MAKALAH TEORI AKUNTANSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di
sektor keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung, mengumpulkan
dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank
tidak diijinkan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan.
. Lembaga keuangan bukan bank mempunyai fungsi di bidang keuangan.
Lembaga ini secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana dan
menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan.
LKBB menghimpun dana secara tidak langsung berupa kertas berharga,
penyertaan, atau pinjaman. Dana yang dihimpun diutamakan untuk
investasi, diutamakan disalurkan kembali untuk badan usaha (prioritas
bukan individu), dan diutamakan untuk jangka menengah dan panjang.
Pengadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan
kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yakni hukum gadai. Menurut
hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan
hartanya sebagai jaminan kepada pihak pengadaian.
Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal
secara tunai yang ditukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan
usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang
tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula.
Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga
(investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada
perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi
persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh
modal pinjaman dari perbankan.
Dalam berbagai bahan pustaka tentang Lembaga Keuangan Lain Bukan
Bank, khususnya tentang fungsi – fungsi Lembaga Keuangan Lain Bukan ,
terlihat bahwa fungsi – fungsi tersebut pada dasarnya menghimpun dana
secara tidak langsung berupa kertas berharga, penyertaan, atau pinjaman.

1.2 RUMUSAN MASALAH
1.2.1 Apa pengetian Lembaga Keuangan Lain Bukan Bank menurut PSAK ?
1.2.2 Mengapa Lembaga Keuangan Lain Bukan Bank selalu berkaitan
dengan apa siapa, dan bagaimana LKBB menghimpun dana secara tidak
langsung?
1.2.3 Bagaimanakah Dana yang dihimpun diutamakan untuk investasi?
1.2.4 Bagaimana investasi dalam bentuk pembiayaan?
1.2.5 Bagaimana investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal
secara tunai?
1.2.6 Apa saja PSAK yang mendasari tentang lembaga keuangan lain
bukan bank ?

1.3 TUJUAN
1.3.1 Mahasiswa dapat mengetahui pengertian Lembaga Keuangan Lain Bukan
Bank.
1.3.2 Mahasiswa dapat mengetahui Lembaga Keuangan Lain Bukan Bank yang
kaitannya dengan apa,siapa, dan bagaimana dalam pelaksanaan.
1.3.3 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian definisi sewa.
1.3.4 Mahasiswa dapat menerangkan dan menjelaskan tentang sewa operasi.
1.3.5 Mahasiswa dapat menerangkan dan menjelaskan tentang sewa
pembiayaan.
1.3.6 Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kriteria sewa
pembiayaan.
1.3.7 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang akuntansi sewa operasi.
1.3.8 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang akuntansi sewa pembiayaan.

1.4 MANFAAT
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui
tentang pengertian lembaga lain keuangan bukan bank, serta berbagai
analisis mengenai teori akuntansi yang berkaitan dengan lembaga keuangan
lain bukan bank. Dan bagaimana analisis tentang siklus akuntansi lembaga
keuangan lain bukan bank.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian LKBB
Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di sektor
keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung, mengumpulkan dan
menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank tidak
diijinkan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan.
Fungsi Lembaga keuangan bukan bank mempunyai fungsi di bidang
keuangan. Lembaga ini secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana
dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan.
LKBB menghimpun dana secara tidak langsung berupa kertas berharga,
penyertaan, atau pinjaman. Dana yang dihimpun diutamakan untuk investasi,
diutamakan disalurkan kembali untuk badan usaha (prioritas bukan individu),
dan diutamakan untuk jangka menengah dan panjang.

2. Jenis LKBB Menurut PSAK
2.2.1 PSAK Khusus Terkait Lembaga Keuangan Bukan Bank
I. PSAK 27 : Akuntansi Perkoperasian (Rev. 98)
Sebelumnya, PSAK mengatur tentang akuntansi perkoperasian dalam PSAK
27. Namun pada revisi 2012, PSAK 27 dicabut dengan PPSAK 8. PSAK 27 :
Akuntansi Perkoperasian mengatur akuntansi koperasi bagi badan usaha
koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi
anggotanya, meliputi (a) Transaksi setoran anggota koperasi; (b)
Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya; (c) Transaksi yang spesifik
pada badan usaha koperasi (Cadangan, Modal Penyertaan, Modal sumbangan,
Beban-beban perkoperasian; (d) Penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan.
Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi
ke standar akuntansi internasional (IFRS) yang mengakibatkan perlunya
pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan
pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke
IFRS.
Dalam ketentuan pencabutan, bagi entitas yang menerapkan PSAK 27,
pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 27
mengacu ke SAK yang relevan.

II. PSAK 43 : Akuntansi Anjak Piutang
PSAK 43 mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapannya untuk
transaksi anjak piutang. Pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi
untuk piutang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman serta transaksi
pengalihan aktiva lainnya, seperti sekuritasi aset (asset back
securitization) dan transaksi pembelian kembali aset (repurchase).
PSAK 43 dicabut dengan PPSAK 2 pada tahun 2012. Dasar pertimbangan
pencabutan PSAK 43 adalah adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 43
dengan SAK lain untuk suatu transaaksi dan peristiwa lainnya. Pencabutan
PSAK 43 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah 1 Januari 2010.

III. PSAK 18 : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat
Purnakarya
PSAK ini merupakan revisi dari PSAK 18 (1994) : Akuntansi Dana
Pensiun. Alasan penggunaan kata purnakarya karena hal ini berkenaan dengan
keadaan atau kedudukan setelah selesai berdinas, bukan hanya dana pensiun
(pusat bahasa). Kata pensiun sering dianalogikan selesai bekerja karena
memasuki umur pensiun. Sedangkan purnakarya memiliki arti yang lebih luas
yakni bisa saja selesai bekerja sesuai dengan perencanaan atau kontrak
kerjanya.
Berbeda dengan PSAK 18 (1994): Akuntansi Dana Pensiun yang mengatur
khusus entitas Dana Pensiun, PSAK 18 (revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan
Program Manfaat Purnakarya tidak hanya mengatur entitas Dana Pensiun tetapi
mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya
(termasuk di dalamnya entitas Dana Pensiun). Definisi dan ruang lingkup
PSAK 18 (revisi 2010) lebih luas dibandingkan PSAK 18 (1994).
PSAK 18 (revisi 2010) secara garis besar mensyaratkan laporan keuangan
program manfaat purnakarya baik program iuran pasti maupun program manfaat
pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan
laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. PSAK 18
(revisi 2010) tidak mensyaratkan membuat neraca dalam laporan keuangannya.
Penilaian investasi pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai
wajar. untuk surat berharga yang diperdagangkan nilai wajar adalah nilai
pasar, selain itu untuk investasi lain menggunakan nilai wajar sesuai PSAK
terkait. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi
program manfaat purnakarya, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar
tidak digunakan.
Laporan keuangan program manfaat purnakarya berisi informasi berikut :
laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, ringkasan
kebijakan akuntansi yang signifikan, dan penjelasan mengenai program
manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya
selama periode.

