalah janji, setelah )epang berhasil memukul memukul mundur mundur tentara *elanda, malah mereka sendiri 'ang menindas kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumn'a
1.2 Tujuan
Tujuan dari makalah ini 'aitu akan membahas lebih lanjut mengenai Undang- Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga Negara dan hubungann'a Dengan mempelajari proses tersebut maka kita akan lebih memahami memahami kedudukan kedudukan !an+asila !an+asila sebagai dasar negara 'ang realisasin'a realisasin'a sebagai sebagai sumber sumber
dari segala sumber hukum negara Indonesia Diharapkan juga kita memiliki kemampuan untuk memahami isi UUD 1945 baik se+ara tertulis dan tidak tertulis, serta memahami hubungan UUD 1945 dengan !an+asila dan pasal-pasal UUD 1945 serta kita memiliki pengetahuan tentang reormasi hukum hukum tata tata negara negara maka maka diharap diharapkan kan dapat dapat menget mengetahu ahuii latar latar belaka belakang ng amande amandemen men serta serta proses proses amandemen
1.3 u!u"an #a"ala$
1 pa pengertian uud 1945 %tertulis dan tidak ter tulis& . +ontohn'a / # 0engapa suatu negara membutuhkan undang-undang / )elaska ungsi UUD . UU , serta perbedaan dan siatn'a / 4 )elaskan amandemen uud 45, berapa kali amandemen, pasal apa 'g diamandemen, dan hasil amandemenn'a / 5 *agaimana kelebihan dan kekurangan UUD 45 /
BAB II PE#BAHA%AN
2.1 HU&U# DA%A NE'AA
da dua ma+am hukum dasar, 'aitu hukum dasar tertulis %Undang-Undang Dasar& dan hukum dasar tidak tertulis %2on3ensi&
1. HU&U# DA%A TETULI% (UNDAN'UNDAN' DA%A)
6 7ade dalam bukun'a onstitutional (a" mengatakan bah"a se+ara umum undangundang dasar adalah suatu naskah 'ang memaparkan kerangka dan tugas - tugaspokok dari badan badan pemerintahan suatu negara dan menentukan +ara kerjabadan-badan tersebut )adi pada prinsipn'a mekanisme dan dasar setiap sistempemerintahan diatur dalam undang-undang dasar *agi mereka 'ang menganggapnegara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang 8 undangdasar sebagai sekumpulan asas 'ang menetapkan bagaimana kekuasaantersebut dibagi antara badan legislati, eksekuti, dan 'udikati %Indonesia tidakmenganut sistem Trias !olitika tersebut, tetapi menganut sistem pembagiankekuasaan dengan lima lembaga negara& Undangundang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan men'esuaikan diri satu samalain Undang-undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara %!urnomo, 191& 0enurut !asaribu %#$1&, siat-siat UUD, 'aitu : 1
;leh karena siatn'a maka rumusann'a merupakan suatu hUum positi 'ang mengikat pemerintah sebagai pen'elenggara Negara maupun mengikat bagi "arga Negara
#
UUD 1945 itu bersiat supel dan singkat karena UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok 'ang setiap kali harus di kembangkan sesuai dengan perkembangan
0emuat norma-norma=aturan-aturan=ketentuan-ketentuan 'ang dapat dan harus dilaksanakan se+ara kontituional
4
UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positi 'ang tertinggi,disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positi 'ang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia
2. HU&U# DA%A TA& TETULI% (&*N+EN%I)
2on3ensi adalah hukum 'ang 'ang timbul dan terpelihara dalam praktekpen'elenggara negara se+ara tidak tertulis 6iat-siat kon3ensi adalah sebagai berikut:
1 0erupakan kekuasaan 'ang mun+ul berulang kali dan terpelihara dalam praktek pen'elenggaraan negara # Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar Dapat diterima oleh seluruh rak'at 4 *ersiat sebagai pelengkap 'ang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar 2on3ensi misaln'a terdapat pada praktek pen'elenggara negara 'ang sudah menjadi hukum dasar 'ang tidak tertulis, seperti: a !idato kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 1> gustus di dalam sidang De"an !er"akilan Rak'at b !idato !residen 'ang diu+apkan sebagai keterangan pemerintah tentang R!*Npada minggu pertama )anuari setiap tahunn'a + !idato pertanggungja"aban !residen dan 2etua (embaga Negara lainn'a dalamsidang Tahunan 0!R%'ang dimulai sejak tahun #$$$& d 0ekanisme pembuatan ?*@N 2eempat hal tersebut se+ara tidak langsung merupakan realisasi UUD 1945%merupakan pelengkap& Aang ber"enang mengubah kon3ensi menjadi rumusan 'angbersiat tertulis adalah 0!R, dan rumusann'a bukan berupa hukum dasar melainkantertuang dalam ketetapan 0!R %!asaribu, #$1&
6iat-siat: 1 0erupakan kebiasaan 'ang berulang kali dan terpelihara dalam praktek pen'elenggaraan Negara # Tak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar Diterima oleh seluruh rak'at=mas'arakat 4 *ersiat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan ba"a +on3ensi bias menjadi aturanaturan dasar 'ang tidak ter+antum dalam UUD 1945 ontoh : 1
!engambilan keputusan berdasarkan mus'a"arah muakat, menurut pasal B a'at%1& dan %4& UUD 1945 segala keputusan 0!R diambil berdasarkan suara terban'ak tetapi sistem ini kurang ji"a
kekeluargaan
sebagai
kepribadian
bangsaoleh
karena
itu,dalam
praktek-praktek
pen'elenggaraan Negara selalu di usahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan mus'a"arah untuk muakat dan tern'ata hamper selalu berhasilpungutan suara baru ditempuh jika usaha mus'a"arah untuk muakat sudah tak dapat dilaksanakan # !raktek-praktek pen'elenggaraan Negara 'ang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain: - !idato kenegaraan presiden RI setiap 1> gustus di dalam siding D!R - !idato presiden 'ang di u+apkan sebagai keterangan pemerintah tentang ren+ana anggaran pendapatan belanja %R!*&Negara pada minggu 1,pada bulan januari tiap tahunn'a
)ika kon3ensi ingin di jadikan rumusan 'ang bersiat tertulis maka 'ang ber"enang adalah 0!R dan rumusann'a bukan lah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan 0!R dan tidak se+ara otomatis setingkat dengan UUD melainkan sebagai suatu ketetapan 0!R
2.2 &E'UNAAN UUD 1,-5
