Makalah Pemeriksaan Pajak

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan

dan

peningkatan

pembangunan

nasional

untuk

mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak,maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar.Upaya intensifikasi dapat ditempuh melaluipeningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau law enforcement. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System adalah suatu system dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

menyetor,

dan

melaporkan

sendiri

kewajiban

perpajakannya.Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan

fungsinya

berkewajiban

melaksanakan

pembinaan,

pelayanan,

pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian,kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak

Makalah Pemeriksaan Pajak

Page 1

atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penegakan

hukum ini

dapat

dilakukan

dengan adanya

pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor

atau

ditempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut

UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

denganSurat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak,penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan


Page 2

administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka

akan

meningkatkan

penerimaan

pajak

Negara.

Penagihan

pajak

dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. 1.2 Tujuan Makalah ini membahas tentang hal – hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : a) Untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak b) Untuk mengetahui dasar – dasar ketentuan pemeriksaan pajak yang berlaku di Negara Indonesia berdasarkan Undang – Undang perpajakan yang berlaku dan ketentuan – ketentuan Pemerintah lainnya.

BAB II


Page 3

PEMBAHASAN 2.1 Tujuan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 bahwa ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan pengertian seperti ini, ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi dua: a.

Jenis pajak yang diperiksa, dan

b.

Periode pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak bisa diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan. Dapat juga Wajib Pajak melihat ruang lingkup pemeriksaan dari SP2 yang diperlihatkan atau disampaikan oleh pemeriksa. Kode pemeriksaan yang tercantum di SP2 juga memperlihatkan ruang lingkup atau batasan “perintah” diberikan kepada pemeriksa pajak. Jenis pajak yang diperiksa dapat berupa: a.

seluruh jenis pajak (all taxes)

b.

beberapa jenis pajak, atau

c.

satu jenis pajak (single tax). Seluruh jenis pajak artinya semua kewajiban perpajakan yang menjadi

kewajiban Wajib Pajak harus diperiksa oleh pemeriksa. Atas pemeriksaan ini, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali jika penyelesaian pemeriksaan melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) Sumir. Pada umumnya, pemeriksaan khusus dengan jenis pemeriksaan lapangan biasanya pemeriksa diberikan ruang lingkup pemeriksaan suluruh jenis pajak. Untuk seluruh jenis pajak, kode pemeriksaan


Page 4

yang tercantum di SP2 adalah dengan digit pertama 1 (satu). Contoh: 1412, 1422, atau 1912. Artinya, jika digit pertama angka 1 maka jenis pajak yang diperiksa meliputi: PPh Badan atau PPh OP, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN, PPnBM, dan PBB (kecuali PBB P2 yang sudah kewenangan Pemda). Satu jenis pajak artinya jenis pajak yang diperiksa hanya satu saja. Sebelumnya, satu jenis pajak lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan lebih bayar PPN. Tetapi sejak SE-28/PJ/2013 maka untuk pemeriksaan lebih bayar PPh Orang Pribadi dan PPh Badan diharuskan satu jenis pajak. Maksud pembatasan jenis pemeriksaan menjadi satu jenis pajak adalah agar pemeriksaan fokus kepada yang lebih bayar dan mempercepat penyelesaian. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan atas pajak Wajib Pajak sendiri yaitu Pajak Penghasilan atau yang dikenal PPh Badan dan PPh Orang Pribadi, maupun kewajiban pemotongan dan pemungutan seperti Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak: a. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan


Page 5

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang d. Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013: “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UndangUndang KUP”. Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko atau g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER23/PJ/2013 bagian ketiga dan keempat tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Perpajakan pada pasal 4, 5 dan 6, dapat dijelaskan sebagai berikut :


Page 6

Pasal 4 Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar

pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan

tujuan Pemeriksaan,

yang

paling

sedikit

meliputi

kegiatan

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama. 1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi: a) Mempelajari profil Wajib Pajak b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain. 2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan) a) Rencana pemeriksaan disusun oleh Supervisor. b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari. c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari Kepala UP2 sebelum SP2 diterbitkan. d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi: i. Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak; ii. Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan iii. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa. e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan. f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.


Page 7

g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan. 3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan. b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan. d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. 4) Menyiapkan sarana Pemeriksaan. Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan. b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun. c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. a) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut: i. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga


Page 8

memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan ii.

bukti yang diberikan. Kondisi bukti diperoleh. Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

iii.

menentukan tingkat validitas bukti. Cara bukti diperoleh. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya

observasi)

tingkat

validitasnya

lebih

tinggi

dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti. b) Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan. 2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak. d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah: 1) terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2; dan/atau 2) berdasarkan pertimbangan Kepala UP2. e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau


Page 9

pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Pasal 5 Kegiatan

Pemeriksaan

untuk menguji

kepatuhan

pemenuhan

kewajiban

perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai: 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan; 2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan; 3) dasar pembuatan LHP; 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 3) pengujian yang telah dilakukan; dan 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan. c. KKP harus ditelaah Supervisor untuk meyakini bahwa: 1) Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 2) Pemilihan Metode

Pemeriksaan,

Teknik

Pemeriksaan,

Prosedur

Pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi, dan dasar hukum koreksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. d. KKP harus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP.

