BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Yang mendasari penulisan makalah ini adalah tugas presentasi kelompok sebagai bagi bagian an dari dari Penu Penund ndaa aan, n, pemb pembet etul ulan an,, dan dan peme pemeri riks ksaa aan n paja pajak k mata mata kuli kuliah ah Perpajakan Perpajakan I. Sehingga Sehingga kita mencoba menjelaskan menjelaskan mengenai mengenai pengertian, tujuan, tata cara, cara, metode, metode, ruang ruang lingkup, lingkup, jangka jangka waktu, waktu, penyele penyelesaia saian, n, pembata pembatan, n, dan gugatan dalam pemeriksaan pajak. Dalam proses perpajakan di Indonesia Indonesia yang menggunakan menggunakan system self-assessment maka tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian dari ajib Pajak sendiri. Sehingga diperluk diperlukan an proses proses pemeriksa pemeriksaan an atas atas penghit penghitung ungan an atau data-dat data-data a yang yang terdapa terdapatt dalam dalam SSP. SSP. Dan untuk untuk menguji menguji kepatuha kepatuhan n serta serta merupak merupakan an upaya upaya pengaw pengawasan asan terhadap ajib Pajak.
1.2. Pokok Pokok Pembahasan Dalam tulisan ini, Penulis akan membahas dan berfokus pada ! ". #aga #agaim iman ana a
kete ketent ntua uan n
tent tentan ang g
penu penund ndaa aan n
pemb pembay ayar aran an
paja pajak k
yang ang
sebenarnya$ %. #aga #agaima imana na prose proses s peng pengaju ajuan an dan dan persy persyara aratan tan permo permoho hona nan n penu penund ndaa aan n pajak$ &. #agaimana #agaimana #entuk #entuk keputusan keputusan atas atas permohona permohonan n penundaa penundaan n pajak$ pajak$ '. (esalahan (esalahan atau (ekeliruan (ekeliruan yang seperti apakah apakah yang dapat dapat dibetulkan dibetulkan dalam dalam (etetapan Pajak$ ). #agaima imana tata tata cara cara dan
jan jangka
waktu ktu
penyeles lesaia aian
permo rmohonan
pembetulan oleh wajib pajak$ *. #agaima #agaimana na definisi definisi atau atau pengertia pengertian n dari pemerik pemeriksaan saan pajak pajak itu sendiri$ +. #agaimana #agaimana hak hak dan dan kewajiban kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan pemeriksaan pajak$ pajak$
1.3. Tujuan Penulsan
dapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut ! ".
ntuk
ketentuan
tentang
penundaan
pembayaran
pajak
yang
sebenarnya. %.
ntuk mengetahui proses pengajuan dan persyaratan permohonan penundaan pajak
&.
ntuk mengetahui #entuk keputusan atas permohonan penundaan pajak
'.
ntuk mengetahui (esalahan atau (ekeliruan yang dapat dibetulkan dalam (etetapan Pajak
).
ntuk mengetahui tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan oleh wajib pajak
*.
ntuk mengetahui definisi atau pengertian dari pemeriksaan pajak itu sendiri
+.
ntuk mengetahui hak dan kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan pajak
BAB II
PE!BAHA"AN
2.1 Penun#aan #an $engangsuran $emba%aran $ajak (etentuan tentang penundaan pembayaran pajak sebenarnya sama dengan ketentuan tentang pengangsuran pembayaran pajak. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak selalu disebut bersamaan dalam peraturan yang sama yaitu Peraturan enteri (euangan /omor "0'1P(.2&1%22+ dan Peraturan Dirjen Pajak /omor P34-&01P51%220 tentang 6atacara Pemberian ngsuran tau Penundaan Pembayaran Pajak.
Ya, memang secara esensi penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak adalah sama yaitu memberikan kemudahan kepada ajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam keadaan force majeur sehingga sulit melakukan pembayaran pajak. Perbedaannya adalah bahwa jika mengangsur itu membayar pajak dengan beberapa kali pembayaran, maka menunda adalah hanya mengundurkan tanggal jatuh tempo saja, sementara jumlah pembayaran pajaknya tetap sekali saja. #erikut ini adalah ketentuan tentang apa dan bagaimana tentang penundaan pembayaran pajak. Seperti juga pengangsuran pajak, ada dua jenis pajak yang bisa dimohon untuk ditunda pembayarannya. Pertama adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat 6agihan Pajak 7S6P8, Surat (etetapan Pajak (urang #ayar 7S(P(#8, serta Surat (etetapan Pajak (urang #ayar 6ambahan 7S(P(#68, dan Surat (eputusan (eberatan, Surat (eputusan Pembetulan,
Putusan
#anding,
serta
Putusan
Peninjauan
(embali
yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 5atuh tempo pembayan pajak seperti ini sebenarnya adalah " 7Satu8 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Dengan mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas produk hukum pajak ini, maka ajib Pajak mempunyai peluang menolong likuiditas arus kasnya.