Undang-undang dasar merupakan hukum dasar 'ang menjadi sumber hukum 6etiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah *ahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber padaperaturan 'ang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD1945 Dalam kerangka tata susunan norma hukum 'ang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum 'ang menempati kedudukan tertinggi seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh !!2I %!anitia !ersiapan 2emerdekaan Indonesia& pada tanggal 1 gustus 1945 Dalam a'at %#& aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bah"a dalam > bulan sesudah 0!R dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan, UUD turan tambahan ini menunjukkan bah"a status UUD 1945 adalah sementara 6esungguhn'a ren+ana pembuat UUD 1945 adalah bah"a sebelum tanggal1B gustus 194> undang-undang dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan 'ang ber"enang,'aitu 0!R hasil !emilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri, tetapisuasana politik "aktu itu tidak memungkinkan realisasi ren+ana tersebut 2ini UUD45 tidak bersiat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh 0!R menjadi konstitusitertulis Namun UUD 45 tetap bersiat leksibel %)T, 19B$& 6tru'+ken dalam bukun'a @et 6taatsre+ht 3an @et 2oninkrijk der Nederlanden men'atakan bah"a Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen ormal 'ang berisi: 1 @asil perjuangan politik bangsa di "aktu 'ang lampau # Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa !andangan tokoh-tokoh bangsa 'ang hendak di"ujudkan, baik untuk "aktu sekarang maupun untuk masa 'ang akan datang 4 6uatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin Dari empat materi muatan 'ang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang di atas, menunjukkan arti pentingn'a konstitusi bagi suatu negara 2arena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa 'ang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar 'ang digariskan oleh the ounding athers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara 'ang mereka pimpin 6emua agenda penting kenegaraan ini telah terka3er dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan +abang 'ang utama dalam studi ilmu hukum tata negara !ada sisi lain, eksistensi suatu Cnegara 'ang diis'aratkan oleh ? !ringgodigdo, baru rielada kalau memenuhi empat unsur: %1& memenuhi unsur pemerintahan 'ang berdaulat, %#& "ila'ah
tertentu, %& rak'at 'ang hidup teratur sebagai suatu bangsa %nation&, dan %4& pengakuan dari negaranegara lain Dari ke empat unsur untuk berdirin'a suatu negara ini belumlah +ukup menjamin terlaksanan'a ungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar 'ang mengaturn'a @ukum dasar 'ang dimaksud adalah sebuah 2onstitusi atau Undang Undang Dasar Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum +ukup kalau han'a dilihat pada ketentuan-ketentuan 'ang terkandung dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar 'ang mun+ul dan terpelihara dalam praktek pen'elenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering di+ontohkan dengan Ckon3ensi ketatanegaraan suatu bangsa 6ebab dengan pemahaman 'ang demikian inilah CketertibanC sebagai ungsi utama adan'a hukum dapat terealisasikan !ro 0r Djokosutono melihat pentingn'a konstitusi %grond"et& dari dua segi !ertama, dari segi isi %naar de inhoud& karena konstitusi memuat dasar %grondslagen& dari struktur %inri+hting& dan memuat ungsi %administratie& negara 2edua, dari segi bentuk %naar demaker& oleh karena 'ang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga 0ungkin bisa oleh seorang raja, raja dengan rak'at, badan konstituante, atau lembaga diktator !ada sudut pandang 'ang kedua ini, 2 7heare mengkaitkan pentingn'a konstitusi dengan pengertian hukum dalam arti sempit, di mana konstitusi dibuat oleh badan 'ang mempun'ai C"e"enang hukum 'aitu sebuah badan 'ang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konsti tusi Tapi dalam ken'ataann'a tidak menutup kemungkinan adan'a konstitusi 'ang sama sekali hampa %tidak sarat makna, kursi penulis&, karena tidak ada pertalian 'ang n'ata antara pihak 'ang merumuskan dan membuat konstitusi dengan pihak 'ang benar-benar menjalankan pemerintahan negara 6ehingga konstitusi han'a menjadi dokumen historis semata atau justru menjadi tabir tebal antara perumus atau peletak dasar konstitusi dengan pemerintah pemegang astaet berikutn'a 2ondisi ob'ekti sema+am inilah 'ang men jadi salah satu pen'ebab
jatuh bangunn'a suatu pemerintahan 'ang sering diikuti pula oleh perubahan konstitusi
negara tersebut 6eperti 'ang pernah terjadi di !hiliphina, 2amboja, dan lain sebagain'a
2.3 UN'%I/ PEBEDAAN DAN %IAT UUD 1,-5 2.3.1 UnangUnang Da"ar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis,dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini !ada kurun "aktu tahun 1999-#$$#, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan %amandemen&, 'ang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (atar belakang terbentukn'a UUD 1945 bermula dari janji )epang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari )anji tinggalah janji, setelah )epang berhasil memukul mundur tentara *elanda, malah mereka sendiri 'ang menindas kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumn'a
*adan !en'elidik Usaha !ersiapan 2emerdekaan Indonesia %*!U!2I& 'ang dibentuk pada tanggal #9 pril 1945, adalah *adan 'ang men'usun ran+angan UUD 1945 !ada masa sidang pertama 'ang berlangsung dari tanggal # 0ei sampai dengan tanggal 1 )uni 1945 Ir6ukarno men'ampaikan gagasan tentang EDasar NegaraE 'ang diberi nama !an+asila 2emudian *!U!2I membentuk !anitia 2e+il 'ang terdiri dari orang untuk men'empurnakan rumusan Dasar Negara !ada tanggal ## )uni 1945, anggota *!U!2I membentuk !anitia 6embilan 'ang terdiri dari 9 orang untuk meran+ang !iagam )akarta 'ang akan menjadi naskah !embukaan UUD 1945 6etelah dihilangkann'a anak kalimat Edengan ke"ajiban menjalankan s'ariah Islam bagi pemeluk pemelukn'aE maka naskah !iagam )akarta menjadi naskah !embukaan UUD 1945 'ang disahkan pada tanggal 1 gustus 1945 oleh !anitia !ersiapan 2emerdekaan Indonesia %!!2I& !engesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh 2omite Nasional Indonesia !usat %2NI!& 'ang bersidang pada tanggal #9 gustus 1945 Naskah ran+angan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa 6idang 2edua *adan !en'elidik Usaha !ersiapan 2emerdekaan %*!U!2& Nama *adan ini tanpa kata EIndonesiaE karena han'a diperuntukkan untuk tanah )a"a saja Di 6umatera ada *!U!2 untuk 6umatera 0asa 6idang 2edua tanggal 1$-1B )uli 1945 Tanggal 1 gustus 1945, !!2I mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 2.3.1.1 &euukan UUD 1,-5
UUD 1945 adalah: @ukum dasar 'ang tertulis %di samping itu masih ada hukum dasar 'ang tidak tertulis, 'aitu 2on3ensi& 1 6ebagai %norma& hukum : a UUD bersiat mengikat terhadap: !emerintah, setiap (embaga Negara=0as'arakat, setiap 7NRI dan penduduk di RI b *erisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam pen'elenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati # 6ebagai hukum dasar: a UUD merupakan sumber hukum tertulis %tertinggi& 6etiap produk hukum %seperti UU, !!, !erpres, !erda& dan setiap kebijaksanaan !emerintah berlandaskan UUD 1945 b 6ebagai lat 2ontrol Aaitu menge+ek apakah norma hukum 'ang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945
2.3.1.2 %at UUD 1,-5
1 UUD 1945 bersiat supel %elastis&, @al ini didasarkan pada ken'ataan bah"a mas'arakat itu terus berkembang dan dinamis Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan
