PEMERIKSAAN SIKLUS BELANJA MODAL
Disusun Oleh:
Nur Rabbiyah Akhyani
115020305111003 11502030511100 3
Dinda Amelia Kusumastuti
115020307111003 11502030711100 3
Ristika Pra Dewi
135020304111005 13502030411100 5
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN SIKLUS BELANJA MODAL
Definisi Belanja Modal
Menurut PP nomor 24 tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja Modal juga dimaksutkan untuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material.
Kategori Belanja Modal
Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. Dengan demikian menambah aset pemerintah. 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya tersebut yaitu: a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
3.
Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual
Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikatagorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Pengeluaran
tersebut
mengakibatkan bertambahnya masa
manfaat,
kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki 2.
Pengeluaran tersebut memenuhi batasan batasan minimum nilai nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
Klasifikasi Belanja Modal
Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 klasifikasi utama, yaitu:
1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan / pembelian
pembebasan
pengosongan,
perataan,
penyelesaian, pematangan
balik tanah,
nama
dan
pembuatan
sewa sertifikat,
tanah, dan
pengeluaran lainnya sehubungan denga perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian,
dan
peningkatan
kapasitas
peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk untuk
perencanaan,
pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4.
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian/peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi iri gasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5.
Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
Konversi rekening belanja modal ke masing – masing belanja modal dapat dilihat pada skema berikut:
JENIS Belanja Modal Tanah Perkampungan
Belanja Modal Tanah Pertanian Belanja
Modal
Tanah Perkebunan Belanja Kebun Belanja
Modal Campuran Modal
Hutan Belanja Modal Kolam Ikan Belan a Modal Modal Danau/raw Danau/rawaa
KATAGORI BELANJA Belanja Modal Tanah
Belanja
Modal
Bangunan
Gedung Tempat Kerja Belanja Modal
Bangunan
Belanja
Modal
Gedung
dan
Modal
Peralatan
dan
Modal
Jalan,
Bangunan
Gedung
Belanja Modal Alat Besar Darat
Belanja
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Mesin Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Alat Angkut Apung
Bermotor
Belanja
Modal
Alat-alat
Bengkel
Bermesin
Belanja
Alat-alat
Bengkel
Tak Modal
Bermesin
Belanja
Modal
Alat-alat Pengolahan Belanja Modal Alat Kantor Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga Belanja Modal Komputer Belanja Modal Jalan
Belanja
Belanja Modal Jembatan
dan
Belanja Modal Irigasi
Jaringan
Belanja Modal Instalasi Air Minum/bersih Belanja Modal Instalasi Air Limbah/kotor Belanja Modal Jaringan Tele Belanja Modal Belanja Modal Buku Belanja Modal Terbitan Berkala Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan Belan a Modal Hewan
Belanja Modal Lainnya
Irigasi
Berikut merupakan komponen biaya yang dimungkinkan di dalam setiap jenis belanja modal:
Belanja
Modal - Belanja Modal Pembebasan Tanah
Tanah
- Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah - Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah - Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah
Belanja
Modal - Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
Gedung
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Dan Bangunan
Teknis - Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Belanja
- Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
Modal
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Peralatan
Teknis Peralatan dan
dan Mesin
Mesin - Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
- Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
Jalan,
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Irigasi
dan Jaringan
Tekhnis Jalan dan Jembatan - Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan - Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan - Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama - Jalan dan Jembatan - Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
Belanja
Modal - Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya
Lainnya
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik - Lainnya - Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya
Metode Pemeriksaan
Metodologi yang digunakan pada pemeriksaan atas pelaksanaan belanja modal adalah sebagai berikut: a. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perlu diperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa dan untuk menghindari harapan-harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemeriksa. b. Pendekatan Risiko Metode yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian efektivitas SPI. Pengujian SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI dalam pelaksanaan belanja modal. Dalam pengujian disain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didisain secara memadai. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan belanja modal. Pengujian sistem pengendalian intern dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemahaman atas SPI dan hasil pengujian merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. c. Penetapan materialitas Standar materialitas yang digunakan didasarkan pada pertimbangan atas dampak yang diakibatkan dari suatu penyimpangan. Penetapan materialitas dengan melihat anggaran dan realisasi belanja modal yang bernilai strategis terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja dan/atau yang digunakan untuk pelayanan umum.
d. Penentuan metode uji petik Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas unitunit dalam populasi yang akan diuji. Metode uji petik yang digunakan adalah metode uji petik secara acak terhadap belanja modal yang dianggap material berdasarkan persyaratan di atas.
e. Pelaporan Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan dituangkan dalam Temuan Pemeriksaan (TP) dan dikomunikasikan/dibahas dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat tanggapan (komentar instansi). Selanjutnya temuan pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberikan saran tindak perbaikan (rekomendasi) setelah memperoleh tanggapan tertulis dan Rencana Aksi dari Pimpinan entitas yang diperiksa.
