MAKALAH SIMULASI DEBAT POLITIK
(Kampanye dan Debat Antar Calon Presiden)
MATA KULIAH KOMUNIKASI POLITIK
Disusun Oleh:
Ryanita Arrini
125120209111005
E.IK.5
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
Malang
2013
BAB I
PENDAHULUAN
Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi, merupakan suatu bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak mengadakan Pemilu atau memperlambat Pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, berarti pemerintah telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Akan timbul keraguan, apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, tetapi pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil Pemilu.
Dengan Pemilu maka demokrasi dapat ditegakan di negara Indonesia karena menurut prinsip demokrasi negara diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat maka hal itu harus sesuai dengan hasil Pemilu. Karena itulah pemilu menjadi suatu syarat.mutlak bagi suatu negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Di negara demokrasi, pemilu merupakan aktivitas periodik yang diatur dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencurahkan segala aspirasinya kepada para kandidat/politisi dalam rangka membangun bangsa. Dalam setiap pemilu, tentu ada kampanye, dan setiap kampanye pasti melibatkan sejumlah orang. Para kandidat/politisi berkampanye untuk mempengaruhi massa dan meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya, dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif, seperti presiden, gubernur, bupati, atau walikota.
Kampanye itu penting agar kandidat/politisi bisa dikenal oleh rakyat/konstituen, sehingga pada saat berlangsungnya Pemilu, kandidat tadi mendapat dukungan riil massa yang dibuktikan dengan jumlah suara yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai anggota parlemen atau presiden. Para kandidat/politisi berkampanye, karena termotivasi oleh berbagai kepentingan, sehingga apabila masuk dalam sistem dirinya memiliki keleluasaan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan ambisi dirinya sejalan dengan keinginan para pendukungnya. Bagi orang yang sudah dikenal luas, kampanye merupakan pengenalan lanjutan. Berbeda dengan yang baru dikenal yang harus mengawali dari bawah dengan ekstra energi. Dalam kampanye, masalah program akan menjadi perhatian serius kandidat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, tentu para politisi akan senantiasa membaca situasi dan kondisi masyarakat pemilih agar programnya diterima pasar. Tidak heran apabila para kandidat/politisi memiliki perbendaharaan program yang baku dan spontanitas (tiba-tiba) yang dicanangkan sesuai dengan keperluan pasar tadi.
Saat kampanye adalah saat yang menentukan bagi kandidat. Kandidat benar-benar diuji kemampuannya mulai penampilan, gaya bicara, hingga materi program. Kandidat yang tidak mampu meyakinkan massa pemilih dan para pendukungnya, atau kandidat yang terkena tuduhan skandal/kasus amoral, reputasinya akan mengalami penurunan di mata massa pemilih. Kampanye merupakan ajang adu kekuatan pengaruh, pengenalan diri, dan adu program. Kandidat yang mampu menawarkan program menarik dan menjanjikan cenderung mendapat dukungan massa selama massa itu "mempedomani" program. Juru kampanye tidak mengumbar janji yang berlebihan, tapi berusaha menyampaikan sesuatu dibarengi dengan empati kandidat terhadap konstituen.
Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya Pemilu Presiden yang menggunakan sistem baru ini, dapat dikatakan sebagai pembelajaran bagi kandidat, rakyat, dan pemerintah. Namun, sayangnya, pada kampanye di televisi, misalnya, tidak ada debat antar kandidat, yang ada hanya monolog dan dialog antara kandidat dengan penonton di studio. Demikian pula di surat kabar dan spanduk, tidak pernah ditemukan kampanye negatif dalam arti positif, padahal kran kebebasan pers terbuka lebar. Saat itu para kandidat dalam kampanyenya lebih banyak menekankan kesejahteraan dengan gaya bahasa santun, persuasif dibarengi dengan penampilan yang necis dan simpatik. Selain itu, muncul ajakan kepada pemilih dengan bahasa-bahasa ringan dan lucu. Bahasa-bahasa ringan muncul seolah-seolah sebagai refreshing atas bosannya konstituen terhadap janji-janji para kandidat, dan konon bahasa itu muncul setelahtim sukses/tim manajemen kandidat masing-masing melihat situasi pasar yang berkembang.
Simulasi dalam politik telah mereproduksi kesadaran baru bagi masyarakat dalam jebakan false counciusness, ketika yang palsu justru lebih digandrungi ketimbang yang rill atau nyata. Dalam kontes pesta demokrasi populisme adalah kiblat utama pencapaian politik. Dunia simulasi selalu mngantarkan populisme sebagai pemenang, menenggelamkan idealisme. Tidak mengherankan ketika realitas partai hari ini justru hanya mengandalkan popularitas artis ketimbang dengan memperkuat kaderisasi. Pembengkakan artis yang masuk dalam politik bukan untuk melarang, melainakan sebuah hal harus diketahui bahwa dunia politik tidak semudah dan semudah memetik gitar dibuktikan dengan beberapa artis yang justru banyak mengundurkan diri setelah jabatan telah melekat.
Kesadaran politik masyarakat yang rendah dengan mudahnya dijebak dalam simulasi politik, tereksploitasi atas dulangan suara para pemangku kepentingan, ketika masyarakat telah tersandera dengan citra, terjebak pada kesadaran pragmatis, maka nurani politik pun terpasung oleh realitas falsity. Tentu kita tidak berharap bahwa sandiwara kekuasaan berupa kegaduhan elit politik ditahun politik ini tidak mengakibatkan kegaduhan ditingkatan masyarakat bawah. Rendahnya kesadaran politik masyarakat tidak lepas dari sistem politik kita yang cenderung bercorak instan. Janji-janji politik tidak lagi berbasis ideologis melainkan murni pembentukan kesadaran palsu. Seolah-olah persoalan-persoalan masyarakat yang kompleks, kesejahteraan, isu kemiskinan dan ketimpangan, tawuran sosial, korupsi, kedaulatan ekonomi yang tidak berdaulat (kelangkaan pangan dan minyak/BBM) serta keadilan dapat dibangun dan diseleseikan dalam hitungan detik. Politisi sepertinya menjajakan surga yang serba instant sebagai halusinasi estetik. Meskipun kita tahu persoalan yang melanda masyarakat ini adalah persoalan laten bukan persoalan yang instant.
Kuatnya pembentukan kesadaran simulasi ini semakin menguat setelah peran-peran politik berafiasi dengan keberadaan sebagian media yang tidak berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan mendikte masyarakat tentang kepentingan. Ketika media telah bergeser fungi menjadi corong politik, menapilkan realitas artificial yang bersembunyi dalam realitas faktual. Citra yang merakyat, citra kesederhanaan temporer menguasai dan mengeksploitasi kesadaran masyarakat ditengah budaya politik masyarakat yang rendah, meskipun didalamnya terkandung unsur syahwat tirani kuasa. Konsumerisme politik masyarakat kemudian mengonsumsi dagangan politik bukan atas dasar kepentingan ideologis melainkan kepetingan ekonomis yang opurtunis dan pragmatis.
BAB II
REVIEW SIMULASI POLITIK
Belajar Demokrasi dengan simulasi Pemilu dalam kelas komunikasi politik E.IK.5 diikuti dengan semangat sekali. Proses kreatif dimulai pada awalnya dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok kandidat (dan tim suksesnya) dan mengutarakan visi misi mereka, hingga satu persatu kandidat berguguran dan yang tersisa hanya tinggal tiga orang kandidat presiden. Masing-masing kandidat yang tersisa kemudian mengutarakan visi misinya lagi dan melakukan debat secara terbuka dihadapan khalayak ramai. Mereka terlihat sudah mempersiapkan diri masing-masing. Namun, pada kesempatan debat ini hanya ada dua kandidat yang hadir dari sebelumnya ada tiga kandidat, yaitu Bintang Adiyaksa, Mas Nayyirotul A dan I Made Nara Virjana. Dalam simulasi politik ini juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komentator, dan pakar politik. Masing-masing melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing. Saya disini sebagai komentator akan menuliskan review dari beberapa pertanyaan yang saya dan rekan saya ajukan dan juga pertanyaan yang lainnya. Sebelum memasuki review pertanyaan, berikut merupakan review visi dan misi dari masing-masing kandidat:
KANDIDAT I
Nama : Mas Nayyirotul A.