Di atas telah dibahas tentang apa 'ang dimaksud dengan UUD 1945 Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bah"a UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga mas'arakat, dan juga mengikat setiap "arga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk 'ang berada di "ila'ah Negara Republik Indonesia 6ebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan 'ang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, 'aitu hukum dasar 'ang tertulis Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan 'ang lebih tinggi, 'ang pada akhirn'a kesemuan'a peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungja"abkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaran'a adalah !an+asila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Dalam kedudukan 'ang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan 'ang tertinggi Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempun'ai ungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum 'ang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum 'ang lebih tinggi, dan pada akhirn'a apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 6elain itu UUD 1945 juga memiliki ungsi sebagai pedoman atau a+uan dalam pen'elenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam UUD 1945 juga terkandung : 1 0ateri pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, "e"enang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara # @ubungan negara dengan "arga negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan buda'a maupun hankam 2.3.2
Unangunang
0enurut UU No 1$ tahun #$$4 'ang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundangundangan 'ang dibentuk oleh D!R dengan persetujuan bersama !residen %pasal 1 angka & Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan8peraturan tertulis 'ang dibuat oleh pelengkapan negara
'ang ber"enang dan mengikat setiap orang selaku "agar negara UU dapat berlaku apabila telah memenuhi persa'ratan tertentu Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan 'ang tertinggi di Negara Republik Indonesia, 'ang didalam pembentukann'a dilakukan oleh dua lembaga, 'aitu De"an !er"akilan Rak'at dengan !ersetujuan !residen Undang-undang dapat diartikan menjadi # 'akni Undangundang dalam arti material serta Undang-undang dalam arti ormil Di Indonesia han'a dikenal Undang-Undang dalama arti ormal Undang-undang pokok, di *elanda dikenal sebagai UndangUndang 'ang mendasari Undang-undang (ain, sementara UU !okok ini tidak dikenal sebab kedudukan Undang-Undang di Indonesia adalah sejajar *ah"a pengertian De"an !er"akilan Rak'at sebagai Cmemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, maka dapat diartikan dengan Cmemegang ke"enangan, karena suatu kekuasaan %ma+ht&, dalam hal ini kekuasaan membentuk Undang-Undang %"etge3en dema+ht&, memang mengandung ke"enangan membentuk UndangUndang *ah"a pengertian C6etiap ran+angan undang-undang dibahas oleh De"an !er"akilan Rak'at dan !residen untuk mendapat persetujuan bersama 2.3.2.1 ung" UnangUnang
Fungsi Undang-Undang, 'aitu : a 0en'elenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 'ang tegas-tegas men'ebutn'a b !engaturan lebih lanjut se+ara umum aturan dasar lainn'a dalam *atang Tubuh UUD 1945 + !engaturan lebih lanjut dalam ketetapan 0!R 'ang tegas-tegas men'ebutn'a d !engaturan di bidang materi konstitusi, seperti organisasi, Tugas dan 7e"enang 6usunan (embaga Tertinggi=Tinggi Negara 2.3.2.2 %arat UnangUnang
2ekuatan berlakun'a undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatn'a undang-undang Telah dikemukakan bah"a undang-undang mempun'ai kekuatan mengikat sejak diundangkann'a didalam lembaran Negara Ini berarti bah"a sejak dimuatn'a dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensin'a 2ekuatan berlakun'a undang-undang men'angkut berlakun'a undang-undang se+ara operasional Undang-undang mempun'ai pers'aratan untuk dapat berlaku atau untuk mempun'ai kekuatan berlaku da tiga s'arat kekuatan berlakun'a undang-undang 'aitu : kekuatan berlaku 'uridis, sosiologis dan ilosois
2.- A#ANDE#EN UUD 1,-5
Pengertian Amandemen
6e+ara estimologis, amandemen berasal dari *ahasa Inggris: to amend diartikan sebagai tomake better, to remo3e the aults 6elanjutn'a amandement diartikan sebagai a +hange or the betterG a +orre+tion o error, aults et+ Dalam istilah pengertian ketatanegaraan %U6 on3ention&
amendment adalah an addition to, or a +hange o a +onstitution or an organi+ a+t "hi+h is a pendent to the do+ument rather than inter+alated in the teHt %6mith and ur+her 19>>:14& 0enurut 6ujatmiko, amandemen 'ang pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal 'ang serius 2onstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara *eliau berpendapat bah"a konstitusi di negara kita belum sepenuhn'a sempurna )ika ingin men'empurnakan konstitusi satu-satun'a pilihan ialah amandemen Dari beberapa reerensi di atas amandemen haruslah diahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi 'ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslin'a dan diletakkan pada dokumen 'ang bersangkutan !emahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar men'isipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian 0engganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru men+akup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan Dari penjelasan tersebut jelas bah"a 'ang harus mendasari mandemen UUD 1945 adalah semangat men'empurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal 'ang ada tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal 'ang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri
Tujuan Amandemen
1 Untuk men'empurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam men+apai tujuan nasional serta men'empurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rak'at # 0emperluas partisipasi rak'at agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi 0en'empurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan @0 dan peradaban umat manusia 'ang menjadi s'arat negara hukum 4 0en'empurnakan aturan dasar pen'elenggaraan negara se+ara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan se+ara tegas sistem +he+k and balan+es 'ang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara 'ang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman 5 0en'empurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan ke"ajiban negara me"ujudkan kesejahteraan sosial men+erdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermas'arakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan
martabat
kemanusiaan
dalam perjuangan me"ujudkan negara
kesejahteraan > 0elengkapi aturan dasar dalam pen'elenggaraan negara 'ang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara me"ujudkan demokrasi B 0en'empurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini s ekaligus mengakomodasi ke+enderungann'a untuk kurun "aktu 'ang akan datang
Amandemen UUD 1945 pada era reformasi
