D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945
A.
Masa Awal Kemerdekaan Pada awal masa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannaya mengalami berbagai macam g angguan terutama dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa ini, kolonialisme kolonialisme Belanda berupaya untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Selain itu itu juga telah terjadi berbagaimacam pemberontakan yang bersumber pada pertentangan ideologi yang ingin m erubah negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia dengan ideologi lainnya. Antara lain pemberontakan PKI di Madiun Madiun tahun 1948. PRRI Permesta, DI/TII dan lain sebag ainya. Sistem pemerinyahan berdasarkan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan. Pada tahun ini di bentuklah bentuklah DPA sementara, s edangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu masih di berlakukan pasal aturan peralihan peralihan pasal IV yang menyatakan S ebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Undang-Undang Da sar, segala k ekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pada saat itu terjadilah suatu perkembangan ketatanegar aan Indonesia yaitu (1) berubahnya fungsi komite nasional indonesia pusat daripembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan g aris-garis besar haluan negara. Hal ini berdasarkan maklumat wakil presiden No. X (iks) tanggal 16 oktober 1945. 1945. Selain itu dikeluarkan dikeluarkan juga ma klumat pemerintah tanggal 14 nopember 1945. Yang isinya per ubahan sistem pemerintahan negara dari sistem kabinet presidensial presidensial menjadi sistem kabinet parlementer, berdasarkan usul badaan pekerja komite nasional Indonesia Indonesia pusat (BP -KNIP). Akibat perubahan tersebut pemerintah menjadi tidak stabil, perdana menteri hanya bertahan beberapa bulan serta berulang kali terj adi pergantian. Tanggal 3 November 1945 di keluarkan juga suatu maklumat yang di tandatangani oleh wakil presiden yang isinya tentang pembentukan part ai politik. Hal ini bertujuan bertujuan agar berbagai aliran yang ada didala m masyara kat dapat di arahkan kepada perjuangan untuk memperkuat mempertahankan dengan persatuan dan kesatuan.
1
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
Sejak tangg al 14 Nopember 1945 kekuasaan pemerintah (eksekutif) di pegang oleh perdana menteri sebagi pimpinan kabinet. Secara bersama-sam a atau sendiri-sendiri, perdana menteri atu para menteri itu bertanggung jawa p kepada KNPI, yang berfungsi sebagai DPR, dan tidak bertanggung jawap kepada presiden sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Hal ini berakibat semakin tidak setabilnya nega ra republik Indonesia baik di bidang politik, ekonomi , pemerintahan maupun keamanan. Semangat ideologi liberal itu kemudian mem uncak dengan dibentuknya negara federal yaiutu negara kesatuan r epublik Indonesia serikat dengan berdasar pada konstitusi RIS, pada tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi RIS tersebut seba gai hasil kesepakatan konperensi meja bundar (KMB) di Den Haag negeri Belanda. Syukurlah konstitusi itu tidak berlangsung lama dan Indonesia kembali bers atu pada tahun 1950. Dalam negara RIS tersebut masih ter dapat negara bagian r epublik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Kemudian terjadilah suatu persetujuan antara negara RI Yogyakarta dengan negara RIS ya ng akhirnya membuahkan kesepakatan untuk kembali untuk membentuk negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementar a sejak 17 agustus 1950 isi UUDS ini berbeda dengan UUD 1945 terutama dalam sistem pemerintahan negara yaitu menganut sistem parlementer, sedangkan UUD 1945 m enganut sistem presidensial. Pada bulan september 1955 dan desember 1955 diadakan pemilihan umum, yang masing-masing untuk memilih anggota dewan perwa kilan rakyat dan anggota konstituante. Tugas konstituante adalah untuk membentuk , menyusun UndangUndang Dasar yang tetap sebagai pengga nti UUDS 1950. Untuk mengambil putusan mengenai Udang-Undang dasar yang baru ditentukan pada pasal 137 UUDS 1950 sebagai berikut, 1. Untuk mengambil putusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. 2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 3. Rancangan yan telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah. 4. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran.
