KATA KATA PENGANTAR PENG ANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena deng dengan an rahm rahmat at dan dan karu karuni niaa-Ny Nya a saya saya masi masih h dibe diberi ri kesem esempa patan tan untu untuk k menyelesaikan menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis angat mengharapkan kritik dan saran yang yang memb membang angun un.. an an semo semoga ga seng sengan an sele selesai sainy nya a maka makala lah h ini ini dapat dapat berman!aat bagi pembaca dan teman-teman. "min...
Penulis
DAFTAR ISI
#"T" PEN$"NT"% "&T"% "&T"% '(' '( ' )") ' PEN"*++"N ". atar )elak )elakang ang
)") '' *ubungan *ubung an *ukum Tata Negara engan abang 'lmu Pengetahuan ainnya ". *ubungan *ubungan hukum tata Negara Negara dengan 'lmu Negara dari (egi (i!at dan (egi Man!aat ). *ukum Tata Tata Negara dengan 'lmu Politik . *ubungan *ukum Tata Tata Negara dengan *ukum "dministrasi "dministrasi Negara
)") ''' PE%)E""N "N "N PE%("M""N *"N "N "N *TN ". Pengert engertian ian *"N *"N dan dan *TN *TN ). )E%)"$"' '(T'"* "N PEN$E%T'"N PEN$E%T'"N *+#+M "M'N'(T%"(' NE$"%" . #E++#"N *"M dan *TN ""M "P"N$"N *+#+M . *ubungan *ubungan antara antara *"N *"N dan dan *TN *TN "&T"% P+(T"#"
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada mulanya antara *TN dan *"N merupakan satu cabang ilmu yang bernama (taats en "dministratie! recht, kemudian pada tahun /01 diadakan pemisahan, dan kedua cabang ilmu tersebut berdiri sendiri. *ubungan antara *TN dengan *"N diantara para sarjana ternyata terdapat perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang menganggap bahwa antara *TN dengan *"N mempunyai perbedaan prinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada perbedaan prinsip. #elompok sarjana yang membedakan secara prinsip diantaranya2 3ppenmeim, 4an 4ollenho5en, ogemen dan 4an Praag. . Menurut 3ppenheim *TN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara dan membagibagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. "rtinya negara dalam keadaan diam. 6. *"N adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat perlengkapan negara mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh *TN. engan demikian *"N merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak. 7. Menurut ogeman *TN adalah mempelajari hubungan kompetensi sedangkan *"N adalah mempelajari hubungan istimewa.
a. *TN mempelajari tentang2 . 8abatan-jabatan yang ada dalam suatu negara. 6. (iapakah yang mengadakan jabatan 7. engan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat. 0. &ungsi jabatan-jabatan, 9. #ekuasaan hukum jabatan-jabatan. 1. *ubungan antar masing-masing jabatan. :. alam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya. 3byek asas *ukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam *ukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut )oedisoesetyo bahwa mempelajari asas *ukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positi!nya yaitu ++ karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. "sas-asas *ukum Tata Negara yaitu2 . "sas Pancasila (etiap negara didirikan atas ;lsa!ah bangsa. &ilsa!ah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. alam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi
peraturan
perundang-undangan
tidak
boleh
bertentangan
dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai "
7. "sas Negara *ukum Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. "sas Negara hukum >rechtsstaat? cirinya yaitu pertama, adanya ++ atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. +nsur-unsur @ ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau %echstaat adalah 2 a. "danya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan. b. "danya peradilan yang bebas dan
tidak
memihak,
tidak
dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. c. "danya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. d. "danya +ndang-+ndang asaer yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 0. "sas emokrasi "dalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. "
tanggung
jawab
tugas-tugas
pemerintahan
pada
dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. "kan tetapi, sistem pemerintahan di 'ndonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya
tugas-tugas
tertentu
yang
diurus
sendiri
sehingga
menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. 1. "sas Pembagian #ekuasaan dan heck )elances
Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai !ungsinya. )eberapa bagian seperti dikemukakan oleh 8ohn ocke yaitu 2 . #ekuasaan egislati! 6. #ekuasaan Eksekuti! 7. #ekuasaan &ederati! Montes=uieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica, yaitu 2 . Eksekuti! 6. egislati! 7. Yudikati! (edangkan *"N merupakan pelajaran tentang hubungan istimewa, yang mempelajari bentuk, si!at, dan akibat hukum yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam melaksanakan tugasnya. #elompok sarjana yang tidak membedakan secara prinsip antara lain2 #ranenburg, Prins, 4igting, dan 4an der Pot.