Tagline : Saya tidak akan mengumbar janji.
Visi : Negara yang tertata rapi dan manusiawi dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Misi : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
KANDIDAT II
Nama : Bintang Adiyaksa
Tagline : Calon Presiden kedua yang terbaik dan terhebat.
Visi : Indonesia menjadi Macan Asia.
Misi :
Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang lebih menjamin kebhinekaan.
Mewujudkan bangsa yang aman, tentram, damai dengan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.
Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik.
KANDIDAT III
Nama : I Made Nara Virjana
Tagline : Pangan untuk Indonesia! Indonesia untuk dunia
Visi : Tegaknya toleransi kehidupan serta menjunjung tinggi budaya asli
Misi :
Meningkatkan kesejahteraan penjual kuliner
Meningkatkan cita rasa kuliner local
Berikut nama pakar politik yang turut berpartisipasi dalam simulasi politik ini:
Pakar 1 : Ratu Nafisah Latief
Pakar 2 : Yudha Pranata
Pakar 3 : Aisyah
Berikut nama komentator yang turut berpartisipasi dalam simulasi politik ini:
Komentator 1 : Ryanita Arrini
Komentator 2 : Alief
Dan juga, ada satu orang yang mewakili khalayak untuk menyampaikan aspirasinya kepada para calon presiden, yaitu Anggi Tanjung.
Berikut uraian transkrip pertanyaan dan jawaban yang terjadi pada saat simulasi debat calon presiden:
SESI PENYAMPAIAN VISI-MISI KANDIDAT PERTAMA
Pertanyaan
Pakar 1 : 1. Dalam visi anda, disebutkan negara yang tertata rapi. Boleh dijelaskan negara yang tertata rapi itu seperti apa?
Sebelumnya anda sebutkan dalam misi anda adalah berorientasi pada pelayanan publik dimana salah satunya adalah media. Jadi bagaimana cara anda membangun minat masyarakat terhadap politik dengan menggunakan pelayanan publik dalam hal ini media?
Jawaban
Capres 1 : Dalam membentuk negara yang tertapa rapi banyak hal yang diperlukan. Poin pertama sendiri adalah pemimpinnya dulu, jadi jika pemimpinnya sudah bersih, sudah memiliki sistem yang bagus maka bawahnya juga akan tersusun dengan rapi. Tetapi jika pertama saja pemimpinnya sudah tidak baik, maka akan menjadikan contoh untuk bawahannya mengikuti. "Atasannya saja tidak baik apalagi bawahannya".
Saya disini sebagai Calon Presiden. Saya bekerja bukan untuk kepentingan saya, karena jika pemimpin memiliki kepentingan maka kemudian harinya akan mendahulukan kepentingannya dan golongannya saja. Jadi saya disini tidak memiliki kepentingan selain untuk rakyat. Saya nantinya tidak akan duduk di kantor tetapi akan turun ke lapangan, sehingga semua permasalahan yang ada pada masyarakat. Saya tidak akan bermewah-mewahan dalam kantor, tetapi saya akan melayani publik dengan hati nurani dan saya akan mempersilahkan masyarakat untuk datang ke kantor saya untuk mengadukan permasalahannya.
Jadi dengan sikap seperti itu maka minat dan partisipasi politik dari masyarakat akan memiliki presentase yang lebih tinggi. Sebab saya pikir, banyak mahasiswa dan pelajar yang apatis terhadap politik karena melihat kenyataannya banyak politisi dan pejabat yang mengumbar janji-janji namun penerapannya tidak terbukti, tidak ada hasilnya. Jadi poin yang penting bagi saya adalah contoh sebagai pemimpin.
Pertanyaan
Pakar 2 : 1. Retorika dari pernyataan yang diberikan memang sudah baik, namun bagaimana bentuk kerja nyata dari Capres Mas Nayyirotul?
2. Terlihat bahwa anda mengangkat bagian dari kebudayaan dan agama tertentu. Bagaimana cara anda agar bagian dari agama lain bisa mendapat perlakuan yang sama, sehingga anda dapat merangkul kaum minoritas dan pemeluk kepercayaan lain?
Jawaban
Capres 1 : Program kerja nyata dalam agenda saya ada cukup banyak, diantaranya yang pertama dalam hal birokrasi, saya akan melaksanakan reformasi birokrasi, menjadi birokrasi yang bersih, transparan dan professional. Yang kedua dalam bidang ekonomi, saya akan membangun sebuah mall khusus untuk pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima menjadi tertib dan tidak menggunakan badan jalan (trotoar) sebagai tempat usaha. Selanjutnya yang ketiga dalam bidang kebudayaan, saya akan merevitalisasi fasilitas tempat wisata yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat dalam bidang kesehatan, saya akan memperpendek birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu menjadi Kartu Indonesia Sehat. Kemudian poin kelima, saya akan menjalankan amanat UU, dengan mengimplementasikan Wajib Belajar 9 tahun dan pelayanan pendidikan siswa dari keluarga yang tidak mampu.
Untuk menjawab pertanyaan kedua dimana hal berkaitan dengan agama,saya memiliki 3 konsep. Yang pertama adalah Garuda Indonesia, Garuda atau Bhineka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Indo yang menyatakan suku, ras, agama dan lainnya. Maka saya akan menganut dasar reformasi kita, reformasi pancasila. Selanjutnya saya akan menggunakan kitab suci dan menganut dasar agama saya. Jika agama dihubungkan dengan politik memang akan sedikit rumit, tetapi sebenarnya pesoalan agama disini akan sangat penting. Baik dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha karena setiap agama memiliki kitab suci dan tentunya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Oleh karena saya akan menggunakan Bhineka Tunggal Ika, lalu kitab suci dari agama dan Pancasila sebagai pedoman dasar NKRI.
Pertanyaan
Komentator 1 : Dalam pernyataan anda sebelumnya, anda menyebutkan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, hal ini berarti anda kontra dengan korupsi. Namun bagaimana jika dalam pemerintahan yang anda pimpin salah satu bawahan anda melakukan KKN. Hukuman apa yang tepat untuk orang-orang dalam cabinet anda yang melakukan korupsi dan bawahan anda yang melakukan KKN?
Jawaban
Capres 1 : Sekarang memang marak terjadi korupsi, bahkan mungkin pemimpin yang tidak melakukan korupsi mungkin dapat dihitung bisa jadi sekitar 90%. Namun jika pertanyaannya adalah bagaimana jika bagian dari kabinet saya melakukan tindakkriminal yakni korupsi tersebut. Apabila melihat realita yang ada iklan saat Presiden SBY masih bersama Wapres Jusuf Kalla. Beliau melakukan kampanye melalui media ada iklan untuk berkata tidak korupsi. Saat itu hampir semua orang menolak korupsi, berkata tidak. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang mengatakan tidak itu juga melakukan korupsi. Hal ini saya jadikan pelajaran, bahwa saya tidak akan hanya mengatakan tidak pada korupsi, tetapi saya juga akan melakukan bimbingan pada bawahan-bawahan saya dengan sistem-sistem yang saya miliki. Jika bawahan saya tidak mentaati sistem yang sayabuat maka saya akanmemecatnya.mungkin saya akan mengikuti cara Jokowi, karena jika seseorang sudah melakukan korupsi maka akan terus melakukan hal itu.