Petunjuk Pemeriksaan
1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang telah ditetapkan oleh BPK RI. 2) Setiap indikasi permasalahan yang ditemukan disusun secara lengkap dan jelas sehingga dapat dilaporkan dengan jelas, dengan didukung bukti-bukti yang lengkap dalam KKP dengan berpedoman pada Panduan Manajemen Pemeriksaan. 3) Penetapan kriteria yang digunakan oleh pemeriksa dan penentuan bukti-bukti yang dipergunakan harus didiskusikan dengan auditee agar auditee memahami permasalahan yang terjadi sehingga rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dapat ditindaklanjuti oleh auditee secara efektif. 4) Pengujian sistem pengendalian intern yang dilakukan dalam pemeriksaan ini didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas pengendalian intern untuk menentukan tingkat kehandalan SPI dalam menyajikan data informasi keuangan dan menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Tingkat kehandalan pengendalian bersama-sama dengan resiko bawaan akan menentukan resiko deteksi, jumlah pengujian yang akan dilakukan dan area yang menjadi fokus audit. Untuk itu perlu dipahami sistem pengendalian intern meliputi:
a) Lingkungan pengendalian. b) Penilaian risiko. c) Kegiatan pengendalian. d) Informasi dan komunikasi. e) Pemantauan pengendalian intern. Prosedur ini dapat dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, dan wawancara serta
mengidentifikasi
aktivitas
pengendalian
untuk
menilai
kesesuaian
pelaksanaan belanja modal dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Untuk memperoleh simpulan yang memadai, maka temuan pemeriksaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, akurat, dan lengkap. Empat jenis bukti audit yaitu: a) bukti dokumenter. b) bukti analisis c) bukti kesaksian d) bukti fisik
Pemeriksaan atas Belanja Modal Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Modal
Pemeriksaan
ditujukan
untuk
menilai
apakah
administrasi
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban belanja modal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan belanja modal.
Untuk menguji kesesuaian tersebut diatas, maka lakukan
langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut: No.
1.
Langkah Pengujian
Peroleh data anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran.
2.
Periksa SK pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa apakah personel panitia pengadaan barang terdiri dari berbagai unsur, bila tidak teliti sebab akibatnya.
3.
Minta daftar rencana dan realisasi pengadaan barang
No.
Langkah Pengujian
dalam tahun anggaran yang diperiksa, dan klasifikasikan menurut metode yang dilaksanakan : 1) Pelelangan, (pelelangan umum dan pelelangan terbatas ); 2) Pemilihan langsung; 3) Penunjukan langsung; 4) Swakelola 4.
Periksa bukti-bukti pertanggungjawaban terutama mengenai kebenaran materinya.
5.
Periksa apakah pembayaran yang dilakukan tidak melebihi jumlah nilai kontrak atau sesuai dengan jumlah angsuran yang ditetapkan dalam kontrak.
6.
Dalam hal perjanjian dalam kontrak mengenai pemberian uang muka, apakah jumlahnya tidak melebihi 20 % bagi pengusaha golongan ekonomi kuat dan 30 % bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dari nilai kontrak
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal No. a.
(1)
Langkah Pengujian Pemeriksaan atas pengadaan tanah
Periksa apakah untuk pengadaan tanah yang berskala besar telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah sesuai Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bila terjadi penyimpangan, teliti sebab dan akibatnya.
No.
(2)
Langkah Pengujian
Periksa apakah prosedur pengadaan dan pembayaran pengadaan tanah telah diselesaikan kepada pemilik atau ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Periksa apakah bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat, girik dll cukup kuat dan sah menurut hukum, bilamana perlu lakukan konfirmasi kepada instansi terkait seperti BPN setempat.
(4)
Periksa apakah penetapan harga pembebasan tanah telah dilakukan sesuai ketentuan.
(5)
Periksa apakah pembelian atau pembebasan tanah tersebut telah dilengkapi dengan : a. Berita Acara Pembebasan Tanah. b. Surat Pelepasan Hak dari pemilik tanah. c. Akta jual beli dan penyerahan sertifikat. d. Bukti pembayaran.
(6)
Periksa apakah kewajiban-kewajiban perpajakan atas pembelian atau pembebasan tanah telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7)
Periksa kebenaran perkalian serta penjumlahan atas bukti atau daftar pembayaran ganti rugi tanah.
(8)
Lakukan konfirmasi kepada pemilik tanah yang dibebaskan untuk memastikan apakah tanah tersebut telah dilepaskan hak kepemilikannya dan kalau memang sudah dilepaskan, pastikan apakah pelepasannya dilakukan dengan proses ganti rugi atau melalui hibah oleh masyarakat. Mintakan juga bukti pendukungnya.
No.
(9)
Langkah Pengujian
Lakukan pengujian fisik atas tanah yang dibebaskan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Aset
b.
(1)
Tetap lainnya
Lakukan penilaian terhadap penyusunan harga perkiraan sendiri/owner estimate (HPS/OE) a) Dapatkan dokumen HPS/OE; b) Dapatkan referensi harga satuan (material, upah dan alat) yang dipakai dalam menyusun OE; c) Apakah HPS/OE telah dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data/referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan; d) Bandingkan harga barang/alat yang ditawarkan dengan tabel harga satuan yang berlaku apakah telah sesuai.
