*************Halam *************H alaman an 390-393******** 390-393************* ***** Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
A. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 Pelaksanaan UUD 1945 terbagi atas dua kurun waktu, yaitu masa kemerdekaan (tahun 1945 s.d. Desember 1949) dan pada tahun 1950 sampai sekarang. B. Masa Kemerdekaan (1945-1949) Ukuran waktu ini adalah masa fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari perjuangan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB. Namun keadaan ini bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dalam UUD 1950. Tetapi ternyata pelaksanaan pelaksanaan UUD’50 itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu terjadi te rjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kabinet Natsir (06 September 1950 s.d. 27 April 1951) Kabinet Sukirman (27 April 1951 s.d. 03 April 1952) Kabinet Wilopo (03 April 1952 s.d. 01 Agustus 1953) Kabinet Ali Sastromijoyo I (01 Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955) Kabinet Burhanudin Harahap (12 Aguatus 1955 s.d.24 Maret 1956) Kabinet Ali Sastromijoyo II (24 Maret 1956 s.d. 09 April 1957) Kabinet Juanda (09 April 1957 s.d. 10 Juli 1959)
Karena sering terjadinya pergantian kabinet, maka konstituante mengadakan sidang. Namun sidang yang diadakan selalu gagal. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 05 Juli 1959. C. Masa Orde Lama (1959-1966) 1. Pengertian Orde Lama Orde lama dimulai pada tanggal 05 Juli 1959 – 1959 – 11 11 Maret 1966, saat diserahkannya diser ahkannya Supersemar oleh Presiden kepada Letjen Soeharto. Di masa ini, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, tentang pengangkatan Presiden. Berikut adalah ciri-ciri orde lama, antara lain sebagai berikut: 1. Meemiliki landasan idil Pancasila dan landasan Stuktual UUD 1945. 2. Memiliki tujuan : a. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. b. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual dalam wadah NKRI. c. Membentuk kerja sama yang baik dengan semua negara di selurruh dunia. Terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Afrika. d. Melaksanakan dengan meluruskan segala cara.
2. Beberapa Penyimpangan dalam pelaksanaan UUD 1945 UUD 1945 pada masa ini tisak dilakssanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, sehingga hanya bersifat sementara. Penyimpangan yang terjadi antara lain adalah Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR, Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui APBN yang diajukan Presiden yang memegang kekuasan yang sepenuhnya, serta MPR mengembangkan menjadi Presiden seumur hidup. Keadaan tersebut membuat stabilitas nasional semakin memburuk, berbagai masalah datang silih berganti. Puncak dari semua itu adalah kejadian pemberontakan PKI pada tanggal 30 September, yang kemudian Presiden Soekarno
D. Masa Orde Baru Pengertian Orde Baru Orde baru lahir sejak dilaksanakan seminar TNI/AD yang kdua di Seskoad Bandung pada tanggal 25 Agustus 1945. Masa orde baru hampir sama seperti masa orde lama, yaitu sama-sama menggunakan landasan struktur Kabinet Ampera dan untuk landasan operasionalnya menggunakan TAP MPR, sejak sidang umum ke-IV tahun 1966. Sidang tersebut tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara konstitusional. Adapun pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan diamandemen. Orde baru menghendaki kepentingan nasional dan tidak meninggalkan komitmen anti-kolonialisme.
Langkah Pengamalan UUD 1945 oleh Orde Baru Orde baru berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan menemukan kesalahan yang di lakukan di masa orde lama. Produk hukum yang dihasilkan antara lain pengesahan Supersemar ke dalam Tap. MPR No. IX/MPR/1966, Tap. MPR No. XXV/MPR/1966 tentang pembubaran PKI dan ormasnya, serta Tap. MPR No. XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan. Sidang istimewa MPRS tahun 1967 menarik mandat MPRS daan Presiden Soekarno dan pada sidang ist imewa pada tahun 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi Presiden sampai terselenggaranya pemilu. Kemudian terbentuklah lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945. Mekanisme kegiatan kenegran lima tahunan secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. MPR mengadakan sidang umum dan pemilu. 2. Dalam sidang umum, MPR bertugas untuk menetapkan GBHN, serta memilih Presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN. 3. Presiden, wakilnya, serta para menteri negara menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. 4. Tugas Presiden: a. Membentuk lembg tnggi negara, yaitu DPA dan BPK.
b. Melakukan pemiilu tepat waktu. c. Mengajukan APBN setiap waktu dan harus menyusun Repelita. d. Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN. 5. DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden. 6. Lembaga negara lainnya melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD 1945 daan ZUU. E. Pelesteraian UUD 1945 Dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen stabilitas nasional akan mantap sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pembangunan nasional dapat dilestarikan karena : 1. Membangun semangat kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. 2. Menjamin kesejahteraan pemerintah. 3. Memiliki tujuan pokok tentang penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta berisi falsafah negara dan pandangan hidup negara. 4. Membangun, mengarahkan dinamika yang jelas. 5. Telah diuji dengan perjuangan yang panjang. 6. Memberi kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa. 7. Berkaitan dengan keprbadian bangsa Indonesia.
Pemantapan dan Pengembangan UUD 1945 Prosedur perubahan konstitusional terhadap UUD 1945 diatur dalam Tap. MPR no. 1/Tap MPR tentang peraturan-peraturan tata tertib MPR.
F. Masa Reformasi Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat berbagai pendapat dan tujuan untuk mengamandemen UUD 1966, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Keinginan untuk mengamandemen itu muncul karena adanya sifat ‘multi interpretable’ pada pasal-pasal UUD 1966, sehingga mengakibatkan adanya sentralisaasi kekuasaan Presiden di masa orde lama maupun orde baru. Melalui sidang umum MPR tahun 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, sidang tahunan MPR 2001, dan sidang tahunan MPR 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan ikrar berdirinya NKRI, serta membuat Pancasila sebagai dasar negara. MPR berketetapan hati untuk tidak mengubahnya. Pembukaan UUD 1945 serta amandemen UUD 1945 berdasarkan pada sidang umum 1966, sidang tahunan pada tahun 2000, sidang tahunan MPR 2001, serta sidang tahunan MPR 2002, dan seterusnya.