BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang sering menyebabkan bencana, terutama jika terjadi pada kondisi curah hujan ekstrem. Banjir berdampak pada rusaknya sarana dan prasarana, aktivitas aktivit as manusia, kerugian harta benda bahkan nyawa manusia, dan
kerugian
ekonomi nasional
akibat
terganggunya aktivitas produksi dan jasa, dan la in sebagainya. Banjir pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Daya tampung sistem pengaliran air tak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan ( catchment area) area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir sehingga debit air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi, melampaui kapasitas pengaliran dan memicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan sedimentasi dalam sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Di samping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Daerah permukiman yang padat dengan bangunan menyebabkan daerah resapan air ke dalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi, sebagian air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Banjir merupakan bencana terbesar di Indonesia. Menurut catatan kejadian bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam periode tahun 1815 hingga 2012, bencana banjir menempati urutan pertama di Indonesia. Kejadian banjir yang biasa terjadi di Indonesia lebih disebabkan karena faktor curah hujan yang lebat. Kabupaten Kudus memiliki kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, 1
Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatar Kaliwungu bagian selatan. Pada pertengahan Januari 2014, terjadi bencana banjir secara merata dan berlangsung relatif lama, yaitu selama 3 minggu. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya produksi dan distribusi barang maupun jasa karena telah mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan KudusDemak macet total akibat tergenang banjir. Tidak hanya pada tahun tersebut, Kabupaten Kudus mengalami banjir bandang pada tahun 2015 di Kecamatan Undaan yang menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan. Begitupun di tahun 2016, banjir kembali terjadi di beberapa titik di Kapubaten Kudus. Pada tahun berikutnya, tahun 2017, kelompok menemukan bahwa Kabupaten Kudus kembali diterjang banjir yang menyebabkan ratusan warga mengungsi selama beberapa hari. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kajian penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus untuk mengetahui potensi atau kapasitas daerah terhadap bencana banjir. Kajian ini akan membantu dalam menganalisis masalah penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kudus. Selain itu, it u, diharapkan akan dapat ditemukan ditemukan solusi dalam menghadapi menghadapi bencana banjir berikutnya sehingga sehingga kerugian besar akibat bencana banjir dapat teratasi.
1.2
Tujuan
1. Mengdentifikasi hazard /potensi /potensi bencana banjir di Kabupaten Kudus. 2. Menganalisis
kerentanan
fisik,
sosial,
ekonomi
dan
lingkungan
Kabupaten Kudus. 3. Menganalisis kapasitas kelembagaan, upaya kesiapsiagaan masyarakat yang telah dilakukan, sistem peringatan dini, infrastuktur mitigasi. 4. Menentukan prioritas upaya yang perlu diperkuat. 5. Membuat rencana kontinjensi bidang kesehatan lingkungan. 6. Menghitung kebutuhan sarana kesehatan lingkungan yang diperlukan. 7. Merencanakan surveilance surveilance penyakit menular prioritas dan faktor risiko bidang kesehatan lingkungan. 8. Menencanakan kegiatan promosi kesehatan untuk mencegah KLB penyakit menular dan keracunan serta personal serta personal higiene. 2
Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatar Kaliwungu bagian selatan. Pada pertengahan Januari 2014, terjadi bencana banjir secara merata dan berlangsung relatif lama, yaitu selama 3 minggu. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya produksi dan distribusi barang maupun jasa karena telah mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan KudusDemak macet total akibat tergenang banjir. Tidak hanya pada tahun tersebut, Kabupaten Kudus mengalami banjir bandang pada tahun 2015 di Kecamatan Undaan yang menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan. Begitupun di tahun 2016, banjir kembali terjadi di beberapa titik di Kapubaten Kudus. Pada tahun berikutnya, tahun 2017, kelompok menemukan bahwa Kabupaten Kudus kembali diterjang banjir yang menyebabkan ratusan warga mengungsi selama beberapa hari. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kajian penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus untuk mengetahui potensi atau kapasitas daerah terhadap bencana banjir. Kajian ini akan membantu dalam menganalisis masalah penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kudus. Selain itu, it u, diharapkan akan dapat ditemukan ditemukan solusi dalam menghadapi menghadapi bencana banjir berikutnya sehingga sehingga kerugian besar akibat bencana banjir dapat teratasi.
1.2
Tujuan
1. Mengdentifikasi hazard /potensi /potensi bencana banjir di Kabupaten Kudus. 2. Menganalisis
kerentanan
fisik,
sosial,
ekonomi
dan
lingkungan
Kabupaten Kudus. 3. Menganalisis kapasitas kelembagaan, upaya kesiapsiagaan masyarakat yang telah dilakukan, sistem peringatan dini, infrastuktur mitigasi. 4. Menentukan prioritas upaya yang perlu diperkuat. 5. Membuat rencana kontinjensi bidang kesehatan lingkungan. 6. Menghitung kebutuhan sarana kesehatan lingkungan yang diperlukan. 7. Merencanakan surveilance surveilance penyakit menular prioritas dan faktor risiko bidang kesehatan lingkungan. 8. Menencanakan kegiatan promosi kesehatan untuk mencegah KLB penyakit menular dan keracunan serta personal serta personal higiene. 2
1.3
Manfaat
1. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya terkait penanganan bencana ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan. lingkungan. 2. Dapat menjadi informasi bagi pembaca agar dapat lebih tanggap terhadap terjadinya bencana. 3. Dapat menambah referensi tentang penanganan bencana ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Bencana
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa at au rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan ta nah longsor .
2.2
Banjir
2.2.1 Definisi Banjir
Banjir menurut Program for Hydro - Meteorological Risk Mitigation Secondary Cities in Asia (2009) adalah tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi. Sumber-sumber banjir adalah : 1.
Curah hujan tinggi, baik di suatu kawasan maupun di hulu sungai
2.
Luapan air sungai akibat tingginya curah hujan di hulu sungai
3.
Runtuhnya bendungan
4.
Naiknya air laut (pasang/rob)
5.
Tsunami Faktor kerentanan di suatu daerah dapat mempengaruhi terjadinya banjir,
antara lain: 1.
Prediksi yang kurang akurat mengenai volume banjir.
2.
Rendahnya kemampuan sistem pembuangan air.
3.
Turunnya kapasitas sistem pembuangan air akibat rendahnya kemampuan pemeliharaan dan operasional. 4
4.
Deforestasi.
5.
Turunnya permukaan tanah akibat turunnya muka air t anah.
6.
Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global. Kategori atau jenis banjir berdasarkan Program for Hydro - Meteorological
Risk Mitigation Secondary Cities in Asia (2009) yaitu: 1.
Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya a. Banjir kiriman (Banjir Bandang) adalah banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai. b. Banjir lokal adalah banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan di suatu wilayah.
2.
Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir a. Regular flood adalah banjir yang diakibatkan oleh hujan. b. Irregular flood adalah banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.
2.2.2 Penyebab Banjir
Penyebab banjir adalah karena relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata-guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air. Perubahan tataguna lahan yang kemudian berakibat menimbulkan bencana banjir, dapat dibuktikan antara lain di daerah perkotaan sepanjang pantai terutama yang dialiri oleh sungai. Penebangan hutan secara tidak terkontrol juga menyebabkan peningkatan aliran air (run off) pemukiman yang tinggi dan tidak terkendali, sehingga menimbukan banjir bandang dan kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai (Bakornas, 2007). Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat adanya sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena
5
alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya (Bakornas, 2007). Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir (Bakornas, 2007). 2.2.3 Dampak Banjir
Bencana banjir dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak-dampak negatif yang dapat menimbulkan bahaya antara lain: 1.
Dampak bagi kesehatan masyarakat Timbulnya penyakit-penyakit yang menyerang manusia sebagai akibat sanitasi yang kurang bersih akibat meluapnya air sungai. Penyakit yang biasanya timbul antara lain penyakit
kulit, demam berdarah, malaria,
influenza, gangguan pencernaan seperti diare dsb merupakan penyakit yang umum terjadi pada saat banjir. Hal ini dikarenakan air bersih untuk berbagai keperluan (minum, memasak, mandi dan mencuci) sudah tercemar akibat banjir. Selain itu, genangan air banjir juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang menjadi
penyebab timbulnya penyakit demam
berdarah dan malaria. 2.
Tercemarnya sumber air bersih Berbagai bahan dan zat yang membawa berbagai jenis bakteri, virus, parasit dan bahan penyakit lainya saat terjadi banjir, dapat mencemari sumur warga dan cadangan air tanah lainnya. Oleh karenanya sumur warga dan
6
cadangan air tanah yang terkena banjir untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. 3.
Dampak bagi pertanian Di daerah pertanian, banjir dapat menyebabkan gagalnya panen, rusaknya cadangan pangan di gudang, dan kemungkinan juga rusaknya persediaan
benih.
Tergenangnya
kolam
akibat
banjir
juga
dapat
mengakibatkan hilangnya ikan. Selain itu banjir juga mengakibatkan rusaknya lahan pengembangan dan ketersediaan pakan ternak. 2.2.4 Penanggulangan Banjir
Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: 1.
Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2.
Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
3.
Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4.
Menghargai budaya lokal.
5.
Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6.
Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
7.
Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.3
Analisis Risiko Bencana
Risiko secara umum merujuk pada hasil kali bahaya (hazard ) dengan kerentanan (vulnerability). Bahaya terkait dengan faktor fisik dan dampaknya, sedangkan kerentanan merupakan kerawanan terhadap kerusakan atau kegagalan (Alexander, 1997). Risk atau risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian (hazard ) yang tidak diinginkan (peluang kejadian) dan konsekuensi (besar dampak) (vulnerability) dari kejadian tersebut (Boer, 2002). Kerentanan 7
(vulnerability) terkait dengan akibat yang dapat diduga dari sebuah fenomena alam dan ditentukan oleh intensitas risikonya. Oleh karena itu, kerentanan dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu risiko, kerusakan, dan usaha (pencegahan atau pengendalian) (Hardy, 2005). Analisis risiko (risk analysis) merupakan analisis untuk menentukan besarnya peluang terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akan menyebabkan kegagalan atau kerusakan. Terdapat dua cara pendugaan risiko (assessing risk ), yakni berdasarkan peluang ( probability) kejadiannya dan tingkat kerentanannya (vulnerability). Sementara itu, analisis bahaya (hazard analysis) dapat digunakan untuk menentukan bahaya yang terjadi pada sebuah fasilitas yang ada atau yang direncanakan dan mendesain (merancang) strategi yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan-tujuan pengamanan kebakaran dapat tercapai. Analisis bahaya dapat dianggap sebagai sebuah komponen dari analisis risiko. Oleh karena itu, sebuah analisis risiko merupakan sekumpulan analisis bahaya yang diboboti berdasarkan peluang kejadiannya. Risiko total merupakan jumlah dari semua nilai bahaya berdasarkan bobotnya. Nilai risiko pada suatu area bahaya adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi skenario yang memberikan sumbangan secara signifikan terhadap risiko (Bukowski, Terdapat dua tahap penting dalam penilaian (assessment ) risiko banjir, yakni: penilaian bahaya dan pendugaan kerentanan. Penilaian bahaya berhubungan dengan karakteristik dari peristiwa itu sendiri dalam hal besar dan frekuensi kejadiannya, sedangkan penilaian kerentanan memperhitungkan pengaruh kejadian terhadap populasi, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta dampaknya pada infrastruktur transportasi.