(2)
Periksa kelengkapan syarat-syarat surat penawaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan.
(3)
Dalam hal pekerjaan dilaksanakan secara swakelola, hendaknya dievaluasi apakah alasannya dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaannya lebih efisien bila dibandingkan dengan pemborongkan kepada pihak ketiga. Periksa apakah telah disusun RAB-nya dan bandingkan dengan harga standar yang berlaku saat ini.
(4)
Periksa terkait jaminan pelaksanaan telah dicairkan dan hasilnya disetorkan ke Kasda dalam hal : a. Rekanan dalam waktu yang ditetapkan tidak melakukan pekerjaan atau penyerahan barang sehingga kontrak terpaksa diputuskan. Dalam hal ini perlu diperhatikan pencairan jaminan pelaksanaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang
No.
Langkah Pengujian
berlaku. b. Rekanan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak. (5)
Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan dokumen pendukungnya seperti pembayaran, dan dokumen lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin dan peralatan serta aset tetap lainnya.
(6)
Periksa apakah pengadaan mesin dan peralatan serta aset tetap lainnya terlambat, permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang atau pekerjaan telah disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima misalnya karena “ Force Majoure” dan apakah hal tersebut diatur dalam surat perjanjian serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minta dokumen Delivery Order (DO)/ Surat Jalan/ dokumen pengiriman dari penyedia untuk memastikan kapan barang tersebut dikirim/diserahkan ke Pemda.
(7)
Lakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak, apakah telah dikenakan sanksi sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak.
(8)
Periksa apakah atas hasil pengadaan mesin dan peralatan serta aset tetap lainnya yang telah diselesaikan, dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
c.
(1)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lakukan penilaian tentang pembentukan panitia lelang : a. Apakah panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, instansi sendiri atau instansi lain; b. Apakah panitia/pejabat pengadaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan diantaranya keahlian pengadaan barang, memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannnya sebagai panitia/pejabat pengadaan.
(2)
Lakukan penilaian terhadap jadwal pelaksanaan penilaian penyedia barang : a. Apakah pengguna barang telah mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen penawaran; b. Apakah sifat pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana dalam DPA, darurat atau mendesak.
(3)
Lakukan penilaian terhadap penyusunan harga perkiraan sendiri/owner estimate (HPS/OE) a) Dapatkan dokumen HPS/OE; b) Dapatkan referensi harga satuan (material, upah dan alat) yang dipakai dalam menyusun OE; c) Apakah HPS/OE telah dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data/referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan; d) Analisa daftar bahan dan upah yang diperlukan apakah telah dipenuhi oleh penawar/pemenang; e) Bandingkan harga bahan dan upah yang ditawarkan dengan tabel harga satuan yang berlaku apakah telah
sesuai; f) Lakukan pengecekan atas analisa satuan yang diragukan kebutuhannya. (4)
Periksa kelengkapan syarat-syarat surat penawaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan.
(5)
Lakukan penilaian tentang metode pemilihan penyedia rekanan a. Apakah metode penilaian telah sesuai dengan ketentuan, syarat, kebutuhan, kondisi dan klasifikasi pekerjaan. b. Apakah pelelangan umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum (bila metode yang dipilih adalah pelelangan umum); c. Analisa terhadap pemenang tender : 1) Apakah harga penawaran penyedia barang mendekati nilai OE; 2) Apakah tampilan/perhitungan harga berbeda sendiri; 3) Apakah ada kesamaan nama-nama pemilik perusahaan dalam akte notaris pada beberapa perusahaan peserta lelang lainnya. d. Analisa terhadap dokumen penawaran yang dianggap gugur/kalah dalam pelelangan, antara lain : 1) Apakah digugurkan dengan alasan yang tidak logis; 2) Apakah persyaratan sederhana dan umum telah dipenuhi/tidak; 3) Apakah terdapat kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran; 4) Apakah terdapat jaminan penawaran yang dikelurkan oleh lembaga keuangan yang sama; 5) Teliti apalah nomor dan tanggal jaminan
penawaran tidak singkron; 6) Apakah ada syarat dokumen penawaran yang tidak dipenuhi, kurang kelengkapan dokumen (contohnya tidak memuat alamat penawar, tidak ditandatangani penawar). (6)
Lakukan penilaian apakah rekanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku : a. Teliti apakah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Apakah sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, fotocopy tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan, pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 29 (harus dilampirkan); c. Apakah dalam waktu empat tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk sub kontraktor, kecuali penyedia barang yang baru berdiri kurang dari tiga tahun; d. Apakah memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (lakukan kontak telpon untuk meyakinkan bahwa rekanan benar-benar ada); e. Teliti apakah rekanan saat mengikuti proses pengadaan tidak dalam kondisi bermasalah/ mendapat sanksi akibat dari pekerjaannya sebelumnya.
