KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas atas rahmat rahmat dan petunj petunjukuk-Ny Nya a kami kami dapat dapat menye menyeles lesaik aikan an tugas tugas mata mata kuliah kuliah Pemb Pembia iaya yaan an Pend Pendid idik ikan an,, beru berupa pa maka makala lah h yang yang berj berjud udul ul Pend Pendid idik ikan an seba sebaga gaii Investasi Investasi Jangka Jangka Panjang, dengan dengan dosen pengampu pengampu r! "onardo "onardo #utauruk #utauruk $k, $k, MM! %umber %umber dari dari makala makalah h ini berup berupa a in&orm in&ormasi asi yang yang didapa didapatt dari dari buku-buku buku-buku sumber yang relevan dengan pembahasan pada makalah ! disusunnya makalah ini, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah, juga sebagai bahan kajian dan 'a'asan bagi siapapun yang memerlukannya, khususnya bagi penyusun sendiri! (ami menyadari makalah yang kami buat ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersi&at membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini! $khir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari a'al sampai akhir! %emoga berman&aat bagi kita semua! $miin
Penyusun
MAKALAH
Konsep Dan Implementasi Pajak dalam Pendidikan Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembiayaan Pendidikan
osen: osen: r! "onardo #utauruk, $(! MM
Disusun oleh) oleh) $ndi "akhtiar *ransiska
+./01
Indah #era'ati
+.02
M! Nanang Nugroho
+.20
PROGRAM STUDI MANAEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PAS!ASARANA UNI"ERSITAS NEGERI AKARTA #$%& 'A' I PENDAHULUAN
alam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya! Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan 3ndangundang tentang "adan #ukum Pendidikan 433 "#P5 yang baru saja disahkan oleh P6! "anyak pihak menganggap bah'a dengan lahirnya 33 "#P tersebut biaya pendidikan semakin mahal dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat! Negara dituding
menghindar
dari
ke'ajiban
konstitusional
di
bidang
pendidikan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 33 081! (ekuatiran dan tudingan tersebut mun9ul karena negara mempersilahkan penyelenggara pendidikan untuk mendanai kegiatannya se9ara mandiri melalui pendirian badan hukum pendidikan! $kan tetapi, perlu diperhatikan juga bah'a badan hukum pendidikan dimaksud harus didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu tidak didasarkan atas motivasi untuk men9ari keuntungan bagi pemilik modal! #al ini dikarenakan, laba yang diperoleh harus diinvestasikan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 33 "#P! itengah
perdebatan
yang
mempertanyakan
peran
negara
dalam
mengu9urkan anggarannya di bidang pendidikan 4yang anggarannya juga berasal dari pajak5, bagaimana instrumen pajak dapat ikut memberikan iklim kondusi& dalam dunia pendidikan agar biaya pendidikan dapat relati& lebih murah dan terjangkau, serta mengingat badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, maka topik yang dibahas dalam makalah ini adalah (onsep an Implementasi Pajak dalam Pendidikan
"! Masalah ! "agaimana kosep dan &ungsi pajak di Indonesia! .! "agaimana perpajakan dalam nirlaba dan institusi pendidikan
7! "agaimana peran pajak dalam pendidikan
:! Tujuan ! Memahami konsep dan &ungsi pajak di Indonesia .! Memahami perpajakan dalam nirlaba dan institusi pendidikan 7! Memahami peran pajak dalam pendidikan
'A' II KAIAN TEORI
A( Konsep Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 4sehingga dapat dipaksakan5 dengan tiada mendapat balas jasa se9ara langsung! Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolekti& untuk men9apai kesejahteraan umum! Jadi, Pajak merupakan hak prerogati& pemerintah, iuran 'ajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat 4'ajib pajak5 untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk se9ara langsung berdasarkan undang-undang! $da berma9am-ma9am batasan atau de&inisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah ) %( P)o*( D)( P( ( A( Ad)iani ) pajak adalah iuran masrayakat kepada negara 4yang dapat dipaksakan5 yang terutang oleh yang 'ajib membayararnya menurut
peraturan-peraturan
umum
4undang-undang5
dengan
tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugastugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan! #( P)o*( D)( H( Ro+,mat Soemit)o SH! ) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 4yang dapat dipaksakan5 dengan tidak m
99endapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum! &( Somme)*eld Ra- M( Ande)son He)s+,el M( . ')o+k Ho)a+e R( ) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor s'asta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 'ajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan! /( Smeets ) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
0( S1pa)man S1ma2idja-a ) pajak adalah iuran 'ajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolekti& dalam men9apai kesejahteraan umum! ;ima unsur pokok dalam de&inisi pajak pajak adalah ) %( #( &( /( 0(
Iuran
berikut ) %( Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah
daerah
berdasarkan
atas
undang-undang
serta