1. Kranenbur Menurut kranenbur hubungan antara *TN
dengan *"N seperti
hubungan )A >#+* perdata? dengan A5# >*ukum dagang? yakni hubungan umum dan khusus. *TN adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengandung
mengenai
struktur umum,
desentralisasi,
sedangkan
misalnya ++, *"N
++ organik
merupakan
peraturan-
peraturan khusus, ++ kepegawaian, pajak, perburuhan dsb. 6. Van der Pt *ukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan
yang
diperlukan
serta
wewenang
masing-masing,
hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan indi5idu yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan indi5idu-
indi5idu didalam suatu Negara, de;nisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersi!at dinamis.
BAB II Hubungan Huku! Tata Negara Dengan "abang Il!u Pengeta#uan La$nn%a A. Hubungan #uku! tata Negara dengan Il!u Negara dar$ Seg$ S$&at dan Seg$ 'an&aat 1. Seg$ S$&at
#arena
si!atnya
yang
praktis,
orang
langsung
dapat
mempergunakan *ukum Tata Negara dalam penerapannya. (edangkan 'lmu Negara bersi!at teoritis, dipergunakan sebagai ilmu pengantar bagi *ukum Tata Negara, sehingga orang tidak dapat langsung mempergunakannya dalam praktek.
(. Seg$ 'an&aat Menurut
pendapat
%angers
*ora
(iscama
dalam
bukunya
BNaturlijke waarheid en historicheC menggolongkan tugas ahli hukum di satu pihak sebagai penyidik sedang dipihak lain sebagai pelaksana yang akan menggunakan hukum dalam keputusan-keputusannya. Menurutnya, seorang ahli hukum dinamakan penonton >de jurist als toeschouwer?, sebagai penonton ia lebih mengetahui kekurangankekurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dan mencoba sebab musabab dengan mengadakan analisaanalisa tentang peristiwa itu untuk menentukan caranya yang lebih baik dan sempurna, bagaimana melaksanakan hukum itu. alam golongan kedua seorang ahli hukum dianggap sebagai pemain >de jurist als medespeler? yang harus memutuskan. #eputusan dapat berbetuk undang-undang >legislati!?, 5onnis >judikati!? dan beschikking >eksekuti!?. 3leh
karena
itu
keputusan-keputusan
itu
bergantung
pada
pelasanaan. 'lmu Negara tidak mementingkan bagaimana caranya hukum itu seharusnya dijalankan, karena itu ilmu negara mementingkan teoritisnya sedangkan *TN dan *"N lebih mementingkan nilai praktek oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintah menurut masing-masing tugasnya. asril %adjab, menyimpulkan bahwa ilmu negara merupakan ilmu pengatahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendisendi dasar teoritis yang bersi!at umum untuk *TN. #arenanya untuk
mengerti hukum ketatanegaraan >*TN? harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan hal ikhwal secara umum tentang negara >'lmu Negara?. engan demikian 'lmu Negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk *TN positi!, dan *TN merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.