&e#ua, yang bisa diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan 7SP68 6ahunan Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh Pasal %9. Pembayaran PPh Pasal %9 7jatuh tempo pembayaran8 sendiri harus dilunasi sebelum SP6 6ahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SP6 6ahunan Pajak Penghasilan. Pada umumnya batas waktu penyampaian SP6 6ahunan PPh #adan adalah &2 pril dan SP6 6ahunan PPh :rang Pribadi. Pajak yang diajukan permohonan untuk ditunda pembayarannya di atas, selanjutnya akan disebut sebagai utang pajak pada bagian berikutnya.
2.1.2 Pengajuan #an Pers%aratan Permohonan ajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada (epala kantor Pelayanan Pajak tempat ajib Pajak terdaftar untuk menunda pembayaran utang pajak, dalam hal ajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga ajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
Permohonan ajib Pajak tersebut harus diajukan secara tertulis paling lama 9 7sembilan8 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaannya. Permohonan untuk menunda pembayaran pajak harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam ;ampiran I Peraturan Direktur 5enderal Pajak /omor P34&01P51%220. 5angka waktu 9 7sembilan8 hari kerja tersebut dapat dilampaui dalam hal ajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan ajib Pajak sehingga ajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
2.1.3 'amnan ajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak harus
memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan (epala (antor Pelayanan Pajak, kecuali apabila (epala (antor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. #entuk jaminan dapat berupa garansi bank, surat1dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. ajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu 9 7sembilan8 hari kerja harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu penundaan.
2.1.( &e$utusan Atas Permohonan Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh ajib Pajak, (epala (antor Pelayanan Pajak atas nama Direktur 5enderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu + 7tujuh8 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. #entuk keputusan yang dapat diberikan oleh (epala (PP adalah ".
menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan ajib Pajak<
%.
menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan (epala (antor
Pelayanan Pajak< atau &.
menolak permohonan ajib Pajak
pabila jangka waktu + 7tujuh8 hari kerja telah terlampaui dan (epala (antor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan ajib Pajak, Surat (eputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama ) 7lima8 hari kerja setelah jangka waktu + 7tujuh8 hari kerja tersebut berakhir.
Dalam hal permohonan ajib Pajak disetujui, (epala (antor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat (eputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan
menggunakan formulir Surat (eputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam ;ampiran III Peraturan Direktur 5enderal Pajak /omor P34-&01P51%220. pabila permohonan ajib Pajak ditolak, maka (epala (antor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat (eputusan Penolakan ngsuran1Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam ;ampiran I= Peraturan Direktur 5enderal Pajak /omor P34-&01P51%220. Penetapan Penundaan dan Sanksi #unga #esarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya dan penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk ! ".
paling lama "% 7dua belas8 bulan sejak diterbitkannya Surat (eputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih haru dibayar dalam S6P, S(P(#, S(P(#6 dan Surat (eputusan (eberatan, Surat (eputusan Pembetulan, Putusan #anding, serta Putusan Peninjauan (embali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah< atau
%.
paling lama sampai dengan bulan terakhir 6ahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan
6ahunan Pajak Penghasilan 7PPh
Pasal %98. Dalam hal ajib Pajak disetujui untuk menunda pembayaran pajak kecuali untuk utang pajak berupa Surat 6agihan Pajak, ajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar %> 7dua Persen8 per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "9 ayat 7%8 (P yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran1pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh " 7satu8 bulan.
2.2 Pembetulan keteta$an $ajak
pabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan ajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur 5enderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan ajib Pajak. 2.2.1 &esalahan atau &ekelruan #alam &eteta$an Pajak )ang Da$at Dbetulkan 4uang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari ! ". (esalahan tulis antara lain ! kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, /PP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, asa atau 6ahun Pajak dan tanggal jatuh tempo< %. (esalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan< atau &. (ekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase /orma Penghitungan Penghasilan /eto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan 6idak (ena Pajak 7P6(P8, penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. 2.2.2 &eteta$an Pajak )ang Da$at Dbetulkan (etetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain ! ". Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat (etetapan Pajak (urang #ayar 7S(P(#8, Surat (etetapan Pajak (urang #ayar 6ambahan 7S(P(#68, Surat (etetapan Pajak ;ebih #ayar 7S(P;#8, Surat (etetapan Pajak /ihil 7S(P/8< %. Surat 6agihan Pajak 7S6P8< &. Surat (eputusan Pengembalian Pendahuluan (elebihan Pajak< '. Surat (eputusan Pemberian Imbalan #unga< ). Surat (eputusan Pembetulan< *. Surat (eputusan (eberatan<
+. Surat (eputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi dministrasi< 0. Surat (eputusan Pengurangan atau Pembatalan (etetapan Pajak yang tidak benar. 2.2.3 Tata *ara #an 'angka +aktu Pen%elesaan Permohonan +ajb Pajak Permohonan pembetulan oleh P harus disampaikan ke kantor Direktorat 5enderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat 6agihan Pajak 7S6P8, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut ! ". 7satu8 permohonan diajukan untuk " 7satu8 surat ketetapan pajak, S6P, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan< %. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya< dan &. Surat permohonan ditandatangani oleh P dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan P, surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus. Direktur 5enderal Pajak dalam jangka waktu * 7enam8 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. pabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur 5enderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama " 7satu8 bulan sejak berakhir jangka waktu * 7enam8 bulan tersebut Direktorat 5enderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut.