Pertanyaan
Komentator 1 : Apa yang akan anda lakukan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan transparan tersebut?
Jawaban
Capres 1 : Saya akan melakukan sistem demokrasi. Demokrasi berarti dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi pelayanan publik memang diberikan hanya untuk rakyat
Pertanyaan
Komentator 1 : Mengapa anda tidak membuat sistem agar anggota kabinet anda untuk tidak menerima gratifikasi?
Jawaban
Capres 1 : Tidak.
Pertanyaan
Komentator 1 : Mengapa anda tidak akan membuat kebijakan seperti itu, karena problem seperti itu (kebijakan untuk tidak menerima gratifikasi) adalah problem yang sulit diatasi?
Jawaban
Capres 1 : karena sekarang contohnya saja ada namanya subsidi BBM, disini mengartikan bahwa rakyat dalam negara ini tidak membutuhkan hal itu. Kemudian pajak mobil yang murah, dikatakan bahwa kebijakanitu akan membantu masyarakat. Tapi menurut saya hal itu adalah kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan tersebut hanya mempersulit orang miskin dan mempermudah orang kaya. Jika diteruskan yang miskin akan terus miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Jadi disini yang dibutuhkan oleh orang miskin adalah hal-hal seperti sembako murah dan menyediakan lokasi untuk usaha, bukan seenaknya saja menggusur tetapi memindahkan. Karena jika melakukan penggusuran maka pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan, seperti juga motor menggunakan trotoar akan menjadi tidak adil. Menurut saya, kita itu duduk untuk rakyat, tidak melakukan diskriminasi dan menguntungkan golongan atas saja tetapi juga memberikan tempat bagi rakyat tersebut.
Pertanyaan
Komentator 1 : Jadi sebenarnya maksud saya dalam gratifikasi disini adalah mengenai kebijakan untuk tidak menerima pemberian dari orang lain.
Jawaban
Capres 1 : Tentu tidak.
SESI PENYAMPAIAN VISI-MISI KANDIDAT KEDUA
Pertanyaan
Pakar 3 : Tadi dikatakan mewujudkan Indonesia yang luar biasa dengan membangun ekonomi mandiri. Ekonomi yang mandiri itu seperti apa?
Pakar 1 : Saya ingin menambahkan, dari segi komunikasi yang anda sampaikan sebagai tagline dalam visi-misi anda bahwa anda sebagai calon presiden terbaik dan terhebat. Menurut saya, menggunakan kata-kata seperti itu sangat arogan. Apakah anda merasa dapat mewakili masyarakat minoritas dengan arogansi yang anda tunjukkan seperti itu. Bagaimana anda menarik perhatian masyarakat tersebut jika anda bersikap arogan?
Jawaban
Capres 2 : Ekonomi yang mandiri adalah ekonomi yang bisa berdiri sendiri. Jadi masyarakat dapat membiayai usahanya tanpa perlu melakukan pinjaman dari pihak lain. Hal ini agar masyarakat tidak lagi terlilit hutang dalam melunasi pinjamannya.
Masyarakat Indonesia memang perlu di perlakukan secara arogan. Karena tanpa arogansi, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tidak mandiri sehingga terjadilah kerumitan pengurusan hal-hal yang sepele.
Pertanyaan
Pakar 3 : Untuk membangun ekonomi yang mandiri memerlukan modal. Jika tidak meminjam, darimana modal itu di dapatkan?
Kemudian, masing-masing dari kedua calon presiden memiliki personal branding-nya sendiri.jadi bagaimana para calon ingin memposisikan dirinya, saya rasa bukanlah masalah apakah calon yang satu ingin menjadi arogan sementara yang lain tidak.
Pakar 2 : Tadi anda katakan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya minoritas perlu di arogansikan, pertanyaannya bagaimana cara anda memenangkan pemilihan ini sehingga kaum minoritas dapat memilih anda. Apa yang akan anda lakukan?
Jawaban
Capres 2 : Untuk mewujudkan ekonomi mandiri memang diperlukan modal. Tapi pertama-tama perlu diberikan pendidikan yang cukup bagi enterpreneur Indonesia, yaitu dengan mengajarkan mereka untuk menabung, karena menabung baik untuk kita semua. Dengan menabung, maka mereka akan memiliki cukup modal dalam membangun usahanya.
Pertanyaan yang sangat brilliant, tapi untuk merangkul masyarakat minoritas adalah hal yang sangat mudah karena saya memiliki tim sukses yang berkualitas, sehingga persoalan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Hanya perlu memberikan pernyataan-pernyataan (capres mengatakan "spik", yang dalam bahasa Indonesia slang hal ini berarti hanya omong kosong, banyak omong, omong kosong, berbicara bohong. Dari asal–usul kata atau etimologi, berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu "speak" yang artinya berbicara, bicara) sehingga kaum minoritas tersebut akan memilih saya.
Pertanyaan
Komentator 2 : Menurut tim komentator khususnya saya, terdapat kekurangan pada unsur etika dan estetika dari penampilan anda. Namun berdasarkan gaya bahasa anda yang jujur dan polos, kami dapat memprediksikan bahwa anda memiliki potensi untuk lebih dekat dengan rakyat dibandingkan pesaing anda. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi elektabilitas kedua calon presiden.
Dengan studi kasus yang akan saya berikan kepada anda, semoga kita dapat melihat apakah anda adalah sosok pemimpin yang tepat. Hal yang akan saya bahas adalah mengenai OPM (Organisasi Papua Merdeka), kita saat ini mengalami situasi membingungkan. Karena daerah OPM ini merupakan aset paling berharga bagi Indonesia, namun disisi lain kedaulatan Indonesia benar-benar dijajah saat mereka mengibarkan bendera OPM. Pertanyaan saya, jika anda menjadi pemimpin dan permasalahan ini semakin meruncing, apa yang akan anda lakukan? Apakah akan melepaskan Papua dengan risiko kehilangan aset paling berharga dari Indonesia ataukah tetap mempertahankannya dengan konsekuensi mengoyak kedaulatan Indonesia?
Jawaban
Capres 2 : Menurut saya, persoalan ini memang membingungkan. Karena OPM dipenuhi oleh orang-orang yang sangat berambisi untuk membentuk negara sendiri. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan menemui pemimpin dari OPM untuk berunding, agar jangan sampai Papua melepaskan diri dari Indonesia. (Kandidat menyebutkan untuk menggunakan subsidi BBM untuk menahan Papua menjadi negara merdeka. Kandidat juga kembali menyebutkan untuk melakukan "spik-spik" terhadap Papua).
Pertanyaan
Komentator 2 : Kebetulan sekali, saya memiliki saudara di Papua, di Irian khususnya Fakfak. Saudara saya tersebut mengatakan bahwa untuk pembelian BBM didapatkan sebesar Rp 30.000/liter, sementara di Fakfak, Irian seharga Rp 12.500/liter. Hal ini yang menjadi pembicaraan bagi masyarakat disana pada saat pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menyebabkan demo, karena disana sudah terbiasa membeli BBM dengan nominal yang jauh diatas harga aslinya. Jadi menurut saya, jika menggunakan solusi yang anda tawarkan akan memberi hasil yang nihil.
Jawaban
Capres 2 : Jika memang begitu persoalannya, maka subsidi BBM haruslah diratakan. Pada dasarnya anggota OPM mematuhi pemimpinnya, jadi apabila diatasi dengan langsung berunding dengan pemimpinnya, memberikan kesepakatan-kesepakatan yang kemudian akan dijalankan, saya rasa Papua dan Indonesia tetap akan bersatu.
