PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN DI DAERAH Diajukan untuk memenuhi persyaratan Lomba ANTAX ANTAX (Accounting and Tax Competition) Tahun 2!"
Disusun Oleh: RAFIF
PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 201!201"
KATA PENGANTAR
#uji syukur kehadirat A$$ah %&T yang te$ah memberikan rahmat dan karunia'Nya untuk membimbing saya sehingga maka$ah ini dapat terse$esaikan dengan baik dan tepat aktu Tujuan saya menyusun maka$ah ini ada$ah untuk memenuhi persyaratan Lomba ANTAX (Accounting and Tax Competition) Tahun 2!" *aka$ah ini menje$askan bagaimana #ajak +umi dan +angunan sebagai a$at untuk menunjang pembangunan di daerah #enyusun da$am menye$esaikan maka$ah ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara $angsung maupun tidak $angsung -$eh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar'besarnya kepada semua pihak yang te$ah membantu da$am penyusunan maka$ah ini %aya menyadari baha masih banyak kekurangan yang mendasar pada maka$ah ini -$eh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun saya %aran dan kritik dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan maka$ah ini %emoga maka$ah ini dapat berman.aat bagi kita semua karena dengan adanya penyusunan maka$ah ini, kita dapat mempe$ajari kemba$i pada kesempatan yang $ain untuk kepentingan kita terutama menambah pemahaman kita tentang #ajak +umi dan +angunan
+ogor,
*ei 2!"
/a.i.
DAFTAR ISI
0ATA #1NANTA/ DA3TA/ 4%4 +A+ 4 #1NDA56L6AN !! Latar +e$akang !2 /umusan *asa$ah +A+ 44 #1*+A5A%AN 2! #engertian #++ 22 -bjek yang dikenakan dan tidak dikenakan #++ 27 %ubjek #ajak dan &ajib #ajak #++ 28 Cara menda.tarkan -bjek #++ 2" Dasar pengenaan #++ 29 #erhitungan #++ 2: Tempat pembayaran #++ 2; %aat yang menentukan #++ terutang 2< #embagian 5asi$ #enerimaan #++ 2! #++ untuk #embangunan Daerah +A+ 444 %4*#6LAN DA3TA/ #6%TA0A
BAB I PENDAHULUAN
1#1 L$%$& Bel$'$n(
#eran pajak da$am suatu negara dapat dikatakan sebagai basis materia$ dan darah kehidupan (lifeblood ) bagi negara dan roda kekuasaanya Da$am catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menja$ankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat %ehingga dapat diteorikan, apabi$a basis materia$ dan darah kehidupan ini =#ajak> bisa berja$an dengan $ancar baik dari segi penganggaran maupun pembe$anjaannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera &a$aupun sebenarnya banyak seka$i sektor pendapatan negara ini yang te$ah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara *u$ai dari peman.aatan sumber daya a$am yang me$impah sampai penye$enggaraan usaha'usaha perusahaan negara Akan tetapi sektor'sektor tersebut masih be$um bisa membaa negara ke jenjang yang $ebih baik seperti yang diharapkan #emungutan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai rumah tangga negara itu sendiri, namun kenda$anya se$ama ini pajak masih dianda$kan untuk pendapatan negara yang pa$ing banyak dan menempatai urutan pertama da$am A#+N #ajak +umi dan +angunan merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu negara #otensi #ajak +umi dan +angunan di 4ndonesia sangat $uar biasa, tetapi peman.aatannya kurang maksima$ sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibaah garis kemiskinan #eran #ajak +umi dan +angunan da$am meujudkan perekonomian serta untuk membangun negara sangat potensia$ sehingga diper$ukan suatu kesadaran da$am membayar pajak #ajak bumi dan bangunan da$am ha$ ini juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasi$ yang didapatkan dari #ajak +umi dan +angunan harapan besar ketika dikemba$ikan ke daerah dapat
diman.aatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyatnya #roses pemungutan #ajak +umi dan +angunan sudah menjadi kerangka yang sangat idea$, apa$agi sebagian besar dari dana pendapatan di kemba$ikan $agi ke daerah da$am bentuk DA0, DA6, dan sebagainya #e$aksanaan pemungutan #++ harus memi$iki aturan yang je$as #eraturan yang berkaitan dengan #++ diatur da$am 6ndang'6ndang No !2 Tahun !<;" yang te$ah diubah dengan adanya 6ndang'6ndang No !2 Tahun !<<8 Dengan adanya peraturan ini diharapkan pemungutan #++ dapat di$akukan sesuai dengan asas'asas yang ada Agar $ebih mudah memahami mengenai #ajak +umi dan +angunan, maka da$am maka$ah ini akan membahas ketentuan'ketentuan umum yang per$u diketahui mengenai #++, pembagian hasi$ penerimaan #++ dan bagaimana #++ menunjang pembangunan di daerah 1#2 Ru)us$n M$s$l$h
! #engertian #++? 2 -bjek yang dikenakan dan tidak dikenakan #++? 7 %ubjek #ajak dan &ajib #ajak #++? 8 Cara menda.tarkan -bjek #++? " Dasar pengenaan #++? 9 #erhitungan #++? : Tempat pembayaran #++? ; %aat yang menentukan #++ terutang? < #embagian 5asi$ #enerimaan #++? ! #++ untuk #embangunan Daerah?
