Senin 5-6
FUNGSI DAN PERANAN KEWARGANEGARAAN
MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Yang dibina oleh Bapak Drs.H.Gatot Isnani,M.Si
oleh (39) Aulia Alfia R 120413423864
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita semua sebagai warga negara Indonesia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya, karena kita masih diberi kesehatan kenkmatan lahir batin untuk dapat bersama-sama mengabdi dan membela bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai melalui perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing demi tetap utuh dan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah ini berisikan tentang fungsi dan peranan kewarganegaraan yang nantinya akan membahas juga tentang Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan Republik Indonesia serta asas dan unsur-unsur kewarganegaraan. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya fungsi dan peranan kewarganegaraan dalam suatu negara. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas semua orang yang sudah berperan penting dalam pembuatan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga usaha kita senantiasa diridhoi Allah S.W.T. Amin.
Malang, 2 Desember 2012 Penulis
AULIA ALFIA R
1
DAFTAR ISI
Lembar Judul............................................................................................................................. i Kata Pengantar.......................................................................................................................... ii Daftar Isi.................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................................... 3 2.1 Pengertian Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.............................................. 3 2.2 Asas dan Unsur Kewarganegaraan.......................................................................... 4 2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia.................................................................... 5 2.4 Masalah Kewarganegaraan...................................................................................... 6 BAB III KESIMPULAN......................................................................................................... 11 Daftar Rujukan........................................................................................................................ 12
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu registrasi biasa. Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut pr ins ip’ ius sanguinis’ mengatur kemungkinan warganya unt uk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia-Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, tetapi sepanjang ini masih dapat diterima sebagai warga negara Indonesia karena kelahiran. Kalau pun hal ini dian ggap tid ak se suai dengan prin sip dasar yan g di anu t, sekurang -k ur an gnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
3
Pendidikan tentang kewarganegaraan sendiri adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. (Wikipedia, 2012) Seperti isi (UUD RI NO. 20 pasal 37 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) Pendidikan tentang kewarganegaraan wajib masuk dalam kurikulum perguruan tinggi. Ini adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuannya hanya untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
2.1 Apakah pengertian dari kewarganegaraan ? 2.2 Apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ? 2.3 Apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ? 2.4 Apa saja masalah yang menyangkut kewarganegaraan ? Teknis penulisan makalah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang (UM, 2010).
4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan a. Kewarganegaraan Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara.Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. (Wikipedia, 2012) Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut: 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut : a) Karena kelahiran. b) Karena pengangkatan. c) Karena dikabulkannya permohonan. d) Karena pewarganegaraan. e) Karena perkawinan. f) Karena turut ayah atau ibu. 3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut : a) Akta kelahiran b) Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing). c) Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan. d) Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman..) karena pernyataan.
5
b. Pewarganegaraan (naturalisasi) Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan kewarganegaraan, memilih/menolak status kewarganegaraan. Pewarganegaraan disini dibedakan menjadi dua, yakni : i. Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. ii. Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudisi (menolak pewarganegaraan). 2.2 Asas dan Unsur Kewarganegaraan a. Asas Kewarganegaraan Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas Kewarganegaraan. Dua macam sisi asas kewarganegaraan yaitu : a) Dari sisi kelahiran : ius soli dan ius sanguinis -
Ius soli : pedoman kewarganegaraan yang bedasarkan tempat atau daerah kelahiran.
-
Ius sanguinis : pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan.
b) Dari sisi perkawinan : asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami-isteri. b. Unsur Kewarganegaraan Unsur yang menentukan Kewarganegaraan : - Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis) artinya bahwa status Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orangtuanya. - Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli) artinya bahwa status Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. 6
2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia Warga Negara secara umum adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undangundang sebagai Warga Negara. Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya) bersikap setia kepada Negara Kesatuan Repulik Indonesia. (Sumarsono, 2007; 14). Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah : a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya. d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. e. Anak yang lahir daam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI. f.
Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
7
i.
Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
j.
Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari a yah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. l.
Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanny, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelm mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi : 1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yag sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. 2. Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. 3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 4. Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurtu penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11). 2.4 Masalah Kewarganegaraan Dalam hubungan antar negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Di bawah ini akan dijelaskan tentang masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan disini meliputi : 8
1.
Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis) maka anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara samasekali.
2.
Bipatride (dwi Kewarganegaraan) adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contohnya :Anda keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda. (Kaelan, 2010:118)
3.
Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Contohnya : Seorang yang bipatride juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya.
Untuk mamahami masalah kewarganegaraan baik apatride, bipatride (dwiKewarganegaraan) maupun multipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinis akan menimbulkan apatride dan bipatride. Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinis : 1.
Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contohnya: Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupun orang tua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).
2.
Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RR Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan).(Kaelan, 2010:118)
9
Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya antara lain dengan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang dan menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara. Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah. Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilih kasih. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu. Sikap WNI, WNA dan Pemerintah dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan. Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa. (Sumarsono, 2007: 14). Adapun tugas dan kewenangan warga negara dan pemerintah adalah sebagai berikut : a. Tugas dan kewajiban warga negara - Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku; - Membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya; - Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri; - Menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelanggara; - Mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada pribadi; - Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara; - Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional; - Hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda; - Hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara; - Hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan; - Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; - Hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa menganggu kepentingan umu dan sebagaianya. 10
b. Tugas dan kewajiban pemerintah - Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia; - Memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa; - Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial; - Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara; - Memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman bangsa dan negara; - Menghormati dan melindungi hak asasi warga negara; - Menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional; - Membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintah negara.
11
BAB III KESIMPULAN
A. Arti Kewarganegaraan secara umum ialah setiap orang yang menurut undang-undang
kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 tentang Warga Negara dan Penduduk dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pewarganegaraan secara umum diartikan sebagai Naturalisasi yaitu proses untuk mencari status kewarganegaraan dalam suatu negara. B. Dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia, dikenal dua asas memperoleh
kewarganegaraan yaitu asas tempat kelahiran (ius soli) dan asas keturunan (ius sanguinis). Menurut ius soli, seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warganegara. Sedangkan menurut ius sanguinis, seseorang adalah ia menjadi warganegara karena ia dilahirkan dari orangtua warganegara. C. Seorang WNI (Warga Negara Indonesia) adalah orang yang diakui oleh undang-
undang sebagai warga negara Republik Indonesia dan akan diberikan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan tempat ia tinggal. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia adalah UU No. 12 tahun 2006. D. Sesuai undang-undang No.12 tahun 2006 bahwa untuk memenuhi tuntutan
masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka asas kewarganegaraan meliputi asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Ius Soli ialah menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi negara indonesia penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anakanak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ius Sanguinis ialah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat tinggalnya.
12
DAFTAR RUJUKAN
Kaelan, H (Ed). 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Sumarsono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional. (Online) (http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/.../UU20-2003-Sisdiknas.pdf). Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Online) (http://www.embassyofindonesia.org/consular/pdf/UU_no_12_th_2006.pdf.) Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah:Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penilitian. Edisi Kelima Malang: Universitas Negeri Malang. Wikipedia, 2012. Kewarganegaraan.(Online) (http://id.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan), diakses 28 November 2012.
13
