AMANDEMEN UUD 45
Amandemen merupak merupakan an perubahan konstitusi.
wujud
dari
Konstitusi harus mampu mengikuti perkembangan, harus memberi ruang terjadi perubahan konstitusi, dan ada syarat untuk melakukan amandemen.
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi, yg ditetapkan oleh Presiden yg diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
memperhatikan
PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Antara lain: Amandemen UUD 1945
• •
Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
•
Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
•
Otonomi Daerah
•
Kebebasan Pers
•
Mewujudkan kehidupan
• Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
demokrasi
Hasil Perubahan • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
Latar Belakang Perubahan
Sebelum Perubahan
Tuntutan Reformasi
Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi •
Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999
•
Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000
•
Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
•
Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Kesepakatan Dasar
Sidang MPR •
Tujuan Perubahan
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” •
Dasar Yuridis •
Pasal 3 ayat 1 UUD 1945
•
Pasal 37 UUD 1945
•
TAP MPR No.IX/MPR/1999
•
TAP MPR No.IX/MPR/2000
•
TAP MPR No.XI/MPR/2001
1
16 BAB; 37 PASAL; 52 AYAT UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN
4 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
21 BAB; 73 PASAL; 170 AYAT UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN
3 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 PASAL ATURAN TAMBAHAN
Sebelum diamandemen Jumlah anggota MPR = 2 X anggota DPR = 2 X 460 = 920 Jumlah anggota DPR = 460, dengan perincian 360 orang anggota golongan politik dan golongan karya yang dipilih 100 orang anggota golongan karya yang diangkat : 75 orang untuk golongan karya yang mewakili angkatan bersenjata dan 25 orang untuk golongan karya yang mewakili bukan angkatan bersenjata Calon golongan karya yang mewakili angkatan bersenjata diusulkan oleh menteri pertahanan dan keamanan kepada menteri dalam negeri Calon golongan karya yang mewakili bukan angkatan bersenjata diusulkan oleh gabungan organisasi golongan karya kepada menteri dalam negeri
Sesudah diamandemen Jumlah anggota MPR = anggota DPR + anggota DPD = 560 + 132 (33 X 4) = 692 Semua dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi JELASKAN PENGERTIANNYA!
• Pembukaan • Batang Tubuh - .... bab - .... pasal - .... ayat - .... pasal Aturan Peralihan - .... ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir •
(UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN, TULISKAN PASAL DAN ISINYA!)
Sidang MPR/Tahap Amandemen
Hasil Perubahan • Pembukaan • Pasal-pasal: - .... bab - .... pasal - .... ayat - .... pasal Aturan Peralihan - .... pasal Aturan Tambahan
Latar Belakang Perubahan
Sebelum Perubahan
Tuntutan Reformasi
•
•
ADA DI PASAL? TULIS ISINYA!, UUD 1945 SUDAH DIAMANDEMEN
Kesepakatan Dasar
Dasar Yuridis •
Pasal 3 ayat 1 UUD 1945
Tanggal 14-21 Okt 1999
•
Pasal 37 UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
•
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 7-18 Agt 2000 •
Tujuan Perubahan
Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
(BANDINGKAN ANTARA UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN DENGAN HASIL AMANDEMEN, TULIS ISINYA)
Pasal 1 ayat 2 Sebelum : Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Pasal 6 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak Pasal 6A 1. Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden dipilih dipilih dalam dalam satu pasangan pasangan secara secara langsun langsung g oleh rakyat Pasal 7 Sebelum : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali Sesudah: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Pasal 3 (Sebelum) MPR menetapkan UUD dan GBHN Pasal 3 ayat 1 (Sesudah) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