BAB II PEMBAHASAN
2#1 Pen(e&%i$n PBB
#++ merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan 6ndang'6ndang No !2 Tahun !<;" tentang #ajak +umi dan +angunan sebagaimana te$ah diubah dengan 6ndang'6ndang No !2 Tahun !<<8 #++ ada$ah pajak yang bersi.at kebendaan da$am arti besarnya pajak terutang ditentukan o$eh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan 0eadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak #++ termasuk jenis pajak yang sepenuhnya diatur o$eh pemerintah da$am menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system) Adapun hasi$ dari penerimaan pajak tersebut di$akukan pembagian antara #emerintah #usat dan #emerintah Daerah Tingkat 44 dan Tingkat 4, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada #emerintah Daerah Tingkat 44 sebagai pendapatan daerah yang bersa ngkutan 2#2 O*+e' P$+$' ,$n( Di'en$'$n -$n Ti-$' Di'en$'$n PBB O*+e' P$+$' ,$n( Di'en$'$n PBB
-bjek #++ ada$ah bumi dan atau bangunan +umi ada$ah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di peda$aman serta $aut i$ayah 4ndonesia Contoh@ saah, $adang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan $ain'$ain +angunan ada$ah konstruksi teknik yang ditanam atau di$ekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan Contoh@ rumah tempat tingga$, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbe$anjaan, pagar meah, dermaga, taman meah, .asi$itas $ain yang memberi man.aat, ja$an to$, ko$am renang, dan $ain'$ain
O*+e' P$+$' ,$n( Ti-$' Di'en$'$n PBB
-bjek pajak yang tidak dikenakan #++ ada$ah objek yang @
! Digunakan semata'mata untuk me$ayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosia$, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasiona$ yang tidak dimaksudkan untuk mempero$eh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, seko$ah, panti asuhan, candi, dan $ain'$ain 2 Digunakan untuk kuburan, peningga$an purbaka$a atau yang sejenis dengan itu 7 *erupakan hutan $indung, suaka a$am, hutan isata, taman nasiona$, tanah penggemba$aan yang dikuasai o$eh desa, dan tanah negara yang be$um dibebani suatu hak 8 Digunakan o$eh peraki$an dip$omatik berdasarkan asas per$akuan timba$ ba$ik " Digunakan o$eh badan dan peraki$an organisasi internasiona$ yang ditentukan o$eh *enteri 0euangan 2#. Su*+e' P$+$' -$n /$+i* P$+$' PBB
%ubjek #ajak ada$ah orang pribadi atau badan yang secara nyata@ mempunyai suatu hak atas bumi, mempero$eh man.aat atas bumi, memi$iki bangunan, menguasai bangunan, dan atau mempero$eh man.aat atas bangunan &ajib #ajak ada$ah %ubjek #ajak yang dikenakan keajiban membayar pajak 2# $&$ Men-$%$&'$n O*+e' PBB
-rang atau +adan yang menjadi %ubjek #++ harus menda.tarkan -bjek #ajaknya ke 0antor #e$ayanan #ajak (0##), 0antor #e$ayanan #enyu$uhan dan 0onsu$tasi #erpajakan (0#20#) yang i$ayah kerjanya me$iputi $etak objek tersebut, dengan menggunakan .ormu$ir %urat #emberitahuan -bjek #ajak (%#-#) yang tersedia gratis di 0## atau 0#20# setempat
