SIKLUS BELANJA PEGAWAI
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaks dilaksana anakan kan,, kecual kecualii pekerja pekerjaan an yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan pemben pembentuk tukan an modal. modal. Termasu Termasuk k dalam dalam kelomp kelompok ok belanj belanjaa pegawa pegawaii ini adalah adalah pengel pengeluar uaran-p an-peng engelu eluaran aran untuk untuk gaji gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan pada Pasal 7 bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai sesuai dengan dengan pekerja pekerjaan an dan tanggu tanggung ng jawabn jawabnya. ya. Selanj Selanjutn utnya ya dalam dalam penjela penjelasan sannya nya ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup laya layak k dari dari gaji gajiny nyaa sehi sehing ngga ga deng dengan an demi demiki kian an ia dapa dapatt memu memusat satka kan n perh perhat atia ian n untu untuk k melaks melaksana anakan kan tugas tugas yang yang diperca dipercayak yakan an kepada kepadanya nya.. Dalam Dalam menent menentuka ukan n besarny besarnyaa gaji gaji memperhatikan kemampuan keuangan negara, selain daripada itu harus pula memperhatikan keadaan tempat dimana pegawai negeri itu dipekerjakan. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tersebut diatas merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat kehidupan yang layak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputu keputusan san sesuai sesuai ketent ketentuan uan yang yang berlak berlaku. u. Pembay Pembayaran aran gaji gaji pegawa pegawaii tersebu tersebutt diberi diberikan kan kepada kepada pegawai pegawai setiap awal bulan sebelum yang bersangkut bersangkutan an melaksanaka melaksanakan n tugasnya. tugasnya. Rincia Rincian n pembay pembayara aran n gaji gaji dimuat dimuat dalam dalam sebuah sebuah daftar daftar yang yang disebu disebutt dengan dengan Daftar Daftar Gaji Induk/bulanan. 1. GAJI POKOK
Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan isteri,
tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar persentase tertentu atau atau terk terkai aitt deng dengan an gaji gaji poko pokok. k. Besar Besarny nyaa gaji gaji poko pokok k seseo seseora rang ng pega pegawa waii nege negeri ri sipi sipill tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfungsi pula sebagai dasar penggajian. Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran gaji pokok terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 untuk PNS, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007 untuk Hakim Peradilan Umum Umum Peradi Peradilan lan Tata Tata Usahaan Usahaan Negara Negara dan Peradi Peradilan lan Agama. Agama. Kepada Kepada seseora seseorang ng yang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya. didudukinya. 2. TUNJ TUNJAN ANGA GANN-TU TUNJ NJAN ANGA GAN N
Tunjan Tunjangan gan-tun -tunjan jangan gan yang yang meleka melekatt pada pada gaji gaji terdir terdirii atas tunjan tunjangan gan istri/s istri/suam uami, i, tunjan tunjangan gan anak, anak, tunjan tunjangan gan jabatan jabatan struktu struktural/ ral/fun fungsi gsiona onal, l, tunjan tunjangan gan yang yang dipersa dipersamak makan an dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan umum dan tunjangan perbaikan penghasilan. HONORARIUM
(Honor Operasional Satuan Kerja), Kerja ), yaitu honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan
yang terkait dengan operasional kegiatan satker . Pembayaran honornya dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. anggaran . Termasuk dalam klasifikasi honorarium honorarium ini adalah honor pejabat Kuasa Pengg Pengguna una Angg Anggaran aran KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pe Pejab jabat at Pe Peng nguj uji/P i/Pen enan anda da Ta Tang ngan an SP SPM M , Ben Bendah dahara ara Pen Pengel geluar uaran an,, Bendahara Benda hara Pemeg Pemegang ang Uang Muka (PUM), Staf Pengelola Keuangan, Keuangan, Pejab Pejabat at Peng Pengadaan adaan Barang/Jasa,, Pengelola PNBP, Barang/Jasa PNBP,
(Honor Output Kegiatan), Kegiatan ), yaitu honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang
melaks melaksana anakan kan kegiata kegiatan n dan terkait terkait dengan dengan output output,, atau atau hono honorr yang yang diba dibaya yark rkan an atas atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam satu tahun. Termasuk ke dalam honor output kegiatan adalah honor yang timbul sehubungan dengan atau dalam rangka penyerahan rangka penyerahan barang kepada masyarakat
PROSEDUR PENCAIRAN DANA
Dalam pelaksanaan belanja terdapat beberapa beberapa prosedur prosedur dalam pencairan dana yang harus ditaati oleh setiap pengguna APBN/D sebagaimana diatur dalam PMK 170 tahun tahun 2010 2010 tentan tentang g Penyel Penyelesai esaian an Tagiha Tagihan n atas atas Beban Beban Anggar Anggaran an Pendap Pendapata atan n dan Bela Belanj njaa Nega Negara ra pada pada Satu Satuan an Kerja Kerja dan dan aturan aturan pela pelaks ksan anaan aanny nyaa yait yaitu u Perd Perdir irje jen n Perbendaharaan Nomor 66 tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana direvisi dengan Perdirjen perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2011. Dari peraturan tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN dapat diambil beberap hal pokok berkaitan dengan prosedur pencairan dana APBN/D, antara lain 1. Pada Pada setiap setiap awal tahun tahun anggaran anggaran,, menteri menteri/pi /pimpi mpinan nan lembaga lembaga selaku Penggun Penggunaa Angga Anggaran ran (PA) (PA) menunj menunjuk uk pejaba pejabatt kuasa kuasa PA untuk untuk satker satker// SKS di lingku lingkunga ngan n instan instansi si PA bersan bersangku gkutan tan dengan dengan surat surat keputu keputusan san.. Menter Menteri/p i/pimp impina inan n lembag lembagaa dapat mendelegasikan kewenangan kepada kuasa PA untuk menunjuk: a.
Pejaba Pejabatt yang diberi diberi kewenang kewenangan an untuk untuk melakuka melakukan n tindakan tindakan yang yang mengakib mengakibatk atkan an pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ kegiatan/ pembuat komitmen;
b.
Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
c.
Bendah Bendahara ara pengelu pengeluaran aran untuk untuk melak melaksan sanakan akan tugas tugas kebenda kebendahar haraan aan dalam dalam rangka rangka pelaksanaan anggaran belanja.
2. PA/Kua PA/Kuasa sa PA kemudian kemudian menyelen menyelengga ggarak rakan an kegiat kegiatan an - kegiata kegiatan n sesuai sesuai rencana rencana kerja dan anggaran. Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat dengan meng menggu guna naka kan n
form format at
yang yang
ada ada
dise disert rtai ai
kele keleng ngka kapa pann-ke kele leng ngka kapa pan n
yang yang
dipersyaratkan SPP terdiri dariSPP-UP (Uang Persediaan), SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), SPPGUP (Penggantian Uang Persediaan), SPP untuk Pengadaan Tanah, SPPLS, SPP-LS non belanja pegawai, SPP untuk PNBP. Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme :
a) Petu Petuga gass pene peneri rima ma SPP SPP meme memerik riksa sa kelen kelengk gkap apan an berk berkas as SPP, SPP, meng mengis isii cek-list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP, dan menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM. b) Pejabat penerbit SPM kemudian melakukan pengujian dengan memeriksa dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan dengan indika indikator tor keluar keluaran, an, memerik memeriksa sa kebena kebenaran ran atas atas hak tagih tagih menyan menyangku gkutt pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan, dan jadwal pembayaran, memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan. c) Setelah Setelah penguji pengujian, an, pejabat pejabat pengu penguji ji SPP SPP dan penanda penandatan tangan gan SPM menerbitk