BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
1. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Mengenai ukuran tentang keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu : Pertama ialah apabila perbuatan telah melakukan larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah terlihat jelas, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang f ormal. Pendapat kedua adalah belum tentu kalau semua perbuatan yang mendekati larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil. Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus sesuai rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Selanjutnya menurut Simons, “Hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang sesuai rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang
demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri”. Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana peraturan-perautan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lainnya, maka pandangan tentang hukum dan sifat
melawan
hukum
materiil
diatas
hanya
mempunyai
arti
dalam
memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undangundang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah : Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan perbuatan pidana juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandanagan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata nyata barulah menjadi unsur delik. Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa
sifat
melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut : - Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. - Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal iu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging).
Unsur-Unsur PMH.
Berdasarkan perkembangan pe-ngertian tentang perbuatan
melawan hukum (PMH= onrecht-matigedaad ), di atas, maka terdapat empat kriteria dari per-buatan melawan hukum itu, yakni :
(a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (b) melanggar hak subjektif orang lain. (c) Melanggar kaidah kesusilaan (d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.
Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan: (a). kepentingan penggugat benar-benar terkena/ teran-cam oleh pelanggaran (PMH) tersebut. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia telah melakukan pelanggaran undang - undang secara pidana, tetapi belum dapat disebut melakukan PMH secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara materiel. (b). ke dua: kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah / peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu (schutz-norm theorie). Kriteria kedua adalah melanggar hak subyektif orang lain, yaitu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghapuskan hak subyektif seseorang misalnya saja pengurangan dana BLT bagi masyarakat yang kurang mampu oleh pihak-pihak yang mengurusinya. Kriteria ketiga dari PMH adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis (perhatikan kasus Lindenbaum versus Cohen di atas). Kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati -hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain.
2. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
KUHP tidak memberi pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab. Memorie van Toelichting (MvT) jelaskan secara negatif sbb : Tidak ada kemampuan bertanggung jawab : (a) tidak ada kebebasan untuk memilih berbuat/tdk berbuat ttg yng dilarang /diperintah UU . (b) dalam keadaan tidak menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. - Pasal 44 KUHP ”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu krn penyakit , tidak dipidana.” Isi pasal ini : a.Penentuan keadaan jiwa pembuat. b.Penentuan hubungan kausal keadaan jiwa Pembuat dengan perbuatannya.
Contoh Pertanggungjawaban Pidana dalam Bidang ITE
Pemilik, penyedia, pengguna system informasi seharusnya bertanggung jawab dan mempertanggungjwabkan apa yang telah ia siarkan atau sebarkan melalui media elektronik. Coba cermati beberapa pasal dalam UU ITE berikut :
Pasal 15 (2)
: Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap
penyelenggara sistem elektronik
Pasal Pasal 46 ayat (3) : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah). Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan ekonomi yang diancam oleh Undang-Undang ITE ini. Pasal 45 s.d. Pasal 52 : Ketentuan Pidana. Melanggar kesusilaan, Mencemarkan nama baik, penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.
Permasalahan hukum yang dapat muncul dalam transaksi elektronik ; a.
Penggunaan domain name
-
Prinsip first come first serve (ketika kita mendaftarkan nama domain misalnya nama domain yang terkenal, maka nama domain tersebut tidak bisa dibatalkan)
-
Itikad baik, persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain
-
Pengelola pemerintah/masyarakat
-
Pengambilalihan sementara
-
Pengakuan nama domain dari pengelola asing
-
Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah mengenai UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum ada
b. -
Alat bukti Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
-
Pengecualian untuk surat-surat yang menurut UU harus tertulis
-
Dokumen elektronik sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan
-
c.
PP, pengawasan, sertifikasi belum ada
Pengakuan “Pemberitahuan E-mail sebagai “Pemberitahuan
tertulis”(written notice) d.
Pembajakan internet berkaitan dengan HAKI ( pembajakan lewat internet
sangat sulit untuk di deteksi karena pada dasarnya pemerintah belum menyediakan fasilitas atau suatu lembaga yang khusus menangani masalah atau pendeteksian pelanggaran internet, seperti dalam kejahatan money laundring ada suatu lembaga yang mengawasi yaitu PPATK. e.
Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik ( perlindungan bagi
konsumen itu pengaturannya diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga kurang efektif dalam penerapannya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen tahap-tahap nya sama dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, untuk itu terdapat kelemahan-kelemahan
seperti : ketidakjelasan kompetensi mengadili dan lembaga yang berwenang menyelesaiankan sengketa. f.
Pilihan hukum dalam hal transaksi elektronik merupakan transaksi antar
negara ( dalam UU ITE ini pilihan hukum itu berdasarkan asas-asas hukum perdata Internasional ).
BAB III PENUTUP
Simpulan :
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan kemampuan bertanggung jawab definisinya tidak ada penjelasannya dalam undang-undang, namun yang dicantumkan adalah kemampuan bertanggung jawab dalam konteks negatifnya. Dalam Pasal 44 KUHP tercantum sebagai berikut : ”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