Amandemen UUD 1945 Perubahan terhadap UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penghapusan doktrin di lingkungan militer Indonesia I ndonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara menjadi TNI memiliki tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Penegakkan hukum : ada sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggar hukum, semua orang kedudukannya sama di depan hukum, semua orang tanpa terkecuali terikat pada hukum Penegakkan HAM : Negara melindungi HAM warga negara, setiap orang saling menghargai HAM, pelaksanaan HAM tunduk pada hukum yang berlaku Pemberantasan praktek korupsi, kolusi, nepotisme Otonomi Daerah Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hukum yang berlaku Kebebasan Pers media cetak dan media elektronika bebas menyiarkan berita sesuai fakta, t anpa tekanan dan pengaruh dari pihak manapun Mewujudkan kehidupan demokrasi
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
1) Kedaulatan rakyat 2) Menjamin tegaknya Keadilan 3) Persamaan/tidak ada diskriminasi (di hadapan Tuhan dan hukum serta pemerintahan, kedudukan manusia sama)
4) Pengakuan; penghormatan; dan penegakkan HAM 5) Supremasi hukum=negara hukum 6) Lembaga peradilan yang bebas dan adil 7) Penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga
8) Adanya pemilu yang luber-jurdil, pergantian pimpinan secara teratur 9) Terdapat Terdapat partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan 10) Mengakui dan menganggap wajar w ajar keanekaragaman, toleransi 11) Pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat, pemerintah bertanggung jawab membawa membawa bangsa sampai pada cita-cita dan tujuan dengan dukungan seluruh rakyat 12) Pembatasan pemerintah secara konstitusional 13) Musyawarah mufakat
Contoh HAM (Hak Asasi Manusia)
Hidup, mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang
Hidup sejahtera lahir dan batin
Bebas dari rasa takut (aman)
Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
Perlindungan hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum
Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
Memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal
Berpendapat
Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri
Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
Pengertian Korupsi, Kolusi, Nepotisme
Korupsi :
penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan untuk keuntungan pribadi
dapat disogok/memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi
suka memakai barang/uang yang dipercayakan kepadanya
Kolusi : kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji/persekongkolan
Nepotisme :
Perilaku yg memperlihatkan kesukaan yg berlebihan kepada kerabat dekat
kecenderungan untuk mengutamakan/menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat
16 BAB; 37 PASAL; 52 AYAT UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN
4 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
21 BAB; 73 PASAL; 170 AYAT UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN
3 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 PASAL ATURAN TAMBAHAN
Latar Belakang Belakang Perubahan (sumber (sumber UUD 1945 yang yang belum diamandemen) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden dan Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undangundang Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
Tujuan Perubahan (sumber UUD 1945 yang sudah diamandemen) Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: Tatanan negara Pasal 1 ayat 1 Kedaulatan Rakyat/Eksistensi negara demokrasi Pasal 1 ayat 2, Pasal 22E ayat 1 - 6 HAM Pasal 28, 28A – 28J Pembagian kekuasaan Tugas Presiden : Pasal 5 ayat 1 -2, Pasal 10, Pasal 11 ayat 1- 3, Pasal 12, Pasal 13 Ayat 1 – 3, Pasal 14 ayat 1 – 2, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Tugas MPR : Pasal 3 ayat 1 - 3 Tugas DPR : Pasal 20 ayat 1 – 5, Pasal 20A ayat 1 – 4, Pasal 21, Pasal 22 Tugas MA, KY, MK : Pasal 24 ayat 1 - 3, 24A 1 - 5, 24B ayat 1 - 4, 24C ayat 1 – 6 Tugas BPK : Pasal 23E ayat 1 - 3 Kesejahteraan Sosial Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 - 5 Eksistensi negara hukum Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1 - 3, 24A 1 - 5, 24B ayat 1 - 4, 24C ayat 1 - 6, Pasal 27 ayat 1 Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar yuridis Amandemen UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Pasal 37 UUD 1945 (syarat bisa dilaksanakan amandemen): Ayat (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dasar,, Ayat (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. mengubah pasal-pasal Undang-Undang Ayat (4) Putusan untuk mengubah Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu
