MAKALAH Gender Dalam Hukum Jo

MAKALAH GENDER DALAM HUKUM

NAMA: Putu Ananda Deka Aprilresa NIM: 1804551407

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2019

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………………………………… Belakang……………………………………………………………… …………………………….. .. 1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………. 1.3 Tujuan…………………………… Tujuan………………………………………………………… …………………………………………… ………………

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Gender dalam Hukum……………………………………………….. Hukum ……………………………………………….. 2.2 Responsif gender dan beserta pasal- pasal pasal yang mencakup…………………………….. 2.3 Diskriminasi Diskriminasi gender dan pasal-pasal yang mencakup………………………………… mencakup………………………………….. .. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan…………………… Kesimpulan………………………………………………… ……………………………………………….. ………………….. 3.2 Saran………………………… Saran……………………………………………………… ……………………………………………….. ………………….. DAFTAR PUSTAKA







BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalu proses sosial dan kultural. Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Istilah gender telah menjadi isu penting dan sering diperbincan gkan akhir-akhir ini. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki. Perempuan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup besar, bahkan di seluruh dunia melebihi jumlah laki-laki. Namun perempuan yang yang berpartisipasi di sektor publik berada jauh di bawah laki-laki, terutama di bidang politik. Rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk juga di negara negara maju. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan perempua n tersebut tercermin dalam presentase perempuan buta huruf (14,47% tahun 2001) yang lebih besar dibandingkan leki-laki (6,87%). Data tersebut menegaskan bahwa partisipasi perempuan di sektor publik dalam bidang pendidikan masih rendah (Wirutomo, 2012:188-189). Contoh selanjutnya di India, di negara ini wanita dibagi menjadi tiga kelompok atau kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Pandangan masyarakat India terhadap wanita ditentukan pada kelas atau strata mana dia berada. Umumnya kelas atau strata tersebut dilihat dari kasta atau keturunan, selain itu juga dari kelas ekonomi. Tuntutan agar wanita terjun di dunia kerja mendorong mereka untuk memperoleh







wanita yang tidak berpendidikan tidak mempunyai alasan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Pendidikan dan penegakan hak-hak wanita mempunyai kaitan yang erat, semakin rendah pendidikan seorang wanita semakin sedikit kesempatan dia untuk menuntuk hak-haknya. Kendala utama datang dari pihak keluarga, wanita dianggap hanya pantas bekerja di dalam rumah saja. Oleh karena itu, kesempatan bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah sangat terbatas. Keinginan untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan lainnya karena alasan untuk berkarir di luar rumah sangat sedikit yang mendapat persetujuan dari pihak keluarga khususnya orang tua, kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. (Bainar dan Halik,1999:3738) Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas, Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan







1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan Latar Belakang Masalah Di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: - Pengertian Gender dalam Hukum - Responsif gender dan beserta pasal-pasal pasal-pasal yang mencakup - Diskriminasi Diskriminasi gender dan pasal-pasal yang mencakup

1.3 Tujuan Adapun Juga dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut: - Bagaimana Pengertian Gender dalam Hukum - Bagaimana Responsif gender dan beserta pasal-pasal yang yang mencakup - Bagaimana Diskriminasi gender dan pasal-pasal yang mencakup







BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Gender dalam Hukum Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentukan social atas laki-laki dan perempuan itu antara lain perempuan dikenal sebagai mahluk lemah lembut, cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.Artinya ada perempuan kuat dan rasional, ada pula laki-laki lembut dan irasional. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu – waktu – ke ke waktu dari tempat ke tempat lain. Semua sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah juga dapat dipertukarkan itulah yang dimaksud dengan gender. Oleh karena itu, gender adalah suatu konsep social yang membedakan ( dalam arti memisahkan) status dan peran tidak ditentukan berdasarkan biologis, melainkan dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan berdasarkan sifat yang dirasakan cocok bagi salahsatu jenis kelamin. Misalkan perempuan lembut, dianggap cocok bekerja untuk mengasuh anak, membersihkan rumah,memasak dan lainnya.Sedangkan laki-laki kuat lebih cocok sebagai tukang kayu, menjadi sopir, bekerja diluar rumah mencari nafkah keluarga Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang melekat pada jenis kelamin tertentu, bersifat kodrati, serta sama diseluruh dunia. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki fungsi organism dan cirri-ciri yang berbeda.Laki-laki adalah jenis manusia yang memiliki penis, sperma yang berfungsi untuk membuahi, mempunyai jakun, bersuara berat.Perempuan memiliki alat reprokduksi sperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, alat untuk menyusui dan lainnya.Perempuan mempunyai hormon yang berbeda dengan laki-laki, sehingga terjadi menstruasi, perasaan sensitive. Alat-alat biologis dimiliki laki-laki dan perempuan tidak dapat









Gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih lebih agresif dan lebih obyektif. Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gendermerupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkanpada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1). Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kehidu pan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk







2.2 Responsif gender dan beserta beserta pasal-pasal yang mencakup Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentukan social atas laki-laki dan perempuan itu antara lain perempuan dikenal sebagai mahluk lemah lembut, cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.Artinya ada perempuan kuat dan rasional, ada pula laki-laki lembut dan irasional. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu – waktu – ke ke waktu dari tempat ke tempat lain. Semua sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah juga dapat dipertukarkan itulah yang dimaksud dengan gender, Manusia diciptakan atas laki-laki dan perempuan yang secara kodrati memiliki ciri-ciri yang tidak bisa diubah atau dipertukaran. Ciri-ciri itulah yang disebut dengan seks. Seks lebih mengarah ke peran dan fungsi reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkembanganya, seks dilekatkan atribut-atribut tertentu seperti : konstruksi sosial, budaya, ekonomi, politik, serta ideologi patriarkhi yang kemudian dikenal dengan gender. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Menurut Ann Oakley (Nugroho, 2011:3) Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang p anjang. Gender mengakibatkan pembagian peran dan fungsi laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, ketergantungan antara kaum laki-laki dan perempuan ini merupakan prinsip dasar dari kemitraan







Sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender. kita dapat melihat dari pasal-pasal yang mencakup tentang responsive yaitu: Pasal-pasal peraturan menteri dalam negeri republik indonesia (Responsif Gender) UUD NRI 1945 Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknolo gi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) (2)

Setiap

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

adil dan







(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )







(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28 I (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

UU NO. 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Pasal 2 Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan Gender di bidang: a. b. c. d. e. f.

Kewarganegaraan; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Ekonomi; Kesehatan; Administrasi dan kependudukan;









2.3 Diskriminasi gender dan pasal-pasal yang yang mencakup UU NOMOR 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada k epada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.







BAB III PENUTUPAN 3.1 Kesimpulan Berdasarkan paparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa mencerminkan bias gender dalam hubungannya terutama terkait dengan sistem kekerabatan dan perkawinan serta pewarisan yang masih berlaku dewasa ini. Ketiga hal tersebut menunjukan adanya perbedaan di satu tempat dengan di tempat lainnya, tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Disamping adanya perbedaan, terdapat pula adanya persamaan terutama yang menyangkut kekuasaan dalam pengambilan keputusan, ini nampak sama yaitu tetap berada di tangan laki-laki. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh budaya partiarki yang bersifat universal yang bersifat turun temurun

3.2 Saran







DAFTAR PUSTAKA

Echols, Jhon M Dan Hassan Shandily. 1983. Kamus Kamus Inggris Indonesia,(Denpasar. Indonesia ,(Denpasar. Gramedia) Center, Bright Learning,2017. Undang undang dasar 1945 dan 1945 dan amandemennya Fatih, Mansour. 1997. 1997 . Jurnal Analisis Gender dan dan Transformasi Sosial ,Pustaka ,Pustaka (pelajar Yogyakarta) Tamrin,Fikram. 2018. Jurnal Jurnal Kesetaraan Gender . Pustaka (Pelajar. Maluku Utara)

MAKALAH Gender Dalam Hukum Jo

Recommend Documents