6alah satu tuntutan Reormasi 199 adalah dilakukann'a perubahan %amandemen& terhadap UUD 1945 (atar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa ;rde *aru, kekuasaan tertinggi berada di tangan 0!R %dan pada ken'ataann'a bukan di tangan rak'at&, kekuasaan 'ang sangat besar pada !residen, adan'a pasal-pasal 'ang terlalu E lu"es E %sehingga dapat menimbulkan multitasir&, serta ken'ataan rumusan UUD 1945 tentang semangat pen'elenggara negara 'ang belum +ukup didukung ketentuan konstitusi 6ebelumn'a Indonesia pernah memiliki UUD 'ang isin'a sangat berbeda dengan UUD Negara RI tahun1945, 'aitu UUD RI6 dan UUD6 @al 'ang
berbeda adalah pada UUD RI6 sistem
pemerintahann'a adalah 6erikat, pada UUD6 sistem pemerintahann'a adalah Federal, sedangkan pada UUD Negara RI tahun 1945 sistem pemerintahann'a adalah 2esatuan !ada ;rde *aru dituntut tidak adan'a perubahan UUD 1945 @al ini diperkuat dengan adan'a Tap 0!R No IJ=0!R=199 'ang menjelaskan ketidakmungkinan terjadi perubahan, jika terjadi perubahan harus diadakan reerendum atau persetujuan dari mas'arakat Namun hal ini berbeda sekali dengan !asal B a'at 1 dan # 'ang men'atakan bah"a perubahan boleh dilakukan tanpa adan'a reerendum 6ehingga Tap 0!R No IJ=0!R=199 di+abut *eberapa tuntutan Reormasi Istilah 'ang baku KamandemenL oleh 0!R diganti dengan KperubahanL, dihapusn'a d"i ungsi *RI, pemberantasan 22N dan penegakan hukum, penguatan otonomi daerah agar tidak sentral di Ibukota )akarta, kebebasan pers supa'a aspirasi rak'at bisa tersalurkan dengan baik, demokratisasi terkait dengan @0 0!R sebagai lembaga tertinggi negara menurut pasal a'at 1 ber"enang mengubah UUD karena adan'a tuntutan reormasi ini UUD diubah !ada kurun "aktu tahun 1999-#$$#, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan %amandemen&, 'ang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam kurun "aktu 1999-#$$#, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan %amandemen& 'ang ditetapkan dalam 6idang Umum dan 6idang Tahunan 0!R: -
6idang Umum 0!R 1999, tanggal 14-#1 ;ktober 1999 M !erubahan !ertama UUD 1945 6idang Tahunan 0!R #$$$, tanggal B-1 gustus #$$$ M !erubahan 2edua UUD 1945 6idang Tahunan 0!R #$$1, tanggal 1-9 No3ember #$$1 M !erubahan 2etiga UUD 1945 6idang Tahunan 0!R #$$#, tanggal 1-11 gustus #$$# M !erubahan 2eempat UUD 1945 6ebelum dilakukan !erubahan, UUD 1945 terdiri atas !embukaan, *atang Tubuh %1> bab, B
pasal, >5 a'at %1> a'at berasal dari 1> pasal 'ang han'a terdiri dari 1 a'at dan 49 a'at berasa l dari #1 pasal 'ang terdiri dari # a'at atau lebih&, 4 pasal turan !eralihan, dan # a'at turan Tambahan&, serta !enjelasan 6etelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki #$ bab, B pasal, 194 a'at, pasal turan !eralihan, dan # pasal turan Tambahan Dalam Risalah 6idang Tahunan 0!R Tahun #$$#, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam 6atu Naskah, sebagai Naskah !erbantuan dan 2ompilasi
Perubahan UUD 1945 setelah di amandemen
1. !erubahan 2ekuasaan (egislati mandemen UUD 1945 'ang men'angkut lembaga 0!R %!asal 1 a'at #O, !asal# a'at1O,
!asal a'at 1 8 O&, maka ada lima perubahan mendasar berkenaan dengan keparlemen 'aitu: a. 6usunan anggota 0!R berubah se+ara struktural karena dihapuskann'a keberadaan utusan golongan 'ang men+erminkan prinsip per"akilan ungsional dari unsur keanggotaan 0!R b. *ersamaan dengan perubahan 'ang bersiat struktural tersebut, ungsi 0!R juga mengalami perubahan mendasar 0ajelis ini tidak lagi berungsi sebagai supreme bod' 'ang memiliki ke"enangan tertinggi dan tanpa kontrol dan karena itu ke"enangann'a pun mengalami perubahan mendasar c. Diadopsin'a prinsip pemisahan kekuasaan se+ara tegas antara ungsi legislati dan eksekuti dalam perubahan UUD 1945 tidak lagi menganut sistem 0!R berdasarkan prinsip supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan oleh lembaga tertinggi 0!R ke lembaga-lembaga negara diba"ahn'a d. Dengan diadopsin'a prinsip pemilihan presiden dan "akil presiden dalam satu paket se+ara langsung dalam !asal > a'at %1& perubahan ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem pertanggungja"aban !residen tidak lagi dilakukan oleh 0!R, tetapi langsung oleh rak'at 2edaulatan rak'at tidak lagi dipegang oleh 0!R melainkan ditangan rak'at dan dilaksanakan menurut undangundang %!asal 1 a'at #& menggambarkan bah"a Indonesia dari sistem 0!R kepada sistem kedaulatan rak'at e. UUD 1945 lah 'ang mentukan bagian-bagian mana dari kedaulatan rak'at 'ang diserahkan pelaksanaann'a kepada badan=lembaga 'ang keberadaan, "e"enang, tugas dan ungsin'a ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana 'ang langsung dilaksanakan oleh rak'at, artin'a tidak diserahkan kepada badan= lembaga mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rak'at itu sendiri melalui pemilu
*erdasarkan uraian tersebut, maka se+ara teoritis berarti terjadi perubahan undamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 'aitu sistem 'ang 3erti+al hierarkis dengan prinsip supremasi 0!R menjadi@ori
pembentuk undang-undang %lekuasaan legislati3e& dan !residen sebagai lembaga pelaksana undang undang %kekuasaan eksekuti& !erubahan ini dimaksudkan untuk memberda'akan D!R dalam menjalankan ungsin'a sebagai lembaga per"akilan 'ang dipiliholeh rak'at untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingann'a bukan lagi sebagai han'a Ctukang stempel !erubahan lain 'ang terkait dengan ungsi dan hak lembaga D!R serta hak anggota D!R dimaksudkan untuk menjadikan D!R berungsi se+ara optimal sebagai lembaga per"akilan rak'at sekaligus memperkokoh pelaksanaan +he+ks and balan+e oleh D!R
# !erubahan kekuasaan ksekuti !erubahan UUD 1945 terhadap !asal B jabatan !residen dan 7akil !residen dibatasi han'a dua periode !embatasan ini untuk mengendalikan pen'alahgunaan kekuasaan 6emakin kuat atau semakin lama memegang kekuasaan maka semakin kuat pula untuk tidak amanah dan berlaku se"enang- "enang 'ang mengarah pada absolutisme dan otoriterisme !erubahan !asal 1 dalam hal !residen mengangkat duta dengan pertimbangan D!R dalam rangka menjaga objektiitas terhadap kemampuan dan ke+akapan seseorang pada jabatan tersebut 6elama ini terkesan duta merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu 'ang berjasa pada pemerintah atau sebagai pembuangan bagi orangorang 'ang kurang lo'al pada pemerintah !erubahan !asal 14 'ang berkenaan !residen dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan 0akamah gung dan dalam pemberian amnesti dan
abolisi
dengan memperhatikan
pertimbangan D!R lasan !residen harus
memperhatikan pertimbangan 0ahkamah gung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, karena: a ?rasi dan rehabilitasi adalah proses 'udisial dan biasan'a diberikan kepadaorang sudah mengalami proses, sedang amnest' dan abolisi lebih bersiat proses politik b ?rasi dan rehabilitasi lebih ban'ak bersiat perseorangan, sedang amnest'dan abolisi biasan'a bersiat massal !erubahan !asal 1 dan 14 tersebut sebagai pengurangan atas kekuasaan !residen 'ang selama ini