IV. PSAK 62 : Kontrak Asuransi
PSAK 62 dilengkapi dengan PSAK 28 : Akuntansi Kontrak Asuransi
Kerugian dan PSAK 36 : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.
Tujuan dari PSAK 62 adalah untuk mengatur pelaporan keuangan kontrak
asurnasi oleh setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. Dalam hal
ini adalah entitas Lembaga Keuangan Bukan Bank yang merupakan perusahaan
asuransi.
Pada dasarnya masing-masing PSAK masih saling berkaitan dengan PSAK
yang lainnya. Begitupun dengan PSAK 62, untuk mematuhi PSAK 35 maka dalam
PSAK 62 paragraf 36 disebutkan bahwa asuradur mengungkapkan kebijakan
akuntansi untuk kontrak asuransi, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban
terkait.
Asuradur perlu untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi
keuangan jumlah berikut yang timbul dari kontrak asuransi :
a. Liabilitas dalam kontrak asuransi dan kontrak reasuransi yang
diterbitkan
b. Aset dalam kontrak asuransi dan kontrak asuransi yang diterbitkan
c. Aset dalam reasuransi yang diserahkan
Terkait dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, asuradur dapat
menyimpulkan bahwa untuk memenuhi persyaratan daftar pos minimum yang
disajikan dalam laba rugi komprehensif maka perlu menyajikan jumlah berikut
dalam laporan laba rugi komprehensif :
a. Pendapatan dari kontrak asuransi yang diterbitkan
b. Pendapatan dari kontrak dengan reasuradur
c. Beban atas klaim dan manfaat pemegang polis
d. Beban yang timbul dari reasuransi yang dimiliki
Dalam beberapa model, asuradur mengakui premi yang diterima selama
periode sebagai pendapatan dan mengakui klaim yang timbul sebagai beban.
Dalam beberapa model lain, asuradur mengakui premi yang diterima sebagai
pendapatan dan pada saat yang sama juga mengakui beban yang mencerminkan
hasil dari kenaikan liabilitas asuransi.

2.3 Kajian Aspek Teori Akuntansi Leasing
Dalam SAK, menurut IAI, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
adalah dasar akrual dan keberlangsungan usaha. Untuk mencapai tujuannya,
laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh
transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan
akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang
bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan
informasi kepada pengguna pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga liabilitas pembayaran
kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan
diterima dimasa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis
informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna
bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi keberlangsungan
usaha entitas dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Karena itu,
entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau
mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan
tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang
berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

PETA KONSEP

I. Definisi Sewa Guna Usaha

Menurut SAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan
hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang
disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau
serangkaian pembayaran kepada lessor. Lessor adalah pemilik aset yang
memberikan hak penggunaan kepada pihak lessee. Lessee adalah pihak yang
diberi hak untuk menggunakan aset dalam periode yang disepakati.

II. Manfaat Sewa

Transaksi sewa merupakan sarana untuk memperoleh aset, atau hak
penggunaan aset selain pembelian. Berikut ini beberapa manfaat dari sewa
dibanding pembelian (aset tetap) :

Dilihat dari sisi lessee

o Biaya lebih murah

o Terhindar dari risiko kepemilikan

o Fleksibilitas

Dilihat dari sisi lessor

o Meningkatkan penjualan

o Menjaga kelangsungan hubungan bisnis dengan lessee

o Menahan nilai residu (kepemilikan) aset

III. Klasifikasi Sewa

Transaksi sewa mengalihkan hak penggunaan suatu aset dari pihak
lessor kepada lessee dalam periode yang disepakati. Dalam pengalihan hak
penggunaan tersebut apakah disertai dengan pengalihan manfaat dan risiko
kepemilikan secara signifikan kepada pihak lessee. Jika manfaat dan risiko
kepemilikan secara signifikan berpindah dari lessor kepada lessee, maka
pihak yang mendapatkan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan,
dari pihak lessor adalah lessee.

Perlakuan akuntansi bagi pihak lessee yang mendapatkan manfaat dan
risiko kepemilikan atas aset tersebut, maka lessee akan mengakui "aset" di
neraca lessee. Sebaliknya bagi pihak lessor jika tidak memperoleh manfaat
dan risiko kepemilikan yang tidak signifikan, maka lessor tidaksi mengakui
"aset" atas aset yang disewakan kepada pihak lessee. Atas dasar pengalihan
manfaat dan risiko kepemilikan aset tersebut, akuntansi membedakan
transaksi sewa menjadi :

a) Sewa operasi (operating lease)

Transaksi sewa dikelompokkan ke dalam sewa operasi jika dalam
perjanjian transaksi tidak ada pengalihan manfaat dan risiko kepemilikan
secara signifikan dari pihak lessor kepada pihak lessee. Misal transaksi
sewa dimana pihak lessor menyewakan bangunan kantor kepada lessee selama 2
tahun. Umur ekonomis bangunan ditaksir selama 10 tahun. Dalam transaksi
sewa ini, manfaat dan risiko kepemilikan aset berpindah kepada pihak lesse
dalam periode yang tidak signifikan.

b) Sewa pembiayaan (finance lease) atau Capital lease

Transaksi sewa dikelompokkan dalam sewa pembiayaan jika transaksi
sewa tersebut mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan
dari pihak lessor kepada pihak lessee. Misalnya jika transaksi sewa pada
butir a di atas, pihak lessee menyewa selama 10 tahun, maka selama umur
ekonomis bangunan kantor tersebut dimanfaatkan oleh pihak lessee. Maka
lessee yang mendapatkan seluruh manfaat dan risiko kepemilikan atas
bangunan kantor tersebut. Transaksi sewa ini mengalihkan manfaat dan risiko
kepemilikan kepada pihak lessee.

