PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
Makalah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Legislasi di Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
Oleh : Kelompok 5 -
-
-
Sri Gusti Handayani Nur Haliza Syahreni
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE 2017 1
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah memang sepantasnya kita panjatkan selalu ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah kami selaku mahasiswa STAIN Watampone, berbahagia sekali mendapat tugas makalah dari hasil kajian kami sendiri dari beberapa literatur tentang ilmu perundang-undangan dan juga dari Internet. Terus terang kami sampaikan kepada salah satu dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan. Perundang-Undangan. bahwa dalam
Makalah ini
kami yakin masih belum
perfect seperti yang bapak inginkan, Namun tidak menutup kemungkinan pada kesempatan lain kami akan berusaha untuk membaca dan mengetik lebih banyak banyak lagi. Atas segala kekurangan dalam Makalah ini, kami mohon maaf dan dan mohon kritik ataupun saran demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya kami hanya berharap semoga ikhtikad baik penulis makalah ini bernilai iba di mata Allah SWT, dan memberikan pemahaman utuh kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.Amin.
Watampone, 26 Maret 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI
H alaman KATA PENGANTAR ..............................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................
ii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....................................................................
1
B. Rumusan Masalah ...............................................................
2
C. Tujuan Penulisan .................................................................
2
PEMBAHASAN
A. Rancangan Undang-Undang (RUU)....................................
3
1.
Pengertian .....................................................................
3
2.
Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang ........
4
3.
Tahap Pembentukan Undang-Undang..........................
10
B. Peraturan Perundang-Undangan (PERPU) ..........................
15
1.
Pengertian ....................................................................
15
2.
Asas Asas Peraturan Perundang-Undangan .................
16
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ..........................................................................
20
B. Saran ....................................................................................
20
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahaan. “legal policy” yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.1 Didalam
negara
yang
berdasarkan
atas
hukum
moderen
(verzorgingsstaat), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodipikasi bagi normanorma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undangundang itu adalah menciptakan modipikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.2 Menindaklanjuti amanah dari ketentuan pasal 18 ayat (3) UU NO. 11 Tahun 2011 dalam ihwal urgensi pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ketentuan ketenutan lebih lanjut tata cara mempersiapkan RUU, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Cara Mempersiapkan Rancangan UU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Racangan Peraturtan Presiden. (Penulisan selanjutnya disingkat dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005- Penulis)3 Undang-Undang
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan,
kebangsaan,
dan
kenegaraan
termasuk
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum
1 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada(2010), hal.1 2 Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta:Kanisius 2007, hal.2 3 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2007: Hlm 17
1
nasional. Perkembangan peratuaran perundangan sangat flexible mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.” Namun,
ruang lingkup materi muatan Undang-
Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam makalah ini kita akan mengupas bagaimana Proses RUU dari pemerintah dan dari DPR-RI,Serta Asas asas Pembentukan Peraturan yang baik digunakan dalam proses RUU, yang akan dibahas di dalam makalah ini. Dan bagaimana cara pengaturan pembentukan peraturan perundang – undangan di indonesia. B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana Proses dan Tahap pembentukan Rancangan Undang-Undang?
2.
Bagaimana Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Proses Penyusunan RUU yang akan dibuat ?
C. Tujuan Penulisan
1.
Mengetahui Proses dan Tahap pembentukan Rancangan Undang-Undang.
2.
Mengetahui
Bagaimana
Asas
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan yang baik dalam Proses Penyiapan RUU yang akan dibuat.
2
BAB II PEMBAHASAN A. Rancangan Undang-Undang (RUU) 1.
Pengertian Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang
bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi
modern
disebut
eksekutif
(Presiden
beserta
jajaran
kementriannya) dan legislatif (DPR). Perencanaan penyusunan UU dalam Prolegnas merupakan skala prioritas
program
pembentukan
undang-undang
dalam
rangka
mewujudkan sistem hukum nasional yang integralistik, baik dalam konteks pembentukan UU maupun peraturan di bawah UU. Penyusunan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas didasarkan atas: a.
Perintah UUD NKRI Tahun 1945;
b.
Perintah Ketetapan MPR;
c.
Perintah UU lainya;
d.
Sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.
Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.
Rencana pembangunan jangka menegah;
g.
Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
h.
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Prolegnas memuat judul RUU, materi yang diatur, dan
keterkaitanya dengan peraturan perundang-undangan lainya. Materi yang diatur dan keterkaitanya dengan peraturan perundang-undang lainya merupakan keterangan mengenai konsep RUU yang meliputi: a. b.
Latar belakang dan tujuan penyusunan; Sasaran yang ingin diwujudkan;
c.
Jangkawan dan arah peraturan.4
4 Yani, Ahmad, Pembentukan peraturan perundang -undangan yang responsif , Jakarta: Konstitusi Press (2013), Hal. 25
3
2.
Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
non
departemen,
disebut
sebagai
pemrakarsa,
yang
mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Pengajuan permohonan ijin prakarsa ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi (i) urgensi dan tujuan penyusunan, (ii) sasaran yang ingin diwujudkan, (iii) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv) jangkauan serta arah pengaturan. Sementara itu, Perpres No. 68/2005 menetapkan keadaan tertentu yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu (a) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b) meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka penyusunannya tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan. Saat ini departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi
4
atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian. 5 a.
Penyusunan RUU Berdasarkan Prolegnas
Ketentuan
tentang
penyusunan
RUU
yang
dilakukan
pemrakarsa berdasarkan prolegnas diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Ditetapkan bahwa Penyusunan RUU yang berdasarkan Prolegnas tidak memerlukan izin pemrakarsa dari presiden. Namun, secara berkala, pemrakarsa melaporkan persiapan dari penyusunan RUU tersebut kepada presiden Proses
ini
diawali
dengan
pembentukan
panitia
antar
departemen oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. Panitia ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sementara itu, sekretaris panitia antar departemen dijabat oleh kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang emnyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa. Dalam setiap panitia antar departemen diikutsertakan wakil dari Dephukham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan perundang-undangan. Panitia antar departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
Sedangkan
kegiatan
perancangan
yang
meliputi
penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa. Hasil perancangan selanjutnya disampaikan kepada panitia antar departemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar departemen, pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari
5 Aziz Syamsyudin. Proses dan Teknik Penyusunan Undang - Undang, Jakarta Timur; Sinar Grafik (2014) hlm. 60
5
lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan RUU. Selama
penyusunan,
ketua
panitia
antar
departemen
melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan. Ketua panitia antar departemen menyampaikan rumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat. Pemrakarsa
menyampaikan
RUU
kepada
menteri
yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundangundangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk
memperoleh
pertimbangan
dan
paraf
persetujuan.
Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menhukham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundangundangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima. Apabila
pemrakarsa
melihat
ada
perbedaan
dalam
pertimbangan yang telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menhukham
menyelesaikan
perbedaan
tersebut
dengan
menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menhukham melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menhukham. Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun segi teknik perancangan perundang-undangan maka pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR. Namun, apabila presiden berpendapat RUU
6
masih mengandung permasalahan maka presiden menugaskan kepada Menhukham dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penugasan maka pemrakarsa harus menyampaikan kembali RUU kepada presiden.6 b.
Penyusunan RUU diluar Prolegnas
Pada dasarnya Proses penyusunan RUU diluar Prolegnas sama dengan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja, dalam menyusun RUU diluar prolegnas ada tahapan awal yang wajib dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tahapan awal ini dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Proses ini dilakukan melalui metode konsultasi antara pemrakarsa dengan Menhukham. Selanjutnya, untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Menhukham mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi. Apabila koordinasi tersebut tidak berhasil maka Menhukham dan pemrakarsa melaporkan kepada presiden disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang muncul. Pelaporan kepada presiden ini ditujukan untuk mendapatkan keputusan atau arahan yang sekaligus merupakan izin prakarsa penyusunan RUU.
6 Aziz Syamsyudin. Proses dan Teknik Penyusunan Undang - Undang, Jakarta Timur; Sinar Grafik (2014) hlm.61-63
7
Namun,
apabila
koordinasi
yang
bertujuan
melakukan
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tersebut berhasil maka pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila presiden menyetujui maka pemrakarsa membentuk panitia antar departemen. Tacara pembentukan panitia antar departemen dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas yang telah diuraikan sebelumnya.7 c.
Penyampaian RUU Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Menteri Sekretaris Negara menyiapkan surat Presiden kepada Pimpinan DPR guna menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang dimaksud. Surat Presiden sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat : 1)
Menteri
yang
ditugasi
untuk
mewakili
Presiden
dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat; 2)
Sifat
penyelesaiaan
Rancangan
Undang-Undang
yang
dikehendaki; dan 3)
Cara penanganan atau pembahasannya.8
Keterangan Pemerintah disiapkan oleh Pemrakarsa, yang paling sedikit memuat : 1)
Urgensi dan tujuan penyusunan;
2)
Sasaran yang ingin diwujudkan;
3)
Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4)
Jangkauan serta arah pengaturan;
7 Aziz Syamsyudin. Proses dan Teknik Penyusunan Undang - Undang, Jakarta Timur; Sinar Grafik (2014) hlm.63-64 8 Lihat Pasal 26 ayat 2 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005
8
Surat Presiden ditembuskan kepada Wakil Presiden, para menteri
koordinator,
menteri
yang
ditugasi
untuk
mewakili
Presiden/Pemrakarsa, dan Menteri. Dalam rangka pembahasan Rancangan
Undang-Undang
di
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri yang ditugasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila dalam pembahasan terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan Undang-Undang,
Menteri
yang ditugasi
mewakili Presiden wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan. d.