Kegiatan

Pemeriksaan

Pasal 6 untuk menguji kepatuhan

pemenuhan

kewajiban

perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:


Page 10

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurangkurangnya memuat: 1) penugasan Pemeriksaan; 2) identitas Wajib Pajak; 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4) pemenuhan kewajiban perpajakan; 5) data/informasi yang tersedia; 6) buku dan dokumen yang dipinjam; 7) materi yang diperiksa; 8) uraian hasil Pemeriksaan; 9) ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10) penghitungan pajak terutang; dan 11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus

dilakukan

terhadap

Wajib

Pajak

yang

mengajukan

permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali


Page 11

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

2.

Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

3.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;

4.

Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

5.

Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;

6.

Wajib

Pajak

tidak

menyampaikan

atau

menyampaikan

Surat

Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau 7.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak : 1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan 2.

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara

3.

tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang

4.

alasan dan tujuan Pemeriksaan Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan


Page 12

5. 6.

Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang

7.

telah ditentukan Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa

8.

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh

9.

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak : 1. Meminta Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda 2.

Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang

3.

alasan dan tujuan Pemeriksaan Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila

4. 5.

susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang

6.

telah ditentukan Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa

7.

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

2.2 Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-23/PJ/2013 bagian kelima dan keenam tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Tujuan lain yang terdapat pada pasal 7, 8 dan 9, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pasal 7 Pelaksanaaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:


Page 13

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. 1) Persiapan yang baik harus didukung dengan penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim sesuai tujuan dan kriteria Pemeriksaan. b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya

menyatakan Metode

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. 2) Pengawasan yang seksama dilakukan oleh Supervisor dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan sejalan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan. b. Luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain. c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 1 (satu) orang Supervisor, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan 1 (satu) orang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Pasal 8 Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:


Page 14

1) bukti

bahwa

Pemeriksa

Pajak

telah

melaksanakan

Pemeriksaan

berdasarkan Standar Pemeriksaan; dan 2) dasar pembuatan LHP. b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 2) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan. c. KKP harus ditelaah Supervisor untuk meyakini bahwa pelaksanaan Pemeriksaan telah sesuai dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. d. KKP harus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP. Pasal 9 Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat : 1) identitas Wajib Pajak; 2) penugasan Pemeriksaan; 3) dasar (tujuan) Pemeriksaan; 4) buku dan dokumen yang dipinjam; 5) materi yang diperiksa; 6) uraian hasil Pemeriksaan; dan 7) simpulan dan usul Pemeriksa. c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 1) Hasil Pemeriksaan telah sesuai kriteria Pemeriksaan tujuan lain. 2) Simpulan, usul, dan/atau rekomendasi yang diberikan telah memiliki dasar hukum yang tepat. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 1.

Pemberian NPWP secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi.

2.

Penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi.


Page 15

3.

Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi.

4.

Wajib Pajak mengajukan keberatan.

5.

Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.

6.

Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

7.

penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

8.

penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

9.

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

10.

penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau

11.

memenuhi

permintaan

informasi

dari

negara

mitra

Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 jangka waktu pemeriksaan dibagi dua, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan. Rumusannya menjadi lebih mudah, yaitu dalam hal 8 jangka waktu pengujian telah selesai maka harus terbit SPHP. Dengan dipecahnya menjadi dua jangka waktu, maka jangka waktu pengujian menjadi konsisten. Pasal 19 Pe? harus disampaikan kepada Wajib Pajak apabila: a. pemeriksaan kantor --- akhir bulan ke 4 atau ke 6 jika ada perpanjangan b. pemeriksaan lapangan --- akhir bulan ke 6 atau 8 jika ada perpanjangan Untuk Wajib Pajak total jangka waktu pengujian dapat 24 bulan ditambah jangka waktu pembahasan sehingga total jangka waktu pemeriksaan menjadi 26 bulan, yaitu berlaku untuk pemeriksaan atas: a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi b. Wajib Pajak dalam satu grup


Page 16

c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. Menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP bahwa wajib pajak yang diperiksa wajib: 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 3. memberikan keterangan lain yang diperlukan. Sedangkan menurut Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP bahwa buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. Pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III PENUTUP


Page 17

3.1 Kesimpulan 

Fungsi dan tujuan pemeriksaan pajak secara keseluruhan adalah supaya Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan



peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Ada banyak ketentuan dalam melakukan pemeriksaan pajak, secaragaris besar diantaranya yaitu : a) Ruang Lingkup pemeriksaan b) Kriteria Pemeriksaan c) Jenis Pemeriksaan d) Jangka Waktu Pemeriksaan e) Jangka Waktu Restitusi Pajak f) Penyelesaian Pemeriksaan g) Pertemuan dengan Wajib Pajak h) Peminjaman Dokumen dan Penyegelan i) Permintaan Keterangan j) SPHP dan Closing Conference



Setiap

dilakukan

pajakmempunyai

pemeriksaan kewajiban

dan

pajak

oleh

haknya

kantor yang

pajak,

telah

Wajib

ditentukan

olehperundang – undangan.

DAFTAR PUSTAKA


Page 18

-

https://535859419613143dfbd8b9884b6260b7e21de272.googledrive.com/host

-

/0BwK5eL5W6jUpNjZCYVlEWjl0WkE http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26740/4/Chapter%20I.pdf http://visitama.co.id/pemeriksaan-pajak/ http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15314

LAMPIRAN


Page 19


Page 20

Makalah Pemeriksaan Pajak

Recommend Documents