(7)
Dalam hal pekerjaan dilaksanakan secara swakelola, hendaknya dievaluasi apakah alasannya dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaannya lebih efisien bila dibandingkan dengan pemborongkan kepada pihak ketiga. Periksa apakah telah disusun RAB-nya dan bandingkan dengan harga standar yang berlaku saat
ini. (8)
Periksa terhadap komposisi biaya langsung personil dan biaya langsung non personil apakah sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.
(9)
Periksa apakah dalam kontrak dengan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan telah diatur mengenai tanggung jawab konsultan dan periksa pula kebenaran laporan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan apakah telah sesuai dengan keadaan di lapangan, Kerangka Acuan Kerja dan Kontrak.
(10) Periksa apakah untuk pelelangan di atas Rp200 juta, rekanan yang menjadi pemenang sebelum kontrak ditandatangani telah menyetorkan jaminan dari bank pemerintah atau bank/lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari nilai kontrak. (11) Periksa apakah jaminan pelaksanaan tersebut dicairkan dan hasilnya disetorkan ke Kasda dalam hal : a. Rekanan dalam waktu yang ditetapkan tidak melakukan pekerjaan atau penyerahan barang sehingga kontrak terpaksa diputuskan. Dalam hal ini perlu diperhatikan pencairan jaminan pelaksanaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Rekanan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak. (12) Apabila terdapat pelelangan ulang terhadap suatu pengadaan tersebut, periksa apakah pelelangan ulang tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Bila tidak, teliti sebab dan akibatnya. (13) Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan dokumen pendukungnya seperti back up data kuantitas
dan kualitas, pembayaran, dan dokumen lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan. (14) Periksa apakah pengadan gedung dan bangunan terlambat, permohonan perpan-jangan waktu penyerahan pekerjaan telah disertai dengan alasanalasan yang dapat diterima misalnya karena “Force Majoure” dan apakah hal tersebut diatur dalam surat perjanjian serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (15) Lakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan dari segi kuantitasnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak, apakah telah dikenakan sanksi sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak. (16) Lakukan
pemeriksaan
fisik
di
lapangan
apakah
pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan besteknya, apabila tidak, teliti sebab akibatnya. (17) Periksa apakah atas hasil pengadaan gedung dan bangunan yang telah diselesaikan, dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
2.1.
No
1
Pemeriksaan Belanja bidang kebinamargaan (Jasa Konstruksi)
Fokus Pemeriksaan
Pelelangan/ Pengadaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Pertanyaan Riset:
Apakah Proses Evaluasi PBJ telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Perpres 54 Tahun 2010
Kriteria
Output / KKP
No
Fokus Pemeriksaan
Prosedur
Risiko Terkait
Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
1.1 Pembentuka
Risiko tidak
Secara Uji petik, pilih
Perpres
- SK Panitia,
n Panitia
terpenuhinya
paket yang akan diuji
54/2010
- Sertifikat
Pemilihan
persyaratan, yaitu
proses pengadaan,
Penyedia
panitia/pejabat
realisasi dan
Jasa
pengadaan tidak
pertanggungjawabanny
analisa dan
Konstruksi
memenuhi
a dengan catatan:
kesimpulan
persyaratan yang telah ditetapkan.
1.Sampel dipilih dengan pertimbangan: a. Nilai paket yang besar b.Sumber dana/dibiayai Loan/BLN/Hibah. Dapatkan dokumen pengadaan, realisasi dan pertanggungjawaban, kemudian lakukan langkah-langkah sebagai berikut: 2.Dapatkan data dan informasi terkait SK Panitia 3.Teliti/Analisa apakah panitia sudah memenuhi persyaratan (bersertifikat). a. Apakah panitia lelang memahami tata cara
Panitia PBJ
- Hasil
atas persyaratan (bersertifika t) panitia.
- Hasil analisa dan kesimpulan atas pembentuka n panitia lelang
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
pengadaan, substansi pekerjaan ybs dan aspek hukum dalam kontrak; b. Apakah panitia lelang berjumlah ganjil, untuk jasa konsultansi sampai dengan Rp500 jt beranggotakan 3 orang dan jika di atas Rp500 jt beranggotakan 5 orang; 1.2 Proses Pengadaan
- Risiko salah
1.Dapatkan data dan
Perpres
proses pengadaan
informasi terkait
54/2010
(misprocurement
dokumen proses
pelelangan
risk ), yaitu proses
pelelangan dan
dan
pengadaan yang
dokumen penawaran
dokumen
2.Teliti/Analisa apakah
penawaran
tidak sesuai dengan
proses pengadaan
ketentuan, baik
telah sesuai dengan
melalui kolusi,
ketentuan antara lain:
korupsi, dan
a. Teliti apakah
nepotisme. - Risiko salah evaluasi, yaitu proses evaluasi pengadaan yang
pelelangan umum telah dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui
- Dokumen proses
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
tidak sesuai
media massa dan
dengan
papan
ketentuan.