RUU Yang Disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu 1)
Badan Legislasi;
2)
Komisi;
3)
Gabungan komisi;
4)
Tujuh belas orang anggota. Usul RUU yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan
Komisi ataupun anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta dengan keterangan pengusul atau naskah akademis. Dalam rapat paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari
9
DPR. Sebelum keputusan diiterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat. Apabila usul RUU disetujui dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut. Apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka RUU tersebut disampaikan kepada Presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang Menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Demikian pula halnya, DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.9 3.
Tahap Pembentukan Undang-Undang a.
Tahap Perencanaan
Dari perspektif perencanaan, pembentukan undang-undang dimulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan salah satu instrument penting dalam kerangka pembangunan hukum, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum. 1)
Proses Penyusunan ProlegnasDalam proses penyusunan Prolegnas, penentuan arah kebijakan dan penyusunan daftar judul dilakukan pemerintah mapun di DPR RI secara terpisah. Masing-masing, baik pemerintah maupun DPR, menggalang masukan dari berbagai pihak. Pemerintah meminta dan menerima masukan dari setiap kementerian dan non-kementerian yang ada di lingkungan pemerintahan. Sedangkan DPR
menggalang masukan
dari
anggota DPR, fraksi, komisi, DPD dan masyarakat.
9 Aziz Syamsyudin. Proses dan Teknik Penyusunan Undang - Undang, Jakarta Timur; Sinar Grafik (2014) hlm.65
10
2)
Keputusan Prolegnas Daftar judul RUU yang ada dalam Prolegnas yang merupakan hasil dari pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR kemudian ditetapkan di Rapat Paripurna DPR untuk kemudian dimuat dalam keputusan DPR RI.
3)
Pengajuan RUU diluar Prolegnas Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa RUU (baik itu Pemerintah atau DPR) dapat mengajukan RUU dari luar daftar Prolegnas. Rancangan undang-undang (yang diajukan di luar Prolegnas) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
b.
Tahap Penyusunan
Didalam
tahap
penyusunan
UU,
proses
penyusunanya
dilakukan mulai dari perencanaan rancangan UU berdasarkan daftar prioritas Prolegnas. Selanjutnya penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Dalam pengajuan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. UU PPP menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU, mengenai: 1)
APBN;
2)
Penetapan Perpu; atau
3)
Pencabutan UU atau pecabutan Perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan meteri muatan yang diatur. Kemudian hal penting yang terkait dengan Naskah Akademik
adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 UU PPP bahwa penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 UU PPP, sehingga didapatkan formula Naskah Akademik yang sama, baik
11
dari sisi sistematika, teknis penyusunanya maupun kedalam substansi yang akan diatur. Untuk memastikan bahwa penyusunan RUU berjalan baik seusuai prosedur dan teknik penyusunan perundang-undangan, maka diatur ketentuan bahwa setiap RUU yang diajukan kepada DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI. Demikian halnya terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden yang penyiapanya dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas tanggung jawabnya, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU didalam Pasal 46 dan 47 UU PPP diatur lebih jelas, tersetruktur, dan masing-masing terintegrasi didalam peraturan DPR maupun Perpres tentang tata cara mempersiapkan RUU.10 c.
Tahap Pembahasan
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPP menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Hal ini sesuai bunyi Pasal 20 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yakni “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Adapun pelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahsan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas berkaitan dengan: 1)
Otonomi daerah;
2)
Hubungan pusat dan daerah;
3)
Pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah;
4)
Pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
10 Yani, Ahmad, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif , Jakarta: Konstitusi Press (2013), Hal.32-34
12
lainya; dan 5)
Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicara tingkat I (Satu), kemudian dalam pembahsan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU tersebut.11 d.
Tahap Pengesahan
Sesuai ketentuan Pasal 72 PPP bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Peresiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU kelembaran resmi Presdiden sampai dengan penandatangan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Mentri Hukum dan HAM. e.
Tahap Pengundangan
Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam UU PPP tetap dilakuakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Penempatan
peraturan
perundang-undangan
didalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia hanya berupa batang tubuh peraturan perundang-undangan an sich. Sementara penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara 11 Ibid, Hal.41
13
Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Untuk
melaksanakan
pengundangan
peraturan
perundangan-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.12 f.