SESI DEBAT ANTAR KANDIDAT
Capres 2 : Penggunaan media kampanye melalui kertas (Tim sukses kandidat 1 membagikan flyer sebagai media kampanye) saya rasa sangat tidak efisien. Kertas dihasilkan dari serat pohon, sementara dimana kita semua mengetahui bahwa Indonesia adalah paru-paru dunia. Dapat dibayangkan berapa banyak pohon yang dipotong untuk membuat kertas.
Capres 1 : Sesuai dengan matakuliah pada hari ini, Komunikasi Politik, penggunaan kertas tersebut adalah bagian dari media kampanye saya. Untuk dapat dipilih rakyat harus mengenal saya, dan bagaimana caranya rakyat dapat mengenal saya apalagi memilih?
Capres 2 : Saya rasa untuk 2013 era globalisasi seperti ini, sudah tidak efisien lagi dengan menggunakan kertas seperti itu. Sekarang zaman sudah lebih maju dengan teknologi, ada namanya ponsel bisa menggunakan sms, semua orang memiliki ponsel dan bahkan pengemis sekalipun memiliki ponsel. Jadi bisa menggunakan sms agar lebih efisien dan efektif.
Rakyat 1 : Dikatakan kandidat capres 2, bahwa selembaran flyer yang dibagikan kandidat capres 1 adalah cara yang tidak efisien, dan lebih merekomendasikan penggunaan media atau ponsel. Sementara jika melihat sebagai bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak bisa menutup mata dan begitu saja menggunakan media atau ponsel, karena tidak semua rakyat Indonesia memiliki ponsel. Walaupun kemudian ditemukan pengemis yang memiliki ponsel, atau pengemis yang memilki penghasilan Rp 25.000.000, namun perlu diperhatikan pengemis tersebut berasal darimana, apakah dari kota besar seperti Malang, Surabaya, Bandung? Lalu bagaimana dengan suku-suku di pedalaman yang tidak menggunakan ponsel, di Kalimantan di Papua, pulau-pulau kecil di kepulauan di Indonesia. Bagaimana jika seperti itu? Anda harus memikirkan cara yang tepat untuk mencapai daerah yang tidak bisa dijangkau dengan media dan ponsel. Jadi permasalahan efektif atau tidaknya adalah tergantung target lokasi yang dituju.
Capres 2 : Saya rasa untuk daerah pedalaman, komunikasi yang terbaik adalah dengan datang langsung ke daerah tersebut. Bahkan jika datang lalu memberikan kertas belum tentu masyarakat setempat dapat memahami apa yang tertulis dalam kertas tersebut. Solusi terbaik adalah dengan bertatap muka langsung dan menjelaskan maksud kedatangan agar masyarakat tersebut memilih saya.
Capres 1 : Saya setuju dengan penjelasan dari saudari perwakilan rakyat. Dan dalam hal ini saya juga mempertimbangkan segi biaya, karena daripada uang tersebut digunakan untuk korupsi, alangkah lebih baik jika digunakan untuk rakyat. Karena jika mengestimasi biaya yang digunakan untuk iklan, biaya yang besar dan dapat lebih berguna untuk kemajuan rakyat dan kaum minoritas.
Capres 2 : Benar sekali, uang memang adalah topik yang berbahaya dan sangat sensitif. Jadi kembali, perlu disesuaikan dengan masyarakat mana yang dijadikan target kampanye. Menggunakan kertas tetap menggunakan uang, bahkan uang saja dari kertas. Lebih baik melakukan kampanye yang bertemu secara langsung, walaupun mengeluarkan uang banyaktapi pesan tersampaikan. Kalau pesan tersampaikan target kampanye akan memilih kandidat yang membawa jalan menuju kebaikan.
Capres 1 : Jadi kalau memang tujuan akhirnya agar pesan tersampaikan, mengapa mengeluarkan biaya yang sedikit jadi tidak tersampaikan? Jika sudah memenuhi, kenapa opsi tersebut tidak di pilih? Kita sudah mendapatkan mata kuliah Filsafat, membahas mengenai sudut pandang. Jadi jika anda memilih pendapat tersebut, saya tidak akan menyalahkan.karena paradigm sendiri ada banyak. Para ilmuan saja memiliki pendapat yang berbeda-beda dan begitupun saya juga memiliki pendapat sendiri.
Capres 1 : Saya disini sebagai kandidat no 1, saya hanya bagian dari rakyat dan tidak berbeda dengan anda. Saya akan duduk (sebagai pemimpin) untuk rakyat dan biarlah rakyat yang menilai. Saya akan kembalikan penilaian anda, karena seluruhnya sesuai dengan hati nurani anda. Ini adalah saya, keputusan saya, pilihan saya, kata-kata saya, perbuatan saya. Tapi pilihlah dengan hati nurani anda.
Capres 2 : Saya adalah kandidat no 2, tapi walaupun sebagai kandidat kedua saya yakin akan menjadi no 1 nantinya. Saya meminta tolong untuk yang mau memilih saya, silahkan pilih saya, jangan malu-malu untuk memilih saya. Karena saya adalah kandidat yang terbaik disini. Jadi pilih saya.
Analisis simulasi debat akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.
BAB III
TEORI KOMUNIKASI POLITIK
3.1 PEMILU
Pengertian Pemilu
Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi, merupakan suatu bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak mengadakan Pemilu atau memperlambat Pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, berarti pemerintah telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Akan timbul keraguan, apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, tetapi pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil Pemilu.
Dengan Pemilu maka demokrasi dapat ditegakan di negara Indonesia karena menurut prinsip demokrasi negara diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat maka hal itu harus sesuai dengan hasil Pemilu. Karena itulah pemilu menjadi suatu syarat.mutlak bagi suatu negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan media kompetisi yang dianggap paling demokratis dalam upaya mengganti suatu pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Aspirasi rakyat dapat disalurkan dalam suatu partai politik secara langsung. Partai politik inilah yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat itu dalam pentas Pemilu, sehingga mutlak diperlukan adanya penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, transparan, mandiri, dan profesional. Untuk itu, Pemilu perlu diatur sebaik mungkin.
Landasan Hukum Pemilu
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia selama orde baru berkuasa didasarkan pada landasan berikut:
A. Landasan Idiil, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
B. Landasan Konstitusional, yaitu UUD '45 yang termuat dalam: Pembukaan alinea keempat:
Batang Tubuh pasal 1 ayat 2
Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara.
C. Landasan Operasional, yaitu GBHN yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Tujuan Pemilu
Secara umum Pemilu yang biasanya dilaksanakan tiap lima tahun sekali memiliki tujuan sebagai berikut:
Melaksanakan Kedaulatan rakyat,
Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat,
Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR dan atau Presiden.
Melaksanakan pergantian personil Pemerintah secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Sistem Pemilu
Ada banyak jenis sistem pemilihan umum yang saat ini diimplementasikan di seluruh dunia. Namun secara sederhana, hanya ada tiga sistem pemilihan umum yang dikenal dewasa ini. Ketiga sistem tersebut ialah sistem pemilihan mayoritas plural (plural majority), sistem pemilihan proporsional (representasi), dan sistem pemilihan semi proporsional.
Sistem Pemilu mayoritas plural lebih menekankan pada perwakilan setempat melalui penggunaan distrik pemilihan yang kecil dan beranggota tunggal. Sebaliknya, sistem Pemilu Proporsional menggunakan distrik yang lebih besar dan anggota yang banyak serta hasil yang lebih proporsional. Sedangkan sistem semi proporsional merupakan campuran dari model-model umum dengan model proporsional. Maksudnya sebagian dari badan legislatif dipilih melalui perwakilan proporsional dan sebagian melalui distrik lokal.
Sistem yang pertama yakni sistem pemilihan plural majority, menurut penulis tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan pada uraian sistem kepartaian diatas. Masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam latar belakang dan kebutuhannya, sehingga harus diwakili oleh anggota arlemen yang berbeda pula. Sementara dalam sistem pemilihan plural majority, anggota parlemen yang terpilih adalah tunggal. Wakil tunggal tidak akan bisa mewakili aspirasi atau kebutuhan yang beraneka ragam.
