BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Be Bela laka kang ng
Dalam Dalam pergau pergaulan lan hidup hidup manusi manusia, a, tiap tiap hari hari manusi manusiaa selalu selalu melaku melakukan kan aktifitas baik untuk memenuhi kepentingannya kepentingannya maupun hanya untuk berinteraksi dengan dengan sesamanya. sesamanya. Aktifitas Aktifitas tersebut tersebut mungkin mungkin perbuatan perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang tidak sengaja. Segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan menimbulkan hak kewajiban-kewajiban dina dinama maka kan n perb perbua uatan tan huku hukum. m. Misa Misaln lnya ya memb membua uatt surat surat wasia wasiat, t, memb membua uatt persetujuan-persetuan dan semacamnya. Dengan kata lain bahwa Perbuatan ukum adalah setiap perbuatan subyek hukum !manusia atau badan hukum" yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. B. Rum Rumusan san Mas Masala alah
#. Apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum,$ %. Apa yang dimaksud dengan pernyataan kehendak$ C. Tujuan
#. &ntuk &ntuk mengetahui mengetahui tentang tentang pengertian pengertian perbuatan perbuatan hukum,$ hukum,$ %. &ntuk &ntuk mengetahui mengetahui tentang tentang pengertian pengertian pernyataan pernyataan kehendak$ kehendak$
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Peruatan Hukum
ukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, ukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 'leh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuanketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya. Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan ukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Pengertian Perbutan ukum menurut (. Soeroso, Perbuatan ukum adalah setiap perbuatan subjek hukum !manusia atau badan hukum" yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. )hainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, Perbuatan ukum ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.
2
Menurut Marwan Mas, Pengertian Perbuatan ukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para pakar di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perbuatan ukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum !manusia atau badan hukum", perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. *ika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. 'leh karena itu, kehendak dari subjek hukum !manusia atau badan hukum" yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut + #. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum. %. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum. . Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. #
B. Tujuan Hukum
ujuan
hukum
mempunyai
sifat
uniersal
seperti
ketertiban,
ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan 1
S. Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok ukum Administrasi /egara, !0iberti+
1ogyakarta,#234", hal. #23 3
melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu ukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Dalam perkembangan fungsi hukum terdiri dari + #. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat ukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. 5egitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. %. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bati a. ukum mempunyai ciri memerintah dan melarang b. ukum mempunyai sifat memaksa c. ukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis 6arena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. . Sebagai sarana penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju. % C. Pern!ataan "ehen#ak
2
(idwan (. ukum Administrasi /egara, !1ogyakarta+ &77 Press, %88 ", hal. %49 4
&ntuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan akibat dari perbuatan itu diatur oleh hukum. Dan pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat dengan bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. 'leh karena itu bentuk pernyataan kehendak dapat terjadi+ #.
Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan+ a.
ertulis, yang dapat terjadi antara lain: ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akte otentik atau akte resmi seperti mendirikan P dan semacamnya.
b.
Mengucapkan
kata,
pernyataan
kehendak
ini
cukup dengan
mengucapka kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ya, dan semacamnya. %. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya: sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju, seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda gadis itu diam berarti setuju. Adapun perbuatan hukum itu terdiri dari+ a.
Perbuatan hukum sepihak
7alah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pulka. )ontoh+ #" Perbuatan membuat surat wasiat !pasal 34; 6& Perdata" %" Pemberian hibah sesuatu benda !pasal #<<< 6& Perdata b.
Perbuatan hukum dua pihak
5
7alah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak !timbal balik" misal+ persetujuan jual beli !pasal #9;4", perjanjian sewa menyewa !pasal #;93 6& Perdata", dan lain-lain. Adapun perbuatan yang akibatnya tidak dikehendari oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun perbuatan tersebut diatur oleh peraturan hukum. *adi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut.
D. Peruatan Hukum Pemerintah
#.
Macam-macam perbuatan pemerintah Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan kepentingan
umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. 6atiita atau pembuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua gologan, yaitu+ a. (echtshandelingen !golongan perbuatan hukum" b. =eitelijke handelingen !golongan yang bukan perbuatan hukum" Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum !hechts handelingen", sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi /egara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau atau keadaan hukum yang ada, maka maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan !dwaling", penipuan !bedrog", paksaan !dwang".
3
Ibid., hal. %44 6
Disamping itu tindakan hukum tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan peraturan yang bersangkutan. sedangkan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak relean !tidak penting" Perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa + a. Perbuatan hukum menurut hukum priat ! sipil " Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum-subyek hukum lain atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang yang dikenai tindakan hukum, hal ini karena bubungan hukum perdata itu bersifat sejajar. seperti sewa-menyewa, jual beli dan sebaginya. b. Perbuatan hukum menurut hukum publik Pebuatan hukum menurut hukum publik ada dua macam+ #"
ukum publik bersegi Satu
Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. *adi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.
%"
Perbuatan hukum publik yang bersegi dua
7
Menurut >an Der Ppr, 6ranenberg->egting, ?iarda dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya @6orterband )ontract !perjanjian kerja jangka pendek" yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pada korterband contract ada persesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak ditemui pengaturannya di dalam hukum priat !bisaa". Dalam kaitan ini bisa dicontohkan misalnya tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja di 7ndonesia untuk masa waktu tertentu adalah merupakan 6onterband )ontract yang kemudian dituangkan dalam satu beschikking. &nsur-unsur tindakan pemerintahan 5erdasarkan pengertian diatas tampak beberapa unsur yang terdapat didalamnya Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan pemrintahan sebagai berikut + #. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri %. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan . Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
8
9. Perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan /egara dan rakyat. ;. Perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.9
BAB III PENUTUP
4
1unasril Ali, %882. Dasar-Dasar ILmu Hukum. 1ang Menerbitkan Sinar Brafika + *akarta. al. %29 9
A. "esim$ulan
#. Perbuatan hukum adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum !manusia atau badan hukum", perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. *ika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. %. &ntuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan akibat dari perbuatan itu diatur oleh hukum. Dan pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat dengan bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya
B. Saran
Demikianlah makalah yang kami buat, apabila ada kesalahan baik dalam penulisan ataupun pembahasan serta penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf. 6arena kami
hanyalah manusia biasa yang tak luput
dari kesalahan.
6esempurnaan hanyalah milik Allah S?. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. 6ami ucapkan terima kasih atas perhatian dan pastisipasinya
DA%TAR PUSTA"A
10
S. Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok ukum Administrasi /egara, !0iberti+ 1ogyakarta,#234" (idwan (. ukum Administrasi /egara, !1ogyakarta+ &77 Press, %88 " 1unasril Ali, %882. Dasar-Dasar ILmu Hukum . 1ang Menerbitkan Sinar Brafika + *akarta
11
