Makalah Hukum Lingkungan Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGANTAR



SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN Hukum Lingkungan adalah merupakan satu bidang ilmu yang relatif baru

berkembang,di Universitas Narotama Mata Kuliah Hukum Lingkungan ini baru diberikan pada Tahun l995 / l996. Hukum Lingkungan merupakan bidang Study yang terus berkembang,yang mengkuti perkembangan perkembangan masyarakat dan obyek ob yek yang dipelajaripun mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam scope Nasional,Regional maupun Global, dan semua itu menuntut pembaharuan di dalam berbagai peraturannya yang tentunya semakin rumit. Disamping itu materi Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik,meskipun menarik,meskipun baru, dan sangat penting sekali, mengingat perananya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Hukum Lingkungan adalah merupakan disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek,artinya pengkajian hukum Lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja,melainkan dengan multi diplinner.Hukum Lingkungan dapat dimasukkan kedalam berbagai aspek hukum yang ada,sehingga Hukum Lingkungan tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu bidang hukum berdasarkan pada pembagian hukum klasik yang ada. Sebagai Hukum yang multidisipliner, maka ada 3 aspek di dalam Hukum Lingkungan, Lingkungan, yaitu : Aspek Perdata, Aspek Pidana dan aspek Administrasi. Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan sejarah perkembangannya yang dimulai dari Revolusi Industri 1899 dengan berbagai peraturan yang ada setelah lahirnya revolusi tersebut,yang dalam sejarahnya mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan Hukum Lingkungan itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan Hukum Lingkungan Regional yang berkembang cukup berarti, kemudian dilanjutkan dengan tonggak yang bersejarah di abad XX,yaitu dengan tercetusnya gagasan cemerlang dari masyarakat Internasional yang diprakasai oleh United Nations atas usul dari Page | 1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









wakil swedia,yang duduk di dewan ECOSOC,yang kemudian diselenggarakan conferensi tentang Lingkungan Hidup yang kemudian dikenal dengan United nations Conference on The Human Environment Environment 1972,yang kemudian kemudian dikenal DEKLARASI STOCKHOLM STOCKHOLM 1972. Dalam hubungaannya dengan sejarah perkembangan hukum lingkungan maka secara khusus juga dibahas mengenai sejarah perkembangan Hukum Lingkungan Nasional yang dimulai dari ikut sertanya Indonsia di dalam Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB,kemudian meraitifikasikannya kedalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara tercinta,selain itu kita juga melihat peraturan yang ada sebelumnya, yaitu peraturan yang ada pada Zaman Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ada pada masa pendudukan Jepang. Hukum

Lingkungan

merupakan

bidang

ilmu

yang

masih

muda,

yang

perkembangannya perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsaa akhir-akhir ini.Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan,maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai environmental concern. Didalamnya juga akan dibhas juga adanya kaitan erat atau adanya hubungan yang erat antara Hukum Lingkungan Lingkungan dengan Hukum Hukum Adminsitrasi Negara, terutama di dalam masalah masalah Perizinan .Perizinan ini adalah adalah merupakan bagian bagian yang sangat sangat penting. 

HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ada 2 pendapat yang menyatakan , bahwa :

1. Hukum Lingkungan adalah Hukum yang berhubungan dengan Lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Ruang Lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh Ruang li ngkup pengelolaannya pengelolaannya .

B .LINGKUNGAN HIDUP Ada 2 macam Lingkungan Hidup, yaitu Lingkungan Hidup Biosfer dan Lingkungan Hidup Buatan.Lingkungan Biosfer adalah Lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang









Sosial.Sedangkan Sosial.Sedangkan Lingkungan Hidup Buatan adalah Suatu keadaan / Lingkungan Lingkungan yang dibuat berdasarkan hobby atau kesenangan atau profesi . Adapun yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Fisik adalah Segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk berbentuk benda mati., sedangkan sedangkan Lingkungan Hidup Biologis Biologis adalah segala Sesuatu yang berada disekitar manusia, yang berupa organisme hidup lainnya,selain dari manusia itu sendiri, sedang yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Sosial adalah manusia – manusia – manusia manusia lain yang berada disekitar kita . 30122008 – 30122008 – pjws pjws 