aturan
pelaksanaannya! #( Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana 4sumber daya5 dari sektor s'asta 4'ajib pajak membayar pajak5 ke sektor negara 4pemungut pajak
1
http)<
Man&aat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan di gunakan untuk membiayai $P"N, maka beberapa &ungsi pajak antara lain . ) %( 31n4si Sta5ilitas6 Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju in&lasi! *ungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan 9ara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak see&isien mungkin! #( 31n4si An44a)an 751d4e)tai)8, kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukan dana se9ara optimal ke kas negara berdasarkan undangundang perpajakan yang berlaku, jadi pajak ber&ungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan! &( 31n4s1 men4at1) 7)e41le)end8, yaitu suatu &ungsi dimana
pajak
diperguanakan oleh pemerintah sebagai alat untuk men9apai tujuan tertentu, dan merupakan &ungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari &ungsi utama pajak! /( 31n4si )et)i51si pendapatan, yaitu pajak
yang sudah dipungut oleh
negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan!
pajak terbagi menjadi dua bagian yang menerangkan dimana pajak itu di jalankan prosedurnya oleh pemerintah antara lain ) %( Pajak Lan4s1n4
2
http)<
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada 'ajib pajak setelah mun9ul atau terbit %urat Pemberitahuan < %PT Pajak atau (ohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka 'aktu tertentu! :ontoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan 4PPh5, pajak bumi dan bangunan 4P""5, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya! 7 #( Pajak Tidak Lan4s1n4 Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada 'ajib pajak pada saat tertentu < terjadi suatu peristi'a kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai 4PPN5, pajak bea balik nama kendaraan bermotor 4""N("5, dan lain-lain! Ta)i* dan O5jek Pajak .1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : a. dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1! huru" #g# $ndang undang PPh& b. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1! huru" #"#& '. royalti& d. hadiah dan (enghargaan selain yang telah di(otong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat 1! huru" #e# $ndangundang PPh. )adiah dan (enghargaan yang di(otong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan (enghargaan dalam bentuk a(a (un yang diterima atau di(eroleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Ada(un hadiah dan (enghargaan yang di(otong Pajak Penghasilan 2* adalah hadiah dan (enghargaan dalam bentuk a(a(un yang diterima atau di(erolehWajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. 2.
Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersi"at +nal atas bunga sim(anan yang dibayarkan oleh ko(erasi.
*. Sebesar 15% dari (erkiraan (enghasilan neto atas : a. sea dan (enghasilan lain sehubungan dengan (enggunaan harta, ke'uali sea dan (enghasilan lain sehubungan dengan (erseaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersi"at +nal berdasarkan *
http)<
Peraturan Pemerintah -omor 2 /ahun 10& b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan (ajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2* Ayat 1! huru" #'# $ndangundang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh ajib Pajak alam -egeri atau 3entuk $saha /eta( selain jasa yang telah di(otong Pajak Penghasilan Pasal 214.
&( Pemajakan atas O)4anisasi Ni)la5a #al yang umum sering dipahami bah'a organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bebas pajak 4Tax Exeption5, namun prinsipnya organisasi ini bukan suatu organisasi yang memiliki kekebalan terhadap ke'ajiban pembayaran pajak, hal ini bukan hanya di negara kita namun juga di negara-negara lain dimana tidak memberi
penge9ualian
kepada
organisasi
nirlaba
maupun
para
penggiatleh karena si&atnya yang tidak memberikan keuntungan maka tidak mungkin sektor s'asta, yang berorientasi men9ari keuntungan, mau menyediakan barang publik! >leh karena itu, pemerintahlah yang harus menyediakannya! $kan tetapi, dapat saja terjadi pemerintah tidak mampu menyediakan seluruh atau sebagian barang atau jasa
publik
yang
diperlukan
masyarakat,
sehingga
sektor
s'asta
dapat
menggantikan peran pemerintah! Tentu saja sektor s'asta bersedia menyediakan barang atau jasa publik jika mendapatkan keuntungan yang layak! /( Pemajakan atas
4
Instit1si Pendidikan Ni)la5a di 'e5e)apa
htt(:.(ajak.netin"oPPh2*.htm
Ne4a)a
Terdapat tiga model
sistem
perpajakan atas organisasi nirlaba
yang
dikembangkan di beberapa negara, yaitu 1 ! >rganisasi nirlaba akan dikenakan pajak sama dengan organisasi yang berorientasi laba 4&ull ta?ation model5! .! Penghasilan yang diperoleh oleh organisasi nirlaba dike9ualikan dari pengenaan pajak 4&ull e?emption model5! 7! Pengenaan pajak se9ara parsial 4partial e?emption model5 yang dapat dilakukan seperti dengan 9ara) •
Pengurangan tari& pajak 4misalnya dianut oleh Italia yang memberikan pengurangan tari& pajak sebesar 12@ dari tari& normal5!