Penilaian
bahaya
dan
kerentanan
banjir
dapat
dilakukan
menggunakan beberapa cara. Islam dan Sado (2002) menggunakan kedalaman banjir dan frekuensi kejadian banjir untuk menghasilkan peta bahaya banjir di Bangladesh. Rao et al. (2005) mengembangkan indeks kerentanan banjir di wilayah
pantai
timur
India
menggunakan
kerapatan
penduduk,
penutup/penggunaan lahan, jarak terhadap pantai, kemiringan lahan, dan lokasi dengan memperhitungkan arah (track ) siklon.
8
2.4
Kerentanan
Menurut Bakornas (2007) kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya, sehingga apabila terjadi bencana akan memperburuk kondisi masyarakat. Sedangkan menurut UN/ISDR (2005) kerentanan sebagai kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, yang bisa meningkatkan rawannya
sebuah
komunitas
terhadap
dampak
bahaya.
ADPC
(2006)
mengelompokkan kerentanan kedalam lima kategori yaitu: 1. Kerentanan fisik ( physical vulnerability) yang meliputi: umur dan konstruksi bangunan, materi penyusun bangunan, infrastruktur jalan, fasilitas umum). 2. Kerentanan sosial ( social vulnerability) yang meliputi: persepsi tentang risiko dan pandangan hidup masyarakat yang berkaitan dengan budaya, agama, etnik, interaksi sosial, umur, jenis kelamin, kemiskinan). 3. Kerentanan ekonomi (economic vulnerability) yang meliputi: pendapatan, investasi, potensi ke rugian barang/persediaan yang timbul. 4. Kerentanan lingkungan (enviromental vulnerability) yang meliputi: air, udara, tanah, flora and fauna. 5. Kerentanan
kelembagaan
(instititutional
vulnerability)
yang
meliputi:
tidak ada sistem penanggulangan bencana, pemerintahan yang buruk dan tidak sinkronnya aturan yang ada. Faktor yang berpengaruh timbulnya kerentanan antara lain: (1) berada di lokasi berbahaya (lereng gunung api, di sekitar tanggul sungai, di daerah kelerengan yang labil, dll) (2) kemiskinan, (3) perpindahan penduduk desa ke kota, (4) kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, (5) pertambahan penduduk yang pesat, (6) perubahan budaya, dan (7) kurangnya informasi dan kesadaran (UNDP/UNDRO, 1992). Berdasarkan pengertian diatas kerentanan merupakan kondisi pra bencana yang berpotensi menjadi bencana apabila bertemu dengan bahaya (hazard). Jadi apabila dalam suatu wilayah rawan memiliki kerentanan tinggi maka akan mengakibatkan elemen risiko (element at risk) untuk terpapar bahaya menjadi semakin besar kemudian akan meningkatkan risiko bencana. Elemen risiko 9
merupakan segala objek yang ada dalam suatu wilayah bencana dapat berupa permukiman, lahan pertanian, prasarana umum (Sutikno, 2006). Namun risiko bencana dapat dikurangi apabila dalam suatu wilayah memiliki kapasitas baik. Kapasitas dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimiliki masyarakat baik bersifat individu, kelompok atau manajerial (leadership) (UN/ISDR, 2005)
2.5
Manajemen Penanggulangan Bencana
Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: 1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; 2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian; 3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 2.5.1 Pra Bencana
Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.
10
1.
Pencegahan Bencana Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan: a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. Pemantauan terhadap: 1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; 2) Penggunaan teknologi tinggi. c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
2.
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang
berwenang,
baik
secara
teknis
maupun
administratif,
yang
dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk: a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. Penyiapan lokasi evakuasi; f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
11
3.
Mitigasi Bencana Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana . Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakantindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakantindakan pengurangan resiko jangka panjang. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Mitigasi Bencana yang Efektif
Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. a. Penilaian bahaya (hazard assestment ); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan
pengetahuan
tentang
karakteristik
sumber
bencana,
probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya; b. Peringatan (warning ); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana 12
yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya. c. Persiapan ( preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi
sebelumnya
(penilaian
bahaya
dan
peringatan),
yang
membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur). 4.
Peringatan Dini Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan dengan cara: a. Mengamati gejala bencana Dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan
kearifan
lokal.
Instansi/lembaga
yang
berwenang
menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. b. Menganalisa data hasil pengamatan c. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa 13
d. Menyebarluaskan hasil keputusan e. Mengambil tindakan oleh masyarakat 2.5.2 Saat Bencana
Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan,
serta
pemulihan
prasarana
dan
sarana.
Penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya 2. Penentuan status keadaan darurat bencana 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 4. Pemenuhan kebutuhan dasar 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Upaya penanggulangan pada kondisi tanggap darurat seharusnya didasarkan pada Hasil RHA ( Rapid Health Assessment ). RHA adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data sampai dengan penyajian informasi untuk mengukur besarnya masalah yang berkaitan dengan kesehatan akibat bencana yang mengidentifikasi kebutuhan penanggulanan bencana dan dilakukan secara cepat / sesegera mungkin setelah bencana terjadi.
14
Maksud dari dilakukannya RHA :
1.
Untuk konfirmasi kejadian
2.
Menggambarkan tipe, dampak dan kemungkinan resiko akibat situasi
3.
Mengukur kondisi dan resiko kesehatan
4.
Indentifikasi kebutuhan segera untuk pelayanan kesehatan bagi korban bencana
5.
Menilai kemampuan respon setempat dan sumber-sumber kebutuhan segera
6.
Membuat rekomendasi untuk pengambilan keputusan penanggulangan segera
Tujuan RHA:
1.
Memastikan ada/tidaknya kedaduratan kesehatan
2.
Menggambarkan jenis dan besarnya masalah kesehatan
3.
Kemungkinan perkembangan lebih jauh akibat keadaan darurat
4.
Menilai kemampuan dalam merespon dan kebutuhan untuk penanggulangan
5.
Menentukan prioritas tindakan yang perlu dilakukan untuk penanggulangan
2.5.3 Pasca Bencana
Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidahkaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan
15
bangkitnya peran serta masyarakat. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk : 1.
Membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak.
2.
Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang terkena bencana;
3.
Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4.
Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5.
Memberikan
gambaran
yang
jelas
kepada
pemangku
kepentingan
( stakeholder ) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6.
Mengidentifi kasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efi sien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance).
Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: 1.
Perbaikan lingkungan daerah bencana
2.
Perbaikan prasarana dan sarana umum
3.
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
4.
Pemulihan sosial psikologis
5.
Pelayanan kesehatan
6.
Rekonsiliasi dan resolusi konflik
7.
Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
8.
Pemulihan keamanan dan ketertiban
9.
Pemulihan fungsi pemerintahan
10.
Pemulihan fungsi pelayanan publik 16
Rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: 1.
Pembangunan kembali prasarana dan sarana
2.
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
3.
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
4.
Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
5.
Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
6.
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
7.
Peningkatan fungsi pelayanan publik
8.
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
2.6
Gambaran Lokasi Kejadian
1.
Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi 17
Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), Barat), serta Kepulauan serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut di Laut Jawa. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 39.298.765 jiwa terdiri atas 19.281.140 laki-laki dan 19.989.547 perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa). 2.
Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Kudus a. Keadaan Geografi
Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 42.516 Ha yang terbagi menjadi 9 kecamatan, 9 kelurahan dan 123 desa. Ketinggian Wilayah rata-rata ± 55 m diatas permukaan air laut, Iklim tropis, temperatur sedang, Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), Muria) , dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), 18
Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus dan Kudus Timur. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut: 1) Sebelah Utara
: Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
2) Sebelah Timur
: Kabupaten Pati
3) Sebelah Selatan
: Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan
4) Sebelah Barat
: Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara
b. Kondisi Iklim
Kondisi iklim di Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh iklim tropis basah. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus relatif rendah rata-rata dibawah 2000 mm/tahun. Temperatur tertinggi mencapai 33 derajat celcius dan terendah 26 derajat celcius dengan temperatur ratarata sekitar 29 derajat celcius dan kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 72%-83%. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 88% kecepatan angin minimum 5km/jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 50 km/jam. c. Kondisi Tanah
Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Kudus adalah aluvial coklat sebesar 32,12 persen dari luas tanah di Kabupaten Kudus dimana sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2 derajat dan kedalaman efektif lebih dari 90 cm.
19
d. Kependudukan Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Kudus
Sumber : BPS e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus No. Fasilitas Jumlah 1. Rumah Sakit umum daerah 1 2. Rumah sakit umum swasta 5 3. Puskesmas induk 127 4. Puskesmas pembantu 41 5. Puskesmas Keliling 32 6. Poliklinik 35 7. Apotik 110 f. Tenaga Kesehatan
Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kudus Jumlah Dokter No
Kec.
