BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharan terpeliharanya ya keamanan keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat, tertib dan tegaknya tegaknya hukum, hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (UU No. 2 Tahun 2002 : Pasal 4). Dalam Dalam menjalan menjalankan kan
tugasn tugasnya ya tidaklah tidaklah mudah mudah berhadap berhadapan an dengan dengan
masy masyar arak akat at,, poli polisi si diha dihada dapk pkan an pada pada tang tanggu gung ng jawa jawab b yang yang besa besar. r. Poli Polisi si kadangkala kadangkala merasakan hubungan hubungan yang kurang kurang baik terhadap masyarakat masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapa didapat, t, karena karena memerl memerluka ukan n proses proses terutam terutamaa adanya adanya komuni komunikas kasii dan kontak kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.
1.2.
Rumusan Ma Masalah
“Apa tugas dan peranan polisi terhadap masyarakat?”
1.3.
Tujuan
a. Mengetahui Mengetahui tentang tentang tugas tugas dan dan tanggu tanggung ng jawab jawab sebagai sebagai polisi. polisi. b. Mengajak pembaca menelaah lebih dalam tentang peranan kepolisian di masyarakat.
1
1.4.
Manfaat
Memberikan wawasan kepada pembaca terhadap peranan dan tugas polisi.
BAB II LANDASAN TEORI 2.1.
Pengertian Po Polisi
Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia “polisi adalah adalah aparat aparat penega penegak k hukum hukum yang yang bertug bertugas as sebaga sebagaii pemeli pemelihar haraa keaman keamanan, an, ketertiban masyarakat”. Polisi Polisi adalah adalah ujung ujung tombak tombak dalam dalam integr integrate ated d crimina criminall justic justicee system system.. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan (diungkapkan Simons dalam bukunya Learboek Nederlands Strafrecht ). Strafrecht ). Kepolisian is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action while perfoming their duties ( buku Bailey tahun 1995 hal 206 ). Menurut Menurut pendapat pendapat saya polisi polisi adalah aparat negara negara yang menjaga keamanan, keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat.
2.2.
Fungsi Ke Kepolisian
UU nomor 2 tahun 2002 pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2
Sehubungan dengan hal di atas pada pasal 3 ayat 1, pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. Kepo Kepoli lisi sian an khus khusus us b. Penyidik pegawai negeri sipil c. Bentuk Bentuk-ben -bentuk tuk pengam pengamana anan n swak swakarsa arsa
BAB III PEMBAHASAN
3.1. 3.1.
Tuga Tu gass dan dan Pera Perana nan n Pol Polis isii Dal Dalam am Masy Masyar arak akat at
3.1. 3.1.1. 1. Tuga Tugass Kepo Kepoli lisi sian an A. Tuga Tugass Umum Umum Pol Polis isii Dalam suatu negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalam hubungan antara individu sesama anggota masyarakat dengan masyarakat Iainnya di satu satu wilay wilayah ah deng dengan an wila wilaya yah h Iain Iainny nyaa dala dalam m satu satu nega negara, ra, atau ataupu pun n hubu hubung ngan anny nyaa deng dengan an nega negara ra lain lain dala dalam m kerj kerjasa asama ma dan dan hubu hubung ngan an internasional. Untuk keamanan dan ketyertiban masyarakat penting artinya penegak
3
huku hukum, m, baik baik dala dalam m rang rangka ka kete ketert rtib iban an hubu hubung ngan an masy masyar arak akat at juga juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Tanpa ada perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa ada perlindungan hukum bagi warga negara asing akan berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesama anggota msyarakat dalam arti luas dan mengganggu ketertiban negara. negara. Kejahatan Kejahatan yang timbul timbul tanpa adanya adanya pengamanan pengamanan dari penegak penegak hukum selain akan membuat resah masyarakat juga akan membuat resah warg wargaa nega negara ra asin asing g baik baik yang yang suda sudah h ada ada dala dalam m rang rangka ka hubu hubung ngan an Internasional maupun warga asing sebagai masyarakat yang hadir untuk tujuan wisata. Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini ini
akan akan meni mening ngka katk tkan an pera peran n
masy masyar arak akat at dala dalam m tuju tujuan an nasi nasion onal al
memban membangun gun negara negara.. Penega Penegak k hukum hukum sangat sangat diperlu diperlukan kan oleh oleh bangsa bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional, dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada kepolisian negara. Kepolisi Kepolisian an Negara Republ Republik ik Indone Indonesi siaa memil iki tugas yang cukup bera be ra t dala da la m upay up ayaa penc pe nceg egah ahan an terja terjadi diny nyaa pela pelang ngga gara ran n dan dan kejah kejahat atan an,, pela pelaya yana nan n masy masyar arak akat at dan dan meli melind ndun ungi gi serta ser ta mentertib mente rtibkan kan masyaraka masy arakat, t, disampi disamping ng tugas tugas tugas tugas adminis administrat tratif if dalam dalam tubuh tubuh lembag lembagaa kepoli kepolisia sian n nega negara ra send sendir irii dan dan memb memban antu tu kema kemana nana nan n nega negara ra bers bersam amaa Tent Tentar araa Nasional Indonesia dalam ikut serta melakukan pert pertah ahan anan an dan keam keaman anan an negara dalam arti luas.