B. Huku! Tata Negara dengan Il!u Pl$t$k *ubungan *ukum Tata Negara dan 'lmu Politik sangat dekat, sehingga dapat dikatakan batas-batas ketentuan yang telah digariskan sering diisi atau memerlukan pengisian dari garis politk. Misalnya2 . Terbentuknya ++ >++ atau ++ organik lainnya? tentu diisi dengan kebijakan-kebijakan politik yang ditarik pada waktu penyusunannya, kita perhatikan Pembukaan suatu ++ disitu jelas akan mengetahui politik suatu negara. )egitu pula dengan amandemen terhadap ++ /09 oleh MP%. 6. Maklumat Aapres No. >D? 1 3ktober /09 yang diikuti maklumat pemerintah 0 nopember /09 yang terjadi di tanah air kita dimana )adan Pekerja #omite Nasional 'ndonesia Pusat menyetujui perubahan pertanggungjawaban kepada )P#N' Pusat kedudukannya setara! MP%P% 5ide aturan Peralihan Pasal '4 ++ /09?. 7. Pembentukan suatu +ndang-undang, rati;kasi yang dilakukan oleh P%, diterima atau ditolak rancangan dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam P% sedangkan wakil rakyat yang duduk dalam P% merupakan wakil dari organik-organik politik.
". Hubungan Huku! Negara
Tata
Negara dengan Huku!
Ad!$n$)tra)$
#edua cabang ilmu tersebut mempunyai katian yang sangat erat, karena staatrecht in engere *TN dalam arti sempit? dan administratiet recht >*"N? adalah bagian dari staatrecht in ruimere *TN? dalam arit luas. Terdapat dua kelompok dalam memandang hubungan ntar *TN dengan *"N2 $olongan yang berpendapat bahwa antara *TN da *"N terdapat perbedaan prinsipil >asasi?, karena kedua ilmu tersebut dapat
dibagi
secara
tajam
baik
seistematika
maupun
*ubungan keduanya nanti akan di jelaskan dalam )") '''
isinya.
BAB III PERBEDAAN DAN PERSA'AAN HAN DAN HTN
E. Pengert$an HAN dan HTN Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi
pilar
pelayanan
public
menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan
hukum
administrasi
negara
menjadi
satu
keharusan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance. Sistem Administrasi Negara Republik ndonesia !SANR" secara luas memiliki arti Sistem #enyelenggaraan Negara ndonesia menurut $$D %&'(, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANR adalah idiil #ancasila, )onstitusional * $$D %&'(, operasional R#+ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem Administrasi Negara Republik ndonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh embaga Negara yang telah ditetapkan dalam $$D %&'( dengan amandemenn ya. Sistem #enyelenggaraan #emerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem #enyelenggaraan negara. /perasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam $$D %&'( merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 0erdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama,hukum administrasi umum !allgemeem deel " , 1akni berkenaan dengan teori teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus !bij2onder deel" , yakni
hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas 3entang Negara Hukum. #emikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. /leh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum4 kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara se5enang5enang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi4 ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan * tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bah5a konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.
an menurut beberapa ahli yang mencoba membirikan pengertian tentang *ukum Tata +saha Negara, diantaranya 2 8*P )ella!roid 3ppenheim ogemann E.+trecht dan Prajudi "tmasudirdjo. 8*P )ella!roid menyatakan bahwa *ukum Tata +saha Negara@*ukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana
alat-alat
perlengkapan
pemerintahan
dan
badan-badan
kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. 3ppenheim mengemukakan bahwa *ukum "dministrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badanbadan
yang
menggunakan
tinggi
maupun
wewenang
yang
rendah
apabila
badan-badan
telah
diberikan
kepadanya
itu oleh
*ukumTata Negara. *ukum "dministrai Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
ogemann
mengetengahkan
*ukum
Pemerintahan@*ukum
"dministrasi Negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat >"lat Tata +saha Negara@ "lat "dministrasi Negara? melakukan tugas mereka yang khusus. *ukum "dministrasi Negara tidak identik@sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk dalam *ukum Tata Negara. e a )ascecour aan menyatakan bahwa *ukum "dministrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara ber!ungsi >bereaksi?. engan demikian peraturanperaturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. *ukum "dministrasi Negara terbagi atas dua bagian, yakni 2 Pertama, *ukum "dministrasi Negara menjadi sebab maka negara ber!ungsi atau bereaksi #edua, *ukum "dministrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. (ir A.'5or 8enning mengemukakan bahwa *ukum "dministrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. *okum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. %. #ranenburg memberikan de;nisi *ukum "dministrasi Negara dengan memperbandingkannya dengan *ukum Tata Negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas. Menurutnya *ukum "dministrasi Negara adalah meliputi hokum yang mengatur susnan dan wewenang
khusus
dari
alat
perlengkapan
badan-badan
seperti
kepegawaian >termasuk mengenai pensiun? peraturan wajib militer, pengaturan
mengenai
pendidikan@pengajaran,
peraturan
mengenai
jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya.