Jumlah Perawat
Spesialis
Umum
Gigi
Umum
PKC
PKE
Gigi
Bidan
Tenaga Kesehatan Lainnya Sarmud Asisten Apoteker Gizi Apoteker
1
Kaliwungu
40
38
6
220
0
0
9
60
4
5
26
2
Kota
43
37
7
129
0
0
4
77
7
3
22
3
Jati
62
32
8
715
0
0
9
100
7
19
58
4
Undaan
0
6
1
17
0
0
2
20
2
0
2
5
Mejobo
0
0
1
19
0
0
3
28
2
1
1
6
Jekulo
1
7
1
27
0
0
3
29
3
2
4
7
Bae
0
3
2
11
0
0
2
14
2
0
2
8
Gebog
0
6
2
16
0
0
3
18
3
2
1
9
Dawe
0
8
2
18
0
0
2
19
1
6
2
20
BAB III PEMBAHASAN
3.1
Kasus Banjir Kudus
Gambar 3.1 Kasus Banjir di Kabupaten Kudus Minggu 12 Februari 2017, ratusan warga dua kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengungsi akibat banjir yang melanda daerah setempat. Korban banjir yang mengungsi, di antaranya berasal dari Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati dan Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Mereka terpaksa mengungsi karena genangan air cikup tinggi dan tidak kian surut. Saat ini air sudah masuk ke rumah-rumah warga dengan ketinggian 25cm (setinggi betis) sedangkan di luar rumah banjir mencapai ketinggian hingga sepinggang orang dewasa. Sebenarnya masyarakat setempat sudah mengantisipasi akan terjadinya banjir dengan meninggikan rumah – rumah mereka, namun karena curah hujan yang tinggi sejak Kamis 9 Februari sedangkan debit air di Sungai Wulan juga tinggi, sehingga air yang menggenang di kawasan penduduk tidak dapat dibuang
21
ke Sungai Wulan menggunakan mesin pompa penyedot air dan menyebabkan banjir. Sebanyak 212 warga Desa Jati Wetan mengungsi di Balai Desa Jati Wetan, sedangkan 206 warga Desa Karangrowo ditempatkan di gedung pertemuan desa setempat. Kepala Desa Jati Wetan Suyitno mengungkapkan, dari 2.400 keluarga penduduknya, yang mengungsi hanya 800 keluarga dan yang ditampung di pengungsian berjumlah jiwa 212 jiwa. Sebagian warga ada yang mengungsi ke tempat saudaranya serta ada pula yang bertahan. Tempat pengungsian disediakan sejak banjir pada Kamis lalu. Namun belum semua warga bersedia mengungsi karena sejumlah pertimbangan. Semua keperluan pengungsi tersedia di pengungsian mulai kebutuhan makanan hingga popok untuk bayi. Kondisi pengungsian di Desa Karangrowo terlihat penuh sesak dengan pengungsi. Lokasi yang dijadikan tempat pengungsian relatif tidak begitu luas seperti di Desa Jati Wetan. Namun walaupun kondisi pengungsian yang penuh para pengungsi masih tetap bisa berhatan karena tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah mengingat genangan air belum juga surut. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan, jumlah desa yang terkena dampak banjir cukup banyak. Di antaranya, Desa Tanjungkarang, Jetiskapuan, Jati Wetan, Pasuruhan Lor, Jati Kulon, Setrokalangan, Banget, Karangrowo dan Karangturi. Hanya saja, warga desa yang mengungsi ke tempat pengungsian hanya di Desa Jati Wetan dan Karangrowo.
3.2
Deskripsi Hazard/ Potensi Bencana
Bencana mencakup terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak baik kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Kategori bencana dibedakan menjadi tiga yaitu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun
waktu
tertentu
yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 22
gangguan kegiatan masyarakat. Risiko terjadi karena adanya Hazard dan kerentanan (Vulnerability) yang tidak sesuai dengan kemampuan (Capacity). semakin besar hazard atau kerentanan dengan tidak diimbangi kemampuan yang besar akan menimbulkan risiko bencana yang besar pula. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negative (Cross. 1998). Pada kasus banjir yang tejadi di Kabupaten Kudus Jawa Tengah tergolong dalam kategori bencana alam. Bencana ini disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi di Kabupaten Kudus sejak Kamis tanggal 9 Februari 2017, hujan tersebut menyebabkan debit air di Sungai Wulan tinggi, sehingga air yang menggenang di kawasan penduduk tidak dapat dibuang ke Sungai Wulan menggunakan mesin pompa penyedot air dan menyebabkan banjir. Kecamatan Jati dan Undaan Berada pada ketinggian 17 m diatas permukaan laut, Kecamatan Jati beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Kondisi dan letak geografis tersebut membuat kecamatan Jati dan Undaan berpotensi terjadi bencana banjir terutama pada wilayah yang dilalui aliran Sungai Wulan. Pada kasus di atas , curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut dapat menjadi bahaya yang mengakibatkan kerusakan atau pun kerugian. Dengan kata lain curah hujan yang tinggi merupakan hazard yang menimbulkan bencana banjir.
3.3
Analisis Kerentanan
Kerentanan merupakan keadaan atau sifat perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan dapat berupa: 1. Kerentanan fisik : kondisi fisik bangunan, misalnya tanggul sungai, rumah dll. 2. Kerentanan ekonomi : kondisi ekonomi masyarakat dalam usaha mitigasi bencana. 3. Kerentanan sosial : kondisi sosial masyarakat dalam hal pengetahuan tentang bencana dan penganggulangannya. 4. Kerentanan lingkungan : kondisi lingkungan tempat tinggal masyar akat.
23
Pada kasus di atas, selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, bencana banjir yang terjadi di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati dan Desa Karangrowo, Kecamatan disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan wilayah tersebut rentan akan terjadinya banjir, diantaranya adalah : 1. Kerentanan Fisik di kecamatan Jati dan Undaan Banjir yang terjadi merupakan dampak dari ditutupnya pintu air Tangggulangin II, di Sungai Wulan. Penutupan pintu air bertujuan untuk mencegah agar banjir di Desa Jati Wetan itu tidak semakin parah. Pintu air tesebut adalah salah satu muara dari Sungai Anakan. Sungai Anakan, fungsinya menampung aliran air hujan dari semua drainase di Kudus wilayah kota. Namun sayangnya saat ini setiap musim hujan air Sungai Anakan itu meluap karena tidak mampu menampung debit air. Sehingga pemukiman di sekitarnya menjadi tergenang. Kondisi pintu air tersebut meskipun masih bisa dioperasikan, namun hampir semua bagian bahan bangunan yang terbuat dari besisudah berkarat. Demikian juga jembatan dari tanggul ke arah pintu yang keadaannya sudah mengkhawatirkan.
Setiap tahun sekali saat musim
penghujan, pintu air jembatan yang sudah berusia lima tahun lebih ini tidak lepas dari kerusakan. Faktor lain yang mengakibatkan genangan air tidak mau surut di wilayah ini adalah karena daerah tangkapan air sudah banyak hilang, dan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. 2. Kerentanan Lingkungan di kecamatan Jati dan Undaan Dilihat dari letak geografis dan kontur tanahnya, wilayah Desa Jati Wetan cukup rendah dibandingkan wilayah lain. Ditambah lagi, posisi tersebut berdekatan dengan Sungai Wulan yang merupakan hilir pembuangan air saat hujan deras. Banjir yang terjadi merupkan luapan air sungai tersebut. Desa Jati Wetan dan Karangrowo merupaka dua tempat yang berada di daerah aliran sungai wulan. 3. Kerentanan Ekonomi di kecamatan Jati dan Undaan Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Jati dan Undaan adalah buruh industri, pedagang, dan buruh bangunan. Di bidang industri, Kecamatan Jati memiliki jumlah industri besar sebanyak 13 perusahaan, sedangkan untuk industri sedang ada sebanyak 12 perusahaan. 24
Untuk industri kecil ada sebanyak 340 unit dan industri rumah tangga sebanyak 1.311 unit. 4. Kerentanan Sosial di kecamatan Jati dan Undaan Sebagian masyarakat di desa Jati Wetan dan Karangrowo sadar akan risiko banjir yang akan terjadi di lingkungan mereka saat curah hujan sedang tinggi. Mereka telah mengetahui cara untuk mengatasi adanya banjir diwilayahnya dengan cara meninggikan rumah mereka. Berdasarkan analisis kerentan bencana banjir di kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa
kerentanan fisik, dan lingkungan merupakan faktor
kerentanan dominan yang dapat mengakibatkan bencana banjir.
3.4 Analisis Kapasitas
Kapasitas daerah Kabupaten Kudus dapat diidentifikasi dari segala potensi yang ada, kekuatan, sumber daya yang ada pada individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan dan mencegah terjadinya bencana banjir. 3.4.1 Kelembagaan
Berikut merupakan lembaga yang terlibat dalam penganggulangan bencana banjir di Kabupaten Kudus: 1.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD
Kudus
telah
menetapkan
pedoman
dan
pengarahan
penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitas i dan rekonstruksi, termasuk menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. BPBD selalu menyiagakan diri untuk menghadapi bencana banjir ketika intensitas hujan menjadi tinggi. Terdapat 10 relawan yang dapat siaga 24 jam. Antisipasi bencana yang dilakukan berupa, menyiagakan unit perahu, seperti perahu karet sebanyak tujuh buah, perahu lipat satu buah dan perahu lainnya. Selain itu, BPBD telah memperbaiki tenda darurat dan alat lain evakuasi lain yang rusak. BPBD selalu melakukan koordinasi dengan setiap kecamatan di Kabupaten Kudus dan perangkat desa terkait siap siaga bencana.
25
2.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Sehubungan
dengan
kurang
memadainya
saluran
drainase
di
Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas +525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda sangat berperan dalam rencana pembangunan daerah berdasarkan status atau kondisi infrastruktur di Kabupaten Kudus. 3.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4.
Dinas Sosial
5.
Dinas Kesehatan
6.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.
Perusahaan Swasta
9.
Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat dan/atau Tokoh Agama
10.
LSM
3.4.2 Kesiapsiagaan
Kapasitas suatu daerah dapat diukur dengan menilai kesiapsiagaan daerah tersebut. Mengukur kesiapsiagaan terkait dengan upaya pencegahan, mitigasi, tingkat bertahan hidup dan kesiapan (Dwiyana, 2013). Kesiapsiagaan mempunyai 10 (sepuluh) standart yaitu: 26
1.
Pembentukan dan pembangunan kapasitas organisasi untuk mengawasi dan menjalankan sistem peringatan BPBD Kabupaten Kudus dibantu oleh 11 kelompok relawan, organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Muhammadiyah Disaster Managment Center (MDMC), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Korps Penanggulagan Bencana Alam (KPBA)-NU, Forum Komunikasi Putra-putri Pensiunan Indonesia (FKKPI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari), Kudus Resque, Vertikal Resque, Pemuda Panca Marga (PPM), SAR Kudus, dan Unit Bantuan Pertolongan Pramuka
(Ubaloka).
Relawan
tersebut
membantu
BPBD
dalam
melaksanakan upaya penanggulan bencana baik berupa penyuluhan, pelatihan, dan simulasi evakuasi untuk warga. 2.
