LAPORAN AMANDEMEN UUD 1945
Disusun Oleh : Astika Yunita S.
(7E/ 04)
Atika Faiqoh
(7E/ 05)
Eriska Firma N.
(7E/ 14)
Maria Frenny H.
(7E/ 25)
Nur Oktafiani
(7E/ 31)
SMP 1 WONOSOBO JALAN PEMUDA NO.7 WONOSOBO TELP. 321012 2005 i
Amandemen UUD 1945
Pasal yang No.
1
Diamandemen Pasal 1
2
Pasal 2
3
Pasal 3
4
Pasal 4
5
Pasal 5
6
Pasal 6
7
Pasal 6A
Isi Pasal Sebelum Amandemen
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
(1) MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. MPR menetapkan UUD dan garisgaris besar dari pada haluan negara.
(1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (1) Presiden ialah WNI asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.
-
Isi Pasal Sesudah Diamandemen
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (1) MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. (1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (1) Calon presiden dan calon Wakil Presiden harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena hendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (1) Presiden dan
8
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
9
Pasal 7A
-
10
Pasal 7B
-
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak pasangan caoln Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna. MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui
11
Pasal 7C
-
12
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dlam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatannya. 13
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR dan DPR sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan MPR dan DPR sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
Janji Presiden(Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
14
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
15
Pasal 11
16
Pasal 12
Presiden menyatakn keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
17
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta negara lain.
18
Pasal 14
Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden(Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (2) Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibatg yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dangan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Presiden menyatakn keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang. (1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (1) Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
19
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
20
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undangundang. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. (1) Presiden dibantu oleh menterimenteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
21
Pasal 17
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 19 Pasal 20
65
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
66
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang.
b
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.
67
Pasal 34
68
P asal 35
69
Pasal 36
70
Pasal 36A
71
Pasal 36B
72
Pasal 36C
73
Pasal 37
Fakir miskin dan anak-anak (1) Fakir miskin dan anak terlantar terlantar dipelihara oleh negara. dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. Bendera Negara Indonesia Bendera Negara Indonesia ialah ialah Sang Merah Putih. Sang Merah Putih. Bahasa Negara ialah Bahasa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Indonesia. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. (1) Untuk mengubah UUD (1) Usul perubahan pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 UUD dapat diagendakan dalam daripada jumlah anggota MPR sidang MPR apabila diajukan harus hadir. oleh sekurang-kurangnya 1/3 (2) Putusan diambil dengan dari jumlah anggota MPR. persetujuan sekurang- (2) Setiap usul perubahan pasalkurangnya 2/3 daripada pasal UUD diajukan diajukan jumlah anggota yang hadir. secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggotaanggota MPR. (5) Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
Amandemen Aturan Peralihan UUD 1945 No
1
Pasal yang diamandemen Pasal 1
Isi pasal sebelum amandemen
Isi pasal sesudah diamandemen
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. Segala badan negara dan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
2
Pasal 2
3
Pasal 3
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
4
Pasal 4
Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan dibantu sebuah komite nasional.
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. -
Amandemen Aturan Tambahan UUD 1945
Isi sebelum diamandemen :
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya perang Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini. (2) Dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu menetapkan UUD.
Isi sesudah diamandemen
:
Pasal 1
MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD NKRI Th. 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
24
DAFTAR PUSTAKA
“ UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA HASIL ST 2000” Penerbit Al-Hikmah
Surabaya. “UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA” Penerbit “RPUL INDONESIA-DUNIA” Penerbit
Pustaka Mandiri Surakarta.
Aneka Ilmu Semarang.
26
STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK
Ketua
: Maria Frenny H.
Sekretaris
: Atika Faiqoh
Bendahara
: Eriska Firma N.
Anggota
: 1. Nur Oktaviani 2. Astika Yunita S
DAFTAR ISI
Arca Roro Jonggrang........................................................................................................................1 Arca Tiga Dewa/ Brahma, Syiwa,Wisnu......................................................................................... 2 Candi Tikus.......................................................................................................................................3 Prsasti Batu/ Ciarateun.....................................................................................................................4 Prasasti Mulawarman........................................................................................................................5 Arca Ganesha............................. ......................................................................................................6 Candi Prambanan..............................................................................................................................7 Patung Raden Sutasoma...................................................................................................................8 Patung Raden Wijaya.......................................................................................................................9 Arca Kendedes................................................................................................................................10 Patung Raja Airlangga....................................................................................................................11 Candi Perahu...................................................................................................................................12
DAFTAR PUSTAKA
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kami sehingga kliping ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, kami sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kliping ini. Terselesainya kliping ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Dalam penyusunan kliping ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Akhirnya kami hanya bisa berharap kliping ini berguna bagi kami dan pembaca semuanya
Wonosobo, 21 Nopember 2006 Penyusun
(Kelompok Belajar Kancil)
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( Preambule)
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bengsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
MOTTO
Seandainya cahaya ilmu itu bisa diraih dengan angan-angan maka tidak ada di muka bumi ini seorang bodohpun. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lalai. Kekecewaan itu akibatnya untuk orang yang malas.
Sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan, maka janganlah mudah berputus asa.
Carilah ilmu sampai ke negeri China, gapailah citamu setinggi-tingginya.