Sistem pemilihan proporsional juga menurut penulis kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam sistem proporsional, perolehan suara partai secara nasional akan sama dengan perolehan kursi di parlemen. Hal tersebut sangat berbahaya apabila suara sebuah partai secara nasional lebih dari 50 persen, yang juga akan diikuti oleh kursi parlemen yang lebih dari 50 persen. Suara atau aspirasi partai atau wakil rakyat lain tidak akan terakomodasi secara baik. Hal tersebut karena partai pemenang pemilu akan tetap menang juga bila diadakan voting dalam menentukan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang akan diambil berpotensi untuk tujuan kepentingan kelompok atau partai yang menang.
Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem semi proporsional. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem mayoritas plural dan sistem proporsional. Dalam sistem ini, terdapat daftar-daftar calon seperti pada sistem proporsional yang digabungkan dengan sistem distrik pluralmajority. Melalui sistem ini, maka kemungkinan terpilihnya calon legislatif yang kuat dari kaum minoritas. Dalam sistem semi proporsional, yang akan menjadi anggota legislatif terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, bukan yang bernomor urut kecil. Melalui sistem ini pulalah, sebuah partai akan memiliki daerah basis massa yang absolute. Hal tersebut karena sistem semi proporsional memberi peluang untuk terpilihnya lebih dari satu calon dari satu partai dalam saru distrik. Itulah beberapa alasan, mengapa penulis berpendapat bahwa sistem semi proporsional-lah yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
3.2 PARTAI POLITIK
Pengertian Partai Politik
Dalam kaitannya dengan Pemilu partai politik sangat diperlukan sebagai wadah aspirasi yang memperjuangkan hak-hak asasi politik rakyat dalam suatu negara. Partai politik sebagai wadah aspirasi bagi para anggotanya yang memiliki tujuan yang sama untuk negaranya. Mengenai partai politik memang belum ada pengertian yang baku. Akan tetapi para pakar memberi pengertian sebagai bertikut:
Menurut prof. Miriam Budiardjo, partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
Menurut Neumann, partai politik adalah tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
Menurut prof. E. M. Said, partai politik adalah suatu kelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan, baik kebijaksanaan pemerintah maupun pegawai negeri.
Partai politik berbeda dengan gerakan (movement). Seatu gerakan adalah kelompok yang ingin mengadakan perubahan pada lembaga-lambaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamentil sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini mempunyai ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding partai politik. Gerakan juga sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum.
Tipe-Tipe Partai Politik
Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik dapat dibagi menjadi:
Partai Kader
Disebut juga partai elite atau tradisional yang dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe Eropa dan Amerika. Tipe Eropa bertujuan untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, tetapi lebih menekankan pada dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Sedangkan tipe Amerika menekankan pada usaha menjaring tokoh partai yang loyal.
Partai Massa
Tekhnik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan sosialis, yang kemudian diambil oleh partai komunis dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Dapat dibedakan menjadi tipe sosialis, yang berorientasi terhadap kaum buruh. Tipe partai komunis yang diorganisasi secara otoriter dan terpusat, lebih menggambarkan sentralisasi daripada demokrasi. Tipe partai fasis, menggunakan tekhnik militer untuk mengorganisasi politik massa.
Tipe Partai Tengah
Yaitu partai yang menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai.
Dari segi sifat dan orientasi partai politik dibagi menjadi:
Partai Perlindungan (Patronage Party)
Partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang longgar, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan suara secara teratur. Tujuan pendiriannya adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, partai ini hanya giat menjelang pemilihan umum.
Partai Ideologi
Biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.
Sistem Kepartaian
1. Sistem partai tunggal
Merupakan sistem dimana hanya ada satu partai didalam satu negara. Partai tersebut memiliki kedudukan dominan dibandingkan dengan partai lain.
2. Sistem dwi-partai
Pada sistem dwi-partai, partai-partai politik dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan.
3. Sistem Multi-Partai
Sistem mult-partai memiliki banyak jenis partai politik didalamnya. Keanekaragaman ras, agama atau suku bangsa yang kuat membuat masyarakat cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas yang mereka miliki ke dalam satu wadah saja. Sistem multi-partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai.
Fungsi Partai Politik
1. Fungsi di Negara Demokrasi
Dalam negara demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain:
Sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bisa diminimalkan.
Sebagai sarana sosialisasi politik
Partai politik memainkan peran dalam membentuk pribadi anggotanya. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah partai berusaha menanamkan solidaritas internal partai, mendidik anggotanya, pendukung dan simpatisannya serta bertanggung jawab sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.
Sebagai sarana rekruitment politik.
Partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Cara-cara yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam, bisa melalui kontrak pribadi, persuasi atau menarik golongan muda untuk menjadi kader.
Sebagai sarana pengatur konflik.
Partai politik harus berusaha untuk mengatasi dan memikirkan solusi apabila terjadi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Namun, hal ini lebih sering diabaikan dan fungsi-fungsi diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharpakan.
Sebagai sarana partisipasi politik
Partai politik harus selalu aktif mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian dan minat warga negara agar bersedia masuk dan aktif sebagai anggota partai tersebut. Partai politik juga melakukan penyaringan-penyaringan terhadap individu-individu baru yang akan masuk kedalamnya.
Sebagai sarana pembuatan kebijakan
Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijakan hanya akan efektif jika sebuah partai memegang kekuasaan pemerintahan dan mendominasi lembaga perwakilan rakyat. Dengan memegang kekuasaan, partai politik akan lebih leluasa dalam menempatkan orang-orangnya sebagai eksekutif dalam jabatan yang bersifat politis dan berfungsi sebagai pembuat keputusan dalam tiap-tiap instansi pemerintahan.
2. Fungsi di Negara Otoriter
Menurut faham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai tersebut berkuasa di negara ia berada. Karena partai komunis bertujuan untuk mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis.
Partai komunis juga mempunyai beberapa fungsi, namun sangat berbeda dengan yang ada di negara demokrasi. Sebagai sarana komunikasi partai politik menyalurkan informasi dengan mengindokrinasi masyarakat dengan informasi yang menunjang partai. Fungsi sebagai sarana sosialisasi juga lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai. Partai sebagai sarana reruitment politik lebih mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada partai.
Jadi pada dasarnya partai komunis mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai.
3. Fungsi di Negara Berkembang
Di negara-negara berkembang, partai politik diharapkan untuk memperkembangkan sarana integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.
3.3 PEMASARAN POLITIK
Pemasaran politik adalah proses dimana calon untuk pemilihan dan semua ide-ide mereka disatukan dalam kampanye dan diarahkan pada pemilih. Idenya adalah untuk memajukan agenda politik kandidat serta keuntungan dukungan massa. Sama seperti dalam pemasaran biasa, ada konsep penjual, produk dan pembeli. Calon politik menawarkan produk pemilih dalam bentuk ide-ide yang akan menjamin perbaikan ekonomi, masyarakat lebih baik dan semua ini dilakukan untuk penilaian.
Di pusat pemasaran politik adalah konsumen. Tanpa mereka tidak akan ada kampanye dan tidak ada suara. Mereka adalah rangsangan dan kampanye harus tweak untuk menarik sisi kanan mereka. Sama seperti orang akan lakukan dalam penjualan produk, pasar konsumen dianalisa dan perilakunya dipahami. Sastra terdiri, konsep diciptakan dan persepsi diukur. Komunikasi bisa melalui pemaparan selektif atau melalui beberapa tahapan.
