MAKALAH UKM (USAHA (USAHA KECIL KECIL dan MENENGAH)
Disusun Oleh: 1. MOH.SYAIFUDIN ZUHRI
NIM: 12.8348
2. ERMAWATININGSIH
NIM: 12.8384
3. HERMIN AGUSWATI
NIM: 12.8379
4. NOVITA DWI MAHLEVI
NIM: 12.8380
5. RISKA IMROATUN NISA
NIM: 12.8349
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER JL. SUMATRA 118 – 120 JEMBER i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengaruniakan segalanya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun untuk untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Makalah ini disajikan berdasarkan berdasarkan buku sumber dan internet. internet. Makalah ini berisi pembahasan tentang “Usaha Kecil Menengah di Indonesia”, mulai dari
pengertian hingga penggolongan-penggolongan UKM berdasarkan beberapa kriteria. Maka dari itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu bagi penyusun dan pembacanya. Kami juga menerima setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar makalah ini semakin bermutu.Semoga bermutu.Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.Terimakasih. semua.Terimakasih.
Jember, 1 Januari 2012
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL DEPAN .............................................................................…….. i …….. …….. KATA PENGANTAR.........................................................................................……..
ii
......................................................................................................……..
iii
…….. BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................……..
1
…….. Latar Belakang Belakang .........................................................................................……..
1
Tujuan Tujuan .....................................................................................................……..
1
BAB II PEMBAHASAN .....................................................................................…….. ……..
2
…….. 2.1. Definisi UKM .....................................................................................……..
2
2.2. Undang-Undang dan Peraturan tentang UKM ...................................……..
2
…….. 2.3. Kriteria UKM .....................................................................................……..
2
…….. 2.4. Pengembangan Pengembangan Sektor UKM .............................................................……..
3
…….. ............................................................................................……..
5
…….. Kesimpula Kesimpulan n ..............................................................................................……..
5
Saran Saran .......................................................................................................……..
5
DAFTAR ISI
BAB III PENUTUP
iii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu (1997), dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur.Selain itu UKM telah berkontribusi berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.
Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Tujuan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua, memberi pengetahuan dan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, tentu akan menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta dapat mengembangkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan bercerita.Selain demi melengkapi tugas mata kuliah Hukum Bisnis, tujuan penulisan makalah ini, yaitu agar kita dapat mengetahui mengetahui lebih luas mengenai apa itu Usaha Kecil Menengah.
1
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Definisi UKM
Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggitingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).(1) 2.2. Undang-Undang dan Peraturan tentang UKM
1. 2. 3. 4. 5.
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan. 6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha dan Menengah. 7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program bina Lingkungan. 8. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.(2) 2.3. KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Menurut Lembaga Asing (World Bank) Medium Enterprise, dengan kriteria: 1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang.
(1) http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah (30-12-12) (2) http://lenamegawati.blogspot.com/2011/10/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia.html( 30-12-12)
2
2. Pendapatan setahun hingga $ 15 juta. j uta. 3. Jumlah aset hingga $ 15 juta.
Micro Enterprise, dengan kriteria: 1. Jumlah karyawan tidak lebih dari 30 orang. 2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta. 3. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
Small Enterprise, dengan kriteria: 1. Jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang. 2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu. 3. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.(3)
Menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan setahun paling banyak 1 Milyar rupiah. Milik Warga Negara Indonesia (WNI). Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
2.4. Pengembangan Sektor UKM
Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan.UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia.UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar.”Hampir semua usaha besar berawal dari
UKM.Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah.Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita ki ta kesampingkan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis,dan kompetisi.(4) (3). (3). http://infoukm.wordpress.com/2008/08/(29-12-12) 4 . htt : www.anneahir www.anneahira.com a.com artikel-umum-uk artikel-umum-ukm.htm m.htm 29-12-12
3
Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam perkembangan UKM saat ini, yaitu:
Faktor upaya untuk mulai menciptakan produk itu dari nol, hal ini berkaitan dengan desain, artinya para UKM kita banyak yang masih meniru atau memperbanyak. Kondisi itu hampir 90% dan 10 % yang benar-benar pencipta atau kreator. Birokrasi, pemerintah sepertinya tidak menangani sektor ini secara serius. Para pelaku bisnis di sektor UKM hanya tahu bagaimana memproduksi lalu menjual, oleh karena itu semestinya jangan dipersulit dipersulit dengan berbagai birokrasi. birokrasi. Marketing, hanya 10 sampai 20 persen saja dari para UKM yang mampu merambah pasar melalui teknologi internet. Kebanyakan masih menggunakan teknologi secara manual, yang menjadi kendala tersendiri bagi pemasaran. Permodalan terutama sektor perbankan, birokrasi dan kebijakan secara sepihak dari perbankan juga sangat menyulitkan UKM, kendala kendala lain adalah tingginya tingginya suku bunga. Promosi, masih banyak UKM yang menganggap promosi hanya membuang uang dan waktu, Padahal, ini faktor yang sangat penting. Rendahnya membuat jaringan bisnis. Padahal, Padahal, tanpa jaringan bisnis tidak akan berjalan. Manajemen yang digunakan UKM masih sederhana dan perlu ditingkatkan,Bahkan ada yang beranggapan manajemen manajemen hanya untuk perusahaan besar.(5)
(5). http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pengemb_UKM.pd( http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pengemb_UKM.pd( 30-12-12) 30-12-12)
4
BAB III PENUTUP
Kesimpulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Untuk itu harus ada langkah yang ditempuh untuk mengatasi krisis tersebut. Oleh karena itu usaha kecil menengah harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar usaha kecil menegah bisa lebih berkembang dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya sektor dari usaha kecil menengah.
Saran Tentu saja, Makalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ini masih jauh jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis menerima kritikan, masukan, dan saran seputar materi yang disajikan dalam makalah ini. Penulis menyediakan beberapa e-mail sebagai media interaksi dengan pembaca. Penulis harap, segala saran dan masukan akan menjadi pengayaan untuk membuat makalah selanjutnya.
5