B. Tugas Polisi Polisi Menuru Menurutt UU Negara Negara Republ Republik ik Indonesia Indonesia UU Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 menerangkan tugas serta wewenang kepolisian: 4
− Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 1. Selaku
alat
negara
penegak
hukum
memelihara
serta
sel selaku
pengayom
dalam
meningkatkan tertib hukum; 2. melaksan sanakan
tugas
kepolisia sian
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. bersa bersama ma-sa -sama ma deng dengan an segen segenap ap komp kompon onen en keku kekuat atan an pert pertah ahan anan an keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilay wilayah ah nega negara ra guna guna mewu mewuju judk dkan an keam keaman anan an dan dan kete keterti rtiba ban n masyarakat; 4. mela melaksa ksana naka kan n tuga tugass lain lain sesu sesuai ai deng dengan an pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan.
− Pasal 14 1. Dalam Dalam menjala menjalanka nkan n tugas sebagai sebagaiman manaa dimaks dimaksud ud dalam dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia : a. melakukan melakukan penyelidik penyelidikan an dan penyidikan penyidikan terhadap terhadap semua semua tindak tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; lainnya; b. menyelenggarakan kepo kepoli lisi sian an,,
dan dan
identifikasi labo labora ratu turi rium um
kepolisian, fore foren nsik sik
sert sertaa
kedokteran psik psikol olog ogii
kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; d. memelih memelihara ara keselam keselamata atan n jiwa raga, harta harta benda, benda, masyarak masyarakat, at, dan dan ling lingku kung ngan an hidu hidup p dari dari gang ganggu guan an kete ketert rtib iban an dan/ dan/at atau au bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; e. menyel menyeleng enggara garakan kan segala segala kegiat kegiatan an dalam dalam rangka rangka membin membinaa keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
5
f. meli melind ndun ungi gi dan dan mela melaya yani ni kepe kepent ntin inga gan n warg wargaa mass massya yara raka katt untuk untuk sement sementara ara,, sebelu sebelum m ditang ditangani ani oleh oleh instan instansi si dan/at dan/atau au pihak yang berwenang; g.
memb membin inaa ketaa ketaata tan n diri diri warg wargaa masy masyara araka katt terh terhad adap ap huk hukum um dan peraturan perundang-undangan;
h.
turut serta dalam pembinaan pembinaan hukum hukum nasional nasional dan pembinaan pembinaan kesada kesadaran ran hukum hukum masyar masyaraka akat; t;
i.
melaku melakukan kan koord koordina inasi, si, pengaw pengawasan asan,, dan pembin pembinaan aan teknis teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
j.
melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilaya wilayah h Indone Indonesia sia dengan dengan koordi koordinasi nasi terkai terkaitt sesuai sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan;
k. mewa mewaki kili li peme pemeri rint ntah ah Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia dala dalam m orga organi nisas sasii Kepolisian Internasional. 2. Tata cara pelaksanaan pelaksanaan ketentua ketentuan n sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
− Pasal 15 1.