IV. Akuntansi Sewa Operasi

Transaksi sewa operasi, lessor tidak mengalihkan secara signifikan
manfaat dan risiko kepemilikan aset kepada pihak lessee. Dalam hal ini
lessor tetap menahan manfaat dan risiko kepemilikan aset tersebut. Sehingga
lessor akan tetap mengakui kepemilikan aset dan mencatat aset yang
disewakan tersebut di neraca lessor sebagai Properti Investasi. Dan pada
akhir periode akuntansi, lessor akan mencatat penyusutan atas penggunaan
aset tersebut. Pihak lessee akan mengakui pembayaran sewa sebagai "beban
sewa" atau "sewa dibayar dimuka".

V. Akuntansi Sewa Operasi-Lessor

Ilustrasi :

PT HENNAI, pada awal 2011 membeli sebuah bangunan dengan harga Rp600
juta. Bangunan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 20 tahun.
Bangunan tersebut hendak disewakan kepada pihak lain. Dan pada tanggal 5
Januari 2011, PT BONA menyewa bangunan tersebut selama 5 tahun, dengan
pembayaran sewa Rp40 juta/tahun. Transaksi ini dikelompokkan sebagai sewa
operasi, karena masa sewa lessee 5 tahun dari total umur manfaat 20 tahun,
artinya masa sewa 5 tahun tidak menunjukkan pengalihan yang signifikan atas
manfaat dan risiko kepemilikan aset sewaan, sehingga transaksi ini
dikelompokkan sebagai sewa operasi.

Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diperkenalkan untuk pertama
kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No.
Kep-1221MK/2/1974, No. 321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/l/74 tanggal 7
Pebruari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing". Sejak saat itu dan
khususnya sejak tahun 1980 Jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi
sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk
membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (joint venture) bersama
perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa
guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat
dibutuhkan para pengusaha di Indonesia, disamping cara-cara pembiayaan
konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan.

Perluasan cara-cara pembiayaan tersebut sejalan dengan definisi leasing
atau sewa guna usaha sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 SKB Menteri
Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tersebut diatas
yang menyatakan:

"Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan
untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran

Pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan
atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah
disepakati bersama" .

Definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna
usaha yang lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan.
Namun demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/
KMK.013/1 988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha
telah diperluas sebagaimana tersirat dalam pasal 1 keputusan tersebut yang
menampung definisi-definisi berikut ini:

a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara Finance lease maupun Operating lease
untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. Finance lease

Adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir
masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha
berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

c. Operating lease

Adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak
mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.

d. Penyewa Guna Usaha (Lessee)

Adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal
dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (lessor) .

Ayat Jurnal :

1) Pembelian aset sewaan (Bangunan) oleh Lessor
"Tgl "Akun "Debit "Kredit "
"1/1 "Properti Investasi "Rp600.000.000 " "
" " Kas " "Rp600.000.000 "

2) Menerima uang sewa dari Lessee

Pendekatan Neraca (Liabilitas)

"5/1 "Kas "Rp40.000.000 " "
" " Pendapatan Sewa " " "
" "Diterima Dimuka " "Rp40.000.000 "

Atau

Pendekatan Laba Rugi (Pendapatan)

"5/1 "Kas "Rp40.000.000 " "
" " Pendapatan Sewa " "Rp40.000.000 "

3) Jurnal pada akhir tahun

Lessor akan mencatat penyusutan (jika penyajian properti
investasi menggunakan model biaya)

"31/12 "Beban Penyusutan "Rp30.000.000 " "
" " Akumulasi " "Rp30.000.000 "
" "penyusutan " " "

*Rp600 juta / 20 tahun = Rp30 juta/tahun.

Lessor akan mencatat pengakuan pendapatan (jika lessor mencatat
penerimaan sewa dengan pendekatan Liabilitas) :

"31/12 "Pendapatan Sewa DD "Rp40.000.000 " "
" " Pendapatan Sewa " "Rp40.000.000 "

VI. Akuntansi Sewa Operasi – Lessee

Melanjutkan ilustrasi pada akuntansi sewa operasi untuk lessor di atas,
jika pihak lessee yang melakukan pencatatan akuntansinya :

1) Membayar uang sewa kepada lessor

Pendekatan Neraca (aset)

"5/1 "Sewa Dibayar Dimuka "Rp40.000.000 " "
" " Kas " "Rp40.000.000 "

Atau

Pendekatan Laba Rugi (Beban)

"5/1 "Beban Sewa "Rp40.000.000 " "
" " Kas " "Rp40.000.000 "

2) Penyesuaian pada akhir periode akuntansi

Jika lessee mencatat pembayaran sewa dengan pendekatan laba rugi
(beban)

"31/12 "Beban Sewa "Rp40.000.000 " "
" " Sewa dibayar " "Rp40.000.000 "
" "dimuka " " "

VII. Akuntansi Sewa Pembiayaan

Transaksi sewa dikelompokkan sebagai sewa pembiayaan jika dalam
transaksi tersebut, lessor mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan
aset sewaan secara signifikan kepada pihak lessee. Dan kriteria
pengalihan manfaat dan risiko kepemilikan dijabarkan menjadi 5
kriteria (SAK 30 Akuntansi Sewa) yaitu :

a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;

b) Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah
dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan,
sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan
dilaksanakan;

c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak
milik tidak dialihkan;

Catatan : menurut US GAAP, ukuran sebagian besar adalah > 75% umur
manfaat aset sewaan.

d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara
substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;

Catatan : menurut US GAAP, ukuran substansial adalah >90% dari nilai
wajar aset sewaan pada awal masa sewa.

e) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat
menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

Syarat tambahan yang disyaratkan SAK 30 adalah :

a) Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi yang terkait dengan
pembatalan ditanggung oleh lessee;

b) Laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee;

c) Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua
dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai
pasar rental.

Klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa. Kapan lessee dan lessor
sepakat untuk mengubah persyaratan sewa, selain melalui pembaharuan sewa,
dimana perubahan tersebut akan menghasilkan klasifikasi sewa yang berbeda.
Transaksi sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika memenuhi
salah satu kriteria di atas.

Akuntansi Sewa Pembiayaan – Lessee Menurut SAK 30 :

Lessee akan mencatat dan menyajikan transaksi dan kejadian lainnya
sesuai dengan substansi dan realitas keuangannya, dan tidak selalu
mengikuti bentuk legalnya. Meskipun bentuk legal perjanjian sewa menyatakan
bahwa lessee tidak memperoleh hak legal atas aset sewaan, dalam hal sewa
pembiayaan, secara substansi dan realitas keuangan pihak lessee memperoleh
manfaat ekonomis dari pemakaian aset sewaan tersebut selama sebagian umur
ekonomisnya. Sebagai konsekuensinya lessee menanggung kewajiban untuk
membayar hak tersebut sebesar suatu jumlah, pada awal sewa, yang mendekati
nilai wajar dari aset dan beban keuangan (finance charge) terkait.