menerbitkan an SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SP M-LS dalam rangkap 3 (tiga). d) SPM SPM kemu kemudi dian an disa disamp mpaik aikan an oleh oleh PA/K PA/Kua uasa sa PA atau atau peja pejaba batt yang yang ditu ditunj njuk uk beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Ars ip Data Komputer (bilamana ( bilamana ada) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN atau melalui kantor pos. Setelah diteri diterima, ma, petuga petugass KPPN KPPN akan akan memerik memeriksa sa keleng kelengkap kapan, an, membua membuatt check-list , mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskannya ke Seksi Perbendaharan untukdiproses lebih lanjut. SPM yang telah diterima ini, kemud kemudian ian diuji diuji secara secara substan substansif sif dan formal formal.. Penguj Pengujian ian substan substansif sif dilaku dilakukan kan untuk menguji kebenaran perhitungan tagihan dalam SPM, menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA, menguji dokumen dasar penagihan, menguji surat pernyataan tanggung jawab dari kepala kantor/satker, serta menguji faktur pajak beserta SSP-nya. Pengujian formal dilakukan untuk mencoc mencocokk okkan an tanda tanda tangan tangan pejaba pejabatt penand penandata atanga ngan n SPM dengan dengan spesim spesimen, en, memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, serta memeri memeriksa ksa kebena kebenaran ran dalam dalam penuli penulisan san termasuk termasuk tidak tidak boleh boleh terdapa terdapatt cacat cacat penulisan. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi maka dilakukan penerbitan SP2D dan apabila tidakan memenuhi syarat-syarat maka SPM dikembalikan.
MEKANISME PENCAIRAN DANA 1. Mekan Mekanism ismee Uang Uang Pers Persedi ediaan aan (UP) (UP)
Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerjadengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving ), ), diberikank diberikankepada epada bendahara bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatanoperasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan denganpembayaran langsung. Dalam mekanisme UP berkaitan dengan Surat perintah membayar (SPM) terdiri dari SPM UP, SPM TUP (tambahan (tambahan uang persediaan), persediaan), SPM GUP(pengga GUP(penggantian ntian uang persediaan), SPM UP nihil. Beberapa persyaratan dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan perintah membayar dalam mekanisme UP antara lain : •
Surat Pernyataan Pernyataan dari Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran atau pejabat pejabat yangditunj yangditunjuk, uk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untukmembiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan harusdengan harusdengan LS. Untuk penerbitan UP.
•
Rinc Rincia ian n renc rencan anaa peng penggu guna naan an dana dana Tamb Tambah ahan an Uang Uang Perse Persedi diaa aan n dari dariKu Kuasa asa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk. Surat Surat Pernya Pernyataa taan n dari dari Kuasa Kuasa Penggu Pengguna na Anggar Anggaran an atau pejaba pejabatt yangdi yangditun tunjuk juk bahwa: 1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan akan habi habiss digu diguna naka kan n dala dalam m wakt waktu u satu satu bulan bulante terh rhit itun ung g sejak sejak tang tangga gall diterbitkan SP2D; 2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke RekeningKas RekeningKas Negara; 3) Tida Tidak k untu untuk k memb membia iaya yaii peng pengelu eluara aran n yang yang sehar seharus usny nyad adib ibay ayar arka kan n secara secara langsung. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
•
SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) o
Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
o
SPTB
o
Sura Suratt Seto Setoran ran Paja Pajak k (SSP (SSP)) yang yang tela telah h dile dilega gali lisir sir oleh oleh Kuas KuasaP aPen engg ggun unaa Anggaran.
2. Mekani kanism smee LS
Mekanisme pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui penerbitan SPM LS. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005Surat Perintah Membay Membayar ar Langsu Langsung ng yang yang selanj selanjutn utnya ya disebu disebutt SPM-LS SPM-LS adalah adalah surat surat perint perintah ah memb membay ayar ar
lang langsu sung ng kepa kepada da
piha pihak k
keti ketiga ga
yang yangdi dite terb rbit itka kan n
oleh oleh
Peng Penggu guna na
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atasdasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
SPM LS Gaji, lembur, dan honor/vakasi : •
Pembayaran Pembayaran Gaji Induk/ Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Kekurangan Gaji/ GajiTerusan/ GajiTerusan/ Uang Duka Duka Wa Wafa fat/ t/ Tewa Tewas, s, dile dileng ngka kapi pi deng dengan an Dafta Daftarr Gaji GajiIn Indu duk/ k/ Gaji Gaji Susu Susula lan/ n/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas, SKCPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan GajiBerkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Pernyataan MasihMendud MasihMenduduki uki Jabatan, Jabatan, Surat Pernyataan Pernyataan Melaksanakan Melaksanakan Tugas, Tugas, DaftarKeluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran,SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat KeteranganMasih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP PPhPasal 21. Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuaiperuntukannya. Pembayaran Pembayaran Lembur Lembur dilengkap dilengkapii dengan dengan daftar pembayaran pembayaranperhit perhitungan ungan lembur lembur yang yang ditand ditandatan atangan ganii oleh oleh Kuasa Kuasa PA/ Pejaba Pejabatya tyang ng ditunj ditunjuk uk dan Bendah Bendahara ara Pengeluaran satker/ SKS yangbersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftarhadir lembur dan SSP PPh Pasal 21. Pembayaran Honor/ Vakasi dilengkapi dengan surat keputusantentang pemberian honor honor vakasi, vakasi, daftar pembayaran pembayaran perhitunga perhitunganhon nhonor/ or/ vakasi yang ditandatang ditandatangani ani oleh oleh Kuas Kuasaa PA/ PA/ Peja Pejaba batt yang yangdi ditu tunj njuk uk dan dan Bend Bendah ahara ara Peng Pengel elua uaran ran yang yang bersangkutan, dan SSPPPh Pasal 21.
PROSEDUR AUDIT A. Batasa Batasan n dan ruan ruang g lingku lingkup p
Berdasarkan Berdasarkan PP nomor nomor 54 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Untuk keperluan pembahasan tentang pemeriksaan siklus belanja pegawai maka akan dibatasi pada kelompok belanja pegawai pada APBN.
B. Resiko Resiko Be Belan lanja ja Pegawa Pegawaii
Belanja pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemrintah, sebagaimana ditentukan dalam tujuan pokok dan fungsi fungsinya nya.. Kelomp Kelompok ok belanj belanjaa ini memilik memilikii porsi porsi terbesa terbesarr dalam dalam struktu strukturr belanj belanjaa yang yang anggar anggarann annya ya bersum bersumber ber dari dari APBN APBN pada pada sebuah sebuah instan instansi/ si/satu satuan an kerja. kerja. Besar Besar anggar anggaran an antara satu satuan kerja/instansi berbeda-beda dengan keragaman jenis belanja yang juga berbeda.Beberapa permasalahan dan resiko yang timbul dalam pelaksanaan belanja pegawai: 1. Kemung Kemungkin kinan an adanya adanya data data pegaw pegawai ai fiktif fiktif.. Kewena Kewenanga ngan n pengel pengelola olaan an belanj belanjaa pada pada satker satker selain selain dalam dalam hal kemuda kemudahan han pengelolaan dan pencapaian sasaran program, hal ini dilain sisi juga dapat meni menimb mbul ulka kan n adan adanya ya kegi kegiata atann-ke kegi giata atan n atau ataupu pun n bela belanj njaa fikti fiktiff yang yang dapa dapatt dimintakan pencairan dananya selama seluruh persyaratan telah dipenuhi. 