Evakuasi Alat evakuasi merupakan alat yang penting dimiliki oleh masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan. Alat evakuasi untuk bencana banjir dapat berupa ban bekas mobil dan perahu gethek. Diketahui bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan Jati sebesar 94.514, terdapat 90% yang memiliki alat evakuasi. Selain itu, Kecamatan Jati telah memiliki tanda jalur evakuasi dan tanda darurat apabila terjadi banjir.
Gambar 3.2 Tanda Darurat Jalur evakuasi diprioritaskan oleh pemerintah Kecamatan Jati Kudus dan ditujukan kepada masyarakat yang tinggal menempati aset pemerintah. Jalur evakuasi yang ideal biasanya dibangun berdekatan dengan sarpras 27
milik pemerintah, misal jalan nasional atau tanah yang disewa oleh masyarakat. Sehingga pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan meminta pengertian kepada masyarakat
yang menempati spot tersebut jika
dikemudian hari sebagian lahannya digunakan untuk jalur evakuasi. 3.
Penyelamatan dan bantuan Terdapat dua kelompok umur rentan yang harus mendapat prioritas pertolongan saat terjadi banjir, yaitu anak-anak (20% penduduk) dan lansia (11% penduduk).
4.
Pembuatan
rencana
pelaksanaan
menangani
bencana
atau
rencana
penanganan bencana Rencana penanganan bencana diantaranya adalah penyelenggaraan piket banjir di setiap posko, pengoperasian sistem peringatan banjir (flood warning system) dengan memantau tinggi muka air dan debit air pada titik patau serta melaporkan hasil pantauan, dan peramalan banjir dengan analisa hubungan hujan dengan banjir, atau dengan menggunakan metode perambatan banjir. 5.
Mobilisasi
6.
Pengaturan stok persediaan
7.
Komunikasi bahaya Komunikasi bahaya dilakukan dengan penyampaian informasi dan pelaporan. Komunikasi dapat menggunakan radio komunikasi, telepon, faximili, dan sarana lainnya. Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan, dan/atau sarana sejenis lainnya dari masing-masing pos pengamatan berdasarkan informasi dari posko banjir.
8.
Pelatihan relawan Relawan dilatih oleh BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana dari pra bencana, kesiapsiagaan hingga pasca bencana. Pelatihan evakuasi, sistem peringatan dini, dan membuat RHA adalah beberapa contohnya.
9.
Latihan dan simulasi masyarakat Di Kabupaten Kudus, terdapat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU yang didukung oleh Department of 28
Foreign Affairs dan Trade (DFAT) Australia. Sebagai salah satu upaya penguatan kapasitas daerah, LPBI mengadakan pela tihan penyusunan kajian risiko bencana yang diikuti oleh 22 orang dari BPBD, OPD (Organisasi Pemerinta Daerah) terkait, LPBI NU, Pramuka, PMI, dan Perguruan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Kudus dan Jepara. Pelatihan tersebut memperkenalkan aplikasi Java Open Street Map (JOSM) yang merupakan sumber
terbuka
(open
sources)
sebagai
salah
satu tools dalam
penanggulangan bencana alam, Quantum Geography Information System (QGIS) dan Ina SAFE . Sehingga peserta dapat menyusun peta risiko bencana atau peta ancama, peta kerentanan, kapasitas, dan juga tersusunnya kajian risiko bencana (Kholistiono, 2017). 10.
Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kecamatan Jati merupakan daerah rawan bencana yang selalu mengalami bencana banjir setiap tahunnya. Penduduk sudah mengetahui tempat yang biasa dan bisa dijadikan tempat mengungsi di kecamatan tersebut, selain balai desa dan gedung pertemuan, tempat pengungsian di Kecamatan Jati adalah di tempat ibadah, sekolah, dan pabrik.
3.4.3 Sistem peringatan dini
Upaya mitigasi dengan cara memberi peringatan dini kepada masyarakat dirasa dapat menjadi salah satu upaya dalam menekan angka kerugian sebelum bencana banjir datang (Batu & Fibriani, 2017). Kabupaten kudus tidak memiliki sistem peringatan dini banjir selain tanda kentong sebanyak 4 kali. Perlu dikembangkan sistem peringatan dini berdasarkan peta rawan banjir yang telah dibuat oleh BPBD. Terdapat beberapa model, salah satunya HEC-WMS yang dapat digunakan untuk memprediksi debit dari DAS tertentu dengan memasukkan data peta kontur, peta tanah, peta penggunaan lahan, dan curah hujan, serta tinggi muka air. Adapun pendekatan model yang menghubungkan antara curah hujan dengan limpasan debit dapat membantu dalam memantau perubahan karakteristik banjir (debit maksimum, waktu respons) akibat perubahan input (curah hujan) secara akurat. Selain itu ada juga model deterministik melalui pendekatan fisik. Integrasi hasil
29
pemantauan dan analisis kondisi curah hujan akan sangat membantu masyarakat dalam memberikan peringatan dini (Asriningrum, 2015). 3.4.4 Infrastruktur
1.
Jalan dan jembatan Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat di Kabupaten Kudus. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.516 ha. Terdapat jalan nasional sepanjang 32.345 Km, jalan provinsi 33.100 Km dan jalan kabupaten 483.400 Km. Sebagian besar kategori jalan di kabupaten Kudus adalah jalan beraspal dengan kondisi jalan sedang. Di Kabupaten Kudus masih terdapat jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan. Jika dilihat dari segi luas wilayah jumlah infrastruktur jalan masih belum memadai, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sarana jalan.
2.
Sarana perhubungan Sarana perhubungan di Kabupaten Kudus hanya meliputi sarana perhubungan darat. Kabupaten Kudus tidak lagi memfungsikan jalur kereta api yang ada dan mengalihfungsikan stasiun kereta api menjadi pusat kegiatan perekonomian yaitu pasar. Sarana perhubungan berupa terminal yang dimiliki Kabupaten Kudus adalah terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C masing-masing sebanyak 1 buah terminal Tipe A, 2 buah terminal Tipe B dan 5 buah terminal Tipe C. Selain itu, Kabupaten Kudus juga memiliki 1 buah pangkalan truk dan 1 buah terminal cargo.
3.
Irigasi dan Sumber Daya Air Potensi sumber daya air terbesar di Kabupaten Kudus adalah air tanah dan
sebanyak
95%
digunakan
untuk
keperluan
irigasi,
rumah
tangga/domestik, industri dan lainnya. Penggunaan sumber daya air untuk keperluan irigasi berpengaruh terhadap peningkatan hasil pertanian. Jumlah sungai di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 33 buah dengan panjang 438,35 Km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 250 Km2. Namun demikian, keberadaan sarana dan prasarana penampung air (baik air sungai maupun air hujan) seperti embung (long storage) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan 30
tersebut di atas terutama pada saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa desa mengalami krisis air. Kondisi daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Kudus juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan alurnya menjadi sempit, akibat daerah milik sungai banyak ditempati bangunan
dan
menjadi
pembuangan
sampah.
Infrastruktur
seperti
bendung/dam sudah banyak yang rusak sehingga kondisi tersebut belum memenuhi pelayanan masyarakat 4.
Drainase Berdasarkan jenis saluran drainase, sebanyak 57,54% berupa saluran tanah dan 42,46% berupa saluran pasangan. Sedangkan berdasarkan sistem saluran drainase, terdapat 22,04% drainase dengan sistem saluran tertutup dan 77,96% sistem saluran terbuka. Adapun kondisi konstruksi salurannya 36.431 m (33,28%) dalam kondisi cukup baik, 41,079 m (37,53%) dalam kondisi rusak dan 31.952 m (31,952%) dalam kondisi rusak berat. Dapat dilihat bahwa sebagian besar konstruksi saluran drainasenya sudah tidak memadai lagi. Sehubungan
dengan
kurang
memadainya
saluran
drainase
di
Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas + 525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 -24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah. Bencana banjir yang terjadi pada kasus tidak menyebabkan kerusakan parah pada insfrastruktur Kabupaten Kudus, sehingga bencana banjir tidak menimbulkan kerugian sebesar bencana banjir sebelumnya pada tahun 2014. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2014 telah 31
mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan Kudus-Demak macet total akibat tergenang banjir. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah mengurug jalan di depan terminal induk Kab. Kudus dengan urugan sirtu ± 4.000 m3 sepanjang 1 km. Terbukti langkah ini telah dapat mengatasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalur Kudus – Demak, sedangkan kondisi jalan kabupaten akibat banjir yaitu kondisi baik 31,92 %, sedang 28,32 %, rusak ringan 16,36 %, rusak berat 23,41%. 3.4.5 Mitigasi
Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko bencana, berikut upaya yang dapat dilakukan di Kabupaten Kudus: 1.
Mitigasi Struktural Upaya dilakukan demi meminimalisir bencana seperti dengan melakukan pembangunan danal khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana, serta infrastruktur bangunan tahan air. Sejak bencana banjir di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi daerah tersebut. Penduduk setempat mulai membangun dan meninggikan rumahnya. Selain itu, pemerintahpun mengurug jalan di depan terminal induk Kabupaten Kudus dengan urugan sirtu + 4000 m 2 sepanjang 1 km. Penduduk bersama dengan BPBD juga telah memiliki kegiatan rutin dalam membersihkan sungai di sekitar tempat tinggal penduduk Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan perbaikan sar ana dan prasarana meliputi perbaikan jalan, bangunan tempat pengungsi, sistem drainase, jalur evakuasi, dll.
2.
Mitigasi Non Struktural Upaya dilakukan selain mitigasi struktural seperti: a. Pelatihan dan Penyuluhan Pada Februari 2017 lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU yang didukung oleh Department of Foreign Affairs dan Trade (DFAT) Australia mengadakan pelatihan penyusunan 32
kajian risiko bencana yang diikuti oleh 22 orang dari BPBD, OPD (Organisasi Pemerinta Daerah) terkait, LPBI NU, Pramuka, PMI, dan Perguruan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Kudus dan Jepara. Pelatihan tersebut memperkenalkan aplikasi Java Open Street Map (JOSM) yang merupakan sumber terbuka (open sources) sebagai salah satu tools dalam penanggulangan bencana alam, Quantum Geography Information System (QGIS) dan Ina SAFE. Sehingga peserta dapat menyusun peta risiko bencana atau peta ancama, peta kerentanan, kapasitas, dan juga tersusunnya kajian risiko bencana (Kholistiono, 2017). Selain itu, penyuluhan dan simulasi penanggulangan bencana banjir juga dilakukan oleh BPBD dengan memberikan informasi mengenai banjir dan apa yang harus dilakukan saat bencana banjir datang. b. Mapping
Gambar 3.3 Struktur Ruang Kabupaten Kudus
33
Memperhatikan bagian dari struktur ruang Kabupaten Kudus yang diintegrasikan dengan wilayah rawan bencana ini, bisa diidentifikasi beberapa hal berikut: 1) Semua wilayah rawan bencana banjir sudah tersedia akses jalan-jalan Kabupaten yang memudahkan untuk evakuasi pertolongan 2) Rencana titik-titik pusat pelayanan terjauhkan dari wilayah rawan bencana 3) Terminal terjauhkan dari rawan bencana banjir 4) Jaringan air bersih terjauhkan dari rawan bencana banjir 5) Pusat pelayanan juga bisa dimanfaatkan untuk tempat pengungsian sementara bila terjadi bencana Memperhatikan lahan pertanian sawah Kabupaten Kudus yang rawan kena dampak banjir, dalam kacamata risiko bencana, degradasi lingkungan dapat ditempatkan sebagai faktor yang memperbesar kerentanan wilayah pertanian tersebut (Suryanta & Nahib, 2016).