PENYEBAB LINGKUNGAN HIDUP 1..Population

- Kependudukan Kependudukan

2. Poverty

- Kemiskinan

3. Pollotion

- Kerusakan

4. Policy / Politic

- Kebijakan

DEFINISI LINGKUNGAN HIDUP Prof.Emil Salim : Sebagai suatu benda,kondisi,keadaan benda,kondisi,keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang

kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia . Prof.Munajat Danusaputro,SH Danusaputro ,SH : Segala benda dan daya serta kondisi,termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya,yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan kelangsungan hidup serta kesejahteraan kesejahteraan manusia dan Jasad-jasad hidup lainnya . Prof.Otto Soemarwoto Jumlah semua benda,kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita .









Rumusan UU No.4 Tahun l982 { Pasal 1( 1 ) Kesatuan dengan Semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungaan peri kehidupan dan kesejahteraan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya l ainnya . Rumusan UU No.23 Tahun l997 { Pasal l ( l ) Kesatuan ruang dengan semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup ,termasuk di dalamnya manusia

dan

perilakunya

yang

mempengaruh

kelangsungaan

perikehidupaan

dan

kesejahteraan kesejahteraan manusia serta Mahluk hidup lainnya . LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Menurut UU No.4 Tahun l982, didalam Pasal 2 dinyataka n bahwa :”Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai mempunyai Ruang,tempat Ruang,tempat negara Republik Indonesia,

Ruang lingkup yang meliputi :

melaksanakan melaksanakan kedaulatan,hak kedaulatan,hak berdaulaat serta

Yuridiksinya “ Sedangkan menurut UU No.23 Tahun l997, dinyata kan di dalam Pasal 2 nya,yaitu :”Ruang Lingkup Indonesia meliputi Ruang,tempat Ruang,tempat negara kesatuan

Republik Indonesia Indonesia yang

berwawasan Niusantara dalam melaksanakan Kedaulatan,hak berdaulat dan Yuridiksinya “ 

HUBUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

-

Merupakan satu hal yang kontroversiil .Mengapa?, Banyak permasalahan yang ditimbulkan

dari

adanya

hubungaan

antara

lingkungan

hidup

dengan

pembangunan.

-

Policy Pemerintah Pemerintah untuk menjaga menjaga agar adanya adanya kesinambungan kesinambungan dan dan Keserasian serta keseimbangan antara Pembangunan dengan

Lingkungan hidup, maka

Pemerintah mencanangkan suatu Policy yaitu : “ Pembangunan yang berwawasan Lingkungan “









BAB II PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN LINGKUNGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MANUSIA DAN PERAN SERTA SERTA MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN.

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnyamanusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law. Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber sumber-sumber daya lingkungan li ngkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum lingkungan di









lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht). Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

II. SEJARAH PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA.

Peraturan-peraturan yang orientasinya menyangkut lingkungan, baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa abad sebelum Masehi, misalnya di dalam Code of Hammurabi yang ada di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa “sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan m enyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke 1 pada masa kejayaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan. l ingkungan. Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Juruna tahun 876 Masehi diketahui ada jabatan ”Tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira kira-kira -kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian prasasti Haliwangbang pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan ”Tuhaburu” yakni











logam, yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak oleh petugas yang disebut ”Tuhagusali”. Pertumbuhan kesadaran hukum lingkungan klasik menghebat, bermula pada abad ke18 di Inggris dengan kemunculan kerajaan mesin, dimana pekerjaan tangan dicaplok oleh mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Dengan demikian terbukalah jaman tersebarnya perusahaan-perusahaan besar dan meluapnya industrialisasi yang dinamakan dinamakan ”revolusi industri”. Dengan kepentingan untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama atau negara-negara yang telah maju indstrinya, sementara persediaan sumber daya alam di negara-negara dunia pertama semakin terbatas maka diadakanlah penaklukan danpengerukan sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga (Asia-Afrika). Pada masa itu negara-negara n egara-negara yang telah mengalami proses industrialisasi telah banyak diadakan peraturan yang ditujukan kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Selain itu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat pengawasan terhadap epidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum lingkungan klasik, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang sempit.