pengumuman
Kriteria
Output / KKP
resmi untuk penerangan umum bila metode yang dipilih adalah Pelelangan Umum. b. Teliti apakah metode pemilihan telah sesuai dengan ketentuan, syarat, kebutuhan, kondisi dan klasifikasi pekerjaan. 3.Teliti/Analisa apakah proses evaluasi
Perpres 54/2010
- Hasil analisa dan
pelelangan telah
kesimpulan
sesuai ketentuan,
atas proses
yaitu:
pengadaan
a. Apakah
terhadap
digugurkan dengan
ketentuan
alasan yang tidak
yang
logis;
berlaku
b. Apakah persyaratan administrasi telah dipenuhi/tidak; c. Apakah terdapat kesamaan huruf, tanggal; apakah no
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
jaminan pelaksanaan berurutan; apakah jaminan dokuman penawaran dikeluarkan oleh perusahaan yang sama; d. Apakah ada kesamaan namanama pemilik perusahaan peserta lelang. e. Apakah ada tambahan metode evaluasi penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2
Dokumen
Pertanyaan Riset:
Kontrak dan
Apakah pelaksanaan
Pelaksanaannya
telah sesuai dengan kontrak
2.1 Penyusunan
Risiko tidak
1.Dapatkan data dan
Perpres
Dokumen
terpenuhinya
informasi terkait
54/201
Kontrak
persyaratan, yaitu
dokumen kontrak
dokumen kontrak dibuat tidak
kontrak dan data-data pendukung
2.Teliti/Analisa apakah dokumen kontrak
- Dokumen
KepMen
- Hasil
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
memenuhi syarat
telah dibuat sesuai
PU No.43
analisa dan
sesuai ketentuan;
dengan ketentuan dan
Tahun 2007
kesimpulan
memuat unsur-unsur
terhadap
minimal sebuah
dok.
kontrak
kontrak dan tata cara pelaksanaa nnya
2.2 Persiapan Pelaksanaan
- Risiko tertunda
1. Dapatkan data dan
Perpres
- Dokumen
(delay ri sk ), yaitu
informasi terkait
keterlambatan
dokumen penyerahan
kegiatan
lapangan, SPK dan
SPK dan
persiapan akibat
MC- 0.
MC 0.
kesalahan,
2. Teliti data
ketidakseriusan,
mobilisasi peralatan
ketidakmampuan,
dan lakukan
atau kesengajaan
wawancara/diskusi
penyedia jasa
apakah telah
atau pemasok.
didatangkan
- Risiko kelebihan bayar (overpayment ), yaitu risk
pembayaran tagihan yang melebihi dari yang seharusnya dibayar misalnya karena pembayaran
peralatan sesuai kualifikasi dan jangka waktu dalam kontrak. 3. Teliti data pekerjaan persiapan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan
54/2010
penyerahan lapangan,
- Hasil Analisa dan wawancara serta kesimpulan atas data mobilisasi peralatan terhadap kualifikasi dan jangka waktu dalam kontrak.
kontrak. - Hasil Analisa dan
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
terhadap
kesimpulan
pekerjaan
atas data
persiapan yang
pekerjaan
tidak
persiapan
dilaksanakan
thdp kontrak
2.3 Pelaksanaan
- Risiko
1. Dapatkan
Perpres
Pekerjaan
wanprestasi
data/dokumen dan
Lapangan
(compliance
informasi terkait
n pekerjaan
dan Metode
), yaitu risk
pelaksanaan item
lapangan
Pelaksanaan
ketidak-patuhan
pekerjaan utama dan
Surat
terkait
salah satu/kedua
metode
Edaran
dengan
pihak terhadap
pelaksanaannya.
Menteri PU
metode
No.06
pelaksanaa
Tahun 1995
n
kontrak yang
2. Teliti metode
telah
pelaksanaan yang
disepakati/ditand
ditawarkan
atangani.
kontraktor apakah
- Risiko substandar (sub-standard risk), yaitu
ketidak-sesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Antara lain: 1) Peralatan dan/atau
sesuai dengan yang
54/2010
- Dokumen pelaksanaa
- Hasil
dilaksanakan,
Analisa dan
apabila tidak sesuai
kesimpulan
apakah telah
atas metode
dilakukan
pelaksanaa
penyesuaian
n yang
perhitungan yang
ditawarkan
terkait perubahan
kontraktor
harga satuan.
apakah sesuai dengan yang dilaksanaka
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
material yang
Kriteria
Output / KKP
n
dicantumkan dalam analisa harga satuan tidak ada (tidak digunakan) di lapangan 2) Pemakaian
Hasil Analisa
material
dan
jembatan tidak
kesimpulan
realistis (mis.
atas analisa
kasus
harga satuan
penyambunga
item
n pipa baja),
pekerjaan
seharusnya
pengadaaan
dihitung dalam
material dan
analisa
pemancangan
pelaksanaan peker-jaan namun diperhitungkan dalam analisa pengadaan. 3) Item pekerjaan
3. Teliti dan analisa
Hasil Analisa
yang tidak
terhadap analisa
dan
layak
harga satuan
kesimpulan
diperhitungka
pengadaaan material
atas analisa
n sebagai item
dan pemancangan
harga satuan
pekerjaan
apakah terdapat
item
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
tersendiri
material
pekerjaan
karena sudah
pemancangan yang
(utama)
termasuk
diperhitungkan
terhadap
dalam item
didalam analisa
bukti
pekerjaan
pengadaan material
pembayaran
yang lain
atau terdapat
(mengakibatka
duplikasi
n pembayaran
perhitungan
ganda)
pembayaran pemancangan. 4. Teliti Analisa Harga Satuan pekerjaan apakah terdapat pembayaran pekerjaan yang sudah diperhitungkan didalam item pekerjaan yang lain atau terdapat duplikasi perhitungan pembayaran.