2
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
Dalam kenyataannya konstituante selama dua tahun dalam bersidang belum mampu menghasilkan suatu keputusan tentang Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini dikarenakan dalam sidang k onstituante ,muncullah suatu usul untuk menngembalikan piagam jakarta dalam pembukaan UUD baru. Oleh karena itu presiden pada tanggal 22 april 1959 memberikan pidatonya didepan sidang konstituante untuk kembali kepada UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan suatu al asan bahwa sidang konstituante telah mengalami jalan buntu. Terutama setelah lebih dari separo anggota konstituante menyatakan untuk tidak akan menghadiri sidang lagi. Atas dasar kenyataan tersebut mak a presiden mengeluarkan suatu dekrit yang didasarkan pada suatu hukum darurat nega ra (Staatsnoodrecht). Hal ini menginggat keadaan ketata negaraan yang membahayakan k esatuan, persatuan, keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara repubik indonesia. Dekrit presiden 5 juli 1959 1. Menetapkan pembubaran konstitua nte 2. Menetapkan Undang-Undang _dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia serta tumoah darah Indonesia,terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang -Undang Dasar 1950. 3. Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat sementara yang tersiri atas anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan g olongan -golongan serta dewan agung sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Dekrit itudi umumkanv oleh presiden dari istana merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 juli 1959, pada hari minggu pukul 17.00 Dekrit t ersebut di muat dalam keputusan presiden No.150 tahun 1959 dan di umumkan dalam lembaran negara republik Indonesia no.75 tahun 1959.
B.
Masa Orde Lama Sejak dikeluarkannya Dekrit presiden 5 juli 1959 itu maka UUD 1945 berlaku kembali di negara republik Indonesia. Sekalipun UUD 1945 secara yuridis formal sebagai hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia namun realisasi ketatanegaraan Indonesia tidak melaksanakan makna dari UUD 1945 itu sendiri. Sejak itu mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama y ang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Hal ini nampak adanya berbagai macam penyimpangan ideologis yang dituangkan dalam berba gai bidang kebijaksanaan 3
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
dalam negara. Dikukuhkannya ideologi Nasakom, di paksakannya doktrin negara dalam keadaan revolusi. Oleh karena revolusi adalah permanen maka presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai pemimpin besar revolusi diangkat menjadi pemimpin besar revolusi, sehingga presiden masa jabatannya seumur hidup. Penyimpangan ideologis maupun konstitusional ini berakibat pada penyimpangan penyimpangan konstitusional lainnya seba gai berikut, 1. Demokrasi di Indonesia diarahkan menjadi d emokrasi terpimpin, yang di pimpin oleh prsiden, sehingga praktis bersifat otoriter.pada sebenarnya di negara Indonesia yang berdasarkan pancasila berasas-kan keraky atan, sehingga seharusnya rakyatlah sebagai pemegang serta asal mula kekuasaan negara, demikian juga sebagaimana yang tercantum dalam UU D 1945. 2. Oleh karena presiden sebagai pemimpin besar revolusi maka m emiliki wewenang yang melebihi sebagaimana yang sudah di tentukan oleh UndangUndang Dasar 1945, yaitu mengeluarkan produk hukum yang setingkat dengan Undang-Undang tanpa melalui persetujuan DPR dalam b entuk penetapan presiden. 3. Dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara y ang di ajukan oleh pemerintah. Kemudian presiden waktu itu membubarkan DPR has il pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR gotong royong. Hal ini jelas-jelas sebagai p elanggaran konstitusional yaitu kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif. 4. Pimpinan lembaga ter tinggi dan tinggi negara dijadikan menteri negara, y ang berarti sebagai pembantu presiden. Selain penyimpangan-penyimpangan tersebut masih banyak penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang seharusnya berdasarkan pada UUD 1945. Karena pel aksanaan yang inskonstitusional itulah maka berakibat pada ketidak stabilan dalam bidang politik, ekonomi terutama dalam bidang keamanan. Puncak dari kekuasaan Orde Lama tersebut ditandai dengan pemberontakan G30S.PKI. syukur alhamdulillah pemberontakan t ersebut dapat digagalkan oleh rakyat Indonesia terutama oleh gener asi muda. Dengan dipelopori oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa rakyat Indonesia menyampaikan Tritula (Tri Tuntutan Rakyat) yang meliputi, a. Bubarkan PKI. b. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur KPI. c. Turunkan harga/perbaikan ekonomi. Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga presiden tidak mampu lagi mengembalikannya, maka keluarlah surat perintah 11 maret 1966 yang 4
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
memberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara. Sejak peristiwa inilah sejarah ketatanegaraan Indonesia dikuasai oleh kekuasaan Orde Baru (Darmodihardjo, 1979).