dipandang
sebagai
hak
priograti
!erubahan
'ang men'angkut mekanisme
pemilihan!residen dan 7akil !residen %!asal > a'at 1,#, dan 4& dimaksudkan agar rak'at dapat berpartisipasi se+ara langsung menentukan pilihann'a sehingga tidak terulang lagi keke+e"aan 'ang pernah terjadi pada pemilu 1999 !residen dan 7akil presiden dapat memiliki otoritas dan legitimasi 'ang kuat karena dipilih langsung oleh rak'at dan rak'at tidak mudah menjatuhkan !residen !residen bisa diberhentikan, jika melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan negara, korupsi dan tindak pidana 'ang berat lainn'a !roses pemberhentiann'a melibatkan D!R, 0ahkamah 2onstitusi dan inaln'a pada sidang 0!R 0en+ermati perubahan terhadap !asal-!asal UUD 1945 'ang men'angkut kekuasaan eksekuti selalu diimbangi oleh kekuasaan D!R bahkan D!R lebih mendominasi dan lebih kuat kedudukann'a sehingga !residen dalam salah satu !asaln'a tidak bisa menjatuhkan atau membubarkan D!R Nampak dalam perubahan pasal kekuasaan eksekuti
diarahkan untuk menempatkan kedudukan antar lembaga negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan
!erubahan kekuasaan Audikati !erubahan-perubahan terhadap UUD 1945 'ang men'angkut kekuasaan Audikati dengan adan'a lembaga baru 0ahkamah 2onstitusi dan 2omisi Audisial, pada intin'a untuk menegaskan bah"a Indonesia adalah negara hukum !rinsip ini semula diatur dalam penjelasanUUD 1945 'ang men'atakan bah"a Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka !rinsip lain 'ang memperkuat bah"a pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi tidak bersiat absolutisme !rinsip ini mengandung makna bah"a ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan !enegasan prinsip tersebut, maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah jaminan pen'elenggaraan kekuasaan kehakiman 'ang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainn'a untuk men'elenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 2ekuasaan kehakiman dilakukan oleh 0ahkamah gung dan badan peradilan 'ang berada diba"ahn'a dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 0ahkamah 2onstitusi 2omisi Audisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimaksudkan agar "arga mas'arakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim atau boleh dikatakan keberadaan 2omisi Audisial ini sebagai pengontrol atau penga"asan terhadaphakim, disamping berungsi untuk merekrut hakim agung
4
!erubahan @ak sasi 0anusia Intisari dari perubahan UUD 1945 %!asal #8 #I& 'ang berkenaan dengan hak asasi
manusia adalah untuk mempertegas identitas negara Indonesia sebagai negara hukum, 'ang salah satu unsur terpentingn'a adalah adan'a pengakuan dan ja minan perlindungan hak-hak asasi manusia !erlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut adalah menjadi tanggung ja"ab negara terutama pemerintah 'ang diatur, dituangkan dalam peraturan perundangundangan%2onstitusi& Dengan adan'a Undang-Undang Dasar %konstitusi& 'ang mengatur @0 akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan @al ini, akan mendukung dan memperkuat pada perubahan UUD 1945 'ang men'angkut kekuasaan legislati3e, eksekuti dan Audikati 'ang pada prinsipn'a mempertegasadan'a pembagiankekuasaan, dalam rangka untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan 'ang sangat +enderung terjadin'a pen'alahgunaan kekuasaan, 'ang akhirn'a berakibat pada pemerkosaan te rhadap asas kebebasan dan
persamaan 'ang menjadi +iri khas dari negara demokrasi *ertitik tolak dari perubahan-perubahan UUD 1945 baik 'ang men'angkut kekuasaan (egislati3e, kekuasaan ksekuti, kekuasaan Audikati maupun hak asasi manusia tersebut diatas maka dalam amandemen UUD 1945 Negara Indonesia 'ang dilakukan di era reormasi se+ara makro "alaupun ban'ak kritikan dari kalangan ahli tata negara, tetapi paling tidak %untuk tidak mengatakan Cjauh dari sempurna& hasil amandemen UUD 1945 terjadi perubahan paradigma: a 2edaulatan rak'at dengan prinsip demokrasi 'ang tidak semata-matarepresentati, tetapi juga partisipati, menggantikan paradigma lama'ang +enderung dikontaminasi oleh aham integralistik, sehinggamenimbulkan dominasi atau hegemoni negara 'ang berlebihan b !erubahan paradigma negara hukum dengan prinsip supremasi hukum 'ang adil dan responsi menggantikan paradigma negara kekuasaan dengan t'polog' hukumn'a 'ang represi + !erubahan paradigma pembatasan kekuasaan sebagai +ermin konstitusionalisme dengan prinsip +hek and balan+es untuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan=otoritarian d !erubahan paradigma konstitusi 'ang berbasis hak asasi manusia %@0& sebagai per"ujudan kontrak sosial menggantikan paradigma bah"a hakhak rak'at atau "arga negara adalah merupakan pemberian negara atau penguasa negara
2.5 &ELEBIHAN DAN &E&UAN'AN UUD -5
2elemahan dan 2elebihan UUD 1945 6ebelum dan 6esudah mandemen Pa"al 1 aat 2
6ebelum mandemen: 2edaulatan memang berada di tangan rak'at, tetapi dilaksanakan sepenuhn'a berada di tangan rak'at, sehingga kelemahan di sini 0!R dalam menjalankan kedaulatnn'a tidak dibatasi oleh undang-undang 6esudah mandemen: 6esudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rak'at tetapi semuan'a harus sesuai dengan undang-undang 2elebihan dari amandemen a'at ini adalah mengurangi kese"enang-"enangan penggunaan kedaulatan oleh rak'at dan harus sesuai dengan undang-undang Pa"al 1 aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: Negara Indonesia mempertegas statusn'a sebagai negara hukum karena pada saat ;rde *aru kekuasaan ban'ak disele"engkan dan semuan'a dikuasai oleh para Kkerah putihL sehingga dengan di tambahkann'a pasal ini, maka semua orang Indonesia, tanpa melihat statusn'a dalam berbuat harus tetap dipertanggungja"abkan di depan hukum 'ang berlaku di Indonesia
Pa"al 2 aat 1
6ebelum mandemen: 2elemahan dari a'at ini adalah anggota 0!R 'ang berasal dari golongan-golongan daerah bisa saja tidak sesuai dengan kualiikasi 'ang diminta untuk duduk di kursi 0!R 6esudah mandemen: 2elebihan dari amandemen a'at ini adalah anggota D!D 'ang akan duduk di 0!R haruslah melalui pemilihan umum sehingga bukan asal pilih saja Pa"al 3 aat 1
6ebelum mandemen: 0!R han'a berperan untuk menetapkan UUD dan ?*@N !engubahan UUD bukan menjadi hak 0!R 6esudah mandemen: 0!R bisa melakukan perubahan pada UUD, selain menetapkann'a pabila dipandang suatu pasal tidak sesuai dengan
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 0!R ber"enang sebagai lembaga 'ang melantik presiden dan "akil presiden saja, karena sebelumn'a 0!R juga memilih, mengangkat, dan memberhentikan presiden dan "akil presiden Pa"al 3 aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D&
6esudah mandemen: 0!R han'a ber"enang untuk memak