1. Zaman Hindia Belanda. Dalam sejarah peraturan perundang-undangan lingkungan terdapat peraturan-









tersebut memuat peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia). Yang dimaksud dengan melakukan perikanan terhadap hasil laut ialah tiap usaha dengan

alat

apapun

juga

untuk

mengambil

hasil

laut

dari

laut

tersebut

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Hinder-ordonnantie (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu Ordonansi Gangguan. Dalam hubungan dengan terjemahan Hinder Ordonantie menjadi undang-undang Gangguan yang sering terdapat dalam berbagai dokumen dan peraturan perlu dikemukakan bahwa ordonantie tidak dapat diterjemahkan menjadi Undangundang, karena ordonantie merupakan produk perundang-undangan zaman penjajahan Hindia Belanda, sedangkan Undang-undang merupakan produk negara yang merdeka. Meskipun sebuah ordonantie hanya dapat dicabut dengan sebuah undang-undang, ini tidaklah berarti ordonantie dapat diterjemahkan dengan undang-undang. Istilah yang tepat adalah mentransformasikan ordonantie ordonantie ke dalam bahasa Indonesia menjadi ordonansi. Di dalam Pasal 1 Ordonansi Gangguan ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha yang perincian jenisnya dicantumkan dalam ayat (1) pasal tersebut, meliputi 20 jenis perusahaan. Di dalam ordonansi ini ditetapkan pula berbagai pengecualian pengecualian atas larangan ini.

Di

bidang

perusahaan

telah

dikeluarkan

Bedrijfsreglemenigsordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224). Ordonansi

yang

penting

di

bidang

perlindungan

satwa

adalah

Dierenbeschermingsordonnan Dierenbeschermingsordonnantie tie (Stbl. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Berdekatan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang uruan, yaitu Jachtordonnantie 1931 (Stb1.1931 No.133) dan Jachtordonnantie Java en Madoera 1940









satwa tersebut di atas telah dicabut berlakunya dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990. Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan Stads Vormings Ordonnantie (Stbl. 1948 No. 168), disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948. Yang menarik di sini adalah bahwa Stadsvormings Ordonnantie diterbitkan pada tahun 1948, padahal Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Penjelasannya adalah bahwa SVO tersebut ditetapkan di wilayah yang secara de facto diduduki Belanda. Berbagai ordonansi tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam verordeningen, seperti misalnya: Dierenbeschermingsverordening (Stbl. 1931 No. 266); berbagai Bedrijfsreglementeringsverordeningen yang meliputi bidang-bidang tertentu seperti pabrik sigaret, pengecoran logam, pabrik es, pengolahan kembali karet, pengasapan karet, perusahaan tekstil; Jachtveiordening Java en Madura 1940 (Stbl. 1940 No. 247 jo. Stbl. 1941 No. 51); dan Stadsvormingsverordening, disingkat SW (Stbl. 1949 No. 40). Begitu pula terdapat peraturan tentang air, yaitu Algemeen Waterreglement (Stbl. 1936 No. 489 jo. Stbl. 1949 No. 98).

2. Zaman Jepang. Pada waktu zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan. Peraturan perundang-undangan di waktu itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan kedudukan penguasa Jepang di Hindia Belanda, dimana larangan diadakan di adakan untuk menjaga bahan pokok untuk membuat pesawat peluncur (gliders) yang berbahan pokok kayu









Lingkungan Hidup; g) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia; h) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; i) UU No. 17 Tahun 1985 tentang I Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982; j) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya; k) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; l) PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (LN No. 20 Tahun 1974 TLN No. 3031); m) PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia; n) PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah; o) Keputusn menteri pertanian No. 67 tahun 1976 tentang Empat Daerah Operasi Bagi Kapal-kapal Perikanan; p) Keputusan presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; setelah dilakukan penggantian terhadap UU No. 4 Tahun 1982 dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup, juga mulai memperhatikan bagaimana untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar, yaitu mengeluarkan Undang-Undang yang menjaga agar bagaimana lingkungan secara dini akan terjaga dari pencemaran atas adanya proses pembangunan yaitu AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. q) Keputusan presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup, maka berdasarkan Keppres No 28 Tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No 35 Tahun 1978, terbentuklah Kementrian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dan sebagai Mentri Negara PPLH telah diangkat Emil Salim.