C.
Masa Orde Baru Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya untuk mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI bertekat untuk mempelopori pembangunan nasional Indonesia sehingga orde baru juga sering di istilahkan sebagai orde pembangunan. Untuk itu MPRS m engeluarkan berbagaimacam keputusan penting antara lain sebagai berikut, 1. Tep MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang kabinet Ampera yang isinya menyatakan agar presiden menugasi pengemban Super Semar, Jenderal Soeharto untuk segera m embentuk kabinet Ampera. 2. Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 yang dengan permintaan maaf, menarik kembali pengangkatan pemimpin Besar Revolusi menjadi presiden seumur hidup. 3. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum republik Indonesia dan tata urutan perundang undangan. 4. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 mengenai penyederhanaan k epartaian, keormasan dan kekaryaan. 5. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia dan pernyataan tentang partai ters ebut sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia, dan larangan pada setiap kegiatan untuk menyebar luaskan atau mengembangkan faham ajaran komunisme/Marxisme, Leninisme. Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan ya ng tidak menentu baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Dalam keadaan yang demikian inilah pada bulan februari 1967 DPRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPR (S) agar mengadak an sidang istimewa pada bulan maret 1967. Sidang istimewa tersebut menga mbil suatu keputusan sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno telah tida k dapat memenuhi tanggung jawaban konstitusional dan tidak dapat m enjalankan haluan dan putusan MPR (S), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sidang menetapkan berlakunya Ta p No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pej abat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto. Pengembangan Tap. No. 5
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
IX/MPRS/1966, sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 UndangUndang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Pada masa aw al kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbag ai bidang antara lain dalam bidang politik, ekonomi, soaial, budaya maupun keamanan. Dalam k aitan dengan itu di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang No.15 tahun 1969 tentangpemilu umum, Undang-Undang No.16 tentang s usunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah. Atas dasar ketentuan undang-undangtersebut k emudian pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama tersebut pemerintah bertekat untuk memperbaiki nasip bangsa Indonesia. Pada awalny a bangsa Indonesia memang mer asakan atas perubahan peningkatan nasib bangsa dalam berbagai bidang melalui suatu program negara yang dituangkan dalam GBHN yang disebut pelita (pembangunan lima tahun). Hal ini wajar dirasakan oleh bangsa Indonesia karena sejak tahun 1945 setelah kemerdekaan nasib bangsa Indonesia senantiasa dalam kesulitan dan kemiskinan. Namun demikian lambat laun program-program negara buakannya diperuntukan kepada ra kyat melainkan demi kekuasaan. Mulailah ambisi kekuasaan orde baru menjalar keseluruh sandi-sandi kehidupan ketataneg araan Indonesia. Kekuasaan orde baru menjadi otoriter namun seakan-akan dilaksanakan secara demokratis. Penafsiran dan penuangan pasal -pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat sebagaimana ter tuang dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut melainkan dimanipulasikan demi kekuasaan. Bahkan pancasila pun diperalat demi legitimasi kekuasaan dan tindakan presiden. Hal ini terbukti dengan adanya ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Tentang P-4 yang dalam kenyataannya sebagai m edia untuk propaganda kekuasaan orde baru. Realisasi UUD 1945 praktisi lebih banyak m emberikan porsi atas kekuasaan presiden. Walupun sebenarnya UUD 1945 tidak mengamanatkan demikian. Bahkan secara tidak langsung kekuasaan legislatif di bawah kekuasaan presiden. Hal ini secara politis dituangkan dalam mek anisme peraturan perundang -undangan terutama yang m enyangkut pemilihan, pengangkatan serta susunan keanggotaan MPR, DPR, DPRD sera pelaksanaan pemilu. Praktek ini telah dilaksanakan oleh penguasa orde baru yang di tuangkan kedalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut, UU. Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU. 6