2. Ketida Ketidakje kjelasa lasan n jumlah jumlah pega pegawai wai hono honorer. rer. Peningkatan jumlah pegawai honorer tidak disertai dengan kejelasan mengenai jumlah pasti dari pegawai honorer, dan juga banyak terdapat pegawai bayangan yang terdapat didaerah. 3. Tidak Tidak efisie efisien n dalam dalam pembe pembentu ntukan kan satke satker. r. Dalam Dalam pemben pembentuk tukan an satker satker seringk seringkali ali jumlah jumlah anggot anggotaa melebi melebihi hi dari dari jumlah jumlah anggota yang seharusnya. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan satker menjadi tidak efisien. 4. Pemb Pembor oros osan an angg anggar aran an.. Peng Pengel elol olaa aan n bela belanj njaa oper operasi asi ditu dituju juka kan n untu untuk k penc pencap apai aian an prog progra ram m satua satuan n kerja.Namun dalam prakteknya efektifitas penggunaan anggaran tidak dijalankan dengan baik, sehingga sering terjadi pelaksanaan kegiatan yang tidak menunjang atau berpengaruh pada pencapaian program yang telah ditetapkan. 5. Pelaks Pelaksana anaan an kegiat kegiatan an yang yang tidak tidak terlaks terlaksana ana.. Pere Peren ncan canaan aan
ang anggara garan n
dilak ilaku ukan kan
satu satu
tah tahun
seb sebelum elum
ang anggara garan n
suat suatu u
kementrian/lembaga disetujui. Dalam perencanaan itu setiap satuan kerja melalui
kementriannya mengajukan usulan kegiatan dan anggaran yang akan dijalankan sela selama ma satu satu tahu tahun n kede kedepa pan. n. Namu Namun n dala dalam m pela pelaks ksan anaa aany nyaa seri sering ng terj terjad adii permasalahan yang timbul yang pada akhirnya menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiata yang telah direncanakan.
C. Penguj Pengujian ian Belan Belanja ja Pegawa Pegawaii
Adal Adalah ah pemb pembay ayara aran n atas atas jasa yang yang dibe diberi rika kan n pada pada suat suatu u kegiatan tertentu. Honorarium dapat diberikan melalui mekanisme belanja pegawai dan belanja nonpegawai nonpegawai.. Dalam konteks belanja pegawai, honorarium adalah uang yang diberikan kepada guru/dosen tidak tid ak tet tetap ap atau pegawai honorer yang yang akan akan diangk diangkat at menjad menjadii pegawai negeri negeri.. Bagi Guru/Dosen Tidak Tetap, Tetap , adalah honorarium honorarium adalah tunjangan tunjangan jasa yang diberikan diberikan kepada kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya di mana dalam memberikan pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam dalam waktu waktu terten tertentu. tu. Honora Honorariu rium m bagi bagi pegawai pegawai honore honorerr yang yang akan akan diangk diangkat at menjad menjadii pegawai diberikan dalam rangka mendukung tu tuga gass po poko kok k da dan n fu fung ngsi si organisasi bersangkutan. •
honorarium belanja nonpegawai, antara lain adalah:
•
Honorr Operas Hono Operasional ional Satuan Kerja Kerja,, yaitu hon honor or tid tidak ak tet tetap ap yang digunakan digunakan untuk untuk kegi kegiat atan an yang yang terka terkait it deng dengan an operasional operasionalkegiatan kegiatansatker satker . Pembay Pembayaran aran honorn honornya ya dilaku dilakukan kan secara secara terus-me terus-mener nerus us dari dari awal awal sampai sampai dengan dengan akhir akhir tahun angga anggaran ran.. Termasuk dalam klasifikasi honorarium ini adalah honor pejabat Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji/Penanda Tangan SPM,, Benda SPM Bendahara hara Penge Pengeluaran luaran,, Ben Bendah dahara ara Pem Pemega egang ng Uan Uang g Muk Mukaa (PUM), Staf Pengelola Keuangan, Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Barang/Jasa, Pengelola PNBP, PNBP, petugas SAI dan SIMAK-BMN SIMAK-BMN..
