MAKALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah: Hukum Perikatan Dosen : Moh. Yogasara !H" MH
Disusun #$eh :
A%iti&a 'e(rians&ah )*+,-+*+,*, )*+,-+*+,*, Ke$as D.*+/
'AKULTA! 0LMU HUKUM UN01ER!0TA! PAMULAN2 PAMULAN2 TAN2ERAN2 !ELATAN N#1EMBER *+,3
BAB 0 PERBUATAN MELAWAN HUKUM
,., Pengertian
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. iapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. !adi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan ("erbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal #$%& 'H Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut .* tre+ht, berpendapat bahwa Penasiran dalam pasal #$%& 'HPerdata dalam yurisprudensi -elanda (yurisprudensi ndonesia mengikuti yurisprudensi -elanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke/#0 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang/undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang/undang tidak ada hukum. Pada akhr abad ke/#0 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. 1elah diketahui bahwa molengra/lah yang mula/mula mengatakan bahwa penasiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah 2e+htsgeleerd Maga3ine (tahun #445) oleh Molengra dikemukakan Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH erdata, tidak hanya suatu perbuatan
yang
bertentangan
dengan
suatu
peraturan
perundang!undangan,
melainkan juga meliputi perbuatan!perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang!undang yang memuat kaedah!kaedah sosial" #nggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1$1$ .* Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa setelah tahun #0#0 perbuatan melawan hukum seperti ter+antum dalam pasal #$%& 'H Perdata bukan saja yang bertentangan dengan undang/undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah/kaedah Page 1 of 8
norma sosial dan norma/norma yang lain. Adapun asas yang ter+antum dalam pasal #$%& 'H Perdata yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu. elanjutnya dikatakan dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal #$%& 'H Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang: #. Melanggar hak orang lain6 7. -ertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu6 $. -ertentangan dengan kesusilaan, maupun asas/asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.
,.* Unsur4Unsur Per(uatan Me$aan Hukum
ebagaimana telah dibi+arakan diatas bahwa menurut aliran logisme bahwa perbuatan melanggar hukum hanyalah perbuatan/perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang/undang atau dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam undang/undang yang tertulis saja. 'arena aliran ini berpandangan sempit tentang perbuatan melawan hukum maka banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum tetapi menurut aliran logisme ini tidak digolongkan dalam onre%htmatigedaad (perbuatan melawan hukum). Adapun yang dimaksud dengan penasiran sempit adalah baru dikatakan ada onre+htmatigedaad, kalau: #. Ada pelanggaran terhadap hak subjekti seseorang6 7. 1indakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. ntuk memenuhi rasa keadilan maka pengertian perbuatan melawan hukum diperluas.
Pengertian
perbuatan
melawan
hukum
men+akup
perbuatan
yang
bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang/undang, bertentangan dengan hak orang lain. Dari rumusan ini maka penasiran pengertian perbuatan melawan hukum sudah sangat luas dan men+akup semua kehidupan masyarakat. ntuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal #$%& 'H Perdata menentukan 8 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur/unsur perbuatan melawan hukum. 'e/8 unsur itu antara lain: Page 2 of 8
#. Adanya suatu pelanggaran hukum6 7. Adanya kesalahan6 $. 1erjadinya kerugian6 8. Adanya hubungan kausalitas
,./ !u(&ek Per(uatan Me$aan Hukum
Dalam pergaulan masyarakat setiap ada perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma. 'arena hukum tidak lain adalah peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam pergaulan sehari/hari. Anggota masyarakat inilah yang disebut dengan subjek hukum, dimana subjek hukum itu adalah penanggung hak dan kewajiban. 'arena adanya hak dan kewajiban ini maka subjek hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan/perbuatan hukum. alah satu dari perbuatan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum. !adi yang dimaksud dengan 5e$aku %a$am 5er(uatan me$aan hukum ia$ah angota mas&arakat atau orang %an (a%an hukum . 9rang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam
lalulintas hukum, dapat melakukan hubungan dan perbuatan hukum, sehingga kalau melakukan kesalahan maka padanya dapat dimintakan pertanggungan jawab atau perbuatannya tersebut, tidak terke+uali perbuatan melawan hukum apapun yang dibuatnya. Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya orang itu diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal #$%& 'H Perdata. emua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. ebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk didalamnya. 9leh karena badan hukum juga sebagai subjek hukum maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onre+htmatigedaad) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.