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
No.16/1969 jis UU No.5/1975 dan UU. No.2/1985). UU tentang partai politik dan golongan karya (UU No.3/1975.jo. UU. No.3/1985). UU. Tentang pemilihan umum (UU No.15/1969 jis UU.No.4/1975. UU. No.2/1980, dan UU. No.1/1985). Dengan UU. Politik sebagaimana tersebut di atas maka praktisi secara politis kekuasaan legislatif di bawah presiden. Terlebih lagi oleh karena sistem politik yang demikian maka hak as asi rakyat dibatasi bahkan di tekan demi kek uasaan, sehingga amanat sebagaimana t ertuang dalam pasal28 UUD 1945, tidak di realisasikan secara konsekuen. Oleh karena kekuasaan politik orde baru di bawah Soeharto semakin sulit untuk dikontrol. Kemudian tatkala terjadi krisis ekonomi khususnya di Asia Tenggara, maka di Indonesia krisis ekonomi tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan berikutnya menjalar k epada krisis politik. Atas dasar kenyataan penyimpanganketatanegara secara politis tersebut maka generasi muda di ba wah pelopor garda depan m ahasiswa mengadakan ger akan reformasi untuk mengembalikan dan menata negara ke arah tetenan negara yang demokratis.
D.
Masa Reformasi Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto sa mpai tahun 1998 membawa ketatanegaraan Indonesia tidak menga manatkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang tergantung dalam Pancasila yang mendasarkan pada k erakyatan didimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, bahkan juga sebenarnya juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi a tas dasarnorma-norma pasal-pasal UUD 1945. Praktek kenegaraan dijangkiti penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Keadaan yang demikian ini membawa rakyat Indonesia semakin m enderita. Terutama karena adanya badai krisis ekonomi dunia yang juga melanda Indonesia maka praktisi GBHN 1998 pada PJP II pelita ketujuh tidak dapat dilaksanakan. Ekonomi Indonesia hancur. Sektor riil ekonomi macet, PHK, pengangguran meningkat tajam sehingga t erjadilah krisi kepercayaan dan krisis politik. Antiklimaks dari keadaan tersebut, timbullah berbagai gerakan ma syarakat yang dipelopori oleh generasi muda terutama mahasiswa sebagai sesuatu gerak an moral yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang menuntut adanya reformasi di segala bidang kehidupan negara terutama bidang politik, ekonomi dan hukum . Awal keberhasilan gerakan reformasi ters ebut adalah ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto dari singgasana kepresidenan dan diganti oleh wa kil presiden Prof. Dr. Bj. Habibie pada tanggal 21 mei 1998. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa bangsa I ndonesia untuk
7
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama menata ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan UU D 1945. Bangsa indnesia menilai bahwa penyimpangan atas m akna UUD 1945 yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru selain karena moral penguas a negara, juga terdapat berbagai kelemahan yang tergantung dalam beberapa pasal UUD 1945. Oleh karena itu selain melak ukan reformasidalam bidang politik yang harus melalui suatu mekanisme peraturan perundang-undangan juga dikarenakan t erdapat bebrapa pasl UUD 1945 yang m udah di interpretsi secara ganda (multi interpretable), sehingga bangsa Indonesia merasa perlu untuk m engadakan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam r eformasi hukum antara l ain UU. Politik Tahun 1999, yaitu UU. No.2 tahun 1999, tentang partai politik, UU. No.3 tahun 1999, tentang pemilihan umum dan UU. No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU otonomi daerah, yaitu meliputi UU. No.25 tahun 1999. Tentang pemerintahan daerah, UU. No.25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antar peme rintahan pusat dan daerah dan UU. No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Atas dasar hasil reformasi ters ebut bangsa Indonesia telah mampu meng adakan pemilu pada tahun 1999, yang kemudian menghasilkan MPR, DPR, dan DPRD yang benar- benar merupakan hasil aspirasi rakyat secara demokratis.
8
D3. Teknik Pengolahan Migas STT-MIGAS Balikpapan 2010
Daftar Pustaka
Drs. H. Kaelan, m.s. 2000. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
9