BAB I PENDAHULUAN
I. LATAR BE BELAKANG Cliff Cliffor ord d Geert Geertzz didal didalam am tulis tulisan anny nyaa tenta tentang ng sentiment sentiment primordial primordial 1 dinegar dinegara-ne a-negar garaa baru mengat mengatakan akan bahwa bahwa negara-n negara-nega egara ra kebang kebangsaan saan (nation state) state) yang yang baru baru biasa biasany nyaa diha dihada dapk pkan an pada pada dile dilemm mmaa antara antara integ integras rasii dan dan demo demokra krasi. si. Dika Dikata takan kan dilem dilemma ma karen karenaa nega negara ra keba kebang ngsaa saan n memb membut utuh uhka kan n kedu keduany anyaa (demo (demokr krasi asi dan dan integ integras rasi) i) sekal sekalig igus, us, pada padahal hal wata watak k kedu keduany anyaa bertentangan. bertentangan. Demokrasi Demokrasi berwatak berwatak membuka membuka keran kebebasan kebebasan agar semua aspira aspirasi si tersal tersalur, ur, sedang sedangkan kan integ integras rasii berw berwata atak k ingin ingin memb membele eleng nggu gu agar agar persatuan dan kesatuan kesatuan kokoh. kokoh. Demokrasi mutlak dibutuhkan karena negara kebangsaan dibangun dari berbagai berbagai ikatan primordial primordial yang semua aspirasinya aspirasinya harus diagregasi diagregasi secara demokratis, sedangkan integrasi mutlak juga dibutuhkan karena tanpa integrasi negara bias hancur. Tegasnya dilemma itu muncul karena jika demokrasi dibuka maka integrasi bias terancam karena ketegangan antarikatan primordial, tetapi jika integrasi integrasi harus ditegakkan ditegakkan maka demokrasi demokrasi relatif relatif harus dikorbankan dikorbankan karena karena harus ada sentralisasi dan penguatan negara. Ketik Ketikaa dipr diprok oklam lamasi asika kan n pada pada Tahu Tahun n 1945 1945 deng dengan an berpi berpijak jak pada pada semangat kebangkitan nasional (1908) dan Sumpah Pemuda (1928), Indonesia mene menega gaska skan n piliha pilihann nnya ya sebag sebagai ai nega negara ra keba kebang ngsaa saan n (natio nation n state state)) yang demo demokra kratis tis dan dan ingi ingin n teru teruss bersa bersatu tu.. Sebag Sebagai ai nega negara ra keba kebang ngsaa saan, n, nega negara ra 1
Moh. Mahfud Md, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu, Rajawali Pers, J akarta, 2010, hlm. 34
1
Indonesi Indonesiaa terdiri terdiri dari berbag berbagai ai ikatan ikatan primor primordial dial (agama, (agama, suku, suku, ras, daerah, daerah, bahasa, budaya budaya dan adat) yang ingin bersatu (integrasi) (integrasi) secara kokoh, kokoh, tetapi sekaligus sekaligus ingin dibangun dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial primordial itu mendapatk mendapatkan an saluran. saluran. Seba Sebaga gaii bang bangsa sa yang yang ingi ingin n teta tetap p bers bersat atu u maka maka Inon Inones esia ia tela telah h menetap menetapkan kan dasar dasar dan ideolo ideology gy negara negara yakni yakni Pancasi Pancasila la yang yang dipilih dipilih sebagai sebagai dasar dasar peme pemersa rsatu tu dan dan peng pengika ikatt yang yang kemu kemudi dian an melah melahirk irkan an kaida kaidah-k h-kaid aidah ah penuntun penuntun dalam kehidupan kehidupan social, politik dan hokum. hokum. Selanjutnya Selanjutnya prinsip prinsip dan mekanisme ketatanegaraan ketatanegaraan untuk menjamin menjamin demokrasi diatur dalam UUD 1945 yang yang juga juga memasan memasang g ramburambu-ramb rambu u agar agar bangsa bangsa ini tetap tetap utuh. utuh. Deng Dengan an demik demikian ian,, tunt tuntut utan an akan akan integ integras rasii dan dan demo demokr krasi asi sebag sebagaim aiman anaa dikemukakan dikemukakan oleh Geertz telah diatur sedemikian rupa didalam platfor didalam platform m politik yang tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945. II. RUMUSAN RUMUSAN MASALAH MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah “Bagaimana Hubungan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?”