•
Honor Output Kegiatan yaitu honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output output,, atau honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam
satu tahun. tahun. Termasu Termasuk k ke dalam dalam honor honor output output kegiat kegiatan an adalah adalah honor honor yang yang timbul timbul sehubungan dengan atau dalam rangka penyerahan rangka penyerahan barang kepada masyarakat. masyarakat. •
Persyaratan pengajuan SPM dalam rangka pembayaran honorarium : a) Surat Surat Keput Keputusan usan pelaks pelaksana anaan an kegia kegiatan tan.. b) Surat keputusan pemberian honor/vakasi c) Surat keputusan keputusan pengan pengangkatan gkatan menjad menjadii pejabat/penge pejabat/pengelola/p lola/petugas etugas dalam dalam rangka rangka pengelolaan keuangan Negara. d) Dafta Daftarr pemb pembay ayara aran n perh perhit itun unga gan n hono honor/ r/va vaka kasi si yang yang telah telah diot diotor orisa isasi si peja pejaba batt berwenang. e) Kontrak Kontrak kerja kerja bagi bagi pega pegawai wai hono honorer rer.. f) Surat Surat setora setoran n pajak pajak (SSP) (SSP) PPh PPh yang yang telah telah dipu dipungu ngut. t. g) Surat Surat pertan pertanggu ggung ng jawab jawaban an belanj belanja. a.
PROGRAM PEMERIKSAAN ATAS BELANJA PEGAWAI Melakukan pengujian pengendalian Internal:
a) Melaku Melakukan kan peni penilai laian an pemis pemisaha ahan n tugas. tugas.
melakukan penilaian pembagian tugas pejabat dan apakah terdapat pejabat yang melakukan rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang undangan.
b) Melakukan pengujian otorisasi
mela melaku kuka kan n peme pemeri riksa ksaan an terh terhad adap ap doku dokume men n (bai (baik k Surat Surat kont kontra rak, k, SPTB SPTB,, SPK,SPM dll) apakah telah dilakukan otorisasi pejabat yang berwenang.
melakukan pemeriksaan apakah setiap tahapan penyusunan pengajuan belanja telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang, baik melalui paraf maupun tanda tangan.
c) Melakukan Melakukan penguj pengujian ian kecuku kecukupan pan dokumen dokumen dan dan catatan. catatan.
memeri memeriksa ksa keleng kelengkap kapan an dokume dokumen-d n-doku okumen men besert besertaa lampir lampirann annya ya dari dari SPM yang diajukan.
melakukan pemeriksaan pemengutan pajak dan adanya bukti pungut, baik SSP, maupun daftar pungutan pajak.
Melakukan penilaian biaya manfaat
Melalu Melaluii penila penilaian ian efisien efisiensi, si, efektifi efektifitas tas,, ekonom ekonomis is dan ketaat ketaatan an peratu peraturan ran kegiat kegiatan an yang yang dilakukan, dan menilai apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Dapat dilak dilakuk ukan an melal melalui ui peni penila laian ian peny penyer erap apan an angg anggara aran n satke satker, r, dan dan meme memeri riksa ksa doku dokume men n perencanaan anggaran. Menilai tingkat pencapaian outcome kegiatan yang dilaksankan.
Setelah Setelah melakukan melakukan pengujian pengujian pengendali pengendalian an internal, internal, kemudian kemudian dilakukan dilakukan pengujian pengujian pada detil transaksi. Pengujian detil transaksi ditujukan untuk memperoleh bukti mengenai masing – masing pernyataan signifikansi yang berkatian dengan transaksi dan saldo siklus belanja pegawai dan merupakan tujuan audit.
Uji Pengendalian
1. Dapatkan dan uji validitasnya data pegawai dari Bagian Kepegawaian. Lakukan pengujian asersi apakah daftar pegawai telah benar-benar sesuai dengan keadaan pegawai aktif sekarang, misalnya ada pegawai yang meninggal, atau pensiun hal tersebut harus dilakukan pengecekan supaya tidak ada data karyawan fiktif 2. Teliti apakah belanja pegawai telah dianggarkan sesuai kebutuhan menganalisis dasar perhitungannya apakah sudah sesuai dan data jumlah pegawai apa sudah benar dengan keadaan yang sebenarnya, dalam honorarium harus dicek bagaimana proposal pelaksanaan kegiatan yang insidentil apakah anggarannya sesuai dengan kebutuhan acara tersebut
3. Teli Teliti ti kemu kemung ngki kina nan n adan adanya ya peng pengan angg ggara aran n bela belanj njaa pega pegawa waii pada pada pos pos bela belanj njaa selai selain n pegawai. Misalnya penganggaran untuk pembelian peralatan untuk pegawai, hal tersebut tidak masuk dalam belanja pegawai 4. Teliti pemisahan fungsi berkaitan dengan proses otorisasi, pengeluaran kas dan akuntansi untuk belanja pegawai baik desain maupun implementasinya.