keanggotaan dan tata kerja komisi amdal, Keputusan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia Nomor : KEP 14/MENLH/3/1994 tanggal 19 Maret 1994 tentang pedoman umum penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, Keputusan kepala badan pengendalian pengendalian dampak lingkungan li ngkungan republik indonesia nomor : Kep-056 Tahun 1994 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting, Keputusan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor : KEP-15/MENLH/3/1994 tanggal 19 Maret 1994 tentang pembentukan komisi analisis mengenai dampak lingkungan terpadu, Keputusan presiden republik indonesia nomor : 77 tahun 1994 tentang badan pengendalian dampak lingkungan, Surat keputusan menteri perindustrian nomor : 250/M/SK/10/1994 tentang pedoman teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri., Keputusan bersama menteri kesehatan republik indonesia

dan

indonesia/kepala

menteri badan

negara

kependudukan

pengendalian

dan

dampak

lingkungan lingkunga

hidup

republik

nomor

:

181/MENKES/SKB.II/1993, KEP.09/BAPEDAL/02/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan, Keputusan menteri dalam negeri nomor : 29 tahun 1992 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan bagi proyek-proyek PMA dan PMDN di Daerah., Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup republik indonesia nomor : Kep11/MENLH/3/1994 tanggal 19 Maret 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor : 12 tahun 1995 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1994 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, Peraturan











tahun 1992 tentang benda cagar budaya, Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan pemerintah No. 20 tahun 19990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1993 tanggal 19 pebruari 1993 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, Keputusan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor: Kep-42/MENLH/11/1994 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan, Keputusan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor : Kep10/MENLH/3/1994 tentang pencabutan keputusan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup nomor : a. KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman penentuan dampak penting dan lampirannya; b. KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang pedoman umum penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan lampirannya; c. Kep-51/ MENKLH/6/1987 tentang pedoman umum penyusunan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan dan lampirannya; d. Kep-52/MENKLH/6/1987 tentang batas waktu penyusunan studi evaluasi mengenai dampak lingkugnan; e. Kep-53/MENKLH/6/1987 tentang pedoman susunan keanggotaan keanggotaan dan tata t ata kerja komisi.

4. Konferensi Internasional Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Hidup. Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia









Di kalangan PBB perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial atau lebih dikenal dengan nama ECOSOC PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembanguna dunia ke-1 tahun 1960-1970. pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajakinya dij ajakinya kemungkinan penyelenggaraan penyelenggaraan suatu konferensi international. Kemudian pada garakan konferensi PBB tentang ”Lingkungan ”Lingkungan Hidup Manusia” di Stockholm. Dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi Lingkungan Hidup PBB tersebut, Indonesia harus menyiapkan laporan nasional sebagai langkah awal. Untuk itu diadakan seminar lingkungan pertama yang bertema ”Pengelolaan Lingkungan Hi Hidup dup Manusia dan Pembanguna Nasional” di Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam seminar tersebut disampaikan makalah tentang ”Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Moctar Kusumaatmadja, makalah tersebut merupakan pengarahan pengarahan pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Mengutip pernyataan Moenadjat, tidak berlebihan apabila mengatakan bahwa Moctar Kusumaatmadja sebagai peletak batu pertama Hukum Lingkungan Indonesia. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia akhirnya diadakan di Stockholm tanggal 5-16 juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai









Indonesia serta makluk hidup lainnya. Dasar justifikasi argumen hak asasi manusia atas lingkungan diantaranya tercantum dalam:

A. Hukum Internasional. Hak atas lingkungan tidak diatur secara ekplisit dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusaia (DUHAM). Namun, pasal 28 DUHAM dapat dijadikan dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia, begitu juga dalam Kovenan Hak Eksob, pasal 1 (2) dijadikan dasar justifikasi hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Hak atas lingkungan sebagai HAM baru mendapatkan pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh Sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001: “bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan bahan-bahan -bahan beracun dan degradasi lingkungan hi dup”.