2.3 Pemerksaan $ajak Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan1atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan1atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.3.1 Tujuan Pemerksaan 6ujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut! ". enguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ! a. SP6 lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak< b. SP6 rugi< c. SP6 tidak atau terlambat 7melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat 6eguran8 disampaikan< d. elakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya< atau e. enyampaikan SP6 yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis 7risk based selection8 mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan P yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
%. 6ujuan lain, yaitu! a. Pemberian /PP secara jabatan< b. Penghapusan /PP< c. Pengukuhan Pengusaha (ena Pajak 7P(P8 dan pencabutan P(P 7baca juga! ,egstras Ulang Pengusaha &ena Pajak 8< d. ajib Pajak mengajukan keberatan< e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan /orma Penghitungan Penghasilan /eto. f. Pencocokan data dan1atau alat keterangan. g. Penentuan ajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PP/.
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak< j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan1 atau< k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak #erganda 2.3.2 Hak +ajb Pajak A$abla Dlakukan Pemerksaan Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan ;apangan, ajib Pajak berhak! ". eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan 6anda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan< %. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan ;apangan< &. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan< '. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat 6ugas apabila susunan 6im Pemeriksa Pajak mengalami perubahan< ). enerima Surat Pemberitahuan ?asil Pemeriksaan< *. enghadiri Pembahasan khir ?asil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan< +. engajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh 6im Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara ajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan khir ?asil Pemeriksaan< dan 0. emberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir (uesioner Pemeriksaan< 9. engajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan (antor, ajib Pajak berhak ! ". eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan 6anda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan< %. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan< &. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat 6ugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian< '. enerima Surat Pemberitahuan ?asil Pemeriksaan< ). enghadiri Pembahasan khir ?asil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan< *. engajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh 6im Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara ajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan khir ?asil Pemeriksaan< dan +. emberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir (uesioner Pemeriksaan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan ;apangan, ajib Pajak berhak ! ". eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan 6anda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada P pada waktu Pemeriksaan< %. eminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan ;apangan< &. eminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan< '. eminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memperlihatkan Surat 6ugas apabila terdapat perubahan susunan 6im Pemeriksa Pajak dan atau< ). emberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir (uesioner Pemeriksa.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan (antor, ajib Pajak berhak ! ". eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan 6anda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada P pada waktu Pemeriksaan< %. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan< &. eminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat 6ugas apabila terdapat perubahan susunan 6im Pemeriksa Pajak dan1 atau< '. emberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir (uesioner Pemeriksa. 2.3.( &e-ajban +ajb Pajak A$abla Dlakukan Pemerksaan Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan ;apangan, ajib Pajak wajib ! ". emperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas P, atau objek yang terutang pajak< %. emberi kesempatan untuk mengakses dan1atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik< &. emberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan1atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan1atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas P, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksaan Pajak< '. emberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa ! a. enyediakan tenaga dan1atau peralatan atas biaya P apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan1atau keahlian khusus<
b. emberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan1atau tidak bergerak< dan 1atau c. enyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan ;apangan dalam hal jumlah buku, cacatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat 5enderal Pajak< ). enyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan ?asil Pemeriksaan< dan *. emberikan keterangan lisan dan1atau tertulis yang diperlukan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan (antor, ajib Pajak wajib ! ". emenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan< %. emperlihatkan dan1atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas P, atau objek yang terutang pajak< &. emberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan< '. enyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan ?asil Pemeriksaan< ). eminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh kuntan Publik< dan *. emberikan keterangan lisan dan1atau tertulis yang diperlukan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan ;apangan, ajib Pajak wajib ! ". emperlihatkan dan1atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan< %. emberi kesempatan untuk mengakses dan1atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik< &. emberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan
peyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan1atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak< dan1atau '. emberikan keterangan lisan dan1atau tertulis yang diperlukan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan (antor, ajib Pajak wajib ! ". emperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan< dan atau %. emberikan keterangan lisan dan1atau tertulis yang diperlukan. 2.3. Hal Lann%a )ang Perlu Dketahu ". Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan (elompok Pemeriksa. %. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di (antor 7Pemeriksaan (antor8 atau di tempat ajib Pajak 7Pemeriksaan ;apangan8 meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. &. pabila P tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.
BAB III
PENUTUP
&esm$ulan Dari uraian yang telah di tulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut !
"aran akalah yang berjudul Penundaan, pembetulan, dan pemeriksaan pajak ini merupakan karya tulis berdasarkan himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. :leh karena itu, jika ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah perpajakan I ini.
DA/TA, PU"TA&A
http!11www.pajak.go.id1content1pemeriksaan-pajak http!11www.pajak.go.id1content1seri-kup-pembetulan-ketetapan-pajak http!11www.pajak.go.id1content1menunda-pembayaran-pajak-mungkinkah