Perlakuan Akuntansi Bagi Lessee Pada Awal Transaksi Sewa :

"2/1 "Leased Asset "RpXXX " "
" " Obligation Lease " "RpXXX "

Pengukuran Awal Sewa Pembiayaan-Lessee

Pihak lessee melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut :

a) Uang sewa yang dibayar secara periodik

b) Biaya eksekutori,

Biaya eksekutori merupakan biaya-biaya yang ditanggung pihak
lessee dalam rangka pemeliharaan aset sewaan, meliputi jasa
kebersihan, keamanan, premi asuransi dan biaya operasionalisasi
aset sewaan tersebut.

c) Kemungkinan pembayaran jaminan nilai residu di akhir masa sewa.

Dalam transaksi sewa pembiayaan, pihak lessor dapat meminta
kepada lessee untuk menjamin nilai aset sewaan sebesar estimasi
nilai pasar aset sewaan pada akhir masa sewa. Jika dalam kontrak
sewa dimasukkan penjaminan nilai residu aset sewaan, maka lessee
terikat kewajiban untuk membayar sejumlah nilai residu di akhir
masa sewa. Maka lessee akan memasukkan jaminan nilai residu ini
sebagai bagian dari liabilitas/kewajiban sewa. Dan kewajiban
garansi nilai residu ada jika transaksi sewa tersebut tidak
mengalihkan kepemilikan aset sewaan kepada lessee.

d) Kemungkinan pembayaran atas opsi pembelian aset sewaan, jika transaksi
sewa memasukkan opsi pembelian.

Salah karakteristik sewa pembiayaan adalah transaksi sewa
tersebut menawarkan opsi pembelian aset sewaan kepada lessee
selama masa sewa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan
harga pasarnya. Jika dalam transaksi sewa tersebut, terdapat
opsi pembelian, maka lessee juga akan memasukkan adanya
pembayaran di masa depan atas opsi pembelian sebagai bagian dari
liabilitas/kewajiban sewa.

VIII. Pembayaran Sewa Minimum

Pada awal perjanjian sewa, lessee akan mencatat aset sewaan sebagai
aset dan kewajiban yang mengikat lessee selama masa sewa. Nilai
kewajiban yang diakui lessee adalah seluruh pembayaran yang harus
ditanggung oleh lessee selama masa kontrak, dan lessee akan menggunakan
teknik pengukuran present value (nilai kini) atas semua pembayaran di
masa mendatang yang akan ditanggung lessee. Total pembayaran sewa
disebut juga sebagai pembayaran sewa minimum (minimum lease payment).
Pembayaran sewa minimum terdiri dari :

Pembayaran sewa periodik, dan
Jaminan nilai residu (jika kontrak mempersyaratkan jaminan nilai
residu), dan atau
Harga opsi pembelian (jika kontrak mempersyaratkan opsi pembelian).
Biaya eksekutori tidak dimasukkan dalam perhitungan pembayaran sewa
minimum.

Tingkat Diskonto

Dalam perhitungan nilai kini pembayaran sewa minimum, digunakan
faktor pendiskonto berupa tingkat bunga implisit, jika diketahui oleh
lessee, atau menggunakan tingkat bunga inkremental jika lessee tidak
mengetahui tingkat bunga implisit.

Tingkat bunga implisit adalah tingkat bunga yang digunakan oleh
lessor dalam perhitungan pendapatan bunga (financial revenue), sehingga
jika digunakan untuk mendiskontokan semua pembayaran sewa akan didapatkan
nilai yang setara dengan nilai wajar aset sewaan pada awal sewa.

Tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga pinjaman uang,
seandainya lessee meminjam kepada pihak kreditur, dan membeli aset sewaan
secara tunai dengan uang pinjaman tersebut. Jika lessee mengetahui secara
pasti nilai wajar dari aset sewaan, maka lessee akan menggunakan nilai
wajar untuk mengakui nilai aset sewaan sebagai aset dan kewajiban di neraca
lessee.

Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum (PSM)

Perhitungan nilai kini pembayaran sewa minimum dengan rumus sebagai berikut
:

R = uang sewa yang secara periodik (tahun/bulan)

% = tingkat diskonto

N = masa sewa

(n- 1) = total periode pembayaran sewa dikurangi dengan pembayaran
sewa pertama. Hal ini dikarenakan pembayaran uang sewa dilakukan di
awal masa sewa. Sehingga dalam perhitungan nilai kini pembayaran sewa
minimum, pembayaran pertama tidak terkena nilai diskonto.

Penjabaran perhitungan :

Nilai kini PSM = R + R x {PVA(%, n-1)}

Nilai kini PSM = R x (1 + PVA(%, n-1))

Jika dalam transaksi sewa mengandung perjanjian garansi/jaminan nilai
residu, maka perhitungan menjadi :

NR = nilai residu yang dijamin

Dan jika dalam transaksi sewa mengandung perjanjian opsi pembelian, maka
perhitungan menjadi :

HO = harga opsi pembelian

Dalam perjanjian sewa, pihak lessor meminta jaminan nilai residu dari
pihak lessee, dan biasanya terpisah dengan adanya klausul opsi pembelian.
Jaminan nilai residu biasanya dipersyaratkan jika dalam transaksi sewa
tersebut tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset sewaan dari lessor
kepada pihak lessee. Dan jika persyaratan sewa menyebutkan adanya
perpindahan kepemilikan aset sewaan, pihak lessor tidak perlu meminta
adanya jaminan nilai residu.

Ilustrasi :

1) Awal 2011, PT WIRA menyewa peralatan dengan masa sewa 5 tahun, dan
pembayaran tahunan Rp50 juta. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki
masa manfaat 5 tahun. Biaya eksekutori Rp5 juta/tahun. Tingkat bunga
implisit 10%. Pembayaran sewa selanjutnya dilakukan pada akhir tahun.
a) Dikelompokkan ke dalam kategori sewa yang mana, sewa di atas?
b) Jika termasuk dalam sewa pembiayaan, berapa nilai kini dari
pembayaran minimum yang diakui oleh pihak lessee?