6ebelum mandemen: !residen memiliki hak penuh untuk membentuk UU dengan persetujuan D!R sehingga dengan demikian UU 'ang dibentuk itu pasti bisa disahkan 6esudah mandemen: !residen han'a berhak untuk membuat dan mengajukan RUU kepada D!R untuk kemudian dibahas dan disahkan 2elebihan dari pengubahan ini adalah RUU 'ang sebelum dijadikan UU bisa dilakukan "a+ana terlebih dahulu, apakah sesuai dengan kondisi 'ang ada di mas'arakat Pa"al 6 aat 1
6ebelum mandemen: (atar belakang presiden Indonesia pada saat itu han'a disebutkan harus orang Indonesia tanpa menjelaskan s'arat 'ang lebih jelas lainn'a 6esudah mandemen: 6esudah amandemen latar belakang seorang presiden semakin dipertegas dengan beberapa s'arat, seperti harus mampu melaksanakan tugas kepresidenan se+ara jasmani dan rohani Pa"al 6 aat 2
6ebelum mandemen: !residen dipilih langsung oleh 0!R dengan suara terban'ak tanpa adan'a +ampur tangan rak'at, sehingga rak'at tak pernah tahu bagiamana sosok=igur 'ang akan menjadi pemimpin negara "aktu itu 6esudah mandemen: 6'arat-s'arat untuk menjadi presiden dan "apres diatur oleh UU sehingga sesuai dengan ketentuan UU, maka dalam hal ini mas'arakat Indonesia berhak untuk memilih presiden serta "apres, tanpa ikut +ampur 0!R se+ara langsung Pa"al 6A aat 1
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: Di sini menegaskan tentang hak pilih rak'at dalam pemilihan !residen dan 7akil !residen se+ara langsung, sehingga hal ini tentu berbeda dengan masa ;rde *aru saat era kepemimpinan mantan !residen 6oeharto
Pa"al 6A aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: alon !residen dan 7akiln'a merupakan usulan dari satu parpol ataupun gabungan beberapa parpol %koalisi& sebelum dilaksanakan pemilihan umum Pa"al 6A aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 'at ini membahas mengenai s'arat sah untuk menjadi seorang !residen dan 7akil !residen berdasarkan jumlah suara 'ang diperolehn'a pada saat pemilu, 'akni lebih dari 5$P se+ara nasional dan lebih dari #$P di tiap pro3insi di Indonesia Pa"al 6A aat -
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: pabila dalam penghitungan ditemukan suara 'ang terban'ak 'ang sama pada dua +alon pasangan presiden dan "apresn'a, maka akan dilaksanakan pemilu ulang dengan +alon para pemenang suara pertama dan kedua tersebut oleh rak'at se+ara langsung Pa"al 6A aat 5
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6'arat-s'arat untuk menjadi seorang !residen dan 7akil !residen lebih lanjutn'a akan diterangkan di undang-undang 'ang berlaku Pa"al 7
6ebelum mandemen: !residen memiliki hak untuk diangkat kembali sebagai presiden dalam jangka 5 tahun kepemerintahan dan selanjutn'a bisa dipilih kembali tanpa batas 'ang ada @al ini bisa saja membuat seorang !residen untuk men+alonkan dirin'a berkali-kali atau selaman'a 6esudah mandemen: !residen memiliki hak kepemerintahan seban'ak dua kali masa jabatan 'ang masing-masing berjangka 5 tahun untuk dipilih oleh mas'arakat Indonesia se+ar a langsung @al ini diharapkan bisa menghilangkan kepemerintahan abadi. Pa"al 7A
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 0!R dengan usul D!R bisa saja memberhentikan jabatan seorang !residen maupun 7akil !residen apabila dia terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pen'uapan serta tindakan pidana berat lainn'a ataupun sudah tidak memenuhi s'arat-s'arat untuk menjadi seorang !residen ataupun 7akil !residen lagi Pa"al 7B aat 1
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6ebelum memberikan usulan kepada 0!R untuk memberhentikan seorang !residen ataupun 7akil !residen 'ang terbukti salah melakukan tindakan sema+am korupsi, pen'uapan, dan sema+amn'a, maka D!R terlebih dahulu mengajukan permintaan ke 02 sebelum memutuskan apakah !residen atau 7apres tersebut terbukti melakukan tindakan ters ebut Pa"al 7B aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: D!R memiliki ungsi penga"asan terhadap kinerja seorang !residen beserta 7akil !residenn'a, dan apabila terbukti salah satun'a ataupun keduan'a melakukan kesalahan, maka D!R telah menjalankan ungsi penga"asann'a Pa"al 7B aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6ebelum mengajukan permintaan untuk memberhentikan seorang presiden atau "apresn'a 'ang terbukti melakukan kesalahan ke 02, D!R haruslah melakukan sidang . mendapatkan suara paling tidak #= dari anggotan'a dan anggota 'ang hadir dalam sidang paling tidak seban'ak #= dari keseluruhann'a untuk bisa mengajukan permintaan pemberhentian presiden = "apres Pa"al 7B aat -
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 02 diberi "aktu paling lambat 9$ hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus usulan D!R setelah 02 menerima usulan permintaan pemberhentian presiden atau "akiln'a
Pa"al 7B aat 5
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: pabila 02 telah menemukan bah"a usul 'ang disampaikan D!R itu benar mengenai kesalahan-kesalahan 'ang dilakukan presiden atau "akiln'a dan men'etujuin'a, maka D!R berhak untuk meneruskan usul pemberhentian itu ke 0!R Pa"al 7B aat 6
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6etelah menerima persetujuan dari 02 dan mendapat tembusan dari D!R, maka 0!R berhak men'elenggarakan sidang dan memutuskann'a paling lambat $ hari setelah usul dari D!R tersebut diterima 0!R Pa"al 7B aat 7
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah
mandemen:
!residen atau
"akil
presiden
'ang
terbukti bersalah
akan
korupsi=suap=tindakan ter+ela lainn'a diberi hak untuk men'ampaikan penjelasann'a di sidang paripurna 0!R sebelum 0!R melakukan penghitungan suara dari anggotan'a dengan jumlah anggota 'ang hadir paling tidak Q dan jumlah suara paling tidak seban'ak #= dari 'ang hadir itu Pa"al 74
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !residen tidak meiliki hak untuk membekukan ataupun membubarkan D!R karena D!R adalah lembaga "akil rak'at 'ang berungsi utuk melaksanakan ungsi penga"asann'a terhadap kinerja pemerintah
Pa"al aat 1
6ebelum mandemen: 7akil presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi presiden apabila ada kondisi tertentu 'ang menghalangin'a untuk berhenti bertugas 7akil presiden tersebut akan menggantikann'a sampai habis
6esudah mandemen: 7akil !residen berhak menggantikan posisi
presiden dalam