Dalam rangka rangka menyelengg menyelenggarakan arakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 13 dan Pasal Pasal 14, Kepolisia Kepolisian n Republ Republik ik Indone Indonesia sia secara umum berwenang : a.
mene meneri rima ma lap lapor oran an dan dan pen penga gadu duan an;;
b.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
c.
meng mengam ambi bill sidi sidik k jari jari dan dan iden identi tita tass lain lainny nyaa sert sertaa memo memotr tret et seseorang;
d.
menc mencari ari kete keteran ranga gan n dan dan baran barang g buk bukti ti;;
e.
menyel menyeleng enggara garakan kan Pusat Pusat Inform Informasi asi Krimin Kriminal al Nasiona Nasional; l;
6
f.
memb memban antu tu meny menyel eles esai aika kan n pers persel elis isih ihan an warg wargaa masy masyar arak akat at yang dapat mengganggu ketertiban umum;
g.
mencegah
dan
menanggulangi
tumbuhnya
penyakit
masyarakat; h.
meng mengaw awas asii alir aliran an kepe keperc rcay ayaa aan n yang yang dapa dapatt meni menimb mbul ulka kan n perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
i.
memberikan
bantuan
pengamanan
dalam
sidang
dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; j.
melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
k.
mene menerim rimaa dan menyi menyimp mpan an baran barang g temua temuan n untuk untuk sement sementara ara waktu;
l.
mengeluarkan
peraturan
kepolisian
dalam
lingkup
kewenangan kewenangan administratif administratif kepolisian kepolisian yang mengikat mengikat warga masyarakat. 2.
Kepo Kepoli lisi sian an
Nega Negara ra
Repu Republ blik ik
Indo Indone nesi siaa
sesu sesuai ai
deng dengan an
peraturan perundang- undangan lainnya lainnya berwenang: a. memb member erik ikan an izin izin dan dan meng mengawa awasi si kegi kegiat atan an keram keramaia aian n umum umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; c. meny menyel elen engg ggar arak akan an
regi regist stra rasi si
dan dan
iden identi tifi fika kasi si
kend kendar araa aan n
bermotor; d. memberikan memberikan surat izin mengemudi mengemudi kendaraan kendaraan bermotor; bermotor; e. melaks melaksana anakan kan kewena kewenanga ngan n lain yang termas termasuk uk dalam dalam lingkup lingkup tugas kepolisian.
− Pasal 16 Dalam Dalam rangka rangka menyel menyeleng enggar garaka akan n tugas tugas sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
7
a. mela melaku kuka kan n
pena penang ngka kapa pan, n,
pena penaha hana nan, n,
peng pengge gele leda daha han, n,
dan dan
penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan; c. memb membawa awa dan meng mengha hada dapk pkan an oran orang g kepa kepada da peny penyid idik ik dalam dalam rangka
penyidikan;
d. menyur menyuruh uh berhent berhentii orang yang yang dicuriga dicurigaii dan menanyak menanyakan an serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melaku melakukan kan peme pemerik riksaan saan dan dan penyi penyitaa taan n surat; surat; f. memanggil
oran rang
untuk
didengar
dan diperik riksa seb sebagai
tersangka atau saksi; g. mendat mendatang angkan kan orang orang ahli yang diperluk diperlukan an dalam hubunga hubunganny nnyaa dengan pemeriksaan perkara; h. mengad mengadaka akan n penghe penghenti ntian an peny penyidi idikan kan i.
menyer menyerahk ahkan an berka berkass perkar perkaraa kepada kepada penunt penuntut ut umum; umum;
j.
mengajukan permintaan secara seca ra langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. member memberika ikan n petunj petunjuk uk dan bantuan bantuan penyidik penyidikan an kepada kepada penyid penyidik ik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
− Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerahhukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
− Pasal 18 1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepoliian Negara Republik Indone Indonesia sia dalam dalam melaks melaksana anakan kan tugas tugas dan wewena wewenangn ngnya ya dapat dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
8
2. Pelaksa Pelaksanaa naan n ketent ketentuan uan sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memper memperhat hatika ikan n peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan serta serta kode kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
− Pasal 19 1. Dala Dalam m mela melaks ksan anak akan an tuga tugass
dan dan wewe wewena nang ngny nya, a, peja pejaba batt
Kepo Kepoli lisi sian an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia sena senant ntia iasa sa bert bertin inda dak k berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Dala Dalam m melak melaksan sanak akan an tuga tugass dan dan wewe wewena nang ng seba sebaga gaim iman anaa dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