3.5
Identifikasi Potensi Bencana
Potensi bencana banjir yang timbul perlu dilakukan suatu upaya untuk mengurangi potensi bencana. Penentuan upaya mengurangi potensi bencana yang dapat ditimbulkan adalah dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana banjir. Adapun potensi bencana yang dapat ditimbulkan, seperti: Tabel 3.1 Identifikasi Potensi Bencana Potensi bencana yang dapat
Upaya mengurangi potensi bencana
ditimbulkan
1.
Terdegradasinya kondisi lingkungan :
1. Melakukan pemantauan cuaca
a. Luapan air karena banjir membawa
2. Melakukan pemantauan debit air
sampah ataupun limbah sehingga mencemari lingkungan.
3. Memberikan
b. Terkikisnya tanah ataupun jalanan sehingga
dapat
sungai
menimbulkan
bencana lain seperti tanah longsor 34
peringatan
dan
penyebaran informasi dini kepada masyarakat 4. Mengerahkan
kekuatan
personil
Potensi bencana yang dapat
Upaya mengurangi potensi bencana
ditimbulkan
c. Menurunnya kualitas air bersih pada area terkena banjir
dari berbagai unsur operasi untuk penyelamatan
dan
perlindungan
kepada korban banjir
2. Kesehatan manusia : a. Diare merupakan penyakit yang biasanya terjadi setelah bencana
5. Membuat jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara
banjir. Diare dapat terjadi karena 6. Menyediakan pompa air, mobil kondisi
air
yang
dikonsumsi
tanki air dan mobil tinja
masyarakat tidak dalam kondisi
7. Mendirikan POSKO
yang baik.
8. Pemenuhan kebutuhan dasar di
b. Timbulnya penyakit leptospirosis yang
disebabkan
oleh
bakteri
leptospira yang ditularkan melalui
penampungan sementara 9. Pemberian
disebarkan
manusia melalui
air
karena akibat
banjir. c. Penyakit kulit yang disebabkan oleh
mikroorganisme
seperti
bakteri dan jamur. Penyakit kulit tersebut seperti kutu air, panu, kurap, dan lainnya. 3. Aspek sosial ekonomi a. Hilangnya
sumber
pencaharian masyarakat
mata (bertani
dan beternak). b. Terganggunya
kegiatan
transportasi akibat banjir c. Kerusakan sarana dan prasarana saat banjir menerjang
35
air
bersih,
jamban, dan sanitasi lainnya.
feses dan urin tikus. Bakteri bisa 10.Pemberian menyerang
layanan
layanan
perawatan, dan rujukan.
kesehatan,
3.6 Membuat Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Lingkungan
Gambar 3.4 Siklus Tahap Bencana Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko. Perencanaan kontijensi dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencanan atau pada tahap aktivitas kesiapsiagaan.
Siklus
manajemen
risiko
tersebut
(termasuk
perencanaan
kontijensi) digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan. 3.6.1 Wilayah Rawan Bencana
Gambar 3.5 Peta Resiko Bencana di Kabupaten Kudus
36
3.6.2
Penilaian Bahaya dan Penentuan Kejadian
Gambar 3.6 Dampak Ancaman
Gambar 3.7 Probabilitas Ancaman No
Ancaman
Probabilitas
Dampak
1.
Banjir
5
4
2.
Tanah Longsor
4
3
3.
Gunung Berapi
5
5
4.
Angin Topan
4
3
5.
Tsunami
3
5
37
Dari hasil analisis, bencana banjir memiliki tingkat bahaya “Tinggi” karena kemungkinan untuk terjadinya besar dan dampak yang ditimbulkan dapat hancur karena arus air. 3.6.3 Pengembangan Skenario Bidang Kesehatan Lingkungan 1.
Skenario Ancaman
Berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah, skenario banjir pada rencana kontinjensi sebagai berikut : a. Ancaman banjir terjadi pada bulan Januari sampai Maret, karena curah hujan yang cukup tinggi pada bulan ini menjadi pemicu banjir b. rawan banjir ada pada daerah hilir di sepanjang sungai Kudus. Jika intensitas hujan tinggi air sungai akan meluap ditambah lagi ketika Sungai Yuono juga meluap maka akan menggenangi sejumlah Kecamatan Jekulo, Mejobo, dan Undaan. Total wilayah rawan banjir mencapai11.692,52 hektar (89,8%) c. Jumlah penduduk yang terdampak banjir : 245.950 Jiwa. 2.
Wilayah Terdampak
Banjir diperkirakan akan membawa dampak baik banjir maupun hanya genangan. Data wilayah terkena dampak seperti yang terlihat dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Wilayah Terdampak Banjir dan Luasnya
Berdasarkan peta pola ruang dan peta rawan bencana tersebut, Wilayah rawan bencana di Kabupaten Kudus seluruhnya ada 13.023,224 ha terdiri dari rawan banjir pada level sedang hingga tinggi mencapai 38
11.692,52 hektar (89,8%) berada di wilayah hilir. Berdasar pola ruang yang sudah disusun, maka rawan banjir 85,32% dominan berdampak pada kawasan pertanian tanaman pangan atau persawahan, 10,5% permukiman dan 2,9% sempadan sungai. 3.
Aspek-Aspek Terdampak a. Aspek Penduduk
Akibat banjir yang terjadi menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah terdampak menjadi korban dan pengungsi. Distribusi jumlah korban dan pengungsi untuk masing-masing wilayah ditunjukkan pada Tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Distribusi Jumlah Korban dan Pengungsi
b. Aspek Perumahan
Akibat banjir yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan rumah tinggal penduduk di wilayah terdampak dengan perkiraan jumlah dan tingkat kerusakan yang bervariasi. c. Aspek Sarana Prasarana
Banjir diperkirakan juga akan merusak sarana dan prasarana yang berada di wilayah terdampak. Beberapa sarana
prasarana
yang
mengalami kerusakan karena tergenang atau tidak dapat digunakan karena akses jalan tertutup genangan air antara lain gedung pendidikan, sarana ibadah, tempat pertemuan masyarakat, pasar, sarana transportasi, menutup akses jalan dan lain sebagainya.
39
3.6.4 Kebijakan Dan Strategi
Tabel 3.4 Kebijakan dan Strategi No. Kebijakan Strategi 1. Mengerahkan segala Melakukan pengamatan dan kaji cepat pada sumber daya yang ada di lokasi bencana untuk mengetahui dampak Kabupaten Kudus. bencana dan kebutuhan di lokasi bencana, sesaat setelah kejadian.
2.
Menetapkan masa siaga darurat selama 10 hari dan masa tanggap darurat selama 7 hari.
Memusatkan satuan khusus penanggulangan bencana di setiap SKPD pemilik kewenangan (Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perindustrian & Energi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga dan Pemuda, Satpol PP) dan ditempatkan pada lokasi yang mudah menjangkau lokasi bencana.
3.
Melakukan penyelamatan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus yang terdampak sesuai skala prioritas.
1. Melibatkan TNI (Kodam Jaya, Ko Armabar, Koops AU1) dan SAR dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat. 2. Melibatkan peran masyarakat dalam hal tanggap darurat *penjabaran masyarakat ada dalam glosarium 3. Menetapkan lokasi pengungsian, berkoordinasi dengan kelurahan dan mengevakuasi korban secara cepat ke lokasi pengungsian.
4.
Tetap menyelenggarakan Memfungsikan kantor – kantor pelayanan pelayanan kepemerintahan baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kepada masyarakat kota administrasi Jika kantor terdampak bencana maka fungsinya dapat dialihkan ke lokasi yang bebas banjir dan bisa diakses. Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana di pemerintahan hingga tingkat kelurahan, tingkat Provinsi dan masyarakat, lembaga usaha, media massa dan melibatkan kecamatan, pemangku kepentingan. kelurahan dan pemangku Mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan kepentingan lain. Memberikan pemenuhan Mengidentifikasi, memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar kepada logistik korban dan pengungsi yang para korban banjir. dilengkapi dapur umum dan sanitasi memadai serta melakukan pengawasan dalam
5.
6.
40
pendistribusian bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. 7.
Memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana selama tanggap darurat di seluruh pusat kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas dan Pos Kesehatan).
8.
Tetap menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat bencana.
9.
Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum.
10.
Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah bencana dan sekitarnya. 11. Apabila intensitas bencana banjir semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. 3.6.5 Perencanaan Sektoral 1.