E.+trecht
mengemukakan
bahwa
*ukum
"dministrasi
Negara@*ukum Pemerintahan adalah hokum yang menguji hubungan hokum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Prajudi "tmosudirdjo merumuskan *"N sebagai F *ukum yang mengenai
Pemerintah
beserta
aparatnya
yang
terpenting
yakni
"dministrasi NegaraF selanjutnya dikatakan bahwa Fhukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, !ungsi dan tingkah laku para pejabat "dministrasi NegaraF bertujuan untuk menjamin adanya "dministrasi Negara yang bona;t, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil dan obyekti!, jujur, e;sien dan !air. inyatakan juga bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum
mengenai
"dministrasi dasarnya
"dministrasi
Negara,
dapat
sehingga
dibedakan
Negara
dan
*ukum
"dministrasi
dalam
dua
hokum
klasi;kasi
hasil
ciptaan
Negara yakni
pada *ukum
"dministrasi Negara heteronom dan *ukum "dministrasi negara yang otonom. *ukum "dministrasi Negara heteronom bersumber pada ++, T"P MP% dan ++, hukum ini mengatur seluk beluk organisasi dan !ungsi "dministrasi Negara >alat tata usaha negara? dan tidak boleh dilawan, dilanggar serta tidak boleh diubah oleh "dministrasi Negara. *"N heteronom ini mencakup aturan tentang 2 a. asar-dasar dan prinsip umum administrasi negara b. 3rganisasi administrasi negara, termasuk juga dekonsentrasi dan desentralisasi c. )erbagai akti5itas dari administrasi negara d. (eluruh sarana administrasi negara serta e. )adan peradilan administrasi an menurut kesimpulan saya adalah 2 . *ukum "dministrasi Negara >*"N?
pengertian
"dalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara.
6. *ukum Tata Negara >*TN? "dalah hukum yang mengatur organisasi negara,hubungan alat perlengkapan negara,susunan dan wewenangnya serta hak dan kewajiban warga negara.
&. BERBAGAI
ISTILAH
DAN
PENGERTIAN
HUKU'
AD'INISTRASI
NEGARA "da berbagai istilah di dalam penyebutan *ukum "dministrasi Negara yang merupakan terjemahan dari "dministratie!recht yang dikenal
di
Negara
)elanda,
4erwaltungsrecht
di
8erman,
roit
"dministrati! di Perancis, "dministrati! aw di negara 'nggris dan "merika. (ebagaimana kita ketahui bahwa 'ndonesia dahulumerupakan bekas jajahan )elanda, sehingga *ukum "dministrasi Negara 'ndonesia merupakan terjemahan dari "dministratie!recht. +ntuk menerjemahkan "dministratie!recht dari *ukum )elanda ini para ahli hukum di 'ndonesia belum ada kata sepakat. )aru setelah dikeluarkannya ++ No.9 tahun /G1 tentang Peradilan Tata +saha Negara yang dikeluarkan oleh para ahli. E.+trecht dalam bukunya FPengantar *ukum "dministrasiF, mula-mula memakai istilah *ukum "dministrasi Negara 'ndonesia.