2# D$s$& Pen(en$$n PBB
Dasar #engenaan #++ ada$ah Ni$ai ua$ -bjek #ajak (N-#) N-# ditetapkan per i$ayah berdasarkan keputusan *enteri 0euangan dengan mendengar pertimbangan +upatiB&a$ikota serta memperhatikan@ •
5arga rata'rata yang dipero$eh dari transaksi jua$ be$i yang terjadi secara ajar
•
• •
#erbandingan harga dengan objek $ain yang sejenis yang $etaknya berdekatan dan .ungsinya sama dan te$ah diketahui harga jua$nya Ni$ai pero$ehan baru #enentuan N-# pengganti 2#" Pe&hi%un($n PBB Nil$i Ju$l O*+e' P$+$' Ti-$' Ken$ P$+$' 3NJOPTKP4
N-#T0# ada$ah batas N-# atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak +esarnya N-#T0# untuk setiap daerah 0abupatenB0ota setinggi' tingginya /p !2 dengan ketentuan sebagai berikut@ ! %etiap &ajib #ajak mempero$eh pengurangan N-#T0# sebanyak satu ka$i da$am satu tahun pajak 2 Apabi$a ajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan N-#T0# hanya satu objek pajak yang ni$ainya terbesar dan tidak •
bisa digabungkan dengan objek pajak $ainnya D$s$& Pe&hi%un($n PBB Dasar perhitungan #++ ada$ah Ni$ai ua$ 0ena #ajak (N0#) +esarnya persentase N0# ada$ah sebagai berikut@
! -bjek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan ada$ah 8 2 -bjek pajak $ainnya (pedesaan dan perkotaan)@ Apabi$a N-# nya $ebih dari sama dengan /p ! ada$ah 8 Apabi$a N-# nya kurang dari /p ! ada$ah 2 •
T$&i PBB
+esarnya tari. #++ ada$ah ," •
Ru)us Pe&hi%un($n PBB
ika N-# nya $ebih dari sama dengan /p ! N0#
8 x (N-#'N-#T0#)
#++
," x N0#
ika N-# nya kurang dari /p ! N0#
2 x (N-#'N-#T0#)
#++
," x N0#
2#5 Te)6$% Pe)*$,$&$n PBB
&ajib #ajak yang te$ah menerima %urat #emberitahuan #ajak Terutang (%##T), %urat 0etetapan #ajak (%0#), dan %urat Tagihan #ajak (%T#) dari 0## #ratama, 0# #++, atau disampaikan $eat #emerintah Daerah harus me$unasinya tepat aktu pada tempat pembayaran yang te$ah ditunjuk da$am %##T yaitu +ank #ersepsi atau 0antor #os dan iro 2#7 S$$% ,$n( Menen%u'$n PBB Te&u%$n(
%aat yang menentukan pajak terutang ada$ah keadaaan -bjek #ajak pada tangga$ ! anuari 2#8 Pe)*$(i$n H$sil Pene&i)$$n P$+$' Bu)i -$n B$n(un$n
5asi$ penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara #emerintah #usat dan #emerintah Daerah dengan imbangan sekurang'kurangnya < untuk #emerintah Daerah Tingkat 4 dan Tingkat 44 sebagai #endapatan As$i Daerah (#AD) dan sisanya untuk #emerintah #usat 0ebijakan seperti ini dimaksudkan untuk merangsang masyarakat da$am memenuhi keajibannya da$am membayar pajak seka$igus mencerminkan si.at gotong royong rakyat da$am membiayai pembangunan #embagian hasi$ penerimaan #++ antara pemerintah pusat dan daerah ada$ah sebagai berikut@ •
! dari jum$ah hasi$ penerimaan #++ merupakan bagian #emerintah #usat dan harus disetorkan ke /ekening 0as Negara untuk dibagikan kepada se$uruh Daerah
•
0abupaten B 0ota < dari jum$ah penerimaan #++ merupakan bagian #emerintah Daerah Dengan pembagian sete$ah dikurangi biaya pemungutan sebesar !