Jawab :

a) Termasuk sewa pembiayaan, karena memenuhi kriteria ketiga, yaitu masa
sewa = 100% masa manfaat aset sewaan. Masa sewa 5 tahun sama dengan
masa ekonomis umur aset.
b) Nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar
= Rp50 juta x (PVA (10%,4th) + 1)
= Rp50.000.000 x (3,1699 + 1)

= Rp208.495.000

2) PT PUTRA mengikat kontrak dengan PT MUDA, untuk menyewa bangunan kantor
dengan masa kontrak 10 tahun. Biaya sewa tahunan Rp 40 juta, dengan
jaminan nilai residu di akhir masa sewa Rp 100 juta. Bangunan kantor
tersebut diperkirakan masih dapat dipakai selama 15 tahun. Tingkat
bunga impilisit 12%. Nilai pasar wajar aset pada awal kontrak sebesar
Rp 285.000.000.
Pertanyaan :
b) Jika termasuk dalam sewa pembiayaan, berapa nilai kini dari pembayaran
minimum yang diakui oleh pihak lessee?

Jawab :

a) Sewa pembiayaan, karena nilai kini PSM (Rp285.332.000) > nilai wajar
aset pada awal sewa (Rp285.000.000).
b) Nilai kini dari PSM
=Rp40 juta x (PV(12%,9)+1) + Rp100 juta x PV(12%,10)

=Rp40 juta x (5,3283 + 1) + Rp100 juta x 0,3220

=Rp253.132.000 + Rp32.200.000

=Rp285.332.000

3. PT MUDA menyewa peralatan dengan opsi pembelian di akhir masa sewa.
Biaya sewa per tahun Rp25 juta. Masa sewa 6 tahun, dan umur ekonomis
aset masih dapat dipakai selama 7 tahun lagi. Opsi pembelian aset pada
akhir masa sewa sebesar Rp50 juta. PT MUDA tidak mengetahui tingkat
bunga implisit lessor dan menggunakan tingkat bunga inkremental
pinjaman sebesar 8%.
Pertanyaan :
b) Jika termasuk dalam sewa pembiayaan, berapa nilai kini dari
pembayaran minimum yang diakui oleh pihak lessee?
Jawab :

a) Sewa pembiayaan, karena masa sewa >75% dari umur manfaat aset sewaan.
b) Nilai kini dari PSM :
= Rp25 juta x (PV(8%,5)+1) + Rp50 juta x PV(8%,6)

=Rp25 juta x (3,9927 + 1) + Rp50 juta x 0,6302

=Rp99.817.500 + Rp31.510.000

=Rp131.327.500

IX. Akuntansi Sewa Pembiayaan-Lessee

Pada awal sewa lessee akan mencatat (lihat contoh no 1) :

1. Jurnal PT WIRA untuk mencatat kontrak sewa
"2/1 "Leased Equipment "Rp208.495.000 " "
" " Lease Obligation " "Rp208.495.000 "

PT Wira akan mencatat "Leased Equipment" sebesar Rp208.495.000
sebagai Aset Tetap di neraca awal tahun 2011. Dan sebagai
imbangannya, di sisi kanan (kredit), muncul akun liabilitas "Lease
Obligation" sebesar Rp208.495.000,-.

2. Jurnal PT WIRA untuk mencatat pembayaran sewa pertama
"2/1 "Lease Obligation "Rp50.000.000 " "
" "Prepaid Executory cost "5.000.000 " "
" " Cash " "Rp55.000.000 "

Pembayaran sewa dicatat sebagai pengurang liabilitas "Lease
Obligation". Pada pembayaran sewa yang pertama, pengurangan sebesar
nilai sewa per tahun. Biaya eksekutori dapat dicatat dengan akun
aset "Prepaid Executory Cost", dan pada akhir tahun akan dibuat
penyesuaian atas terpakainya biaya eksekutori tersebut.

3. Jurnal PT WIRA pada akhir tahun
Jurnal pembayaran kedua

" "Interest Expense "15.894.500 " "
" "Prepaid Executory cost "5.000.000 " "
" " Cash " "Rp55.000.000 "

Penghitungan nilai aset sewaan dengan cara mneghitung nilai kini PSM
mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Sehingga didapatkan nilai kini PSM
= Rp208.945.000. Padahal jika kita mengalikan biaya sewa per tahun
Rp50.000.000,- dengan masa sewa 5 tahun, maka dengan mengabaikan nilai
waktu dari uang seharusnya total nilai kontrak sewa Rp250.000.000,-.
Perbedaan nilai kini PSM (Rp208.945.000) dengan nilai yang tidak didiskonto
(Rp250.000.000), diakui sebagai nilai waktu dari uang, dengan akun
"Interest Expense".

Cara perhitungan beban bunga tiap periode adalah :

"Periode "Pembayaran "Pembayaran "Pembayaran "Nilai "
" "Sewa "Beban Bunga"Pokok Sewa "Tercatat "
" " " " "Sewa "
"2/1/2011 " " " "Rp208.945.00"
" " " " "0 "
"2/1/2011 "Rp50.000.000 "0 "Rp50.000.000"Rp158.945.00"
" " " " "0 "
"31/12/201"Rp50.000.000 "Rp15.894.50"Rp34.105.500"Rp124.839.50"
"1 " "0 " "0 "
"31/12/201"Rp50.000.000 "Rp12.483.95"Rp37.516.050"Rp87.323.450"
"2 " "0 " " "
"31/12/201"Rp50.000.000 "Rp8.732.345"Rp41.267,655"Rp46.055.795"
"3 " " " " "
"31/12/201"Rp50.000.000 "Rp4.605.580"Rp46.055.795"0 "
"4 " " " " "
"Jumlah "Rp250.000.000"Rp41.716.37"Rp208.945.00" "
" " "5 "0 " "

Keterangan :

Pada pembayaran ke-2 :

*Beban bunga =10% x Rp158.945.000=Rp15.894.500;

*Pokok sewa = Rp50.000.000 – Rp15.894.500 = Rp34.105.500;

Jurnal Amortisasi (Penyusutan Hak Guna ) Aset Sewaan

Pada akhir tahun, pihak lessee akan mencatat amortisasi atas aset
sewaan yang dimanfaatkan lessee dalam kegiatan operasionalnya.
Meski aset sewaan secara formal bukan milik lessee, tetapi manfaat
kepemilikan dikendalikan oleh pihak lessee.