3.1.2. 3.1.2. Perana Peranan n Polisi Polisi Terh Terhada adap p Masyarak Masyarakat at Pera eranan
kepolisia sian
di
masya syarak rakat
adala alah
mitra
yang
saling
membutuhkan, Kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di negeri ini mempun mempunyai yai fungsi fungsi dalam dalam struktu strukturr kehidu kehidupan pan masyar masyaraka akatt sebaga sebagaii pengay pengayom om masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk meme memelih lihara ara kete ketert rtib iban an masya masyara raka katt dan dan mena menang ngan anii keja kejaha hatan tan,, baik baik dala dalam m bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam dalam kead keadaa aan n aman aman dan dan tent tenter eram am.” .” Deng Dengan an kata kata lain lain,, kegi kegiat atan an-ke -kegi giata atan n polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang yang dirasak dirasakan an sebaga sebagaii beban beban atau atau ganggu gangguan an yang yang merugi merugikan kan para para anggot anggotaa masyarakat masyarakat tersebut. tersebut. Masyarakat Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat masyarakat setempat setempat yaitu tempat dimana gejala¬-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas luas dimana dimana masyar masyaraka akatt tersebu tersebutt menjad menjadii bagian bagiannya nya,, baik baik masyar masyaraka akatt lokal lokal maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi administrasi pemerintahan pemerintahannya nya atau tokoh-toko tokoh-tokoh h masyarakatny masyarakatnyaa yang dianggap dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya,
9
peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dapat dipung dipungkir kiri. i. Baik Baik melind melindung ungii warga warga masyarak masyarakat at maupun maupun melind melindung ungii berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada Pada dasarn dasarnya ya hubung hubungan an Polri Polri dengan dengan warga warga masyar masyaraka akatt terbag terbagii dalam dalam tiga tiga katagori: (1) (1) Posi Posisi si seim seimba bang ng atau atau seta setara ra,, dima dimana na poli polisi si dan dan masy masyar arak akat at menj menjad adii mitr mitraa yang yang sali saling ng beke bekerj rjaa sama sama dala dalam m rang rangka ka meny menyel eles esai aika kan n berb berbag agai ai masalah
sosial
yang
terjadi
di
masyarakat;
(2) (2) Posi Posisi si polis polisii yang yang dian diangg ggap ap masy masyar arak akat at seba sebaga gaii mitr mitran anya ya,, sehin sehingg ggaa beberapa
kebutuhan
rasa
aman
harus
dipahami
dan
dipenuhi;
(3) (3) Posis Posisii poli polisi si sebag sebagai ai peli pelind ndun ung g dan dan peng pengay ayom om masya masyara raka kat, t, sekali sekaligu guss sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, harus dilihat bahwa kejahatan kejahatan merupakan produk masyarakat, masyarakat, oleh sebab itu menjadi wajar bila setiap upaya mengatasi kejahatan harus berakar dari masyarakat itu sendiri.
BAB IV PENUTUP 4.1. 4.1. Kesimp Kesimpula ulan n
Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fung fungsi si kepo kepoli lisi sian an deng dengan an tanp tanpaa meni mening ngga galk lkan an etik etikaa prof profesi esi sanga sangatt
10
dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi amat amat dipe diperlu rluka kan n dalam dalam menj menjal alan anka kan n tuga tugass seba sebaga gaii pene penega gak k huku hukum, m, meng mengin inga gatt
kejah kejahat atan an semak semakin in cang canggi gih, h, seiri seiring ng perk perkem emba bang ngan an dan dan
kemajuan zaman. 4.2. 4.2. Sara Saran n
a. Bagi Bagi masy masyar arak akat at haru haruss lebi lebih h hati hati-h -hat atii dan dan wasp waspad adaa terh terhad adap ap kejahatan di lingkungan sekitar. Pelaku tidak memandang siapa saja yang ingin dijadikannya korban. Jadi masyarakat harus lebih berhati-hati. b. Fungsi polisi memang menjaga dan mengayomi masyarakat, akan tetapi kebanyakan polisi tidak melakukan kewajiban tugasnya. Jadi dihara diharapka pkan n kepada kepada polisi polisi harus harus melaksa melaksanak nakan an tugasn tugasnya ya sesuai sesuai aturan dan wewenang yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Rj.
Tugas
dan
Peran
Polri
Terhadap
Masyarakat .
http://tamanlalulintas.Blogspot http://tamanlalulintas.Blogspot.com. .com. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2009.
Suhardi, dkk. 2009. Undang-Undang Dasar 1945 . Solo: Safira.
11
Vajar. Peranan Kepolisian di Masyarakat . http://jawar http://jawaraa agotax.blog agotax.blogspot. spot.com. com. Diakses pada tanggal 12 April 2011.
12