2
BAB II PEMBAHASAN
I. TINJ TINJAU AUAN AN PUST PUSTAK AKA A Sepert Sepertii diuraik diuraikan an dalam dalam penjela penjelasan san autentik autentik naskah naskah Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar Dasar Tahun Tahun 1945, 1945, kandun kandungan gan pemikir pemikiran an yang yang terdapat terdapat dalam dalam Pembuk Pembukaan aan Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup empat pokok pikiran, yaitu : 2 Pertama Pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; Kedua, Kedua, bahwa bahwa negara negara Indone Indonesia sia yang yang hendak hendak mewuju mewujudka dkan n keadila keadilan n social bagi seluruh warganya; Ketiga, Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut system demokrasi; Dan Keempat Keempat ,
bahwa bahwa negara negara Indonesi Indonesiaa adalah negara negara yang berkeberke-
Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alenia Pembukaan UndangUnda Undang ng Dasar Dasar 1945 1945 masin masingg-ma masin sing g meng mengan andu dung ng pula pula cita-c cita-cita ita luhur luhur dan dan filosofi filosofiss yang yang harus harus menjiwa menjiwaii keselur keseluruhan uhan system system berpiki berpikirr materu materu Undang Undang-Undang Dasar 1945. Alenia Pertama, Pertama, menegaskan menegaskan keyakinan bangsa Inodnesia Inodnesia bahwa kemerdek kemerdekaan aan adalah hak hak asasi segala segala bangsa dank dank arena itu segala segala bentuk bentuk penjajahan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan dihapuskan karena tidak sesuai dengan dengan 2
Jimly Asshidiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52
3
perikemanusiaan perikemanusiaan dan keadilan. keadilan. Alenia Alenia kedua, kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan penderitaan yang akhirnya akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia yang merdek merdeka, a, bersatu bersatu,, berdau berdaulat, lat, adil, adil, dan makmur makmur.. Alenia ketiga, ketiga, menega menegaskan skan pengakuan pengakuan bangsa Indonesia Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang yang
mem memberi berika kan n
doro orongan ngan
spir spirit itu ual
kepa kepada da
seg segenap nap
bang angsa
unt untuk
memper memperjuan juangka gkan n perwuju perwujudan dan cita-cita cita-cita luhurn luhurnya, ya, yang yang atas dasar dasar keyaki keyakinan nan spir spirit itua uall
sert sertaa
doron orong gan
luhu luhurr
itul itulah ah
raky rakyat at
Indo Indone nesi siaa
meny menyat atak akan an
kemerdekaannya. Alenia keempat keempat , mengg menggamb ambarka arkan n visi bangsa bangsa Indone Indonesia sia mengen mengenai ai bangunan bangunan kenegaraan kenegaraan yang hendaka hendaka dibentuk dibentuk dan diselenggarak diselenggarakan an dalam rangka rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alenia keempat ini menentukan dengan jelas mengenai Tujuan negara dan dasar negara Indonesi Indonesiaa sebagai sebagai negara negara yang yang mengan menganut ut prinsip prinsip demokr demokrasi asi konstitu konstitusion sional. al. Negara Indonesia Indonesia itu dimaksudkan dimaksudkan untuk tujuan (1) melindungi melindungi segenap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam mencapa mencapaii keemap keemapat at tujuan tujuan berneg bernegara ara itu, itu, negara negara Indone Indonesia sia diseleng diselenggar garakan akan berdasarkan berdasarkan : (1) Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab, (3) Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. (4) Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin dipimpin oleh hikmat
4
kebijaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawarat permusyawaratan/perwa an/perwakilan, kilan, dan (5) keadilan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, yang secara bersama-sama disebut sebagai Pancasila. II. PEMBAH PEMBAHASA ASAN N Dari sudut hukum kedudukan Pancasila sebagaimana diuraikan diatas akan akan melah melahirk irkan an suatu suatu syste system m huku hukum m yang yang khas khas seba sebaga gaii syste system m huku hukum m Inodnesi Inodnesiaa yang yang umumny umumnyaa disebut disebut sebagai sebagai system system hukum hukum Pancasil Pancasila. a. System System hukum hukum Pancasi Pancasila la memasan memasang g rambu-ra rambu-rambu mbu dan melahirk melahirkan an kaidah kaidah penunt penuntun un dalam politik hokum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hokum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rambu Rambu-ram -rambu bu tersebu tersebutt kemudi kemudian an diperku diperkuat at dengan dengan adanya adanya empat empat kaidah penuntun hokum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hokum yaitu : Pertama, Pertama, hokum hokum nasion nasional al harus harus dapat dapat menjaga menjaga integra integrasi si (keutu (keutuhan) han) baik ideologis ideologis maupun maupun wilayah territorial sesuai dengan dengan tujuan “melindungi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Harus dicegah munculnya produk produk hokum hokum yang berpotensi berpotensi memecah memecah belah keutuhan keutuhan bangsa dan negara Indonesia, Indonesia, termasuk hokum-hukum hokum-hukum yang diskriminatif diskriminatif berdasar berdasar ikatan-ikatan ikatan-ikatan primordial. primordial. Kedua, Kedua, hoku hokum m nasi nasion onal al haru haruss diba dibang ngun un seca secara ra demo demokr krat atis is dan dan nomok nomokratis ratis dalam dalam arti harus harus mengun mengundang dang partisipa partisipasi si dan menyer menyerap ap aspirasi aspirasi masya masyarak rakat at luas luas menge mengenai nai prose prosedu dur-p r-pros rosed edur ur dan dan meka mekanis nisme me yang yang fair, fair, transparan, dan akuntabel.
5
Ketiga, Ketiga, hokum nasional harus ditujukan untuk menciptakan keadilan social dalam arti harus mampu memberikan proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Keempat Keempat , hokum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Sela Selanj njut utny nyaa UUD UUD seba sebaga gaii dasa dasarr atur aturan an main main poli politi tik k meng mengat atur ur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis serta menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilu atau pilkada secara jujur dan adil, adanya checks and balances antar poros-poros kekuasaan, kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hokum bagi setiap perbuatan pemerintah pemerintah dan rakyat yang mengancam integrasi atau mengancam mengancam tatanan dan aturan main. Isi UUD 1945 secara keseluruhan dimaksudkan untuk mengatur ramburambu rambu pokok pokok untuk untuk mengel mengelabo aborasi rasi empat empat kaidah kaidah penunt penuntun un hokum hokum Pancasil Pancasilaa yang kemudi kemudian an dilemba dilembagak gakan an dari pusat pusat sampai sampai kedaera kedaerah-da h-daerah erah dan harus harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya. Penu Penunt ntun un pertam pertamaa (semu (semuaa perat peratur uran an peru perund ndan angn gn-u -und ndang angan an harus harus menjami menjamin n integra integrasi si atau keutuh keutuhan an ideolo ideology gy dan teritor teritorii negara negara dan bangsa bangsa Indonesia) sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah darah Indone Indonesia sia dapat dapat dilihat dilihat dari ketentu ketentuan an tentang tentang pilihan pilihan bentuk bentuk negara negara “kesatua “kesatuan” n” (Pasal 1 ayat ayat (1)
UUD 1945) 1945),, yang tidak dapat dapat diubah diubah dengan dengan
prosedur prosedur konstitusional konstitusional (Pasal 37 ayat (5) UUD 1945). 1945). Pasal 30 UUD 1945
6