•
$tas penghasilan tertentu dike9ualikan dari pengenaan pajak!
Model partial e?emption inilah yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia! %ebagai perbandingan, di India, berdasarkan In9ome Ta? $9t 0, memberikan pembebasan pajak se9ara otomatis atas penghasilan yang diterima dari universitas atau institusi pendidikan yang tidak bertujuan untuk men9ari laba sepanjang organisasi tersebut mengakumulasi laba sesuai dengan tujuan semula didirikannya organisasi tersebut!
5(
Pe)pajakan atas Instit1si Pendidikan di Indonesia %e9ara garis besar, ketentuan perpajakan atas organisasi pendidikan di
Indonesia antara lain sebagai berikut ini +) 5
avid Aliksberg, Aeneral 6eport o& the Ta?ation o& Non-Pro&it >rganiBations, International *is9al $sso9iation 4I*$5, 000, hal! 71! 0
Milton :erny C Marva J 6o'an, Indian Ta? ;a' :reate Potential &or Nonpro&its, Ta? Notes International, .228, hal! +.1! +
!
ari sisi badan hukum pendidikan) a! Pajak Penghasilan 4PPh5 "adan ;aba yang diperoleh oleh organisasi yang menyelenggarakan pendidikan &ormal, yang diinvestasikan kembali dalam bentuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan PPh! $kan tetapi, apabila laba tersebut setelah le'at dari 8 4empat5 tahun, tidak digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah le'at jangka 'aktu 8 4empat5 tahun tersebut 4Peraturan Menteri (euangan 4PM(5-/+
$tas jasa pendidikan yang diberikan tidak dikenakan PPN 4Pasal 1 PP No! 88 tahun .2225! $kan tetapi, untuk pembangunan gedung untuk proses belajar mengajar, baik yang dibangun sendiri 4Pasal : 33 PPN5, atau melalui kontraktor tetap dikenakan PPN
•
4PP No! 8 tahun .222
sebagaimana telah diubah dengan PP No! 7/ tahun .2275! $tas impor dan penyerahan buku pelajaran, dibebaskan dari pengenaan PPN 4PP No! 8 tahun .222 sebagaimana telah diubah dengan PP No! 7/
•
tahun .2275! ari sisi donatur %umbangan &asilitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia 4Pasal ayat 45 huru& j 33 PPh5, serta pendidikan 4Pasal ayat 45 huru& l 33 PPh5 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi si pemberi sumbangan! ari beberapa 9ontoh peraturan pajak di atas, tampak bah'a pemerintah
telah memberikan &asilitas keringanan pajak atas badan hukum pendidikan! alam kaitannya dengan pemajakan atas laba dari badan hukum pendidikan, pengenaan pajak atas laba tersebut hanya akan dikenakan pajak jika tidak dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dalam kurun 'aktu 8 4empat5 tahun! $kan tetapi, terkait dengan PPN, berdasarkan ketentuan di atas, apabila badan hukum pendidikan melakukan pembangunan gedung pendidikan, akan
terkena PPN yang tidak dapat direstitusi! Tentu PPN yang tidak dapat direstitusi ini akan menjadi biaya, yang pembebanannya dapat saja digeser kepada para peserta didik! ;ebih lanjut "agi penyelenggara kegiatan yang berbentuk badan usaha atau yayasan
"adan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud 'ajib menyampaikan pemberitahuan
mengenai
ren9ana
&isik
sederhana
dan
ren9ana
biaya
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan
disampaikan
bersamaan
dengan
penyampaian
%urat
Pemberitahuan Tahunan 4%PT5 Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan
pembangunan
gedung
sebagai
sarana
in&rastruktur
pendukung pendidikan dan penelitian! alam pembangunan terdapat . 4dua5 opsi yaitu menggunakan kontraktor atau (egiatan membangun sendiri! Jika menggunakan kontraktor akan dikenakan PPN 2@ yang tidak bisa dikreditkan 4(arena >rganisiasi ini bukan P(P5 namun dapat dikapitalisasi sebagai nilai perolehan! $tau dengan (egiatan Membangun %endiri dimana tari& yang dikenakan hanya 8@ 4Tari& 2@ dikalikan PP sebesar 82@5 artinya terdapat penghematan pembayaran PPN sebesar @! .! Pemahaman atas biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto 4dedu9tible5 sebagaimana diatur dalam %E-70