Pemasaran politik memanfaatkan konsep segmentasi pasar serta kelompok sasaran dalam rangka meningkatkan keberhasilan mereka di voting. Segmentasi pasar adalah tempat potensial bank suara diidentifikasi dan kelompok sasaran yang diidentifikasi di dalamnya. Hal ini dapat pada usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, lokasi perumahan, ras, kepribadian, sistem kepercayaan dan banyak lagi. Bank Voting kemudian dipilih dan jenis komunikasi ditargetkan pada mereka berbeda. Tergantung pada ini jenis promosi yang ditujukan untuk kelompok akan berputar di sekitar tema-tema seperti hukum dan ketertiban, ketenagakerjaan, kebijakan dll media asing iklan, canvassing dll cara-cara untuk berkomunikasi.
Pemasaran kandidat politik adalah tentang menciptakan sebuah gambar atau mengingat seperti yang Anda lakukan dengan produk lain. Gambar ini dibangun dalam berbagai cara dan diberikan kepada publik. Ini adalah sebuah konsep dan didasarkan pada banyak penelitian. Loyalitas terhadap merek tertentu adalah sama dengan loyalitas kepada partai politik. Ada kebutuhan untuk mengidentifikasi pemilih loyal terhadap merek dan memanfaatkan mereka untuk membantu orang menilainya ayunan jalan Anda.
Partai politik atau seorang kandidat pemilihan kepala daerah, dalam upaya untuk menarik simpati dari masyarakat harus melakukan kampanye. Pengertian kampanye dalam buku Komunikasi Politik oleh Dan Nimmo adalah "upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial" (Nimmo, 2005:195).
Berdasarkan definisi di atas, kampanye pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi khalayak. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dulu menentukan khalayak sasaran yang telah disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan kampanye.
Merujuk kepada definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar maka setiap aktifitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yakni:
Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
Jumlah khalayak sasaran yang besar,
Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
Di samping keempat ciri pokok di atas, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat.
Komunikasi Politik akan sukses bila sukses memproyeksi diri ke dalam sudut pandang orang lain. Ini erat kaitannya dengan citra diri sang komunikator politik untuk menyesuaikan suasana pikirannya dengan alam pikir khalayak. Komunikasi di dasarkan oleh kesamaan (Hemofili) akan lebih efektif dan lancar ketimbang oleh ketidaksamaan (derajat, usia, ras, agama, ideologi, visi dan misi, simbol politik, doktrin politik dan sebaginya).
Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang di lakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya (Arifin, 2003:65-98), adalah sebagai berikut:
Retorika
Agitasi Politik
Propaganda
Public Relations Politic
Kampanye Politik
Lobi Politik
Kampanye Politik
Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan baik partai politik atau perorangan untuk memaparkan program – program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. (Firmanzah, 2008:271).
Berdasarkan definisi di atas, kampanye politik dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (umbul-umbul, bendera, poster, spanduk, baliho, stiker) dan pengiklanan partai atau kandidat pemilukada. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia pemilukada (KPUD setempat) yaitu 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pencoblosan sebagai masa tenang.
Pengertian Strategi
Strategi secara umum adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat di capai. Secara khusus strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para khalayak di masa depan.
Perumusan Strategi
Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang di maksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Beberapa langkah dalam merumuskan strategi adalah mengidentifikasi lingkungan dan menentukan misi untuk mencapai visi yang di cita-citakan dalam lingkungan tersebut, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan di hadapi oleh organisasi, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang di rancang berdasarkan analisis sebelumnya, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang di miliki dan kondisi eksternal yang di hadapi, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
Strategi Kampanye Politik
Penetapan strategi dalam kampanye politik merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru hasil yang di peoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu materi dan tenaga. Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah untuk membawa calon kepala daerah yang didukung oleh tim kampanye politiknya menduduki jabatan kepala daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Agar tujuan akhir tersebut dapat dicapai, diperlukan strategi yang disebut dengan strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. Terdapat empat jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik (Cangara, 2011:290) yaitu:
Penetapan komunikator
Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu, seorang komunikator yang akan bertindak sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh dengan daya kreativitas.
2. Menetapkan target sasaran
Dalam studi komunikasi target sasaran di sebut juga dengan khalayak. Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran dalam kampanye, merupakan hal yang sangat penting. Sebab semua aktivitas komunikasi kampanye di arahkan kepada mereka. Mereka lah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kampanye sebab bagaimana pun besar biaya, waktu dan tenaga yang di keluarkan untuk mempengaruhi mereka, namun jika mereka tidak mau memberi suara kepada partai atau calon yang di perkenalkan, kampanye akan sia-sia.
3. Menyusun pesan-pesan kampanye
Untuk mengelola dan manyusun pesan yang mengena dan efektif, perlu di perhatikan beberapa hal, yaitu: (a) harus menguasai lebih dahulu pesan yang di sampaikan, termasuk struktur penyusunan. (b) mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Sehingga harus mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang mendukung materi yang di sajikan. (c) memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa (vocal), serta gerakan-gerakan tubuh yang dapat menarik perhatian pendengar. (d) memiliki kemampuan membumbui pesan berupa humor untuk menarik perhatian pendengar. Penyampaian pesan terdiri dari 3 jenis yaitu pesan yang berbentuk informatif, pesan yang berbentuk persuasif serta propaganda.
4. Pemilihan media
Bentuk-bentuk media menurut Cangara dalam buku komunikasi politiknya meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media ruang kecil dan saluran tatap muka langsung dengan masyarakat.
ANALISIS TEORI
Berdasarkan simulasi debat politik yang berlangsung pada hari jumat 13 Desember 2013 lalu, debat terselenggara dengan baik dan lancar. Walaupun mungkin memang ada beberapa hal yang membingungkan dalam simulasi debat politik ini, yaitu sistematika jalannya debat. Namun secara keseluruhan, debat politik ini telah berjalan sesuai rencana meskipun kurang persiapan yang matang.
Penyampaian visi dan misi para kandidat tentu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Untuk kandidat pertama, cara penyampaian pesan politik yang digunakan oleh kandidat pertama cukup baik dengan penggunaan kata yang bagus dan baku serta disampaikan dengan pengucapan dan artikulasi yang jelas. Namun ada beberapa hal yang kurang begitu ia kuasai, contohnya saja saat saya menanyakan mengenai gratifikasi. Jawabannya pada awalnya sangat jauh dari ekspektasi saya. Di sisi lain Kandidat pertama juga tak segan-segan menggunakan bahasa non verbal melalui gerakan tubuhnya dan tatapan mata yang meyakinkan kalau ia pantas untuk dipilih oleh khalayak ramai. Selain itu juga kandidat pertama menggunakan pemasaran politik dengan berkampanye menyebarkan flyer kepada seluruh khalayak di dalam kelas.
Hal ini berbeda dengan kandidat kedua. Kandidat kedua cenderung terlihat agak gugur (nervous) saat menyampaikan visi-misi dan juga menjawab pertanyaan. Hal ini berdampak pada kurang menariknya pesan politik yang ia sampaikan, meskipun konten pesannya sudah cukup baik. Namun kandidat kedua ini lebih bisa menguasai jalannya debat karena pengetahuan yang ia miliki cenderung lebih banyak daripada kandidat yang pertama. Terbukti dengan jawaban-jawaban logis yang ia lontarkan saat menjawab berbagai pertanyaan baik itu dari komentator maupun dari pakar.
Sedangkan untuk kandidat yang terakhir, saya tidak mempunyai penilaian apapun tentang dirinya, meskipun saya megetahui nama dan visi misinya. Jika saya harus memberikan penilaian tanpa debat, maka saya akan memberikan nilai kosong karena saya tidak dapat melihat kredibilitas, kapabilitas dan elektabilitasnya serta kemampuannya dalam menyampaikan pesan politik. Lalu bagaimana kemudian ia bisa membuat dirinya terpilih pada pemilihan presiden? Namun jika saya menilai dari visi misi yang ia miliki, komentar saya adalah visi misinya bagus akan tetapi kurang mengena ke seluruh wilayah dan aspek permasalahan yang terdapat di Indonesia. Permasalahan kita bukan hanya soal pangan, banyak persoalan serius yang harus dibenahi seperti misalnya hukum, kesehatan, kemiskinan dan lain sebagainya.