A& Prins dalam bukunya F'nleiding in het administratie!rechtF memakai
istilah
*ukum
Tata
+saha
Negara
'ndonesia.
Airjono
Prodjodikoro memakai istilah *ukum Tata +saha Pemerintah. Prajudi "tmasudirdjo memakai istilah *ukum "dministrasi Negara. alam (# Mendikbud
tanggal
7H
esember
/:6
No.H/G@+@/:6
tentang
#urikulum Minimal menggunakan istilah *ukum Tata Pemerintahan. %apat sta! dosen &akultas-!akultas *ukum Negri seluruh 'ndonesia yang diadakan pada bulan Maret /:7 di ibulan memakai istilah *ukum "dministrasi Negara dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan istilah lain. (# #urikulum yang terakhir menggunakan istilah *ukum Tata +saha Negara. G. KEDUDUKAN HA' dan HTN DALA' LAPANGAN HUKU'
*ukum "dministrasi Negara merupakan salah satu cabang@bagian dari ilmu hukum yang khusus. *"N merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. i dalam ilmu hukum publik, mula-mula *"N merupakan bagian dari *TN, kuliah- kuliah *"N ditempelkan dalam *TN, akan tetapi karena timbulnya Ael!are (tate, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat pada akhir abad / dan permulaan abad6H >antara tahun >/01-/0G? diadakan pemisahan antara *"N dengan *TN. *"N berkembang dengan pesat, kemudian *"N diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagian ada pada hukum pri5at. Philipus M. *adjon dkk mengemukakan bahwa hukum administrasi materiil terletak diantara hukum pri5at dan hukum pidana >publik?. *ukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting >esensial? bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa.
*ukum pri5at berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikelir. iantara bidang hukum itu terletak hukum administrasi. 3leh karenanya *"N dapat dikatakan sebagai Fhukum antaraF.
H. Hubungan antara HAN dan HTN "da dua golongan pendapat mengenai hubungan antara *"N dengan *TN. $olongan pertama, menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipiil antara *"N dengan *TN. $olongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil antara *"N dengan *TN. Para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipiil antara *"N dan *TN adalah 3ppenheim, 4an 4ollenho5en dan ogeman. (edangkan pendapat kedua yang menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil antara *"N dan *TN diikuti oleh #ranenburg, Prins, dan Prajudi "tmosudirdjo. 3ppenheim, menyatakan bahwa yang dipersoalkan *TN adalah negara dalam keadaan berhenti sedangkan *"N adalah peraturanperaturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. *TN merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang membentuk alatalat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara bebeeapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. (edangkan *"N adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan@ditetapkan dalam *TN. 4an 4ollenho5en menyatakan bahwa yang termasuk di dalam *"N, adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurang *TN materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil. *ubungan antara
*TN dengan *"N, yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari *TN dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan *"N. ogeman mengemukakan bahwa *TN merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan *"N@*TP merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Menurutnya *TN mempelajari 2 a. b. c. d. e. !. g.
8abatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara (iapa yang mengadakan jabatan tersebut engan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat &ungsi@lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu #ekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu *ubungan antara masing-masing jabatan alam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. (edangkan yang dipelajari dalam *"N@*TP yaitu si!at, bentuk dan
akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya. #ranenburg, Prins dan Prajudi "tmosudirdjo menyatakan bahwa antara
*"N
dengan
*TN
tidak
ada
perbedaan
yuridis
prinsipiil,
perbedaan yang ada hanya pada titik berat@!okus pembahasan. *TN !okusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedangkan *"N !okusnya merupakan bagian khusus dari *TN. #ranenburg menyatakan bahwa kalau di dalam praktek ada perbedaan, penyelidikan.