- Risiko salah
5. Teliti/analisa alasan
Hasil Analisa
amandemen
addendum mengenai
dan
/addendum dan
antara lain:
kesimpulan
CCO, yaitu
pekerjaan tambah
atas alasan
melakukan
kurang, metode
addendum
perubahan
kerja, perpanjangan
terhadap
kontrak tidak
waktu apakah telah
ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai dengan
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
misalnya alasan
ketentuan yang
perubahan
berlaku.
Kriteria
Output / KKP
yang berlaku
kontrak tidak mengacu pada ketentuan atau kontrak. 2.4 Pengujian
- Kuantitas
Dapatkan dan teliti
Kuantitas
pekerjaan yang
dokumen kontrak,
Jalan dan
dibayarkan tidak
addendum, Back Up
Jembatan
sesuai dengan
Data (Hasil Pengujian)
yang terpasang
Kualitas dan Kuantitas,
(mengakibatkan
Gambar-gambar
kelebihan
termasuk Revisi Desain
pembayaran)
untuk item pekerjaan:
Perpres 54/2010
Dokumen kontrak
- Perkerasan Aspal - Galian-timbunan - Perkerasan Berbutir (Aggregate) dan - Beton (Jembatan, Flyover , Rigid Pavement, dsb )antara lain volume kontrak/addendum, volume terpasang dan yang telah dibayar
2.4.1 Pekerjaan
Risiko ketebalan
1. Lakukan pengujian
- Benda uji
No
Fokus Pemeriksaan
Aspal
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
aspal yang tidak
lapangan hasil
aspal sebagai
sesuai dengan
pekerjaan Aspal
sampel yang
desain.
secara uji petik
diambil
dengan alat uji Core
secara uji
Drill untuk menguji
petik sesuai
ketebalan terpasang.
spesifikasi
Hasil pengujian
kontrak
lapangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara
- Berita Acara Pengujian Fisik
Pemeriksaan Fisik dan ditandatangani oleh Tim BPK (2 org), PPK/PPTK/Pengaw as Lapangan , Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana. 2. Lakukan penelitian
- Hasil
atas Item Pekerjaan
penelitian
Lapis Perekat/Tack
atas
Coat (lapis perekat
penggunaa
adalah lapisan yang
n Lapis
digunakan di antara
Perekat dan
lapisan aspal dengan
kesimpulan
aspal)
.
3. Dapatkan data pengujian takaran
- Data pengujian
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
Lapis Perekat pada
takaran
saat penghamparan
Lapis
yang dilakukan
Perekat
penyedia jasa, dan
saat
disetujui oleh
penghampa
konsultan supervisi
ran.
dan direksi. Catatan : Pada pengujian item pekerjaan lapis perekat /Tack Coat dengan memperhatikan aspek materialitas nilai item pekerjaan. 4. Periksa MC apakah
Hasil evaluasi
item pekerjaan telah
kesesuaian
dilaksanakan dan
MC dengan
dibayarkan sesuai
Back Up Data
dengan Back Up
dan Klausul
Data dan sesuai
dalam
dengan spesifikasi
Spesifikasi
teknis yang
Umum/Khusu
disyaratkan.
s Kontrak.
5. Bila terdapat
- BA
penyimpangan buat
pengujian
BA Pengujian Fisik
fisik
yang ditandatangani oleh Tim BPK (2 org), PPK/PPTK,
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor serta diketahui oleh Kepala SNVT/Kepala Dinas PU. 2.4.2 Pekerjaan Aggregat
- Risiko ketebalan
1. Apabila terdapat
aspal tidak sesuai
indikasi secara visual
dengan desain
atas kondisi hasil
- Risiko tidak
pekerjaan mis:
dilaksanakannya
penurunan elevasi
item pekerjaan
badan jalan atau
sesuai dengan
material aggregat
kontrak.
yang sedang dihampar/belum ditutup lapisan berikutnya berindikasi tidak sesuai spesifikasi baik gradasi maupun volume, lakukan pengujian atas hamparan Aggregat dengan metode Test Pit (sebaiknya menggunakan alat bantu asphalt cutter bila aspal sudah
BA pengujian fisik
No
Fokus Pemeriksaan
Risiko Terkait
Prosedur Pemeriksaan
Kriteria
Output / KKP
terpasang dan jack hammer untuk menghancurkan lapisan-lapisan dan mempermudah penggalian). 2. Periksa MC apakah
Hasil evaluasi
item pekerjaan telah
kesesuaian
dibayarkan sesuai
MC dengan
dengan Back Up
Back Up Data
Data dan didukung
dan Klausul
dengan spesifikasi
dalam
teknis yang
Spesifikasi
disyaratkan.