B. Hukum di Indonesia. Secara konstitusional, hak atas lingkungan dalam hukum nasional Indonesia diantaranya tercantum dalam: 1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk









5. UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 3, menyatakan: “masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. sehat”. 6. UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 (1) “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

IV. DASAR HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA.

1. UUD 1945 Pasal 1(2), wujud kekuatan peran serta masyarakat berupa kedaulatan rakyat diakui secara penuh dan dilaksanakan dilaksanakan menurut UUD. 2. Konteks hukum lingkungan diantaranya dinyatakan din yatakan pada: a. UU No. 23/1997 Pasal 5(3) dan Pasal 34 PP No. 27/1999 tentang AMDAL. b. UU No.5/1990 Pasal tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. c. UU No. 4/1992 Pasal 29 tentang Perumahan dan Pemukiman. d. UU No.10/1992 Pasal 24 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. e. UU No. 12/1992 Pasal 52 tentang t entang Sistem Budidaya Tanaman.









V. PENYELESAIAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN DI INDONESIA.

A. Prosedur

Hukum

Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan.

Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan yang dimungkinkan oleh perangkat hukum, yaitu: 1. Preventif , yang dilakukan sebelum pencemaran terjadi (PP No. 27/1999 Tentang Amdal). 2. Represif , yang baru dilakukan setelah pencemaran atau perusakan terjadi (Pasal 30 (1) UU No.23/1997). Penyelesaian sengketa lingkungan masih tunduk pada 2 jenis dasar hukum, yaitu berperkara di pengadilan (Pasal 20(1), Pasal 34-39 UU No. 23/1997 jo. Pasal 1365 BW) dan musyawarah di luar pengadilan pengadilan (Pasal 20(2), Pasal 31-33 UU No. 23/1997), yaitu penyelesaian pen yelesaian sengketa sengketa lingkungan alternatif.

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup melalui pengadilan adalah dimana salah satu pihak yang sedang bersengketa mengajukan gugatan melalui pengadilan, dan meminta hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan tentang siapa yang











hidup; b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3), dan/atau c. Menghasilkan B-3.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Sesuai pasal 30-33 UU PLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di luar pengadilan dengan mediasi menggunakan jasa pihak ketiga, dan outputnya adalah ganti rugi ataupun tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, baru dapat melakukan gugatan melalui pengadilan.

4. Prosedural

Gugatan

Lingkungan

Hidup

Masyarakat/Class Action, Citizen Law Suit).

(Legal

standing,

Kelompok









penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.









BAB III KESIMPULAN

1. Hukum Lingkungan di Indonesia merupakan Hukum Lingkungan Modern yang memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, memperhatikan hak asasi manusia dan peran serta mayarakat termasuk lingkungan hidup itu sendiri, yang seiring dengan perkembangan perkembangan hukum lingkungan hidup Internasional. 2. Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata, yang sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).









DAFTAR PUSTAKA



J.B. Daliyo, S.H, Pengantar Hukum Indonesia – Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, Tahun 2001.



Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Citra Umbara – Bandung, Cetakan: Nopember 2009,



http://blognyayuwwdi.blogspot.co http://blognyayuwwdi.blogspot.com/2011/12/perkemba m/2011/12/perkembangan-hukum-lingkung ngan-hukum-lingkungan-di.html an-di.html



http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Lingkung http://id.wikipedia.org/wiki/Huk um_Lingkunganhttp://www.bplhdjabar.g anhttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/b o.id/index.php/b idang-hukum-kemitraan/subid-penata idang-hukum-kemitraan/subid-penataan-hukum-lingkung an-hukum-lingkungan/125-hukum an/125-hukum

Makalah Hukum Lingkungan Di Indonesia

Recommend Documents