Jika kita mengasumsikan lessee (PT WIRA) menggunakan metode garis
lurus, maka pada akhir periode akan membuat jurnal :

"31/12 "Amortization Expense "Rp41.789.000 " "
" " Accumulated " "Rp41.789.000 "
" "Amortization " " "

Keterangan : Rp208.945.000/5 =Rp41.789.000

Masa Amortisasi

Masa amortisasi bagi pihak lessee adalah :

a) Menggunakan umur ekonomis aset sewaan, jika dalam perjanjian sewa
mensyaratkan adanya transfer kepemilikan (syarat 1 dan syarat 2).
b) Menggunakan masa sewa asew sewaan (jika masa sewa berbeda dengan sisa
umur manfaat aset sewaan), jika dalam penrjanjian sewa tidak
mensyaratkan adanya transfer kepemilikan.
c) Penyajian di neraca pada akhir tahun pertama :

Jurnal penyesuaian atas biaya eksekutori yang telah habis terpakai selama
tahun berjalan (biaya eksekutori tahun pertama)

"31/12 "Lease Expense "Rp5.000.000 " "
" " Prepaid Executory" "Rp5.000.000 "
" "Cost " " "

X. Sewa Pembiayaan dengan Nilai Residu yang Dijamin Oleh Lessee

Jika kontrak sewa mensyaratkan adanya penjaminan nilai residu oleh
pihak lessee di akhir masa sewa, maka lessee akan memasukkan nilai residu
aset sewaan sebagai bagian dari kewajiban yang ditanggung oleh pihak
lessee. Dalam perhitungan nilai kini PSM termasuk juga nilai kini dari
nilai residu yang dijamin oleh lessee.

Pihak lessor dapat meminta jaminan nilai residu aset yang disewakan
kepada lessee, sehingga pada akhir masa sewa, pihak lessor akan
mendapatkan kembali aset sewaan sebesar estimasi nilai pasar pada akhir
masa sewa.

Ilustrasi :

WAYAN Company menyewa bangunan kantor dari PT MADE. Kontrak sewa
dimulai pada 1 Juli 2011, dengan masa sewa 7 tahun. Biaya sewa
tahunan Rp60.000.000,-. PT MADE meminta WAYAN menjamin nilai
residu aset sewaan yang ditaksir sebesar Rp129.500.000; pada akhir
masa sewa. Tingkat bunga implisit 9%. WAYAN menggunakan metode
garis lurus untuk menyusutkan bangunan kantor tersebut, Masa
manfaat aset masih terpakai hingga 8 tahun yang akan datang.

Jurnal yang dibuat WAYAN Company :

Tahun 2011

"1/7 "Leased Equipment "Rp400.000.000 " "
"2011 " Lease Obligation " "Rp400.000.000 "

Keterangan :

PV PSM = Rp60.000.000 x (PV(9%,6)+1) + Rp129.500.000 x PV(9%, 7)

PV PSM = Rp60.000.000 x 5,4859 + Rp129.500.000 x 0,5470

PV PSM = Rp329.160.000 + Rp70.563.000

PV PSM = Rp399.999.500 (pembulatan menjadi Rp400.000.000)

Pembayaran sewa pertama :

"2011 " Cash " "Rp60.000.000 "

Jurnal pada akhir 2011 :

Amortisasi 6 bulan pertama
"31/12 "Amortization Exp "Rp19.321.428,50" "
"2011 " Acc amortization " "Rp19.321.428,50"

Keterangan :

Beban amortisasi = (Rp400.000.000-Rp129.500.000)/7
tahun=Rp38.642.857,- x 6/12

Beban amortisasi = Rp19.321.428,50

Pengakuan beban bunga 6 buan pertama
"31/12 "Interest Expense "Rp15.300.000 " "
"2011 " Interest Payable " "Rp15.300.000 "

Keterangan :

Beban bunga =6/12 x 9% x (Rp400.000.000 – Rp60.000.000)
=Rp15.300.000

Skedul Pembayaran Sewa

" " " " "Sewa "
"1/7/2011 " " " "Rp400.000.00"
" " " " "0 "
"1/7/2011 "Rp60.000.000 "0 "Rp60.000.000"Rp340.000.00"
" " " " "0 "
"1/7/2012 "Rp60.000.000 "Rp30.600.00"Rp29.400.000"Rp310.600.00"
" " "0 " "0 "
"1/7/2013 "Rp60.000.000 "Rp27.954.00"Rp32.046.000"Rp278.554.00"
" " "0 " "0 "
"1/7/2014 "Rp60.000.000 "Rp25.069.86"34.930.140 "243.623.860 "
" " "0 " " "
"1/7/2015 "Rp60.000.000 "21.926.147 "38.073.853 "205.550.007 "
"1/7/2016 "Rp60.000.000 "18.499.501 "41.500.499 "164.049.508 "
"1/7/2017 "Rp60.000.000 "14.764.456 "45.235.544 "118.813.964 "
"1/7/2018 "Rp129.507.220"10.693.256 "118.813.964 "0 "

Keterangan : pada perhitungan baris terakhir menggunakan pendekatan
pembulatan terdekat.

Tahun 2012

Jurnal balik atas penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011

"1/1 "Interest Payable "Rp15.300.000 " "
"2012 " Interest Expense " "Rp15.300.000 "

Pembayaran sewa yang kedua

"30/6/201"Lease Obligation "Rp29.400.000 " "
"2 " " " "
" "Interest Expense "Rp30.600.000 " "
" " Cash " "Rp60.000.000 "

Pencatatan selanjutnya mengikuti jurnal di atas, dan untuk jumlahnya
mengikuti tabel skedul pembayaran sewa di atas.

Jurnal Pengembalian Aset Sewaan kepada Lessor

Ketika kontrak sewa berakhir, dan tidak ada ketentuan pemindahan
hak kepemilikan aset sewaan kepada lessee, maka pada akhir masa sewa
lessee akan mengembalikan aset sewaan kepada lessor.

Melanjutkan ilustrasi di atas, pada tanggal 1 Juli 2018, lessee akan
mengembalikan aset sewaan dengan jurnal :

"1/7/201"Lease Obligation "Rp118.813.964 " "
"8 " " " "
" "Acc. amortization "270.500.000 " "
" " Leased Building " "Rp400.000.000 "

Keterangan :

Acc. Amortization = (Rp400.000.000-Rp129.500.000)/7 x 7
=Rp270.500.000

XI. Transaksi Sewa Pembiayaan dengan Opsi Pembelian

Jika transaksi sewa pembiayaan memuat ketentuan opsi pembelian aset
sewaan di tengah atau pada akhir masa sewa, maka lessee akan memasukkan
nilai opsi pembelian dalam perhitungan nilai kini PSM. Harga dengan opsi
pembelian disyaratkan lebih kecil dibanding dengan harga pasar wajar pada
saat opsi pembelian dilaksanakan.