1. Mengoptimalkan operasional 24 jam di seluruh pusat kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas dan Pos Kesehatan), dan relawan di wilayah bencana. 2. Pembaruan data korban dan pengungsi selama tanggap darurat. Serta memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan, dan menyebarluaskannya melalui media cetak, dan elektronik. Menyelenggarakan sekolah darurat jika sarana dan prasarana mengajar tidak dapat di akses dengan menggunakan ruang belajar sementara seperti tenda sekolah darurat atau menggunakan gedung/bangunan/ fasilitas umum yang bisa digunakan. Tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas sekolah yang masih bisa digunakan atau diakses. Pemulihan darurat objek vital/fasilitas umum/fasilitas pendidikan/fasilitas kesehatan yang terkena banjir di lokasi bencana agar segera dapat berfungsi kembali. Melibatkan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya dan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat tanggap darurat. Menetapkan posko pengelolaan bantuan yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan bantuan dari pemerintah pusat, daerah, negara lain, ataupun masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Manajemen dan Koordinasi a. Situasi
Langkah-langkah yang perlu dilakukan Kepala BPBD dalam menjalankan kegiatan manajemen dan koordinasi, antara lain : 1) Mengkoordinasikan antar SKPD terkait, TNI (Kodam Jaya, Ko Armabar, Koops AU1), Polda, PMI, BMKG, PAM , PLN, serta unsur organisasi terkait dari unsur private sektor, masyarakat, LSM Nasional 41
dan Internasional serta cluster terkait (cluster perlindungan, cluster pendidikan) dalam penanganan bencana banjir. 2) Mengkoordinasikan tanggung jawab masing-masing SKPD terkait dan unsur masyarakat berdasarkan surat komando tanggap darurat. 3) Mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian bantuan secara berkala selama masa tanggap darurat, untuk update kebutuhan, perkiraan, dan rencana kerja. 4) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang perkiraan dampak bencana dan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan bencana tersebut. 5) Mengkoordinasikan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di wilayah bencana untuk menangani para korban bencana. 6) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana. 7) Melaporkan seluruh kegiatan dalam penanganan bencana banjir, baik rutin maupun insidentil kepada Gubernur. b. Sasaran
1) Terwujudnya koordinasi penanganan banjir selama tanggap darurat. 2) Terwujudnya
administrasi
&
pelaksanaan
penerimaan
serta
pendistribusian bantuan 3) Terwujudnya manajemen penanganan korban & pengungsi. 4) Terwujudnya inventarisasi korban dan kebutuhan dasar yang diperlukan 5) Penyediaan Informasi untuk media massa dan untuk masyarakat yang membutuhkan 6) Tersebarnya hasil evaluasi dan laporan termasuk hasil kajian cepat sektor 2.
Sektor Penyelamatan dan Evakuasi a.
Situasi Untuk menekan jatuhnya korban maka personil dan peralatan pendukung SAR disiagakan selama 24 jam penuh selama musim hujan terjadi. Jumlah personil akan ditambah saat diakifkannya masa tanggap darurat. SAR segera 42
diberangkatkan menuju 4 Kecamatan yang kondisinya menunjukkan indikasi akan terjadinya banjir. Sesuai dengan informasi awal, banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran bahwa daerah rawan banjir ada pada daerah hilir di sepanjang sungai Kudus. Jika intensitas hujan tinggi air sungai akan meluap ditambah lagi ketika Sungai Yuono juga meluap maka akan menggenangi sejumlah Kecamatan Jekulo, Mejobo, dan Undaan. b.
Sasaran
Sektor Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab dalam melakukan operasi penyelamatan, pencarian dan evakuasi korban bencana, dengan tujuan meminimalisasi korban bencana banjir. Adapun sasaran sektor ini antara lain : 1) Terlaksananya kegiatan penyelamatan dan evakuasi warga yang terancam. 2) Terlaksananya pencarian warga yang hilang atau terancam serius akibat banjir. 3.
Sektor Sarana Prasarana dan Pengungsian a. Situasi Apabila terjadi bencana banjir maka diperkirakan jumlah penduduk di 4 kecamatan
tersebut
akan
mengungsi.
Bencana
Banjir
tersebut
akan
menyebabkan bangunan, jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya menjadi rusak tergenang air. Beberapa sarana dan prasarana vital yang rusak akibat diterjang banjir harus diperbaiki dengan segera sehingga dapat berfungsi kembali. Sektor sarana prasarana juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana pengangkutan dan tempat pengungsian sesuai persyaratan.
b. Sasaran
1)
Tersedianya sarana evakuasi untuk pengungsi.
2)
Tersedianya sarana penerangan untuk pengungsi.
3)
Tersedianya sarana penampung air limbah domestik pengungsi.
4)
Tersedianya sarana air bersih, mandi, cuci & kakus (MCK) untuk pengungsi.
5)
Tersedianya tempat pembuangan sampah di pengungsian. 43
6)
Tersedianya alat untuk mengurangi debit genangan air di lokasi banjir.
7)
Tersedianya alat untuk menangani pohon yang tumbang.
8)
Tersedianya sarana penanganan sampah/ lumpur akibat banjir.
9)
Tersedianya sarana prasarana vital untuk pelayanan publik.
10) Tersedianya lokasi, tempat/tenda pengungsian dari pemerintah & non pemerintah. 4.
Sektor Kesehatan
Apabila terjadi bencana Banjir di Kabupaten Kudus, diperkirakan akan terdapat masyarakat yang menjadi korban sebagaimana data yang tertuang dalam Tabel Pengembangan Skenario. Untuk menjamin kesehatan korban banjir dan pengungsi maka dipersiapkan pos kesehatan.
Pelayanan Kesehatan yang tersebar di 4
wilayah terdampak. Pos Pelayanan Kesehatan beroperasi 24 jam penuh dibagi dalam 3 shift selama tanggap darurat bencana (7 hari). Setiap Pos Pelayanan Kesehatan yang diaktifkan mampu melayani 150 orang dalam waktu 24 jam. Pos kesehatan didirikan ketika pengungsi di suatu wilayah melebihi 150 orang. a. Sasaran
1) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi korban 2) Terlaksananya pendataan kelompok rentan 3) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi 4) Terlaksananya rujukan kesehatan secara optimal 5) Terlaksananya pendampingan psikososial bagi pengungsi 5.
Sektor Logistik dan Dapur Umum Sektor Logistik a. Situasi
Bencana banjir yang diperkirakan akan melanda 4 kecamatan karena cura hujan tinggi pada bulan januari sampai maret. Menyebabkan banyaknya pengungsi yang mengungsi di tempat pengusngsian. Sehingga mereka membutuhkan semua kebutuhan dasar baik makanan, pakaian, 44
dan lain-lain. b. Sasaran
1) Terpenuhinya semua kebutuhan dasar pengungsi, meliputi kebutuhan : (a) makanan siap saji, (b) sandang, (c) sanitasi, (d) Air Bersih, dan (e) kebutuhan dasar anak sekolah dan Kebutuhan Khusus. 2) Terlaksananya penerimaan, penyortiran, penyediaan lahan gudang logistik dan pendistribusian logistik. 3) Terselenggaranya Santuan Sosial. 4) Tersedianya kebutuhan perlengkapan sekolah dan Psikososial. 6.
Sektor Transportasi
Hal yang perlu dipenuhi dari sektor transportasi untuk mengamankan : a. Jalur evakuasi b. Jalur logistik c. Jalur lalu lintas/pengalihan arus d. Jalur prioritas pejabat/VVIP
3.6.6 Rencana Tindak Lanjut
1.
Rencana Kontinjensi ini diaktivasi menjadi Rencana Operasi beberapa saat sebelum terjadi bencana (adanya pernyataan status siaga 1 di 9 pintu air utama, curah hujan dengan intensitas tinggi 200mm/hari dan kenaikan permukaan air laut yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang) setelah dilakukan penilaian awal secara cepat dan penyesuaian komponen kebutuhan sesuai kondisi dan intensitas bencana.
2.
Koordinasi
secara
berkala
untuk
memperbarui
dokumen
Rencana
Kontinjensi ini perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan termasuk updating data ketersediaan sumber daya pada masing-masing instansi secara berkala. 3.
Perlu dibangun jejaring yang lebih luas (termasuk dengan lembaga usaha / melalui Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) agar seluruh sumber daya di Kabupaten Kudus dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap 45
darurat, maupun pasca bencana.
3.7 Menghitung Aspek Kesehatan Lingkungan dalam Bencana
1.
Pengadaan Air Semua orang didunia memerlukan air untuk minum, memasak dan menjaga kebersihan pribadi. Dalam situasi bencana mungkin saja air untuk keperluan minumpun tidak cukup, dan dalam hal ini pengadaan air yang layak dikunsumsi menjadi paling mendesak. Namun biasanya masalah kesehatan yang berkaitan dengan air muncul akibat kurangnya persediaan dan akibat kondisi air yang sudah tercemar sampai tingkat tertentu. Tolok ukur kunci, berupa: a. Persediaan air harus cukup untuk memberi sedikit – dikitnya 15 liter per orang per hari b. Volume aliran air ditiap sumber sedikitnya 0,125 liter perdetik. c. Jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter d. 1 (satu) kran air untuk 80 – 100 orang
2.
Kualitas air Air di sumber – sumber harus layak diminum dan cukup volumenya untuk keperluan keperluan dasar (minum, memasak, menjaga kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menyebabakan timbulnya risiko – risiko besar terhadap kesehatan akibat penyakit – penyakit maupun pencemaran kimiawi atu radiologis dari penggunaan jangka pendek. Tolok ukur kunci, berupa: a. Di sumber air yang tidak terdisinfektan (belum bebas kuman), kandungan bakteri dari pencemaran kotoran manusia tidak lebih dari 10 coliform per 100 ml. b. Hasil penelitian kebersihan menunjukkan bahawa risiko pencemaran semacam itu sangat rendah. c. Untuk air yang disalurkan melalui pipa – pipa kepada penduduk yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, atau bagi semua pasokan air pada waktu ada risiko atau sudah ada kejadian perjangkitan penyakit diare, air harus didisinfektan lebih dahulu sebelum digunakan sehingga mencapai 46
standar yang bias diterima (yakni residu klorin pada kran air 0,2 – 0,5 miligram perliter dan kejenuhan dibawah 5 NTU) d. Konduksi tidak lebih dari 2000 jS / cm dan airnya biasa diminum e. Tidak terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan pengguna air, akibat pencemaran kimiawi atau radiologis dari pemakaian jangka pendek, atau dari pemakain air dari sumbernya dalam jangka waktu yang telah direncanakan, menurut penelitian yang juga meliputi penelitian tentang kadar endapan bahan – bahan kimiawi yang digunakan untuk mengetes air itu sendiri. Sedangkan menurut penilaian situasi nampak tidak ada peluang yang cukup besar untuk terjadinya masalah kesehatan akibat konsumsi air itu. 3.
Prasarana dan Perlengkapan Tolok ukur kunci, berupa: a. Setiap keluarga mempunyai dua alat pengambil air yang berkapasitas 10 – 20 liter, dan tempat penyimpan air berkapasitas 20 liter. Alat – alat ini sebaiknya berbentuk wadah yang berleher sempit dan/bertutup b. Setiap orang mendapat sabun ukuran 250 gram per bulan. c. Bila kamar mandi umum harus disediakan, maka prasarana ini harus cukup banyak untuk semua orang yang mandi secara teratur setiap hari pada jam-jam tertentu. Pisahkan petak – petak untuk perempuan dari yang untuk laki – laki. d. Bila harus ada prasarana pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga untuk umum, satu bak air paling banyak dipakai oleh 100 orang.