,.6 Aki(at Per(uatan Me$aan Hukum
Page 3 of 8
Di atas sudah diuraikan akibat umum dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu kegon+angan dalam nera+a keseimbangan dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat dikatakan keka+auan. 'eka+auan ini dapat mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan hukum yang sering kali dilanggar dapat mengenai berbagai kepentingan seseorang manusia, misalnya mengenai harta kekayaan. Pelanggaran kepentingan ini tentunya se+ara langsung dirasakan oleh orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran suatu kepentingan anggota masyarakat bagaimanapun ke+ilnya tentu dapat membuat keka+auan dalam hidup masyarakat, maka dapat dimengerti bahwa tiap perbuatan melawan hukum mempunyai akibat terhadap kepentingan masyarakat seluruhnya. 1elah diuraikan sebelumnya, mengenai substansi perbuatan melawan hukum, sehingga dari uraian tersebut timbul suatu pertanyaan, konsekuensi atau akibat apa yang timbul terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal #$%& 'H Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum, yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban pada orang yang telah mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian itu. ehingga se+ara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum baik itu sengaja atau tidak mengakibatkan yang bersangkutan wajib menggantikan kerugian (moril maupun materiil) terhadap pihak/ pihak yang telah dirugikan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal #$%& 'H Perdata.
,.- 'aktor47aktor Yang Men&e(a(kan Hi$angn&a Pertanggung8aa(an Per(uatan Me$aan Hukum
2asa keadilan pada masyarakat akan ter+ipta apabila tiap/tiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan norma/norma dan hukum yang ada di masyarakat. etiap anggota masyarakat harus menggunakan haknya sesuai dengan tujuannya. Anggota masyarakat yang menggunakan haknya tidak sesuai dengan tujuannya ( &isbruik 'an (e%ht ) yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka padanya akan dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Page 4 of 8
;alaupun ada pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum namun ada juga hal/hal yang melenyapkan siat perbuatan melawan hukum dari suatu tuntutan, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal/hal yang dapat melenyapkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dibedakan dalam 7 golongan yaitu : #.
Yang (erasa$ %ari un%ang4un%ang.
a. Hak pribadi iat melawan hukum lenyap bilamana seseorang dalam melakukan perbuatannya dapat mendalilkan bahwa hak pribadi yang menjadi dasar perbuatannya. =ontoh pasal #$&8 'H Perdata dengan pasal #$&4 'H Perdata tentang 3aakwarneming. Pada umumnya seseorang tidak dapat membuat sesuatu perjanjian atas nama orang lain tanpa sepengetahuannya, misalnya, menyewakan barang kepada orang lain atau pihak ketiga. 'alau hal menyewakan barang tersebut, dinamakan perbuatan melawan hukum sema+am itu yaitu kalau pada suatu saat barang milik orang lain tidak terurus sama sekali dan si pemilik tidak diketahui tempatnya, supaya barang itu tidak terlantar seorang tadi berinisiati mengurus barang tersebut untuk kepentingan si pemilik barang, inilah yang dimaksud dengan 3aakwarneming, berdasarkan pasal #$&5 'H Perdata si pengurus barang tersebut berhak memperjanjikan pada pihak ketiga yang mengikat si pemilik walau tanpa kuasanya. b. Pembelaan diri Dalam hal ini harus ada seorang dari pihak lain baru bisa dilakukan pembelaan diri. 'alau pada waktu pembelaan diri tergolong pada perbuatan melawan hukum, maka siat melawan hukumnya menjadi lenyap. Harus diperhatikan bahwa harus benar/benar ada keadaan yang memerlukan seseorang untuk membela diri juga harus diperhatikan bahwa pembelaan diri ini tidak berakibat serangan baru terhadap yang menyerang. =ontoh : A berniat membunuh - yang sedang berjalan dengan memegang tongkat. Pada saat A hendak menikam -, - memukul tangan A dengan tongkat sehingga pisau jatuh dari tangan A. ;alaupun perbuatan A adalah perbuatan melawan hukum, tapi ini adalah perbuatan membela diri. Page 5 of 8
+. 'eadaan memaksa (o"erma+ht) Menurut ubekti, bahwa Untuk dapat dikatakan keadaan memaksa )o*erma%ht+, keadaan itu diluar kekuasaan manusia dan memaksa" ang mana kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa, kerugian tersebut tidak dapat dipastikan terjadi sebelumnya karena keadaan itu di luar kekuasaan manusia*. elanjutnya beliau mengatakan 'eadaan memaksa ini terbagi 7 yaitu: #. -ersiat mutlak (absolut) Dalam hal ini tidak mungkin lagi melaksanakan suatu perjanjian, sehingga tidak mungkin lagi untuk menuntut ganti rugi. 7. -ersiat relati (tidak mutlak) yaitu berupa keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan/pengorbanan yang sangat besar dari pihak yang melakukan kesalahan. d. Perintah !abatan Perintah jabatan adalah melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan perbuatan yang berlaku dalam lingkungannya.
Yang Berasa$ %ari hukum &ang ti%ak tertu$is
Hal yang melenyapkan siat melanggar hukum yang tidak berasal dari undang/ undang, misalnya: wewenang untuk melanggar hak orang lain atas dasar persetujuan yang berhak. Misalnya: A pemilik seekor anjing, ternyata kemudian menderita sakit gila. A meminta - yang kebetulan memegang sebuah tongkat untuk memukul anjingnya tersebut. Atas persetujuan A tersebut, - memukul anjing tadi
.
Page 6 of 8