menjalankan tugasn'a sampai masa presiden 'ang mangkat itu habis, bukann'a sampai masa seumur hidup Pa"al aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: pabila terjadi kekosongan jabatan "akil presiden 'ang disebabkan oleh sakit=meninggal dunia=sebab lainn'a, maka 0!R akan men'elenggarakan rapat sidang untuk membahas dua +alon "apres 'ang sebelumn'a diusulkan oleh presiden Pa"al aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: pabila terdapat keadaan di mana presiden . "akil presiden se+ara bersama-sama tidak bisa melaksanakan ke"ajibann'a, maka pelaksana tugas kepresidenan 'ang terdiri dari 0enteri (uar Negeri, 0enteri Dalam Negeri, dan 0enteri !ertahanan berke"ajiban melaksanakan tugas kepresidenan untuk sementara 6edangkan 0!R diberi hak selambat-lambatn'a $ hari untuk melakukan sidang dalam penentuan !residen dan 7akil !residen baru dengan +alon 'ang diusulkan oleh dua partai politik 'ang menduduki posisi dua dan tiga pada pemilihan umum sebelumn'a alon !residen dan 7akil !residen 'ang terpilih itu nantin'a akan bekerja selama masa jabatan !residen 'ang berhalangan sebelumn'a Pa"al , aat 1
6ebelum mandemen: !residen diterangkan dalam janjin'a untuk menjalankan peraturan dengan seluas-luasn'a tanpa batas 'ang n'ata 6ehingga, hal ini membuat suatu kelemahan pada +itra !residen tanpa memandang rak'at 6esudah mandemen: )anji presiden sesudah amandemen berubah 'ang di+irikan dengan !residen menjalankan peraturan selurus-lurusn'a dengan UU sehingga diharapkan tidak terjadi pen'ele"engan kekuasaan Pa"al , aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D&
6esudah mandemen: 6umpah 'ang diu+apkan oleh !residen dan "akiln'a haruslah disaksikan oleh 0!R dihadapan 0, apabila 0!R at au D!R tidak bisa mengadakan sidang Dengan demikian, kesaksian oleh mereka bisa dibenarkan Pa"al 11 aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: Dalam pembuatan perjanjian Internasional dengan negara lain 'ang berdampak pada perekonomian rak'at, !residen haruslah melakukan perundingan=pembahasan dengan D!R Pa"al 11 aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6egala ketentuan mengenai !erjanjian Internasional diatur oleh UndangUndang 'ang berlaku Pa"al 13 aat 2
6ebelum mandemen: !residen berhak menerima duta dari negara lain tanpa melalui pertimbangan siapapun 6esudah mandemen: 6etelah diamandemen, a'at # mempertegas a'at pertama dalam hal pengangkatan duta negara lain tapi harus melalui perundingan dengan D!R Pa"al 13 aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: mandemen pada a'at lebih mempertegas a'at # namun dengan perbedaan dalam penempatan duta negara lain 'ang perlu memperhatikan usulan=melalui perundingan dengan D!R Pa"al 1- aat 1
6ebelum mandemen: !residen berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada siapapun 'ang dikehendakin'a
6esudah mandemen: !emberian grasi dan rehabilitasi oleh !residen kepada orang tertentu harus melalui pertimbangan 0ahkamah gung sehingga dengan demikian !residen tidak se"enang"enang dalam memberikan grasi dan sema+amn'a Pa"al 1- aat 2
6ebelum mandemen: !residen berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada siapapun 'ang dikehendakin'a 6esudah mandemen: !ada a'at #, pemberian amnesti dan abolisi oleh !residen harus melalui pertimbangan D!R, bukann'a 0 Pa"al 15
6ebelum mandemen: !residen berhak kapanpun dan sesuai dengan kemauann'a memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan kepada siapapun 6esudah mandemen: 6esudah amandemen, !residen dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada seseorang haruslah sesuai dengan perundangan 'ang berlaku Pa"al 16 aat 1
6ebelum mandemen: 6usunan De"an !ertimbangan gung ditetapkan sesuai dengan perundangan 'ang berlaku di Indonesia Pa"al 16 aat 2
6ebelum mandemen: D! berke"ajiban memberikan ja"ab kepada !residen dan memajukan usul kepada pemerintah Pa"al 16 aat 1 an 2
6esudah mandemen: 6esudah amandemen, !residen berhak mengangkat D! 'ang memiliki tugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada !residen sesuai dengan peraturan perundangan 'ang berlaku Dengan demikian, pasal 1> a'at %1& dan %#& sesudah amandemen dilebur menjadi satu tapi dirubah dalam hal konten Pa"al 17 aat 2
6ebelum mandemen: !residen memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri 'ang membantun'a dalam bertugas
6esudah mandemen: 6esudah amandemen, tidak ada perubahan pada a'at # ini se+ara kontekstual Pa"al 17 aat 3
6ebelum mandemen: 6ebelum era reormasi, menteri-menteri bekerja memimpin departemen pemerintahan 6esudah mandemen: 6esudah amandemen, para menteri membidangi dalam urusan tertentu kepemerintahan Pa"al 17 aat -
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !embentukan, pengubahan, dan pembubaran jajaran dalam kementrian sesudah amandemen harus disesuaikan=diatur dalam undang-undang 'ang berlaku *ukan sepenuhn'a ada di tangan !residen Pa"al 1 aat 1
6ebelum mandemen: !embagian daerah-daerah di Indonesia, baik besar ataupun ke+iln'a tidak han'a didasarkan pada undang-undang 'ang berlaku di Indonesia tetapi juga harus berdasarkan asas permus'a"aratan 'ang berlaku pada sistem pemerintahan 'ang ada 6elain itu hak-hak untuk membentuk daerah-daerah istime"a di Indonesia, seperti Aog'akarta juga harus dipertimbangkan 6esudah mandemen: 'at ini mempertegas struktur pro3insi !ro3insi terdiri dari kabupaten dan kota serta kesemuan'a diatur dalam perundangan 'ang berlaku Pa"al 1 aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !emerintah daerah pro3insi, kabupaten maupun kota memiliki hak untuk mengurusi daerahn'a sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Pa"al 1 aat 3
6ebelum mandemen: %TID2 D&
6esudah mandemen: Di setiap pemerintahan daerah pro3insi, kabupaten maupun kota memiliki D!RD di tiap tingkatann'a, tetapi para anggotan'a harus dipilih melaui pemilihan umum Pa"al 1 aat -
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: ?ubernur, *upati, dan 7alikota harus dipilih berdasarkan pemilihan umum 'ang diselenggarakan di pro3insi, kabupaten ataupun kota se+ara demokratis sehingga peran serta mas'arakat sangat menentukan dalam pemilukada ini, selain pilpres Pa"al 1 aat 5
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !emda dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasn'a, semisal tambang 'ang berungsi demi kemaslahatan penduduk di situ namun masih dalam penga"asan pemerintah pusat dan juga pajak daerah Namun, urusan pusat bukanlah perhatian dari !emda Pa"al 1 aat 6
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !emda bisa membuat peraturan daerahn'a sendiri demi kepentingan otonomi daerah dan tugas pembantuan !eraturan lainn'a juga termasuk hak otonomi daerah 6emuan'a berungsi untuk memajukan kesejahteraan penduduk di dalamn'a Pa"al 1 aat 7
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: !en'elenggaraan pemerintah daerah untuk lebih lanjut diatur dalam undang-undang, termasuk susunan dan tata +ara pen'elenggaraann'a Pa"al 1A aat 1
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 0engatur hubungan "e"enang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah %!empro3, !emkab, !emkot& 'ang sesuai dengan undang-undang dengan memperhatikan kehususan dan keistime"aan 'ang dimiliki oleh tiap daerah di Indonesia Dengan