! "iaya ujian semester +! "iaya se'a gedung C utilities 4listrik, telepon, air5 /! "iaya laboratorium 0! "iaya penyelenggaraan asrama 2!"unga bank dan biaya-biaya bank lainnya ! "iaya pemeliharaan kampus .!"iaya penyusutan 7!(erugian karena penjualan
yang
didukung
dengan
tertibnya
penegakan
disiplin
anggaran
setempat
dengan tindasan kepada irjen
Pendidikan yang ditunjuk! Pemerintah menyadari bah'a bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adalah bertujuan dalam rangka men9erdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 33 081 oleh karena itu adalah hal yang 'ajar jika diberikan &asilitas
itengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan! #al ini mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan masih terbatasnya anggaran negara untuk bidang pendidikan! alam
peranannya
tersebut,
pemerintah
memberikan
insenti&
bagi
organisasi nirlaba yang menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya pada pengembangan dunia pendidikan! Terhadap laba yang diperoleh oleh organisasi pendidikan tersebut yang diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan Pajak Penghasilan 4PPh5! $rtinya, apabila organisasi pendidikan tersebut mendapatkan laba,
laba yang seharusnya
dikenakan pajak 4PPh5 tidak akan dikenakan PPh jika laba tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana! Pemerintah memberikan jangka 'aktu selama 8 4empat5 tahun sejak laba tersebut diperoleh, untuk ditanamkan kembali! $kan tetapi, setelah le'at dari 8 4empat5 tahun laba tersebut tidak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah le'at jangka 'aktu 8 4empat5 tahun tersebut! #al ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 475 huru& m 3ndang3ndang Nomor + Tahun 0/7 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 3ndang-3ndang Nomor 7 Tahun .22/ 433 PPh5!
%elanjutnya
dasar
pelaksanaannya
diatur
melalui Peraturan Menteri
(euangan Nomor /2bjek Pajak Penghasilan! Petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan irjen Pajak Nomor PE6-88bjek Pajak Penghasilan! %ementara itu, sarana dan prasarana pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut)
! Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan
pengembangan
termasuk
pembelian
tanah
sebagai
lokasi
pembangunan gedung dan prasarana tersebut .! Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan 7! Pembelian
insenti&
tersebut,
pemerintah
memiliki
peranan
lain
dalam
pengembangan dunia pendidikan, terhadap sumbangan dari pihak ketiga yang langsung digunakan untuk investasi di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 45 huru& j dan huru& l 33 PPh! alam 33 PPh diatur bah'a terhadap Dajib Pajak yang memberikan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia serta sumbangan &asilitas pendidikan maka sumbangan tersebut menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan
kena pajak Dajib Pajak tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun .22 tentang %umbangan Penanggulangan "en9ana Nasional, %umbangan Penelitian dan Pengembangan, %umbangan *asilitas Pendidikan,
%umbangan
Pembinaan
>lahraga,
dan
"iaya
Pembangunan
In&rastruktur %osial yang apat ikurangkan dari Penghasilan "ruto! Insenti& pemerintah yang lain di bidang pendidikan adalah dalam rangka pemberian beasis'a! Penerima beasis'a yang mengikuti pendidikan &ormal dan
"easis'a
yang
ike9ualikan
dari
>bjek
Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri (euangan Nomor 18% diatur sebagai berikut! ! (e'ajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana ">% untuk pembelian $T(% pada %ekolah Negeri ataspenggunaan dana ">% sebagaimana tersebut di atas adalah) i!
Tidak pe)l1 mem1n41t PP, Pasal ## se5esa) %609%
ii!