hanya
karena
Menurutnya
peraturan-peraturan
yang
untuk yang
mencapai
digolongkan
mengatur
struktur
keman!aatan
dalam
dalam
adalah
umum
*TN dari
suatu
pemerintahan negara, misalnya ++ dan ++ organic >++ yang mengatur
daerah-daerah otonom?, *"N berisi ++ dan peraturan- peraturan khusus misalnya 2 hukum kepegawaian. Prins
mengemukakan
bahwa
*TN
mempelajari
hal-hal
yang
!undamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara, sedangkan *"N menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja, yang hanya penting bagi para spesialis. isendirikannya *"N dari *TN tidak karena adanya perbedaan tugas antara
*TN
dan
*"N,
akan
tetapi
karena
sudah
sedemikian
berkembangnya *"N, sehingga memerlukan perhatian tersendiri bukan sebagai tambahan@sampiran *TN saja. Prajudi "tmosudirdjo menyatakan bahwa perbedaan *TN dan *"N hanya
terletak
pada
titik
berat
dalam
pembahasan.
i
dalam
mempelajari *TN !okus perhatian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan, sedangkan di dalam *"N !okus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada administrasi negara. *ubungan antara *"N dengan *TN mirip dengan hubungan antara *ukum agang dengan *ukum Perdata, di mana *ukum agang merupakan spesialisasi dari *ukum Perikatan di dalam *ukum Perdata. *"N merupakan spesialisasi belaka pada salah satu bagian dari *TN, sehingga asas-asas dan kaidahkaidah dari *TN yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula bagi *"N. *ukum "dministrasi Negara merupakan aanhangsel >embel-embel atau tambahan? dari *ukum Tata Negara. )adan-badan kenegaraan tanpa *ukum Tata Negara adalah lumpuh karena mereka tidak diberi kekuasaan atau kekuasaannya itu tidak menentu dan badan kenegaraan tanpa *ukum "dministrasi Negara adalah bebas karena mereka dapat menggunakan kekuasaannya itu sekehendak hatinya saja. 8adi, badanbadan kenegaraan itu memperoleh wewenangnya dari *ukum Tata Negara dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya
itu harus berdasarkan atau sesuai dengan *ukum "dministrasi Negara >a
a. Per)a!aan antara HAN dan HTN •
"ntara *"N dan *TN sama-sama tidak memiliki perbedaan yuridis prinsipiil
•
#edua hukum tersebut sama-sama mempunyai makna sebagai pedoman maupun pandangan yang mengatur bagaimana suatu negara mencapai tujuannya
•
(ama-sama mengatur dan memberikan pengarahan sehingga negara mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik
•
(ama-sama merupakan hukum negara
•
"
•
Memuat aturan-aturan yang menguasai jalannya lingkaran politik dan
pemerintahan,
pemerintah,
jadi
mengenai
aturan-aturan alat-alatnya,
mengenai
pengendalian,
organisasi tentang
dipengaruhinya pihak penguasa oleh masyarakat umum dan tentang perlindungan oleh hakim •
)erperan dalam hubungannya dengan badan-badan kenegaraan
•
Merupakan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri >termasuk ke dalam hukum publik?