#emerintah #usat
!
+iaya pemungutan
!X<
<
#emerintah Daerah #roEinsi
2X(<'<)
!9,2
#emerintah Daerah 0abB0ota
;X(<'<)
98,;
um$ah #enerimaan #++
!
#enerimaan #++ yang diterima o$eh #emerintah Daerah Tingkat 4 dan 44, sebesar ! untuk #emerintah #usat ada$ah sebagai pengganti karena #emerintah #usat sudah tidak menerima hasi$ pajak kekayaan $agi 2#10 P$+$' Bu)i -$n B$n(un$n Un%u' Pe)*$n(un$n D$e&$h
#eran #ajak +umi dan +angunan daerah sangat Eita$ untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah itu sendiri *e$ihat betapa pentingnya #ajak +umi dan +angunan da$am membangun daerah yang sangat potensia$, maka diper$ukan strategis da$am pemungutannya $apangan, karena sering seka$i para ajib pajak tidak taat membayar pajak 5a$ tersebut disebabkan para ajib pajak mengetahui banyaknya kasus korupsi di $embaga tersebut Da$am ha$ pembangunan daerah maka diper$ukan kesadaran da$am membayar #ajak +umi dan +angunan agar pembangunan daerah me$a$ui #ajak +umi dan +angunan cepat terea$isasi dengan baik, dan pa$ing tidak daerahpun dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatannya sendiri
BAB III SIMPULAN
Dasar hukum #++ ada$ah 6ndang'6ndang No !2 Tahun !<<8 #++ merupakan pajak yang bersi.at kebendaan artinya besar pajak terutang ditentukan o$eh keadaan objek -bjek #++ terdiri dari dua ha$ yaitu bumi dan bangunan %ubjek #++ ada$ah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi, dan atau
mempero$eh man.aat atas bumi, dan atau memi$iki, menguasai, mempero$eh man.aat atas bangunan %ebe$um -bjek #ajak dikenakan #++ ter$ebih dahu$u harus dida.tarkan menggunakan sarana berupa .ormu$ir %#-# Dasar pengenaan #++ ada$ah N-# N-# ditetapkan per i$ayah berdasarkan keputusan *enteri 0euangan dengan mendengar pertimbangan +upatiB&a$ikota +esarnya N-#T0# untuk setiap daerah 0abupatenB0ota setinggi'tingginya /p !2 #erhitungan #++ ada$ah ," X 8 X (N-#'N-#T0#) jika N-# $ebih dari sama dengan /p !, jika N-# kurang dari /p ! maka ," X 2 X (N-#'N-#T0#) %aat yang menentukan pajak terutang ada$ah keadaaan -bjek #ajak pada tangga$ ! anuari #e$aksanaan administrasi #++ sangat mudah karena &ajib #ajak hanya menerima %urat #emberitahuan #ajak Terutang (%##T) dari Dirjen #ajak tanpa per$u banyak me$ampirkan $aporan'$aporan $ainnya seperti da$am pembayaran pajak penghasi$an dan pajak $ainnya, sete$ah itu &ajib #ajak hanya harus me$unasinya tepat aktu pada tempat pembayaran yang te$ah ditunjuk da$am %##T yaitu +ank #ersepsi atau 0antor #os dan iro #enerimaan #++ dapat memberikan pemasukan untuk kas keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, < merupakan bagian pemerintah daerah dan ! merupakan bagian pemerintah pusat #++ dapat digunakan untuk pembangunan daerah disega$a bidang seperti bidang kesehatan masyarakat, bidang pendidikan, dan penye$enggaraan kerja pemerintah daerah itu sendiri
DAFTAR PUSTAKA
%eri #++ F 0etentuan 6mum #ajak +umi dan +angunan 0ementerian 0euangan /epub$ik 4ndonesia, 0antor &i$ayah Direktorat endera$ #ajak, aa +arat 44, 2!
*arsyahru$, Tony, #engantar #erpajakan, rasindo, akarta@ 2" Tjahjono, Achmad dan 5usein, 3ahri, Perpajakan, 1disi'7, 6## A*# G0#N, Gogyakarta@ 2"