mengatur system pertahanan dan keamanan untuk menjamin keutuhan teritori dan ideology. Penuntun Penuntun kedua (negara harus diselenggaraka diselenggarakan n dalam keseimbangan keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi) dapat dilihat didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi (kedaulatan berada ditangan rakyat) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prindip nomokrasi (Indonesia adalah negara hokum). Kemudian ditentukan juga adanya lembaga perwakilan perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPR, DPD) dan cara pemilihan pemilihan presiden serta pemilihan pemilihan kepala daerah yang harus demokratis. Untuk mengontrol agar semua kebijakan negara dan kegiatan seluruh bangsa berjalan sesuai dengan hokum (nomokrasi) Pasal 24 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang HAM. Penuntun ketiga (negara harus menjamin keadilan social) diatur dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan kesejahteraan social yang mencakup mencakup penguasaan penguasaan sumber sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh Negara, system perekonomian dan sebagainya. Penu Penunt ntun un keem keempat pat (Nega (Negara ra haru haruss menja menjami min n tega tegakn knya ya toler tolerans ansii beragama beragama yang berkeadaban) berkeadaban) diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan agama apapun yang diyakini oleh setiap warga Negara. Tentang ini diatur juga didalam Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM. Negara tidak perlu mewajibkan mewajibkan berlakunya hokum agama, tetapi waji wajib b meli melind ndun ungi gi dan dan memf memfas asil ilit itas asii seti setiap ap warg wargaa Nega Negara ra yang yang ingi ingin n melaksanakan agamanya masing-masing.
7
Jika Jika dilih dilihat at dari dari urut urutan an-ur -urut utan an sila sila Panca Pancasil silaa maka maka penu penuan anga gan n isi Pancasila di dalam UUD 1945 juga tampak jelas. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 28; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab diatur dalam Pasal 28; sila Persatuan Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 37 ayat (5); sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal Pasal 20, 20, Pasal Pasal 18 dan dan Pasal Pasal 22; 22; sila sila kead keadila ilan n socia sociall bagi bagi selur seluruh uh rakyat rakyat Indonesia diatur dalam Pasal 28, Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal-pasal lain didalam UUD UUD 1945 1945 semu semuan anya ya dibu dibuat at untu untuk k mendu menduku kung ng pelak pelaksan sanaan aan semua semua sila sila Pancasila.
BAB III PENUTUP
I. KESI KESIM MPULAN ULAN
8
Pancasil Pancasilaa yang yang merupa merupakan kan dasar dasar utama utama kesepaka kesepakatan tan berdiri berdirinya nya bangsa bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan modus modus vivendi ia juga juga dapat dapat diangg dianggap ap sebaga sebagaii “akte kelahiran” kelahiran” negara negara yang yang menjam menjamin in kelang kelangsun sunga ga bangsa bangsa dan negara negara Indone Indonesia sia dengan dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Maka tugas utama pemerintah adalah meraih tujuan negara yang salah satu diantaranya adalah “melindungi segenap segenap bangsa bangsa dan seluruh seluruh tumpah tumpah darah darah Indone Indonesia”. sia”. Melindu Melindungi ngi segenap segenap bangsa dan seluruh tumpah tumpah darah Indonesia Indonesia berarti menjaga keutuhan keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, baik secara teritori maupun secara ideologi. II. II. SARA SARAN N Agar Agar Panca Pancasil silaa dan dan UUD UUD 1945 1945 dapat dapat dilak dilaksan sanak akan an sesua sesuaii deng dengan an yang yang diharapkan, sebaiknya diperbanyak diskusi dan sosialisi mengenai Pancasila dan UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA Moh. Mahfud MD, Konstitusi Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Kontroversi isu, isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
9
Jimly Jimly Asshidiq Asshidiqie, ie, Konstitusi Konstitusi & Konstitusiona Konstitusionalisme lisme Indonesia Indonesia,, Sinar Sinar Graf Grafika ika,, Jakarta, 2010
10