Memungut dan menyetor PPN sebesar 2@ untuk nilai pembelian lebih dari 6p !222!222,- 4satu juta rupiah5 atas penyerahan "arang (ena Pajak dan atau Jasa (ena Pajak oleh Pen41sa,a Kena Pajak Rekanan Peme)inta,! Namun untuk nilai pembelian ditambah PPNnya jumlahnya tidak melebihi 6p !222!222,- 4satu juta rupiah5 dan bukan merupakan pembayaran yang dipe9ah-pe9ah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha (ena Pajak 6ekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.! Pemungut PPN dalam hal ini bendahara'an pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha (ena Pajak 4P(P5 /! bukan merupakan pembayaran yang dipe9ahpe9ah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha (ena Pajak 6ekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.! Pemungut PPN dalam hal ini bendahara'an pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha (ena Pajak 4P(P5 0!
b! "agi bendahara'an% pada %ekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendahara'an pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal .. dan atau PPN! engan demikian ke'ajiban perpajakan bagi bendahara'an< pengelola dana ">% pada %ekolah "ukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana ">% untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah) i! Tidak mempunyai ke'ajiban memungut PPh Pasal .., karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal ..! ii! Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual 4Pengusaha (enaPajak5!
Peraturan 6enteri 7euangan nomor 154P67.8*2818 tanggal *1 agustus 2818 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan (embayaran atas (enyerahan barang dan kegiatan di bidang im(or atau kegiatan usaha di bidang lain (asal * butir 1!.
$ndangundang 9e(ublik ndonesia nomor tahun 1* terakhir dengan $ndangundang nomor 42 tahun 288 tentang Perubahan ketiga atas $ndang $ndang nomor tahun 1* tentang PP- barang dan jasa dan PPn36 serta 76750*288* tentang (enunjukkan bendaharaan (emerintah untuk memnungut, menyetor, dan mela(orkan PP- dan PPn36 beserta tata 'ara (emungutan, (enyetoran dan (ela(orannya. * 7e(utusan irektur ;enderal Pajak nomor 7
.! (e'ajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana ">% untuk pembelian% pada sekolah negeri atas penggunaan dana ">% untuk pembelian
$tas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab su9i dan buku-buku pelajaran agama, tidak pe)l1 mem1n41t PP, Pasal ## se5esa) %609%!
ii!
$tas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab su9i dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan! iii! Memungut dan menyetor PPN sebesar 2@ untuk nilai pembelian lebih dari 6p !222!222,- 4satu juta rupiah5 atas penyerahan "arang (ena Pajak berupa buku-buku -an4 51kan buku pelajaran umum, kitab su9i dan buku-buku pelajaran agama! Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi 6p !222!222,- 4satu juta rupiah5 dan bukan merupakan pembayaran yang dipe9ah-pe9ah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha (ena Pajak 6ekanan Pemerintah!
b! "endahara'an% pada %ekolah "ukan Negeri adalah tidak termasuk bendahara'an pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal .. dan atau PPN! engan demikian ke'ajiban perpajakan bagi bendahara'an< pengelola dana ">% pada %ekolah "ukan Negeri yang terkait dengan pembelian< penggandaan buku teks pelajaran dan
Tidak mempunyai ke'ajiban memungut PPh Pasal .., karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal ..!
ii!
$tas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab su9i dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan!
iii!
Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual 4Pengusaha (ena Pajak5 atas pembelian buku -an4 51kan buku-buku pelajaran umum, kitab su9i dan buku-buku pelajaran agama!
7!
(e'ajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan sis'a baru, kesis'aan, pengembangan pro&esi guru, penyusunan laporan ">% dan kegiatan pembelajaran pada %MP Terbuka! %emua bendahara'an% baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri) a! "agi guru
i!Aolongan I dan II dengan tari& 2@ 4nol persen5! ii!Aolongan III dengan tari& 1@ 4lima persen5 dari penghasilan bruto! iii!Aolongan IF dengan tari& 1@ 4lima belas persen5 dari penghasilan bruto! 8!