demikian, tidak akan terjadi kebebasan 'ang tidak bertanggungja"ab di !emda karena kesalahan pemahaman otonomi daerah dan tidak adan'a pemantauan dan kendali dari !emerintah !usat Pa"al 1A aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 0engatur masalah pemanaatan sumberda'a alam antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat demi kepentingan bersama, meskipun pemda diberikan hak otonomi untuk mengelola sumberda'a 'ang terkandung di daerahn'a masing-masing 6umberda'a alam 'ang ada di Indonesia sendiri dimanaatkan untuk kepentingan mas'arakat bersama, bukan han'a miliki suatu daerah tertentu se+ara penuh Pa"al 1B aat 1
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: 6atuan-satuan pemerintah daerah 'ang bersiat khusus ataupun istime"a akan diakui oleh !emerintah !usat, seperti 6atpol !! dan 2epolisian !among !raja Namun, semuan'a juga harus diatur dengan Undang-Undang 'ang berlaku Pa"al 1B aat 2
6ebelum mandemen: %TID2 D& 6esudah mandemen: dat istiadat 'ang berkembang di Indonesia, seperti kesatuan mas'arakat adat suku *ali, 2ekeratonan 6urakarta=Nga'og'akarta, dll se+ara resmi mendapat pengakuan dari Negara, tetapi harus berdasarkan prinsip 'ang berlaku di N2RI ini, dan 'ang terutama mengutamakan asas 2etuhanan 6e+ara Umum, kelemahan UUD 1945 adalah sebagai sebuah konstitusi 'ang dibuat se+ara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan 'ang +ukup mendasar 2ita ketahui bah"a UUD 45 'ang han'a berisi B pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara sebesar dan seberagam Indonesia @al ini bukann'a tanpa disadari oleh para pembuatn'a 0ereka berpendapat bah"a pelaksanaan UUD 1945 bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang%UU& pabila para pembuat Undang-Undang tidak memilki 3isi, semangat dan +ita-+ita 'ang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membaha'akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ;leh karena kondisi inilah 'ang membuka peluang terjadin'a pratik pen'impangan dan kese"enang"enangan presiden selaku pembuat undang-undang !residen pun bisa berkelit bah"a undangundang 'ang ia buat merupakan amanat UUD 1945
2elemahan UUD 1945 'ang lain adalah belum se+ar tegas mengatur kehidupan 'ang demokratis, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah 2onstitusi kita tersebut juga tidak mengatur peamberda'aan rak'at sehingga terjadi kesenjangan so+ial ekonomi !raktik monopoli, oligopol', dan monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali 2elemahan UUD 1945 'ang lain 'aitu siatn'a 'ang otoriter *ersiat otoriter Ini dapat dilihat dari periodisasi berlakun'a UUD 1945 'ang berlaku dalam tiga periode sajarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia 1 !eriode 1945-1959 Demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di ba"ah sistem !arlementer !ada periode ini berlaku UUD 'ang berbeda 'aitu UUD 1945, 2onstitusi RI6 1949, dan UUD6 195$ Dari ukuran-ukuran umum tentang bekerjan'a demokrasi %misaln'a diukur dari peran parlemen, kebebasan pers, peran parpol dan netralitas pemerintah pada periode demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD 'ang berbeda # !eriode 1959-19>> Demokrasi dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpim tampil se+ara sangat otoriter 'ang ditandai dengan pembuatan !empres di bidang hukum, pembubaran lembaga per"akilan rak'at, pembredelan pers se+ara besar-besaran, penangkapan tokoh-tokoh politik tanpa prosedur hukum, dan sebagain'a !ada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan dekrit !residen 5 )uli 1945 'ang dituangkan di dalam 2epres No 15$ dan ditempatkan di dalam (embaran Negara No B5 tahun 1959 !eriode 19>>-199 Demokrasi tidak dapat hidup dengan "ajar karena demokrasi dibatasi dan diatur dengan UU tetapi isi UU itu melanggar substansi demokrasi kibatn'a tidak ada kontrol 'ang kuat terhadap pemerintah, pemeran utama politik nasional adalah militer dengan sutradara utaman'a !residen 6oeharto, dan 22N merajalela sampai menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis multidimensi sulit diatasi
"elebihan UUD 1945 adalah pada si/atnya, yaitu 1. UUD 1945 bersi/at supel (elastis) •
-al
ini
didasarkan
pada
kenyataan
bah+a
masyarakat
itu
terus
berkembang dan dinamis. 0egara #ndonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan 2aman. 3. igid
•
Mempunyai kedudukan dan deraat yang lebih tinggi dari peraturan perundangundangan yang lain. BAB III PENUTUP
3.1 &E%I#PULAN
Undangundang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas tugaspokok dari badanbadan pemerintahan suatu negara dan menentukan ara kerabadanbadan tersebut. undangundang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas tugas pokok dari badan badan pemerintahan suatu negara dan menentukan ara kerabadanbadan tersebut. Suatu negara membutuhkan sebuah Undang Undang untuk mengatur segala sesuatu di negara itu dengan mematuhi normanorma. "edudukan UUD 1945 sebagai dasar norma dan hukum dasar. UUD 1945 bersi/at supel (elastis) dan rigid. Undangundang adalah peraturan perundangundangan yang tertinggi di 0egara epublik #ndonesia, yang didalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu De+an !er+akilan akyat dengan !ersetuuan !residen. %da tiga syarat kekuatan berlakunya undangundang yaitu 6 kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan 7loso7s. UU ber/ungsi menyelenggarakan pengaturan lebih lanut ketentuan dalam UndangUndang Dasar 1945 yang tegastegas menyebutnya, pengaturan lebih lanut seara umum aturan dasar lainnya dalam &atang 'ubuh UUD 1945. !engaturan lebih lanut dalam ketetapan M! yang tegastegas menyebutnya. !engaturan di bidang materi konstitusi, seperti organisasi, 'ugas dan 8e+enang Susunan embaga 'ertinggi'inggi 0egara. UUD 1945 memiliki beberapa kelemahan yaitu bersi/at otoriter, dibuat dengan terburuburu dan belum seara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan -%M, dan otonomi daerah. :leh karena itu perlu diadakan amandemen UUD 1945. mandemen UUD 1945 adalah semangat men'empurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal pasal 'ang ada tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal 'ang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri 6ampai saat ini UUD 1945 telah diamandeman seban'ak 4 kali
DATA PU%TA&A
iran, @elmi#$1# Analisis UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Pasal 1 sampai dengan Pasal
18https:==helmiairan"ordpress+om=#$1#=1$=19=analisisuud1945=
Diakses
pada
selasa, #4 maret #$15 pukul 15$$ 7I*
Dahlan, Thoib #$11 Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 )akarta: pintuonline
@atimah , husnul #$14 Amandemen UndangUndang Dasar 1945. Denpasar : Uni3ersitas Uda'ana
)T 6imorangkir 19B$!entang dan Se"itar UUD#45, !en, )ambatan, )akarta !asaribu, Ro"land *ismark Fernando #$1 Pancasila Dalam Konte"s Ketatanegaraan. R@ !urnomo 19# Pengimplementasian UUD#45, !en, 6eko *RI, *andung Fahrian,
Ri
%ela"ang
Perubahan
UUD
http:==ri
1945