Ilustrasi :

PT KAJE menyewa peralatan mesin pintal dengan masa sewa 8 tahun. Biaya
sewa tahunan Rp50 juta, dan kontrak sewa dimulai pada tanggal 1
Januari 2011. Dalam perjanjian sewa tersebut, terdapat opsi pembelian
dengan harga Rp100.000.000,-. Bunga implisit 10%. Umur ekonomis
peralatan tersebut 12 tahun. Pembayaran sewa selanjutnya dilakukan
pada akhir tahun.

Nilai kini PSM =Rp50 juta x (PVA(10%,7)+1) + Rp100 juta x PV(10%,8)

Nilai kini PSM =Rp50 juta x (4,8684 + 1) + Rp100 juta x 0,4665

Nilai kini PSM =Rp293.420.000 + 46.650.000

Nilai kini PSM = Rp340.070.000,-

Skedul Pembayaran Sewa

" " " " "Sewa "
"1/1/2011 " " " "Rp340.070.00"
" " " " "0 "
"1/1/2011 "Rp50.000.000 "0 "Rp50.000.000"290.070.000 "
"1/1/2012 "Rp50.000.000 "29.007.000 "20.993.000 "269.077.000 "
"1/1/2013 "Rp50.000.000 "26.907.700 "23.092.300 "245.984.700 "
"1/1/2014 "Rp50.000.000 "24.598.470 "25.401.530 "220.583.170 "
"1/1/2015 "Rp50.000.000 "22.058.317 "27.941.683 "192.641.487 "
"1/1/2016 "Rp50.000.000 "19.264.149 "30.735.851 "161.905.636 "
"1/1/2017 "Rp50.000.000 "16.190.564 "33.809.436 "128.096.200 "
"1/1/2018 "Rp50.000.000 "12.809.962 "37.190.038 "90.906.162 "
"31/12/201"Rp100.000.000"9.093.838* "90.906.162 "0 "
"8 " " " " "

*pembulatan

Jurnal yang diperlukan oleh lessee adalah :

Tahun 2011 dan 2012

" " "2011 "2012 "
"Tgl "Akun "Debit "Kredit "Debit "Kredit "
" " Lease " "340.070.00" " "
" "Obligation " "0 " " "
" " " " " " "
" "Lease "50.000.000" " " "
" "Obligation " " " " "
" " Cash " "50.000.000" " "
" " " " " " "
"31/12"Lease "20.993.000" "23.092.300" "
" "obligation " " " " "
" "Interest "29.007.000" "26.907.700" "
" "Expense " " " " "
" " Cash " "50.000.000" "50.000.00"
" " " " " "0 "
" " " " " " "
" "Amortization "28.339.167" "28.339.167" "
" "Expense* " " " " "
" " Acc " "28.339.167" "28.339.16"
" "amortization " " " "7 "
" " " " " " "

Keterangan :

Amortization expense = (Rp340.070.000/12) =Rp28.339.167

Jika pada akhir masa sewa lessee membeli aset sewaan tersebut, maka
jurnal yang dicatat adalah :

"31/12/201"Lease Obligation "90.906.162 " "
"8 " " " "
" " Cash " "100.000.000 "
" " " " "
" "Equipment "113.356.664 " "
" "Acc amortization "226.713.336 " "
" " Leased Equipment " "340.070.000 "

Jika lesse ternyata tidak jadi membeli aset sewaan pada akhir periode
sewa, maka jurnal yang dibuat lessee adalah :

"31/12/201"Lease Obligation "90.906.162 " "
"8 " " " "
" "Acc amortization "226.713.336 " "
" "Loss on failure "13. 356.664 " "
" "purchase " " "
" " Leased Equipment " "340.070.000 "

XII. Akuntansi Sewa Pembiayaan – Lessor

Bagi pihak lessor, sewa pembiayaan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

a) Direct Financing Lease (DFL) = Sewa Pembiayaan Langsung
b) Sales type lease = Sewa Tipe Penjualan

Dasar pengelompokan kedua jenis tipe sewa pembiayaan adalah :

i. Asal perolehan aset sewaan, apakah diproduksi oleh sendiri atau dibeli
langsung dari pihak produsen.
DFL : aset sewaan dibeli langsung dari produsen, dan pihak
lessor menyewakan kepada pihak lessee.

Sales type lease : aset sewaan diproduksi sendiri oleh pihak
lessor.

ii. Pendapatan yang dihasilkan
DFL = pihak lessor hanya mendapatkan pendapatan bunga (financing
revenue)

Sales type lease = pihak lessor mendapatkan dua keuntungan,
yaitu marjin laba (selisih antara nilai wajar aset sewaan dengan
harga pokok produksi) dan pendapatan bunga.

Menurut SAK 30 par 32 :

Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan semua risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan legal telah dialihkan lessor kepada pihak
lessee, dan dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh
lessor sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan (finance income)
yang diterima lessor sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan
jasanya.

Biaya Langsung Awal (Initial Direct Cost/IDC)

Lessor akan mengeluarkan biaya-biaya pada awal masa sewa. Biaya ini
berupa komisi, biaya legal, biaya administrasi sewa dan biaya langsung
di awal sewa. Biaya langsung awal akan dicatat sebagai aset. Biaya
langsung awal diukur berdasarkan kas yang dikeluarkan oleh lessor pada
awal sewa.

"1/1/2010 "Initial Direct Cost "Rp500.000 " "
" " Cash " "Rp500.000 "

Pengakuan lanjutan biaya langsung di awal sewa :

a) DFL : biaya langsung awal akan diperlakukan sebagai bagian dari
pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan
yang diakui selama masa sewa. Tingkat bunga implisit dalam sewa
ditentukan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara
otomatis sudah termasuk di dalam piutang sewa pembiayaan.

Jurnal pada awal periode sewa :

"1/1/2010 "Lease Payment "Rp500.000 " "
" "Receivable " " "
" " Initial Direct " "Rp500.000 "
" "Cost " " "

b) Sales type lease : biaya langsung awal akan dibebankan sebagai
tambahan ke harga pokok produksi, yang akan mengurangi marjin laba.