4.
Pembuangan Kotoran Manusia Jumlah Jamban dan Akses Masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dan jaraknya tidak jauh dari pemukiman mereka, supaya bisa diakses secara mudah dan cepat kapan saja diperlukan, siang ataupun malam. Tolok ukur kunci : a. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang
47
b. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut pembedaan jenis kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki – laki dan jamban permpuan) c. Jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman (rumah atau barak di kamp pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki. d. Jamban umum tersedia di tempat – tempat seperti pasar, titik – titik pembagian e. sembako, pusat – pusat layanan kesehatan dsb. f. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang – kurangnya berjarak 30 meter dari sumber air bawah tanah. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air, suangai, dan sebagainya g. 1 (satu) Latrin/jaga untuk 6 – 10 orang 5.
Pengelolaan Limbah Padat Pengumpulan dan pembuangan limbah padat masyarakat harus memiliki lingkungan yang cukup bebas dari pencemaran akibat limbah padat, termasuk limbah medis. a. Sampah rumah tangga dibuang dari pemukiman atau dikubur di sana sebelum sempat menimbulkan ancaman bagi kesehatan. b. Tidak terdapat limbah medis yang tercemar atau berbahaya (jarum suntik bekas pakai, perban – perban kotor, obat – obatan kadaluarsa,dsb) di daerah pemukiman atau tempat – tempat umum. c. Dalam batas – batas lokasi setiap pusat pelayanan kesehatan, terdapat tempat pembakaran limbah padat yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara benar dan aman, dengan lubang abu yang dalam. d. Terdapat lubang – lubang sampah, keranjang/tong sampah, atau tempattempat khusus untukmembuang sampah di pasar – pasar dan pejagalan, dengan system pengumpulan sampah secara harian.
48
e. Tempat pembuangan akhir untuk sampah padat berada dilokasi tertentu sedemikian rupa sehingga problema – problema kesehatan dan lingkungan hidup dapat terhindarkan. f. 2 (dua) drum sampah untu 80 – 100 orang Tempat/lubang Sampah Padat Masyarakat memiliki cara – cara untuk membuang limbah rumah tangga sehari- hari secara nyaman dan efektif. Tolok ukur kunci, berupa : a. Tidak ada satupun rumah/barak yang letaknya lebih dari 15 meter dari sebuah bak sampah atau lubang sampah keluarga, atau lebih dari 100 meter jaraknya dar lubang sampah umum. b. Tersedia satu wadah sampah berkapasitas 100 liter per 10 keluarga bila limbah rumah tangga sehari – hari tidak dikubur ditempat. 6.
Pengelolaan Limbah Cair (pengeringan) Sistem pengeringan Masyarakat memiliki lingkungan hidup sehari – hari yang cukup bebas dari risiko pengikisan tanah dan genangan air, termasuk air hujan, air luapan dari sumber-sumber, limbah cair rumah tangga, dan limbah cair dari prasarana – prasarana medis. Hal – hal berikut dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pengelolaan limbah cair: a. Tidak
terdapat
air
yang
menggenang
disekitar
titik – titik
pengambilan/sumber air untuk keperluan sehari – hari, didalam maupun di sekitar tempat pemukiman b. Air hujan dan luapan air/banjir langsung mengalir malalui saluran pembuangan air. c. Tempat tinggal, jalan – jalan setapak, serta prasana – prasana pengadaan air dan sanitasi tidak tergenang air, juga tidak terkikis oleh air. Tabel 3.5 Kebutuhan Aspek Kesehatan Lingkungan dalam Bencana Banjir Kudus Jumlah Kebutuhan Pengungsi Jenis Desa No. Standar Desa Jati Wetan Kebutuhan Karangrowo (212 jiwa) (206 jiwa) Pengadaan Air 1 Air bersih 5-7 liters /org 1060 lt/ hari 1030 lt/hari /hari 49
2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13
7.
Tandon air (Kap 2 m3) Sumber air (kran)
1 buah /250 orang 1 kran air untuk 80-100 orang Prasarana dan perlengkapan Alat pengambil 2 kapasitas air @10-20 liter/ keluarga Sabun mandi 250 gr/org/bln Sabun cuci 200 gr/org/bln Sikat Gigi 1 buah/org Pasta Gigi 1 buah/4 org/bln Tenda posko 1 tenda/ titik pengungsian MCK 1 MCK maks untuk 20 orang Pembuangan kotoran manusia Jamban 1 jamban /20 orang Pengelolaan limbah padat Bak sampah 1 bak sampah/ (kapasitas 50- 25-50 100L) orang/hari Lubang tempat 1 wadah per pembuangan 100ltr /10 limbah padat keluarga
1 tandon
1 tandon
3 kran air
3 kran air
141 ember
137 ember
53000 gr/bulan 42400 gr/bulan 212 sikat gigi 53 pasta gigi
51500 gr/bulan 41200 gr/bulan 2016 sikat gigi 52 pasta gigi
1 buah tenda
1 buah tenda
11 buah MCK
11 buah MCK
11 jamban
11 jamban
5 bak sampah
5 bak sampah
5 tempat 5 tempat pembuangan pembuangan sampah sampah
Promosi Kesehatan Banyak masalah kesehatan atau kejadian penyakit sebenarnya dapat ditanggulangi atau dicegah bila kita memperhatikan aspek perilaku, baik menyangkut perilaku sehubungan dengan lingkungan maupun perilaku sehubungan dengan gaya hidup (sosial budaya). Di daerah yang mengalami bencana atau konflik atau pengungsi memungkinkan terjadinya pergeseran bahkan perubahan perilaku dari yang tadinya berperilaku positif terhadap kesehatan berubah menjadi negatif terhadap kesehatan sehingga muncullah beberapa masalah atau penyakit berkaitan dengan kesehatan sebagai akibat kondisi lingkungan dan gaya hidup (sosial budaya) yang tidak kondusif. Agar perilaku masyarakat di daerah banjir atau konflik atau pengungsi tetap kondusif terhadap kesehatan, 50
maka dibutuhkan standar minimal promosi kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana atau konflik atau pengungsi khususnya berkaitan dengan perilaku positif yang mendukung kesehatan sehingga kejadian penyakit di daerah bersangkutan dapat ditanggulangi atau dicegah. Materi promosi kesehatan disesuaikan dengan permasalah atau kejadian penyakit yang biasa ada di daerah gempa atau konflik atau pengungsi. Kejadian penyakit yang biasanya ada didaerah tersebut adalah penyakit diare, gizi buruk, ISPA dan penyakit kulit. Kemungkinan lainnya adalah penyakit campak, malaria, demam berdarah. Aspek perilaku yang kerkaitan dengan penyakit tersebut antara lain : membuang sampah dan kotoran tidak pada tempatnya, meminum air yang tidak di masak, tidak pernah mandi, pertukaran pakaian yang sembarangan, pakaian tidak pernah ganti, anak tidak terpenuhi gizinya, anak tidak sempat diimunisasi, dll. Promosi kesehatan ada 3 yaitu : a. Pemberdayaan adalah promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran primer sehingga sasaran primer berdaya di bidang kesehatan minimal 1 minggu sekali . b. Dukungan suasana adalalh promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder sehingga sasaran tersebut kondusif atau mau mendukung dan menyebarluaskan informasi kesehatan kepada sasaran primer minimal 1 angkatan (20 orang) c. Dukungan kebijakan adalah promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran tertier (pengambil keputusan) sehingga memperoleh dukungan kebijakan atau sumber daya dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada setiap bulan sekali. Sasaran dalam promosi kesehatan di bagi tiga yaitu : a. Sasaran primer adalah sasaran yang akan kita ubah perilakunya. b. Sasaran sekunder adalah sasaran yang mendukung sasaran primer dalam merubah perilaku. c. Sasaran tertier adalah sasaran yang menunjang sasaran primer dan sekunder dalam rangka meminta dukungan kebijakan dan sember daya 51
3.8
Merencanakan Surveilans Penyakit Menular Prioritas dan Faktor Risiko Bidang Kesehatan Lingkungan
3.8.1 Surveilans Penyakit Menular Berdasarkan Prioritas
Tabel 3.6 Penyakit Menular
Surveilans Penyakit Menular Berdasarkan Prioritas Jum- Sumber/ Obat dan Perbekalan Upaya No lah Penyebab Yang Dibutuhkan Pencegahan Atau Kor Penyakit Jenis Obat Keter- Pengendalian ban Telah sedia- Yang Dilakukan an 1 ISPA Bakteri, 1. Sosialisasi virus, atau Amoksisilin Ada mengenai Pneumonia mikroba PHBS tablet/ sirup lainnya. 2. Desinfeksi Parasetamol Ada tempat tablet/sirup pengungsian Salbutamol Ada 3. Pengobatan tablet bagi penderita Gentamisin Ada Non 5 Parasetamol Ada pneumonia tablet & syrup Dekstromet Ada orfan tablet/ sirup Asetosal Tidak tablet Ada Antibiotik Ada 2 Diare 10 1. Kebers Oralit Ada 1. Sosialisasi ihan tentang cuci Infus R/L Ada individ NaCl 0,9% tangan pakai Ada u sabun kepada MetronidaAda kurang zol pengungsi terjaga 2. Pengadaan 2. Fasilita fasilitas dan s dan sarana air sarana bersih air tambahan bersih 3. Pengobatan terbata pada penderita s 3 Leptospiro Bakteri Amoksisilin Ada 1. Penyediaan sis leptospira 1000 mg tempat sampah yang tablet 2. Pengobatan menular kepada Ampisillin Ada melalui penderita yang 1000 mg kotoran/air Penisilin mengalami Ada kencing luka Tetrasiklin/ Tidak 52
4
5
6
Campak
Malaria
Penyakit Kulit
-
-
9
tikus dan Eritromisin menginfek si manusia melalui luka terbuka Vaksin Campak Vitamin A
Peningkat an nyamuk Anopheles sebagai vektor penyakit malaria Pengungsi kurang menjaga kebersihan individu dan sanitasi lingkunga n
Kina Terasiklin tab / Doksisiklin tab Primakuin tab CTM tablet Prednison Salep 2-4 Hidrokortis on salep Betametason krim Anti bakteri DOEN Salep Oksitetrasik lin salep 3%.