Tahap Penyebarluasan
Penyebaraluasan
Prolegnas,
RUU,
dan
UU
merupakan
kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau memproleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami UU yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektroknik dan/atau media cetak. Ketentuan penyebarluasan,
pasal bukan
89
UU
hanya
PPP
lebih
kewenagan
progresif
pemerintah
dalam semata,
melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Didalam UU ini diatur bahwa penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR. Sementara
penyebarluasan
RUU
yang
berasal
dari
presiden
dilaksankan oleh instansi pemrakarsa. Demikian halnya terkait ketentuan Pasal 90 UU PPP diatur bahwa penyebarluasan UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dilakukan secarara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal UU yang berkaitan disahkan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan
pemekaran
serta
penggabungan
daerah,
pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, 12 Ibid, Hal.45-50
14
maka penyebarluasan UU tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.13 B. Peraturan Perundang-Undangan (PERPU) 1.
Pengertian
Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1987) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengaturan pembentukan peraturan perundang – undangan dalam Undang-Undang bisa dipertinci sebagai berikut 14 : a.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan,
pengesahan
atau
penetapan,
dan
pengundangan15. b.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
c.
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
d.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dari penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahawasanya
pembentukan peraturan perundang undangan adalah Peraturan Perundangundangan tertulis yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
13 Yani, Ahmad, Op, cit, Hal 52 14 Undang-undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undanagan
15
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang memuat norma hukum yang dimuat oleh pejabat yang berwenang. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
2.
a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
d.
Peraturan Pemerintah;
e.
Peraturan Presiden;
f.
Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Proses pembentukan Peraturan yang baik, tidak terlepas dari asas-asas yang baik, Sama halnya dengan Proses Penyiapan RUU juga memerlukan pedoman dalam penyiapannya. Asas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
adalah asas hukum yabg
memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.16 Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut: 17 a.
Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
16 Yuliandri. Asas Asas P embentukan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Baik. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2010) hlm. 23 17 Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
16
Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. c.
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
d.
Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
harus
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. e.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.
Kejelasan rumusan; dan Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.
Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam
17
proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pencanaan,
persiapan,
penyusunan,
dan
pembahasan
bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai desempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam pasal 6 sebagai berikut : a. Pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi
muatan
peraturan
perundang-undangan
harus
berfungsi
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. b. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara proporsional. c.
Kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik indonesia.
d.
Kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.
Kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap
18
materi
muatan
peraturan
perundang-undangan
senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila. f.
Bhinneka tunggal iika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” ad alah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaza khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.
Keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
h.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan ”asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”
adalah
bahwa
perundang-undangan tidak
setiap
boleh
materi
berisi
muatan
hal-hal
yang
peraturan bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. i.
Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Yang dimaksud dengan ”asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
j.
Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan
”asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan
19
keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam Proses Penyiapan Rancangan Undang-Undang ( RUU ), terdapat banyak prosedur dan cara dalam membuatnya, Ada Proses penyiapan RUU dari pemerintah, yang mana berdasarkan prolegnas yaitu tidak memerlukan izin pemrakarsa dari presiden. Namun, secara berkala, pemrakarsa melaporkan persiapan dari penyusunan RUU tersebut kepada presiden. Dan juga di luar dari prolegnas yaitu sama dengan Prolegnas tetapi ada tahapan awal yang wajib dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tahapan awal ini dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Proses ini dilakukan melalui metode konsultasi antara pemrakarsa dengan Menhukham. Ada juga Proses Penyiapan RUU dari DPR-RI yang mana harus telah disetujui dulu oleh presiden lalu disampaikan kepada DPR-RI Untuk pembahasan, Proses ini diawali dengan penyampaian surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang
dimaksud.
Dalam
Pembentukan
Proses
Penyiapan
RUU
Juga
memerlukan asas-asas yang baik sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 dan 6 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. B. Saran
Sebagai generasi penerus bangsa kita harus tahu dan memahami akan pentingnya konstitusi bagi negara,serta berusaha untuk mempelajari semua hal
20
yang berkaitan dengan konstitusi ini untuk dapat kita jadikan pedoman dalam mengatasi setiap masalah dalam kapasitas kita sebagai warga negara. DAFTAR PUSTAKA
Aziz Syamsyudin. Proses dan Teknik Penyusunan Undang - Undang , Jakarta Timur; Sinar Grafik (2014) Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin, Bagaimana Undang-Undang Dibuat, sebuah artikel, diunduh dari http://pengacaraku.com/site/legalarticles/75-bagaimana-undang-undang-dibuat-.html di Akses pada pukul 19.55 Tanggal 26 Maret 2017 Maria Farida Indrati. 2007. I lmu Perundang-undangan 2. Yogyakarta: Kanisius Penjelasan Pasal 5 yang dikutip dari http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/asasasas-pembentukan-peraturan.html di Akses pada Pukul 20.00 Tanggal 26 Maret 2017 Republik Indonesia.2011 .
Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.Lembaran Negara RI Tahun 2011, No.82. Tambahan Lembaran Negara RI No.5234. Sekretariat Negara. Jakarta.
Yani, Ahmad, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Jakarta: Konstitusi Press (2013). Yuliandri. Asas A sas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Baik. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2010)
21