Umum/Khusu
3. Bila terdapat
s Kontrak.
penyimpangan, temukan sebabakibat atas pengeluaran keuangan Negara untuk item pekerjaan tersebut 2.4.3 Pekerjaan
Risiko volume
Ambil sample untuk
BA Pengujian
Galian-
pekerjaan yang
pelaksanaan pengujian
Fisik
Timbunan
dilaksanakan tidak
fisik galian timbunan
sesuai dengan
apakah telah sesuai
kontrak
dengan ketentuan. Bandingkan volume
Hasil
pekerjaan pada Back-
perbandingan
Up Data kuantitas
Back Up Data
No
Fokus Pemeriksaan
Prosedur
Risiko Terkait
Pemeriksaan
Kriteria
dan volume
dengan volume yang
terpasang
pengujian fisik lapangan). Bila terdapat perbedaan teliti sebab akibatnya.
Pengakuan
Pengakuaan Belanja Modal adalah sebagai berikut: Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum daerah/negara diakui ketika terjadi arus keluar dari rekening tersebut. 2.
Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran melalui mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan defenitif.
Mekanisme pengadaan belanja modal
Pelaksanaan belanja modal tidak dapat terlepas dari mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut mengalami beberapa kali perubahan landasan hukum. Berikut disajikan matriks perbedaan landasan hukum pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan belanja modal dari Keppres 80/2003, Perpres 54/2010, dan Perpres 70/2012
KKP
apakah telah sesuai
terpasang (hasil
1.
Output /
No
1
Topik
Keppres
Perpres
80/2003
54/2010
Perpres 70/2012
Organisasi
Organisasi
PA/KPA
ditambahkan:
pengadaan
belum
PPK
Pengangkatan dan
dikelompokkan ULP/Pejabat
pemberhentian
jelas
pengadaan
Pejabat tidak
Panitia/Pejabat
terikat tahun anggaran
Penerima Hasil Pekerjaan 2
Pelelangan/
Proses
Proses pengadaan
• Kelompok Kerja ULP
seleksi
pengadaan
dapat
dapat
sebelum tahun
dapat
dilakukan setelah
mengumumkan
anggaran
dilakuka
rencana kerja dan
pelaksanaan
n
anggaran K/L/D/I
Pengadaan:
sebelum
disetujui
a. Setelah penetapan
dokumen
oleh DPR/DPRD
APBD untuk
anggaran
pengadaan yang
disahkan
bersumber dari APBD. b. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.
3
Pekerjaan
Untuk pekerjaan Untuk pekerjaan
kompleks
diatas Rp.
diatas Rp. 100
50 M
M
Tetap
4
Penetapan
Pengadaan
pemenang
Barang/Jasa
Barang/Pekerjaan
maka
/penyedia oleh
diatas Rp. 50
Konstruksi/Jas
penetapan pemenang
PA/KPA di
miliar
a Lainnya
tidak lagi dilakukan
diatas Rp. 100
oleh Kepala Daerah,
miliar
melainkan dilakukan
K/L/I
1. Paket pengadaan
Khusus untuk daerah,
oleh PA
atau
2. Paket pengadaan
Kep.Daerah
Jasa
di
Konsultansi di
Daerah
atas Rp. 10 miliar.
5
Fungsi ULP Untuk pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Barang/jasa >
Barang/Pekerjaan
Barang/Pekerjaan
50 jt
Konstruksi/Jasa
Konstruksi/Jasa Lainnya
Lainnya > Rp.
> Rp. 200 jt
100 jt Metode pemilihan penyedia barang/jasa
6
Pengadaan
1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum
Pekerjaan
2. Pelelangan
2. Pelelangan Terbatas
Konstruksi
Terbatas
3. Pemilihan
3. Pemilihan
Langsung
Langsung
4. Penunjukan
4. Penunjukan
Langsung
Langsung
5. Pengadaan
Tetap
Langsung 7
Pemilihan langsung
Tidak diatur
Untuk pengadaan
Pengadaan
Pekerjaan
Pek.Konstruksi yang
Konstruksi yang:
bernilai ≤ Rp.5 miliar
a. tidak kompleks, atau bersifat sederhana b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt.
8
Pengadaan
Tidak diatur
Langsung
Untuk
Untuk pengadaan
pengadaan
barang/pekerjaan
Barang/
konstruksi ≤ Rp. 200 jt
Pekerjaan Konstruksi Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt Teknologi sederhana Risiko kecil Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
Audit Program
Membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, audit program yang baik harus dilaksanakan, audit program yang baik harus mencantumkan: 1.
Tujuan Pemeriksaan
2.
Audit Prosedur yang harus dilaksanakan
3.
Kesimpulan pemeriksaan
Tujuan Audit Belanja Modal
1.
Keberadaan / keterjadian: Belanja modal yang disajikan di LRA benar – benar terjadi.