5. Teliti apakah realisasi belanja pegawai telah diotorisasi diotorisasi oleh pejabat pejabat yang berwenang berwenang dan telah diverifikasi keakuratannya. 6. Teliti realisasi belanja pegawai dengan dokumen penganggarannya. Uji Kepatuhan
1. Identifikasi peraturan perundangan terkait dengan belanja pegawai Misalnya -
Peraturan Peratu ran Pemerintah Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
-
Surat Direktur Direktur Jenderal Jenderal Perbendahar Perbendaharaan aan Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan nomor nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 mengenai pembayaran honor-honor berkaitan dengan pelaksanaan anggaran
2. Pastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut telah dipatuhi.
Prosedur Analitis
1. Buat lead schedule belanja pegawai Untuk meringkas informasi yg dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yg berhubungan dengan belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran
2. Buat supporting Buat supporting shedule berisi rincian belanja pegawai per eselon I dan satuan kerja. 3. Bandingkan realisasi jumlah pegawai dengan perubahan jumlah pegawai.
Disini Disini akan akan dapat dapat dilihat dilihat apabil apabilaa terjad terjadii penyim penyimpan pangan gan misaln misalnya ya ada pembay pembayara aran n untuk untuk pegawai fiktif.
Uji Substantif
1. Dapatkan data pegawai untuk setiap satker, dan data adanya adanya pegawai baru, pegawai yang keluar/pensiun, atau mutasi pegawai. Hal ini ditujukan agar data pegawai yang kita dapat sesuai dengan jumlah pegawai saat ini, sehingga meminimalisir adanya kesalahan alokasi misalnya ada pegawai yang sudah pensiun/ dimutasi tetap masuk dalam daftar pegawai 2. Dapatk Dapatkan an data data pengel pengeluar uaran an belanj belanjaa pegawa pegawaii selama selama tahun tahun berjal berjalan an pada pada satker satker yang yang bersangkutan. Teliti data belanja pegawai tiap-tiap pegawai dan bandingkan dengan data pegawai baru, pegawai yang keluar/pensiun, atau mutasi pegawai, pastikan bahwa belanja pegawai hanya diberikan pada pegawai yang masih aktif saja. Dimaksudkan untuk menghindari ada pegawai yang mendapat gaji 2x, misalnya ada pegawai yang sudah dimutasi namun dalam data belanja pegawai dia masih masuk, hal ini mengindikasikan bisa saja pegawai tersebut menerima gaji 2x dari satker lama dan satker baru 3. Pastikan Pastikan bahwa setiap pembayaran pembayaran belanja pegawai pegawai dapat dipertanggung dipertanggungjawabk jawabkan an (telah dilengkapi dengan bukti pengeluaran pengeluaran yang sah, Telusuri ke bukti pendukung, SP2D, kuitansi, SPK, SPK, Kont Kontra rak, k, SK kepa kepang ngka kata tan. n. telah telah dipu dipung ngut ut paja pajak k sesua sesuaii deng dengan an kete ketent ntua uan, n, tela telah h berdasarkan pada surat otorisasi tahun anggaran berjalan 4. Pastikan bahwa belanja pegawai telah diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan.
AUDIT SIKLUS BELANJA PEGAWAI
Oleh : Agus Effendi Yustiandika Halid Christian Danang Yuro Bimo Kusumo Ongky Ansharullah
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012