Ada
Ada Ada
Tidak Ada
Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
3. Desinfeksi lingkungan
Vaknisasi campak bagi yang belum pernah mendapatkan vaknisasi. Belum ada tindakan khusus
1. Sosialisasi mengenai PHBS 2. Pengobatan bagi penderita
Ada Ada
Tidak Ada
3.8.2 Faktor Risiko di Bidang Kesehatan Lingkungan
Tabel 3.7 Faktor Risiko di Bidang Kesehatan Lingkungan No Faktor Risiko di Bidang Upaya Pencegahan Yang Telah Kesehatan Lingkungan Dilakukan 1 Ketersediaan air bersih kurang 1. Penyediaan fasilitas dan sarana air bersih 2. Pengawasan ketersediaan dan kualitas air bersih 2 Rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang PHBS melakukan PHBS 3 Adanya peningkatan vektor 1. Penyediaan tempat sampah penyakit (lalat, tikus, kecoa, 2. Pembersihan lingkungan nyamuk) pengungsian 53
4 5
Tempat penampungan Belum ada tindakan khusus pengungsi terlalu sempit Kuantitas dan kualitas jamban Pemanfaatan jamban umum dan jamban tidak memenuhi syarat warga yang tidak terkena banjir
3.8.3 Upaya Pencegahan/Pengendalian Yang Perlu Segera Dilakukan
1.
Pemindahan lokasi pengungsian karena lokasi pengungsian kurang memadai dan tidak dapat menampung seluruh pengungsi
2.
Pengawasan penularan penyakit malaria termasuk pengawasan tempattempat yang mungkin menjadi tempat perindukan nyamuk.
3.9 Merencanakan Kegiatan Promosi Kesehatan
Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan atau mempertahankan masyarakat yang sehat untuk tetap sehat. Kegiatan promosi kesehatan dilakukan saat pra bencana dan segera setelah bencana atau pasca bencana. Kegiatan promosi kesehatan pra bencana bertujuan sebagai pencegahan. Promosi kesehatan yang dilakukan saat setelah bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh petugas penanggulangan bencana bersama para petugas kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan hasil rapid health assessment. Adapun kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.
Promosi Kesehatan Pra Bencana
Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan sebelum bencana lebih menekankan pada pencegahan terhadap terjadinya bencana. Kegiatan ini melibatkan masyarakat (community participation). Mengingat kota Kudus merupakan daerah yang rawan terkena banjir, maka dari itu perlu diberikan informasi berkaitan dengan pencegahan banjir serta kemungkinan yang terjadi saat banjir. Diharapkan masyarakat menjadi lebih siap. Nama kegiatan
: penyuluhan
Sararannya
: setiap kepala keluarga dari masing-masing keluar
Pemateri
: BPBD dan tenaga kesehatan dari Puskesmas
setempat
54
Materi
: a. Kesiapsiagaan bencana b. Perilaku hidup bersih dan sehat selama pengungsian c. Penyakit yang dapat terjadi saat bencana
2.
Tempat
: Di masing-masing balai Desa di Kudus
Waktu
: Sebulan sekali di masing-masing Desa di Kudus
Promosi Kesehatan Segera setelah Bencana dan Pasca Bencana
Saat bencana banjir, para korban kemungkinan besar untuk terserang penyakit. Pada umumnya, penyakit dermatitis, gastrointeritis dan penyakit mengenai pernapasan yang sering jerdadi. Maka dari itu, untuk penyuluhan pun akan lebih berorientasi pada jenis-jenis penyakit yang mungkin terjadi di pengungsian. Adapun pelaksanaan promosi kesehatan adalah sebagai berikut: a. Sasaran promosi kesehatan primer
Para pengungsi merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan primier. Kegiatan yang dilakukan berupakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan rehabilitatif pada anak-anak. Selain itu juga meningkatkan community participation dalam meningkatkan dan menjaga kesehetan ditempat pengungsian. Adapun uraian dari kegiatan tersebut adalah: 1) Penyuluhan mengenai kebutuhan dasar Penyuluhan diberikan kepada seluruh pengungsi. Penyuluhan dilakukan disalah satu sudut ruangan pengungsian. Materi yang disampaikan adalah mengenaii penggunaan air bersih selama pengungsian dan bagaimana sistem pemberian bantuan makanan yang akan dilakukan oleh para relawan. Penyuluhan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dengan tujuan agar semua pengungsi mengetahui apa yang disampaikan. Dan para pengunsi sadar mengenai ketersedian air yang dan makanan yang terbatas selama pengungsian. 2) Penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Penyuluhan dilakukan di salah satu sudut tempat pengungsian dengan sasaran 1 orang anggota keluarga dari setiap keluarga yang mengungsi. Materi yang diberikan terkait mengenai cara menjaga 55
kebersihan dilingkungan atau tempat mereka tidur serta menaruh barang-barang dan menjaga kebersihan di fasilitas umum seperti WC umum dan tempat penampungan air bersih. Tujuannya adalah untuk menyadarkan pengungsi mengenai pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih. Karena lingkungan yang kotor dengan jumlah pengungsi yang banyak akan memudahkan terjadinya penularan penyakit. Media yang digunakan berupa leaflet dan penyuluhan diberikan oleh tenaga kesehatan atau relawan yang kompeten sekali seminggu. 3) Penyuluhan mengenai personal hygiene dan penyakit Penyuluhan diberikan kepada seluruh pengungsi. Penyuluhan dilakukan disalah satu sudut ruangan pengungsian. Materi yang disampaikan adalah mengenai pentingnya cuci tangan sebelum makan atau setelah buang air, pencegahan untuk penyakit ISPA dan materi mengenai penyakit yang mungkin terjadi selama korban mengungsi (batuk, influenza, diare dan gatal-gatal pada kulit). Tujuannya agar masyarakat dapat menghindari perilaku yang kurang baik yang dapat menimbulkan penyakit. Penyuluhan dilakukan seminggu sekali. Saat penyuluhan dibagikan beberapa leaflet mengenai penyakit yang mungkin terjadi dan personal hygiene. 4) Penyuluhan mengenai imuninasi Penyuluhan mengenai pentingnya imunisasi dilakukan segera setelah seluruh korban sudah teridentifikasi. Yang menjadi sasaran pada penyuluhan ini adalah para ibu yang memiliki bayi. Tujuannya adalah agar bayi yang belum atau saatnya harus imunisasi tetap bisa mendapatkan imunisasi di pos pelayanan kesehatan. Untuk lebih efisien, imunisasi dilakukan seminggu 2 kali pada awal-awal mulai mengungsi. Untuk minggu-minggu berikutnya imunisasi dilakukan seminggu sekali pada hari kamis. 5) Menempel poster mengenai perilaku hidup sehat Petugas menempelkan poster-poster mengenai perilaku hidup sehat (misalnya mencuci tangan, cara bersin dan batuk yang benar, buang sampah pada tempatnya) di tempat yang mudah dilihat para 56
pengungsi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan terus kepada para pengungsi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu, penempelan poster juga dilakukan untuk menjangkau para pengungsi yang tidak bisa membaca. 6) Mebuat kelompok bermain untuk anak-anak Karena sekolah yang ada di daerah kudus belum dapat beroperasi kembali, maka dibuatlah kelompok bermain untuk anakanak. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebosan dan trauma yang dialami oleh anak-anak. Dengan kelompok bermain yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat diharapkan dapat menjadi penganti untuk suasana sekolah. Yang bertugas di kelompok bermain ini adalah para relawan yang bersedia untuk mengisi dan bermain dengan anakanak. Tidak terbatas pada profesi tertentu. 7) Membuka layanan konseling Layanan konseling diberikan kepada para pengungsi yang menunjukan gejala trauma atau depresi pasca terjadi bencana. Layanan konseling dibuka 24 jam, dan terdapat petugas khusus yang bertanggung jawab. Pos konseling terletak di pos kesehatan. Dan dipastikan bahwa apapun yang dicerikan oleh para korban tidak akan diketahui oleh orang lain. b. Sasaran promosi kesehatan sekunder
Promosi kesehatan kepada tenaga profesional untuk melakukan pengawasan air bersih dan jamban, kualitas tempat pengungsian, makanan, serta pengaturan limbah sesuai standar. Sehingga petugas selalu mengetahui mengetai keadaan terkini berkaitan dengan kualitas sanitasi dan jumlah persediaan untuk para pengungsi. Pengendalian sarang nyamuk juga sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu petugas sanitarian selalu inspseksi daerah pengungsian bebas dari potensi berkembangnya sarang nyamuk. Inspseksi dilakukan 3 hari sekali. c. Sasaran promosi kesehatan tersier
Promosi kesehatan kepada lembaga pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan pengendalian vektor dan rodent. Apabila banyak 57
terdapat lalat atau nyamuk pemerintah dapat menyediakan alat untuk memberantasnya. Misalnya apabila tempat pengungsian terdapat nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, maka dapat dilakukan fogging dan larvasiding.
58
BAB IV PENUTUP
4.1
Kesimpulan
Bencana banjir adalah tergenangnya suatu tempat akibat me luapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi. Bencana ini terjadi tanggal 12 Februari 2017 di Kabupaten Kudus, Jawa tengah yang diakibatkan karena curah hujan yang tinggi sejak kamis 9 Februari 2017 sedangkan debit air di sungai Wulan juga tinggi, sehingga air yang menggenang di kawasan penduduk tidak dapat dibuang ke Sungai Wulan menggunakan mesin pompa penyedot air dan menyebabkan banjir. Banjir tersebut mengakibatkan sebanyak 212 warga Desa Jati Wetan dan 206 warga Desa Karangrowo terpaksa mengungsi karena genangan air cukup tinggi dan tidak kian surut. Bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Kecamatan Jati yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang sehingga Kecamatan ini berpotensi terjadi banjir terutama pada wilayah yang dilalui aliran Sungai Wulan saat curah hujan tinggi. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko bencana dan bahaya yang ditimbulkan. Adapun mitigasi yang dilakukan di Kabupaten Kudus, berupa mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko. Perencanaan kontijensi dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencana atau pada tahap aktivitas kesiapsiagaan. Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak, seperti BNPB, BPBD, TNI, POLRI, BASARNAS, Dinas Kesehatan, dan pihak lainnya yang dapat membantu dalam penanganan banjir di Kabupaten Kudus. Selain itu, diperlukan juga adanya perencanaan surveilans penyakit menular prioritas dan identifikasi faktor risiko kesehatan lingkungan pada pengungsian agar dapat meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB) pasca bencana. Pencegahan KLB dapat dilakukan melalui promosi kesehatan terkait dengan berbagai risiko penyakit yang ada di daerah tersebut. 59