2.
Kelengkapan: Belanja modal yang disajikan di LRA sudah mencakup seluruh pengeluaran kas untuk belanja modal pada periode tersebut.
3.
Penilaian dan akurasi: Belanja modal telah dicatat dengan akurat.
4.
Pengungkapan: Belanja modal telah diklasifikasikan dan diungkapakan secara
memadai sesuai SAP. Resiko Belanja Modal
1.
Penganggaran belanja modal tidak sesuai dengan kebutuhan.
2.
Realisasi belanja modal tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (SPP dan SPM) dan tidak diverifikasi secara memadai.
3.
Hasil belanja modal belum tercatat sebagai aset.
4.
1. Penganggaran belanja modal tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Realisasi belanja modal tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (SPP dan SPM) dan tidak diverifikasi secara memadai.
5.
Pembayaran belanja modal tidak didasarkan atas pengadaan barang yang actual (fiktif).
6.
Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan belanja modal.
7.
Ketidaksesuaian spesifikasi barang/aset hasil belanja modal dengan spesifikasi dalam kontrak dan/atau SPK.
8.
Realisasi pembayaran belanja modal tidak memperhitungkan panjar/uang muka.
9.
Jaminan pelaksanaan dan/atau pemeliharaan sudah tidak berlaku dan/atau palsu.
10. Pengungkapan belanja modal dalam CaLK telah memadai (sesuai SAP).
Audit Program Belanja Modal
1.
Uji pisah batas (cut off ) terhadap bukti-bukti transaksi Belanja Modal pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
2.
Bandingkan nilai realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Register SP2D dan pertanggungjawabannya (SPJ).
3.
Lakukan vouching bukti-bukti dokumen Belanja Modal (SP2D, SPJ, dan Cek) kemudian bandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada Buku Besar.
4.
Apabila prosedur vouching belum memberikan keyakinan yang memadai, lakukan tracing dokumen atau bukti-bukti Belanja Modal ke Buku Besar.
5.
Periksa prosedur pengadaan barang modal, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Lakukan pemeriksaan fisik secara uji petik, bandingkan dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak/SPK.
7.
Bandingkan prestasi pekerjaan pengadaan barang modal dengan realisasi pembayaran belanja modal(terutama pada akhir tahun anggaran).
8.
Jika terdapat realisasi panjar/uang muka, periksa apakah terdapat jaminan uang muka dan apakah realisasi pembayaran sudah memperhitungkan uang muka tersebut.
9.
Lakukan konfirmasi kepada lembaga penerbit jaminan pelaksanaan dan/atau pemeliharaan.
10. Teliti apakah pengungkapan belanja modal dalam catatan atas laporan keuangan telah memadai (sesuai SAP).
1.
Belanja Modal
1. Penganggaran
Keberadaan/keter
belanja
jadian:
modal 1. Uji pisah batas (cut off ) terhadap bukti-bukti transaksi tidak
Belanja Modal pada
sesuai dengan kebutuhan. Belanja
Modal
yang
disajikan di LRA
2.
Tahun Anggaran yang bersangkutan.
Realisasi
belanja
modal
tidak
diotorisasi
oleh
pejabat
yang
benar-benar
berwenang (SPP dan SPM) dan
terjadi
tidak diverifikasi secara memadai. 3. Hasil
Kelengka
Belanja
Modal
yang
disajikan di LRA sudah
modal
belum
5. Kelebihan
seluruh kas
untuk
belanja Modal pada periode tersebut Penilaian
dan
akurasi:
Belanja Modal telah dicatat dengan akurat Pengungka
didasarkan atas pengadaan barang
3.
atas
modal
dengan
dalam
spesifikasi
kontrak dan/atau SPK. pembayaran
Lakukan vouching bukti-bukti dokumen Belanja
dengan realisasi Belanja Modal pada Buku Besar. 4.
Apabila prosedur vouching belum memberikan keyakinan yang memadai, lakukan tracing dokumen
5.
belanja
6.
Periksa prosedur pengadaan barang modal, apakah
Lakukan pemeriksaan fisik secara uji petik, bandingkan dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak/SPK.
7.
Bandingkan prestasi pekerjaan pengadaan barang modal
tidak memperhitungkan
panjar/uang muka.
dengan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
spesifikasi
barang/aset hasil belanja
modal
(LRA)
Modal (SP2D, SPJ, dan Cek) kemudian bandingkan
pelaksanaan belanja modal.
7. Realisasi
Anggaran
atau bukti-bukti Belanja Modal ke Buku Besar.
pembayaran
6. Ketidaksesuaian
Realisasi
Register SP2D dan pertanggungjawabannya (SPJ).
yang aktual (fiktif)
mencakup
pengeluaran
4. Pembayaran belanja modal tidak
Bandingkan nilai realisasi Belanja Modal pada Laporan
tercatat sebagai aset.
pan:
belanja
2.
dengan
realisasi
pembayaran
belanja
modal(terutama pada akhir tahun anggaran). 8.
Jika terdapat realisasi panjar/uang muka, periksa