b. Perbedaan antara HAN dan HTN +ntuk meilhat perbedaan anara *"N dan *TN dapat penulis uraikan dengan tabel dibawah ini 2
HUKU' TATA NEGARA
HUKU' AD'INISTRASI NEGARA
*HTN+
*HAN+
Menggambarkan negara dalam
Menggambarkan negara dalam
keadaan tidak bergerak, mengatur
keadaan bergerak yakni aturan yang
tentang2
harus diperhatikan oleh kelengkapan negara dan pemerintahan dalam
I)erdirinya negara
menjalankan kekuasaan
I&ungsi lembaga negara I*ubungan antar lembaga negara
&okus terhadap konstitusi daripada
Menitikberatkan perhatian secara
negara sebagai keseluruhan
khas kepada administrasi saja daripada negara
)anyak berkaitan dengan proses
ebih banyak berurusan dalam
politik dalam suatu masyarakat
pelaksanaan pembentukan aspirasi
hukum tertentu dan organisasinya
politik itu, jadi relati! lebih banyak
dengan proses pemerintahan dan organisasinya
#umpulan peraturan-peraturan
sekumpulan peraturan-peraturan
hukum yang membentuk alat-alat
hukum yang mengikat alat-alat
perlengkapan negara dan
perlengkapan yang tinggi maupun
memberikan kepadanya wewenang
yang rendah dalam menggunakan
yang membagi-bagikan tugas
wewenangnya yang telah diberikan
pekerjaan dari pemerintah modern
atau ditetapkan dalam *TN
antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah
(uatu pelajaran tentang kompetensi (uatu pelajaran tentang perhubungan- perhubungan hukum istimewa
*ukum mengenai organisasi jabatan- *ukum mengenai hubungan jabatan negara di dalam rangka
hubungan jabatan-jabatan tersebut
pandangan mereka terhadap Bnegara satu dengan lainnya serta hubungan sebagai organisasiC
hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan para warga masyarakat
*TN mempelajari 2 . 8abatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara
*"N mempelajari 2 si!at, bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para
6. (iapa yang mengadakan jabatan tersebut
pejabat dalam menjalankan tugasnya
7. engan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat 0. &ungsi@lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu 9. #ekuasaan hukum dari jabatan jabatan itu 1. *ubungan antara masingmasing jabatan :. alam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.
!okusnya adalah hukum rangka dasar &okusnya merupakan bagian khusus dari negara sebagai keseluruhan
dari *TN
Menetapkan tugas yakni memberikan Melaksanakan tugas yang telah wewenang kepada badan kenegaraan ditentukan
Menyinggung dasar-dasar daripada
Mengenai pelaksanaan tekniknya
negara
Peraturan-peraturan yang mengatur
)erisi ++ dan peraturan-peraturan
struktur umum dari suatu
khusus misalnya 2 hukum
pemerintahan negara, misalnya ++ kepegawaian dan ++ organic >++ yang mengatur daerah-daerah otonom?
Mengenai hal-hal yang a
Peraturan-peraturan teknis yang
>!undamental? yang merupakan
mana kita tidak langsung
dasar-dasar dari sistem pemerintahan menyangkut didalamnya, yang hanya dan langsung menyangkut tiap-tiap
menyangkut ialah para ahli saja
warga negara
>pejabat adminitrasi negara?
Pertanyaan yang berhubungan
*anya mengenai pertanyaan teknis
dengan susunan dan kekuasaan
saja
parlemen atau yang bertalian dengan jaminan-jaminan hak-hak asasi
#etentuan dalam *TN menyangkut tentang kompetensi dan tujuan
#etentuan dalam *"N menyangkut procedure dalam pembuatan keputusan
Mengatur negara dalam keadaan
Mengatur negara dalam keadaan
pasi!
akti!
Mengadakan alat perlengkapan
*arus diperhatikan oleh alat
negara dan mengatur kekuasaan
perlengkapan negara atau
negara
pemerintah dalam menjalankan kekuasaan
Mencakup *TN materiil, hukum
#eseluruhan aturan yang secara
perdata materiil dan hukum pidana materiil
berabad-abad tidak termasuk *TN materiil, Perdata materiil, dan Pidana Materiil, yang terbagi dalam2 .)estuurs %echt >hukum yang mengatur pemerintahan? 6.8ustitie %echt >hukum peradilan? 7.Politie %echt >hukum kepolisian? 0.%agelaars %echt >mengatur peraturan perundang-undangan
"jaran tentang wewenang
"jaran tentang hubungan hukum khusus
,. PERBANDINGAN HUKU' TATA NEGARA DAN HAN Perbandingan hukum adalah lmu pengetahuan yang usianya masih relati! muda di 'ndonesia. ari sejarah diketahui bahwa perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang tetapi baru secarainsidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-/ atau permulaanabad ke-6H. lebih-lebih pada
saat
sekarang
di
mana
negara-negara
berinteraksidenganNegara
yang
lain
dan
di
saling
dunia
saling
membutuhkan
hubungan yang erat. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui jiwa serta pandangan hidup
bangsa
lain
termasuk
hukumnya.
an
dengan
saling
mengetahui hukum suatu negara, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari sehingga tercapailah perdamaian dunia.Perbandingan
hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupuninternasional. 3leh karena itu semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai man!aat antara lain, dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional disamping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa dan
sebagainya.