"1/1/2010 "Cost of Goods Sold "Rp200.500.000 " "
" " Inventory " "Rp200.000.000 "
" " Initial Direct " "Rp500.000 "
" "Cost " " "

Faktor Diskonto

Lessor akan selalu menggunakan tingkat bunga implisit untuk
mendiskontokan pembayaran yang akan diterima selama masa sewa. Jika
pada DFL, lessor akan mengakui nilai aset sewaan sebesar nilai
wajarnya, dan akan menetapkan besarnya cicilan dengan menentukan
terlebih dahulu berapa besarnya tingkat pendapatan bunga yang
diinginkan.

Ilustrasi :

PT KAJE membeli peralatan baru dengan harga Rp300.000.000,-. Peralatan
tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 6 tahun. Jika lessor
hendak menyewakan peralatan tersebut selama 6 tahun, dan menginginkan
pendapatan bunga 8%, berapakah besarnya uang sewa setiap tahunnya?

PT KAJE akan menggunakan persamaan nilai kini untuk PSM =

Rp300.000.000 = R x ((PVA(8%,5)+1))

Rp300.000.000 = R x (3,9927 +1)

Rp300.000.000 = R x 4,9927

R = Rp60.087.728,-

Jadi sewa tahunan ditetapkan besarnya Rp60.087.728,-

Jika lesse menggunakan tingkat bunga implisit, maka perhitungan
nilai kini pembayaran sewa minimum lessee akan sama dengan nilai wajar
aset sewaan pada awal sewa.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. Akuntansi Sewa Pembiayaan Langsung

Sebelum transaksi sewa dilaksanakan, pihak lessor akan melakukan
pengeluaran untuk :

a) Pembelian aset sewaan
"1/1/2011 "Asset (Equipment) "Rpxxx " "
" " Cash " "Rp xxx "

b) Mengeluarkan biaya langsung awal
"1/1/2011 "Initial Direct Cost "Rpxxx " "
" " Cash " "Rpxxx "

c) Menyewakan dengan sewa pembiayaan kepada lessee
"2/1/2011 "Lease Payment "Rpxxx " "
" "Receivable " " "
" " Initial Direct " "Rpxxx "
" "Cost " " "
" " Asset (Equipment) " "Rpxxx "

XIII. Direct Financing Lease dengan Nilai Residu

Jika aset yang disewakan diharapkan memiliki nilai residu, nilai
kini dari nilai residu yang diharapkan ditambahkan ke nilai piutang
sewa (lease payment receivable). Tidak masalah apakah nilai residu
dijamin oleh lessee atau tidak dijamin. Jika dijamin, nilai residu
akan diperlakukan seperti opsi pembelian, sedangkan jika tidak
dijamin, lessor akan mengharapkan akan kembali memiliki aset sewaan
tersebut sebesar nilai residu pada akhir masa sewa.

Akuntansi Sewa Pembiayaan Tipe Penjualan

Menurut SAK 30 par 39 :

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Lembaga Lain Bukan Bank
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi
dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut IAI, dalam SAK
paragraf 24-42 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan, Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat
dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.
a. Dapat dipahami
Kualiitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan
adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki
kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini
atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna
dimasa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan
materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan daalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar
laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau
kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian
dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat.
c. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi
memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material, dan dapat diandalakan penggunanya sebagai
penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau
yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi harus
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peirstiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi dan buan hanya bentuk hukumnya. Subtansi transaksi
atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari
bentuk hukum. Misalnya, suatu entitas mungkin menjual suatu aset
kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi
dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak
tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan
bahwa entitas daapt terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang
diwujudkan dalam bentuk aset.
Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna,
tidak berpihak. Dan agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan
keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya
d. Dapat diperbandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar
periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan.
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan
adalan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang
kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Kebutuhan
terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata
dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar
akuntansi keuangan yang lebih baik.

BAB III
KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN
Dampak adanya globalisasi semakin meluas seiring dengan meningkatnya
persaingan di dunia usaha. Hal tersebut menuntut perusahaan-perusahaan
untuk melakukan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk tujuan
tersebut adalah dengan melakukan transaksi leasing.
Pada dasarnya sewa guna usaha (leasing) merupakan kesepakatan antara
dua pihak, yaitu lessor (pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa).
Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa lessee memiliki hak untuk
menggunakan suatu aset yang dimiliki oleh lessor dengan jangka waktu
tertentu sesuai kesepakatan dengan imbalan berupa pembayaran yang diberikan
kepada lessor. Pada akhir periode leasing terdapat hak opsi bagi lessee
untuk membeli aset yang dileasing atau memperpanjang waktu leasing sesuai
dengan nilai yang disepakati bersama antara lessee dan lessor.
Dunia akuntansi melihat perkembangan sewa guna usaha yang pesat di
Indonesia, sehingga diperlukan suatu acuan mengenai perlakuan akuntansi
transaksi sewa guna usaha tersebut secara khusus. Untuk itu, perlakuan
akuntansi mengenai pembiayaan sewa guna usaha nantinya akan mengacu pada
ketentuan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu berupa
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 (Revisi 2007) tentang
sewa guna usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Ajar Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara.
http://www.bayupratama.com/2014/11/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-
bank.html
http://www.zakapedia.com/2014/10/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-
bank.html#_
Ikatan Akuntan Indonesia (2011). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba
Empat: Jakarta.
-----------------------
Pengukuran

Definisi

Sewa Operasi

Sewa Pembiayaan (Leasing)

Pengakuan

Klasifikasi Sewa

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan
kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai
kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari
nilai wajar. Penilaian dilakukan di awal kontrak. Tingkat diskonto yang
digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum
adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan
secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman
inkremental lessee.

PT ABC (LESSEE)

Neraca

Per 2 Jan 2011

Aset : Liabilitas :

Aset Tetap : Liabilitas jangka panjang :

Leased Asset RpXXX Obligation Lease RpXXX

Nilai kini PSM = R x (1+ (PVA(%, n-1))

Nilai kini PSM = R x (1 + PVA(%, n-1)) + NR x PV (%,n)

Nilai kini PSM = R x (1 + PVA(%, n-1)) + HO x PV (%,n)

Fixed Aset : Liabilities :

Leased Equipment Rp208.945.000 Lease Obligation Rp124.839.500

Less: Acc amortiz ( 41.789.000)

Book Value Rp167.156.000

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan
di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Lessor pabrikan atau dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada
suatu periode sesuai kebijakan ekuitas atas penjualan biasa. Jika tingkat
bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi
sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi
dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui.

MAKALAH TEORI AKUNTANSI

Recommend Documents