(e'ajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana ">% dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau aerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut) a! Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap 4ATT5, Tenaga (ependidikan #onorer, Pega'ai Tidak Tetap 4PTT5, untuk jumlah sebulan sampai dengan 6p .!2.1!222,- 4dua juta dua puluh lima ribu rupiah5 tidak terhutang PPh Pasal .! b! 3ntuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal . dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan! engan perhitungan sebagai berikut) i! Penghasilan sebulan GG ii! Penghasilan netto setahun 4? .5 GG iii! ikurangi PT(PH5 GG iv! Penghasilan (ena Pajak GG v! PPh Pasal . terutang setahun 1@ 4jumlah s!d! 6p 12 juta5 dst GG vi! PPh Pasal . sebulan 4).5 GG H5 "esarnya Penghasilan Tidak (ena Pajak 4PT(P5, adalah) i5! %tatus sendiri 6p .8,72 juta ii5! Tambahan status ka'in 6p .,2.1 juta iii5! Tambahan tanggungan keluarga, maks 7 orang 6p .,2.1 juta
1! (e'ajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana ">%, baik pada %ekolah Negeri, %ekolah %'asta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pera'atan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal . dengan ketentuan sebagai berikut)H5 a! Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi 6p 12!222,- 4seratus lima puluh ribu rupiah5 dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan tak'im yang bersangkutan belum melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5, maka tidak ada PPh Pasal . yang dipotong b! Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi 6p 12!222,- 4seratus lima puluh ribu rupiah5, namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan tak'im yang bersangkutan telah melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5, maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5 harus dipotong PPh Pasal . sebesar 1@ atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak (ena Pajak 4PT(P5 yang sebenarnya 9!
Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari 6p 12!222,- 4seratus lima puluh ribu rupiah5 dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan tak'im yang bersangkutan belum melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5, maka harus dipotong PPh Pasal . sebesar 1@ dari jumlah upah harian atau rata-rata upah harian di atas 6p 12!222,- 4seratus lima puluh ribu rupiah5
d! Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari 6p 12!222,- 4seratus lima puluh ribu rupiah5 dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan tak'im yang bersangkutan telah melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5, maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi 6p !7.2!222,- 4satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah5, harus dihitung kembali jumlah PPh Pasal . yang harus dipotong dengan menerapkan tari& 1@ atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak (ena Pajak 4PT(P5 yang sebenarnya! :atatan) H5 "esaran upah harian yang terutang pajak penghasilan 4PPh5
pasal . jika mengalami perubahan maka mengikuti perubahan yang terbaru!
'A' III KESIMPULAN "erdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bah'a) !
engan adanya insenti& atau keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan payung hukum untuk menguatkan kerja sama badan nirlaba di bidang pendidikan dengan pihak lain! (etentuan tersebut sekaligus
untuk
menghindari
pengelolaan
pendidikan sebagai
investasi dan komersialisasi, sehingga penambahan dana pendidikan tidak lagi mengandalkan iuran dari sis'a atau mahasis'a! .! i tengah perdebatan atas kekuatiran semakin tidak terjangkaunya biaya pendidikan dengan mun9ulnya 33 "#P ini, sebenarnya negara melalui pemerintah dapat memberikan keringanan pajak 4PPh, PPN, dan P""5 lebih besar lagi kepada badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba! #al ini dapat dilakukan mengingat) 4i5 pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, 4ii5 masih terbatasnya ku9uran anggaran negara kita kepada bidang pendidikan, serta 4iii5 status dari badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba, maka sudah se'ajarnya pemerintah tidak mengenakan pajak kepada badan hukum pendidikan! engan tidak dikenakannya pajak atas badan hukum pendidikan, diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaran pendidikan yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik!
DA3TAR PUSTAKA http)<
htt(:.(ajak.netin"oPPh2*.htm Aliksberg avid, Aeneral 6eport o& the Ta?ation o& Non-Pro&it >rganiBations, International *is9al $sso9iation 4I*$5, 000, hal! 71! 6o'an Marva C :erny Milton, Indian Ta? ;a' :reate Potential &or Nonpro&its, Ta? Notes International, .228, hal! +.1!
Peraturan 6enteri 7euangan nomor 154P67.8*2818 tanggal *1 agustus 2818 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan (embayaran atas (enyerahan barang dan kegiatan di bidang im(or atau kegiatan usaha di bidang lain (asal * butir 1!. $ndangundang 9e(ublik ndonesia nomor tahun 1* terakhir dengan $ndangundang nomor 42 tahun 288 tentang Perubahan ketiga atas $ndang $ndang nomor tahun 1* tentang PP- barang dan jasa dan PPn36 serta 76750*288* tentang (enunjukkan bendaharaan (emerintah untuk memnungut, menyetor, dan mela(orkan PP- dan PPn36 beserta tata 'ara (emungutan, (enyetoran dan (ela(orannya. * 7e(utusan irektur ;enderal Pajak nomor 7