Jika teori komunikasi politik di atas dianalisis berdasarkan dinamika atau perkembangan perpolitikan yang terjadi di Indonesia maka analisa saya adalah keberhasilan suatu partai politik dalam memenangkan pemilihan umum sangat ditentukan oleh beberapa factor, baik factor internal maupun factor eksternal. Salah satu factor yang menentukan keberhasilan partai politik itu adalah pemasaran politik. Pemasaran politik mendorong dan memungkinkan partai dan pemilih untuk menjadi bagian dari suatu dialog konstruktif. Karena pemasaran politik merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan partai politik dalam mengambil simpati dari para pemilih yang akhirnya memenangkan pemilihan umum, maka perlu menentukan strategi yang paling tepat dalam pemasaran politik.
Pada saat ini partai-partai politik di Indonesia dalam memenangkan pemilihan umum, pada umumnya belum menerapkan strategi pemasaran yang tepat, yaitu strategi yang dihasilkan dari hasil pengkajian secara ilmiah. Dengan demikian hasilnya masih banyak yang belum sesuai dengan harapan, baik harapan masyarakat pemilih ataupun harapan partai yang bersangkutan. Beberapa penyebab seluruh partai di Indonesia belum menggunakan strategi pemasaran yang tepat diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia partai, sistem yang ada dan diberlakukan dalam partai yang bersangkutan, anggaran yang dimiliki dalam menggerakkan partai yang bersangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki partai yang bersangkutan, serta karakteristik dari masyarakat pemilih serta bauran pemasaran yang diterapkan belum tepat. Namun demikian apa yang menjadi dominan dalam mempengaruhinya, untuk setiap partai adalah berbeda-beda, sehingga pemasaran politik yang harus dilakukan masing-masing partai tersebut juga memerlukan strategi pemasaran yang berbeda-beda pula. Pentingnya menerapkan strategi pemasaran politik yang tepat oleh masing-masing partai, karena hal tersebut juga akan menentukan baik tidaknya hasil pemilihan umum.
Dalam prosesnya komunikasi politik menjadi salah satu jurus terjitu sebagai jembatan dalam penyampaian pesan politik dan tujuan – tujuan politik. Proses komunikasi politik ini terjadi disemua lapisan masyarakat dari yang awam sampai pada para elit politik. Kegiatan ini juga sering kali melibatkan media massa sebagai alat untuk menyebar luaskan jangkauan dan efek informasi dari kegiatan komunikasi politik itu sendiri.
Seperti halnya dalam Pemilu Presiden yang para kandidat dan partai saling berlomba-lomba untuk mendapatkan citra positif dimata masyarakat dengan berbagai upaya komunikasi politik demi mendapatkan suara dukungan terbanyak, mereka tidak hanya berkomunikasi politik tetapi seringkali juga terdapat "kampanye hitam" dan "kampanye putih".
Usaha yang dilancarkan para kandidat yang didukung oleh partai tidaklah main-main, mereka melakukan komunikasi langsung dengan warga korban banjir, warga kolong jembatan atau bahkan meraka mendatangi pemukiman kumuh dipinggiran sungai atau pembungan sampah. Mereka berdialog sekaligus mengunggkapkan janji-janji manis sebagai bentuk komuniksi politik mereka yang pada nyatanya janji tersebut belum tentu dipenuhi pada saat mereka terpilih. Kegiatan tersebut juga diliput oleh rekan media dengan tujuan agar bahwa seluruh warga Negara Indonesia dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh para kandidat demi memunculkan citra positif dan merebut suara.
Media massa selama ini dimaknai sebagai salah satu pilar demokrasi. Artinya, media memiliki peranan yang penting di dalam menjaga bahkan mempengaruhi jalannya suatusistem politik yang demokratis di suatu negara atau wilayah tertentu. Sedikit banyaknya praktek media massa berkontribusi terhadap bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi mampu terselenggarakan dalam tatanan masyarakat. Media massa menjadi indicator dalam pelaksanaan system politik. Selanjutnya mereka akan memposisikan dirinya sebagai penyeimbang dalam perjalanan system tersebut dalam upaya menjaga demokratisasi yang berjalan.
Masalahnya, kita percaya bahwa media massa – terutama televisi – memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Karena itu, bila media dikuasai oleh para pemain politik tertentu, dikhawatirkan masyarakat pemilih akan tergiring untuk mengambil keputusan tentang para pemimpin tidak dengan panduan informasi yang lengkap, akurat dan berimbang.
Sistem politik yang demokratis tentunya memungkinkan praktek media yang lebih bebas. Di lain pihak jika sistem politiknya dikatakan belum demokratis maka kita akan menemukan praktek-praktek sensor terhadap media. Atau bahkan dalam tahapan yang ekstrem, media hanya digunakan sebagai alat propaganda penguasa atau pemerintah. Dalam kasus Indonesia perbedaan ini sangat signifikan. Jika dalam fase pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto yang otoriter maka dapat dikatakan bahwa media massa sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. Buktinya adalah adanya kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap praktek media massa waktu itu.
Peran politik media massa di dalam negara demokratis setidaknya dapat dilihat dari dua peristiwa. Pertama, terlihat pada proses seleksi kepemimpinan politik (dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah). Di dalam pemilu, media massa dapat mempublikasikan berbagai isu, termasuk visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon atau partai. Media massa juga berperan dalam memberikan kritik terhadap mereka. Kedua adalah pasca pemilu. Hal ini terutama terkait dengan jalannya pemerintahan.
Dalam relasi antara media massa dan demokrasi, media terutama dilihat sebagai saluran politik. Hal ini dapat terlihat dari dua bentuk saluran politik. Pertama, media sebagai saluran komunikasi antara para elit, baik yang berada di posisi tertentu dalam pemeritaha ataupun elit yang tidak berada dalam pemerintahan, dengan warga atau konsituennya. Kedua, media berperan sebagai saluran komunikasi politik bagi dirinya sendiri. Media disini dipandang memiliki kepentingannya sendiri yang belum tentu beriringan dengan kepentingan para elit yang ada.
Demokrasi mensyaratkan adanya suasana kekebasan dalam berbicara dan menyampaikan pendapat sehingga terciptanya ruang debat public yang sehat. Untuk itu, syarat ini secara tidak langsung akan menciptakan system pers yang juga bersifat demokratis. Posisi media massa dianggap netral dan hanya sebagai perantara semata. Media massa hanya sebagai alat yang menjembatani segala macam fakta dan opini dalam komunikasi politik yang terjadi. Padahal, ada kalanya media massa justru berfungsi sebagai pihak yang menciptakan isu-isu tertentu dalam debat publik dalam suatu peritiwa politik.
Menurunnya partisipasi publik dalam demokrasi di Indonesia juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Demokrasi perwakilan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam negara modern. Akan tetapi beriringan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat yang duduk di dalam pemerintahan, pelibatan anggota masyarakat di dalam prosea pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut diri mereka semakin berkurang, menjadikan problematika yang mulai tampil ke permukaan politik Indonesia.
Ada gejala keterputusan hubungan dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Para elit politik yang menduduki posisi dalam pemerintahan yang awalnya mengatasnamakan diri mereka sebagai perwakilan dari rakyat atau konstituennya menjadi semakin berjarak dengan para pemilih mereka tersebut. Hubungan antara elit dengan rakyat hanya akrab ketika dalam momentum pemilu atau pilkada. Selebihnya keduanya berjalan sendiri sendiri.