Pendeknyaperbandingan
hukum
mempunyai
peranan penting di segala bidang kajian hukum. Pernyataan diataslah yang melatar belakangi pentingnya perbandingan hukum dalam tatanan hukum di 'ndonesia
Huku! Tata Negara Pada saat ini, tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri. "pabiladalam bahasa "rab dikenal hukum tata bahasa "rab, demikian juga dalam hukum Negara dikenal *ukumTata Negara. "da beberapa pengertian *ukum Tata *ukum Negara menurut para ahli hukum diantaranya, 4an erPot seorang "hli hukum berkebangsaan )elanda, menurut beliau *ukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan antara satu dengan yang
lain
dan
hubungannya
dengan
indi5idu-indi5idu
>dalam
kegiatannya?. (edangkan menurut M. #usnardi dan *armaily 'brahim, *ukum Tata Negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada Negara, hubungan antar alat perlengkapan Negara dalam garis 5ertikal dan hori
ari beberapa pendapat ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ukum Tata Negara pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan Negara, hubungan antar perlengkapan baik secara hierarki maupun hori++? /09, #etetapan MP%, +ndang-+ndang >++?, PeraturanPemerintah >PP? dan ain-lain.
Huku! Ad!$n$)tra)$ Negara atau Huku! Tata U)a#a Negara 'stilah *ukum "dministrasi Negara sering juga disebut dengan *ukum Tata +saha Negara, *ukum Tata +saha Pemerintah, *ukum Tata +saha Tantra >pemerintah?, *ukum "dministrasi Pemerintah dan *ukum "dministrasi Tantra. Namun belum ada kesepakatan dalam mempergunakan istilah ini. Menurut "bdul jamali, *ukum "dministrasi Negara adalah peraturan - peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintah yang menjadi sebab sampai Negara itu ber!ungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintahan yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari perkerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga-egislati!, Yudikati! dan lembaga pemerintahan daerah otonomi >yang mengurus daerahnya sendiri?.
Perband$ngan
Huku!
Tata
Negara
dengan
Huku!
Ad!$n$)tra)$ Negara A$ 4egting mengatakan bahwa *ukum Tata Negara dan *ukum "dminstrasi Negara mempelajari suatu bidang peraturan yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda. A$ 4egting juga menyatakan bahwa tujuan *ukum Tata Negara adalah mengetahui organisasi Negara dan pengorganisasian alat - alat perlengkapan Negara. (ementara itu, hukum administrasi Negara
bertujuan
mengetahui cara tingkah laku Negara dan alat-alat perlengkapan Negara.
DAFTAR PUSTAKA )logspot.com, http2@@iusyusephukum.blogspot.com
Muchsan, (*, /G6, Pengantar Hukum Administrasi Negara, iberty, Yogyakarta Muchsan, (*, /G, Peradilan Administrasi Negara, iberty, Yogyakarta Muchsan, (*, //H, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, )andung Phillipus M. *adjon dkk, //7, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, $adjah Mada +ni5ersity Press, Yogyakarta Prajudi "tmosudirdjo, Pro!. r. Mr., /G7, Hukum Administrasi Negara, $halia 'ndonesia, 8akarta +trecht, E, /G1, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pustaka Tinta Mas, (urabaya http2@@kemilaupasirputih.blogspot.com@6H6@H:@perbandingan-hukumtata-negara-dan-tata.html