Hadirnya partisipasi publik merupakan sebuah indikator bahwa demokrasi yg sedang berjalan di suatu negara itu dikatakan sehat. Tanpa adanya partisipasi dari publik tadi maka rakyat akan merasa ikut serta dalam segala macam proses pembuatan keputusan dalam pemerintahan maupun dalam dinamika politik lainnya.
Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan dalam partisipasi politik sebatas keterlibatan mereka di dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah saja. Tentunya partisipasi ini hanya termasuk ke dalam definisi partisipasi yang minimal. Selepas pemilu biasanya masyarakat tidak lagi diharapkan ikut serta dalam partisipasi politik karena peran mereka sudah diwakilkan oleh wakil rakyat yang mereka pilih dalam pemilu. Persoalan muncul ketika wakil rakyat yang mereka pilih melalui mekanisme pemilu tadi ternyata tidak amanah.
Artinya wakil rakyat berjalan tidak konsisten dengan apa yang mereka janjikan pada saat kampanye sehingga perilaku politik elit tidak sinkron dengan aspirasi konstituennya. Ada kesenjangan antara masyarakat dengan elit politik sehingga komunikasi politik yang ada menjadi sangat minim.
Gejala yang lain dapat terlihat dari mulai banyaknya angka golongan putih (golput) didalam pemilu. Sejumlah pihak memaknai naiknya jumlah masyarakat yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap wakil rakyat atau elit politik yang ada. Mereka merasa bahwa elit politik tidak cukup representatif dalam membela atau mewakili suara politik masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi terlalu antusias untuk berpartisipasi dalam saluran politik semacam pemilihan umum, maka mereka menjadi kehilangan saluran dalam komunikasi politik.
Masyarakat menjadi kebingungan di dalam memikirkan bagaimana caranyaagar suaradan aspirasi mereka didengar atau setidaknya dapat tersalurkan ke ranah publik. Masyarakat butuh medium yang mana kepentingan politik mereka mendapatkan tempat untuk menjadi diskursus. Untuk itu masyarakat berupaya mencari saluran komunikasi politiknya.
Sebagaimana terlihat, Indonesia sebenarnya memiliki peraturan-perundangan yang di satu sisi melindungi kebebasan pers dan di pihak lain dapat digunakan untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan media untuk kepentingan sempit dalam proses politik. Namun ada sejumlah catatan penting. Pertama, pola pengaturan semacam ini memang lebih menguntungkan mereka yang memiliki dana besar untuk kampanye. Aturan tentang jumlah tayangan iklan yang hanya 300 detik per televisi per hari hanya berlaku di masa kampanye yang relatif singkat. Di luar masa kampanye, sama sekali tak ada pembatasan iklan. Terlebih pula, dengan tarif iklan yang bisa mencapai Rp 30 juta per 30 detik, tetap saja diperlukan kantong yang tebal untuk memanfaatkan masa kampanye dengan seoptimal mungkin.
Kedua, karena iklan politik dimungkinkan, bisa diperkirakan kampanye politik melalui televisi dan radio sesungguhnya sudah dimulai jauh hari sebelum masa kampanye resmi dimulai. Konsekuensinya, karena dilakukan sebelum masa kampanye, iklan politik semacam itu – misalnya iklan Prabowo, ARB atau iklan Hanura dan Nasdem – tidak harus tunduk pada aturan kampanye. Ketiga, di luar soal iklan kampanye, yang bisa diatur adalah soal isi jurnalisitik yang harus netral, berimbang dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Yang harus mengawasi pelaksanaan peraturan ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia.
Karena itu, saat ini, mungkin yang lebih diperlukan adalah masyarakat yang kritis dan secara terbuka mengecam bentuk-bentuk penyalahgunaan media oleh kepentingan politik tertentu, kalau masyarakat memandang bahwa praktek itu terjadi di layar televisi atau siaran radio. Bila media menyadari bahwa keberpihakan mereka akan merugikan secara bisnis dan politik, sangat mungkin mereka akan berperilaku secara lebih profesional.
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Partai politik sangat diperlukan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat namun pada saat sekarang ini, partai politik lebih banyak menjadi media atau alat agar penguasa dapat menjalankan tujuannya.
Komunikasi politik, hal ini sebernanya difungsikan sebagai cara, perantara, dan jembatan pemilik kekuasaan dengan rakyat atau publiknya yang bersifat saling ketergantungan dalam ruang lingkup bernegara. Peran media massa sendiri selain sebagai alat penyampai dan penyebarluasan komunikasi politik diharapkan sebagai pengontrol informasi dan tidak dituggangi oleh pemilik dan penguasa demi tujuan – tujuan tertentu, tetapi media dapat berdiri sendiri sebagai suatu media yang sehat dan berguna bagi masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
Secara sederhana komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik, aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijaksanaan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa di pahami antara yang memerintah dan di perintah.
Dalam hal ini komunikasi politik mempunyai kedakatan terhadap media massa, dimana media massa mempunyai posisi yang sangat strategis baik upaya penyebarluasan informasi maupun menumbuhkan citra. Pada dasarnya komunikasi politik di zaman modern saat ini merupakan komunikasi politik melalui media massa tidak terkecuali termasuk kampanye pemilihan. Hal ini mengambil titik berat atas keberadaan media massa dalam konteks secara umum, dan kampanye pemilihan secara khusus.
Dalam konteks pemilihan, termasuk pemilihan anggota Legislatif maupun pemilihan pejabat eksekutif terlihat jelas bahwa kampanye pemilihan diupayakan dengan mengunakan berbagai teknik pemasaran politik. Selain hal ini keterkaitan media massa dalam kajian komunikasi politik, tampaknya juga semakin bervariasi, termasuk misalnya pembangunan demokrasi, konflik dan integrasi, demonstrasi, pemilihan umum serta sosialisasi dan partisipasi politik.
Media tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kampanye. Karena itu, tidak kurang para kandidat sering menggunakan media sebagai sarana untuk kampanye. Sebaliknya, media juga merasa penting untuk menyampaikan informasi kampanye kepada khalayak terutama beberapa bagian/poin yang dianggap menarik untuk tujuan komersial. Menggalang massa dalam kampanye adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kunjungan para kandidat ke berbagai komunitas masyarakat dengan membawa pesan politis, baik samar maupun nyata, adalah suatu hal biasa.
Kampanye adalah aktivitas kandidat parlemen atau presiden yang terencana untuk mempengaruhi massa sebagai upaya untuk memperoleh dukungan. Kandidat yang berkeinginan kuat dan sungguh-sungguh akan mengerahkan tenaga dan kemampuannya dengan segala cara dalam berkampanye. Kampanye yang tertib diawali dengan persiapan yang memadai dengan melibatkan sejumlah orang untuk merancang acara dan program kampanye di berbagai tempat dan kesempatan dengan memperhatikan substansi materi kampanye dan segala yang terkait di dalamnya. Para perancang pesan bertugas membuat pesan kampanye dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi, apakah pesan itu aktual, dan atau marketable.
Keragaman alur pikir dan kehendak masyarakat adalah suatu dinamika dilihat dari berbagai sisi/latar belakang, seperti sisi pendidikan, ekonomi, dan budaya. Keragaman ini akan menimbulkan tuntutan yang kompleks dan menyibukkan kandidat beserta tim manajemen untuk mencari tahu informasi yang lengkap sebelum melakukan tindakan. Karena itu, presentasi yang efektif harus dilakukan dengan memanfaatkan kontek simbolis tertentu agar produk yang disampaikan dapat menarik perhatian, mudah dipahami, dan mengandung muatan emosi.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Firmanzah. 2008. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
http://id.wikipedia.org/
